JAKARTA - Dorongan kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk membongkar kasus judi online datang dari DPR. Anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto mendorong Meutya menjadikan kasus 11 pegawai Kementerian Komdigi yang menjadi beking judi online sebagai pintu masuk membongkar tuntas jejaring judi online .

"Menteri tidak perlu ragu menyelidiki seluruh pegawai Komdigi terkait judi online, meskipun mungkin melibatkan menteri-menteri terdahulu," kata Yulius dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menkomdigi Meutya Hafid, Selasa (5/11/2024).

Dalam rapat tersebut, Meutya memaparkan perkembangan kasus 11 pegawai yang ditangkap Polda Metro Jaya karena menjadi pelindung judi online (judol). Para pegawai itu seharusnya bertugas memblokir situs-situs judol, tapi mereka justru melindungi banyak situs judol supaya tidak diblokir.

Meutya mengatakan bahwa kasus tersebut membuka jalan untuk melakukan audit sumber daya manusia Kementerian Komdigi. Merespons niatan Menkomdigi tersebut, Yulius Setiarto menyatakan dukungan sepenuhnya. "Langkah itu sudah tepat dan benar," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.



Yulius pun minta supaya Meutya selalu transparan kepada publik dalam melakukan pembenahan di Kementerian Komdigi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Muslim Ayub, menyampaikan bahwa anggaran makan untuk para narapidana perlu ditambah.

Menurut dia, anggaran yang dialokasikan saat ini terlalu kecil, yakni sekitar Rp 20.000 per orang untuk 3 kali makan. Jika dirata-rata, maka harga per sekali makan tak sampai Rp 7.000.

"Apalagi kalau kita hitung Rp 20.000 itu masih ada pajaknya lagi, Pak Menteri. Dipotong pajak lagi berapa nilai yang dimakan oleh napi tersebut," ujar Muslim dalam rapat kerja Komisi XIII dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Selasa (5/11/2024).

"Kalau kita melihat makanan, biaya makanan yang ada di dapil, kalau saya bilang tidak manusiawi tidak pantas barangkali, tapi sangat luar biasa sekali keadaannya," sebutnya.

Ia pun menyarankan agar anggaran itu ditambahkan untuk alasan kemanusiaan. Bagaimana pun, ujar dia, para narapidana merupakan manusia juga.

"Ini saran barangkali bisa kita tingkatkan barangkali minimal Rp 30.000 per napi supaya ada kesetaraan dengan anak SD makan gratis," ujar Muslim.

"Jangan menggalakkan makan gratis makan gratis, napi itu pun harus kita kasih gizi juga yang tua-tua di situ, hukuman berapa tahun, 5, 7 tahun, puluhan tahun," tambah dia

Sementara itu, Agus Andrianto menyebut, harga makanan per hari untuk para napi hanya Rp 18.000 sebelum dipotong pajak 11 persen.

Sedangkan, penambahan anggaran sebagaimana diusulkan Muslim harus melalui proses pengajuan anggaran dan setiap lembaga juga harus melihat kondisi anggaran negara.

Ia pun mengumbar wacana pemanfaatan lahan di sekitar lembaga pemasyarakatan (lapas) agar bisa produktif menyediakan bahan makanan.

"Sejalan dengan program Bapak Presiden untuk membangun ketahanan pangan, saya juga sampaikan kepada para kepala lapas untuk membangun, memanfaatkan lahan yang ada di sekeliling mereka untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan," jelas Agus kepada wartawan.

"Gunanya untuk apa, untuk meningkatkan gizi warga binaan dan tahanan yang ada di sana," tutupnya.

JAKARTA, Investor.id - Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno optimistis PT Pertamina mampu mendukung upaya pemerintahan Prabowo Subianto mewujudkan swasembada energi. Pertamina menunjukkan performa menggembirakan dan berkomitmen menjaga ketahanan energi.

Bahkan, kata dia, saat ini, BUMN energi itu terus bertransformasi menjadi perusahaan migas kelas dunia. “Saya punya optimisme terhadap Pertamina, karena sekarang telah bertransformasi menjadi perusahaan kelas dunia atau world class company ,” ujar Eddy, Minggu (27/10/2024).

