Bisnis.com, JAKARTA – Harga tembaga berhasil mengungguli nikel di tengah gegap gempita tren kendaraan listrik.

Pada kuartal I/2024, Gaikindo mencatat penjualan mobil listrik global naik 25% secara tahunan (year on year/yoy).

Mengacu ke London Metal Exchange (LME), harga logam dasar tembaga melonjak hingga 105,48% dalam kurun 4 tahun terakhir, dari level harga US$4.839 pada 3 April 2020 menjadi US$9.944 pada 5 Juli 2024.

Sementara itu, harga nikel hanya mengalami kenaikan sebesar 39,35%, dari US$12.284 menjadi US$17.056 untuk periode yang sama.

Kendati demikian, pergerakan harga nikel sempat mencapai 276,9% menyentuh level US$46.298 pada 11 Maret 2022, menyalip tembaga dengan kenaikan 110,42% di harga US$10.183.

Namun, tren meroketnya harga nikel tidak berlangsung lama setelah anjlok cukup parah sebesar 63,03% pada 5 Juli 2024 dari titik tertingginya ketika Maret 2022. Harga nikel merosot dari US$46.298 menjadi US$12.284 pada periode tersebut.

Adapun, fluktuasi harga nikel dunia tidak dapat dipisahkan dengan posisi Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia, mengungguli beberapa negara seperti Filipina, Kaledonia Baru, dan Rusia.

Berdasarkan data dari United States Geological Survey (USGS), Indonesia memproduksi 1,80 juta metrik ton nikel pada 2023. Angka sekitar 50% dari total produksi nikel dunia yang mencapai 3,57 metrik ton per tahun.

Produksi nikel RI mengalahkan Filipina dengan estimasi produksi nikel sebanyak 400.000 metrik ton pada periode yang sama. Selanjutnya, ada Kaledonia Baru yang menggeser posisi Rusia dengan perkiraan produksi nikel sebanyak 230.000 metrik.

Sementara itu, Rusia berada di posisi keempat dengan estimasi produksi nikel sebanyak 200.000 metrik ton. Di belakang Rusia, menyusul Kanada dengan perkiraan jumlah produksi nikel pada tahun lalu sebanyak 180.000 metrik ton.

Kanada menggeser Australia yang kini menempati peringkat keenam dengan jumlah produksi nikel sebanyak 160.000 metrik ton.

Kemudian, China menyusul dengan perkiraan produksi mencapai 110.000 metrik ton yang diikuti oelh Brasil dengan estimasi sebesar 89.000 metrik ton.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal mulai mengimplementasikan sistem bayar tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) secara terbatas menjadi single lane free flow (SLFF) pada tahun ini.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, menuturkan implementasi SLFF perdana bakal dilakukan di Jalan Tol Bali Mandara.

“Kita mengusulkan di Desember COD [commercial operation date], ini kita sedang diskusi terus mudah-mudahan dapat ditemukan cara terbaik,” kata Rachman saat ditemui di Jalan Tol Cimanggis – Cibitung, Selasa (9/7/2024).

Rachman Arief menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi lanjutan dengan PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF yang saat ini masuk ke dalam program strategis nasional (PSN).

Bila proses implementasi atau uji coba sistem SLFF di Tol Bali Mandara berhasil, maka Kementerian PUPR baru akan memperluas implementasi sistem bayar tol nirsentuh itu ke 7 ruas tol transisi.

Perinciannya, Jalan Tol Bali Mandara, Tol Balikpapan – Samarinda (Balsam), Tol Jagorawi dan Tol Jakarta – Cikampek (Japek).

Kemudian, Jalan Tol Soedijatmo, Tol Dalam Kota, dan Tol Ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) 1 juga masuk ke dalam daftar ruas tol yang bakal mengimplementasikan MLFF lebih awal di masa transisi.

“uji cobanya [pertama kali] di Bali Mandara, kemudian tahap keduanya di 7 ruas transisi, tapi nanti kita lihat hasil di Bali dulu,” tambahnya.

Namun demikian, Rachman belum dapat memastikan kapan tepatnya uji coba SLFF juga bakal mulai diimplementasikan di 7 ruas transisi tersebut.

“Yang 7 tentu setelah Desember, tapi bertahap nanti. Ada beberapa tapi masih kita kaji traffic kemudahan teknis di lapangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono optimistis implementasi MLFF bakal mulai berlaku tahun ini.

