Bisnis.com, JAKARTA - Basuki Hadimuljono bakal lanjut memimpin Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara usai pensiun dari jabatannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Basuki menjelaskan bahwa dirinya bakal menjadi pejabat definitif Kepala Badan Otorita IKN (OIKN), menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

"Saya masih di OIKN, tapi sekarang Plt-nya sudah berhenti. Sekarang [surat keterangan bakal menjadi pejabat definitif] diurus oleh Bapak-Bapak Setneg," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Namun demikian, Basuki belum dapat memastikan kapan surat keputusan (SK) penetapan dirinya sebagai Kepala OIKN definitif bakal keluar. Yang jelas dia menegaskan bahwa hal itu bakal dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya.

Di sisi lain, Basuki menyebut bahwa Presiden Prabowo memang berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di IKN. Adapun, fokus pembangunan selanjutnya yakni pembangunan gedung-gedung parlemen dan lembaga yudikatif.

"Jadi dalam berapa tahun, dua tahun nanti bangunan Yudikatif dan Legislatif harus dibangun, seperti gedung DPR hingga gedung MPR," tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Basuki Hadimuljono sempat ditunjuk menjabat Pelaksana Tugas (Plt). Kepala OIKN per 3 Juni 2024. Kala itu dia ditunjuk Presiden Jokowi untuk menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

Kala itu, Jokowi juga menunjuk Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt. Wakil Kepala Otorita IKN yang sebelumnya dijabat oleh Dhony Rahajoe

Sementara itu, pada Senin (21/10/2024) malam, Basuki melakukan proses serah terima jabatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sertijab dilakukan Basuki kepada 2 menteri sekaligus yaitu kepada Dody Hanggodo selaku Menteri PU dan Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

Hal tersebut dilakukan usai Prabowo melakukan nomenklatur pada tubuh Kementerian PUPR yang kini dipisah menjadi dua kementerian yaitu Kementerian Perumahan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan selesai dalam masa 100 hari kerja.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih dalam proses perundingan untuk segera menyetujui IEU-CEPA. Dia pun menyebut bahwa Kemendag menargetkan kesepakatan ini harus berujung saling menguntungkan.

“Kan masih ada beberapa yang pending. Kalau kita ingin menyelesaikan kan harus saling menguntungkan. Jadi kami masih kita kaji lagi. Mudah-mudahan ada solusinya segera,” kata Budi saat ditemui seusai acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag itu pun berharap perundingan IEU-CEPA bisa segera dirampungkan. Meski demikian, dia juga mengaku negosiasi ini bukan sesuatu yang mudah.

“Tetapi kan kita tidak mau kalau misalnya kita rugi atau gimana, kan harus ada solusinya. Tapi masih kita rundingkan terus,” terangnya.

Untuk itu, Budi berharap negosiasi IEU-CEPA ini akan selesai di masa 100 hari kerja pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih.

“Kita usahakan [selesai 100 hari kerja]. Kan kita masih kejar terus,” ujarnya.

Dia juga menambahkan negosiasi perjanjian ini juga diharapkan akan selesai sebelum 2024. “Kita usahakan [IEU CEPA selesai sebelum 2024], ya. Kan kita negosiasi terus. Kita cari solusi yang terbaik,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono pernah mengklaim bahwa banyak progres yang sudah tercapai dalam perundingan IEU-CEPA. Menurutnya, baik Indonesia dan Uni Eropa ingin perjanjian perdagangan tersebut segera selesai.

“Tadi juga kita mendengarkan langsung dari perwakilan Uni Eropa di Jakarta bahwa pihak Uni Eropa juga pada posisi yang sama ingin menyelesaikan perundingan IEU-CEPA dengan Indonesia,” kata Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Meski sudah banyak kesepakatan yang tercapai, dia juga mengakui ada beberapa isu yang masih menjadi bahasan dari kedua belah pihak. Oleh karenanya, mereka masih mencari titik temu yang bisa memuaskan semuanya.

Sayangnya, saat dikonfirmasi ihwal isu apa yang membuat perjanjian mandek, Djatmiko enggan mengungkapkan secara detail. Dia hanya menekankan bahwa Uni Eropa masih keberatan dengan sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia.

