Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap peningkatan jumlah pekerja paruh waktu (part time) beberapa tahun belakangan membuat pemerintah khawatir.

Airlangga menjelaskan, pemerintah terus memonitor kondisi ketenagakerjaan terutama kategori pekerja paruh waktu. Alasannya, pekerja paruh waktu merupakan kelompok masyarakat yang paling berpotensi turun menjadi kelas miskin.

"Memang ini [pekerja paruh waktu] yang menjadi bagian pekerja dari aspiring middle class [kelompok masyarakat menuju kelas menengah], memang terlihat agak melemah di sana," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan pekerja paruh waktu ke kategori pekerja tidak penuh atau buruh dengan jam kerja kurang dari 35 jam per minggu.

BPS mencatat, persentase pekerja tidak penuh mencapai 31,94% per Agustus 2024. Sisanya atau 68,06% merupakan pekerja penuh.

Jika dibandingkan pada Agustus 2023, persentase pekerja tidak penuh mengalami peningkatan sebesar 0,86%. Begitu pula jika dibandingkan dengan Agustus 2019, persentase pekerja tidak penuh juga meningkatkan sebesar 2,98%.

Aspiring Middle Class Indonesia Meningkat

Pada kesempatan berbeda, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle clas selama 2019 sampai dengan 2024.

Berdasarkan penjelasan Amalia, kategori kelas menengah adalah penduduk dengan konsumsi per kapita 3,5—17 kali garis kemiskinan. Dalam konteks Indonesia pada 2024, yang masuk kategori kelas menengah adalah penduduk yang pengeluarannya Rp2.040.262—9.909.844 per bulan.

Dia menunjukkan, pada 2019 tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia. Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin (dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23%) dan menuju kelas menengah (dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 29,22%).

Artinya, 9,4 juta penduduk kelas menengah yang hilang selama 2019—2024 mengalami turun kasta, bukannya naik kasta. Amalia menilai, pandemi covid-19 pada 2020 menjadi salah satu alasan utama penurunan kasta jutaan kelas menengah tersebut.

"Kami mengidentifikasi masih ada scaring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (28/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kini pemberian diskon pajak penghasilan untuk investor di industri padat karya akan ditentukan oleh menteri investasi, bukan lagi menteri keuangan seperti aturan lama.

Ketentuan baru tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Dalam Pasal 423 ayat (2) PMK 81/2024 disebutkan, wajib pajak yang melakukan penanaman modal ke industri padat karya dapat diberikan fasilitas diskon pajak penghasilan dengan total pengurangan hingga 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud.

Fasilitas diskon pajak penghasilan tersebut diberikan selama enam tahun dengan masing-masing sebesar 10% per tahunnya—total 60%.

Kemudian dalam Pasal 423 ayat (3) dijelaskan, fasilitas tersebut hanya dapat diberikan apabila investasi ditanamkan ke perusahaan industri padat karya dalam negeri, terklasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2020, hingga mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 orang.

Semua ketentuan tersebut sama dengan aturan lama yaitu PMK No. 16/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya.

Hanya saja, terdapat perbedaan dasar antara aturan baru dan lama yaitu terkait otoritas yang berhak menentukan penerima fasilitas diskon pajak tersebut.

Dalam aturan baru PMK 81/2024, Pasal 426 ayat (1) menyatakan pemberian fasilitas diskon pajak penghasilan kepada investor industri padat karya dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal.

Sedangkan dalam aturan lama PMK 16/2020, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan pemberian fasilitas diskon pajak penghasilan kepada investor industri padat karya dilakukan oleh menteri keuangan.

Sebagai catatan, aturan baru PMK 81/2024 tidak langsung berlaku meski sudah ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tulis Pasal 484 PMK 81/2024, dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Artinya, hingga akhir 2024, Sri Mulyani masih berhak menentukan siapa investor industri padat karya yang berhak menerima fasilitas diskon pajak penghasilan. Setelahnya, barulah Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dan penerusnya yang akan menentukan penerima fasilitas tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menandatangani PMK Nomor 79/2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi. Beleid ini mengatur tentang kewajiban pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan oleh Orang Pribadi atau Badan yang melakukan perjanjian kerja sama usaha.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajal Dwi Astuti menyatakan Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini dilatarbelakangi belum adanya pengaturan mengenai perlakuan perpajakan kerja sama operasi (KSO) dalam satu ketentuan yang komprehensif.