"Saya berharap dan yakin MLFF ini akan diimplementasikan tahun ini, tapi mungkin tidak langsung MLFF tapi SLFF," jelas Basuki dalam konferensi pers, Selasa (28/5/2024).

Basuki juga mengungkapkan, implementasi awal SLFF pada tahun ini juga masih akan menggunakan barrier atau portal penghalang pada gardu tol. Hal itu dilakukan guna meminimalisir kemungkinan hilangnya pengumpulan jalan tol yang akan diterima oleh badan usaha jalan tol.

Mengutip informasi yang dibagikan BPJT, 7 ruas tol yang dipilih pada tahap awal implementasi MLFF itu tersebar di Jalan Tol Trans Jawa, Jalan Tol Bali dan Jalan Tol di Kalimantan.

Perinciannya, 7 ruas tol tersebut di antaranya Jalan Tol Bali Mandara, Tol Balikpapan – Samarinda (Balsam), Tol Jagorawi dan Tol Jakarta – Cikampek (Japek).

Kemudian, Jalan Tol Soedijatmo, Tol Dalam Kota, dan Tol Ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) 1 juga masuk ke dalam daftar ruas tol yang bakal mengimplementasikan MLFF lebih awal di masa transisi.

Bisnis.com, JAKARTA - Entitas Grup Salim, MACH Metals Australia Pty Ltd, mengajukan penawaran senilai AU$393 juta atau sekitar Rp4,31 triliun (asumsi kurs Rp10.969 per AU$) untuk mengakuisisi perusahaan tambang tembaga dan emas Australia, Rex Minerals Limited.

Pada 8 Juli 2024, Rex mengumumkan telah menandatangani scheme implementation deed (SID) dengan pemegang saham utama MACH, di mana MACH akan mengakuisisi seluruh saham Rex yang belum dimilikinya dengan harga AU$0,47 per saham secara tunai.

MACH saat ini telah mengempit 121.525.069 saham Rex yang setara dengan 15,8% dari ekuitas Rex yang diterbitkan.

Mengutip pengumuman Rex, Selasa (9/7/2024), harga penawaran MACH mengimplikasikan nilai ekuitas yang terdilusi penuh sebesar AU$393 juta dan mewakili premium 79% dari harga rata-rata tertimbang volume (VWAP) 30 hari.

Transaksi tersebut masih menunggu persetujuan Badan Peninjau Penanaman Modal Asing (Foreign Investment Review Board) Australia dan persetujuan pemegang saham Rex. Rapat pemegang saham Rex direncanakan akan digelar pada Oktober 2024.

Tawaran dari MACH diterima setelah Rex mencari mitra untuk mengembangkan Proyek Tembaga-Emas Hillside yang berlokasi di Yorke Peninsula, Australia Selatan. Pengembangan tambang tersebut membutuhkan pendanaan senilai AUS$854.

“Jika mendapat persetujuan, kami berharap dapat bekerja sama dengan MACH hingga selesai dan menyaksikan mereka mengembangkan Proyek Hillside, proyek tembaga terbesar di Australia," ujar Chief Executive Officer dan Managing Director Rex Richard Laufmann.

Adapun, MACH Metals Australia Pty Ltd merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh MACH Australia Holdings Pty Ltd yang didirikan pada 2015 dan dimiliki sepenuhnya oleh Salim Group.

Managing Director MACH Ferdian Purnamasidi menyampaikan antusiasmenya terkait akuisisi dan pengembangan Proyek Hillside yang sedang berlangsung.

"Kami sangat antusias untuk mengakuisisi dan melanjutkan pengembangan Proyek Hillside, yang sejalan dengan strategi kami untuk mendiversifikasi portofolio aset kami. Fokus kami yang kuat pada tembaga sangat penting bagi proses transisi energi," kata Ferdian.

"Kami tetap berkomitmen untuk memajukan pekerjaan luar biasa yang dilakukan oleh Rex di Yorke Peninsula, termasuk mendukung tenaga kerja lokal dan masyarakat Yorke Peninsula yang lebih luas selama masa transisi kepemilikan," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengungkap belum kembali menyetor dividen kepada negara sejak 2021 imbas mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau kini Kereta Cepat WHOOSH.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI, Salusra Wijaya, menuturkan perusahaan secara rutin memberikan sebagian porsi penerimaannya kepada negara. Kontribusi KAI kepada negara cenderung mengalami pertumbuhan baik dari segi pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga dividen.

