Kementerian Transmigrasi mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp 92 miliar. Menurut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara anggaran ini sangat kecil.

Bahkan, sang Menteri membandingkannya dengan era orde baru.

"Dulu zaman Orde Baru Kementerian Transmigrasi waktu itu sendiri mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp 5,4 triliun. Kalau misalkan dikurskan dengan US$ pada saat itu, dengan kurs sekarang itu sekitar Rp 37,5 triliun," kata Iftitah, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

"Di tahun 2024 sekitar Rp 192 miliar, dan rencananya pagu 2025 itu hanya sekitar Rp 92 miliar," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam pembahasan APBN 2025, sebelum kepastian pemisahan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), angka Rp 92 miliar itu merupakan anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans).

Iftitah sendiri menilai, jumlah anggaran 2025 tersebut sangatlah kecil untuk kementeriannya. Bahkan menurutnya, anggaran Rp 92 miliar itu hanya mampu mengangkut beberapa puluk kepala keluarga untuk bermigrasi.

"Paling hanya beberapa puluh kepala keluarga saja. Beda dengan pada tahun 1995 dulu kita memberangkatkan hampir 50 ribu kepala keluarga," ujarnya.

Padahal, keberadaan transmigran sangat penting menurutnya untuk membantu mencapai target Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dalam 4 tahun. Transmigran menjadi penopang untuk keperluan ketahanan pangan.

"Kami akan laporkan langsung kepada Bapak Presiden hanya saya memang menitip pesan kepada para staf Kementerian Transmigrasi, jangan pernah kita mengeluh dengan anggaran. Jadi kita buktikan, kita nyatakan dulu bahwa dengan anggaran sekecil apapun kita bisa tingkatkan valuasinya lebih besar," ujar Iftitah.

Selain itu, Iftitah menambahkan, melalui sinergi dengan kementerian teknis lainnya yang sama-sama berada di Bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, anggaran kecil itu bisa dimaksimalkan.

Misalnya penyiapan lahan terkait dengan Kementerian ATR/BPN, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum PU terkait jalan akses, lalu Kementerian Perumahan Rakyat untuk perumahan bagi para transmigran, serta perhubungan untuk transportasi.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan memberikan ruang fiskal dalam APBN 2025. Hal ini dilakukan agar ketika pemerintahan telah berganti, maka Presiden Prabowo Subianto punya ruang untuk melakukan penyesuaian maupun menambah alokasi anggaran bagi kementeriannya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hingga Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Luhut dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, sedangkan Terawan dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional.

Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 140 tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden. Keputusan Presiden 76 M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden 2024-2029.

Dengan posisi barunya di pemerintahan itu, baik Luhut dan Terawan bersama Penasihat Khusus Presiden lainnya akan menerima gaji serta tunjangan dari negara. Hal ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri," tulis pasal 6 aturan itu.

Sementara itu, besaran gaji menteri sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000. Dalam Pasal 2 PP tersebut, disebut menteri negara mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 setiap bulan.

Selain gaji pokok per bulannya, menteri negara juga menerima tunjangan seperti dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat (2), sebesar Rp 13.608.000 setiap bulan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain.

Dalam aturan itu tertulis seorang menteri negara berhak mendapatkan fasilitas seperti biaya perjalanan dinas, rumah dan mobil dinas serta biaya pemeliharaannya, fasilitas kesehatan berupa pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bila sakit atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan selama menjabat.

Artinya penasihat khusus seperti Luhut dan Terawan akan menerima pendapatan bulanan hingga Rp 18.648.000 per bulan (gaji Rp 5.040.000 + tukin Rp 13.608.000), belum termasuk tunjangan dan fasilitas lain.

Namun setelah masa bakti penasihat dan utusan khusus presiden berakhir, mereka tidak akan mendapat uang pensiun dari pemerintah. Adapun masa bakti Luhut dan Terawan ini berlaku selama Prabowo menjabat.

"Masa bakti Penasihat Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersama dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan," jelas Pasal 7 Perpres 137 Tahun 2024.

"Penasihat Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon," tulis Pasal 8 aturan itu.

Presiden Prabowo Subianto hari ini bakal melantik beberapa tokoh menjadi utusan khusus dan penasihat khusus presiden. Beberapa nama beken masuk ke dalam jajaran jabatan khusus ini.

