TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengklaim pembangunan infrastruktur transportasi udara maju signifikan selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Ia mengatakan ada 27 bandara baru yang dibangun di berbagai daerah, termasuk di daerah terluar, terpencil, tertintang, dan perbatasan (3TP).

Selain itu, ia menyebut Kemenhub telah merehabilitasi dan mengembangkan 64 bandara di berbagai daerah. "Beberapa langkah yang dilakukan, yakni memperpanjang landasan pacu, memperluas gedung terminal, Dan merehabilitasi sejumlah fasilitas lainnya," ujar Budi di Institute Teknologi Bandung (ITB), Selama, 24 September 2024, dikutip dari keterangan tertulis.

Program Kemenhub lainnya adalah menyelenggaraan angkutan udara perintis untuk mendukung konektivitas. Angkutan udara perintis, kata Budi Karya, juga untuk mengurangi disparitas harga kebutuhan masyarakat di daerah 3TP.

"Saat ini ada 41 rute jembatan udara Dan 220 rute angkutan udara perintis yang tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Perkembangan lainnya, Budi Karya menambahkan, adalah diaturnya Flight Information Region (FIR) Jakarta untuk ruang udara di atas Kepulauan Riau-Natura oleh Indonesia per 21 Maret 2024. Sebelumnya, FIR ini dikendalikan Singapura. Karena itu, Budi Karya menyebut pengambilalihan ini sebagai berkah yang menggembirakan.

"Patut disyukuri. Sebab, pengalihan FIR ini akan memberi dampak positif bagi Indonesia, khususnya dalam meningkatkan penerimaan negara," ujar Budi Karya.

Terlepas dari pencapaian yang disampaikan Budi Karya, Wakil Rektor Bidang Riset Dan Inovasi ITB, I Gede Wenten, mengingatkan bahwa masa depan sektor transportasi udara mesti berkonsep keberlanjutan. Karena itu, menurutnya, penting untuk memikirkan pemanfaatan teknologi dan inovasi. "Untuk menciptakan transportasi udara yang lebih efisien dan tetap mengutamakan keeselamatan penumpang," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim sudah banyak target program kementrian yang tercapai. Salah satunya dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pertahanan.

Ia mengklaim, saat ini Kementerian ATR/BPN sudah menyelamatkan potensi kerugian negara dengan nilai mencapai Rp 5,71 triliun.

“Kementerian ATR/BPN terus melakukan pencegahan timbulnya kejahatan pertanahan. Hasilnya, kita berhasil mengungkap dan menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp 5,71 triliun,” ujar AHY dalam keterangan tertulis.

AHY berujar, Kementerian ATR/BPN saat ini telah menggandeng banyak pihak sebagai upaya pencegahan kejahatan pertanahan. Adapun kolaborasi tersebut dilakukan melalui 4 pilar, yaitu dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dan Badan Peradilan.

“Dalam hal pencegahan timbulnya kejahatan pertanahan yang dilakukan mafia tanah, Kementerian ATR/BPN terus melakukan sinergi dan kolaborasi melalui 4 (empat) pilar, yaitu dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dan Badan Peradilan,” ucap AHY.

Selanjutnya, AHY mengklaim berkat sinergi tersebut, pihaknya sudah mampu mengungkap potensi kejahatan tanah di berbagai daerah. Dalam tahun 2024 saja, Kementerian ATR/BPN telah mengungkap kasus yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan Jawa Tengah.

"Selain potensi kerugian negara yang berhasil kita selamatkan, hal ini juga merupakan bukti keseriusan Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat,” kata Menteri AHY.

TEMPO.CO, Jakarta - Proyek strategis nasional (PSN) berupa food estate tengah digencarkan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Keduanya bahkan memiliki proyek food estatebaru di Kabupaten Merauke, Papua Selatan seluas 2,29 juta hektare atau 70 kali luas Jakarta. Untuk melancarkan rencananya, muncul sosok pengusaha sawit yang diduga terlibat dalam megaproyek pemerintah tersebut.

Program yang terdiri dari megaproyek cetak sawah pertanian dan perkebunan gula serta pabrik bioetanol itu terbagi dalam lima kluster alokasi wilayah lahan. Berdasarkan dokumen paparan Sucofindo bertajuk “Studi Kelayakan: Kawasan Sentra Produksi Pangan di Kabupaten Merauke,” lima kluster itu terbagi dalam kluster 1 seluas 372 ribu hektare, kluster 2 283 ribu hektare, kluster 3 634 ribu hektare, kluster 4 353 ribu hektare, dan kluster 5 seluas 654 ribu hektare.