Selama ini, aturan perpajakan mengenai KSO tersebar di berbagai produk hukum yang terpisah. Oleh sebab itu, PMK ini merupakan upaya memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak penghasilan (PPh) dalam sebuah KSO.

"Kami siap membantu memberikan pemahaman atas ketentuan dalam PMK 79/2024 tersebut," ujar Dwi dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (6/11/2024).

Dia pun menghimbau agar para pelaku usaha anggota KSO memedomani PMK No. 79/2024 ini. Salah satu kewajiban yang diatur adalah KSO harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Badan apabila memenuhi kriteria berikut:

1. KSO melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa;
2. KSO menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau
3. KSO mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain, atas nama KSO.

Selain itu, KSO juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal:

1. Telah melebihi batasan Pengusaha kecil; dan/atau
2. Satu atau lebih Anggota telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dalam hal perjanjian atau pelaksanaan kerja sama tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka KSO tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian, kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh masing-masing anggota KSO.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melelang proyek pengendalian banjir Sistem Tenggang – Sringin Tahap I dengan total nilai mencapai Rp682,37 miliar.

Lewat proyek tersebut, pemerintah bakal melakukan perbaikan alur Sungai dengan melakukan normalisasi perkuatan tanggul serta membangun rumah pompa sebagai satu sistem kesatuan mengurangi dampak banjir di daerah semarang.

“Tujuan kegiatan ini adalah mengurangi daerah genangan banjir pada daerah di sistem sungai Tenggang,” tulis PU dalam uraian singkat, dikutip Rabu (6/11/2024).

Adapun, lokasi pekerjaan proyek Sistem Tenggang – Sringin tahap I tersebut berlokasi di Kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayamsari dan Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Total nilai proyek pengendalian Banjir Sistem Tenggang – Sringin Tahap I senilai Rp682,37 miliar. Perinciannya, Rp250,76 miliar merupakan tahap I paket I dan Rp431,61 miliar merupakan tahap I paket II.

Sumber pendanaan pengadaan Pengendalian Banjir Sistem Tenggang - Sringin Tahap Itersebut bakal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC) Tahun Anggaran 2024 – 2026.

“Waktu pelaksanaan untuk kegiatan Pengendalian Banjir Sistem Tenggang-Sringin Tahap I Paket I adalah 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender,” tegasnya.

Adapun, tahap pelaksanaan proyek terdiri dari pekerjaan persiapan yang terdiri dari sistem manajemen keselamatan konstruksi. Kemudian tahap pekerjaan pompa, elektrikal dan mekanikal terdiri dari penggantian pompa eksisting Tenggang dan pembangunan pengadaan pompa tenggang.

Serta pekerjaan pompa Tenggang mencakup pekerjaan tanggul kolam retensi, pekerjaan pompa tenggang dan pekerjaan bangunan fasilitas pendukung.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah harga pangan mengalami kenaikan secara rata-rata nasional pada hari ini, Rabu (6/11/2024). Kenaikan terjadi pada harga ikan, beras, hingga bawang, sedangkan harga daging sapi terpantau turun.

Mengacu data Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (6/11) pukul 09.05 WIB, harga daging sapi murni di pedagang eceran turun 0,53% menjadi Rp133.940 per kilogram, sedangkan harga daging ayam ras justru naik 1% menjadi Rp36.540 per kilogram.

Selain daging ayam, harga rata-rata telur ayam ras di pedagang eceran juga naik 2,49% menjadi Rp29.170 per kilogram.

Beralih ke komoditas pangan yang bersumber dari protein hewani mengalami kenaikan harga. Untuk harga rata-rata ikan kembung senilai Rp38.610 per kilogram, melambung 4,61%.

