Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk BP Danantara yang dipimpin oleh mantan bos OJK Muliaman Hadad dan akan memimpin sederet tugas dalam pengelolaan BUMN.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad menyampaikan lembaga khusus tersebut akan berada di bawah kendali Presiden.

Salah satu tugasnya, yakni untuk membantu mengelola aset-aset pemerintah di kementerian yang telah terbentuk.

“Tujuan nanti pengelolaan investasi yang terpencar-pencar itu dikonsolidasikan, di-leverage,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Misalnya, aset-aset yang dimiliki pemerintah dan dikelola kementerian, kemudian digabung menjadi satu. Selanjutnya, BP Danantara akan mengeola aset tersebut dan merumuskan kebijakan investasi nasional.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012–2017 tersebut menuturkan lembaga ini nantinya akan dipersiapkan sebagai Superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mirip seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara Singapura dan Khazanah Berhad yang diterapkan di Malaysia.

Nantinya pun, BP Danantara akan membawahi Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) serta Indonesia sovereign wealth fund (SWF).

Baik INA maupun SWF, diharapkan bakal mendorong agar semua BUMN dapat berintegrasi ke dalam instansi tersebut dalam waktu dekat.

“Namun, tentu saja itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu. Jadi, bedanya dengan BUMN nanti saya kira dengan pengelolaan investasinya,” imbuhnya.

Untuk diketahui, selain menduduki kursi Ketua DK OJK, Muliaman juga pernah mengemban posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 2006–2012 dan Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama periode 2010 hingga 2012.

Pria kelahiran 1960 ini juga pernah menjabat sebagai Duta Besar untuk Swiss sejak 2018 hingga 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet pengusaha di Indonesia merespons positif atas naiknya indeks Perdagangan Berkelanjutan atau Sustainable Trade Index (STI) yang dirilis laporan Hinrich IMD.

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa peringkat dagang Indonesia naik satu level ke posisi 18 dunia dari total 30 negara yang diukur dalam penelitian Hinrich-IMD STI 2024. Di Asia Tenggara, total skor Indonesia (45,3), ada di posisi keenam dari sepuluh negara Asia Tenggara yang masuk dalam penelitian tersebut.

Indonesia berhasil mengungguli India yang ada di peringkat 24 dan Rusia yang ada di posisi buncit (30). Sementara dari negara Asia Tenggara lain, Indonesia lebih unggul dari Kamboja (19), Laos (22), Brunei (24), dan Myanmar (27).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengaku bersyukur peringkat perdagangan Indonesia naik level. Meski begitu, dia juga berharap agar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa memperluas perjanjian dagang dengan negara lain.

“Alhamdulillah peringkat kita naik, seharusnya pemerintah lakukan perluasan perjanjian perdagangan dengan negara-negara nontradisional market,” kata Benny kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Di samping itu, Benny juga berharap pemerintah mengevaluasi perjanjian dagang yang sudah ada untuk dilakukan fokus komoditi ekspor, sehingga terlihat perubahan komoditi yang memiliki potensi. “Serta simplifikasi perizinan ekspor ditambah rasionalisasi biaya biaya logistik, khususnya pelabuhan muat,” sambungnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023–2028 Shinta Widjaja Kamdani juga mengapresiasi adanya penelitian yang memberikan sudut pandang berbeda dalam mengkaji efek perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Menurutnya, ini merupakan metode pengkajian efek perdagangan baru yang diharapkan bisa menyeimbangkan pandangan tradisional terhadap perdagangan dengan pertumbuhan ekonomi yang umumnya direpresentasikan secara kuantitatif.

“Adanya pandangan baru ini tentu membantu kita untuk melihat dalam aspek apa kita masih perlu menggenjot ekspor bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih sustainable di dalam negeri,” kata Shinta kepada Bisnis.

Masih mengacu parameter penilaian STI terhadap Indonesia, Shinta melihat perdagangan internasional (impor-ekspor) Indonesia belum memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang memadai.