Berdasarkan laporan Koran Tempo berjudul “Berbagi Konsesi Tebu di Lumbung Pangan Merauke,” klaim yang diberikan pemerintah untuk membangun food estate ini adalah guna mewujudkan swasembada beras pada 2027 serta memenuhi kebutuhan gula dan pabrik bioetanol setahun kemudian.

Bahkan untuk mewujudkan ambisinya ini, Jokowi menunjuk Lewat Bahlil Lahadalia, ketika itu Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebagai Ketua Satuan Tugas untuk mengawal pembangunan kebun tebu dan pabrik bioetanol seluas 1,11 juta hektare di Merauke.

Melalui surat tugas yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Bahlil dan pemerintah pun menggandeng sejumlah perusahaan untuk melaksanakan program ini.

Salah satu pengusaha yang terlibat dalam proyek perkebunan tebu dan pabrik bioetanol itu adalah pendiri korporasi sawit First Resources, Martias Fangiono dan anaknya Wirastuty Fangiono.

Berdasarkan laporan Koran Tempo, “Kongsi Sepuluh Raja Gula di Food Estate Merauke,” kedua pengusaha itu pernah mendampingi Presiden Jokowi untuk menghadiri agenda tanam tebu perdana di dalam konsesi PT Global Papua Abadi di Kampung Sermayam Indah, Distrik Tanah Miring pada 23 Juli 2024.

Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Franky Samperante menduga First Resources tak hanya mendapatkan konsesi lahan tebu dan pabrik bioetanol melalui PT Global Papua Abadi, tapi juga empat perusahaan lain. Empat perusahaan itu adalah PT Andalan Manis Nusantara, PT Semesta Gula Nusantara, PT Borneo Citra Persada, dan PT Dutamas Resources International.

Kelima perusahaan yang diduga terafiliasi dengan First Resources itu juga diduga bekerja sama dengan korporasi raksasa lain untuk membangun konsorsium kebun tebu di Merauke. Lantas, siapa Martias Fangono?

Sosok Martias Fangiono

Dalam lampiran bukti dokumen Greenpeace, First Resources merupakan anak perusahaan (spin-off) dari PT Surya Dumai Industri Tbk. Ini adalah perusahaan yang didirikan oleh pengusaha bernama Martias Fangiono yang merupakan ayah dari Ciliandra Fangiono, bos First Resources.

Pada 2007, Martias terjerat kasus rasuah terkait pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Pengadilan menjatuhkan hukuman satu setengah tahun penjara dan denda Rp 346 miliar. Saat itu Surya Dumai Industri dinyatakan bangkrut dan delisting dari Bursa Efek Indonesia.

Pada tahun yang sama, First Resources mulai menawarkan saham perdana ke publik atau IPO dengan Ciliandra Fangiono sebagai CEO-nya. Lulusan Cambridge University, Inggris itu mencatatkan saham First Resources di bursa efek Singapura.

First Resources juga diduga memiliki sejumlah perusahaan bayangan untuk mengelola sawit di Indonesia. Di antaranya adalah PT Ciliandry Anky Abadi (CAA), PT Fangiono Agro Plantation atau yang berubah nama menjadi FAP Agri, dan berbagai anak perusahaan lainnya. Hal ini diketahui dari PT CAA dan FAP Agri yang memiliki alamat kantor yang sama dengan First Resources di Indonesia selama bertahun-tahun.

Adapun mengenai First Resources yang diduga memiliki hubungan dengan sejumlah perusahaan lain di megaproyek perkebunan tebu di Merauke, membantah tuduhan itu. Melalui balasan surat elektronik permohonan wawancara Tempo kepada Corporate Communication First Resources, perusahaan memastikan tidak terhubung dengan korporasi-korporasi yang sedang membangun perkebunan tebu di Merauke.

“Kami ingin mengklarifikasi bahwa nama-nama PT yang disebutkan dalam e-mail Anda tidak memiliki hubungan dengan First Resources,” tulis mereka pada 20 September 2024. First Resources juga menjelaskan bahwa aktivitas utama perusahaan mereka bergerak di sektor kelapa sawit. Wilayah kerjanya meliputi Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat

Avit Hidayat, Moh Khory Alfarizi, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Head of Investment & Insurance Product, Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia, Djoko Sulistyo mengapresiasi pertumbuhan investor pasar modal yang telah melampaui 13 juta orang. Namun, banyak di antaranya yang datang dari generasi Z dan butuh edukasi lebih.