Secara terperinci, total kontribusi KAI kepada penerimaan negara pada 2018 adalah Rp3,9 triliun, kemudian pada 2019 sebesar Rp4,4 triliun, pada 2020 sebanyak Rp3 triliun. Selanjutnya, pada 2021 sebesar Rp2,9 triliun, periode 2022 senilai Rp3,1 triliun, dan 2023 sebanyak Rp4,9 triliun.

Meski demikian, dia menuturkan, total kontribusi sempat mengalami penurunan pada 2020-2022. Salusra juga menyebut, perusahaan tidak menyetorkan dividen sepanjang rentang waktu tersebut.

Dia menuturkan, absennya KAI dalam menyetor dividen pada 2020 disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada menurunnya operasional kereta api.

Sementara itu, KAI juga absen menyetor dividen pada 2021-2022 tersebut karena mendapat penugasan untuk mengerjakan Kereta Cepat WHOOSH. Dia menuturkan, absennya KAI dalam menyetor dividen sesuai dengan arahan dari Komite Kereta Cepat.

"Sejak 2021 KAI mendapatkan amanah dari Komite Kereta Cepat yang terdiri dari Pak Menko Marves, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN untuk menahan dividen tadi untuk penguatan keuangan KAI, sehubungan dengan penugasan yang diberikan," kata Salusra dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Salusra melanjutkan, KAI telah mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp17,7 triliun sepanjang periode 2015-2022. Salusra menuturkan, seluruh porsi PMN tersebut digunakan untuk penugasan proyek strategis nasional, yakni Kereta Cepat WHOOSH dan LRT Jabodebek.

Salusra memerinci, KAI mendapatkan PMN Rp2 triliun pada 2015. Kemudian, pada 2017 sebanyak Rp2 triliun, periode 2018 senilai Rp3,6 triliun untuk pembangunan LRT Jabodebek.

Kemudian pada 2021, KAI mendapatkan PMN Rp6,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp2,6 triliun digunakan untuk pemenuhan cost overrun LRT Jabodebek dan Rp4,3 triliun untuk menambah modal dasar proyek Kereta Cepat.

Adapun, pada 2022 KAI mendapatkan PMN Rp3,2 triliun untuk pemenuhan cost overrun proyek Kereta Cepat.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak pada semester I/2024 sebesar Rp893,8 triliun, turun 7,9% secara tahunan (YoY). Menteri Keuangan Sri Mulyani pun membeberkan faktor yang menyebabkan penerimaan pajak menurun.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan realisasi PPh badan hingga 34,5% akibat profitabilitas perusahaan yang menurun sebagai dampak dari moderasi harga komoditas.

“Penurunan pajak disebabkan terutama PPh badan yang berbasis komoditas mengalami penurunan yang sangat tajam dari sisi profitabilitas. Artinya perusahaan ini masih profitable, tetapi profitnya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam,” katanya, dikutip Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa penerimaan pajak yang turun juga disebabkan oleh kenaikan restitusi, baik PPh maupun PPN, yang mencapai 70,3%.

Dia merincikan, pada realisasi penerimaan PPh badan, terjadi penurunan hingga Rp91 triliun menjadi Rp172,7 triliun pada semester pertama 2024, dari semester pertama 2023 yang mencapai Rp263,7 triliun.

Penerimaan pada sektor pertambangan misalnya, hanya mencapai Rp31,9 triliun pada semester I/2024 dari Rp90,5 triliun pada semester I/2023.

Penurunan yang cukup besar juga tercatat pada sektor industri pengolahan, yang terealisasi sebesar Rp43 triliun pada semester I/2024, dari Rp62,6 triliun pada semester I/2023.

Jika dilihat berdasarkan komoditasnya, penurunan terbesar tercatat pada penerimaan terkait batu bara, dengan realisasi pada semester I/2024 sebesar Rp14,2 triliun, dari Rp68,1 triliun pada semester I/2023.

Di sisi lain, restitusi PPN dalam negeri mengalami kenaikan hingga Rp51,3 triliun menjadi Rp132,2 triliun pada semester I/2024, dari semester I/2023 sebesar Rp80,9 triliun.“Kenaikan restitusi sebesar Rp51,3 triliun ini semakin menekan penerimaan negara,” tutur Sri Mulyani.

Dalam hal ini, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pemeriksaan sejumlah restitusi dalam rangka pengendalian terhadap penerimaan pajak yang berpotensi turun.