Kemudian, harga rata-rata ikan bandeng juga naik 1,33% menjadi Rp33.500 per kilogram. Diikuti harga rata-rata ikan tongkol naik 2,03% menjadi Rp31.670 per kilogram.

Di lain sisi, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 1,32% menjadi Rp18.470 per liter, sedangkan rata-rata minyak goreng curah turun 0,84% ke harga Rp16.560 per liter.

Panel harga Bapanas menunjukkan harga rata-rata gula konsumsi di pedagang eceran naik 0,84% menjadi Rp18.090 per kilogram. Namun harga garam halus beryodium justru turun 0,17% menjadi Rp11.510 per kilogram.

Kemudian, harga rata-rata tepung terigu curah naik 0,69% menjadi Rp10.190 per kilogram. Sementara itu, tepung terigu kemasan (non-curah) naik tipis 0,53% menjadi Rp13.170 per kilogram.

Adapun, harga rata-rata beras premium naik 1,10% menjadi Rp15.600 per kilogram. Disusul harga beras medium yang naik 0,67% menjadi Rp13.580.

Berikutnya, beras SPHP Bulog juga mengalami kenaikan 0,72%. Alhasil, rata-rata harga beras SPHP dipatok menjadi Rp12.630 per kilogram.

Kemudian, harga cabai merah keriting naik 1,83% menjadi Rp28.930 per kilogram. Diikuti harga cabai rawit merah yang turun 0,48% atau menjadi Rp39.160 per kilogram.

Di lain sisi, kenaikan harga pangan terjadi pada komoditas bawang merah yang terkerek 3% menjadi Rp34.280 per kg, dan bawang putih bonggol naik 1,54% menjadi Rp40.800 per kg.

Untuk harga pangan kedelai biji kering impor juga terpantau naik 2,45% menjadi Rp10.870 per kilogram. Sementara, harga jagung pakan di tingkat peternak melejit 6,20% menjadi Rp6.340 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang banyak disebut dalam kampanye paslon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Kelanjutan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut seakan menjadi harapan yang diletakkan di pundak Prabowo-Gibran jika memenangi Pilpres 2024. Saat berkampanye, Prabowo-Gibran pun berjanji melanjutkan proyek tersebut.

Penegasan janji yang sama disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih menyampaikan kembali komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

Perbesar

Penampakan proyek pembangunan IKN Nusantara / Bisnis

“Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden [Jokowi] menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ujar Prabowo.

Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran jumbo pada 2025 untuk megaproyek total anggarannya ditaksir mencapai Rp466 triliun.

“Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

Swasembada Pangan

Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara sama sekali tidak disebutkan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak disoroti Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menjanjikan swasembada pangan secepatnya terwujud di Tanah Air mengingat ancaman krisis global yang menghantui saat ini.

"Saudara-saudara sekalian saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar, dalam krisis dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Hal yang sama seakan ditegaskan kembali beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

Perbesar

Dody Hanggodo / Bisnis

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara massif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut seakan dipatahkan usai Prabowo melantik mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Anggaran IKN vs Swasembada Pangan

Jelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri PUPR, Basuki menyampaikan bahwa kementeriannya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN).

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

Adapun, proyek IKN Nusantara ditaksir membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dan ditarget rampung pada HUT ke-100 Kemerdekaan RI yakni pada 2045. Dari total anggaran itu, 20%-nya diambil dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta hingga BUMN/BUMD.

Perbesar

Ilustrasi beras / Bisnis

Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan mencapai Rp139,4 triliun.

“Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun," ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari laman Kementerian PANRB, Kamis (31/10/2024).

Namun, sambung Zulkifli, anggaran itu akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola oleh BUMN.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam pidato kenegaraan perdana se­­­te­­­lah pe­­­lan­­­tikan, Presiden Prabowo Subi­­anto menargetkan Indonesia swasembada pangan dalam 5 tahun ke depan. Bahkan Prabowo yakin dengan me­­­manfaatkan sumber daya alam yang melimpah, In­­­donesia dapat menjadi lum­­­bung pangan dunia.