Sebagai backbone dalam upaya mencapai target swasembada energi, dia menilai, kinerja Pertamina memang dinilai menggembirakan. Pertamina telah menjalankan tata kelola bisnis yang baik, termasuk mempraktikkan dan meningkatkan environmental, social, and governance (ESG).

”Berbagai kinerja Pertamina sangat mendukung program pemerintah di bidang energi. Bahkan saat ini, 62% produksi migas merupakan produksi Pertamina,” lanjut dia.

Eddy menjelaskan, swasembada energi membutuhkan proses. Hal pertama yang harus dicapai adalah ketahanan energi. Ketahanan energi adalah terjaminnya pasokan energi untuk kebutuhan nasional. Pada tahapan ini, tidak mutlak bersumber dari dalam negeri, tetapi juga bisa dari sumber luar negeri.

”Misal, selama ini pasokan elpiji dalam negeri terjamin, karena Pertamina sudah mengikat kontrak dengan pemasoknya. Begitu juga lifting minyak bumi sekitar 600 ribu barel per hari, sisanya melalui pengikatan kontrak yang dilakukan Pertamina juga. Hal itu akan membuat jaminan energi di dalam negeri terpenuhi,” kata Eddy.

Setelah itu, imbuh dia, barulah menuju kemandirian energi, yang antara lain bisa dicapai melalui proses transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan.

“Jadi sambil kita melakukan transisi energi, kita wujudkan ketahanan dan kemandirian energi,” urai dia.

Dengan demikian, lanjut Eddy, berbagai upaya yang sudah dilakukan Pertamina pun, merupakan proses menuju kemandirian energi guna mewujudkan swasembada energi, termasuk pengembangan biofuel, petrochemical, geothermal, dan carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS).

Eddy mengingatkan, guna mewujudkan progam swasembada energi, pemerintah tetap perlu memberikan dukungan kepada Pertamina yang notabene merupakan BUMN energi. Misal saja melalui penguatan modal agar bisa melakukan ekspansi untuk mencari sumber-sumber migas di luar negeri. Selain itu, juga insentif untuk melakukan berbagai kegiatan usaha dari berbagai lini bisnis dan dukungan regulasi

”Contohnya, jika ada tender terhadap blok-blok migas yang ada, Pertamina harus mendapat preferensi untuk melihat mana blok migas yang layak dikembangkan lebih lanjut,” pungkas Eddy.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Gregorius Ronald Tannur, anak dari anggota DPR yang menganiaya pacarnya, Dini Sera Afrianti (29) hingga tewas.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, penangkapan tersebut dilakukan di kediaman Ronald Tannur di Surabaya pada Minggu (27/10/2024) sore.

“Iya benar Ronald Tannur tadi diamankan sekira pukul 14.40 di perumahan Victoria Regency Surabaya,” kata Harli saat dikonfirmasi.

Harli tak membeberkan secara detail alasan penangkapan tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa penangkapan berkaitan dengan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Dia mengungkapkan bahwa seusai ditangkap, Ronald Tannur dibawa ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

“Saat ini yang bersangkutan sudah dibawa ke Kejati Jatim. (Penangkapan) terkait pelaksanaan atau eksekusi putusan MA RI dalam perkara tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan,” kata Harli.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Ruth Naomi Rumkabu mengatakan, saat ini belum ada pembagian komisi di DPR RI karena masih menunggu pembentukan kabinet baru.

Meski demikian, Ruth berkomitmen memberikan kontribusi maksimal, terutama mengawal aspirasi perempuan Papua.

"Apa pun yang disuarakan ketika diberikan tanggung jawab, pastinya saya akan meneruskan itu dan juga mencoba untuk mengawal apa yang menjadi aspirasi masyarakat Papua, khususnya bagi para perempuan,” ucapnya.

Dia mengatakan tersebut dalam kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Kamis (17/10/2024).

Sebagai wakil perempuan Papua yang terpilih ke Senayan, dia menyatakan prioritasnya untuk bergabung dengan komisi yang menangani bidang pendidikan.