“Kita akan memberlakukan beberapa measures. Terutama kita akan memeriksa untuk beberapa restitusi supaya untuk bisa dikendalikan,” katanya.

Di sisi lain, Sri Mulyani masih optimistis momentum dari capaian penerimaan pajak hingga akhir tahun akan terjaga, mengingat harga beberapa komoditas yang diperkirakan masih akan mengalami kenaikan, misalnya CPO yang masih mencatatkan tren kenaikan tipis.

“Kita juga melihat beberapa kinerja, biasanya semester kedua pada kuartal ketiga, kita bisa meningkatkan penerimaan cukup besar pada saat kita melakukan rekalibrasi terhadap kinerja dari perusahaan-perusahaan dan kegiatan ekonomi,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, industri tekstil memerlukan sebuah kebijakan terpadu agar tetap bertahan di tengah banyaknya masalah yang menggempur sektor ini. Hal ini sekaligus untuk merespons ramainya polemik Permendag No.8/2024 beberapa waktu belakangan ini.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyampaikan, kebijakan yang dibutuhkan industri tekstil saat ini yaitu perlindungan terhadap banjirnya produk impor di Tanah Air dan kemudahan untuk memperoleh bahan baku.

“Ini salah satu hal penting,” kata Bob kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Bob menilai bahwa perlu dilakukan revitalisasi terhadap mesin-mesin maupun industri, serta digitalisasi agar industri tetap efisien dan produktif.

Untuk diketahui, sejumlah pihak mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk merevisi Permendag No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) sebelumnya menyebut, regulasi ini menjadi salah satu pemicu tutupnya sejumlah pabrik dan berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK Massal.

Meski PHK sudah terjadi sejak akhir 2022, Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta mengatakan bahwa hadirnya regulasi ini telah mempercepat terjadinya penutupan pabrik.

“Memang posisinya setelah Permendag 8 ini terbit, dalam 2 bulan terakhir ini kan PHK dan penutupan pabrik makin marak,” ungkap Redma kepada Bisnis, Rabu (3/7/2024).

Sejak maraknya PHK pada akhir 2022 dan berlanjut hingga 2023, Redma menyebut bahwa pemerintah tidak melakukan langkah apapun untuk mencegah PHK.

Pemerintah, kata dia, baru mengambil tindakan pada Oktober 2023 usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kementerian terkait untuk mengendalikan impor.

Lalu, pada Desember 2023, Kemendag menerbitkan Permendag No.36/2023 dan mulai berlaku di 2024. Baru berjalan dua bulan, pemerintah kemudian merelaksasi impor melalui Permendag No.8/2024.

“Ini kembali terlihat pemerintah lebih pro pada importir dibanding produsen dalam negeri, jadi secara tidak langsung Permendag 8 ini dapat dikatakan sebagai penyebab PHK dan penutupan pabrik,” jelasnya.

Di sisi lain, insentif yang ada saat ini dinilai tidak cukup mampu untuk menopang kinerja pabrikan. Menurutnya, hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menanggung perbedaan harga produk lokal dengan produk impor.

“Jadi kami bisa jual dengan harga yang sama dengan barang impor, tapi selisihnya pemerintah yang bayarin sebagai insentif,” usulnya.

Asosiasi juga mengharapkan pemerintah untuk memberikan insentif harga gas US$4/MMbtu atau sama dengan harga gas di China. Namun, dia tidak yakin pemerintah memiliki budget untuk memberikan insentif kepada para pelaku usaha.

Jika pemerintah tidak memiliki dana untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha, Redma menilai bahwa cara termudah untuk mendukung industri dalam negeri adalah dengan melindungi pasar dari produk impor dumping.

“Dan yang lebih penting adalah penanggulangan impor ilegal dengan cara membersihkan Bea Cukai dari mafia impor,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan enggan untuk merevisi kembali beleid tersebut. Menurutnya, pihaknya telah bekerja dengan optimal untuk membentuk peraturan impor.

Kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Zulhas telah mengusulkan untuk melindungi industri melalui penyelidikan impor pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), alih-alih menerapkan persetujuan teknis (pertek).

Menurutnya, Presiden saat itu setuju agar Permendag No.8/2024 tidak direvisi lagi.