Namun, swasembada pa­­­ngan saja tidak cukup, harus diiringi dengan ketahanan pangan. Swasembada pangan berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan di tingkat nasional. Ketahanan pangan lebih mengutamakan akses individu terhadap pangan bergizi untuk kesehatan dan produktivitas. Kom­­binasi keduanya akan memastikan ketersediaan dan akses pangan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Keinginan untuk mewujudkan swasembada dan ke­­­tahanan pangan berhadapan dengan tantangan besar. Me­­­nurut penelitian Hadi Santoso, Akhmad Makhfatih, dan Hengki Purwoto, infrastruktur berpengaruh pada ketahanan pangan. Data dari 33 provinsi (2012—2016) menunjukkan bahwa jalan, irigasi, dan listrik berdampak positif pada ketahanan pangan.

Sayangnya pembangunan infrastruktur yang berlangsung masif selama dekade terakhir tidak banyak membantu ketahanan pangan nasional. Jalan tol dan bandara memang mempermudah mobilitas dan distribusi, tetapi investasi besar ini belum berhasil mengatasi masalah mendasar di sektor pertanian seperti akses teknologi, irigasi yang buruk, dan akses pasar yang terbatas. Dampaknya, ketergantungan Indonesia pada impor pangan masih tinggi.

Menurut data The Food Trade Dependence Index 2022, Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk komoditas pangan utama. Sebanyak 54% gandum diimpor dari Australia dan 26% dari Kanada karena gandum sulit dibudidayakan di Indonesia akibat keterbatasan lahan. Ketergantungan ini membuat ketahanan pangan Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global.

Hal serupa terjadi pada kedelai, di mana 71% impor berasal dari Amerika Serikat, sementara produksi lokal hanya memenuhi kurang dari 10% kebutuhan nasional. Kedelai adalah bahan dasar tempe dan tahu, makanan pokok masyarakat. Tingginya ketergantungan pada impor menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur belum secara signifikan meningkatkan produksi pangan domestik. Kondisi yang memperlihatkan ketidakselarasan antara prioritas pembangunan infrastruktur dan kebutuhan ketahanan pangan.

Situasi serupa terjadi pada beras. Meski memiliki lahan pertanian yang luas, produktivitas padi masih rendah. Indonesia harus mengimpor 37% beras dari Vietnam, 28% dari Thailand, 20% dari India, dan 15% dari Pakistan. Bahkan untuk jagung, yang penting bagi industri pakan ternak dan biofuel, Indonesia masih bergantung pada impor, terutama dari Argentina.

Program swasembada pangan di bawah pemerintahan Prabowo harus dapat mengatasi tantangan tersebut. Pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan tujuan strategis mendukung sektor pertanian.

Pengembangan irigasi yang efisien, akses ke teknologi pertanian modern, serta dukungan untuk meningkatkan produktivitas petani lokal menjadi kunci penting. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih besar pada infrastruktur yang langsung mendukung proses produksi pangan, seperti penyediaan irigasi, jalan tani, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengolahan pangan di pedesaan.

Pemerintah perlu memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Akses terhadap kredit, pelatihan teknis, dan pendampingan dalam penggunaan teknologi modern.

Kesemuanya itu adalah langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Penting bagi pemerintah untuk memperkuat rantai pasok pangan. Tujuannya agar hasil pertanian dapat disimpan dan didistribusikan secara efisien, mengurangi kerugian pascapanen dan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Dalam jangka panjang, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada kemampuan produksi dalam negeri semata. Harus dibarengi juga dengan kemampuan menjaga keberlanjutan produksi di tengah perubahan iklim. Skor rendah Indonesia dalam kategori Keberlanjutan dan Adaptasi menunjukkan pentingnya strategi adaptasi yang lebih baik.

Salah satunya adalah dengan mengembangkan pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Investasi dalam penelitian pertanian yang berfokus pada inovasi teknologi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cuaca ekstrem menjadi sangat penting.