"Sebagai Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Biak Numfor dan pemerhati pendidikan anak usia dini (PAUD) yang punya kepedulian kepada anak-anak sekalian, kepada guru-guru, pengajuan, saya lebih kepada komisi yang menangani pendidikan," ujarnya melansir dpr.go.id.

Terkait keterwakilan perempuan dalam politik, ia menekankan bahwa kuota 30 persen perempuan di legislatif bukan sekedar formalitas.

"Hari ini saya membuktikan bahwa perempuan Papua juga bisa. Kuota 30 persen bukan hanya syarat, tapi harus kita wujudkan dengan kerja keras dan semangat," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ruth juga menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat Papua, khususnya warga Kabupaten Biak Numfor.

Ia berkomitmen menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab dengan maksimal.

Jakarta:Verrell Bramasta sempat mendapatkan tudingan dan kritikan dari warganet karena membuka ponsel ketika sedang rapat DPR RI. Ibunda Verell, Venna Melinda pun merespons bahwa putranya sudah memahami konsekuensi tersebut.

Usai resmi dilantik sebagai anggota dewan di Senayan, gerak-gerik yang dilakukan oleh Verrell mendapatkan perhatian penuh dan kritikan dari warganet.

Menanggapi hal yang sedang dihadapi oleh putranya, Venna Melinda mengatakan bahwa Verrell sudah mengerti tanggung jawab dan risiko yang harus dihadapi sebagai pejabat publik, pastinya akan selalu diterpa kritikan dan dijadikan sorotan.
"Alhamdulillah, Verrell udah ngerti konsekuensi jadi pejabat publik. Namanya jadi pejabat publik pasti ada kritik, ada saran, ada masukan. Ya anggap saja itu semua jadi suatu pembelajaran," ujar Venna Melinda saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan.

baca juga: Al Ghazali Mantap Nikahi Alyssa Daguise, Ini Alasannya

Sebelumnya, Verrel sempat mendapatkan kritikan dari warganet karena dirinya sempat tertangkap kamera memainkan ponselnya saat sidang rapat DPR sedang berlangsung. Ia dituding oleh warganet bermain media sosial atau game saat rapat.

Verrel Bramasta pun sempat mengklarifikasi tudingan dari warganet. Hal itu juga dibenarkan oleh ibunda Verrell.

"Karena, Verrel sebenernya nggak main ponsel sih. Dia itu lagi di Lemhanas, kemudian lagi lihat materi, udah klarifikasi juga kan, jadi udah clear (selesai) lah," ucap Venna Melinda.

Putra dari aktor senior Ivan Fadilla pun sempat mengklarifikasi tudingan tersebut. Verrell menerangkan jika dirinya sedang melihat materi rapat lewat ponselnya saat rapat sedang berjalan.

baca juga: Verrell Bramasta Jadi Anggota DPR, Venna Melinda Ingatkan Hal Ini Agar Tak Korupsi

"Momen itu adalah ketika saya sedang mencari materi dari ponsel, saat kegiatan Lemhanas. Bukan main ponsel karena main game dan lain-lain. Jadi sangat disayangkan jika ada media yang memberitakan tanpa nanya kebenarannya. Sehingga terkesan memprovokasi. Padahal harusnya media bisa mencakup dua sisi," jelas Verrell Bramasta.

"Saya berharap bahwa kita bisa menerapkan nilai-nilai ketimuran dalam bermedia sosial. Kita harus paham bahwa tidak semua orang kuat dengan cibiran- cibiran netizen. Jadi mari kita bangun sama sama, kita terapkan sama-sama Dan untuk media yang mau memberitakan saya atau butuh klarifikasi, pintu saya terlalu terbuka," tutupnya.

(Basuki Rachmat)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

Jakarta: DPR mengumumkan bahwa Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dan diganti dengan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan.

Hal itu diketahui sejak Kamis, 3 Oktober melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota.

Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Setjen DPR RI mengemukakan sejumlah alasan anggota DPR tidak lagi mendapatkan rumah dinas dan diganti tunjangan, di antaranya biaya pemeliharaan rumah dinas dinilai tidak ekonomis dan pertimbangan proyeksi pindah ke IKN.