“Terus rapat lagi, saya bertahan, saya bilang ada cara lain. Belum tentu pertek itu akan menyelesaikan masalah, saya nolak keras dan presiden setuju enggak jadi bikin Permendag lagi,” jelas Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan melakukan evaluasi bersama pemangku kebijakan terkait, usai ratusan warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban visa haji palsu.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham Saffar M. Godammembenarkan bahwa terdapat ratusan WNI yang melakukan ibadah haji tanpa menggunakan visa haji. WNI ini, di antaranya merupakan korban dari oknum-oknum travel dengan iming-iming haji plus. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut berapa total warga Indonesia yang melakukan pelanggaran.

Saffar menuturkan, WNI yang terbukti melakukan penipuan selanjutnya akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Arab Saudi. Sementara, para korban akan dipulangkan kembali ke Indonesia.

“WNI ini masih kita lihat, mana yang menjadi korban dan mana yang melakukan penipuan,” katanya, usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut dia menuturkan, pemerintah Arab Saudi di 2024 telah menetapkan peraturan baru di mana masyarakat tidak dapat melakukan haji tanpa visa haji. Aturan ini, kata dia, sudah disosialisasikan oleh pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia secara masif.

Bahkan, dia menyebut bahwa Majelis Ulama Senior Arab Saudi sudah mengeluarkan fatwa bahwa seseorang tidak boleh melaksanakan haji tanpa izin. Bagi yang tidak memiliki izin, dianggap tidak mampu untuk berhaji.

“Namun sosialisasi yang juga kita lakukan di media sosial kami, sepertinya tidak terlalu digubris oleh WNI. Karena keinginan untuk menunaikan ibadah haji yang begitu luar biasa, mereka tetap berangkat dengan segala cara,” ujar Saffar dalam RDP dengan Komisi I.

Dia menuturkan, para WNI ini sudah meninggalkan Indonesia jauh sebelum musim haji berlangsung. Jemaah haji ilegal ini diketahui singgah ke beberapa negara sebelum ke tujuan akhir, Arab Saudi, untuk melaksanakan ibadah haji.

Tujuan para WNI ini tidak langsung ke Arab Saudi, melainkan singgah ke beberapa negara terlebih dahulu. Visa yang digunakan jemaah haji ilegal ini bermacam-macam mulai dari visa ziarah hingga visa turis. Bahkan, ada yang nekat memalsukan visa haji.

“Tentu apa yang terjadi di tahun ini harus menjadi evaluasi kami semua, itu nyata adanya dan kami tentu akan menggandeng stakeholder terkait utamanya Kemenag bersama dengan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk sikapi hal ini,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada jajaran menteri terkait untuk segera menyelesaikan kasus lahan sawit ilegal di kawasan hutan dalam jangka waktu satu bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemutihan 3,3 juta hektare lahan sawit ilegal di hutan ini perlu untuk diselesaikan dalam waktu singkat.

"Keterlanjuran dan lahan dipergunakan yang dipergunakan oleh sawit itu. Nah itu yang dibahas, dan masih diberi waktu Bapak Presiden diminta waktu 1 bulan untuk diselesaikan," ujarnya usai mengikuti rapat internal terkait tata kelola industri sawit di Istana Negara, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan penyelesaian lahan sawit ilegal tercantum pada pasal 110a dan b UU Cipta Kerja. Dalam aturan tersebut mengatur agar penyelesaian lahan sawit ilegal ini dilakukan selama 3 tahun sejak UU Cipta Kerja disahkan.

Oleh sebab itu, Airlangga menekankan bahwa permasalahan lahan sawit ilegal yang seharusnya bisa selesai pada 2023 ini dapat segera rampung. Mengingat pemerintah ingin menyelesaikan urusan legalitas pada lahan sawit ilegal menjadi legal.

"Di undang-undang cipta kerja, memberi kesempatan dalam 3 tahun mereka yang berbeda akibat regulasi dan 3 tahun sudah lewat. Yang satu di pasal 110b itu terkait pelanggaran Ini harus ditagih dan dikejar," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan bahwa Kepala Negara juga meninginkan agar ada langkah konkret dari jajaran pemerintah untuk menyelesaikan masalah lahan sawit ilegal.

"Dalam UU Ciptaker sudah 3 tahun sebenarnya, jadi ke depannya mudah mudahan ada langkah lebih konkrit dari pemerintahan," katanya.

Dia melanjutkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar Satgas Sawit bisa bekerja maksimal di waktu yang sempit.

