Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso meyakini pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto masih akan mengandalkan sektor infrastruktur sebagai penggerak utama perekonomian ke depan.

Susi menjelaskan pemerintah telah meluncurkan dua skema pembiayaan infrastruktur baru oleh pihak swasta yaitu hak pengelolaan terbatas (HPT) dan pengelolaan peningkatan perolehan nilai kawasan (P3NK). Menurutnya, dua skema baru tersebut untuk mempermudah proyek infrastruktur pemerintahan Prabowo.

"Saya kira itu sejalan dengan rencana ekonomi kita ke depan. Infrastruktur masih akan menjadi andalan kita, baik yang terkait dengan masalah kontribusinya ke PDB nasional kita, kemudian juga dukungan untuk penciptaan lapangan kerja, dan berbagai aspek yang lain," ujar Susi dalam konferensi pers Peluncuran Perpres HPT dan P3NK di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Dia menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsisten mendorong pembangunan infrastruktur dalam sepuluh tahun terakhir. Dia meyakini pemerintahan Prabowo akan terus melanjutkan proyek infrastruktur Jokowi.

Apalagi, sambungnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah mengumpulkan para pendahulunya untuk berdiskusi pada Selasa (27/8/2024). Susi mengklaim, semua eks Menko setuju dengan pentingnya infrastruktur kepada perekonomian nasional.

"Intinya ke depan kita masih sangat membutuhkan untuk dukungan pengembangan infrastruktur," jelasnya.

Sebagai informasi, dalam diskusi tersebut hadir Menko Perekonomian periode 2001—2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menko Perekonomian periode 2004—2005 Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian periode Mei—Oktober 2014 Chairul Tanjung, Menko Perekonomian Sementara periode Mei—Agustus 2008 Sri Mulyani Indrawati, dan Menko Perekonomian periode 2015—2019 Darmin Nasution.

Lebih lanjut, Susi memberi kode bahwa pemerintah akan menambah porsi pembiayaan infrastruktur dari pihak swasta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 atau selama periode pertama pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto.

Apalagi, pembiayaan infrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat. Oleh sebab itu, ke depan pemerintah tidak ingin pembiayaan infrastruktur hanya tergantung kepada APBN ataupun APBD sehingga kontribusi pihak swasta akan terus digenjot.

Susi menjelaskan, dalam RPJMN 2015—2019 kebutuhan total dana infrastruktur mencapai Rp4.796,2 triliun dengan porsi pembiayaan swasta sebesar Rp1.751,4 triliun (setara 35,5% dari total dana infrastruktur). Sementara, dalam RPJMN 2020—2024, total kebutuhan pendanaan infrastruktur sebesar Rp6.445 triliun dengan porsi pembiayaan swasta sebesar Rp2.707 triliun (setara 42%).

Anak buah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu mengakui, RPJMN 2025—2029 belum disepakati sehingga belum ada angka pasti target pembiayaan suatu untuk infrastruktur. Kendati demikian, Susi memberi kode bahwa porsi pembiayaan swasta tersebut akan terus meningkat seperti dalam tren RPJMN sebelum-sebelumnya.

"Sekarang kan Rp2.700an [triliun] yang dari pihak swasta, kita akan mendorong supaya tidak membebani APBN khususnya tadi beberapa projek yang sudah jalan. Untuk peningkatan nilainya kan bisa kita dorong kembali," jelas Susi.

Bisnis.com, SUMUT – Di tengah keprihatinan nasib petani Indonesia, Kelompok Tani (Poktan) Juli Tani sukses membudidayakan tanaman cabai di Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

Berkat konsep smart farming dengan menggunakan Automatic Weather Station (AWS) atau alat pengukur dan perekam data cuaca, serta Smart Fertilizing Recommendation System atau alat rekomendasi pemupukan, menjadikan anggota petani poktan ini berhasil melipatgandakan hasil panen cabainya dari biasanya 12 ton menjadi 20-21 ton per hektare.

Petani yang tergabung dalam kelompok terbantu dengan teknologi untuk mengelola pertaniannya menjadi lebih efektif dan efisien.

Ketua Poktan Juli Tani, Yareli mengungkap rahasia keberhasilan Poktannya membudidayakan tanaman cabai tersebut kepada tim Bisnis, baru-baru ini.

Sebelumnya, disebutkan bahwa Juli Tani membagi masa tanamnya menjadi dua waktu. Masa tanam pertama ialah di bulan Juni, sedangkan masa tanam kedua di bulan November.

Biasanya, lanjut dia, mereka akan panen mulai dua bulan setelah masa tanam. Atau sekitar Agustus dan Januari.

Yareli menyebut hasil panen cabai Poktan naik hampir 2 kali lipat seiring penggunaan teknologi pertanian modern. Dari rata-rata sekitar 12 ton per hektare (Ha), kini rata-rata panen Poktan Juli Tani mampu menyentuh 20-21 ton per Ha.

Menurutnya, alat rekomendasi pemupukan atau Smart Fertilizing Recommendation System mempermudah petani dalam memberi nutrisi yang sesuai bagi tanaman cabainya.