“Hampir 14 juta, bahkan sebagian merupakan gen Z atau anak-anak mudalah,” kata Djoko dalam perilisan Rekening Dana Nasabah (RDN) Bank DBS di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 24 September 2024.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per Juni 2024, jumlah investor di pasar modal telah mencapai 13 juta investor dengan rata-rata transaksi harian sebesar Rp12,3 triliun. Bagi Djoko, banyaknya anak muda yang terjun ke dunia investasi pasar modal merupakan keniscayaan.

“Ada salah satu survei yang menunjukkan sekitar 72 persen dari generasi Z itu sudah melakukan kegiatan finansial lewat bank digital,” terang Djoko.

Di sisi lain, Djoko menuturkan, para investor pemula ini perlu edukasi lebih dalam mengenai dunia saham. Para investor awam, menurutnya, perlu tahu faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan saham.

“Paling mudah tentu berangkat dari kejadian terbaru, pemotongan suku bunga bank BI. Itu salah satu faktor pendukung pasar modal,” terangnya.

Selanjutnya, Djoko menekankan bahwa investor awam perlu memahami kondisi ekonomi makro Indonesia secara umum. Menurutnya, investor juga perlu memahami berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perekonomian.

Selain faktor eksternal, Djoko menerangkan pengetahuan mengenai aspek fundamental perusahaan juga perlu dipelajari. Pemahaman mengenai kondisi keuangan perusahaan dan proyeksi bisnisnya, menurutnya dia, jadi hal yang tak kalah penting.

“Pasti semua orang atau investor kalau investasi akan mencari perusahaan yang bagus,” tutur Djoko.

TEMPO.CO, Jakarta - Head of Investment & Insurance Product, Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia, Djoko Sulistyo mengapresiasi pertumbuhan investor pasar modal yang telah melampaui 13 juta orang. Namun, banyak di antaranya yang datang dari generasi Z dan butuh edukasi lebih.

“Hampir 14 juta, bahkan sebagian merupakan gen Z atau anak-anak mudalah,” kata Djoko dalam perilisan Rekening Dana Nasabah (RDN) Bank DBS di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 24 September 2024.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per Juni 2024, jumlah investor di pasar modal telah mencapai 13 juta investor dengan rata-rata transaksi harian sebesar Rp12,3 triliun. Bagi Djoko, banyaknya anak muda yang terjun ke dunia investasi pasar modal merupakan keniscayaan.

“Ada salah satu survei yang menunjukkan sekitar 72 persen dari generasi Z itu sudah melakukan kegiatan finansial lewat bank digital,” terang Djoko.

Di sisi lain, Djoko menuturkan, para investor pemula ini perlu edukasi lebih dalam mengenai dunia saham. Para investor awam, menurutnya, perlu tahu faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan saham.

“Paling mudah tentu berangkat dari kejadian terbaru, pemotongan suku bunga bank BI. Itu salah satu faktor pendukung pasar modal,” terangnya.

Selanjutnya, Djoko menekankan bahwa investor awam perlu memahami kondisi ekonomi makro Indonesia secara umum. Menurutnya, investor juga perlu memahami berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perekonomian.

Selain faktor eksternal, Djoko menerangkan pengetahuan mengenai aspek fundamental perusahaan juga perlu dipelajari. Pemahaman mengenai kondisi keuangan perusahaan dan proyeksi bisnisnya, menurutnya dia, jadi hal yang tak kalah penting.

“Pasti semua orang atau investor kalau investasi akan mencari perusahaan yang bagus,” tutur Djoko.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Selasa malam, 24 September 2024 dimulai dari pesawat kepresidenan yang dinaiki Presiden Jokowi mendarat di Bandara IKN untuk pertama kalinya, Selasa siang, 24 Maret 2024.

Disusul, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, banyak importir mengakali dokumen importasi untuk memasukkan barang dalam jumlah besar. Praktik ini, menurut Zulhas, biasa dilakukan untuk mengakali jenis maupun volume barang yang mereka impor.

Selanjutnya, pemerintahan Presiden Jokowi telah memulai proyek pembangunan swasembada tebu di Merauke, Papua Selatan seluas 2,29 juta hektare.

Berikutnya, pemerintah berencana mengubah sistem kelas 1, 2, dan 3 pada pelayanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) secara menyeluruh pada 2025.

Terakhir, Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) Indonesia menyoroti pembatalan kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dilakukan oleh pemerintah. Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal FAKTA, menyatakan bahwa keputusan ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Pesawat Presiden Mendarat di Bandara IKN, Jokowi....

