JAKARTA, investor.id – Pemerintah telah mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 477,5 triliun per 31 Oktober 2024. Realisasi ini sudah 97,1% dari target PNBP 2024, tetapi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 terjadi kontraksi 3,4%.

“PNBP mengalami kontraksi karena deviasi lifting minyak kemudian ada moderasi harga dari batubara yang menjadi faktor dominan dalam menekan pencapaian PNBP. Tetapi ini dikompensasi dari dividen BUMN dan BLU (Badan Layanan Umum) yang jadi kontributor utama,” ucap Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta edisi November 2024 di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (8/11/2024).

Jika dirinci realisasi PNBP terbagi dalam PNBP sumber daya alam (SDA) non migas, PNBP non migas, kekayaan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan BLU. Realisasi SDA non migas sebesar Rp 93,9 triliun atau 85,2% dari target APBN. Angka ini terkontraksi 4% dari periode yang sama tahun 2023.

“Kontraksi 4% dipengaruhi penurunan lifting minyak dan gas bumi akibat tertundanya onstream, penyusuan produksi alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua,” kata dia.

Realisasi PNBP SDA non migas sebesar Rp 97,5 triliun atau 100% dari target. Meskipun sudah mencapai target tetapi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 terjadi kontraksi 16% karena dipengaruhi oleh moderasi harga batu bara sehingga royalti batu bara berkurang 24,9%.

“Meskipun demikian ada faktor menarik peningkatan dari pendaptan ini karena sektor minerba terkait harga acuan. Sektor kehutanan, perikanan, dan pasar bumi menunjukkan kinerja yang baik meskipun dari sisi nilai tidak terlalu signifikan,” kata Anggito.

Selanjutnya realisasi PNBP dari kekayaan negara dipisahkan sebesar Rp 79,7 triliun atau 92,8% dari target APBN. Angka ini tumbuh 7,5% dari periode yang sama tahun 2023. Pertumbuhan ini berasal dari setoran dividen BUMN yang mengalami peningkatan kinerja.

“Terutama berasal dari dari setoran dividen BUMN perbankan yang membukukan laba,” tutur dia.

Terimbas Penurunan Hasil Tambang

Realisasi PNBP lainnya sebesar Rp 125 triliun atau 108,5% dari target APBN. Meskipun sudah melewati target tetapi jenis PNBP ini terkontraksi 6,4% secara tahunan. Lantaran terjadi penurunan pendapatan hasil tambang.

“Sejalan dengan moderasi harga batu bara, serta penurunan pendapatan PNBP K/L terutama dari pendapatan tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo,” ucap Anggito.

Terakhir yaitu realisasi BLU sebesar Rp 81,6 triliun atau 97,9% dari target APBN. Realisasi ini tumbuh 13,2% secara tahunan terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan RS, layanan pendidikan dan pendapatan pengelolaan dan BLU.

“Pendapatan BLU pengelola dana, khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit mengalami perlambatan 18,6% year on year,” pungkas Anggito.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 477,5 triliun hingga Oktober 2024. Realisasi ini hampir mencapai target atau setara 97,1% dari target APBN.

Realisasi PNBP ini turun 3,4% jika dibandingkan periode sama pada tahun lalu sebesar Rp 494,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, penurunan setoran PNBP ini disebabkan oleh deviasi lifting minyak dan gas bumi serta penurunan harga komoditas.

"Memang ada kontraksi ya, tentu tadi karena deviasi lifting dan kemudian ada moderasi harga formula dan tetapan harga batubara acuan yang kemudian menjadi faktor dominan dalam menekan pencapaian PNBP," ujar Anggito dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Tercatat, PNBP SDA migas sebesar Rp 93,9 triliun atau terkontraksi 4,0% yang dipengaruhi penurunan lifting minyak dan gas bumi akibat tertundanya onstream, penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.