Dalam banyak aspek penilaian, lanjut dia, efek perdagangan terhadap parameter pertumbuhan berkelanjutan Indonesia banyak yang di bawah rata-rata, teruatam di aspek ekonomi dan sosial.

“Ini berarti perdagangan Indonesia belum bisa menciptakan daya saing ekonomi yang berkelanjutan secara memadai,”

Shinta menyampaikan bahwa kondisi ini terlihat dalam catatan STI, di mana Indonesia memiliki kelemahan dalam hal trade infrastructure, ease of conducting international trade, diversifikasi perdagangan, hingga penciptaan nilai tambah dalam perdagangan.

Begitu pula dengan parameter dampak sosial, Shinta menuturkan bahwa Indonesia masih memiliki kelemahan dalam hal memastikan perdagangan internasional memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui tingkat pendidikan masyarakat, mobilitas sosial atau peningkatan daya beli, hingga penyempitan ketimpangan sosial.

Secara ekonomi, Shinta juga menyebut bahwa produktivitas ekspor, daya saing ekspor, dan posisi tawar produk ekspor Indonesia relatif lemah di pasar global.

Untuk itu, Apindo berharap pemerintah dapat membenahi berbagai isu hambatan daya saing ekspor Indonesia melalui reformasi struktural terhadap iklim usaha atau investasi di dalam negeri agar Indonesia memiliki produk ekspor yang lebih terdiversifikasi, bernilai tambah, dan berdaya saing tinggi di pasar global.

Di sisi sosial, sambung dia, ekspor Indonesia juga dinilai perlu dibuat lebih inklusif dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi di dalam negeri, termasuk UMKM.

Maka dari itu, Shinta kembali menekankan Indonesia perlu mawas diri dan jangan cepat puas dengan capaian yang ada saat ini. Menurutnya, pemerintah harus tetap fokus menciptakan pembenahan struktural terhadap daya saing iklim usaha, investasi, maupun ekspor Indonesia.

“Selama kita belum sampai pada tingkat pertumbuhan atau kesejahteraan yang kita targetkan, indeks ini seharusnya hanya menjadi cermin kita untuk lebih strategis menciptakan reformasi kebijakan ekonomi di dalam negeri agar kita menjadi negara yang lebih maju dengan mempergunakan instrumen perdagangan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara mengenai tujuan Presiden Prabowo Subianto kembali menghidupkan Kementerian Transmigrasi.

Untuk diketahui, Kementerian Transmigrasi menjadi salah satu kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur.

Dalam kunjungannya ke Kementerian Transmigrasi, AHY menjelaskan bahwa pembentukan kembali Kementerian Transmigrasi dilakukan dalam rangka mendorong pemerataan dan pembentukan pusat-pusat ekonomi baru.

“Kita tahu ini adalah kementerian yang dihidupkan kembali. Di masa lalu ada, dan di masa Orde Baru bahkan mendapatkan alokasi anggaran yang sangat besar, triliunan rupiah. Dan tentu ketika itu dengan semangat agar masyarakat di wilayah padat penduduk bisa didistribusikan,” kata AHY saat ditemui di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dalam pertemuan perdananya itu, AHY menyebut pihaknya bakal merumuskan pemberian insentif kepada masyarakat yang nantinya bakal di-transmigrasi. Akan tetapi, dirinya masih belum merinci berapa nilainya.

AHY menegaskan, hal itu menjadi komponen utama yang perlu diperhatikan guna menimbulkan keinginan masyarakat untuk dapat menjalankan program transmigrasi ke depan.

“Harus ada insentif yang baik. Dalam arti kenapa masyarakat kemudian bisa bersemangat untuk pindah ke suatu lokasi yang jauh dari tempat tinggal atau kampung halamannya karena ada harapan baru,” tuturnya.

Di sisi lain, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman membocorkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sebanyak 121 KK yang bakal mengikuti program transmigrasi pada tahap awal pemerintahan Prabowo.

Sebanyak 121 KK itu rencananya bakal ditransmigrasikan ke wilayah Sulawesi Tengah, tepatnya Kabupaten Poso.