Teknologi buatan lokal berbasis Internet of Things (IoT) yang terintegrasi dengan aplikasi android itu tidak hanya menyediakan informasi kandungan unsur N, P, K, dan pH tanah, tapi juga memberikan rekomendasi pemupukan yang presisi kepada petani sehingga biaya pembelian pupuk di tiap tahap perkembangan tanaman lebih terukur.

Sementara perubahan cuaca yang kerap menghambat produktivitas pertanian, kini dapat ditanggulangi petani di kawasan dengan teknologi pendeteksi cuaca Automatic Weather Station (AWS).

“Itu fungsinya untuk melihat keadaan cuaca. Misalnya 10 menit lagi ini akan turun hujan, langsung keluar rekomendasi seperti tidak boleh memupuk tanaman, tidak boleh melakukan penyemprotan hama karena tidak efektif. Lalu, rekomendasi lain seperti harus membuka lubang drainase karena curah hujan cukup tinggi,” kata Yareli beberapa waktu lalu.

Dikatakan Yareli, kedua teknologi pertanian modern tersebut merupakan bantuan dari Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Sumatra Utara.

Juli Tani didapuk menjadi klaster binaan Bank Indonesia khusus untuk cabai merah sejak 31 Mei 2017. Hal ini karena Juli Tani merupakan satu-satunya kelompok di kawasan tersebut yang membudidayakan cabai sejak tahun 1989.

Pemberian kedua alat yang mendongkrak panen cabai poktan tersebut dikatakan Yareli merupakan permintaan dari kelompok mereka.

Yareli berbagi tips agar bantuan yang diterima suatu komunitas benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan.

Pertama, kelompok perlu tau terlebih dahulu kebutuhan mereka sehingga lebih mudah untuk menyampaikan ke calon pemberi bantuan. Dikatakan Yareli, saat pengajuan bantuan ke KPw BI Sumut, BI juga selalu menanyakan kebutuhan kelompok yang akan dibantunya.

Kedua, lakukan riset kecil-kecilan lewat internet jika bantuan berupa alat seperti yang diberikan kepada Poktan Juli Tani. Hal ini untuk mengetahui perkembangan teknologi pertanian terkini.

Kemudian, tentukan alat atau teknologi baru yang memang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Pastikan pula anggota kelompok memiliki paling tidak pengetahuan dasar soal cara kerja alat atau teknologi tersebut.

Sebagai ketua Poktan Juli Tani, Yareli menuturkan dia tak mau menerima bantuan yang tidak mendukung usaha mereka. Dia juga mengungkapkan tak mau asal menerima bantuan, apalagi jika berupa teknologi yang tidak mereka pahami cara penggunaannya.

“Kami berprinsip harus tau kebermanfaatan suatu alat yang diberikan ke kami. Karena itu, kan, atas permintaan kami juga. Jangan sampai kita tidak paham dengan teknologi yang kita minta. Bisa mangkrak nanti, dan nggak bermanfaat jadinya,” tutur Yareli.

Poktan Juli Tani kini telah memiliki dua jenis bibit yang tersertifikasi, yakni Jusiber Ungu (2021) dan Jusiber Hijau (2022) dengan produksi panen rata-rata 20-21 ton per Ha.

Selain memenuhi kebutuhan cabai di Sumut, sebanyak 40% dari hasil panen cabai Poktan Juli Tani di jual ke sejumlah daerah seperti Aceh, Pekanbaru (Riau), hingga Batam (Kepulauan Riau).

Saat ini Juli Tani juga telah memiliki mini laboratorium yang khusus mengembangkan mikrobakteri untuk campuran pembuatan pupuk organik. Keberadaan laboratorium itu disebut Yareli sebagai langkah untuk mewujudkan mimpi Poktan Juli Tani menghasilkan tanaman yang berkualitas dan bebas bahan kimia berbahaya. (K68)

Bisnis.com, JAKARTA - Lini bisnis PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Gojek buka suara terkait dengan rencana aksi demo para pengemudi Ojek Online (Ojol) yang bakal dilakukan pada Kamis (29/8/2024). Gojek mengklaim layanan Gojek akan tetap beroperasi.

Head of Corporate Affairs Gojek, Rosel Lavina, menjelaskan pihaknya selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif Gojek.

“Kami selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif Gojek dan senantiasa mengimbau agar disampaikan secara kondusif dan tertib. Selama ini, mitra driver aktif Gojek juga menyampaikan aspirasinya melalui berbagai wadah komunikasi formal yang kami miliki,” kata Rosel kepada Bisnis, Rabu (28/8/2024).

Rosel menjelaskan pihaknya juga menyayangkan adanya upaya yang memberi kesan akan tidak beroperasinya beberapa layanan Gojek dikarenakan rencana aksi demonstrasi. Dia menegaskan bahwa operasional Gojek akan tetap berjalan normal dan konsumen dapat tetap menggunakan layanan Gojek seperti biasa.

“Kami juga mengimbau kepada mitra driver agar tidak terprovokasi dan tetap beroperasi seperti biasa. Gojek akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan tindakan yang merugikan terhadap pelanggan maupun mitra kami,” jelasnya.