Sementara itu, penerimaan SDA non migas tercatat sebesar Rp 97,5 triliun atau terkontraksi 16,6% yang dipengaruhi oleh moderasi harga batubara sehingga royalti batubara berkurang 24,9%.

"Ini sudah mencapai 100% (dari target). Sekali lagi, meskipun demikian ini ada faktor dari menarik pendapatan karena sektor minerba terkait dengan harga batubara acuan," katanya.

Di sisi lain, pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) mencapai Rp 79,7 triliun atau tumbuh 7,5% yang utamanya berasal dari setoran dividen BUMN Perbankan.

Kemudian, PNBP lainnya tercatat Rp 125 triliun atau terkontraksi 6,4% yoy yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan hasil tambang sejalan dengan moderasi harga batubara, serta penurunan pendapatan PNBP K/L atas pendapatan yang tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo.

Dan terakhir, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang mencapai Rp 81,6 triliun atau tumbuh 13,2% yoy. Realisasi ini disebabkan utamanya berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan rumah sakit, layanan pendidikan, dan pendapatan pengelolaan dana BLU.

Namun, pendapatan BLU Pengelola Dana khususnya pendapatan pengutan ekspor sawit mengalami perlambatan 18,6% yoy.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penerimaan pajak sampai Oktober 2024 sebesar Rp 1.517,53 triliun. Jumlah itu setara dengan 76,3% dari target tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengatakan realisasi penerimaan pajak itu telah mengalami perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut sampai akhir tahun.

"Dari sisi perpajakan Anda lihat Rp 1.517,53 triliun itu 76,3% dari target. Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober," kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penerimaan pajak yang berasal dari kelompok PPh non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target, turun 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PPh migas juga turun 8,97% dengan nilai terkumpul Rp 53,70 triliun atau 70,31% dari target.

"Kalau month to month-nya positif, tapi kalau year to date memang masih merah PPh non migas. Sementara PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turn around juga dalam 2 bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita asumsikan," tutur Anggito.

Sementara itu, kelompok PPN dan PPnBM yang memegang porsi kedua terbesar sudah mengumpulkan Rp 620,42 triliun atau 76,47%. Realisasi itu naik 7,87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak dari kelompok PBB dan pajak lainnya juga naik 12,81% menjadi terkumpul senilai Rp 32,65 triliun. Realisasi itu mencapai 86,52% dari target.

"Sekali lagi, kalau Anda lihat, tidak hanya melihat kepada year to date, tapi juga kondisi turn around yang terjadi sejak bulan September," ucap Anggito.

Saksikan juga video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya...

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Sri Mulyani mencatat sejarah sebagai satu-satunya menteri keuangan yang melayani tiga presiden Indonesia.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dua periode masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selanjutnya pada 21 Oktober 2024, Sri Mulyani resmi dilantik jadi Menteri Keuangan Kabinet Merah PutihPrabowo-Gibran.

Hebat ya. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa Presiden Prabowo masih membutuhkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan dalam kabinetnya?

Serta, mengapa pula Prabowo menugaskan tiga wakil menteri keuangan sekaligus untuk membantu Sri Mulyani? Apa pula peran trio wakil menteri keuangan ini?

Simak selengkapnya dalam program Filonomics 11, tayang perdana pada Sabtu (02/11/2024) jam 19.00 WIB, klik link YouTube ini.

Produser Eksekutif: Sabrina Asril
Produser: Aprillia Ika
Host: Erlangga Djumena
Video Editor: Banatias Nadhira
Videografer: M Rizki Fauzan, Noah Zacharya Immanuel, Andhika Dwi Prasetyo

JAKARTA, KOMPAS.com - Sri Mulyani mencatat sejarah sebagai satu-satunya menteri keuangan yang melayani tiga presiden Indonesia.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dua periode masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selanjutnya pada 21 Oktober 2024, Sri Mulyani resmi dilantik jadi Menteri Keuangan Kabinet Merah PutihPrabowo-Gibran.

