Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng bekerja sama dengan Dinas Pemderdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadukcapil) Jawa Tengah menggelar evaluasi dan tes operasional implementasi transaksi nontunai bagi pemerintah desa di Jateng.

Acara tersebut digelar di Surakarta, dihadiri oleh Tim Tes Operasional dari Direktorat Fasilitasi Perencanaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Fasilitasi Perencanaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Luthfi, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dispermadesdukcapil, dan Bank Jateng atas dukungan terhadap program pemerintah dalam implementasi transaksi nontunai melalui SISKEUDES-Link.

Sementara itu, Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Tri Harso Widirahmanto menjelaskan bahwa aplikasi SISKEUDES-Link merupakan sistem verifikasi pencairan belanja yang menghubungkan Siskeudes Online dengan CMS Bank Jateng menggunakan kode pembayaran atau ID billing.

"Dengan adanya implementasi transaksi non tunai melalui SISKEUDES-Link ini, maka akan memastikan pajak setiap transaksi belanja akan terbayarkan secara langsung," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (5/7/2024).

Selain memberikan kemudahan dan mendukung kepatuhan pembayaran pajak, aplikasi SISKEUDES-Link yang terintegrasi dengan CMS Bank Jateng juga memungkinkan penatausahaan keuangan dilakukan secara real time. Hal tersebut membantu meningkatkan keamanan transaksi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Bendahara desa kini dapat melakukan transaksi belanja langsung dari kantor desa tanpa harus ke bank, sehingga menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi kerja.

"SISKEUDES-Link berbasis CMS Bank Jateng memberikan kemudahan bagi bendahara desa dalam pengelolaan keuangan desa," tambah Tri Harso.

Plt. Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro menambahkan bahwa SISKEUDES-Link berbasis CMS Bank Jateng juga berperan dalam memberikan literasi perbankan kepada masyarakat hingga pelosok desa.

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan desa di Jateng.

"Program ini mendukung Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan bertujuan memicu Perluasan Akses Keuangan Daerah (PAKD)," ujar Irianto.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melepas atlet Jabar untuk melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan.

Pelepasan bertajuk Pelepasan Pemusatan Latihan di Korea Selatan untuk Jabar Hattrick di PON XXI Sumatra Utara-Aceh 2024 tersebut berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (5/7/2024).

Bey berharap atlet Jabar yang berlatih di Korea Selatan dapat mengasah kapasitas dan kapabilitas. Dengan begitu, target Jabar Hattrick pada PON 2024 bisa terwujud.

"Hari ini melepas cabang olahraga Judo, Taekwondo, Gulat, Anggar, Panjat Tebing dan Panahan. (Sementara) Tinju sudah ada yang berangkat duluan. Jadi ini upaya ikhtiar kita Pemprov Jabar agar kita bisa mengejar target Jabar Hattrick menjadi juara PON," ucapnya.

Jabar sendiri telah menjuarai ajang PON dua kali berturut-turut pada 2016 dan 2021 sehingga untuk mencetak hattrick sebagai juara umum dalam kesempatan PON 2024 menjadi harapan warga Jabar.

Pemusatan latihan di Korea Selatan berlangsung selama 45 hari. Selain bertujuan untuk mencapai target Jabar Hattrick PON, Bey menilai pemusatan latihan di Korea Selatan dapat menjadi momentum untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di tingkat Asia Tenggara bahkan Asia.

"Kami ingin PON. Tapi lebih dari itu, tingkatannya lebih tinggi lagi ke kejuaraan Asia Tenggara dan Asia. Jadi kita jangan hanya mengejar target nasional, tapi lebih ke atas lagi," tuturnya.

Kepada atlet yang berangkat ke Korea Selatan untuk melaksanakan pemusatan latihan, Bey berpesan agar mereka dapat bersungguh-sungguh ketika berlatih sehingga hasilnya dapat maksimal.

"Saya dengar di Korea Selatan itu berlatihnya keras karena mereka disiplin keras. Jangan jauh-jauh, ke pelatih Timnas bola aja pak Shin Tae-yong sangat disiplin, sangat keras mulai dari makanan juga diperhatikan betul kualitas makanan, jadi ya kita harus bisa meniru," kata Bey.