Seperti yang diketahui, Koalisi Ojol Nasional akan melakukan aksi demo pada pukul 14.00 WIB dengan sasaran aksi di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Jumlah massa 500 orang. Kita akan melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda yang ditujukan untuk kemenkominfo,” kata Penanggung Jawab Aksi Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristiyanto saat dikonfirmasi, Rabu (28/8/2024).

Tuntutan Demo Ojol

Dia menuturkan, titik kumpul aksi yaitu di Sekretariat DPP Koalisi Ojol Nasional yang berlokasi di Jalan Veteran 1 nomor 26 Jakarta Pusat. Selain driver dari Jabodetabek, Andi mengatakan akan ada perwakilan dari Bandung, Jogjakarta, Bali, Lombok, Jambi, Padang, Cirebon, Serang dan Purwakarta.

“Terdapat enam tuntutan yang akan disuarakan saat aksi besok,” ujarnya.

Pertama, revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Kemudian tuntutan kedua adalah Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

Ketiga, menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online. Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Keenam, legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Sebelumnya, Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional (Garda) Indonesia menyatakan pengemudi ojek online (Ojol) dan kurir lokal di wilayah Jabodetabek akan menggelar aksi demo secara serentak pada Kamis (29/8/2024) besok.

Garda Indonesia menyebut aksi demo dilakukan sebagai imbas dari para mitra yang tertekan perusahaan aplikasi. Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menjelaskan rencana Garda Indonesia mendukung beberapa kelompok rekan-rekan ojek online dan kurir lokal Jabodetabek melakukan aksi damai dengan tuntutan yang akan diutarakan baik kepada perusahaan aplikasi maupun kepada pihak Pemerintah pada Kamis, (29/8/2024).

“Menghormati dan mendukung aksi damai selagi tidak menimbulkan suatu gangguan kamtibmas sebagai wujud solidaritas dan kesamaan nasib para pengemudi ojol yang makin tertekan oleh perusahaan aplikasi,” kata Igun dalam keterangan resmi, Rabu (28/9/2024).

Igun menyatakan bahwa Garda mendukung aksi damai tanpa adanya pemaksaan kehendak dengan paksaan offbid. Jadi baik pihak pelaksana aksi agar tetap patuhi aturan pelaksanaan aksi dan tidak memaksakan kehendak untuk pihak yang tidak ikut serta aksi agar offbid. "Jika mau offbid silakan. Namun jika masih mau aktifkan aplikasi mencari pelanggan juga silakan, tapi baiknya tidak mendekat ke area yang sedang melakukan aksi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) PT Indofarma Tbk. (INAF) melaporkan penyusutan tenaga kerja di entitas Grup Bio Farma sejak pembentukan holding BUMN farmasi pada 2020.

Ketua Biro Konseling Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqan mengatakan, tujuan pembentukan holding BUMN farmasi untuk meningkatkan performa perusahaan sangat ironis dengan kondisi saat ini yang justru menunjukkan penyusutan dari sisi kinerja keuangan maupun karyawan yang terus berkurang.

"Tetapi pada kenyataannya sejak pembentukan holding di 2020 tidak pernah ada grafik naik, baik di Indofarma sendiri maupun Indofarma Global Medika selaku anak usaha," kata Furqan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi VI, Rabu (28/8/2024).

Dalam catatan SP Indofarma, jumlah karyawan Indofarma pada tahun 2020 sebesar 1.272 orang. Sejak dibentuknya holding BUMN farmasi, tenaga kerja turun pada 2021 menjadi 1.256 orang.

Jumlah karyawan juga menurun menjadi 1.097 orang pada 2022 dan menyusut lagi hingga 1.038 pada 2023. Hingga saat ini, jumlah karyawan per Mei 2024 tersisa 861 orang.

"Ditambah lagi kalau kita lihat di 2023 ke 2024 itu hampir 200 orang berkurang karena apa, karena dirasakan di tahun-tahun terakhir 2024 di Januari itu ketidaknyamanan kami sebagai karyawan mulai bertambah parah," tuturnya.

Padahal, Furqan menerangkan bahwa tujuan Indofarma sejak berdiri pada 1918 telah sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk kemandirian obat nasional. Hal ini juga ditunjukkan ketika pabrik dipindahkan untuk memperluas area produksi ke Cibitung dengan lahan 20 hektare.

"Berarti memang benar cita-cita awal pendirian Indofarma adalah untuk dapat memnuhi kebutuhan obat secara nasional," tuturnya.

Pada 2020, serikat pekerja menilai pembentukan holding BUMN Farmasi merupakan titik strategis untuk mengembangkan performa perusahaan farmasi nasional ini.

"Kenapa? Karena kami berharap dengan terbentuknya holding itu kami yang memang ibarat kata tujuannya untuk nasional bisa lebih besar lagi, memberikan sumbangsih besar untuk negara," tuturnya.

Namun, pada kenyataannya, pihaknya justru menilai terjadi penurunan performa atau kinerja secara entitas maupun grup sejak holding BUMN farmasi dibentuk.