Sementara itu besaran tunjangan rumah dinas sendiri belum ditetapkan. Setjen DPR membandingkan dengan tunjangan perumahan anggota DPRD di sejumlah daerah yang besarannya mencapai Rp50-70 juta. Tunjangan tersebut bisa untuk mengontrak/menyicil rumah pribadi.

Terkait rumah jabatan anggota DPR yang berada di kawasan Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan sendiri memiliki fasilitas 1 ruang kerja, 5 kamare tidur, garasi, dapur, dan 6 toilet. Anggota DPR menerima Rp25 juta/bulan atau Rp1,5-2 juta/bulan untuk perawatan rumah.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) potensi pemborosan di balik tunjangan perumahan DPR sendiri ternyata cukup besar yaitu mencapai Rp1,36-2,06 triliun.

Sumber: Redaksi Metro TV/Indonesia Corruption Watch


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR Periode 2024-2029 merupakan bentuk pemborosan uang negara.

"Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik," kata peneliti ICW Seira Tamara dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Seira mengatakan, total pemborosan anggaran oleh anggota DPR untuk tunjangan perumahan berkisar dari Rp1,36 triliun hingga Rp 2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Pemborosan anggaran didapat ICW dengan membandingkan antara pola belanja untuk pengelolaan Rumah Jabatan Anggota (RJA) pada periode 2019-2024 dengan penghitungan tunjangan perumahan bagi anggota DPR selama satu periode.

Seira mengatakan, ICW menelusuri belanja pengadaan oleh Sekretariat Jenderal DPR melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Kemudian menelusuri pengadaan DPR menggunakan sejumlah kata kunci yakni Rumah Jabatan Anggota, RJA, Kalibata, dan Ulujami pada periode 2019-2024.

Hasilnya, terdapat 27 paket pengadaan dengan total kontrak senilai Rp374,53 miliar. Dua paket di antaranya dilakukan pada tahun 2024 untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing dengan total kontrak sebesar Rp35,8 miliar.

"Hal ini menunjukan bahwa telah ada perencanaan yang dirancang agar anggota DPR dapat menempati RJA," ujarnya.

Di sisi lain, Seira mengatakan, ICW menghitung tunjangan yang nantinya akan didapatkan oleh 580 anggota DPR selama 2024-2029.

Berdasarkan penelusuran dari sejumlah media, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyampaikan bahwa per bulan anggota DPR akan menerima tambahan tunjangan untuk perumahan sekitar Rp50-70 juta.

Kemudian ICW melakukan kalkulasi dengan perkiraan tunjangan Rp 50 juta sampai dengan Rp 70 juta untuk 580 anggota DPR selama 60 bulan atau 5 tahun.

Hasilnya, total anggaran yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp1,74 triliun sampai Rp2,43 triliun

Apabila ketentuan ini diteruskan, ada pemborosan anggaran sekitar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

"Selain itu, ICW menduga bahwa kepentingan tersebut tidak memiliki perencanaan sehingga patut diduga gagasan pemberian tunjangan hanya untuk memperkaya anggota DPR tanpa memikirkan kepentingan publik," ujar Seira.

Seira menambahkan, peralihan pemberian rumah fisik menjadi tunjangan akan menyulitkan pengawasan atas penggunaan tunjangan tersebut.

Terlebih, tunjangan itu akanditransfer secara langsung ke rekening pribadi masing-masing anggota dewan.

Oleh karena itu, ICW mendesak Sekretariat Jenderal DPR mencabut surat Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang salah satu poinnya berkaitan dengan pemberian tunjangan perumahan DPR.

"Anggota DPR tetap menggunakan RJA tanpa adanya pemberian tunjangan perumahan. Sekretaris Jenderal DPR melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak disertai dengan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel," kata Seira.

Diketahui, anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak lagi akan mendapatkan fasilitas rumah dinas. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan uang tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan yang besarannya sekitar Rp 50 juta per bulan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan, perumahan akan dimasukkan dalam komponen gaji anggota DPR, sehingga akan diberikan setiap bulan. Para anggota DPR juga diberikan keleluasaan dalam menggunakan tunjangan tersebut.