Ambisi besar pemerintahan Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan, harus bisa mengatasi tantangan yang sangat kompleks dengan pendekatan holistik. Kepemimpinan Prabowo harus mampu mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan penguatan sektor pertanian.

Integrasi tersebut merupakan solusi untuk mengakhiri ketergantungan Indonesia pada impor pangan. Termasuk mengatasi masalah mendasar dalam sektor pertanian. Kita menunggu kebijakan yang fokus pada pengembangan pertanian berkelanjutan dan investasi infrastruktur untuk mendukung sektor pangan.

Dengan begitu, Indonesia tidak hanya memiliki peluang besar untuk mencapai swasembada pangan, tetapi juga menjadi lumbung pangan dunia seperti yang diharapkan.

Jika tidak, cita-cita swasembada pangan hanya akan menjadi janji tanpa realisasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) kini tengah menjalani pemilihan presiden (pilpres) untuk memilih pemimpin baru yang akan memimpin negara tersebut dalam empat tahun ke depan.

Dunia tengah menanti siapa yang akan menjadi presiden nega adidaya tersebut, antara calon Presiden Donald Trump dari partai Republik dan calon Presiden Kamala Harris dari partai Demokrat. Mereka harus bertarung meraup 270 suara electoral (electoral college) atau lebih untuk memenangkan kursi tertinggi di Gedung Putih.

Seperti pemimpin dunia pada umumnya, Presiden AS juga akan memiliki gaji pokok dan sejumlah tunjangan terkait lainnya.

Lantas berapa besaran gaji Presiden AS? dan tunjangan apa saja yang akan didapatkan selama mereka menjabat?

Mengutip CBS News pada Rabu (6/11/2024), Presiden AS yang terpilih akan mendapatkan gaji pokok sebesar US$400.000 per tahun. Hal tersebut juga tercantum dalam Title 3 US Code, Office and Compensation of President. Jumlah ini ditetapkan oleh Kongres AS pada 2001 lalu dan akan dibayarkan setiap bulan.

Selain itu, Presiden juga mendapat tambahan US$50.000 untuk pengeluaran (tidak kena pajak), tunjangan perjalanan US$100.000, dan anggaran hiburan US$19.000. Panglima tertinggi Negara Paman Sam juga berhak mendapatkan tunjangan lain, salah satunya adalah Gedung Putih, sebagai tempat tinggal selama masa jabatannya.

Presiden juga mendapatkan perawatan kesehatan gratis, serta akses ke berbagai fasilitas transportasi, termasuk limusin kepresidenan, helikopter Marinir, dan pesawat Air Force One.

Adapun, Presiden AS belum menerima kenaikan gaji selama lebih dari 20 tahun. Pada periode 1969 dan 2001, terakhir kali Kongres menaikkan gaji kepala eksekutif, presiden memperoleh US$200.000 per tahun.

Dalam sidang tahun 1999 mengenai usulan kenaikan gaji, disebutkan bahwa kompensasi untuk "salah satu pekerjaan yang paling sulit, menuntut dan penting di muka bumi" belum meningkat dalam tiga dekade, sementara gaji kepala eksekutif sektor swasta petugas melonjak.

Sejak pertama kali jabatan presiden dibentuk pada tahun 1789, gaji presiden telah mengalami beberapa perubahan. Secara historis, gaji tahunan presiden jauh lebih tinggi jika memperhitungkan inflasi.

Presiden pertama AS, George Washington, mendapatkan $25.000 per tahun. Namun, Jika memperhitungkan inflasi, gaji tersebut melonjak menjadi US$895.741.

Adapun, gaji Presiden AS telah mengalami perubahan sebanyak 5 kali sepanjang sejarahnya. Berikut adalah jumlah gaji Presiden AS per tahun beserta dengan nilai yang disesuaikan dengan inflasi berasarkan data dari Michigan University dan Officialdata.org.