"Sejak pendirian holding di 2020 itu bottom line Indofarma atau keuntungan yang diperoleh Indofarma makin tergerus, begitupun dengan revenue, kalau 2021 itu kenapa bisa meningkat drastis karena memang saat itu Covid dan kami banyak dipercaya oleh pemeritnah untuk mengadakan obat-obat terkait Covid-19," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan, terdapat tiga lokasi yang potensial untuk menjadi tempat pengembangan dan pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Kementerian ESDM memandang potensi energi nuklir sangat besar sehingga mampu dimanfaatkan dalam percepatan untuk mencapai net zero emission (NZE) dan juga target Nationally Determined Contribution (NDC).

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Harris menyampaikan bahwa PLTN yang nantinya dikembangkan di Indonesia merupakan PLTN dengan skala kecil.

Harris mengatakan, pemerintah telah mengidentifikasi tiga tempat yang potensial untuk dijadikan sebagai lokasi pembangunan PLTN.

“Lalu, di mana mau ditaruh nuklir itu? Ada beberapa skenario. Satu, kalau kita lihat di peta ini, di situ ada namanya Pulau Gelasa, di daerah Kepulauan Bangka Belitung. Pulau itu tidak berpenghuni,” kata Harris dalam pembukaan Energy Week IEE Series 2024 di Jiexpo Kemayoran, Rabu (28/8/2024).

Adapun, Pulau Gelasa di Kepulauan Bangka Belitung ini rencananya menjadi lokasi PLTN dengan teknologi thorium molten salt reactor (TMSR) pertama di Indonesia yang dikembangkan oleh PT ThorCon Power Indonesia (PT TPI)

Selain Pulau Gelasa, Harris menyampaikan, tempat kedua yang berpotensi menjadi lokasi pengambangan PLTN adalah pulau di wilayah Kalimantan Barat. Namun, dirinya tidak memerinci pulau mana yang nantinya akan dibangun PLTN.

Kemudian, lokasi ketiga adalah pulau-pulau kecil yang dilalui oleh transmisi listrik dari Kalimantan ke Jawa juga menjadi alternatif tempat untuk dibangun PLTN.

“Sepanjang transmisi dari Kalimantan ke Jawa, di situ nanti akan melewati pulau-pulau kecil yang bisa dipakai untuk membangun nuklir di sana sehingga langsung masuk ke green,” ucapnya.

Adapun, pemerintah belakangan mempercepat target operasi komersial PLTN ke 2032, dari yang sebelumnya ditenggat pada 2039 dalam peta jalan nol emisi karbon nasional.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa dari 16 persyaratan pengoperasian PLTN, Indonesia hanya perlu menyelesaikan dua persyaratan lagi.

“Jadi persyaratan yang 16 itu, kita sisa 2. Nepio [Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir] sama Go Nuklir. Pemerintah kan harus menyatakan Go Nuklir apakah ada Perpres atau apa nanti karena ini belum sama Nepio lagi kita bahas,” kata Dadan di Kantor Dirjen Migas dikutip, Minggu (16/6/2024).

Dadan menyebut, sampai dengan saat ini, penerimaan masyarakat terhadap pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir sudah melebih angka 50%.

Tercatat, kata Dadan, saat ini penerimaan pengoperasian PLTN sudah di atas 60% dan itu merupakan data yang tercatat 4 tahun yang lalu.

Terkait dengan pengembangan teknologi nuklir, Dadan menuturkan, pemerintah telah berkomunikasi dengan Rusia. Selain Rusia, ESDM juga menjalin komunikasi dengan Jepang, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat (AS).

"[Rusia] kan sudah panjang sih, kita juga memang komunikasi tidak hanya dengan Rusia, kita juga komunikasi dengan Jepang, kita juga komunikasi dengan Korea, kita juga komunikasi dengan Amerika, ya dibuka saja semua, nanti pada saatnya kan kita pilih yang terbaik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyiapkan rancangan regulasi bagi tenaga kerja luar hubungan kerja layanan angkutan berbasis aplikasi (LHKLABA), termasuk pengemudi Ojek Online (Ojol). Namun rancangan aturan tersebut tampaknya tidak dapat terbit di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan, saat ini penyusunan aturan sudah melalui tahap konsultasi publik.

Dengan sisa waktu yang ada, dia menyebut bahwa pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintahan baru terkait dengan penyusunan aturan tersebut.

“Jadi sepertinya tidak cukup waktu, tapi konsep rancangan sudah kami siapkan,” kata Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2024).

Indah menjelaskan, pihaknya dalam merancang aturan tersebut fokus pada tiga hal. Pertama, semua pekerja platform digital workers harus kerja layak, masuk konsep pekerja layak seperti Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (International Labour Organization/ILO).

Menurutnya, konsep pekerja layak adalah pekerja yang memiliki waktu kerja, waktu istirahat, dan dibayar sesuai dengan standar aturan yang berlaku.

Selain itu, tidak boleh rawan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan pelecehan seksual, serta jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan.

“Lima isu besar yang nanti akan kami gaungkan dan itu sudah ada konsep,” ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah sejak Mei 2024 tengah menyusun rancangan aturan LHKLABA. Aturan ini ditargetkan terbit pada Desember 2024.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya mengungkapkan, setidaknya terdapat 8 poin penting yang tercantum dalam rancangan aturan tersebut.