"Itu terserah, pokoknya masuk dalam komponen-komponen nanti, tunjangan bulanan. Mau sewa, mau beli, dia punya uang mukanya dari sendiri, atau dia punya rumah di seputar Jabodabek, itu kan hak masing-masing," kata Indra saat dikonfirmasi pada 3 Oktober 2024.

Keputusan ini diambil karena RJA yang tersedia saat ini sudah tua dan sering rusak.

Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut rencana pemberian tunjangan perumahan atau rumah dinas kepada anggota DPR periode 2024-2029 merupakan pemborosan anggaran negara.

Untuk diketahui, anggota DPR yang baru dilantik itu nantinya tidak lagi mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA) melainkan dalam bentuk tunjangan. Hal itu tertuang pada surat Setjen DPR No.B/733/RT.01/09/2024 yang telah ditandatangani pada 25 September 2024.

ICW menyebut total pemborosan anggaran oleh anggota DPR untuk tunjangan perumahan berkisar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Untuk itu, kebijakan tunjangan baru tersebut dinilai merupakan pemborosan uang negara.

"Kami memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik," ujar Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara melalui siaran pers, Kamis (10/10/2024).

Adapun, informasi mengenai pemborosan uang tunjangan itu didapatkan dengan membandingkan antara pola belanja untuk pengelolaan RJA periode 2019-2024 dengan tunjangan perumahan bagi anggota DPR selama satu periode.

ICW lalu melakukan penelusuran terhadap belanja pengadaan oleh Setjen DPR melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Caranya dengan menyortir sejumlah kata kunci yakni Rumah Jabatan Anggota, RJA, Kalibata, dan Ulujami pada periode 2019-2024.

Hasilnya, terdapat 27 paket pengadaan dengan total kontrak senilai Rp374,53 miliar. Dua paket di antaranya dilakukan pada 2024 untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing dengan total kontrak sebesar Rp35,8 miliar.

ICW menilai hal itu menunjukan bahwa sudah ada perencanaan yang dirancang agar anggota DPR dapat menempati RJA.

Di sisi lain, ICW juga menghitung tunjangan yang nantinya akan didapatkan oleh 580 anggota DPR selama 2024-2029. Berdasarkan catatan Bisnis, Sekjen DPR Indra Iskandar sempat menyampaikan bahwa besaran tunjangan perumahan untuk anggota DPR bakal berbeda dengan DPRD.

Apabila tunjangan untuk anggota DPRD sekitar Rp40 juta sampai dengan Rp50 juta, maka rumah dinas anggota DPR di Jakarta bisa jadi lebih tinggi mengingat harga properti.

ICW lalu melakukan kalkulasi dengan perkiraan tunjangan Rp50 juta sampai dengan Rp70 juta untuk setiap anggota DPR, yang keseluruhan mencapai 580 orang untuk 60 bulan alias lima tahun.

Hasilnya, total anggaran yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp1,74 triliun sampai dengan Rp2,43 triliun dalam satu periode jabatan.

ICW lalu menyebut bakal ada pemborosan anggaran sekitar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan apabila perhitungan itu terwujud. Perhitungan itu didapatkan dari pengurangan antara tunjangan yang didapatkan oleh anggota DPR selama lima tahun dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki RJA menggunakan mekanisme pengadaan.

"Selain itu, ICW menduga bahwa kepentingan tersebut tidak memiliki perencanaan sehingga patut diduga gagasan pemberian tunjangan hanya untuk memperkaya anggota DPR tanpa memikirkan kepentingan publik," ujar Seira.

LSM yang bertugas mengawasi pemberantasan korupsi itu menilai, akan sulit untuk mengawasi penggunaan tunjangan agar sesuai dengan kebutuhan. Apalagi, tunjangan tersebut ditransferkan secara langsung ke rekening pribadi masing-masing anggota dewan.