Di posisi Utusan Khusus Presiden, ada pengusaha Setiawan Ichlas alias Iwan Bomba yang dipercaya jadi utusan bidang perbankan dan perekonomian. Ada juga tokoh ekonomi senior Mari Elka Pangestu yang dijadikan utusan khusus bidang perdagangan. Ada juga Raffi Ahmad jadi utusan khusus bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.

Kemudian, di jajaran penasihat khusus presiden ada beberapa tokoh ekonomi senior macam Bambang Brodjonegoro dan Luhut Binsar Pandjaitan yang ditugasi jadi penasihat urusan ekonomi dan investasi.

Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 140 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden. Keputusan Presiden 76 M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden 2024-2029

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden kemudian dilanjutkan pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik.

Berikut sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik:

Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Daftar Utusan Khusus Presiden

• 1. H. Muhamad Mardiono, B.A. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
  2. H. Setiawan Ichlas Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan
  3. K.H. Miftah Maulana Habiburrahman, S.Pd. sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan
  4. Dr. (HC.) H. Raffi Farid Ahmad Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni
  5. H. Ahmad Ridha Sabana, S.E., M.B.A., Ph.D. sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
  6. Prof. Mari Elka Pangestu, M.Ec., Ph.D. Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan
  7. Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc. Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata

  Penasihat Khusus Presiden

  1. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. Penasihat Khusus Presiden urusan Haji
  2. Prof.Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D. Penasihat Khusus Presiden urusan Energi
  3. Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. Penasihat Khusus Presiden urusan Ekonomi
  4. Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional
  5. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional
  6. Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan

  Staff Khusus Presiden

  Yovie Widianto Staf Khusus Presiden

  Badan Penyelenggara Haji

  1. K.H. Moch. Irfan Yusuf Kepala Badan Penyelenggara Haji
  2. Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.E., M.E. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji

  Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

  1. H. Muliaman Darmansyah Hadad, S.E., M.P.A., Ph.D. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
  2. Dr. Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, M.Eng. Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

  Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

  1. Budiman Sudjatmiko, M.A., M.Phil. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
  2. Nanik Sudaryati Deyang Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
  3. Ir. Iwan Sumule Wakil II

  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

  1. Dr. Haikal Hassan, S.T., M.T. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
  2. Dr. Ir. Afriansyah Noor, M.Si., IPU. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

  Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

  Aris Marsudiyanto Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

Budiman Sudjatmiko merapat ke Istana Negara, Jakarta menjelang pelantikan utusan khusus hingga kepala badan. Budiman pun memberikan bocoran terkait posisi yang akan ditempatinya.

Budiman menyebut akan menempati jabatan sebagai Kepala Badan. Hal tersebut telah disampaikan Prabowo saat dipanggil ke kediamannya.

"(Kepala Badan) Itu yang diberitahukan oleh Pak Prabowo saat di Kertanegara," kata Budiman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/10/2024).

Namun, dia belum memberitahukan nama badan apa yang ditempatinya nanti. Dia hanya menyebut fokus badan yang akan dipimpinnya itu berkaitan dengan kemiskinan.

"Insya Allah nanti kalau misalnya setelah dilantik pertama concern pribadi tentu banyak tentang kemiskinan, tapi tunggu saja rapat paripurna kabinet arahan dari beliau," terangnya.

Dia menjelaskan alasan Prabowo memberi arahan tersebut. Dia bilang selama ini masyarakat kelas kemiskinan belum terdata dengan baik. Kemudian kategori miskin bukan sekedar kemiskinan ekstrem, tapi juga mereka mereka yang jatuh miskin

"Saya pikir itu concern kita semua jadi mereka yang miskin maupun yang terancam miskin, yang miskin diberdayakan, yang terancam miskin diselamatkan," jelasnya.

Simak Video: Budiman Sudjatmiko Diminta Prabowo Bantu Atasi Kemiskinan

[Gambas:Video 20detik]

Budiman Sudjatmiko merapat ke Istana Negara, Jakarta menjelang pelantikan utusan khusus hingga kepala badan. Budiman pun memberikan bocoran terkait posisi yang akan ditempatinya.

Budiman menyebut akan menempati jabatan sebagai Kepala Badan. Hal tersebut telah disampaikan Prabowo saat dipanggil ke kediamannya.