"Saya berharap para pelatih yang ikut juga membuat program yang sama. Walaupun saya yakin dari segi anggaran akan meningkat karena protein kalori dan juga dihitung betul, tapi kan masa depan atlet-atlet kita ini supaya bisa berbicara di level lebih tinggi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Jabar M Budiana melaporkan bahwa program pemusatan latihan yang dilaksanakan di Korea Selatan merupakan implementasi kerja sama Government to Government (G to G) yang sudah berjalan.

"Kalau dengan Korea Selatan kebetulan programnya kita sama-sama tahu ini adalah G to G antara Pemprov Jabar dan Gyeongsangbuk, dengan yang lain tidak ada G to G. Sehingga wajar ada atensi lebih dari Pak Gubernur," ucap Budiana.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha menilai, aturan kebijakan dan pengaturan impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tidak efektif mengurangi impor produk lantaran tidak menyentuh akar masalahnya.

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, mengatakan, alih-alih memperketat impor resmi, pemerintah seharusnya menindak tegas dan memberantas impor ilegal dan impor borongan.

“Akar masalahnya adalah impor ilegal dan impor borongan,” kata Budihardjo dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Dia menyebut, regulasi ini telah memicu kehawatiran di sektor ritel brand global yang masuk secara resmi ke Indonesia sehingga membuat stok barang di toko mnejadi kosong, menghambat pembukaan toko, dan efek paling buruk adalah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, Budihardjo mengatakan bahwa kebijakan ini telah menyulitkan importir untuk memasok barang dan mengakibatkan Indonesia dibanjiri produk impor ilegal sehingga mengancam industri dalam negeri.

“Apabila sektor ini terganggu, dampaknya akan sangat luas, mengingat perannya yang krusial dalam konsumsi dan pembelian barang produksi dalam negeri,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan adanya dukungan dan reulasi yang tepat dari pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Misalnya, memberikan dukungan kepada brand global yang bukan saingan brand lokal dan UMKM. Menurutnya, kehadiran brand global dapat menarik traffic wisata belanja ke Indonesia dan mencegah masyarakat berbelanja di luar negeri sehingga mengamankan devisa negara.

Hal ini sekaligus dapat mendukung salah satu program Hippindo yaitu agar Indonesia menjadi wisata belanja bagi wisatawan mancanegara dan nusantara.

“Asosiasi juga siap memberikan rekomendasi ke pihak pemerintah terkait kebijakan khusus brand-brand global yang memiliki toko-toko resmi, menyerap tenaga kerja,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - PT Bank Nagari mencatatkan kinerja yang baik melihat kondisi hingga Juni 2024 meski bencana alam silih berganti melanda sejumlah daerah di Provinsi Sumatra Barat.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan melihat dari total aset, dana pihak ketiga (DPK), kredit/pembiayaan, dan laba bersih, kinerjanya memperlihatkan peningkatan.

"Tahun 2024 ini memang ada sejumlah daerah di Sumbar yang dilanda bencana alam. Kondisi ini memang turut dirasakan dampaknya bagi Bank Nagari, seperti penurunan tabungan di beberapa kantor cabang yang terdampak bencana langsung," katanya dalam pertemuan dengan awak media di Padang, Jumat (5/7/2024).

Adapun Kantor Cabang yang berbeda di wilayah terdampak bencana alam secara langsung, yakni di Kantor Cabang Syariah Batusangkar dan Kantor Cabang Painan, Payakumbuh, Lubuk Alung, dan Sicincin.

Gusti Candra merinci untuk kinerja total aset hingga Juni 2024 mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penyaluran kredit/pembiayaan dan penghimpunan DPK, dimana total aset Juni 2024 mencapai Rp32,37 triliun, tumbuh Rp435,57 miliar atau 1,44% dari Desember 2023, jika dibandingkan dengan Juni 2023, total aset tumbuh Rp1,07 triliun atau 3,42%.

Untuk DPK dari sisi penghimpun, Bank Nagari mampu mencapai posisi Rp26,64 triliun, tumbuh Rp732,93 miliar atau 2,82% dari Desember 2023, jika dibandingkan dengan Juni 2023, total DPK bertumbuh Rp820,94 miliar atau 3,17%.

Kemudian untuk total kredit/pembiayaan terus mengalami peningkatan sejak awal tahun hingga mencapai Rp24,90 triliun, tumbuh Rp863,61 miliar atau 3,59% dari Desember 2023, jika dibandingkan dengan Juni 2023, total kredit/pembiayaan bertumbuh Rp1,57 triliun atau 6,73%.