"Presiden arahkan agar mempercepat PR yang menyangkut masalah perkebunan. Utamanya bagaimana perolehan pajak lebih tinggi lagi utamanya pendapatan nasionalnya sebelum selesai transisi pemerintahan bisa selesai," tandas Harvick.

Untuk diketahui dari temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ada 16,8 juta hektare lahan perkebunan sawit di Indonesia. 3,3 juta hektare di antaranya merupakan lahan ilegal yang berdiri di kawasan hutan.

Adanya Satgas Sawit ini akan mempercepat penanganan kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan dengan batas akhir penyelesaian di Undang-Undang Ciptakerja yakni 2 November 2023 lalu. Sehingga pelaku usaha bisa memutihkan lahan sawah sekitar 3,3 juta hektare lahan sawit di kawasan hutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara terkait pengakuan bersalah Boeing dalam dua kecelakaan yang melibatkan pesawat 737 Max yang salah satunya dialami Lion Air.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, mengatakan, pihaknya mencermati secara serius pengakuan kesalahan oleh pabrikan pesawat asal AS tersebut atas peristiwa yang menimpa Lion Air JT 610 dan Ethiopia Air pada 2018 dan 2019 yang menewaskan 346 orang.

Adita mengatakan, ke depannya Kemenhub akan terus meningkatkan pengawasan terkait dengan aspek keselamatan dan keamanan pesawat-pesawat yang ada di Indonesia.

"Kami akan terus meningkatkan pengawasan kelaikan pesawat udara, setelah adanya pengakuan bersalah dari Boeing. Hal ini sebagai bagian dari keamanan penerbangan bagi masyarakat," jelas Adita saat dikonfirmasi, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Kemenhub juga terus mendorong Boeing untuk secepatnya mengembalikan kepercayaan publik. Hal tersebut mengingat Boeing telah menghadapi krisis kepercayaan terkait catatan keselamatannya.

Sebelumnya, Boeing telah mengaku bersalah dalam tuduhan konspirasi penipuan kriminal dan membayar denda sebesar US$243,6 juta untuk menyelesaikan penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) terhadap dua kecelakan fatal Boeing 737 MAX.

Hal ini diungkapkan oleh pemerintah dalam pengajuan pengadilan pada Minggu waktu setempat (7/7/2024). Kesepakatan pembelaan, yang memerlukan persetujuan hakim, akan membuat Boeing menjadi penjahat terpidana.

Pengakuan bersalah ini berpotensi mengancam kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah yang menguntungkan dengan Departemen Pertahanan AS dan NASA, meskipun perusahaan dapat mencari pengecualian.

Dalam kasus ini, juru bicara Boeing mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai ketentuan penyelesaian dengan Departemen Kehakiman AS.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Boeing setuju untuk menghabiskan setidaknya US$455 juta selama tiga tahun ke depan untuk meningkatkan program keamanan dan kepatuhan. Dewan direksi Boeing harus bertemu dengan keluarga korban kecelakaan Lion Air dan Ethiopian Airlines.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menanggapi rencana tim Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mempertimbangkan untuk menghapus batasan defisit 3% untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Said menyampaikan bahwa pemerintahan mendatang atau presiden terpilih sejauh ini masih menyatakan komitmennya untuk menjaga tingkat defisit APBN di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Setahu saya dari tim Pak Prabowo, sebagai Ppresiden terpilih, khusus untuk UU Keuangan Negara, defisit commit tetap 3%, belum ada perubahan apapun, dan itu interaksi saya dengan Pak Prabowo,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).

Said menyampaikan bahwa batas maksimum defisit APBN sebesar 3% dari PDB penting untuk tetap dijaga dalam rangka menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal.

Hal ini juga mengingat tantangan fiskal ke depan yang akan semakin berat, di mana ruang belanja pemerintah pun semakin terbatas.

“Maka apresiasi saya untuk tim Pak Prabowo yang akan menjaga keberlangsungan kesehatan fiskal kita, menjaga UU Keuangan Negara,” kata dia.

Melansir Bloomberg, rencana penghapusan batas defisit APBN 3% dikarenakan pemerintahan yang akan datang berupaya untuk mencari kelonggaran yang lebih luas untuk melakukan belanja.