Hebat ya. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa Presiden Prabowo masih membutuhkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan dalam kabinetnya?

Serta, mengapa pula Prabowo menugaskan tiga wakil menteri keuangan sekaligus untuk membantu Sri Mulyani? Apa pula peran trio wakil menteri keuangan ini?

Simak selengkapnya dalam program Filonomics 11, tayang perdana pada Sabtu (02/11/2024) jam 19.00 WIB, klik link YouTube ini.

Produser Eksekutif: Sabrina Asril
Produser: Aprillia Ika
Host: Erlangga Djumena
Video Editor: Banatias Nadhira
Videografer: M Rizki Fauzan, Noah Zacharya Immanuel, Andhika Dwi Prasetyo

Pengacara mengatakan surat-surat ihwal izin impor gula di masa Tom Lembong hanya meneruskan kebijakan menteri perdagangan sebelumnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 2 November 2024 dimulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara tentang kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae membeberkan jumlah utang Sritex tembus Rp 14,64 triliun.

Disusul, pernyataan Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu III, Anggito Abimanyu soal arahan Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon I era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas, berujung klarifikasi Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Berikutnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertandang ke Kantor Kejaksaan Agung pada Kamis, 31 Oktober 2024. Dalam kunjungan itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membahas soal mafia tanah.

Terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan tensi geopolitik dan instabilitas di Timur Tengah menjadi ancaman bagi prospek perekonomian global. Harga komoditas yang dianggap safe haven meningkat, begitu juga dengan premi risiko.

Keempat berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan empat berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. OJK Beberkan Utang Sritex kepada 27 Debitur....

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu III, Anggito Abimanyu soal arahan Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon I era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas, berujung klarifikasi Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Eksplanasi tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024. Deni menilai penting klarifikasi ini untuk disampaikan sesuai fakta agar masyarakat tahu konteks dari pernyataan Wamenkeu tersebut.

Lantas mengapa pernyataan Anggito Abimanyu perlu diklarifikasi oleh Kemenkeu?

Sebelumnya, Anggito saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) 2024 pada Senin, 28 Oktober 2024 menyebut Presiden Prabowo bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon I dengan mobil Maung.

Menurut ekonom senior dan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM ini, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya. Kepala negara disebut memberikan arahan agar mulai pekan depan atau awal November ini para pejabat eksekutif mulai menggunakan mobil Maung.

“Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu,” ujar Anggito. “Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa.”

Kemenkeu kemudian mengklarifikasi pernyataan Anggito. Menurut Deni, pernyataan tersebut bukan resmi dari pemerintah. Pernyataan itu disampaikan dalam rangka memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri. Anggito, kata dia, hanya menegaskan pentingnya penggunaan produk buatan sendiri untuk mendukung industri Tanah Air.

“Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri,” kata Deni.

Presiden sejauh ini memang belum memberikan pernyataan terkait rencana mengganti kendaraan dinas para menteri dengan mobil Maung. Namun, wacana itu diamini oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Prabowo disebut bangga dengan kendaraan buatan PT Pindad itu. Sehingga, katanya, kepala negara meminta jajaran menggunakan kendaraan dinas serupa.

“Pak Prabowo kan menggunakan itu sebagai mobil kepresidenan dan beliau bangga dengan produksi Pindad, dan beliau memang memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan, juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama,” kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024, seperti dikutip Antara.

Kendati demikian, Hasan mengatakan belum mengetahui jenis dan jumlah kendaraan Maung yang akan digunakan sebagai kendaraan dinas anggota kabinet. Dia menyampaikan saat ini pemerintah masih melakukan perencanaan-perencanaan. Menurut dia, pengadaan mobil Maung ini akan diurus oleh kementerian terkait.