Dikatakannya dari kinerja itu, laba bersih yang dicatatkan Bank Nagari dari Januari hingga Juni 2024 tumbuh dengan total laba mencapai Rp224,82 miliar.

"Kinerja hingga Juni 2024 ini sebuah modal yang bagus, sehingga kedepannya kami berharap akan lebih lagi kinerjanya," ucapnya.

Terkait bencana alam, Gusti Candra menyampaikan Bank Nagari telah melakukan sejumlah strategi. Mulai dari menerapkan pemberian KUR kecil dan lebih selektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Selain itu Bank Nagari juga merespon dengan cepat berbagai program. Serta turut memonitoring KUR baik, hingga melakukan rekonsiliasi kepada debitur dan KUR.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pelayaran pelat merah, PT Djakarta Lloyd (Persero) membeberkan kabar terbaru terkait kelanjutan usahanya di tengah upaya restrukturisasi dan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sebagai informasi, Djakarta Lloyd merupakan salah satu dari 14 BUMN yang menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA. Perusahaan saat ini tengah menjalin program restrukturisasi melalui PPA.

Direktur Utama Djakarta Lloyd, Achmad Agung, menuturkan, pihaknya akan segera menghadapi keputusan terakhir terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada pekan depan.

Adapun, gugatan PKPU tersebut diajukan oleh PT Asia Mulia Transpasifik pada akhir 2023 lalu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hal ini teregistrasi dengan nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Agung menuturkan, perusahaan akan menghadapi voting homologasi atas proposal perdamaian berkaitan dengan gugatan PKPU tersebut. Pemungutan suara tersebut rencananya akan dilakukan pada Senin (8/7/2024) pekan depan.

Dia melanjutkan, perusahaan juga telah menyebabkan proposal perdamaian kepada para kreditur terkait gugatan ini. Agung menyebut, sejauh ini respons dari para kreditur terkait proposal ini cenderung positif.

"Kalau kita bisa menang berarti akan homologasi, sehingga ada kesempatan perdamaian dimana memperbaiki pembayaran utang kepada para kreditur," kata Achmad saat ditemui di Jakarta pada Jumat (5/7/2024).

Agung menuturkan, kondisi keuangan perusahaan juga sudah berangsur membaik. Dia menyebut, posisi keuangan perseroan saat ini sudah berbalik positif setelah berada di zona merah dalam rentang 4 hingga 5 tahun ke belakang.

Dia melanjutkan, pihaknya juga telah membeberkan strategi restrukturisasi yang akan dilakukan. Dia menjelaskan, dari sisi keuangan, perusahaan telah menyiapkan relaksasi pembayaran kewajiban.

Dia menyebut, durasi relaksasi pembayaran utang tersebut beragam tergantung besaran utang. Agung mengatakan, relaksasi pembayaran utang yang cukup besar dinegosiasikan paling lama hingga 18 tahun, sementara itu, utang dengan jumlah kecil dapat dilunasi dalam setahun kedepan.

Selanjutnya, dari sisi business process, pihaknya juga akan meningkatkan tata kelola sesuai dengan good corporate governance. Hal tersebut agar Djakarta Lloyd memiliki daya saing yang optimal di sektornya.

"Sehingga kedepannya kami sebagai entitas bisnis bisa bersaing tentunya," kata Agung.

Sementara itu, Kuasa Hukum Djakarta Lloyd, Herlin Susanto dalam keterangan resmi yang dikutip pada Jumat (5/7/2024) menyebut per 2023, perusahaan memiliki total aset sebesar Rp791,8 miliar per tahun 2023. Adapun, total kewajiban perusahaan sebesar Rp750 miliar dari total 162 kreditur yang telah terverifikasi.

Herlin menuturkan, upaya restrukturisasi yang dilakukan Djakarta Lloyd mendapatkan banyak dukungan dari para pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, BUMN, swasta, dan pihak-pihak terkait.

Selain itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberikan kepercayaan kepada Djakarta Lloyd untuk melaksanakan penugasan sebanyak 7 trayek program Tol Laut dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 4 trayek.