ICW mendesak agar Setjen DPR mencabut surat No.B/733/RT.01/09/2024 yang salah satu poinnya berkaitan dengan pemberian tunjangan perumahan DPR. Anggota dewan juga diminta tetap menggunakan RJA tanpa adanya pemberian tunjangan.

"Sekretaris Jenderal DPR melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak disertai dengan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel," pungkas ICW.

IDXChannel - Pemerintah berencana mengambil alih rumah dinas anggota DPR. Sebab, rumah dinas tersebut dinilai tidak layak huni dan bakal digantikan tunjangan bulanan untuk anggota legislatif periode 2024-2029.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menjelaskan rencana pengambilalihan rumah dinas DPR oleh Pemerintah Pusat itu akan segera ditindaklanjuti lewat pertemuan dengan Sekretariat DPR RI.

"Saya rasa dalam waktu dekat akan ada pembicaraan ya (pengambilalihan rumdin DPR). Kalau memang kemudian oleh pengguna barang diserahkan kembali, artinya kepada pengelola, kami (Pemerintah) kedudukannya sebagai pengelola," ujar Ronald saat ditemui di Kementerian PUPR, Kamis (10/10/2024).

Aturan penggantian rumah dinas dengan tunjangan bulanan tersebut tertuang dalam surat Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang diterbitkan Sekretariat Jenderal DPR, tertanggal 25 September 2024. Setidaknya, ada tiga poin yang tertera dalam aturan itu.

Pertama, Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan Tunjangan Perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Kedua, pemberian tunjungan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR periode 2024-2029 dilantik. Ketiga, dengan diberikan tunjangan perumahan maka anggota DPR RI tidak berhak lagi menempati Rumah Jabatan Anggota.

"Mungkin dalam waktu dekat akan ada pembicaraan (rumah dinas DPR), kan mesti ada administratifnya," tambah Ronald.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyebutkan baik anggota DPR yang baru terpilih maupun petahanan pada periode 2024 - 2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Meski demikian anggota legislatif akan tetap mendapatkan tunjangan sebagai bagian dari komponen gaji mereka.

"Ya nanti tunjangan, karena rumahnya ditarik semua akan dikembalikan ke Kemensetneg. Mereka, anggota dewan itu nanti akan mendapat tunjangan perumahan dalam bentuk tunjangan. Nah, itu masuk dalam komponen gaji ya yang perumahan," kata Indra saat dihubungi IDX Channel, Kamis (3/10).

Meski demikian, Indra mengatakan besaran tunjangan rumah dinas masih anggota legislator masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia memperkirakan, besaran tunjangan itu sekitar harga sewa hunian di seputar Senayan, Kebayoran hingga Semanggi.

"Tapi, untuk besarannya itu memang masih dikonsultasikan, karena kami terus masih men-survey besaran harga-harga di seputaran Senayan sampai Semanggi dan arah Kebayoran itu, untuk rumah atau hunian tiga kamar itu, itu kan harganya sangat variatif dan fluktuatif," tutur Indra.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, investor.id – Kasus pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR sedang dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di tengah ramai pemberitaan tentang tunjangan perumahan anggota DPR.

Dalam kasus pengadaan kelengkapan rumah DPR tersebut, KPK masih menghitung dugaan kerugian keuangan negara yang timbul.

“Perkaranya sedang running, sedang jalan. Kita sedang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, Rabu (9/10/2024).

Disampaikan Asep, KPK kini tengah mengumpulkan sejumlah data terkait masalah pengadaan rumah jabatan DPR. Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah dilakukan untuk menghitung dugaan kerugian keuangan negara yang timbul dalam kasus tersebut.

“Kita sedang support data-data yang terkait dengan masalah pengadaan rumah jabatan,” ungkap Asep.

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, Rabu (15/5/2024). Indra diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek kelengkapan rumah jabatan anggota DPR.

Saat pemeriksaan, tim penyidik KPK mencecar Indra soal tugas yang bersangkutan selaku Sekjen DPR. Lembaga antikorupsi ini juga mencecar Indra soal dugaan vendor yang menikmati keuntungan ilegal dari proyek tersebut. 