1789: US$25.000 (US$895.741)

1873: US$50.000 (US$1,3 juta)

1909: US$75.000 (US$2,6 juta)

1949: US$100,000 ditambah US$50,000 akun pengeluaran kena pajak (US$1,3 juta)

1969: $200,000 ditambah $50,000 akun pengeluaran kena pajak (US$1,7 juta)

Bisnis.com, JAKARTA - Konsultan properti global Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) mencatat investasi real estat komersial di Asia Pasifik meningkat 28% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Kuartal III/2024, mencapai US$38,8 miliar atau sekitar Rp609,83 triliun (Asumsi kurs:Rp15.717).

Pertumbuhan portofolio investasi properti tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2022. Lonjakan kenaikan juga telah terjadi dalam 4 kuartal berturut-turut.

JLL merinci, total volume investasi di kawasan Asia Pasifik sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) 2024 mencapai US$96,3 miliar, meningkat 82% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara sektoral, seluruh sektor properti utama, kecuali sektor hunian mencatat kinerja positif. Ditandai dengan investasi antar negara yang mencapai US$14,5 miliar atau naik 6% secara ytd. Di mana, lonjakan investasi lintas negara ini didorong oleh minat tinggi investor asing pada aset perkantoran dan logistik.

Adapun, Jepang tetap menjadi yang memiliki portofolio investasi paling aktif di Asia Pasifik, dengan volume perdagangan senilai US$8,4 miliar pada Kuartal III/2024.

Motor pertumbuhan investasi real estate Jepang itu didorong oleh akuisisi portfolio hotel besar-besaran dan rekor jumlah wisatawan.

Kemudian, Singapura juga menunjukkan kinerja yang baik dengan total nilai transaksi investasi tembus sebesar US$4,4 miliar pada kuartal ketiga, meningkat 118% dibandingkan kuartal ketiga 2023.

Menanggapi hal itu, CEO Asia Pacific Capital Markets JLL, Stuart Crow menjelaskan bahwa pertumbuhan kinerja investasi di wilayah Asia Pasifik tersebut bakal dalam tren berlanjut.

Ditambah dengan penurunan valuasi properti di wilayah Asia, JLL memproyeksi 2025 akan menjadi momen yang kuat untuk pasar properti di Asia Pasifik.

"Banyak faktor yang berperan mendorong volume transaksi di Asia Pasifik di kuartal ketiga, dan kami yakin tren ini akan terus meningkat dengan perkiraan penurunan biaya pinjaman di pasar utama regional," kata Stuart dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (6/10/2024).

Stuart melanjutkan, pasar perkantoran dan logistik menyumbang lebih dari setengah nilai investasi. Di mana, Seoul dan Tokyo menjadi pemain utama. Pertumbuhan penyewaan pun terus melampaui tingkat inflasi di Seoul berkat permintaan yang tinggi, sampai-sampai tidak ada stok ruang perkantoran grade-A yang tersisa untuk tahun 2025.

Sementara di Tokyo, tingkat kekosongan ruang perkantoran grade-A mendekati di angka -3%, sedangkan penyewaan ruang kantor tercatat naik tiga perempat dari pertumbuhan berturut-turut di kuartal ketiga.

Kinerja positif investasi juga muncul dari sektor infrastruktur bersamaan dengan masifnya permintaan pengadaan alternatif real estat komersial baru seperti pusat data, energi terbarukan, dan keamanan energi (energy security). Di mana nilainya mencapai mencapai US$13,2 miliar yang didorong oleh kesepakatan pendanaan seperti KKR Asia Pacific Infrastructure Investors II (US$6,4 miliar).

Bisnis.com, JAKARTA— Investor asing ramai-ramai menjual sahamnya sepanjang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memerintah Indonesia. Selama dua pekan, pasar saham mencatatkan nilai jual bersih atau net sell asing.

Artikel bertajuk Sentimen Negatif yang Membuat Dana Asing Kabur menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Rabu (6/11/2024):

1. Sentimen Negatif yang Membuat Dana Asing Kabur—Rupiah Melemah di Era Prabowo

Investor asing ramai-ramai menjual sahamnya sepanjang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memerintah Indonesia. Selama dua pekan, pasar saham mencatatkan nilai jual bersih atau net sell asing.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat asing melakukan jual bersih sebesar Rp3,62 triliun sepanjang pekan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Pekan selanjutnya Rp2,64 triliun.