Dia melanjutkan, hingga saat ini, Djakarta Lloyd juga mendapatkan kepercayaan dari PLN melalui kontrak jangka panjang sebagai operator pengangkutan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik di Indonesia.

Herlin mengungkapkan, BNI sebagai satu-satunya kreditur separatis, yaitu yang memegang jaminan, memiliki posisi yang sangat penting sehingga diharapkan dapat juga memberikan dukungan agar tercapai kesepakatan perdamaian.

Selain itu, diperlukan dukungan dari Pengurus PKPU terkait biaya PKPU agar sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Djakarta Lloyd, termasuk kewajiban perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban kepada seluruh kreditur.

“Kami berharap seluruh kreditur dapat memberikan dukungan terhadap upaya restrukturisasi Djakarta Lloyd melalui persetujuan proposal perdamaian, sehingga perusahaan bisa fokus untuk melakukan penguatan bisnis agar dapat menjadi perusahaan BUMN tulang punggung angkutan curah kering Nasional serta mampu memberikan kontribusi secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meyakini rencana pemerintah untuk mengenakan bea masuk terhadap sejumlah komoditas impor akan memicu lonjakan impor ilegal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tengah menggodok untuk menaikkan biaya.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menyampaikan hal tersebut terjadi karena biaya untuk berjualan makin

“Dengan bea masuk itu akan membuat impor ilegal makin berjaya. Kalau udah dinaikin 200% pasti masuknya tidak resmi,” kata Budihardjo dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara menilai bahwa rencana tersebut tidak tepat sasaran dan bukan solusi yang tepat untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor.

Menurutnya, pemerintah harus mengindentifikasi masalah yang ada dengan baik sehingga kebijakan yang dikeluarkan efektif untuk mengendalikan produk impor yang masuk ke Indonesia.

“Artinya tepat sasaran pada impor yang harus memang dibatasi atau bahkan dilarang. Tetapi industri retailnya tetap bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dia menyebut, produk impor yang harus dibatasi adalah produk-produk dengan harga murah. Pasalnya, ini membuat produk lokal sulit untuk bersaing.

Selain itu, dia memastikan bahwa produk-produk dengan harga murah itu masuk melalui jalur ilegal. “Kenapa barang-barang impor ini bisa lebih rendah? Karena barang-barang ini masuknya tidak melalui jalur yang benar, nggak bayar pajak, dan sebagainya,” ungkapnya.

Alih-alih berencana untuk mengenakan bea masuk untuk produk impor, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang dapat mengurangi impor ilegal.

Adapun pemerintah berencana menetapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTD) dan bea masuk antidumping (BMAD) untuk beberapa komoditas impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan ini diambil untuk mengendalikan perdagangan domestik terhadap produk impor yang mengancam industri dalam negeri.

Dia menyebut, maraknya produk impor di dalam negeri telah membuat banyak pabrik tutup dalam beberapa tahun terakhir, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Pemerintah saat ini tengah menunggu hasil perhitungan BMTD oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan BMAD oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menetapkan besaran bea masuk ketujuh komoditas tersebut.

“Lagi dihitung [bea masuk],” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (5/7/2024).

Adapun pernyataan itu disampaikan Zulhas sekaligus untuk meluruskan wacana penerapan bea masuk barang impor yang sempat dilontarkannya beberapa waktu lalu. Kala itu, dia menyebut bahwa pemerintah akan mengenakan bea masuk barang impor 100%-200%.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Pandjaitan menyatakan kebutuhan pendanaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan bergizi pada pemerintahan selanjutnya nihil masalah.

“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat.

Menurut dia, berdasarkan kajian ekonomi dari Kemenko Marves, pemerintah masih dapat mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun dengan asumsi defisit anggaran mencapai 2,5 persen.

Anggaran itu, kata dia, dapat dialokasikan untuk program makan siang gratis, pembangunan IKN termasuk menyelesaikan pembangunan tol Sumatra.

“Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatra, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujarnya.

Untuk mendukung anggaran itu, lanjut dia, perlu dilakukan sejumlah upaya di antaranya memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan dan memastikan tidak ada yang menunggak pajak.

Dia mengaku optimistis baik IKN dan program makan siang bergizi dapat terealisasi tuntas meski keputusan berada di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” imbuhnya.