"(Kepala Badan) Itu yang diberitahukan oleh Pak Prabowo saat di Kertanegara," kata Budiman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/10/2024).

Namun, dia belum memberitahukan nama badan apa yang ditempatinya nanti. Dia hanya menyebut fokus badan yang akan dipimpinnya itu berkaitan dengan kemiskinan.

"Insya Allah nanti kalau misalnya setelah dilantik pertama concern pribadi tentu banyak tentang kemiskinan, tapi tunggu saja rapat paripurna kabinet arahan dari beliau," terangnya.

Dia menjelaskan alasan Prabowo memberi arahan tersebut. Dia bilang selama ini masyarakat kelas kemiskinan belum terdata dengan baik. Kemudian kategori miskin bukan sekedar kemiskinan ekstrem, tapi juga mereka mereka yang jatuh miskin

"Saya pikir itu concern kita semua jadi mereka yang miskin maupun yang terancam miskin, yang miskin diberdayakan, yang terancam miskin diselamatkan," jelasnya.

Simak Video: Budiman Sudjatmiko Diminta Prabowo Bantu Atasi Kemiskinan

[Gambas:Video 20detik]

Erick Thohir menyiapkan sejumlah program usai dipercaya lagi menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Erick dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (21/10) bersama puluhan menteri lainnya.

Salah satu program yang diusung Erick adalah perampingan BUMN. Jumlah BUMN akan dipangkas menjadi hanya 30 BUMN untuk meningkatkan efektifitas dan daya saing ke depannya.

"Salah satunya mungkin kalau kami dari BUMN, kita lihat salah satunya bagaimana peran kerjasama kita dengan swasta, harus terus ditingkatkan, sejalan dengan transformasi blueprint kita jumlahnya BUMN hanya 30, menuju ke sana," kata Erick di Kementerian BUMN, Senin (21/10/2024).

Dengan begitu diharapkan pasar akan semakin terbuka dan terjadi keseimbangan. Ia juga memastikan keberpihakan pemerintah kepada UMKM agar didorong terus berkembang.

"Artinya apa? Dengan market yang terbuka, keseimbangan itu terjadi, antara swasta, UMKM, dan juga investasi luar maupun dalam negeri, ini yang kita coba seimbangkan. Tapi kita pastikan keberpihakan kepada UMKM harus didorong terus, karena itu jadi fondasi yang kita lihat," imbuhnya.

Ia lalu menyoroti jumlah entrepreneur yang hanya berjumlah 3,4% dari populasi, jauh lebih rendah dari negara lain yang bisa sampai 5-8%. Erick berharap peran BUMN bisa didorong untuk membuat entrepreneur naik kelas, serta mendorong kerja sama dengan pihak swasta.

"Yang lainnya kita terus membangun ekosistem,swasembada pangan, walaupun kita men-support Menteri Pertanian, karena kita ada pupuk, mesti tepat waktu, sasaran, apalagi juga ada digitalisasi," tutur Erick.

Untuk energi baru terbarukan, sebut Erick, saat ini sudah banyak investasi yang masuk, misalnya dari Pertamina hingga PLN. Erick menilai hilirisasi menjadi program yang tidak terhindarkan dan sejalan dengan visi Presiden Prabowo.

Agus Harimurti Yudhoyono dan Zulkifli Hasan telah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator (Menko). AHY, sapaan Agus Harimurti Yudhoyono, dilantik menjadi Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Sementara Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, menjadi Menko bidang Pangan. Namun keduanya belum memiliki kantor seperti menteri yang lain.

Ditanya terkait lokasi kantornya, AHY mengatakan, belum ditetapkan secara pasti di mana harus berkantor tersebut.

"Itu juga belum saya ketahui secara pasti (gedung kantor), yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya," kata AHY, ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Menurut AHY saat ini gedung pemerintah untuk menjadi kantornya nanti masih dalam proses pencarian.

"Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi, lagi dicari yang pas lah kira-kira dimana," ujarnya.

Sebagai informasi ada 5 kementerian bakal berada di bawah koordinasi AHY. Kementerian tersebut antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.

"Saya rasa tugas-tugas yang akan kami jalankan baik itu secara umum maupun secara teknis karena ada 5 kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur. Mudah-mudahan bisa bekerja secara intensif dan bersinergi di lapangan," kata AHY.