“Kalau totalnya saya belum tahu itu, persisnya. Nanti kan ini melalui tahapan-tahapan ya, sabar dulu, jadi bukan berarti hari ini, kemudian besok sudah kejadian, nggak begitu. Jadi perlu direncanakan dulu pasti,” ujarnya. “Detailnya tentu bukan di saya. Kan pasti ada Kementerian Sekretariat Negara yang mengurus itu nanti sama Kementerian Keuangan.”

Maung merupakan kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit. Berdasarkan situs resmi Pindad, Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan andal untuk mendukung mobilitas penggunanya di berbagai medan operasi.

SUV tangguh ini memiliki kecepatan aman 120 km/jam, transmisi manual 6-percepatan dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Maung dapat dilengkapi dengan braket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2 V4, perangkat GPS navigasi dan tracker kendaraan serta perlengkapan lainnya. Mobil berkapasitas empat penumpang ini memiliki bobot 2.160 Kg yang dapat dimodifikasi untuk berbagai keperluan.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | AISHA SHAIDRA | ANTARA

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengonfirmasi rencana penggunaan Pindad Maung sebagai kendaraan dinas di Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Keputusan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang mengutamakan mobil produksi dalam negeri sebagai kendaraan dinas pejabat negara.

Presiden Prabowo sebelumnya telah menekankan bahwa pejabat pemerintahan, termasuk menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, tidak diperkenankan menggunakan mobil impor untuk kendaraan dinas mereka.

Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, juga menyampaikan bahwa penggunaan mobil dalam negeri oleh pejabat ini sesuai arahan Prabowo dalam upaya mendukung industri nasional.

"Bagus itu (instruksi Prabowo). Semangat Bapak (Prabowo) adalah mendorong anak-anak bangsa untuk menciptakan mobil berbasis inovasi dan pemikiran lokal. Jadi, sangat bagus. Ini akan dimulai dengan penggunaan mobil produksi Indonesia oleh para pejabat,” ujar Agus usai acara ekspor perdana Chery Omoda 5 di Cikarang Dry Port, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (1/11).

Agus menyebut bahwa Kemenperin sangat mendukung kebijakan ini dan tengah menunggu informasi lebih lanjut terkait pengadaan Maung.

Hingga saat ini, belum jelas apakah pengadaan mobil akan dikoordinasikan secara terpusat oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) atau oleh masing-masing kementerian.

“Kami masih lihat dulu dari mana yang belanja, siapa yang belanja, apakah Kemensetneg atau kementerian masing-masing,” ujarnya.

Agus juga mengapresiasi kebijakan yang menempatkan industri dalam negeri sebagai prioritas. Sebagai institusi yang membina sektor industri, Kemenperin menyambut baik langkah ini untuk mendukung produk dalam negeri.

Sebelumnya, Presiden Prabowo sendiri telah menggunakan Maung Garuda sebagai kendaraan dinas kepresidenannya sejak pelantikannya pada 20 Oktober 2024.

Adapun kendaraan taktis ringan Pindad Maung adalah produk PT Pindad yang dirancang untuk manuver di medan sulit dengan kecepatan aman hingga 120 km/jam dan daya jelajah 800 km.

Dilengkapi dengan fitur-fitur seperti braket senjata, perangkat navigasi GPS, serta konsol senjata SS2 V4, Maung tidak hanya menjadi simbol inovasi dalam negeri, tetapi juga bukti kemampuan industri lokal dalam menghasilkan kendaraan berkualitas tinggi untuk kebutuhan dinas pemerintah.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki tiga wakil menteri (wamen) untuk melanjutkan masa baktinya.

Ketiga wakil menteri (wamen) tersebut di antaranya Thomas Djiwandono, Anggito Abimanyu dan Suahasil Nazara. Ketiga wamen tersebut memiliki pembagian tugas yang berbeda-beda.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro mengatakan bahwa pembagian tugas ketiga wamen tersebut telah rampung dibahas dan nantinya akan ada sistem co-sign.