“Jadi ini kebijakan [yang membuat mandek], kebijakan yang merupakan hak kita. Tapi dia [Uni Eropa] ingin ada relaksasi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan tentu perlu exercise [pendalaman] yang benar-benar dari kita dan belum bisa saat ini. EU minta preferensi, tapi kita belum bisa,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengaku mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk fokus menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Diana dilantik sebagai Wamen PU yang mendampingi Menteri PU Dody Hanggodo. Mantan Dirjen Cipta Karya PUPR itu dilantik sebagai wakil menteri hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Nanti saya akan ikut Pak Menteri ya [soal program prioritas], yang jelas beberapa hal yang disampaikan Pak Prabowo, IKN lanjut kemudian terkait Giant Sea Wall," kata Diana kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/20/2024).

Tidak hanya itu, Diana turut memastikan pembangunan infrastruktur lainnya berlanjut seperti jalan bebas hambatan atau jalan tol hingga pembangunan bendungan. Dia menyebut kementeriannya dalam waktu dekat ini akan fokus menyelesaikan proyek yang sebelumnya ditargetkan selesai pada tahun ini.

"Kita nanti akan rapim [rapat pimpinan] dulu sama pak menteri tentunya akan menyelesaikan yang masih belum selesai tahun ini. Kami akan selesaikan," ujar lulusan Arsitektur Universitas Diponegoro itu.

Adapun khusus mengenai IKN, Diana menyebut pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan megaproyek tersebut.

"Kita akan lanjutkan yang sudah jalan. Kita selesaikan semuanya. Yang baru-baru nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN," ujarnya.

Untuk diketahui, Prabowo Subianto melakukan nomenklatur pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kementerian tersebut kini dipisah menjadi dua kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang baru menanggapi anggaran kementerian yang menurun tahun depan, berharap bisa gandeng banyak pihak untuk dukung UMKM.

Mengutip catatan Bisnis, berdasarkan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2025, pagu indikatif 2025 Kementerian Koperasi dan UKM ditetapkan sebesar Rp937,16 miliar atau turun sebesar 37,44% dibanding alokasi 2024.

Menanggapi hal ini, Menteri UMKM yang baru, Maman Abdurrahman mengatakan, tak ingin hanya bergantung pada APBN untuk pengembangan UMKM.

"Ada satu mindset yang harus dirubah dalam pengelolaan APBN kita. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan APBN, mau berapapun jumlahnya, saya yakin nggak akan mungkin mampu. Kolaborasi dengan semua pihak, inilah kata kuncinya, bagaimana kita bisa membangun kolaborasi dengan pihak swasta, pihak BUMN kita, dan pihak-pihak dari luar negeri," ujarnya usai Serah Terima Jabatan di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Menurutnya, salah satu yang jadi tantangan pada Kementerian UMKM adalah terkait pembiayaan modal, sehingga tidak bisa sekadar mengandalkan dari dalam negeri, tapi berharap bisa juga dari luar negeri dalam konteks venture capital dan lain sebagainya

"Saya ingin jangan kita hanya sekadar mengharapkan APBN. Tetapi kita harus melihat potensi-potensi di luar sektor APBN kita, yaitu memanfaatkan kolaborasi dengan pihak-pihak industri-industri besar," paparnya.

Dia juga mengambil contoh ketika menjabat sebagai Anggota Komisi VII DPR RI yang berkaitan dengan industri tambang dan migas, di mana banyak pihak yang sebenarnya siap untuk membantu UMKM.

"Ini tinggal nanti kita tata, polanya seperti apa, konsolidasinya bagaimana, koordinasi seperti apa, agar output kepada UMKM kita, KPI-nya jelas," terangnya.

Ke depan, Menteri UMKM juga berencana untuk mencoba mengubah mindset pihak bank terkait jaminan untuk pembiayaan bagi UMKM.

"Nah ini mau coba kita redefinisikan kembali jaminan-jaminan itu. Tidak mesti harus dengan jaminan aset, bisa saja dengan jaminan track record. Jadi kalau emang ada UMKM yang track record-nya positif, ya harus coba kita dorong, kita bantu dengan memberikan jaminan. Tinggal bagaimana kita menatanya," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa masa depan pertanian Indonesia berada di Papua. Hal ini sejalan dengan cita-cita Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia bisa menjadi negara swasembada pangan.

Zulhas yang juga mantan Menteri Perdagangan di era Kabinet Indonesia Maju itu menjelaskan bahwa untuk terciptanya swasembada pangan, wilayah Papua dinilai cocok untuk sektor pertanian. Terlebih, Zulhas mengungkap bahwa Pulau Jawa terus mengalami penurunan lahan.