“Sudah disiapkan sekitar 121 kepala Keluarga yang akan diberangkatkan ke Poso. Nah, di Poso itu, dan beberapa lokasi lainnya,” jelasnya.

Sulaiman yang juga eks Ajudan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memberi sinyal bahwa 121 KK itu paling cepat bakal merealisasikan program transmigrasi pada November 2024.

“Tapi yang saya sudah data tadi, kemungkinan paling dekat bulan November, ini kan, pemerintahan ini kan keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dengan melantik Kepala Badan Penyelenggara HajiMoch. Irfan Yusuf. Peran Kementerian Agama kelak tidak menjadi penyelenggara pemberangkatan ibadah haji.

Hal itu diungkap oleh Irfan Yusuf kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024). Menurutnya, mulai 2026 Kementerian Agama tidak akan menjadi penyelenggara pemberangkatan jamaah haji.

Dia menyamaikan pada tahun depan atau 2025, Kemenag dengan Badan Peyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jamaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah.

“Kami 2025 belum masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, Irfan menekankan bahwa harapan Presiden Prabowo Subianto agar instansinya bisa segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Irfan melanjutkan, di bawah instansinya diharapkan Indonesia mempunyai Perkampungan Haji RI di Tanah Suci. Semua kegiatan jamaah haji maupun jamaah umrah Indonesia bisa jadi satu tempat di sana.

“Menurut Bapak Presiden harus lebih ditingkatkan lagi untuk bisa lebih nyaman buat para jamaah Haji dan juga aman buat para zaman haji. Saya kira itu saja,” pungkas Irfan.

Profil Irfan Yusuf

Moch. Irfan Yusuf atau Gus Irfan merupakan seorang politikus Indonesia. Dia tergabung dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, dia maju pada daerah pemilihan Jawa Timur VIII, meraih 77.433 suara dan diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024–2029.

Pria kelahiran Jombang 62 tahun ini merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari.

Adapun, saat ini Gus Irfan yang merupakan lulusan Universitas Brawijaya memiliki peran penting di Lembaga Perekonomian NU (LPNU) sebagai Wakil Ketua.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian menanggapi kabar terkait kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang disebut akan menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir tahun ini.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, pihaknya akan membuat kebijakan khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap industri TPT. Kendati demikian, Faisol belum dapat memberikan kebijakan baru yang dimaksud.

"Kita prihatin betul karena terutama tekstil kita mendapat tekanan, insyallah dalam waktu dekat kita Kemenperin akan mengambil sikap untuk industri tekstil," kata Faisol di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Secara umum, dia melihat industri manufaktur saat ini mengalami kontraksi yang tercerminkan dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia. Untuk itu, industri membutuhkan stimulus untuk kembali bergairah sehingga dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk itu, dia akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk pemberian insentif agar pelaku usaha agar dapat mengurangi beban biaya produksi dan memperbesar pasar.

"Kita lihat karena yang pasti presiden ingin cepat karena situasi sedang tidak menentu jadi harus cepat ambil sikap, mudah-mudahan tahun ini [insentif]," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan industri tekstil dan garmen masih akan menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Desember 2024, imbas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri ini di-PHK. Jumlah pekerja yang di-PHK diperkirakan akan kembali bertambah sebanyak 30.000 pekerja hingga akhir tahun.

Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang 2024.

“Akhir Desember ini akan merangkak menjadi 70.000-an, dan this is quite challenging,” ungkap Danang saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai alur koordinasi yang berubah untuk Kementerian Keuangan dari semula dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi langsung di bawah presiden, menjadi gebrakan yang baik.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan memandang saat ini tugas Kemenkeu cukup berat dengan segala beban penerimaan, belanja, baik di pusat maupun daerah.

"Mungkin itu bagus [tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian], sehingga presiden bisa langsung mengarahkan, mengarahkan Kemenkeu tentang kebijakannya itu, jadi visi misi itu bukan milik menkeu tapi presiden itu sendiri," tuturnya dalam acara Diskusi Publik Indef: Ekonomi Politik Kabinet Prabowo Gibran, Selasa (22/10/2024).