Sementara Zulhas mengatakan sementara akan meminjam kantor dulu, sambil menunggu kantor disiapkan

"Setelah ini, serah terima jabatan dulu. Setelah serah terima, nanti rapat. Nanti pinjam dulu kantornya," ungkap pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

"Untuk kantor sedang disiapkan, nanti kalau kantornya udah rapih teman-teman media ikut ya saat peresmian," sambung Zulhas, di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta.

Zulhas pun menambahkan ada beberapa kementerian/lembaga yang nanti di bawah koordinasi Menko Pangan. mulai dari Kementerian Pertanian hingga Badan Pangan Nasional (Bapanas)

"Pangan itu sudah pasti Pertanian, Bulog, Bapanas, Kelautan, Kehutanan, Lingkungan, terus ada Badan Usaha Bidang Pangan dan instansi lain yang terkait. Lebih jelas tugasnya itu 5 tahun harus swasembada, " ujarnya.

Konflik antara Israel dan Iran memanas setelah Iran menembakkan sedikitnya 180 rudal ke Israel pada tanggal 1 Oktober 2024. Aksi saling balas ini sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir dan diprediksi masih akan berlangsung.

Perang ini tentu berdampak pada perekonomian kedua negara yang pastinya sama-sama anjlok. Bagaimana kondisinya? Simak beberapa perbedaan kondisi ekonomi Israel dan Iran setelah terdampak perang berikut ini.

Dampak Konflik Israel-Iran ke Perekonomian

Berdasarkan artikel detikFinance, 19 April 2024 yang dilansir dari Reuters, dan Deutsche Welle (DW) pada 2 Oktober 2024, berikut ini beberapa dampak konflik Israel dan Iran ke perekonomian mereka:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada kuartal IV-2023, ekonomi Israel terkontraksi 19,4% pada kuartal IV-2023 sejak perang dengan Hamas. Secara keseluruhan tahun, ekonomi Israel tumbuh 2% atau lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,5%.

Sementara Iran, dari sisi pertumbuhan ekonominya mencapai 5,1% pada kuartal IV-2023 menurut data pusat statistik.

2. Inflasi dan Nilai Tukar

Tingkat inflasi Israel sempat menurun ke level terendah yaitu 2,6% pada Januari 2024. Namun Bank sentral Israel dan sejumlah pihak memperkirakan pemulihan ekonomi Israel akan terjadi pada 2025.

"Bank of Israel memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 2% pada 2024 dan 5% pada 2025," tulis pemberitaan Reuters, dikutip Jumat (19/4/2024).

Sementara itu, Iran masih berkutat dengan tingginya inflasi yang tembus 35,8% pada Februari 2024.

DW mencatat pada Oktober ini, nilai tukar mata uang Iran untuk satu dolar AS adalah sekitar 580.000 rial (sekitar Rp 212 ribu) di pasar gelap. Jika dibandingkan pada 2015, satu dolar AS bernilai 32.000 rial (sekitar Rp11.714).

3. Pemasukan dan Pengeluaran

Kontraksi ekonomi Israel dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti penurunan belanja swasta senilai 26,9%, penurunan ekspor 18,3%, juga penurunan investasi pada aset tetap senilai 67,8% terutama pada sektor bangunan tempat tinggal.

Sejak perang dengan Hamas, Israel juga berkutat dengan lonjakan belanja pemerintah yang naik 8,3% pada tahun lalu. Pengeluaran terutama naik untuk keperluan militer dan kompensasi bagi dunia usaha-rumah tangga yang terdampak, melonjak hingga 88,1%.

Sementara Iran juga mengalami penyusutan di berbagai sektor, termasuk pertanian dan energi. Namun khusus pada sektor minyak, Iran mengalami pertumbuhan sebesar 21,8% karena ekspor ke Tiongkok.

Analis sektor energi Vortexa melaporkan, peningkatan ekspor minyak dipengaruhi oleh jaringan armada gelap. Diperkirakan Iran telah menjual rata-rata 1,56 juta barel per hari.

"Peningkatan produksi minyak mentah, permintaan yang lebih tinggi dari China, dan peningkatan besaran jaringan armada gelapnya telah membantu memfasilitasi peningkatan ekspor minyak Iran," tulis Vortexa dalam sebuah laporan pada Juni 2024.