Pertama definisi tenaga kerja LHKLABA. Kedua, hak dan kewajiban dalam perjanjian LHK. Ketiga, imbal hasil, keempat, waktu kerja dan waktu istirahat. Poin kelima adalah mengenai jaminan sosial, keenam terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Selanjutnya, poin ketujuh adalah terkait kesejahteraan tenaga kerja, dan poin kedelapan terkait penyelesaian perselisihan.

“Penandatanganan serta pengundangan Permen dalam berita negara yang direncanakan pada Desember 2024,” kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI dikutip Jumat (24/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang pengambilan keputusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa risiko utang tetap terjaga dengan desain defisit APBN 2025 di 2,53%.

Sri Mulyani menyampaikannya dalam rapat kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menkeu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (28/8/2024).

Rapat itu berisi agenda pembahasan asumsi dasar dalam RUU APBN 2025 dan pengambilan Keputusan asumsi dasar dalam RUU APBN 2025.

Salah satu poin RAPBN 2025 adalah target pendapatan negara Rp2.996,9 triliun dengan rencana belanja negara Rp3.613,1 triliun. Artinya, terdapat rencana defisit APBN Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan.

Menurut Sri Mulyani, desain defisit APBN 2025 memang lebih tinggi dari 2024 di angka Rp522,8 triliun atau 2,29%. Namun demikian, proyeksi 2025 itu dinilai tetap aman, terutama bagi utang negara.

"Level 2,53% cukup baik untuk memberi ruang dan cukup hati-hati untuk menjaga eksposur defisit dan utang kita," ujar Sri Mulyani pada Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, pemerintah meningkatkan defisit APBN untuk memberi ruang bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menjalankan berbagai program dan janji kampanyenya.

"Defisit fiskal didesain 2,53% agar pada tahun pertama tetap bisa menjalankan berbagai program yang telah menjadi prioritas dan dijanjikan, tanpa membuat APBN-nya menjadi collapse atau kredibilitasnya tererosi," kata bendahara negara.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merilis dua skema pembiayaan baru untuk pengelolaan dan pembangunan infrastruktur oleh pihak swasta, yaitu hak pengelolaan terbatas (HPT) atau land concession scheme (LCS) dan pengelolaan peningkatan perolehan nilai kawasan (P3NK) atau land value capture (LVC).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, dua skema pembiayaan baru oleh swasta tersebut diluncurkan untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke infrastruktur sekaligus percepatan proyek strategis nasional (PSN).

Apalagi, dia menjelaskan kebutuhan pembiayaan infrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat terutama dari porsi swasta. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019, kebutuhan total dana infrastruktur mencapai Rp4.796,2 triliun dengan porsi pembiayaan dari swasta sebesar Rp1.751,4 triliun.

Sedangkan dalam RPJMN 2020—2024 menyatakan total kebutuhan pendanaan infrastruktur sebesar Rp6.445 triliun dengan porsi pembiayaan swasta sebesar Rp2.707 triliun. Menurutnya, RPJMN 2025—2029 juga mengindikasikan pendanaan infrastruktur akan meningkat.

"Intinya pembiayaan infrastruktur yang sedemikian besar, yang Rp6.445 triliun tadi [RPJMN 2020—2024], tidak mungkin dibiayai sepenuhnya dengan APBN atau APBD," jelas Susi dalam konferensi pers Peluncuran Perpres LCS dan LVC di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Anak buah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu menerangkan, payung hukum skema pembiayaan HPT diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 66/2024. Sementara skema P3NK diatur dalam Perpres No. 79/2024.

HPT sendiri, jelas Susi, merupakan skema hak pengelolaan atas aset infrastruktur dalam rangka meningkatkan fungsi operasional penyertaan modal negara (PMN) maupun aset-aset BUMN.

"Ini biasanya kita mendapatkan pendanaan melalui pembayaran di muka atau upfront payment, yang pembayarannya nanti digunakan untuk penyediaan infrastruktur yang baru," jelasnya.

Sedangkan P3NK merupakan alternatif pembiayaan yang berbasis kewilayahan dengan memanfaatkan peningkatan perolehan nilai kawasan.

"Misalkan suatu daerah yang tadinya tanahnya nilainya tidak tinggi, kemudian kita bikin jadi suatu kawasan sehingga akan tinggi sekali. Kemudian nanti dari situ akan kita gunakan untuk dasar nilai skema pembiayaan," sambung Susi.

Lebih lanjut, dia menyatakan untuk pedoman implementasi HPT dan P3NK masih akan diterbitkan aturan turunan melalui Permenko. Bahkan, menurutnya, sudah ada beberapa pilot project yang sedang menerapkan skema baru tersebut seperti pembangunan jembatan Batam-Bintan dan Semarang Harbour Toll Road.

Bisnis.com, JAKARTA - Grab Indonesia membuka peluang bagi siapa saja untuk menjadi mitra pengemudi (driver) Grab Electric. Potensi penghasilan yang didapatkan disebut-sebut bisa tembus hingga Rp12 juta per bulan.

Adapun, mitra Grab Electric menggunakan armada kendaraan listrik (electric vehicle/EV), baik motor ataupun mobil. Para pengemudi pun tidak perlu membeli unit kendaraan listrik tersebut karena bisa menyewa secara harian.