<!--more-->

1. Pesawat Presiden Mendarat di Bandara IKN, Jokowi: Mulus Banget sih Turunnya

Pesawat kepresidenan yang dinaiki Presiden Jokowi mendarat di Bandara IKN untuk pertama kalinya, Selasa siang, 24 Maret 2024.

"Ya alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara. Ya mulus banget sih turunnya," kata Jokowi kepada media di Bandara Nusantara, IKN.

Jokowi menumpang Pesawat Kepresidenan RJ-85 saat mendarat di Bandara Nusantara, IKN. Ini adalah pesawat kepresidenan yang sudah dipakai sejak Presiden Soeharto.

Menurut laman Indonesia.go.id, pesawat buatan Inggris itu dibeli pada 1993. Dengan empat engine jet pada kedua sayapnya, pesawat itu mampu take-off di landasan pacu berukuran pendek sekitar 1.500 meter.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Zulhas Sebut Banyak Importir Mengakali Dokumen Importasi: Tulis Seribu, Masuk 100 Ribu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, banyak importir mengakali dokumen importasi untuk memasukkan barang dalam jumlah besar. Praktik ini, menurut Zulhas, biasa dilakukan untuk mengakali jenis maupun volume barang yang mereka impor.

“Misalnya (dokumen) impornya A, isinya B. (Dokumen) impornya jumlahnya A, isinya A plus. Jadi sebetulnya enggak mungkin ilegal, karena dia melalui jalur,” ujar politikus PAN ini saat ditemui Tempo di kantornya di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Zulhas mengatakan, pemalsuan data dokumen impor tak sesuai dengan barang sebenarnya menjadi modus yang paling sering dia temukan. Satgas pengawasan barang impor ilegal berkali-kali menemukan barang-barang impor yang masuk dengan modus ini. Karena tetap melalui prosedur, Zulhas menyebutnya “impor legal tapi ilegal”. “Memang banyak yang perlu dibenahi,” ucapnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Proyek Tebu Merauke di Pemerintahan Jokowi, Hutan Papua Dirusak....

<!--more-->

3. Proyek Tebu Merauke di Pemerintahan Jokowi, Hutan Papua Dirusak

Pemerintahan Presiden Jokowi telah memulai proyek pembangunan swasembada tebu di Merauke, Papua Selatan seluas 2,29 juta hektare. Bahkan, Jokowi telah mencanangkan program tersebut sejak lama, yang direalisasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023

Regulasi itu mengatur pencanangan tambahan lahan tebu seluas 700 ribu hektare di Merauke. Kemudian, Jokowi menunjuk Menteri Investasi, yang saat itu dijabat Bahlil Lahadalia, sebagai ketua satuan tugas untuk mengawal pembangunan kebun tebu dan pabrik bioetanol seluas 1,11 juta hektare di Merauke. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke.

Adapun kabar mengenai megaproyek food estate sawah dan tebu di Merauke ini mulai berhembus sejak Juni 2024 lalu. Ketika itu, produsen alat berat asal Cina bernama Sany Heavy Industry Co Ltd menerbitkan siaran pers tentang pembelian 2.000 unit excavator oleh PT Jhonlin Group—korporasi tambang milik Andi Syamsuddin Arsyad atau dikenal Haji Isam. Alat berat itu dikabarkan bakal dipakai untuk membuka lahan pertanian seluas 1,18 juta hektare.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Segini Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 Terbaru September 2024

Pemerintah berencana mengubah sistem kelas 1, 2, dan 3 pada pelayanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) secara menyeluruh pada 2025.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan penerapan KRIS tersebut kemungkinan tidak menimbulkan kenaikan tarif iuran terhadap peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kelas 3. Sementara kenaikan iuran pada peserta kelas 1 dan kelas 2 berpotensi terjadi.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Pembatalan Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Mengancam Kesehatan Publik....

<!--more-->

5. Pembatalan Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Mengancam Kesehatan Publik

Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) Indonesia menyoroti pembatalan kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dilakukan oleh pemerintah. Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal FAKTA, menyatakan bahwa keputusan ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat.

“Pembatalan ini justru mempermudah akses rokok murah, khususnya bagi anak-anak dan remaja, sehingga berisiko memperburuk angka perokok muda,” ujarnya dalam Press Release yang diterbitkan pada Selasa, 24 September 2024.

Menurutnya, terjangkaunya harga rokok dapat meningkatkan jumlah perokok di Indonesia, utamanya anak-anak. Ia juga menyebut bahwa beberapa negara lain berhasil menekan konsumsi rokok dengan konsisten menaikkan cukai. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang justru memilih jalan yang dapat membahayakan masa depan generasi muda dengan tidak menaikkan cukai rokok.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pendaftaran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat dilakukan secara daring.

Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasiMobile JKNdan Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (Pandawa) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Syarat Daftar BPJS Kesehatan Mandiri

Melansir laman resmi BPJS Kesehatan, berikut ketentuan dokumen yang perlu disiapkan untuk mendaftar program JKN-KIS bagi peserta kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau pekerja mandiri dan bukan pekerja (BP) selain penyelenggara negara:

-Kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) atau kartu keluarga (KK).

-Buku tabungan yang melayani autodebit meliputi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

-Calon peserta BPJS Kesehatan dapat menggunakan rekening tabungan kepala keluarga atau anggota keluarga dalam satu KK atau penanggung lainnya.

-Paspor dan surat izin kerja yang diterbitkan oleh instansi berwenang bagi warga negara asing (WNA).

-Membayar iuran kelas 1, 2, atau 3 pertama kali paling cepat 14 hari dan paling lambat 30 hari setelah pendaftaran.

Cara Daftar BPJS Kesehatan Mandiri via Aplikasi Mobile JKN

Adapun langkah-langkah untuk mendaftar kepesertaan program JKN-KIS di aplikasi Mobile JKN sebagai berikut:

1. Pasang aplikasi Mobile JKN di Google Play Store untuk ponsel Android dan App Store untuk ponsel iOS iPhone.
2. Klik opsi Masuk/Daftar, lalu pilih Daftar.
3. Masukkan nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, dan tanggal lahir.
4. Isi kode captcha, lalu ketuk tombol validasi data.
5. Selanjutnya, aplikasi akan menampilkan pemberitahuan “Selamat Datang”.
6. Isi nomor ponsel dan alamat surel (email).
7. Buat kata sandi.
8. Pastikan nomor ponsel yang didaftarkan aktif dan mempunyai pulsa untuk menerima kode OTP.
9. Tekan tombol Registrasi.
10. Masuk akun (login) menggunakan nomor ponsel atau alamatemaildan kata sandi yang telah didaftarkan.
11. Pada halaman beranda, ketuk menu Penambahan Peserta.
12. Pahami syarat dan ketentuan yang berlaku, lalu klik kolom setuju.
13. Isi nomor KK dan captcha yang muncul pada layar, lalu tekan tombol Proses.
14. Tekan Selanjutnya.
15. Ketuk ikon dengan simbol plus untuk menambahkan anggota keluarga.
16. Isi formulir pendaftaran BPJS Kesehatan.
17. Pilih lokasi fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama atau FKTP dan kelas rawat inap 1, 2, atau 3.
18. Tekan tombol Simpan.
19. Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan keemail.
20. Kemudian, nomor virtual akan didapatkan dan lakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Cara Daftar BPJS Kesehatan Mandiri via Pandawa

Sementara itu, tata cara pendaftaran kepesertaan program JKN-KIS melalui saluran PandawaBPJS Kesehatansebagai berikut:

1. Kirim pesan singkat ke nomor WhatsApp Pandawa 0811-8165-165.
2. Tunggu respons, lalu pilih menu Administrasi.
3. Klik tautan yang dikirimkan untuk mengarahkan calon peserta ke formulir pendaftaran daring. Sebagai informasi, tautan tersebut hanya berlaku 180 menit sejak dikirimkan.
4. Tekan opsi Pendaftaran Baru.
5. Ketuk subkategori PBPU/mandiri.
6. Lengkapi data penanggung atau pemilik rekening bank pembayar iuran.
7. Pilih lokasi FKTP.
8. Pilih pelayanan kesehatan rawat inap kelas 1, 2, atau 3 BPJS Kesehatan.
9. Unggah foto atau hasil pindai (scan) e-KTP dan buku tabungan.
10. Periksa kembali data isian.
11. Jika sudah yakin, maka tekan tombol Selanjutnya.
12. Tunggu proses validasi dan verifikasi data oleh pihak BPJS Kesehatan pada hari kerja Senin-Jumat pukul 08.00-15.00 waktu setempat.
13. Setelah pendaftaran program JKN-KIS berhasil, peserta akan memperoleh nomor virtual yang digunakan untuk tujuan pembayaran iuran bulanan.
14. Lakukan pembayaran iuran pertama sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana mengubah sistem kelas 1, 2, dan 3 pada pelayanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) secara menyeluruh pada 2025.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Direktur Utama (Dirut)BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan penerapan KRIS tersebut kemungkinan tidak menimbulkan kenaikan tarif iuran terhadap peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kelas 3. Sementara kenaikan iuran pada peserta kelas 1 dan kelas 2 berpotensi terjadi.