4. PDB dan Pendapatan Per Kapita

Meski pendapatan dari sektor minyak Iran meningkat, kondisi perekonomian mereka masih kalah jika dilihat dari PDB. PDB Iran mencapai US$ 413,5 miliar dan Israel US$ 525 miliar.

Dilihat dari pendapatan per kapitanya, Iran masih jauh tertinggal karena hanya berada di angka US$ 5.508 per tahun, sedangkan Israel mencapai US$ 51.945 per tahun pada 2023.

Itulah perbedaan kondisi perekonomian Israel dan Iran usai terdampak perang, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pemasukan, pengeluaran, dan PDB-nya.

Investasi dan Pembiayaan Hijau - Anugerah Ekonomi Hijau

Investasi dan Pembiayaan Hijau - Anugerah Ekonomi Hijau

Abdullah Azwar Anas secara resmi menyerahkan jabatannya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada Rini Widyantini. Hal ini ditandai dengan acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian PANRB, Senin (21/10/2024).

Seusai serah terima jabatan, pria yang akrab disapa Anas ini menyampaikan ucapan selamatnya kepada Menteri PANRB baru Rini Widyantini dan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto. Ia berpendapat Rini bersama Purwadi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama dalam menyelesaikan program-program prioritas Kementerian.

"Pertama, Alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada Ibu Rini dan Pak Purwadi. Ibu Rini sebagai Menteri PANRB dan Pak Purwadi menjadi Wakil Menteri PANRB," kata Anas kepada wartawan di kantornya.

"Saya yakin transformasi dan agenda-agenda penting kantor ini sebagaimana arahan Bapak Presiden akan bisa tereksekusi dengan baik. Karena Ibu Rini adalah orang dalam yang semula saya ditanya dan berbagai hal dan saya optimis bisa bekerja," terangnya.

Lebih lanjut Anas juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pejabat PANRB yang sudah bekerja bersamanya sejak Januari 2022 lalu. Dalam kurun waktu dua setengah tahun sampai kini purna tugas, ia merasa belum melakukan banyak hal dan percaya pada Menteri baru dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang belum terselesaikan.

"Dua tahun satu bulan seperti tidak terasa seperti baru kemarin, dan masih belum banyak yang bisa saya kerjakan selama dua tahun satu bulan ini. Tentu akan dilanjutkan oleh Menteri berikutnya," terang Anas.

"Saya kira terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Juga banyak sekali agenda yang belum bisa kita selesaikan dengan baik. Terima kasih," pungkasnya.

Di sisi lain, Rini mengaku merasa sangat bangga dan terhormat ditunjuk sebagai Menteri PANRB kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Bersama dengan itu, ia merasa banyak peninggalan Anas yang dapat digunakan sebagai landasan ke depan.

"Saya terlebihnya merasa bangga karena saya diberikan estafet untuk melanjutkan kerja-kerja yang sudah ditanamkan oleh Pak Anas. Banyak yang sudah dilakukan oleh Beliau yang menjadi fondasi terhadap transformasi birokrasi kita termasuk bagaimana membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik," ucapnya.

"Kemudian juga bagaimana mengurangi bisnis proses terhadap layanan-layanan. Kemudian transformasi sumber daya manusia yang tentunya beliau sudah memulai dengan bagaimana berkolaborasi dengan instansi lainnya," tambah Rini.

Pada akhirnya Rini mengaku akan meneruskan dan meningkatkan program-program yang sudah diinisiasi Anas dan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya. Termasuk transformasi birokrasi yang harus berdampak langsung kepada masyarakat.

"Untuk itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Anas karena tentunya teman-teman sekalian sudah bisa melihat apa yang sudah dihasilkan selama beliau 2 tahun menjadi Menteri PANRB," ucap Rini.

"Untuk itu tentunya kita juga masih banyak pekerjaan yang harus kita perbaiki dalam melaksanakan transformasi birokrasi. Sementara demikian, terima kasih atas telaksananya acara ini," pungkasnya.

Budi Arie dan Maman Abdurrahman resmi dilantik menjadi Menteri Koperasi dan Menteri UMKM periode 2024-2029. Dalam 100 hari ke depan, keduanya akan berfokus pada beberapa hal yang berkaitan dengan Kementerian masing-masing.