Sementara itu, usai pemeriksaan, Indra mengaku sudah menyampaikan apa yang diketahuinya kepada tim penyidik KPK terkait proyek tersebut.

Sebagai warga negara yang baik saya sudah memenuhi panggilan dari penyidik KPK hari ini. Sudah saya sampaikan semua tentang pengetahuan saya, tentang fakta-fakta yang saya ketahui sudah saya sampaikan," kata Indra usai diperiksa KPK.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com – Rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan ditiadakan. Sebagai gantinya, para anggota dewan akan mendapatkan tunjangan bulanan.

Rumah-rumah tersebut dinilai sudah tidak layak huni lantaran kondisinya disebut sudah cukup parah dan memerlukan banyak perbaikan.

Pada Senin (7/10/2024), Kompas.com mengunjungi salah satu kompleks rumah dinas anggota DPR yang terletak di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagian besar rumah di kompleks itu sudah kosong.

"Ini salah satu rumah yang sudah kosong dan kondisinya rata-rata, kalau ini, yang agak lumayan ya, apa, kondisinya lebih lumayan nanti kita coba lihat lagi beberapa rumah yang memang kondisinya lebih parah atau parah," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, Senin.

Akan tetapi, berdasarkan pantauan Kompas.com, rumah itu tampak masih cukup baik dan masuk katagori layak huni meski ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki.

Beberapa contoh perbaikan seperti di rumah nomor A3-30 yang sebagian plafon di area kamar dan garasinya bocor sehingga ada bercak berwarna kekuningan.

Selain itu, ada juga cat dinding yang mulai terkelupas, serta tercium aroma tidak sedap dari hama tikus di kamar utama akibat sudah tidak ditinggali.

Tak jauh berbeda, pantauan dari rumah nomor B4-159 juga memperlihatkan ada beberapa plafon yang sudah berwarna kuning akibat bocor.

Dinding di salah satu kamar di rumah itu pun dipenuhi coret-coretan dari kerayon. Situasi di rumah nomor B4-159 juga terdapat cat di dinding yang terkelupas serta tangga menuju lantai atas yang sudah agak lapuk.

Adapun setiap rumah dinas di Kawasan Kalibata ini memiliki luas sekitar 188 meter persegi dengan dua tingkatan lantai.

Lantai bawah rumah tersebut terdiri dari satu kamar utama, satu toilet, satu ruang kerja, garasi, dapur, dan halaman belakang, sedangkan terdapat empat kamar tidur dan dua toilet di lantai dua.

Kondisi rumah yang diklaim sudah rusak itu menjadi alasan DPR untuk tidak lagi memberikan rumah dinas kepada para anggota Dewan periode 2024-2029

Ketentuan soal perubahan rumah dinas menjadi tunjangan diatur dalam surat Sekretariat Jenderal DPR RI nomor B/733/RT.01/09/2024 tanggal 25 September 2024.

Pimpinan DPR tetap tinggal di rumah dinas, tak dapat tunjangan

Indra mengonfirmasi bahwa perubahan pemberian rumah dinas menjadi tunjangan sewa rumah bulanan hanya berlaku untuk anggota dewan.

Sedangkan, pimpinan DPR RI tak akan menerima tunjangan sewa rumah bulanan karena mereka tetap menempati rumah dinas yang terletak di Kawasan Widya Chandra dan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Betul (tunjangan hanya untuk anggota DPR)," ujar Indra di Kawasan Kalibata.

Lebih lanjut, Indra menyatakan, aset perumahan DPR yang berada di Kalibata akan dikembalikan kepada negara karena merupakan milik Sekretariat Negara (Setneg) RI.

Sementara itu, rumah dinas yang terletak di Kawasan Ulujami, Jakarta Selatan, yang merupakan milik DPR RI, akan dialokasikan untuk pelatihan aparatur sipil negara (ASN).

"Kami sudah mengidentifikasi, sebagian akan kami gunakan, karena kami selama ini sedang menata kembali reformasi birokrasi, percepatan-percepatan, sebagian nanti untuk peningkatan SDM DPR guna meningkatkan kemampuan-kemampuan teknis pegawai," tuturnya.