“Masa depan Indonesia di pertanian di mana? Di Papua, sekarang sudah dilakukan secara serius,” kata Zulhas dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dengan begitu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga berharap agar Indonesia memiliki 2 juta hektare sawah di Papua dalam lima tahun ke depan.

“Mudah-mudahan lima tahun ke depan kita bisa buka pertanian sawah 2 juta, perkebunan tebu 600–1 juta. Mudah-mudahan, jadi masa depan kita di sana. Pertanian padi, pertanian tebu, jagung itu ada di Papua,” ujarnya.

Menurutnya, lahan yang terletak di Papua harus dioptimalkan, termasuk untuk sektor pertanian. “Kita punya Kalimantan, baru bikin ibu kota, ributnya sudah nggak habis-habis. Kita punya Papua yang begitu luas, tetapi kita tidak optimalkan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut bahwa Prabowo Subianto telah menyiapkan lokasi lumbung pangan agar cita-citra swasembada pangan Indonesia bisa tercapai.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa swasembada pangan merupakan program prioritas dari Prabowo Subianto.

“Kalau rencana periode ke depan itu kan swasembada pangan menjadi prioritas dari Bapak Presiden terpilih [Prabowo Subianto] sehingga sudah disiapkan lokasi-lokasi untuk menjadi lumbung pangan kita, yang mudah-mudahan itu bsia terlaksana,” kata Fajarini saat ditemui di sela-sela acara Gambir Trade Talk bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Peningkatan Kompleksitas Ekspor Produk Pertanian Indonesia’ di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume impor beras sepanjang Januari—September 2024 mencapai 3,23 juta ton. Angkanya melambung hingga 80,68% secara kumulatif (c-to-c) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,78 juta ton.

Fajarini menyebut jutaan impor besar yang dilakukan pemerintah itu diperlukan lantaran kebtuuhan dalam negeri yang masih minim. Jika tidak, kata dia, maka akan terjaid fluktuasi harga beras.

“Tentunya impor diperlukan kalau memang kebutuhan dalam negeri masih kurang. Kalau misalkan itu tidak ada yang terjadi fluktuasi harga, berasnya juga berkurang,” jelasnya.

Adapun, sektor pertanian mendukung pertumbuhan nasional yang mampu menyumbang 13,78% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2024. Fajarini menjelaskan bahwa sektor pertanian menjadi kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional pada kuartal II/2024, dengan pertumbuhan sebesar 3,25% yoy.

“Kami tentu optimistis bahwa sektor pertanian ini bisa menjadi andalan Indonesia, baik untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan meningkatkan devisa kita,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama ketiga wakilnya yang resmi dilantik sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih Prabowo, secara perdana hadir di kantor pusat Kementerian Keuangan, pada Senin (21/10/2024) sore.

Sebelum kedatangan Sri Mulyani, tiga orang wamen, yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu, berserta keluarga tiba lebih dahulu pada pukul 16.31 WIB.

Sementara Sri Mulyani beserta keluarga terpantau tiba pukul 16.38 WIB di Gedung Djuanda I, Kemenkeu, Jakarta. Dirinya disambut oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi dengan karangan bunga bertema warna merah muda.

Deretan direktur jenderal (Dirjen) pun juga menyambut kedatangan rombongan tersebut.

Mengenakan kebaya putih yang dirinya pakai untuk pelantikan sebelumnya, Sri Mulyani masuk ke lobby gedung dan disambut hangat oleh ratusan pegawai Kemenkeu dengan gemuruh tepuk tangan.

Bukan hanya disambut oleh ucapan selamat dan tepuk tangan, tim paduan suara Kemenkeu juga mempersiapkan persembahan lagu untuk Bendahara Negara tersebut. Bersama-sama, pegawai melantunkan lagu dari mendiang Chrisye berjudul Cintaku dan Mars Kementerian Keuangan.

Secara umum, tak ada wajah baru pejabat Kemenkeu di era Prabowo. Meski terdapat tambahan wamen, dari dua orang menjadi tiga orang, yakni Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, bukan sepenuhnya orang baru.

Anggito merupakan mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu di zaman Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono atau pada periode 2003—2010.

Sebelumnya, nama Anggito santer bergulir di media usai diisuikan akan menjadi pemimpin dari Badan Penerimaan Negara (BPN), yang memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan.