Mengutip laman resmi Grab Indonesia pada Rabu (28/8/2024), untuk mendaftar menjadi mitra pengemudi GrabElectric, syarat yang dibutuhkan sama saja dengan mitra pengemudi Grab lainnya, yaitu pria dan wanita minimal berusia 18 tahun hingga 55 tahun.

Selain itu, syarat bagi para calon mitra driver Grab Electric juga harus mampu mengendarai sepeda motor atau mobil.

Kemudian, para calon mitra Grab Electric diwajibkan untuk memiliki dokumen berupa KTP, SIM dan SKCK yang masih berlaku, serta menyiapkan surat keterangan domisili.

Manajemen Grab juga menyebut bahwa calon mitra Grab Electric perlu membayar deposit jika belum pernah terdaftar sebagai mitra pengemudi Grab, dan akan dikembalikan saat tidak memperpanjang masa kontrak dan sudah mengembalikan kendaraan.

Tak hanya itu, para calon mitra Grab Electric tidak perlu memiliki kendaraan listrik pribadi, karena bisa menyewa sebesar Rp50.000 per hari untuk motor listrik, dan Rp300.000 per hari untuk mobil listrik.

Grab membeberkan beberapa keuntungan menjadi mitra Grab Electric yaitu hemat biaya karena tidak perlu memikirkan biaya bensin, mengurangi polusi udara, waktu kerja lebih fleksibel, dan tidak perlu memikirkan cicilan kendaraan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut, para mitra driver Grab Electric yang menggunakan kendaraan listrik berpotensi mendapatkan penghasilan hingga Rp12 juta per bulan.

Hal tersebut disampaikan pada acara seremoni peluncuran kendaraan listrik (electric vehicle/EV) milik Grab Indonesia sebanyak 11.000 unit di Ecovention Hall, Ancol, Jakarta Utara pada Senin (26/8/2024).

Secara terperinci, kendaraan listrik milik Grab itu terdiri atas 1.000 unit mobil dan 10.000 unit sepeda motor. Dia mengatakan, para mitra pengemudi Grab Electric juga bisa menyewa kendaraan listrik tersebut tanpa perlu membeli unit baru.

Adapun, harga sewa satu unit mobil Grab Electric sebesar Rp300.000 per hari, termasuk pengisian daya listrik yang digunakan.

"Jadi ringan sekali, kalau mereka bisa dapat Rp700.000, berarti mereka dapat penghasilan bersih Rp400.000 satu hari. Artinya, mereka berpotensi dapat Rp12 juta dalam 1 bulan," ujar Budi Karya di Ancol, Jakarta Utara, Senin (26/8).

Namun, perlu dicatat bahwa penghasilan itu merupakan hitungan kasar dengan asumsi mitra driver Grab Electric mendapatkan setidaknya Rp700.000 dalam 1 hari, lalu dipotong biaya sewa Rp300.000, selama sebulan penuh. Sementara itu, penghasilan mitra pengemudi akan sangat bergantung dengan kondisi riil di lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Satu bulan setelah pemerintah mengumumkan asumsi dasar ekonomi makro 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menjelaskan alasan pemerintah mematok nilai tukar rupiah tahun depan di Rp16.100 per dolar AS—yang melemah dari posisi kurs saat ini.

Hal tersebut diungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menkeu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (28/8/2024).

Rapat itu berisi agenda pembahasan asumsi dasar dalam RUU APBN 2025 dan pengambilan Keputusan asumsi dasar dalam RUU APBN 2025.

Salah satu poin asumsi dasar yang menjadi sorotan besar adalah nilai tukar rupiah yang dipatok Rp16.100 per dolar AS. Padahal, beberapa waktu terakhir rupiah bergerak menguat, bahkan pada hari ini dibuka di Rp15.525 per dolar AS.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah dalam satu bulan terakhir justru menjadi cerminan bagaimana pemerintah harus mendesain asumsi makro secara fleksibel, baik untuk menghadapi penguatan nilai tukar seperti saat ini maupun jika kondisinya berbalik menjadi pelemahan dalam waktu cepat.

Misalnya, pada Agustus 2024 ini nilai tukar rupiah sudah menguat atau terapresiasi hingga 5% secara month to date, meskipun secara tahun berjalan atau year to date (YtD) masih terkoreksi 0,5%.

"Kalau kita potret pada saat menulis [asumsi makro 2025] itu, secara year to date kita depresiasinya masih di sekitar 5%. Mungkin Komisi XI masih ingat presentasi saya di sini untuk KEM-PPKF [2025] itu masih diwarnai oleh nilai tukar yang depresiasinya antara 5%—6%, hanya dalam waktu singkat [bergerak menguat]," ujar Sri Mulyani pada Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, pergerakan yang sangat cepat itu merupakan efek dari dinamika global yang membuat perekonomian begitu dinamis. Alhasil, perubahan-perubahan itu perlu diwaspadai, termasuk pada 2025.