Untuk diketahui, ketentuan koordinasi tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024—2029, yang ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Dalam Pasal 26 beleid, Kementerian Keuangan sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam memandang dengan Kemenkeu kini langsung di bawah komando Prabowo, presiden dapat langsung memberikan keputusan langsung kepada Kemenkeu pada hal yang dianggap perlu.

Piter juga melihat dari kebijakan baru ini tidak akan berdampak atau mengganggu penerimaan negara.

Lepasnya Kemenkeu ini dirasa Piter menjadi momen Kemenko melepaskan persoalan fiskalnya dan fokus terhadap sektor riil. Di mana sudah seharusnya Kemenko hanya mengurus persoalan di riil, tanpa fiskal.

"Sebenarnya kan Kemenko itu seharusnya lebih fokus pada kebijakan sektor riilnya," tuturnya kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Seperti halnya kementerian yang mengatur keuangan di negara-negara lain, di mana instansi tersebut berkoordinasi langsung dengan pemimpin negara yang bersangkutan.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengonfirmasi Kemenkeu kini sudah tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian. Deni menjelaskan, hal tersebut karena Kemenkeu nantinya akan langsung berkoordinasi dengan Presiden.

"Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja," jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menitipkan kepada beberapa menteri, kapolri, hingga kepala OIKN terkait nasib trem otonom di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebelum lengser dari jabatannya.

Hal itu berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba dan Unjuk Kerja (Proof of Concept) Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara, yang diteken Jokowi pada 18 Oktober 2024 atau dua hari sebelum lengser.

Beberapa pejabat negara yang diperintahkan untuk mendukung proyek trem otonom IKN di antaranya yaitu menteri perhubungan, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR), menteri keuangan (menkeu), menteri komunikasi dan informatika (menkominfo), kepala OIKN, hingga kapolri.

Adapun, para pejabat negara diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk memberikan dukungan percepatan uji coba dan unjuk kerja, melakukan kegiatan pengoperasian, dan melaksanakan perencanaan teknis, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas.

Secara khusus, Menteri Perhubungan (Menhub) diinstruksikan untuk menyusun persyaratan dan perencanaan teknis untuk mendukung proof of concept, dengan fokus kepada kelayakan teknis pembangunan dan kelayakan operasi trem otonom, dan melakukan pengujian dan sertifikasi sarana dan prasarana trem otonom.

Selanjutnya, menteri PUPR ditugaskan untuk menyusun perencanaan desain teknis atau rencana teknis rinci pembangunan jalur pengarah (virtual track) pada badan jalan; dan memberikan dukungan fasilitas infrastruktur antara lain perkerasan jalan dan halte.

Kemudian, tugas untuk menteri keuangan yaitu memberikan dukungan dalam kemudahan pemasukan dan pengeluaran trem otonom dari dan ke dalam daerah pabean di IKN.

Menteri komunikasi dan informatika diinstruksikan untuk memberikan dukungan perizinan dalam rangka penyelenggaraan telekomunikasi khusus dalam penyelenggaraan uji coba dan unjuk kerja trem otonom di IKN; dan menjamin ketersediaan frekuensi untuk telekomunikasi uji coba dan unjuk kerja trem otonom.

Berikutnya, kepala OIKN ditugaskan untuk menyelenggarakan uji coba dan unjuk kerja trem otonom dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Kepala OIKN juga ditugaskan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kelayakan penyelenggaraan uji coba dan unjuk kerja trem otonom; dan memberikan rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan untuk jalur trem otonom.

Terakhir, kapolri diinstruksikan untuk menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Jokowi Tinjau Trem Otonom

Berdasarkan catatan Bisnis, Presiden ke-7 RI Jokowi mencoba moda transportasi baru yang ramah lingkungan autonomous rail transit (ART), atau Trem Otonom Nusantara, di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024).

Menurut pantauan, sekitar pukul 15.45 WITA, Jokowi itu menaiki trem tersebut dari depan Istana Negara IKN, menempuh rute yang meliputi beberapa titik penting di kawasan inti pemerintahan.