Meski terus-terusan terjadi net sell, pasar saham Indonesia masih mencatatkan nilai bersih pembelian atau net buy asing sebesar Rp38,25 triliun sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD).

Seiring dengan catatan net sell asing di pasar saham, indeks harga saham gabungan (IHSG) mencatatkan pelemahan setidaknya dalam dua pekan setelah Prabowo dilantik.

2. Utang Komplek Tujuh BUMN Sakit

Presiden Prabowo Subianto tak bisa santai di awal pemerintahaannya. Setidaknya ada satu masalah yang harus diselesaikan, yaitu penyehatan badan usaha milik negara atau BUMN.

Dari total 47 BUMN, 7 sedang dalam keadaan merugi, yakni PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), Jiwasraya, Perumnas, dan PNRI.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa pemerintah harus bekerja keras untuk membenahi tujuh BUMN tersebut. Hal ini bukan tanpa sebab. Masing-masing BUMN yang merugi itu memiliki kompleksitas masalah tersendiri.

Krakatau Steel, misalnya, sudah melaksanakan restrukturisasi utang sejak 2019 tetapi pemulihan kinerjanya tersandung oleh insiden kebakaran yang mengganggu operasional secara keseluruhan.

“Kami sedang mencari jalan, apakah dengan kondisi yang hari ini, setelah bekerja sama dengan POSCO, dengan menghasilkan Karakatau Steel yang positif, yang kebakar ini apa perlu dikerjasamakan juga. Ini kita sedang mencari jalan,” kata Erick saat rapat kerja dengan DPR, Senin (11/5/2024).

3. Asa Penghiliran Prabowo di Tangan MIND ID

Sekitar 5 kilometer dari arah timur Pantai Kijing, Desa Sungai Kunyit, Pontianak, Kalimantan Barat, sirine panjang terdengar nyaring dari perbukitan, akhir September lalu. Suara itu menandai berlanjutnya penghiliran bauksit oleh BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID.

Berjarak tidak kurang dari 100 km dari Kota Pontianak, Smelter Grade Alumina Refinery dibangun di area seluas 100 hektare. Fasilitasa pemurnian ini menjadi ujung tombak penghiliran komoditas bauksit di dalam negeri. Dana jumbo senilai Rp16 triliun dikucurkan untuk menyambung rantai pasok bijih bauksit menjadi aluminium.

Setelah melewati masa konstruksi 4 tahun, pabrik itu memulai pre-commissioning dengan injeksi perdana pada 24 September 2024. SGAR bakal beroperasi penuh pada awal 2025 dengan menyerap 3 juta ton bijih bauksit dan menghasilkan sedikitnya 1 juta ton alumina.

Produk ini menjadi salah satu bahan baku yang diinginkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk memproduksi aluminium di Kuala Tanjung, Sumatra Utara. Di sisi lain, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menggenggam izin usaha pertambangan bauksit di Kalimantan Barat, sekitar 30 km dari smelter.

Anggota Holding MIND ID itu kompak membentuk konsorsium di bawah kendali PT Borneo Alumina Indonesia. Keduanya sepakat membangun SGAR untuk menyambung rantai industri dari bauksit menjadi aluminium.

4. Mendorong Ekspansi Ekspor Produk Logam Konstruksi

Pemerintah berupaya mengungkit kinerja ekspor industri produk logam besi dan baja untuk sektor konstruksi dengan menfasilitasi lima pabrikan untuk berpameran di International Construction Week (ICW) & BuildXpo Malaysia 2024.

International Construction Week (ICW) & BuildXpo Malaysia 2024 di Kuala Lumpur, 22-24 Oktober 2024, merupakan pameran industri konstruksi terbesar di Malaysia denganruang pameran 10.000 m2 dan menampilkan sekitar 500 booth dengan 200 exhibitor.