Di sisi lain dalam kesempatan terpisah, Direktur Program Institute for Development and Economics Finance (Indef), Eisha Maghfiruha Rachbini dalam diskusi publik pada Kamis (4/7) mengungkapkan utang pemerintah jatuh tempo perlu diwaspadai khususnya untuk program pemerintah selanjutnya.

Dia menyebutkan berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 April 2024, utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.

Adapun porsi utang jatuh tempo pada 2025 itu yakni dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 88,28 persen dan pinjaman sebesar 11,72 persen. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan utang jatuh tempo pada 2024 mencapai Rp424,29 triliun.

“Ini sebenarnya perlu kewaspadaan di tengah-tengah program pemerintah yang fantastis menjalankan pembiayaan program itu ditambah dengan utang jatuh tempo,” katanya dalam diskusi daring dipantau di Denpasar.

Berdasarkan data APBN Kita per April 2024 yang dirilis edisi Mei oleh Kementerian Keuangan, komposisi utang per 30 April 2024 mencapai Rp8.338 triliun.

Jumlah utang itu sebesar 38,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau berada di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Apabila dirinci, porsi utang itu terdiri dari surat berharga negara sebesar 87,94 persen atau mencapai Rp7,333 triliun dan pinjaman sebesar 12,06 persen atau Rp1.005 triliun.

Adapun, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi mencapai 71,18 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai rencana pemerintah untuk mengenakan bea masuk terhadap sejumlah komoditas akan membuat impor ilegal semakin berjaya.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan wacana tersebut akan membuat importir legal sulit untuk mendatangkan barang ke Indonesia lantaran dikenakan pungutan-pungutan yang cukup besar. Menurutnya hal itu akan semakin menyuburkan pasar impor produk ilegal di Indonesia

“Dengan bea masuk itu akan membuat impor ilegal makin berjaya. Kalau udah dinaikin 200% pasti masuknya tidak resmi,” kata Budihardjo dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara menilai bahwa rencana tersebut tidak tepat sasaran dan bukan solusi yang tepat untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor.

Menurutnya, pemerintah harus mengindentifikasi masalah yang ada dengan baik sehingga kebijakan yang dikeluarkan efektif untuk mengendalikan produk impor yang masuk ke Indonesia.

“Artinya tepat sasaran pada impor yang harus memang dibatasi atau bahkan dilarang. Tetapi industri retailnya tetap bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dia menyebut, produk impor yang harus dibatasi adalah barang-barang dengan harga murah. Pasalnya, ini membuat produk lokal sulit untuk bersaing.

Selain itu, dia memastikan bahwa produk-produk dengan harga murah itu masuk melalui jalur ilegal. “Kenapa barang-barang impor ini bisa lebih rendah? Karena barang-barang ini masuknya tidak melalui jalur yang benar, nggak bayar pajak, dan sebagainya,” ungkapnya.

Alih-alih berencana untuk mengenakan bea masuk untuk produk impor, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang dapat mengurangi impor ilegal.

Sebelumnya, pemerintah berencana menetapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTD) dan bea masuk antidumping (BMAD) untuk beberapa komoditas impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan ini diambil untuk mengendalikan perdagangan domestik terhadap produk impor yang mengancam industri dalam negeri.

Dia menyebut, maraknya produk impor di dalam negeri telah membuat banyak pabrik tutup dalam beberapa tahun terakhir, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Pemerintah saat ini tengah menunggu hasil perhitungan BMTD oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan BMAD oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menetapkan besaran bea masuk ketujuh komoditas tersebut.

“Lagi dihitung [bea masuk],” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (5/7/2024).

Adapun pernyataan itu disampaikan Zulhas sekaligus untuk meluruskan wacana penerapan bea masuk barang impor yang sempat dilontarkannya beberapa waktu lalu. Kala itu, dia menyebut bahwa pemerintah akan mengenakan bea masuk barang impor 100%-200%.

Bisnis.com, BANDUNG — Kabupaten Sumedang akan memapatkan strategi jitu penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan program pembangunan lainnya dalam forum ASEAN di Laos.

Hal tersebut terungkap saat Penjabat (Pj) Sekda Tuti Ruswati, bersama salah satu ahli dari ASEAN Smart City Networking (ASCN) Erikeu beserta jajaran melakukan persipan mengenao hal tersebut sekaligus Kabupaten Sumedang sebagai anggota ASEAN Smart City Networking.