"Saya harapkan DPR juga, pemerintah mendesain APBN jangan terlalu kaku, karena dunia itu bergeraknya luar biasa. Dunia berubah hanya dalam hitungan minggu maka kita mampu merespons. Fleksibilitas tidak berarti tidak ada akuntabilitas," ujar Sri Mulyani.

Dia menjelaskan bahwa instrumen keuangan global yang mengalami gejolak pada semester I tahun ini sudah mulai stabil semenjak akhir Juli dan Agustus 2024. Penyebabnya, inflasi Amerika Serikat (AS) mulai mereda dan tingkat pengangguran terlihat meningkat, sehingga muncul kekhawatiran resesi AS.

Kekhawatiran itu membuat sinyal penurunan suku bunga oleh Federal Reserve atau The Fed semakin kentara, sehingga gejolak instrumen keuangan global pun mereda.

"Currency seluruh dunia yang sempat mengalami tekanan pada saat market expect untuk penurunan suku bunga pada kuartal II ternyata mundur ke kuartal III. Kita lihat dollar index juga sekarang juga sudah mulai melemah, di level 100 lagi, ini berarti currency-currency lain sudah mulai mengalami apresiasi sepanjang akhir 2023 hingga awal 2024," kata Sri Mulyani.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, asumsi makro kurs rupiah dipatok senilai Rp16.100 per dolar AS. Sementara itu, dalam outlook 2024 rupiah diperkirakan berada di rentang Rp16.000—16.200 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Nikel merupakan salah satu komoditas tambang yang memiliki peran penting dalam industri global, terutama dalam produksi baja tahan karat dan baterai. Dengan permintaan yang terus meningkat, banyak negara berlomba menjadi penghasil nikel terbesar di dunia. Artikel ini akan membahas 10 negara penghasil nikel terbesar di dunia, yang menyumbang sebagian besar dari total produksi nikel global setiap tahunnya.

Nikel merupakan mineral logam yang memiliki peranan strategis dalam mendukung transisi energi. Nikel banyak digunakan untuk keperluan produksi baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi terbarukan. International Energy Agency (IEA) pun memproyeksikan permintaan nikel akan meningkat hampir 30 kali lipat pada 2040 seiring berkembangnya industri baterai dan kendaraan listrik.

Berdasarkan laporan U.S. Geological Survey (USGS) 2024, sumber daya nikel di dunia diperkirakan mencapai lebih dari 350 juta ton. Sementara itu, cadangan nikel yang tersebar di seluruh dunia diperkirakan mencapai lebih dari 130 juta ton.

Produksi tambang nikel diperkirakan meningkat secara global dari 3,27 juta ton pada 2022 menjadi 3,6 juta ton pada 2023.

Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia

Berikut daftar 10 negara produsen nikel terbesar di dunia:

1. Indonesia

Berdasarkan Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027, cadangan dan produksi nikel Indonesia berada di peringkat ke-1 di dunia atau setara dengan 23% cadangan dunia dan produksi 29% dari cadangan dunia.

Indonesia memiliki total sumber daya nikel sebesar 17,7 miliar ton bijih dan 177,8 juta ton logam, dengan cadangan 5,2 miliar ton bijih dan 57 juta ton logam.

Indonesia juga masih menyimpan beberapa potensi nikel yang belum dieksplorasi (greenfield) yang dapat dikembangkan, seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

USGS memperkirakan produksi nikel Indonesia pada 2023 mencapai 1,8 juta ton, hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar di dunia.

2. Filipina

Filipina adalah salah satu produsen nikel terbesar di Asia dan dunia. Dengan tambang utama di pulau-pulau seperti Palawan dan Mindanao, Filipina memiliki cadangan nikel yang melimpah dan berperan penting dalam pasar global.

Berdasarkan data USGS, negara tetangga Indonesia ini diperkirakan memiliki cadangan nikel 4,8 juta ton. Produksi nikel Filipina pada 2023 berada di peringkat kedua terbesar di dunia sebanyak 400.000 ton.

3. Kaledonia Baru

Kaledonia Baru menduduki peringkat ketiga produsen nikel terbesar secara global dengan volume 230.000 ton pada 2023. Posisi negara teritori Prancis dengan otonomi khusus ini menyalip Rusia yang sebelumnya berada di peringkat ketiga pada 2022.

USGS mencatat cadangan nikel Kaledonia Baru diestimasi mencapai 7,1 juta ton.

4. Rusia

Produksi nikel Rusia mengalami penurunan dari 222.000 ton pada 2022 menjadi 200.000 ton pada 2023. Penurunan produksi ini membuat Rusia tergeser ke posisi keempat produsen nikel terbesar di dunia.

USGS mengestimasi cadangan nikel Rusia mencapai 8,3 juta ton.

5. Kanada

Posisi kelima produsen nikel terbesar di dunia ditempati oleh Kanada dengan produksi mencapai 180.000 ton pada 2023. Produksi tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan produksi 2022 yang mencapai 143.000 ton.

Sementara itu, potensi cadangan nikel Kanada diperkirakan mencapai 2,2 juta ton.

6. Australia

Australia, negara penghasil nikel terbesar lainnya, mencatatkan produksi nikel 160.000 ton pada 2023. Produksi ini naik tipis dibandingkan produksi pada 2022 yang mencapai 155.000 ton.