Budi Arie mengatakan akan berfokus kepada tiga hal, yakni rebranding, digitalisasi, dan tata kelola koperasi. Budi menekankan pentingnya rebranding koperasi. Sebab, hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat dan keinginan untuk berkoperasi yang masih rendah.

"Rebranding itu penting karena kesadaran masyarakat dan keinginan untuk berkoperasi itu harus kita tingkatkan. Baru 27 juta orang Indonesia yang berkoperasi," kata Budi Arie saat ditemui usai acara Sertijab, Gedung Kemenkop UKM, Senin (21/10/2024).

Dia pun membandingkan dengan negara Amerika Serikat yang jumlah anggota koperasinya mencapai 125 juta orang. Padahal negeri Paman Sam itu dikenal dengan negara yang indivudualistik.

Selain itu, dia juga menyebut pentingnya membangun kepercayaan di masyarakat. Menurutnya, banyak masyarakat yang sekarang tidak percaya dengan koperasi lantaran dari cerita-cerita masa lalu.

"Juga kepercayaan, karena trust building penting kan di koperasi ini orang nggak percaya berkoperasi karena cerita masa lalu. Untuk itu, tumbuh kepercayaan masyarakat bahwa koperasi itu penting," jelasnya.

Lebih lanjut, digitalisasi koperasi juga tidak kalah penting. Budi menambahkan lebih dari 127 ribu koperasi eksistensi di Indonesia. Untuk itu, dia menilai untuk memperbaiki tata kelola koperasi dengan digitalisasi.

"Tata kelola sumber daya manusia kita ingin membangun koperasi. Koperasi yang bisa dipercaya dan juga bisa membawa manfaat bagi para anggotanya karena pengalaman banyak negara yang koperasinya maju koperasi dikelola secara profesional itu bisa menjadi kebanggaan," terangnya.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan perubahan struktur organisasi dipastikan berjalan dengan lancar. Namun, transisi tersebut tanpa harus mengesampingkan kebutuhan dari pelaku UMKM.

"Pesan yang disampaikan Pak Prabowo, pertama teman-teman harus tahu bahwa ada target optimis peningkatan ekonomi kita sampai 8%. Itu adalah target keuntungan. Nah salah satu pendukung untuk menaikkan ekonomi 8% adalah bagaimana bisa mengamankan sektor UMKM. Yang notabene hari ini kita ketahui dari sektor UMKM itu menyumbang tenaga kerja kurang lebih 90-95%," katanya.

Dia menjelaskan Kementerian UMKM ini berkepentingan untuk menjaga sektor informil yang didominasi oleh pelaku UMKM ini tetap terkendali. Salah satunya, dengan memberikan kepastian-kepastian terkait modal, pinjaman modal, supporting teknologi, dan hal-hal administrasi-administrasi yang lain.

"Maka dari itu kenapa pemerintahan Pak Prabowo ini memisahkan antara koperasi dengan UMKM. Karena di satu sisi tadi selain mendorong jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi. Di sisi lain ada kurang lebih 60-an juta pelaku UMKM yang harus dipikirkan secara fokus," jelasnya.

Terkait dengan anggaran, Maman menyebut tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dia akan berkolaborasi dengan beberapa pihak, seperti pihak swasta dan pihak-pihak perusahaan pelat merah.

"Karena pembiayaan-pembiayaan modal ini kan tidak hanya sekedar bisa kita, kita tidak cuma bisa sekedar mengandalkan dari dalam negeri, tapi juga pembiayaan-pembiayaan dari luar negeri dalam konteks venture capital dan lain sebagainya, itu juga bagus untuk kita manfaatkan. Artinya tadi saya bilang, yang saya ingin sampaikan itu jangan kita hanya sekedar mengharapkan APBN," imbuhnya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo buka-bukaan soal nasib wacana pengubahan Kementerian BUMN menjadi sebuah badan superholding. Wacana ini banyak dibahas oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Prabowo Subianto kini sudah resmi jadi Presiden, lantas apakah wacana superholding BUMN jadi dilakukan?

Kartika mengatakan sampai saat ini wacana tersebut masih terus dikaji internal kementerian. Pria yang akrab disapa Tiko itu juga menyinggung untuk realisasi superholding BUMN pihaknya perlu melakukan perubahan undang-undang.