Dalam diskusi yang digelar di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Pemkab Kabupaten Sumedang berencana memaparkan best practice terkait dengan keberhasilan penanganan stunting, kemiskinan, dan berbagai program pembangunan lainnya yang akan di selenggarakan di Laos dalam forum tingkat ASEAN.

“Ini merupakan langkah strategis untuk berbagi pengalaman dan mendukung upaya peningkatan kualitas pembangunan di kawasan ASEAN,” kata Pj Sekda Tuti, Jumat (5/7/2024).

Selain itu, Kabupaten Sumedang juga memiliki rencana untuk mengakselerasi kawasan perkotaan Jatinangor menjadi kawasan Smart City Jatinangor Digital Knowledge.

"Diharapkan kawasan ini dapat menjadi contoh nyata dari konsep Smart City Jatinangor Digital Knowledge yang mampu melahirkan inovasi-inovasi di bidang teknologi dan pengetahuan digital," ungkapnya.

Sementara itu, ahli dari ASCN Erikeu mengatakan, pihaknya akan turut membantu Sumedang dalam menyusun proposal pendanaan kepada anggota-anggota ASCN.

"Ini adalah salah satu contoh, bagaimana Kabupaten Sumedang membuka pintu seluas-luasnya untuk kolaborasi dengan semua stakeholder baik itu dari investor dalam dan luar negeri, private sektor dan akademisi," kata Erikeu.

Ia berharap melalui kerja sama ini, kawasan Jatinangor dapat terwujud sebagai City of Digital Knowledge yang menjadi keunggulan Sumedang dan menjadi prototype yang nantinya akan direplikasi di kota/kabupaten lainnya di Indonesia maupun di tingkat ASEAN.

"Melalui kerja sama yang terjalin, Sumedang dapat menjadi contoh nyata bagi kota/kabupaten lain di Indonesia serta di ASEAN dalam mengimplementasikan konsep Smart City dan pengembangan kawasan berbasis digital," katanya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, masih berjibaku dalam menindaklanjuti permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan minyak ilegal yang marak terjadi di wilayah tersebut.

Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Sandi Fahlepi mengatakan dampak yang ditimbulkan dari penambangan minyak ilegal tidak bisa terus menerus dibiarkan.

Hal itu karena menyangkut dengan dampak lingkungan dan keselamatan dari masyarakat di Bumi Serasan Sekate.

“Apalagi setelah kejadian kemarin terjadi ledakan terbakar dan mencemari Sungai Dawas,” ungkap Fahlepi dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jumat (5/7/2024).

Dia menjelaskan, kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini yaitu terkait revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua yang masih terkendala di Kementerian.

Sementara konsep tata kelola yang telah disiapkan pihaknya meliputi tata kelola keselamatan kerja dan lingkungan hidup, serta tata kelola kontrak jasa dan perjanjian kerjasama.

Lalu, tata kelola penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tata kelola akses permodalan dan kredit lunak bagi masyarakat pemilik sumur minyak.

“Kami sangat yakin rencana tata kelola ini sudah mengakomodir perlindungan masyarakat dan lingkungan di Muba," jelasnya.

Sandi menambahkan, dari data yang ada saat ini jumlah masyarakat Muba yang terlibat aktif dalam penambangan sumur minyak ilegal mencapai 230.000.

"Ini jumlahnya sangat banyak, tentu kami sangat berharap Pemerintah Pusat untuk segera mengakomodir tata kelola ini serta segera ada realisasi konkrit terkait revisi Permen ESDM nomor 1 Tahun 2008 atau dapat menerbitkan aturan dalam bentuk lain yang untuk tata kelola yang mengakomodasi aktivitas penambangan sumur minyak masyarakat. Atau menyusun bridging policy (aturan antara) selama belum diterbitkannya aturan yang menjadi pedoman tata kelola dimaksud,” imbuhnya.

Di lain sisi, Direktur Teknik Lingkungan Migas Noor Arifin Muhammad menyampaikan bahwa persoalan illegal drilling dan ilegal refinery di Muba ini sudah sangat Masif.

“Dari sisi hulu nanti akan kita follow ke pimpinan bagaimana formula tata kelola terbaiknya. Karena ini menyangkut instansi terkait lintas sektoral lainnya baik sisi lingkungan, dan diharapkan di level menteri koordinator akan menangani secara komprehensif,” kata dia.