Trem otonom ini membawa Presiden dari Grande di depan Istana Negara, melewati Gedung Kemenko 1, lanjut ke Gedung Kemenko 2, melewati Gedung Kemenko 4, melintasi Gedung Kemenko 3 dan kembali ke Grande, dengan waktu tempuh sekitar 7 menit. Moda transportasi ART ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menerapkan transportasi berbasis energi hijau di IKN.

"Kami ingin transportasi massal di IKN itu berbasis energi hijau, dan tadi ART-nya itu listrik. Itu yang saya harapkan nanti bisa digunakan di IKN. Selain murah, itu energinya hijau," ujarnya dalam keterangannya kepada awak media di Pusat Pelatihan PSSI IKN.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan, yang meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa, untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Pembentukan Badan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan. Beleid itu diteken oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024.

“Badan Pengelola Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana,” demikian bunyi pasal 1 beleid itu, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dalam pasal 20 ayat 1, Badan Pengelola Dana dibentuk oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara membentuk Badan Pengelola Dana di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara,” bunyi beleid itu.

Secara terperinci, penghimpunan dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

Dana yang bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa ini meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Melalui dokumen ini, besaran iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Pengelola Dana dengan pelaku usaha perkebunan untuk memupuk dana bagi pengembangan perkebunan yang berkelanjutan.

“Iuran hanya dikenakan kepada perusahaan perkebunan dan tidak dikenakan kepada pekebun,” bunyi pasal 7 ayat 2.

Dana yang dihimpun tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, dan sarana prasarana perkebunan.

Adapun, penetapan organisasi Badan Pengelola Dana dilakukan paling lama tiga bulan, terhitung sejak Perpres ini diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Dengan demikian, Peraturan Presiden (Perpres) No.61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.66/2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kabar mengenai pembentukan Badan Pengelola Dana sebelumnya sempat disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Airlangga telah menemui Zulkifli Hasan yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Sebelumnya, pengelolaan dana hanya diperuntukan untuk kelapa sawit. Oleh karena itu, Airlangga menuturkan namanya akan berubah menjadi Badan Pengelola Dana.

“Makanya kemarin BPDPKS itu kita akan konversi menjadi BPDP. Pembiayaan perkebunan, termasuk di dalamnya kakao, kelapa, dan karet,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merencanakan untuk mengalihkan subsidi energi, salah satu sasarannya demi kelanjutan bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menekankan bahwa dengan meningkatkan peran teknologi dalam pembagian bansos maka penyalurannya akan lebih tepat sasaran.

"Kemarin dalam pidato Pak Prabowo, salah satu tema beliau adalah mengalihkan subsidi energi supaya lebih tepat sasaran menggunakan teknologi," kata Budiman kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, dia melanjutkan bahwa melalui peningkatan teknologi dalam arahannya, Presiden Prabowo menjanjikan peningkatan nominal bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT).

"Jadi [bansos dan BLT] akan dilanjutkan, tapi ditambahi bukan sekadar tadi itu. Bukan sekadar BLT, tapi juga peningkatan akses dan aset non-tunai. Itu juga penting bagi orang miskin," ujarnya.

Harapannya, dia menekankan bahwa selain meningkatkan peran teknologi ke depan bantuan sosial tak lagi sekadar uang tunai, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan sektor industri yang menerima pekerjaan secara inklusif saat ini kian dibutuhkan sehingga peluang masyarakat untuk masuk dari celah ini dapat dilakukan.

"Bukan sekadar ngasih uang tunai, tapi pemberdayaan pembangunan inklusif, mulai dari sektor industri, juga kebijakan-kebijakan investasi," ucapnya.

Oleh sebab itu, Budiman menyebut bahwa lembaganya akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain di dalam Kabinet Merah Putih, tetapi juga menarik investasi agar masuk ke Indonesia.

"Misalnya, program pembangunan di sebuah tempat, bagaimana bisa melibatkan orang miskin, program misalnya beras miskin, bukan lagi beras untuk orang miskin tapi juga diproduksi oleh mantan orang miskin," pungkas Budiman.