Tiko yang telah menjabat Wakil Menteri BUMN sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan persiapan peninjauan undang-undang untuk wacana superholding sedang disiapkan.

"Itu (superholding BUMN) sedang dikaji. Sedang dikaji. Sambil berjalan perundang-undangannya harus kita siapkan dulu," ungkap Tiko ditemui usai pelantikan wakil menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Pada intinya, Tiko mengatakan Kementerian BUMN pasti akan menyesuaikan rencana kerja sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Beberapa perubahan nantinya bisa jadi dilakukan.

"Belum-belum, kita menyesuaikan dengan pak Prabowo Gibran nanti," ujar Tiko.

Superholding sendiri merupakan wacana menjadikan Kementerian BUMN menjadi sebuah unit usaha besar. Nantinya BUMN akan benar-benar menjadi perusahaan swasta milik negara tanpa menjadi sebuah instansi kementerian.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran pernah bicara terkait dengan rencana perombakan Kementerian BUMN menjadi superholding berbentuk Badan BUMN. Wakil Komandan TKN Fanta Anggawira mengatakan proses diskusi yang dilakukan menyangkut rencana perombakan tersebut berjalan cukup alot.

Kabarnya, dia mengatakan masih ada kemungkinan bahwa bentuk superholding nantinya masih tetap kementerian, sama seperti saat ini.

"Terakhir yang saya update kan memang ada tarik-menarik juga, walaupun memang dari awal kan sebenarnya ingin bergesernya ke superholding ya," kata Anggawira, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Secara garis besar, pihaknya berharap agar nantinya perubahan dalam bentuk apapun di lingkup BUMN ini akan menjadikannya lebih efisien, tidak bertabrakan dengan pihak swasta. Hal ini berkaitan dengan konsepnya sebagai Indonesia Incorporated, BUMN harus masuk ke wilayah-wilayah yang pengusaha swasta belum bisa masuk.

"Jangan pengusaha swasta udah bisa masuk, BUMN-nya juga masuk juga. Jadi kan kita akan kalah bersaing dengan BUMN, karena BUMN kan walaupun bagaimana, uang negara, risiko dia kecil, dan juga ukuran-ukuran penilaian untuk para direksi BUMN, harusnya juga tidak semata-mata secara komersial, tapi juga ada penilaian lain dari PSO dan lain sebagainya," terangnya.

Di samping itu, rencana perombakan Kementerian BUMN sebagai superholding ini disebut juga akan turut mengubah mekanisme pembagian dividen BUMN kepada negara. Anggawira mengatakan, skema pembagian dividen ini akan bergantung pada desain final perombakannya. Bentuk superholding sendiri nantinya diharapkan kan membuat fokus perusahaan pelat merah menjadi dua bagian, yaitu pelayanan umum (public service obligation/PSO) dan mencari keuntungan.

Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan menjabarkan kementerian, instansi dan lembaga yang akan dikoordinasikan di bawah kementeriannya. Kemenko Pangan merupakan kementerian koordinator baru yang lahir di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Diketahui, dirinya telah dilantik menjadi Menko Pangan dalam Kabinet Merah Putih pagi tadi. Zulhas menjelaskan terkait instansi mana saja yang terkoordinasi dengan Kementrian Koordinator Bidang Pangan.

"Pangan itu sudah pasti Pertanian, Bulog, Bapanas, Kelautan, Kehutanan, Lingkungan, terus ada Badan Usaha Bidang Pangan dan instansi lain yang terkait. Lebih jelas tugasnya itu 5 tahun harus swasembada, " kata Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Ketika ditanya target 100 kerja Kemenko Pangan, dirinya tidak menjawab. Zulhas hanya menekankan bahwa target Prabowo Dalam 5 tahun adalah swasembada pangan.

Sementara itu, saat ditanya terkait kantor tempat Kemenko Pangan berada di Jakarta atau Ibukota Nusantara dirinya juga enggan menjawab dan memastikan akan diumumkan lebih lanjut.

"Pokoknya target kita itu 5 tahun ini di Kemenko Pangan itu Swasembada ya. Untuk kantor sedang disiapkan, nanti kalo kantornya udah rapih teman-teman media ikut ya saat peresmian," tutupnya.