Usai memenuhi panggilan Prabowo di Kertanegara, Anggito menyampaikan bahwa dirinya bersama dua petahana wamenkeu akan membantu tugas dari Bendahara Negara tersebut.

"Jadi kami 3-in-1, bertugas membantu kelancaran tugas Menkeu, salah satunya optimalisasi penerimaan negara," ujarnya kepada media massa, Selasa (15/10/2024).

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Kabinet Merah Putih 2029 - 2024, Dody Hanggodo terpantau tiba di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) pada Senin (21/10/2024) sore.

Saat tiba di Kantor Kementerian PUPR, Dody tampak masih mengenakan pakaian formal usai dirinya melakukan pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Dody Hanggodo tiba di Kantor Kementerian PUPR pada pukul 16.34 WIB. Dirinya kemudian disambut oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah.

Dirinya kemudian langsung dikenalkan dengan sejumlah beberapa ruangan di Kementerian PUPR.

Tak banyak percakapan yang didengar antara Dody dan Zainal Fatah. Tak berselang lama usai melakukan perbincangan ringan di area lobi, Dody langsung dibawa masuk menuju ruang kantornya.

Perbesar

Dody tampak menyapu pandangannya ke setiap sudut ruangan sembari tersenyum. Akan tetapi tak ada sepatah kata pun yang dia sampaikan kepada media.

Untuk diketahui, Dody Hanggodo resmi menjabat sebagai Menteri PU usai dilantik Prabowo Subianto pada hari ini. Sementara itu, Diana Kusumastuti yang merupakan mantan Dirjen Cipta Karya didapuk sebagai Wakil Menteri PUPR.

Usai dilantik, Dody sempat menyampaikan perasaanya di akun Instagram miliknya. Dia mengaku siap memberikan pengabdian terbaiknya.

"Optimisme dan kesamaan visi dengan seorang nasionalis Pak Prabowo jadi hal terkuat yang membuat saya siap mengabdikan diri," jelasnya dikutip dari akun Instagram resminya, Senin (21/10/202).

Dia juga menegaskan kesiapannya untuk menjalankan visi besar yakni menuju Indonesia Emas 2045 yang bakal diwujudkan lewat delapan misi utama atau disebut Asta Cita.

Profil Dody Hanggodo

Dody Hanggodo ditunjuk Prabowo untuk menjabat Menteri Pekerjaan Umum (PU). Berdasarkan penelusuran Bisnis, memang tak banyak catatan soal karier professional Dody.

Adapun yang tercatat di media, Dody pernah menjadi komisaris PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN). Perusahaan itu bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.

Perusahaan tersebut berlokasi di Kecamatan Batu Engau, kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas izin usaha mencapai 22.500 hektare. PGUN merupakan anak usaha PT Araya Agro Lestari dan PT Citra Agro Lestari.

Adapun Citra Agro Raya Lestari dan Araya Agro Lestari merupakan entitas usaha yang dimiliki oleh anak Haji Isam, yakni Jhony Saputra dan Liana Saputri.

Bisnis.com, JAKARTA - Sakti Wahyu Trenggono kembali menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10/2024). Sebelumnya, dia menjabat sebagai Menteri KKP di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Usai dilantik, dia mengungkapkan program yang akan menjadi fokus kementeriannya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Trenggono memaparkan, dirinya sebenarnya tidak memiliki program quick wins khusus selama 100 hari pertamanya kembali menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasalnya, dirinya melanjutkan pos yang sebelumnya sudah dia emban pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, pada kabinet Jokowi, Trenggono menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sejak 23 Desember 2020, menggantikan Edhy Prabowo yang terjerat kasus korupsi.

Menurutnya, program fokus selama 100 hari umumnya merupakan strategi dari menteri-menteri baru dalam Kabinet Merah Putih.

"Kalau dulu pertama dilantik [sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan], saya perlu waktu untuk belanja isu dan lainnya. Sekarang, ibaratnya mau balapan, sudah start engine dan tinggal melaju mencapai apa yang dicita-citakan sesuai dengan Pak Presiden," kata Trenggono dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta pada Senin (21/10/2024).

Trenggono melanjutkan, dirinya akan melanjutkan program yang sudah dijalankan pada masa pemerintahan sebelumnya, yakni pengembangan ekonomi biru atau blue economy.