Bisnis.com, JAKARTA - Rusia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan digelar pada 22-24 Oktober 2024 di Kota Kazan.

Mengutip Reuters pada Selasa (22/10/2024), Rusia ingin menunjukkan meningkatnya pengaruh dunia non-Barat di tengah desakan dari negara anggota BRICS seperti China, India, Brasil, dan dunia Arab terhadap Presiden Vladimir Putin untuk menemukan cara mengakhiri perang di Ukraina.

Putin, yang dianggap oleh negara-negara Barat sebagai penjahat perang, mengatakan kepada wartawan dari negara-negara BRICS bahwa "BRICS tidak menentang siapa pun", dan pergeseran pendorong pertumbuhan global hanyalah sebuah fakta.

“Ini adalah perkumpulan negara-negara yang bekerja sama berdasarkan nilai-nilai bersama, visi pembangunan bersama, dan yang paling penting, prinsip mempertimbangkan kepentingan satu sama lain,” ujarnya.

KTT BRICS berlangsung ketika para pemimpin keuangan global berkumpul di Washington di tengah perang di Timur Tengah dan juga di Ukraina, perekonomian China yang lesu, dan kekhawatiran bahwa pemilihan presiden AS dapat memicu perang dagang baru.

Putin, yang memerintahkan pasukannya masuk ke Ukraina pada 2022 setelah delapan tahun pertempuran di Ukraina timur, dihujani pertanyaan oleh wartawan BRICS tentang prospek gencatan senjata di Ukraina.

Merespons pertanyaan tersebut, jawaban Putin adalah pihaknya tidak akan menyerahkan empat wilayah di Ukraina timur yang dikatakannya kini menjadi bagian dari Rusia, meskipun sebagian wilayah tersebut masih berada di luar kendalinya. Dia juga mengatakan Rusia ingin kepentingan keamanan jangka panjangnya ikut diperhitungkan di Eropa.

Dua sumber Rusia mengatakan, meski ada peningkatan pembicaraan di Moskow mengenai kemungkinan perjanjian gencatan senjata, namun belum ada yang konkrit. Selain itu, perhatian dunia juga tertuju pada hasil pemilihan presiden Amerika Serikat yang akan digelar 5 November 2024 mendatang.

Rusia kini telah menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina, termasuk Krimea yang direbut dan dianeksasi secara sepihak pada 2014. Rusia juga telah menguasai sekitar 80% wilayah Donbas yang merupakan zona batubara dan baja yang terdiri dari wilayah Donetsk dan Luhansk serta lebih dari 70% wilayah Zaporizhzhia dan Kherson.

Putin mengatakan barat kini menyadari bahwa Rusia akan menang, namun dia terbuka untuk melakukan pembicaraan berdasarkan rancangan perjanjian gencatan senjata yang dicapai di Istanbul pada April 2022.

Menjelang KTT BRICS, Putin bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk pembicaraan informal yang berlangsung hingga tengah malam di kediamannya di Novo-Ogaryovo di luar Moskow.

Putin memuji Sheikh Mohammed dan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman, yang tidak akan menghadiri pertemuan puncak di Kazan, atas upaya mediasi mereka mengenai Ukraina.

“Saya yakinkan Anda bahwa kami akan terus berupaya ke arah ini. Kami siap melakukan segala upaya untuk menyelesaikan krisis dan demi kepentingan perdamaian, demi kepentingan kedua belah pihak," kata Sheikh Mohammed kepada Putin.

Presiden China, Xi Jinping, dan Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan hadir, meskipun Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva membatalkan perjalanannya mengikuti saran medis untuk sementara waktu menghindari penerbangan jarak jauh setelah cedera kepala di rumah yang menyebabkan pendarahan otak ringan.

Akronim BRIC diciptakan pada tahun 2001 oleh kepala ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill dalam sebuah makalah penelitian yang menggarisbawahi potensi pertumbuhan besar-besaran di Brasil, Rusia, India, dan China pada abad ini.