Terkait Peraturan Menteri ESDM, imbuhnya, saat ini masih terus digodok agar daerah mempunyai kewenangan untuk memaksimalkan penertiban illegal drilling dan illegal refinery.

"Kita saat ini masih menunggu progres penerbitan Permen ESDM," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan air bersih dapat terdistribusi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 15 Juli 2024.

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, memastikan bahwa pasokan air bersih bakal tersedia di IKN sebelum Upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang.

"Kalau airnya mudah-mudahan terdistribusi sekitar 15 Juli," kata Danis di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Danis juga menyampaikan terkait air bersih tersebut untuk commissioning-nya diharapkan dapat dilakukan pada 10 Juli.

"Kita tanggal 10 Juli untuk commissioning, kalau bisa lebih cepat," katanya.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, strategi pengelolaan air minum dikembangkan di IKN dengan salah satu tujuannya yakni kualitas air minum yang dihasilkan memenuhi standar kualitas air minum aman.

Pada tahap pertama, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik dari prasarana dan sarana air minum akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan air domestik dan non-domestik. SPAM ditujukan untuk memenuhi air minum aman.

Untuk melayani Ibu Kota Nusantara maka air baku akan diambil dari sumber air baku dan disalurkan melalui pipa transmisi air baku menuju instalasi pengolahan air.

Dari instalasi ini, air minum akan disalurkan melalui pipa transmisi menuju reservoir induk, yang kemudian dialirkan melalui jaringan distribusi secara gravitasi ke area pelayanan.

Untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi air minum serta mengakomodir kegiatan pemeliharaan/perbaikan pipa transmisi air minum, maka diperlukan reservoir induk yang berfungsi sebagai tempat penampungan air minum. Air minum dari reservoir induk akan didistribusikan ke daerah pelayanan.

Rancangan teknis untuk jaringan distribusi memperhitungkan beberapa aspek seperti kondisi topografi, jangkauan pelayanan, kecepatan aliran air dalam pipa, tekanan air dalam pipa, sisa tekan pada area pelayanan terjauh, dan kapasitas air yang akan didistribusikan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah menyampaikan kesanggupannya untuk pindah dan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Hal itu disampaikan usai dirinya melakukan peninjauan pengecekan kesiapan lokasi untuk pelaksanaan Upacara HUT Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Jokowi mengaku, saat ini konstruksi Kantor Presiden telah memasuki tahap akhir dan mulai memasuki proses pengerjaan pemasangan saluran perpipaan.

“Kemarin kita sudah resmikan Bendungan Sepaku Semoi, tinggal menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah di IKN,” ungkap Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta wilayah kabupaten/kota di sekitar Jakarta untuk turut membangun sekolah berkualitas.

Menurutnya, masalah timpangnya pendaftar dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan jumlah sekolah tak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI saja.

“DKI Jakarta tidak bisa berdiri sendiri dalam menyelesaikan ini,” katanya kepada wartawan di GOR Balai Rakyat Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut, dia menganggap wajar apabila ada orang tua peserta didik dari luar daerah yang memindahkan domisili anaknya agar bisa bersekolah di Jakarta.

Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari hak pendidikan. Namun demikian, mengingat tempat yang terbatas, Heru meminta daerah penyangga Jakarta dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang sama bagusnya.

“Harus bersama-sama dengan kota-kota sekitar Jakarta, [seperti] Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan,” sambungnya.

Oleh karenanya, dia turut berpesan kepada calon bupati/wali kota dari masing-masing wilayah tersebut agar mempertimbangkan masukannya.

Pesan yang sama juga disampaikan Heru Budi kepada pemerintah pusat, terutama terkait dengan pemerataan fasilitas pendidikan.

“Bangun dong sekolah yang bagus di sekitar sana. Sehingga mereka tidak hanya mencari pendidikan yang berkualitas di Jakarta,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Heru juga menyebut bahwa Jakarta akan terus kekurangan bangku sekolah.

Dirinya mengakui bahwa banyaknya pendatang yang berpindah ke Jakarta menjadi masalah tersendiri terhadap PPDB, terutama dengan sistem zonasi.

“Banyak warga yang setahun lalu itu pindah ke Jakarta. Itu problem,” katanya kepada wartawan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).