"Memang kemarin baru didiskusikan mengenai fokus penugasan akan membawahi perihal apa saja," ujar Deni kepada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Deni menyebut, Suahasil Nazara akan bertugas untuk menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dukungan manajemen. Sementara, co-signnya adalah Anggito Abimanyu.

Kemudian, Anggito Abimanyu akan bertugas mengurusi penerimaan negara, baik pajak, cukai maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam hal ini, co-signnya adalah Thomas Djiwandono.

Dan terakhir, Thomas Djiwandono akan bertugas menangani urusan internasional dan pembiayaan risiko sektor keuangan. Dalam hal ini, co-signnya adalah Suahasil Nazara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemerintah mengenakan pajak terhadap kegiatan ekonomi bawah tanah atau underground economy, seperti judi online (judol), dinilai justru berpotensi lebih banyak merugikan negara.

Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas underground economy disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, di mana ia menyoroti aktivitas judol yang semakin marak.

Anggito mengatakan, saat ini tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi bola online di platform asing, namun keuntungan yang diterima tidak dicatatkan ke dalam pajak penghasilan (PPh) karena dianggap sebagai kegiatan ilegal.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning, itu kan nambah PPh," tutur dia, dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, penetapan obyek pajak memang tidak mengenal kegiatan baik atau buruk.

Akan tetapi, untuk mengenakan pajak terhadap kegiatan ekonomi bawah tanah, pemerintah perlu terlebih dahulu melegalkan aktivitas ekonomi tersebut.

"Menjadikan yang buruk dan haram menjadi obyek pajak, artinya mereka mengakui kegiatan tersebut legal di dalam negeri," kata Nailul, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (30/10/2024).

Menurut dia, pengenaan pajak terhadap kegiatan judi online bukan cara yang tepat untuk mengerek pemasukan negara, sebab pemerintah tengah fokus memberantas kegiatan tersebut.

"Pemberian pajak justru akan menimbulkan judi online legal secara pajak dan ilegal secara pajak," kata dia.

"Pemberian pajak justru akan menimbulkan judi online legal secara pajak dan ilegal secara pajak," sambungnya.

Ia mengakui, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk mengejar target penerimaan yang terus meningkat setiap tahunnya.

"Namun, eksekutif harus mencari upaya lain selain mengenakan pajak terhadap judi online," ucap Huda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemerintah mengenakan pajak terhadap kegiatan ekonomi bawah tanah atau underground economy, seperti judi online (judol), dinilai justru berpotensi lebih banyak merugikan negara.

Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas underground economy disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, di mana ia menyoroti aktivitas judol yang semakin marak.

Anggito mengatakan, saat ini tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi bola online di platform asing, namun keuntungan yang diterima tidak dicatatkan ke dalam pajak penghasilan (PPh) karena dianggap sebagai kegiatan ilegal.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning, itu kan nambah PPh," tutur dia, dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, penetapan obyek pajak memang tidak mengenal kegiatan baik atau buruk.

Akan tetapi, untuk mengenakan pajak terhadap kegiatan ekonomi bawah tanah, pemerintah perlu terlebih dahulu melegalkan aktivitas ekonomi tersebut.

"Menjadikan yang buruk dan haram menjadi obyek pajak, artinya mereka mengakui kegiatan tersebut legal di dalam negeri," kata Nailul, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (30/10/2024).

Menurut dia, pengenaan pajak terhadap kegiatan judi online bukan cara yang tepat untuk mengerek pemasukan negara, sebab pemerintah tengah fokus memberantas kegiatan tersebut.

"Pemberian pajak justru akan menimbulkan judi online legal secara pajak dan ilegal secara pajak," kata dia.

"Pemberian pajak justru akan menimbulkan judi online legal secara pajak dan ilegal secara pajak," sambungnya.

Ia mengakui, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk mengejar target penerimaan yang terus meningkat setiap tahunnya.

"Namun, eksekutif harus mencari upaya lain selain mengenakan pajak terhadap judi online," ucap Huda.