Rusia, India, dan China mulai bertemu secara lebih formal, yang pada akhirnya diikuti oleh Brasil, lalu Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Arab Saudi belum bergabung secara resmi.

Adapun, kelompok BRICS kini menyumbang 45% populasi dunia dan 35% perekonomian dunia, berdasarkan kemampuan daya beli. Meski demikian, China tercatat menyumbang lebih dari separuh kekuatan ekonomi kelompok BRICS.

Pangsa BRICS terhadap PDB global diperkirakan akan meningkat menjadi 37% pada akhir dekade ini, sementara pangsa negara-negara Barat yang termasuk dalam G7 akan turun menjadi sekitar 28% dari 30% pada tahun ini, menurut data dari International Monetary Fund (IMF).

Rusia berupaya meyakinkan negara-negara BRICS untuk membangun platform alternatif pembayaran internasional yang kebal terhadap sanksi Barat.

Namun perpecahan terjadi di dalam BRICS. China dan India, pembeli terbesar minyak Rusia, memiliki hubungan yang sulit, sementara hanya ada sedikit rasa kehilangan antara negara-negara Arab dan Iran.

Bisnis.com, JAKARTA — Inventure, perusahaan konsultasi, riset, dan training melaporkan hasil risetnya bahwa generasi milenial dan gen Z tak dapat lepas dari kebiasaan makan di luar atau ‘nongkrong’ meskipun daya beli dilaporkan melemah.

Pakar Manajemen sekaligus Managing Partner Inventure Yuswohady menyampaikan dari riset yang dilakukan terhadap 450 responden kelas menengah, sebanyak 60% di antaranya merupakan generasi Milenial dan sisanya Gen Z.

Di tengah gempuran pemutusan hubungan kerja (PHK) dan peningkatan utang, banyak dari kelas menengah yang terpaksa memotong anggaran. Meski demikian, belanja untuk membeli makan menjadi salah satu yang dipertahankan.

"Pos pengeluaran yang tidak prioritas dan paling kecil dipangkas adalah makan di luar seperti restoran dan kafe," tuturnya dalam konferensi pers Indonesia Industry Outlook 2025, Selasa (22/10/2024).

Secara umum dari riset tersebut mencatatkan bahwa 51% kelas menengah merasa tidak mengalami penurunan daya beli dalam tiga tahun terakhir, tetapi 49% sisanya merasakan penurunan daya beli.

Mereka merasa, tiga faktor utama yang membuat daya beli mereka turun adalah kenaikan harga kebutuhan pokok (85%), mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan (52%), serta pendapatan yang stagnan (45%).

Di sisi lain, responden menunjukkan di tengah ketatnya pengeluaran, Milenial dan Gen Z terpaksa memotong anggaran. Terbesar, yakni pada renovasi rumah, produk perawatan wajah atau skincare, serta barang mewah. Meskipun untuk produk skincare yang ramah di kantong atau affordable masih tetap akan dipertahankan.

"Ini merupakan item yang paling besar dan prioritas dipangkas," lanjutnya.

Untuk itu, Yuswohady melihat di tengah penurunan daya beli, sektor-sektor bisnis yang terkait restoran dan kafe akan tetap laris manis dilirik para Milenial dan Gen Z.

Meski demikian, Yuswohady menyebutkan dengan tren penurunan 10 juta kelas menengah menjadi aspiring middle class, menjadi tantangan utama bagi pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pimpin.

"Ini challenge pertama dari kabinet Prabowo-Gibran untuk menjalankan pemeirntah yaitu bagaimana mengembalikan daya beli kelas menengah," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Senior Indef Aviliani mengamini hasil riset tersebut. Salah satunya, terkait kebutuhan skincare dan makan di luar akan terus meningkat ke depan.

"Kalau dulu orang tuh selalu makan di rumah, sekarang malah enggak pernah makan di rumah," ujarnya.