Berdasarkan laporan Tempo yang dikutip Bloomberg, dari beberapa sumber yang namanya tidak dapat disebutkan, tim Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai mengkaji kemungkinan untuk merevisi Undang-Undang Keuangan Negara yang membatasi defisit fiskal sebesar 3% dari produk domestik bruto dan utang pemerintah sebesar 60%.

Mengubah UU tersebut juga memungkinkan pemerintahan mendatang untuk mendirikan badan penerimaan negara, terpisah dari Kementerian Keuangan.

Sementara kepada Tempo, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, yang memimpin tim tersebut mengatakan bahwa mereka tengah menyiapkan kerangka hukum untuk membentuk badan penerimaan tersebut.

Penghapusan batas defisit dipertimbangkan sehingga Prabowo dapat mewujudkan janji kampanyenya untuk memberikan makan siang gratis di sekolah, yang kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp400 triliun.

Ekonom Bloomberg Tamara Mast Henderson menilai bahwa akan sangat mengkhawatirkan jika pemerintahan mendatang menghapuskan aturan defisit anggaran.

“Pilihan yang lebih baik adalah pemerintah meningkatkan sedikit batas defisit anggaran, katakanlah menjadi 3,5% dari PDB. Hal ini akan jauh lebih dapat ditolerir, bagi para investor dan lembaga-lembaga pemeringkat, karena pertumbuhan Indonesia relatif kuat,” kata dia dikutip, Selasa (9/7/2024).

Perbesar

Wawancara Prabowo di Qatar Economic Forum 2024

Sebelumnya, pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto soal target pertumbuhan ekonomi hingga kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan masyarakat saat mengisi agenda Qatar Economic Forum 2024 yang digelar pada Rabu (15/5/2024).

Dalam sesi wawancara dengan Haslinda Amin dari Bloomberg Television, Prabowo Subianto menargetkan Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia di awal masa jabatannya, dengan pengeluaran yang lebih agresif untuk mencapai swasembada pangan dan energi.

Dalam kesempatan tersebut, Haslinda bertanya bagaimana cara Prabowo melaksanakan program makan siang dan susu gratis, tanpa harus menaikkan defisit APBN yang dibatasi 3%. Prabowo pun menjawab bahwa timnya telah mempelajari kebutuhan program makan siang dan susu gratis.

"Kami telah mempelajari semua angka-angka dan kami sangat yakin bisa melakukannya. Kami sangat yakin kami bisa melakukannya," tuturnya.

Terkait dengan defisit APBN, Prabowo mengatakan bahwa batas defisit 3% sebenarnya menunjukkan kebijakan yang sewenang-wenang. Dia mengatakan tidak banyak negara yang berpegang pada angka tersebut.

Namun, Prabowo mengatakan Indonesia memiliki tradisi manajemen fiskal yang baik.

"Saya rasa kita memiliki angka utang terhadap PDB terendah di dunia, salah satu yang terendah. Sekarang saya pikir inilah saatnya untuk sedikit lebih berani dalam tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya.

Prabowo mengatakan saat ini yang menjadi prioritas adalah refocusing dan mengurangi pemborosan anggaran, mengurangi alokasi untuk kegiatan yang tidak penting.

Dia mengaku masalah yang dihadapi pemerintah adalah soal efisiensi, tata kelola yang baik, administrasi yang baik, manajemen yang baik. Kami tengah memperkenalkan e-governance, semua pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah Indonesia akan melalui e-katalog.

"Kami akan melakukan digitalisasi, komputerisasi, dan ini akan meningkatkan rasio pajak kami, layanan pendapatan kami, kami akan melakukan pembenahan dan kami bertekad untuk mengurangi pemborosan. Kami menghitung bahwa kami dapat menghemat banyak uang dengan mengurangi pemborosan dan ini akan menjadi faktor pertumbuhan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka mengajukan usulan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp976 miliar untuk Tahun Anggaran 2025.

Direktur Utama Inka, Eko Purwanto, mengatakan suntikan dana tersebut diperlukan untuk mengembangkan industri perkeretaapian dalam negeri.

Secara terperinci, PMN tersebut akan digunakan untuk pengembangan fasilitas produksi perusahaan di Banyuwangi, pengembangan sistem propulsi, serta fasilitas pengembangan sistem bogie untuk kereta berpenggerak.

Eko mengatakan, kebutuhan kereta berpenggerak di dalam dan luar negeri memiliki potensi untuk terus bertumbuh. Seiring hal tersebut, pihaknya perlu terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas produksi perusahaan.