Adapun, Negeri Kangguru ini diestimasikan memiliki cadangan nikel terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, yakni sebesar 14 juta ton.

7. China

China menjadi salah satu pemain kunci dalam industri nikel. China merupakan produsen terkemuka di dunia untuk olahan nikel kelas dua nickel pig iron.

Menurut USGS, produksi nikel China pada 2023 mencapai 110.000 ton, turun dibandingkan produksi 2022 yang mencapai 114.000 ton. Produksi nikel China ini menempati posisi ketujuh terbesar di dunia.

Meski begitu, banyak perusahaan-perusahaan China yang berinvestasi membangun smelter nikel di Indonesia, seperti Tsingshan Group milik konglomerat Xiang Guangda di Morowali, Sulawesi Tengah dan Jiangsu Delong Nickel Industry Co milik taipan Dai Guofang di Morowali dan Konawe, Sulawesi Tenggara.

Adapun, cadangan nikel yang dimiliki China diperkirakan mencapai 4,2 juta ton.

8. Brasil

Brasil merupakan salah satu negara yang memiliki potensi cadangan nikel terbesar di dunia. Menurut data USGS, potensi cadangannya diperkirakan mencapai 16 juta ton atau nomor tiga setelah Indonesia dan Australia.

Namun, dari sisi produksi, posisi Brasil sangat jauh dibandingkan Indonesia. Produksi nikel Brasil hanya sebesar 89.000 ton pada 2023.

9. Kuba

Mengutip Mining Technology, produksi nikel di Kuba turun 2,5% menjadi 45.200 ton pada 2023 dari 46.400 ton pada 2022. Estimasi GlobalData menunjukkan produksi nikel Kuba diperkirakan akan meningkat menjadi 45.900 ton pada 2024 dan 46.100 ton pada 2025.

10. Negara lain

USGS mencatat produksi nikel dari berbagai negara lain secara total mencapai 380.000 ton. Sementara itu, cadangan nikel dari negara-negara lain secara total mencapai 9,1 juta ton.

Demikian informasi lengkap mengenai daftar negara penghasil nikel terbesar di dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,32 triliun pada 2025 untuk merampungkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Basuki mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk merampungkan sejumlah proyek di bidang bina marga, cipta karya, dan perumahan.

“Kami membutuhkan sebesar Rp24,51 triliun, yang baru dialokasikan di pagu indikatif adalah Rp4,1 triliun jadi kekurangannya masih Rp20,32 triliun,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2024).

Secara terperinci, untuk bina marga sebesar Rp13,82 triliun di antaranya untuk pembangunan jalan tol IKN Seksi 1A dan 1B, pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan bandara VVIP (sisi landasan udara), peningkatan jalan sumbu kebangsaan sisi barat tahap 2 dan sisi timur tahap 2, hingga pembangunan jalan di dalam KIPP dan jalan feeder di kawasan IKN.

Kemudian, sebesar Rp6,23 triliun dialokasikan untuk cipta karya dengan rincian untuk pembangunan bangunan gedung dan kawasan basilika dan gereja, kantor kementerian koordinator, kantor OIKN, masjid negara, pembangunan bangunan gedung Wing 1, Wing 2, dan kawasan kantor Kementerian PUPR, jaringan distribusi utama dan jaringan distribusi pembagi WP 1B dan 1C SPAM Sepaku, jaringan perpipaan air limbah 1, 2, dan 3 KIPP IKN, sarpras pemerintahan II di IKN, sekolah, pasar, dan puskesmas di kawasan hunian ASN IKN.

Sementara itu, sebanyak Rp0,25 triliun dialokasikan untuk perumahan guna lanjutan pembangunan hunian vertikal TNI dan pengadaan Harmag pada 47 tower ASN dan Hankam.

Untuk diketahui, dari pagu indikatif 2025 sebesar Rp75 triliun, Kementerian PUPR sebelumnya telah mengalokasikan Rp4,19 triliun untuk pembangunan IKN.

Dari total Rp4,19 triliun, sebanyak Rp80 miliar digunakan dalam infrastruktur sumber daya air di antaranya untuk operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengendalian banjir Sungai Pamaluan, dan pembangunan intake dan pipa transmisi air baku Riko Kernain, Penajam Paser Utara.

Lalu, sebanyak Rp1,66 triliun dialokasikan untuk pembangunan jalan tol dengan perincian pembangunan Jalan Tol Seksi 3A-2 Segmen Karangjoang-KKT Kariangau, pembangunan Jalan Tol Seksi 3B-2 segmen KKT Kariangau-Sp Tempadung, dan pengawasan teknik duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

Sebanyak Rp1 triliun dialokasikan untuk cipta karya, di mana di antaranya akan digunakan untuk pembangunan bangunan Gedung Wing 2 dan kawasan Kantor Kementerian PUPR, pembangunan sarpras pemerintahan II di IKN, hingga pembangunan JDU dan JDP WB 1B dan 1C SPAM Sepaku.

Sementara itu, sebanyak Rp1,45 triliun dianggarkan untuk perumahan, dengan perincian lanjutan pembangunan hunian vertikal TNI sebanyak 4 tower, dan penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam.