Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) membeberkan realisasi investasi pembangkit dan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia stagnan selama 7 tahun terakhir.

IEEFA mencatat pemerintah hanya mampu menarik investasi pada sektor EBT di level US$1,5 miliar sepanjang tahun lalu, dengan tambahan kapasitas EBT terpasang 574 megawatt (MW). Adapun, 145 MW tersebut berasal dari PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata.

Energy Finance Specialist IEEFA Mutya Yustika mengatakan stagnannya realisasi investasi pada sektor pembangkit hijau itu disebabkan karena regulasi yang tidak ramah terhadap investasi pengembang listrik swasta (IPP).

“Salah satu hambatan tersebut adalah akibat adanya kewajiban kemitraan dengan anak usaha PLN di mana PLN akan memiliki sharemajority minimal 51% yang akhirnya menurunkan minat investor terhadap sektor energi terbarukan di indonesia,” kata Mutya saat dihubungi, Senin (29/7/2024).

Selain itu, kata Mutya, sejumlah regulasi turut membuat iklim investasi EBT di Indonesia cenderung tidak menarik jika dibandingkan dengan arus investasi global yang justru meningkat selama 7 tahun terakhir.

Misalkan, dia mencontohkan, tarif setrum EBT yang terbilang rendah serta larangan untuk pengalihan saham proyek EBT yang belakangan membuat investasi di Indonesia tidak menarik bagi IPP domestik dan internasional.

“Dan juga proses pengadaan yang tidak transparan dan cukup rumit juga berperan terhadap lambatnya investasi energi terbarukan di Indonesia,” tuturnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi investasi proyek EBT justru cenderung menurun sepanjang 7 tahun terakhir.

Otoritas kelistrikan mencatat, realisasi investasi EBT pada 2017 sempat mencapai US$2 miliar, selanjutnya sepanjang 2018 sampai dengan 2023 realiasi investasi proyek EBT berada di rata-rata US$1,5 miliar.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani mengatakan, arus investasi pembangkit dan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia cenderung menurun beberapa tahun terakhir.

“Saat ini yang masih under-investment itu di sektor-sektor yang berhubungan dengan sektor hijau,” kata Shinta dalam acara Bisnis Indonesia Midyear Challenges (BIMC) 2024 di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Shinta mengatakan, pembiayaan yang tersedia untuk proyek EBT terbilang besar untuk Indonesia. Apalagi, Shinta menambahkan, sebagian besar investor belakangan menaruh minat yang tinggi untuk proyek hijau tersebut.

Hanya saja, tren investasi pada pembangkit serta infrastruktur kelistrikan hijau masih cenderung menurun di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempersiapkan skema operasi penerbangan untuk menyambut perayaan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang menyusul terkendalanya pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Budi Karya menuturkan, pada proyek bandara IKN, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membangun terminal bandara, sementara landasan pacu (runway) dibangun oleh Kementerian PUPR. Dia menuturkan, kondisi cuaca yang buruk selama dua bulan terakhir menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan bandara IKN.

Oleh karena itu, Budi mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario penerbangan pada perayaan 17 Agustus mendatang. Penerbangan pada perayaan Kemerdekaan RI disiapkan melalui bandara IKN atau melalui bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan dan bandara APT Pranoto Samarinda.

"Presiden menyampaikan arahan yang tegas untuk tidak terlalu dipaksakan. Memang ada kemungkinan tertunda, tetapi insyaallah akhir Agustus akan selesai," kata Budi Karya dalam keterangan resminya, Senin (29/7/2024).

Menhub melanjutkan, pihaknya juga akan menyediakan infrastruktur transportasi laut berupa kapal pinisi untuk mendukung pembangunan dan transportasi di IKN. Kapal pinisi tersebut nantinya melayani perjalanan wisata di IKN mulai 1 Agustus 2024.

Selain itu, Kemenhub akan menyediakan satu unit kapal lain melalui penugasan kapal pinisi milik PT Pelni. Budi Karya berharap kerja sama buy the service atau pembelian layanan ini dapat mendorong lebih banyak operator kapal yang tertarik untuk melakukan pelayaran komersil di IKN.

"Jadi akan kita lihat Balikpapan, seperti Labuan Bajo, banyak kapal phinisi. Kita tahu Balikpapan memiliki destinasi wisata, ada konservasi orangutan, ada penangkaran buaya, ini bagian dari satu kegiatan pariwisata. Kami nanti akan kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun OIKN," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat nilai ekspor pati sagu Indonesia masih kalah dengan Malaysia. Padahal, Indonesia memiliki lahan sagu mencapai 5,5 hektare atau 85% dari total lahan sagu di dunia.

Untuk diketahui, nilai ekspor pati sagu Malaysia sebesar US$15 juta atau lebih besar dibandingkan nilai ekspor pati sagu Indonesia senilai US$9 juta pada 2023.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan terdapat sejumlah kendala, salah satunya terkait dengan modus oknum dari Malaysia yang mengimpor bahan baku sagu Indonesia tanpa tercatat.

"Jadi mereka masukin sagu dari Indonesia ke Malaysia, di Malaysia mereka olah-olah sedikit atau ekspor atas nama Malaysia. Ini salah satu kendala yang saya pelajari kenapa Malaysia lebih tinggi nilai ekspornya dari Indonesia," kata Agus di Kantor Kemenperin, Senin (29/7/2024).

Namun, dia memastikan ekspor sagu yang dilakukan Indonesia sudah diolah berupa pati, meskipun nilainya tidak begitu signifikan.

Untuk menggenjot kinerja ekspor komoditas pertanian tersebut, perlu dilakukan hilirisasi industri pengolahan sagu sehingga diversifikasi terwujud. Alhasil, tak hanya pati sagu, tetapi juga produk hilir sagu lainnya.

"Sagu dapat diolah menjadi beragam produk mulai dari produk pangan seperti mie, beras analog, dan produk nonpangan seperti bio packaging," tuturnya.

Agus juga menyoroti potensi lahan sagu di Papua sebesar 5,2 juta hektare yang masih belum teroptimalkan. Di sisi lain, Riau yang lahan sagunya tidak seluas Papua justru menjadi produsen sagu terbesar di Indonesia.

Produktivitas provinsi Riau adalah 3,73 ton per hektare, sementara Papua di angka 1,21 ton per hektare. Berdasarkan data statistik perkebunan dari Kementerian Pertaninan pada 2022 hanya 112.000 hektare lahan atau 4% dari total lahan sagu yang baru dimanfaatkan dengan total produksi 386.000 ton.

"Pemanfaatan produksi sagu di indonesia dirasakan masih sangat rendah, karena berbagai kendala, pertama pada alur rantai pasok bahan baku sagu," tuturnya.

Adapun, area sagu di Indonesia didominasi oleh perkebunan rakyat dengan presentasi penguasaan lahan sebesar 94,34% dengan kontribusi produksi sagu mencapai 99%.

Dalam hal ini, Agus melihat infrastruktur perkebunan rakyat ini masih sederhana bahkan sangat sederhana dengan fasilitas penunjang yang sangat minim. Hal ini menyebabkan rantai suplai sagu dari hulu ke hilir menjadi terbatas bahkan sangat terbatas.

"Kedua masalah yang harus kita takel adalah masalah keterampilan atau SDM yang kita lihat masih minim. Oleh karena itu ini perlu perhatian khusus untuk mempercepat peningkatannya," jelasnya.

Ketiga, popularitas sagu masih rendah sehingga menjadi penghambat proses pengembangan dan riset dan membatasi komoditas sagu.

"Kita perlu edukasi bahwa sagu dapat menjadi alternatif, sumber karbohidrat dan tentu industrinya dapat dikembangkan agar Indonesia dapat menjadi salah satu pemasok pati terbesar di dunia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan akan menerbitkan revisi dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada akhir Juli 2024.

Deputi Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Theopita Tampubolon menyampaikan Online Single Submission (OSS)Risk Based Approach (RBA) versi 2 tersebut akan meluncur dalam waktu dekat.

“Bapak presiden [Jokowi] meminta kami untuk memfinalisasi peraturan pemerintah di akhir Juli. Jadi nantinya akan ada The New OSS yang akan launching di tahun ini berdasarkan penanaman yang dilakukan terhadap PP No. 5/2021,” ungkapnya dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 di Raffles Hotel, Senin (29/7/2024).

Mengingat di bulan Juli tinggal beberapa hari lagi, Theo tidak mendetailkan kapan aturan baru tersebut terbit. Dia menekankan bahwa revisi ini menjadi reformasi kebijakan sehingga pemerintah semakin memberikan kemudahan dalam berusaha. Di mana secara prinsip, OSS RBA ini menilai usaha dari risiko. Semakin rendah risiko, semakin mudah pula melakukan kegiatan usaha.

Dlam paparannya, perbaikan OSS RBA versi 2 ini setidaknya mencakup enam hal. Pertama, revisi menyeluruh PP No. 5/2021 pada batang tubuh beleid tersebut. Utamanya, memperjelas persyaratan dasar bagi pelaksanaan kegiatan investasi (KKPR, persetujuan Lingkungan, PBG dan SLF).

Selain itu, juga menghapus ketentuan sektoral pada batang tubuh, dimasukan sebagai persyaratan pada Lampiran I dan II.

Kedua, revisi pada standar pengelolaan sistem dengan memperbanyak K/L memproses perizinan sepenuhnya di OSS dengan menggunakan hak akses sehingga tidak ada kendala dalam proses pertukaran data.

Ketiga, kemudahan sistem bagi kementerian, lembaga, atau daerah (K/L/D) dalam memanfaatkan ‘rumah’ mereka.

Keempat, revisi berupa optimalisasi pelacakan proses perizinan. Di mana sistem dapat memberikan infromasi kepada pelaku usaha dan perizinan secara real-time.

Kelima, adanya pembaruan atau upgrade infrastruktur OSS dengan kapasitas pemrosesan yang lebih besar (database) dibandingkan kapasitas pemrosesan saat ini yang baru dapat menerbitkan rata-rata sebanyak 15.000 NIB per hari.

Terakhir, optimalisasi integrasi persyaratan dasar, yakni Gistaru milik ATR/BPN, AMDALNET milik Kementerian LHK, dan SIMBG milik Kementerian PUPR. Alhasil, sistem tersebut akan terintegrasi dan mempercepat proses persyaratan dasar perizinan.

Terbaru, Theo memaparkan jumlah total NIB yang telah terbit mencapai 11,07 juta NIB.

“Jadi inilah reformasi-reformasi yang kita satukan di pemerintah sehingga kita mencoba memberikan kemudahan rendah peraturan usaha,” ujar Theo.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan akan menerbitkan revisi dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada akhir Juli 2024.

Deputi Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Theopita Tampubolon menyampaikan Online Single Submission (OSS)Risk Based Approach (RBA) versi 2 tersebut akan meluncur dalam waktu dekat.

“Bapak presiden [Jokowi] meminta kami untuk memfinalisasi peraturan pemerintah di akhir Juli. Jadi nantinya akan ada The New OSS yang akan launching di tahun ini berdasarkan penanaman yang dilakukan terhadap PP No. 5/2021,” ungkapnya dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 di Raffles Hotel, Senin (29/7/2024).

Mengingat di bulan Juli tinggal beberapa hari lagi, Theo tidak mendetailkan kapan aturan baru tersebut terbit. Dia menekankan bahwa revisi ini menjadi reformasi kebijakan sehingga pemerintah semakin memberikan kemudahan dalam berusaha. Di mana secara prinsip, OSS RBA ini menilai usaha dari risiko. Semakin rendah risiko, semakin mudah pula melakukan kegiatan usaha.

Dlam paparannya, perbaikan OSS RBA versi 2 ini setidaknya mencakup enam hal. Pertama, revisi menyeluruh PP No. 5/2021 pada batang tubuh beleid tersebut. Utamanya, memperjelas persyaratan dasar bagi pelaksanaan kegiatan investasi (KKPR, persetujuan Lingkungan, PBG dan SLF).

Selain itu, juga menghapus ketentuan sektoral pada batang tubuh, dimasukan sebagai persyaratan pada Lampiran I dan II.

Kedua, revisi pada standar pengelolaan sistem dengan memperbanyak K/L memproses perizinan sepenuhnya di OSS dengan menggunakan hak akses sehingga tidak ada kendala dalam proses pertukaran data.

Ketiga, kemudahan sistem bagi kementerian, lembaga, atau daerah (K/L/D) dalam memanfaatkan ‘rumah’ mereka.

Keempat, revisi berupa optimalisasi pelacakan proses perizinan. Di mana sistem dapat memberikan infromasi kepada pelaku usaha dan perizinan secara real-time.

Kelima, adanya pembaruan atau upgrade infrastruktur OSS dengan kapasitas pemrosesan yang lebih besar (database) dibandingkan kapasitas pemrosesan saat ini yang baru dapat menerbitkan rata-rata sebanyak 15.000 NIB per hari.

Terakhir, optimalisasi integrasi persyaratan dasar, yakni Gistaru milik ATR/BPN, AMDALNET milik Kementerian LHK, dan SIMBG milik Kementerian PUPR. Alhasil, sistem tersebut akan terintegrasi dan mempercepat proses persyaratan dasar perizinan.

Terbaru, Theo memaparkan jumlah total NIB yang telah terbit mencapai 11,07 juta NIB.

“Jadi inilah reformasi-reformasi yang kita satukan di pemerintah sehingga kita mencoba memberikan kemudahan rendah peraturan usaha,” ujar Theo.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengusulkan penggunaan beras analog sagu untuk menjadi salah satu bahan makanan pokok pada program makan siang gratis yang diinisiasi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan beras analog sagu merupakan salah satu wujud diversifikasi produk untuk ketahanan pangan, bahkan juga mampu mendukung ketahanan energi.

"Pasti kita akan usulkan karena dia juga bisa mendukung ketahanan pangan dengan menjadikan sagu sebagai sumber atau bahan utama pangan di luar beras," kata Agus saat ditemui di Kantor Kemenperin, Senin (29/7/2024).

Berdasarkan laporan dari Kelompok Riset Pengembangan Pati Agroindustri, Pati Sagu Pragel dapat digunakan sebagai bahan baku pengikat pada pembuatan bulir beras sagu analog yang diharapkan dapat mengurangi beras impor, sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya pati sagu.

Adapun, beras analog instan ini dibuat dari bahan lokal seperti sagu dan beras merah sehingga dijamin aman, bahkan mempunyai manfaat kesehatan seperti indeks glikemik rendah.

Proses produksi beras sagu instan ini dilakukan dengan proses fisis tanpa menggunakan bahan kimia sehingga aman untuk dikonsumsi serta memudahkan proses penyajiannya.

Sebelumnya, pati sagu saat ini sebagian besar banyak dikenal sebagai bahan untuk membuat papeda. Namun saat ini sudah mulai tumbuh industri pengolahan sagu menjadi produk yang modern seperti mi instan dan beras analog.

"Yang juga akan kita usulkan, sekarang lagi disusun oleh agro, jadi sagu itu bukan hanya bisa mendukung ketahanan pangan, tapi dia juga bisa mendukung ketahanan energi," ujarnya.

Agus menerangkan pati sagu juga dapat mendukung pengembangan industri bioenergi dengan melakukan proses pemisahan kandungan. Hal ini juga dapat mendukung pemerintah untuk menuju transisi zero emission.

Produk tepung kaya pati disebut cocok untuk dimanfaatkan sebagai substrat dalam industri fermentasi seperti MSG dan bioethanol yang air limbahnya lebih mudah ditangani daripada air limbah industrinya yang menggunakan bahan baku molases.

"Jadi sagu itu bisa menjadi bioetanol. Tadi sudah ada hitungannya tapi saya mau lebih detail. Kalau gasalah tadi tuh per 2,5 hektare dari sagu bisa menghasilkan 250 kiloliter bioetanol," tuturnya.

Dengan potensi lahan sagu sebesar 5,5 juta hektare, Agus meyakini dapat dioptimalkan untuk kepentingan pangan dan energi. Nilai keekonomian dari sagu itu juga dapat lebih meningkat lebih tinggi.

"Saya kira masuk akal dan prototipe-nya untuk menghasilkan bioetanol itu sudah ada. Jadi artinya pilotingnya sudah ada. Itu local wisdomnya kuat sekali karena nggak ada lagi kekuatan sagu di dunia seperti Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKATA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Investasi/BKPM) mencatat Kalimantan Timur masuk ke dalam 5 besar wilayah dengan investasi jumbo. Utamanya, investasi yang masuk ke Kalimantan Timur ditopang oleh kehadiran proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, IKN menjadi wilayah favorit penanaman modal dalam negeri (PMDN) sepanjang semester I/2024. Di mana, realisasi investasinya mencapai Rp24,4 triliun.

“Kalimantan Timur [masuk sebagai 5 besar Lokasi realisasi terbesar] mencakup IKN,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Perinciannya, daftar 5 besar lokasi realisasi investasi PMDN terbesar sepanjang semester I/2024 di antaranya, DKI Jakarta sebesar Rp69,3 triliun, Jawa Barat sebesar Rp49,2 triliun, Jawa Timur Rp44,1 triliun, Riau Rp40,3 triliun dan Kalimantan Timur Rp24,4 triliun.

Sementara itu, bila dibandingkan dengan capaian realisasi investasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya, nilai investasi yang disuntik oleh penanam modal dalam negeri ke Kalimantan Timur naik 8,9% dari Rp22,4 triliun pada semester I/2023 menjadi Rp24,4 triliun pada semester I/2024.

Adapun, lokasi investasi yang paling banyak disasar oleh investor asing sepanjang semester I/2024 ditempati oleh Jawa Barat dengan nilai investasi mencapai US$5,3 miliar atau senilai Rp86,32 triliun (Asumsi kurs: Rp16.272).

Kedua Sulawesi Tengah dengan realisasi investasi US$3,9 miliar Rp63,4 triliun, DKI Jakarta sebesar US$3,4 miliar Rp55,32 trililun, Maluku Utara US$2,8 miliar Rp45,56 triliun dan Banten US$2,4 miliar Rp39,05 triliun.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa IKN belum banyak menarik minat investasi asing hingga semester I/2024. Pasalnya, wilayah Kalimantan Timur tidak masuk ke dalamnya.

Menanggapi hal itu, Bahlil menjelaskan bahwa telah terdapat minat investasi asing ke proyek IKN. Hanya saja, realisasi para PMA ke IKN baru bakal masuk usai pembangunan infrastruktur dasar tahap pertama rampung dilaksanakan pada September 2024.

“Konstruksi [investasi asing] saya pikir di atas bulan Oktober, karena kan sekarang infrastruktur dasarnya yang kita akan bangun dulu kan. Kemarin Pak Basuki menyampaikan bahwa infrastruktur dasarnya ini rata-rata akan sesai di bulan September, Oktober, November,” tuturnya.

Bahlil menegaskan, hal itu dilakukan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengutamakan minat investasi PMDN di IKN. Menurutnya, apabila investasi dari para investor lokal sudah mulai subur di IKN, barulah pemerintah bakal mengebut realisasi investasi asing di megaproyek senilai Rp466 triliun tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan kondisi mengerikan yang harus dunia hadapi dari krisis iklim jika dibiarkan terus menerus.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati menyampaikan bahwa Indonesia dan global sedang menghadapi triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

“Jadi, kita bisa lihat dampaknya beberapa biota laut kita terpengaruh oleh suhu, kemudian juga naiknya suhu permukaan laut ini di beberapa desa sudah terendam secara permanen. Jangka panjang implikasinya kepada aset dan hilangnya penghidupan masyarakat,” Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 di Raffles Hotel, Senin (29/7/2024).

Tecermin sejak tahun lalu, rata-rata suhu global bahkan mencapai level tertinggi pada tahun 1850-1900, di angka 1,45 derajat celcius.

Sementara Indonesia yang memiliki lautan luas, di mana laut menyerap sekitar 90% dari sistem iklim, yang menyebabkan pemanasan paling tinggi pada 2023.

Di samping itu, berbagai isu lingkungan juga belum dapat tertangani dengan baik, seperti polusi dan pencemaran lingkungan yang trennya terus meningkat.

Bappenas mencatat produksi sampah domestik nasional diproyeksikan akan meningkat mencapai 82,2 juta ton per tahun pada 2045 dan kondisi pengelolaan sampah masih akan mengalami darurat sampai tahun 2045.

“Kurang lebih by 2028, kalau TPA [Tempat Pembuangan Akhir] enggak kita handle dengan baik, akan full semuanya dan akan mencemari berbagai badan air, baik sungai maupun juga laut,” ungkapnya.

Dalam jangka panjang, Indonesia akan semakin krisis pangan karena kehilangan sumber utama makanan. Untuk itu, pemerintah melalui Bappenas telah meluncurkan Peta Jalan SDGs. Namun, menghadapi kebutuhan pembiayaan yang mencapai Rp24.000 triliun untuk menutup adanya celah dalam sektor keuangan dalam negeri untuk mengejar target dari SDGs.

“Berbagai bentuk pembiayaan tradisional sudah mulai didorong juga pembiayaan yang inovatif, misalnya melalui sukuk, bond, SDG bond, Blue Bond, kemudian juga sekarang kita sedang menyiapkan Orange Bond itu untuk goal 5, ada lagi yang Coral Bond juga yang non-sovereign,” jelasnya.

Selain persoalan keuangan, Vivi menyoroti untuk menuju ekonomi hijau dan menyelamatkan bumi, dalam praktiknya masih banyak yang belum sesuai atau sejalan dengan kebutuhan dari para pelaku bisnis.

Bisnis.com, SOREANG - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengungkap beragam alasan penumpang yang ketahuan mengambil bantal sandaran pada Kereta Cepat WHOOSH.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menuturkan, sepanjang 9 bulan Kereta Cepat beroperasi, ada 6 kejadian pencurian bantal sandaran pada sarana kereta cepat. Dia menuturkan, insiden teranyar terjadi pada 11 Juli 2024.

Dia menuturkan, penanganan yang dilakukan KCIC adalah dengan menghubungi terduga pelaku melalui informasi yang didapat dari manifes penumpang dan pantauan CCTV pada Kereta Cepat. Eva menuturkan, pada seluruh kejadian tersebut, para pelaku mengakui kesalahannya dan telah mengembalikan bantal tersebut.

Eva mengatakan, para penumpang ini juga menyebut berbagai alasan ketika ditanyakan terkait mengapa mengambil bantal tersebut.

"Mereka ada banyak alasannya, macam-macam lah. Ada yang terbawa, tidak sengaja, velcro-nya tidak sengaja nempel, dan lain-lain," kata Eva di Depo Kereta Cepat Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (29/7/2024).

Eva mengatakan, para penumpang yang terlibat dalam kasus pencurian bantal ini tidak dimasukkan daftar hitam atau blacklist. Meski demikian, dia memastikan, pihaknya telah memberikan catatan khusus untuk para penumpang yang terlibat insiden ini.

Ke depannya, Eva mengingatkan tindakan seperti pengambilan bantal ini termasuk dalam pengrusakan fasilitas umum, sehingga KCIC dapat mengenakan denda atau menuntut hukum pelaku. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan segan untuk menempuh jalur hukum jika tidak ada itikad baik dari oknum penumpang yang terlibat.

"Kalau dari undang-undangnya itu [pengambilan bantal] masuknya pidana, bisa kita tuntut [pidana]. Kita juga akan terus mengedukasi masyarakat agar menjaga semua fasilitas pada Kereta Cepat," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) buka-bukaan soal modus para mafia impor yang kerap memanfaatkan perusahaan logistik untuk memuluskan peredaran barang ilegal di Tanah Air.

Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan tidak menampik bahwa perusahaan logistik berisiko dimanfaatkan oleh para oknum importir. Meskipun, risiko tersebut dianggap kecil sejak adanya digitalisasi proses dokumen impor melalui aplikasi CEISA yang memungkinkan importir melakukan sendiri pengurusan pemberitahuan impor barang atau inward manifest.

Kendati begitu, dia blak-blakan bahwa para importir nakal biasanya menggunakan nama perusahaan lain (undername) saat memakai jasa perusahaan logistik, khususnya perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK).

"Para importir itu biasanya menggunakan perusahaan lain, dan biasanya kalau sudah terungkap tindakannya, importir yang sebenarnya kabur, yang jadi korban adalah PPJK, karena importir tidak diketemukan," ujar Akbar saat dihubungi, dikutip Senin (29/7/2024).

Dia pun menduga barang-barang impor ilegal yang ditemukan di gudang wilayah Penjaringan, Jakarta Utara itu masuk melalui pelabuhan di luar Jawa kemudian dikirim antar pulau.

Para pengusaha logistik berharap agar tidak dijadikan "kambing hitam" atas temuan barang impor ilegal. Musababnya, kata dia, PPJK biasanya hanya inward manifest sesuai peraturan dan atas informasi data maupuan dokumen dari importir.

"Semoga Satgas impor ilegal dapat bertindak tegas dan bijaksana, terutama bila importirnya kabur, jangan sampai PPJK menjadi korban atas peristiwa tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, temuan gudang penyimpanan barang-barang impor ilegal senilai lebih dari Rp40 miliar di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara oleh Satuan Tugas (Satgas) impor diduga turut menyeret perusahaan jasa logistik dalam negeri.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa hasil penyelidikan awal Satgas impor menemukan bahwa warga negara asing (WNA) telah menjalankan bisnis barang selundupan tersebut. WNA tersebut menyewa gudang kepada perusahaan logistik hingga menjual barang ilegal itu secara online.

"Ternyata ini importirnya orang asing. Nyewa gudang, minta dipacking barangnya, dia bayar, kemudian dijual secara online," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Adapun, sejumlah barang impor ilegal yang disimpan di gudang tersebut di antaranya seperti smart phone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan elektronik lainnya. Atas kejadian itu, Zulhas pun meminta agar para penyedia jasa sewa gudang lainnya untuk tidak serta-merta melayani penyewa tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas barang-barang yang akan dipasok.

"Kita berharap nanti yang nyewa-nyewakan gudang seperti ini, ngecek dulu barang yang masuk itu, yang nyewa benar enggak gitu ya. Jangan sampai tersangkut-sangkut, karena bagaimanapun ilegal kan salah juga," ucapnya.

Senada, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang mengatakan bahwa barang impor ilegal itu dikirim melalui jasa logistik hingga masuk ke gudang. Selanjutnya, penyedia saja logistik itu pun akan memproses pesanan barang berdasarkan permintaan dari penyewa gudang.

Dia memastikan barang impor tersebut ilegal lantaran pihak pengelola gudang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen terkait dengan legalitas barang tersebut.

"Yang jelas barang dikirim melalui logistik masuk ke gudang, nah nanti dari gudang kalau ada pesanan untuk dikirim ke pemesan, mereka kirim," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintahan naik menjadi Rp8.444,87 triliun hingga akhir Juni 2024 atau tiga bulan jelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip buku APBN Kita, posisi utang pemerintah pada Juni 2024 ini mengalami peningkatan dari Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024 (month-to-month/mtm).

Dengan posisi utang tersebut, rasio utang per akhir Juni 2024 tercatat sebesar 39,13% terhadap produk domestik bruto (PDB).Kemenkeu menyatakan, rasio ini tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Kemenkeu merincikan, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,85%.

Per akhir Juni 2024, tercatat lembaga keuangan memegang sekitar 41,1% kepemilikan SBN domestik, terdiri dari perbankan 22,1% dan perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 19,0%.

Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia (BI) tercatat sekitar 23,1% yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter.

Sementara itu, asing tercatat hanya memiliki SBN domestik sekitar 13,9% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

Lebih lanjut, Kemenkeu mencatat kepemilikan investor individu di SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya di bawah 3% menjadi 8,6% per akhir Juni 2024.

Hal ini, sebut Kemenkeu, sejalan dengan upaya pemerintah yang memperluas basis investor, inklusi keuangan, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society.

Kemenkeu menegaskan pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.

“Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN Kita edisi Juli 2024, dikutip Senin (29/7/2024).

Adapun, Kemenkeu menyatakan, profil jatuh tempo utang pemerintah per akhir Juni 2024 terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,98 tahun.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut uji coba trem otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) akan dimulai pada 5 Agustus 2024 hingga Desember 2024.

Budi Karya menjelaskan, trem otonom diarahkan untuk menjadi moda transportasi di IKN sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun, saat ini rolling stock atau rangkaian kereta ART untuk uji coba sudah tiba di Balikpapan.

Dia menjelaskan, uji coba ART dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan China yang memberikan layanan gratis. Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyediakan jalan serta markanya yang sudah dikonstruksi oleh Kementerian PUPR dan Otorita IKN.

"Skema operasional pada masa uji coba dilakukan dengan menerapkan tiket gratis kepada penumpang, selama bulan Agustus hingga Desember 2024," kata Budi Karya dalam keterangan resminya, Senin (29/7/2024).

Budi melanjutkan, selama masa uji coba gratis, akan ada dua unit rangkaian kereta (trainset) dengan masing-masing tiga gerbong. Dia menjelaskan, kereta ini akan berputar melalui Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan sisi timur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, dengan waktu tunggu (headway) 5 menit.

Adapun, Budi Karya juga mempersiapkan skema operasi penerbangan pada perayaan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang menyusul terkendalanya pembangunan Bandara VVIP IKN.

Dia menuturkan, pada proyek bandara IKN, Kemenhub membangun terminal bandara, sementara landasan pacu (runway) dibangun oleh Kementerian PUPR. Dia mengatakan, kondisi cuaca yang buruk selama dua bulan terakhir menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan bandara IKN.

Oleh karena itu, Budi mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario penerbangan pada perayaan 17 Agustus mendatang. Penerbangan pada perayaan Kemerdekaan RI disiapkan melalui bandara IKN atau melalui bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan dan bandara APT Pranoto Samarinda.

"Presiden menyampaikan arahan yang tegas untuk tidak terlalu dipaksakan. Memang ada kemungkinan tertunda, tetapi Insya Allah akhir Agustus akan selesai," kata Budi.