Apalagi, saat ini Inka juga akan mematok rangkaian kereta rel listrik (KRL) yang dipesan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter.

"Terutama kebutuhan KRL di dalam negeri yang berasal dari PT KAI Group. Kebutuhan produksi yang meningkat ini tidak sebanding dengan kapasitas Inka," jelas Eko dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Dia melanjutkan, kebutuhan suntikan modal negara juga diperlukan mengingat umur mesin produksi perusahaan yang sudah menua. Eko menyebut, hampir 40% dari aset produksi perusahaan berusia lebih dari 25 tahun, dengan 2% di antaranya berusia lebih dari 50 tahun. Hal tersebut akan meningkatkan potensi efisiensi operasional.

Selain itu, pengembangan produk baru juga berpotensi terhambat akibat permesinan yang sudah tua. Seiring dengan hal tersebut, Eko menyebut modernisasi mesin dan fasilitas produksi pun diperlukan.

Lebih lanjut dia juga mengatakan aktivitas produksi pada pabrik perusahaan di Banyuwangi belum berjalan optimal. Hal tersebut karena Inka masih melakukan persiapan dan menunggu pemenuhan kebutuhan mesin-mesin produksi.

Eko menuturkan, pengembangan fasilitas produksi perusahaan nantinya dapat memungkinkan Inka memproduksi beberapa komponen atau suku cadang kereta. Hal tersebut dapat meningkatkan kadar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada rangkaian kereta dan juga mengurangi ketergantungan impor.

Selain itu, PMN juga dapat memiliki imbas kepada masyarakat. Eko menyebut, beberapa dampak positif tersebut adalah menambah lapangan kerja, memenuhi sarana transportasi, dan meningkatkan kemandirian industri.

"Sementara itu, untuk Inka, PMN ini akan mengembangkan penguasaan teknologi perkeretaapian perusahaan," jelas Eko.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewanti-wanti pemerintah berikutnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, untuk mewaspadai adanya utang jatuh tempo yang besar dan mempengaruhi defisit 2025.

Wakil Ketua Badan Anggara (Banggar) DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan meski target defisit tahun depan sudah ditetapkan, tetapi pemerintah patut was-was akan utang jatuh tempo.

Terlebih, saat ini kondisi pendapatan negara akan di bawah target. Sementara harga minyak, serta lifting gas dan minyak bumi yang diprediksi juga lebih rendah dari target. Pasalnya, hal-hal tersebut akan mempengaruhi kebijakan defisit APBN, termasuk kondisi kurs.

“Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025,” ujarnya dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V 2023-2024, Selasa (9/7/2024).

Berdasarkan data Kemenkeu, jumlah utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp800,33, yang terdiri dari jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp94,83 triliun.

Sementara itu, utang jatuh tempo juga tercatat tinggi pada 2026 dan 2027, yang masing-masingnya mencapai Rp803,19 triliun dan Rp802,61 triliun. Dengan demikian, utang jatuh tempo pemerintah pada 3 tahun mendatang tembus Rp2405 triliun.

Untuk itu, saat ini pemerintah bersama DPR terus menggodok rancangan APBN 2025 yang bermula dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dan mempertimbangkan program presiden terpilih.

Cucun berharap pemerintah pengganti Jokowi ini nantinya tidak menambah program-program baru pada pertengahan tahun anggaran karena akan mengganggu target defisit.

Pasalnya, pemerintah baru saat ini yang belum menjabat, akan berpotensi terbebani dari penerimaan negara yang defisitnya semakin lebar pada tahun ini.

“Jadi, tidak ada program baru lagi nanti yang harus masuk di tengah-tengah tahun anggaran, kita sudah siapkan norma-normanya. Jadi jangan sampai nanti membongkar lagi asumsi, kemudian juga terjadi perubahan yang deviasinya sangat-sangat tinggi,” lanjut Cucun.

Sebelumnya, DPR bersama pemerintah telah menyepakati postur APBN 2025. Salah satu poin yang disepakati, yakni penurunan batas bawah defisit APBN 2025 dari sebelumnya 2,45% menjadi 2,29% dari produk domestik bruto (PDB) sementara batas atas tetap di angka 2,82%.

Keputusan tersebut berangkat dari penyesuaian target pendapatan negara yang dikerek dari 12,14% dalam KEM-PPKF 2025, menjadi 12,3% dari PDB. Padahal, target tahun ini saja terancam tidak tercapai.