Mengusung tema Envisioning the Future of Construction, BuildXpo 2024 menampilkan segmen dan tren industri utama, termasuk teknologi konstruksi, bahan konstruksi, peralatan konstruksi, mesin konstruksi, serta sistem dan layanan.

“Pameran ini merupakan ajang penting bagi Indonesia untuk mempromosikan industri logam dalam negeri sehingga bisa membuka peluang akses pasar dan kerja sama internasional,” kata Direktur Industri Logam Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Rizky Aditya Wijaya, Selasa (5/11/2024).

Adapun kelima produsen logam nasional yang menjadi peserta pameran adalah PT Auri Steel Metalindo, PT Golden Agin Nusa, PT Fumira, PT Sunrise Steel, dan PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills. Delegasi Indonesia ini menampilkan beragam produk logam untuk kebutuhan konstruksi, seperti baja ringan, pintu baja, billet dan rod untuk konstruksi, serta genteng metal.

5. Angin Segar di Segmen Mobil Off-roader

Penjualan mobil bertipe sport utility vehicle (SUV) berpenggerak semua roda (all-wheel drive) sepanjang Januari-September 2024 tetap melaju kencang meski pasar otomotif tengah dilanda kelesuan.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan SUV all-wheel drive pada Januari-September 2024 meningkat kuat 25% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 7.842 unit menjadi 9.817 unit di pasar ritel.

Padahal, pada saat yang sama, pasar otomotif tengah mengalami perlambatan seiring dengan pelemahan daya beli kelas menengah dan rejim suku bunga pinjaman tinggi.

Sepanjang tiga kuartal pertama tahun ini, penjualan mobil turun 11,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 746.246 unit menjadi hanya 657.223 unit.

Berkebalikan dengan tren pasar melambat, segmen SUV 4x4 melaju lebih cepat. Bahkan, seluruh subsegmen mobil yang lekat sebagai kendaraan hobi tersebut mencatatkan penjualan yang bertumbuh.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah menggodok aturan baru dalam formula penetapan upah minimum provinsi (UMP) usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Putusan tersebut bakal mempengaruhi penetapan upah minimum 2025 yang bakal diputuskan dalam waktu dekat. Sebagai tindak lanjut atas putusan MK, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar aturan baru tentang formula penghitungan UMP selesai pada 7 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (Appbi) optimistis kondisi ekonomi nasional pada kuartal IV/2024 dan kuartal I/2025 tumbuh positif berkat adanya momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Natal 2024, serta Tahun Baru, Imlek, Ramadhan, dan Idulfitri di 2025.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Appbi Alphonzus Widjaja untuk merespons laju konsumsi masyarakat yang masih melambat pada kuartal III/2024.

“Semua momen tersebut akan mendorong konsumsi rumah tangga yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Alphonzus kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Kendati begitu, Alphonzus menilai bahwa pemerintah perlu mewaspadai kondisi ataupun keadaan setelah Idulfitri 2025. Mengingat, pasca Idulfitri merupakan low season bagi konsumsi rumah tangga.

“Masih ada cukup banyak waktu bagi pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan, program 100 hari kerja pemerintah melalui kementerian/lembaga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi 2025, khususnya untuk mengantisipasi kondisi pada kuartal II dan III pada 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi nasional tumbuh 4,95% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III/2024. Pertumbuhan itu lebih lambat dari ekspansi ekonomi pada dua kuartal sebelumnya yang masing-masing tercatat 5,11% yoy pada kuartal I/2024 dan 5,05% yoy pada kuartal II/2024. Tingkat laju PDB pada kuartal III/2024 juga di bawah perkiraan 5% oleh para ekonom.

Adapun, laju konsumsi masyarakat masih melambat, membebani pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024. Konsumsi rumah tangga pada kuartal III/2024 hanya naik 4,91% YoY, lebih lambat dari kenaikan 4,93% YoY pada kuartal sebelumnya.

Perlambatan pertumbuhan terutama terjadi pada konsumsi pakaian, alas kaki, jasa perawatan, perumahan dan kelengkapan rumah tangga, kesehatan, serta pendidikan.