“Kalau kelas 3 enggak akan naik. Kelas 3 itu kan, mohon maaf, umumnya PBI (penerima bantuan iuran). Kenapa dia PBI? Tidak mampu,” kata Ali usai menghadiri kegiatan penyerahan penghargaan UHC (Universal Health Coverage) Awards 2024 di Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024, seperti dikutip dariAntara.

Untuk diketahui, ketentuan besaran iuran peserta BPJS Kesehatan kini masih mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Adapun iuran bagi PBIJKNdibayarkan oleh pemerintah sepenuhnya.

Iuran bagi peserta dengan manfaat pelayanan kelas 3 dikenakan tarif sebesar Rp42.000 per bulan. Namun, peserta hanya diwajibkan membayar iuran sebesar Rp35.000 per bulan karena pemerintah memberikan bantuan atau subsidi iuran sebesar Rp7.000 per bulan.

Kemudian, peserta BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan kesehatan di ruang perawatan kelas 2 diharuskan membayar iuran bulanan sebesar Rp100.000. Sementara untuk kelas 1 sebesar Rp150.000 per bulan.

Iuran bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) dengan status pegawai negeri sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-PNS sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar peserta.

Kemudian, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah setiap bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1 persen diambil dari gaji atau upah peserta.

Selanjutnya, untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya; serta ayah, ibu, dan mertua, iuran BPJS Kesehatan yang dibebankan sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan yang dibayarkan oleh pekerja.

Berikutnya, iuran BPJS Kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda/duda, atau anak yatim piatu dari veteran/perintis kemerdekaan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan yang dibayarkan oleh pemerintah.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan maksimal tanggal 10 setiap bulan. Apabila terlambat membayar, maka tidak akan dikenakan denda.

Denda akan dikenakan saat dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap. Adapun besaran denda sebesar 5 persen dari biaya diagnosis awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak.

Ketentuan pengenaan denda iuran BPJS Kesehatan meliputi jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan, besaran denda paling tinggi Rp30 juta, dan denda bagi peserta PPU ditanggung oleh pemberi kerja.

INFO BISNIS - Setiap tahun, rata-rata jumlah kendaraan di Indonesia tumbuh sekitar empat persen, panjang jalan non-tol dan jalan tol tumbuh enam persen, serta jumlah penduduk naik rata-rata 1,1 persen. Hal itu disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara IFG dengan Komisi VI DPR RI, pada Selasa, 17 September 2024 lalu.

Rivan menyampaikan bahwa kondisi tersebut menunjukkan peningkatan probabilitas atas potensi kecelakaan lalu lintas. Untuk mengatasi hal ini, Jasa Raharja terus melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya dengan membangun sistem terintegrasi bersama seluruh mitra kerja terkait, seperti Kepolisian, Dukcapil, hingga rumah sakit.

"Saat ini, rata-rata kecepatan penyerahan santunan meninggal dunia secara nasional dapat direalisasikan dalam waktu 1 hari 7 jam. Sedangkan untuk penyelesaian berkas santunan dicapai dalam waktu 9 menit 13 detik," ujar Rivan.

Selain kecepatan penyerahan santunan, Jasa Raharja juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dengan membuat standarisasi perawatan di 582 rumah sakit atau seratus persen RS di bawah naungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). "Kami juga telah meluncurkan buku Diagnosis Cedera, Formularium, dan Kompendium Medis Nasional Jasa Raharja (DC-FKMN-JR) yang akan menjadi panduan teknis tentang biaya perawatan untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menangani korban kecelakaan," kata Rivan.

Rivan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi VI atas arahan dan masukan anggota Komisi VI DPR RI yang telah diimplementasikan menjadi inisiatif strategis yang berdampak pada kecepatan layanan korban laka.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko, menyampaikan bahwa IFG sebagai holding asuransi dan penjaminan, mendapatkan penugasan untuk menjadi bagian penting dalam penyelesaian asuransi milik pemerintah.

"Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah menyelamatkan industri asuransi, khususnya jika penyelesaiannya memerlukan solusi yang komprehensif lintas kementerian/lembaga, tentunya juga memerlukan dukungan dari Komisi VI untuk mendorong inisiatif-inisiatif yang dilakukan guna menyelesaikan permasalahan yang ada," katanya.