Dia menuturkan, ekonomi biru ini juga sejalan dengan program jangka panjang Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Dia memaparkan, pengembangan ekonomi biru akan dilakukan melalui lima program. Pertama, melindungi laut dan sumber daya yang ada di dalamnya. Upaya tersebut salah satunya akan dilakukan dengan memperluas kawasan konservasi laut.

Kedua, penangkapan ikan secara terukur yang berbasis kuota; ketiga, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Kedua hal tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan.

Keempat, pihaknya juga akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Terakhir, dia juga akan meningkatkan upaya pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

"Upaya itu dilakukan untuk menjaga pelestarian wilayah laut," kata Trenggono.

Bisnis.com, JAKARTA — Budi Arie Setiadi mengungkap rencananya setelah menjabat sebagai Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Budi menekankan dirinya ingin melakukan rebranding atau merubah citra koperasi. Menurutnya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk berkorelasi harus ditingkatkan. Terlebih saat ini baru 27 juta orang Indonesia yang tergabung menjadi anggota koperasi atau masih di bawah 10%.

Dia kemudian membandingkan dengan Amerika Serikat (AS), di mana justru lebih banyak warganya yang berkoperasi. “Di Amerika yang katanya individualis, liberalis, dan kapitalis itu 125 juta warga masyarakatnya berkoperasi,” kata Budi pasca Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut di kantor Kemenkop UKM, di Jakarta Senin (21/10/2024).

Budi mengungkapkan bahwa menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas koperasi juga perlu. Dia menyinggung bahwa cerita-cerita masa lalu membuat orang tidak percaya untuk berkoperasi. “Jadi menurut hemat kami harus kami tumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa berkoperasi itu penting,” imbuhnya.

Budi Arie juga berencana untuk melakukan digitalisasi terhadap lebih dari 127.000 unit koperasi di Indonesia. Selain itu, Budi juga ingin memfokuskan terhadap tata kelola serta sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan Kementerian Koperasi.

Politisi pendukung Presiden Joko Widodo itu yakin apabila koperasi dikelola secara profesional bisa berkembang dengan baik. Dia memberikan beberapa contoh banyak negara yang koperasinya lebih maju.

“Contoh saya sebut di Perancis itu kredit agrikul, itu bank terbesar nomor dua di Perancis itu koperasi. Rabobank di Belanda, banyak koperasi yang dikelola dengan baik dan profesional. Makanya istilahnya adalah mengkorporasikan koperasi. Jadi tetap lembaganya koperasi tapi pengeluarannya harus profesional. Seperti layaknya koperasi,” paparnya.

Selain itu, Budi Arie juga berencana untuk menyelesaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Koperasi dapat disahkan pada masa jabatannya. Terlebih sudah 32 tahun UU tentang perkoperasian belum ada yang baru.

Sebelumnya, Budi Arie dilantik sebagai Menteri Koperasi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari ini. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) tersebut kemudian melakukan serah terima jabatan kepada Meutya Hafid yang kini menjadi Menteri Komunikasi dan Digital sekitar pukul 12.30 WIB.

Dia kemudian menjalani serah terima jabatannya sebagai Menteri Koperasi oleh Menteri Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Teten Masduki di Kantor Kemenkop UKM pukul 13.13 WIB.

“Saya senang sekali Budi Arie menggantikan saya. Beberapa inovasi yang sudah kami lakukan, beberapa masalah yang belum kami selesaikan. Saya yakin bisa diteruskan oleh budi. Saya tidak ingin panjang lebar. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Budi Arie, saya yakin bapak bisa bekerja sebaik-baiknya untuk kemajuan ekonomi rakyat Indonesia,” kata Tetan dalam sambutannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketibaan Prabowo Subianto di Istana Negara untuk pertama kalinya sebagai Presiden RI ke-8, seiring dengan gelegak situasi politik dunia yang mengadang prospek pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Tim ekonomi Prabowo kembali diisi oleh wajah-wajah lama untuk memastikan stabilitas pasar. Sri Mulyani Indrawati kembali menerima mandat menteri keuangan, dilantik bersama ratusan menteri, wakil menteri, dan kepala badan, Senin (21/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Widiyanti Putri Wardhana resmi menerima jabatan sebagai Menteri Pariwisata pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia mengeklaim tengah menyiapkan transformasi pariwisata Indonesia usai mengemban posisi tersebut.

Widiyanti yang memiliki latar pengusaha itu menjelaskan bahwa prioritasnya saat ini adalah mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk ahli pariwisata, dalam memetakan langkah ke depan.