Bisnis.com, BATAM - Perusahaan asal Singapura, PT Xiaomi Technology Indonesia menjadi penanaman modal asing (PMA) dengan nilai realisasi investasi terbesar di Batam. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pengusahaan (BP) Batam sepanjang 2023-2024, pabrikan smartphone ini telah berinvestasi sebesar Rp27,12 triliun.

Hal tersebut terungkap saat acara Anugerah Investasi 2024 yang digelar BP Batam, Selasa (22/10/2024).

Xiaomi pada Februari 2017, mengumumkan bahwa pihaknya menjalin kemitraan dengan PT Sat Nusapersada, di mana Xiaomi merakit smartphone 4G untuk kebutuhan dalam negeri di pabrik milik manufaktur lokal tersebut.

Batam dipilh menjadi basis produksi karena posisinya yang strategis di antara tiga negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Lokasinya yang berada di Selat Malaka juga menjadi pertimbangan strategis terkait alur logistik pengiriman barang.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiharso yang hadir melalui daring mengatakan, Batam hingga saat ini telah menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang cukup pesat.

"Saat ini, Kota Batam tidak hanya menjadi kawasan investasi infrastruktur saja namun juga sudah menjadi investasi digital hingga data center yang hingga saat ini terus bertumbuh," tegasnya lagi.

Menurut Susiwijono, posisi Batam yang strategis menjadi salah satu faktor utama hingga membuat kota ini menjadi tujuan investasi, baik skala nasional maupun internasional. Saat ini, pembangunan di Batam sudah sangat masif dengan banyaknya proyek-proyek baru, dan pengelolaannya dipercayakan kepada BP Batam.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Anugerah Investasi BP Batam 2024. "Semoga kegiatan ini dapat memberikan semangat berkarya, berusaha sekaligus menjadi inspirasi serta motivasi bagi stakeholder di seluruh Batam untuk sama-sama membangun Batam menjadi kawasan industri modern," jelasnya.

Selain itu, BP Batam juga memberikan penghargaan kepada sejumlah kategori lainnya, mulai dari PMA dengan kepatuhan pelaporan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terbaik yakni PT Volex Indonesia (Amerika).

Selanjutnya, PMA dengan penyusunan certificate of origin (COO) terbesar yakni PT SMOE Indonesia (Singapura). PMA dengan nilai tingkat komponen dalam negeri tertinggi (TKDN) terbaik yakni PT Yokohama (Jepang). Nilai TKDN dari perusahaan ini mencapai 68,69%.

Setelah itu, penghargaan untuk perusahaan inklusif yang artinya menghargai dan mengakomodasi keberagaman kondisi fisik karyawan khususnya disabilitas yang jatuh pada PT Flextronics Technology Indonesia (Amerika). Perusahaan ini mempekerjakan sebanyak 34 karyawan disabilitas.

Penghargaan berikutnya, PMA dengan realisasi investasi terbesar di sektor shipyard jatuh pada PT United Sindo Perkasa (Singapura). Nilai investasi hingga semester I/2024 sebesar US$4.143,8.

Kemudian perusahaan dengan tenaga kerja terbanyak yakni PT McDermott Indonesia (Amerika). Total tenaga kerja hingga 2024 sebanyak 11.280 orang. Lalu, kawasan industri terbaru yang sangat diminati investor asing jatuh pada Kawasan Industri Tunas Prima yang dikelola oleh PT Prima Propertindo Utama.

BP Batam juga memberikan penghargaan terhadap dua tokoh inspiratif di Batam, yakni Tek Po atau Abi sebagai tokoh pengembangan kawasan wisata inovatif, serta Johannes Kennedy Aritonang, Bos Panbil Group sebagai tokoh inspirasi pengembangan Batam.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala BP Batam Purwiyanto mengatakan, menyambut baik dan mengapresiasikan pelaksanaan Anugerah Investasi 2024. Hal ini menandakan investasi di Batam terus tumbuh dan berkembang.

"Kami sangat bersyukur dan mengapresiasikan pelaksanaan ini, dan mengucapkan terima kasih kepada para investor yang sudah berinvestasi di Kota Batam hingga pencapaian Batam menyumbang hal penting dalam pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional," tegasnya.