Hexana menambahkan bahwa IFG memiliki perspektif masa lalu untuk menyehatkan industri asuransi, perspektif hari ini untuk membangun praktik terbaik, dan perspektif masa depan untuk membangun industri asuransi dan penjaminan yang dapat berkontribusi secara baik kepada ekonomi Indonesia. "Dan tentu saja juga bagaimana membangun paradigma yang benar di masyarakat sehingga asuransi benar-benar menjadi suatu kebutuhan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, menyampaikan bahwa RDP tersebut dilaksanakan untuk mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi korporasi. "Holding IFG ini terbentuk juga merupakan salah satu *legacy* dari Komisi VI dan dalam lima tahun ini sudah mengalami berbagai perbaikan yang kami dukung secara politik," ujarnya.

Lebih lanjut, Aria mengatakan bahwa selain kisah sukses, proses implementasi operasional IFG juga menghadapi berbagai tantangan. "Oleh karena itu, transformasi berkelanjutan perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan daya saing, dalam rangka meningkatkan kinerja sekaligus kontribusi IFG," kata dia.

Rapat Dengar Pendapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Direktur dari IFG, Jasa Raharja, dan anak usaha lainnya, serta Direksi PT Jasaraharja Putera, sebagai anak usaha Jasa Raharja.(*)

INFO BISNIS - Menyambut HUT ke-26 pada 2 Oktober 2024, Bank Mandiri kembali meraih prestasi cemerlang di panggung internasional. Bank berlogo pita emas ini berhasil masuk dalam daftar World’s Most Trustworthy Companies 2024 yang dirilis oleh majalah Newsweek.

Dalam edisi 20 September 2024, majalah mingguan asal Amerika yang didirikan pada 1933 tersebut, Bank Mandiri menempati peringkat ke-16 dalam kategori perbankan global. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, pengakuan ini menegaskan reputasi Bank Mandiri sebagai institusi keuangan yang konsisten menjaga integritas, kepercayaan, kualitas serta inovasi yang Adaptif dan Solutif kepada seluruh stakeholder.

Adapun, penyusunan daftar ini ini dilakukan oleh Newsweek bekerja sama dengan Statista, dan didasarkan pada sejumlah indikator utama seperti tingkat kepercayaan pelanggan, kesejahteraan karyawan, serta kredibilitas perusahaan di mata stakeholder. Dalam proses penilaian ini, lebih dari 1.000 perusahaan dari 20 negara dan 23 sektor industri dinilai melalui survei yang melibatkan 70.000 responden serta ratusan ribu evaluator dari para pemangku kepentingan.

“Kami sangat bersyukur atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Bank Mandiri, baik oleh nasabah, karyawan, maupun investor. Pengakuan ini mencerminkan upaya kami dalam menjaga integritas dan memastikan layanan yang Adaptif dan Solutif di seluruh aspek operasional kami,” ujar Darmawan, Selasa, 24 September 2024.

Hingga paruh pertama 2024 Bank Mandiri berhasil mencatat total aset menembus Rp2.258 triliun secara konsolidasi, naik 15 persen secara year on year (YoY). Pencapaian tersebut praktis mengukuhkan posisi Bank Mandiri sebagai bank dengan aset terbesar di Indonesia secara konsolidasi.

Perolehan aset tersebut ikut didorong oleh penyaluran kredit konsolidasi mencapai Rp1.532 triliun di kuartal II 2024, tumbuh 20,5 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini melampaui rata-rata industri perbankan yang tumbuh sebesar 12,36 persen YoY per Juni 2024.

Realisasi kredit tersebut turut diikuti oleh pencapaian laba bersih Bank Mandiri secara konsolidasi yang tumbuh 5,23 persen YoY menjadi Rp26,6 triliun pada akhir Kuartal II 2024. Darmawan menegaskan, dengan masuknya Bank Mandiri dalam daftar “World’s Most Trustworthy Companies 2024”, memperkuat posisinya di pasar global khususnya Asia, serta terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

“Kami akan terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan dari seluruh stakeholder melalui manajemen yang baik, inovasi berkelanjutan, serta layanan yang unggul,” kata Darmawan.(*)

Jasa Raharja terus melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya dengan membangun sistem terintegrasi bersama seluruh mitra kerja terkait, seperti Kepolisian, Dukcapil, hingga rumah sakit.

TEMPO.CO, Batam - Ombdusman RI perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menemukan dugaan penyelewengan penjualan gas LPG 3 kg oleh agen dan pangkalan di Kota Batam, sehingga terjadi kelangkaan.