“Kita pertama-tama ingin mendengar dulu, ya, dari semua stakeholder Kementerian dan expert tourism yang ada untuk mendesain transformasi pariwisata kita,” katanya kepada wartawan usai acara serah terima jabatan di Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, dirinya lantas menyinggung aspek sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam lingkungan sejumlah destinasi wisata prioritas di Tanah Air.

Widiyanti mempunyai keinginan untuk meningkatkan kualitas SDM dengan mendirikan sekolah unggulan bagi putra-putri penduduk sekitar.

“Mudah-mudahan itu juga menjadikan kualitas manusia di daerah tersebut lebih baik, sehingga mendapat pekerjaan yang layak,” sambungnya.

Widiyanti Putri merupakan istri pengusaha Wishnu Wardhana. Nama ini adalah pengusaha di balik PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN), PT Indika Energy Tbk. (INDY), dan PT Net Visi Media Tbk. (NETV). Per hari ini, perseroan mengkonfirmasi bahwa dirinya telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan tersebut.

Adapun, prosesi serah terima jabatan dari Menparekraf Sandiaga Uno kepada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sekaligus Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya telah selesai dilakukan secara bersamaan pada hari ini.

Selain Sandiaga, hadir pula wakilnya kala itu yakni Angela Tanoesoedibjo. Angela tampak berjabat tangan dengan Widiyanti dan Teuku usai prosesi sertijab.

Widiyanti nantinya akan berduet dengan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa. Sebelum didapuk Prabowo, Ni Luh dikenal sebagai jurnalis dan presenter yang malang melintang di berbagai stasiun televisi.

Bisnis.com, JAKARTA - Andi Amran Sulaiman kembali mengemban tugas sebagai Menteri Pertanian (Mentan) pada pemerintahan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, kekayaan Amran meningkat Rp5 miliar.

Amran sebelumnya merupakan Mentan di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dan baru-baru ini kembali dipanggil untuk menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang kala itu terjerat kasus korupsi.

Tercatat, total kekayaan Amran Sulaiman mengalami peningkatan sebesar Rp5 miliar, jika dibanding pada awal menjabat sebagai Mentan. Melansir laman resmi LHKPN, Senin (21/10/2024), pendiri Tiran Grup itu memiliki harta kekayaan senilai Rp1.196.888.974.071 saat melakukan pelaporan pada 31 Maret 2024.

Adapun, pada saat awal menjabat, harta kekayaan Amran tercatat sebesar Rp1.191.638.824.880 triliun pada saat melakukan pelaporan pada 1 Januari 2024.

Perinciannya, orang nomor satu di Kementerian Pertanian (Kementan) itu memiliki 59 bidang tanah senilai Rp282 miliar yang tersebar di Makassar, Gowa, Bone, Pangkajene, Konawe Utara, dan Jakarta Selatan.

Untuk alat transportasi dan mesin, Amran tercatat memiliki 7 mobil hasil sendiri, 1 mobil hibah tanpa akta senilai Rp1,4 miliar, dan 1 mobil hadiah senilai Rp160 juta. Kendaraan termahalnya yakni mobil Mercedes Benz Maybach S-Class Tahun 2021 senilai Rp8,18 miliar.

Amran juga memiliki harga bergerak lainnya senilai Rp2,81 miliar, surat berharga Rp828 miliar, kas dan setara kas sebesar Rp304 miliar, dan harta lainnya sebesar Rp38,5 juta. Dalam laporan itu, Amran tercatat memiliki hutang sebesar Rp237 miliar.

Sebagaimana diketahui, Amran kembali menjabat sebagai Menteri pada Oktober 2023. Pada saat awal menjabat, total harta yang dimiliki Amran sebanyak Rp1.191.638.824.880 triliun pada saat melakukan pelaporan pada 1 Januari 2024.

Total kekayaan tersebut berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp270 miliar, yang terdiri dari 52 bidang tanah hasil sendiri dan 7 bidang tanah hibah tanpa akta.

Amran juga memiliki 7 mobil hasil sendiri, 1 mobil hadiah, dan 1 mobil hibah tanpa akta. Secara keseluruhan total 9 mobil yang dimilikinya senilai Rp15 miliar.

Selanjutnya, harta bergerak lainnya milik Amran dilaporkan sebesar Rp2,81 miliar, surat berharga Rp828 miliar, kas dan setara kas Rp98 miliar, harta lainnya 38 juta, dan hutang Rp24 miliar.