Melalui Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri melakukan pemantauan ke beberapa agen dan pangkalan di Kota Batam pada Selasa, 17 September 2024. Ombudsman RI menurunkan dua tim petugas untuk melakukan pemantauan di wilayah Batam Kota dan Bengkong. Masing-masing melakukan pemantauan terhadap lima sampel pangkalan yang berada di daerah tersebut.

“Jadi kami telah lakukan pemantauan di sosial media, daerah mana yang paling banyak dikeluhkan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 kg ini. Ternyata di Batam Kota dan Bengkong,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 September 2024.

Lagat menjelaskan dari temuan Ombudsman, ada toko-toko klontong menjual gas melon di kisaran harga Rp 25 ribu sampai Rp 55 ribu, sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga normal Rp 21 ribu.

Kemudian, ada keterlambatan serta pengurangan pengiriman tabung LPG 3 kg ke pangkalan. “Di daerah Bengkong, kami memang temukan adanya keterlambatan dan pengurangan pengiriman LPG 3 kg ke pangkalan dari salah satu agen,” ungkap Lagat.

Selain itu, ia juga membeberkan terdapat pangkalan yang tidak melakukan pencatatan penjualan (log book), tidak memiliki timbangan dan tidak melakukan penimbangan saat barang dikirim oleh agen. Bahkan tidak memiliki plang tanda pangkalan. Padahal pangkalan tersebut merupakan pangkalan resmi.

“Kami juga temukan adanya penambahan biaya jasa antar sekitar Rp 1.000 hingga Rp 5.000 per tabung, tabung (8 kg) isinya cuma 7 kg sampai 7,5 kg. Kami juga temukan jarak antar pangkalan yang sangat berdekatan,” jelas Lagat. Temuan lain kata Lagat, adanya pangkalan di SPBU yang menjual LPG 3 kg melebihi HET sebesar Rp 35 ribu tanpa harus menggunakan KTP.

Selanjutnya: Usai pemantauan dilakukan, pada Jumat, 20 September 2024, Ombudsman....

<!--more-->

Usai pemantauan dilakukan, pada Jumat, 20 September 2024, Ombudsman RI Perwakilan Kepri langsung meminta keterangan kepada Pertamina Patra Niaga Wilayah Kepri di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Sales Area Manager Bagus Handoko beserta jajaran.

Kepmada Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Pertamina Patra Niaga menyampaikan ketersediaan LPG 3 kg sudah berangsur normal. Pertamina bekerja sama dengan Disperindag Kota Batam pada Selasa, 17 September dan Rabu, 18 Septeber 2024 telah melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk memulihkan kelangkaan. Juga menyampaikan mosi ke agen dan pangkalan bahwa jika tidak perform maka Pertamina dan Disperindag dapat ambil alih menyalurkan LPG 3 Kg langsung ke masyarakat.

“Sejalan dengan temuan Ombudsman, Pertamina sampaikan juga ada dugaan mismanagement pendistribusian yang menimbulkan efek domino kelangkaan di pangkalan sehingga menimbulkan kelangkaan di masyarakat,” jelas Lagat.

Ditambah lagi, pemberitaan di media massa terkait adanya kelangkaan sehingga menimbulkan panic buying di masyarakat. Untuk itu, Pertamina Patra Niaga menjelaskan kepada Ombudsman Kepri bahwa perusahaan melakukan berbagai macam upaya mengendalikan kelangkaan tersebut. Selain dengan melakukan operasi pasar, extra dropping ke pangkalan sebanyak 62 ribu tabung dan pengawasan tambahan dengan mengambil sampel acak setiap harinya.

Menjawab soal temuan adanya penambahan biaya jasa antar oleh pangkalan. Pertamina Patra Niaga mengungkap akan berkoordinasi dengan pangkalan untuk menegaskan bahwa LPG 3 kg dijual sesuai HET. Namun biaya tambahan tersebut ialah biaya jasa yang tidak dikenakan kepada masyarakat bila melakukan pembelian langsung ke pangkalan.

Lalu terkait ketidaktersediaan timbangan dan penjualan tanpa pencatatan, Pertamina Patra Niaga menyampaikan akan turun ke lapangan melakukan pengawasan langsung. Begitu pula terkait isi tabung LPG 3 kg yang kurang dari 8 kg.

Setelah melakukan pertemuan Ombudsman RI Perwakilan Kepri juga menyurati Pertamina Patra Niaga Wilayah Kepri secara resmi. Dalam surat disampaikan temuan selama pemantauan di lapangan serta saran tindakan korektif yang dapat dilakukan Pertamina.