Nilai tunjangan masih dikaji

Meski wacana dan kajian soal perubahan rumah dinas anggota dewan menjadi tunjangan bulanan ini sudah dikaji sejak dua tahun lalu, namun nilai besaran tunjangannya masih dihitung.

Dia menurutkan, keputusan soal besaran tunjangan masih akan dibahas kemudian bersama Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI 2024-2029 jika sudah terbentuk.

Indra menyebut, DPR RI akan melibatkan konsultan appraisal nilai aset untuk menghitung besaran nilai tunjangan perumahan ini.

"Makanya, kami menggunakan konsultan appraisal untuk itu, dasar itulah yang nanti menjadikan kami untuk melakukan finalisasi yang akan kami laporkan kepada alat kelengkapan Dewan yang namanya BURT setelah nanti terbentuk," ucap Indra.

Menurutnya, pertimbangan soal perubahan rumah dinas menjadi tunjangan juga memperhatikan sejumlah hal seperti harga sewa di Jakarta.

Selain itu, pertimbangan lainnya juga terkait nilai tunjangan perumahan yang diterima oleh anggota DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Indra menyebutkan, harga sewa properti juga menjadi pertimbangan bagi DPR karena ada perbedaan harga di Jakarta maupun daerah-daerah lainnya.

"Besaran ini tentu kita bicara juga tentang hal-hal yang realistis dilakukan untuk melakukan sewa di Jakarta, pasti berbeda dengan kalau misalnya teman-teman mendengar di DPRD, provinsi atau kabupaten, kota, uang perumahannya Rp 40 juta, Rp 50 juta gitu ya," katanya.

Atap bocor-banyak tikus

Sekjen DPR RI juga mengungkap sejumlah keluhan yang dialami anggota dewan saat menempati rumah jabatan anggota (RJA) di Kawasan Kalibata.

Keluhan tersebut di antaranya soal banyak hama seperti tikus dan rayap, atap bocor, pipa macet, hingga banjir. Keluhan itu tercatat dalam aplikasi Perumahan Jabatan Anggota Kalibata (Pejaka).

Soal hama, Indra menyebut pihaknya sudah pernah memberikan sempotan anti-tikus namun tidak mempan.

"Kita udah semprot anti tikus Fes, ini banyak lagi, ini karena sepanjang kali dan sampah ini harus kerja sama pemprov DKI," ujarnya.

Sementara terkait banjir, menurut Indra, rumah dinas anggota dewan juga sering terjadi genangan banjir saat musim hujan.

"Kalau musim hujan baru ketahuan ketidaknyamanannya. Ini kalau musim hujan genangannya di sini tinggi loh," ujarnya.

Menurut Indra, penampakan rumah dinas DPR jika dilihat dari luar memang masih sangat bagus. Namun, menurutnya, banyak masalah yang dialami anggota DPR saat menempati rumah dinas.

Indra juga menyebut perbaikan rumah per unit bisa mencapai Rp 25 juta. Akan tetapi, dana perbaikan hanya bisa diajukan atas permintaan anggota dan nilai itu tidak bisa memperbaiki keseluruhan masalah.

"Indeksnya selama ini per rumah sekitar Rp25 juta tapi kan itu subsidi silang, ada yang parah sekali, ada yang gak parah segala macam, jadi kalau indeks Rp 25 juta, per bulan cuma sekitar 1,5 sampai 2 juta per bulan, emang kalau kerusakan parah enggak akan cukup untuk perbaikan bocoran, kayak tadi, berat," kata Indra.

Keluhan soal kebocoran rumah diperkuat oleh eks anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, yang mengeklaim bahwa RJA di Kalibata yang dulu ditempatinya memerlukan renovasi berat.

"Itu kan rumah dinas yang sudah dibangun sejak 15 tahun yang lalu, dan hanya dilakukan renovasi ringan. Banyak yang bocor-bocor harus renovasi berat dan biaya perawatannya memang mahal," kata pria yang akrab disapa Awiek itu kepada Kompas.com.

Awiek memaklumi kondisi tersebut karena rumah-rumah yang ada sudah tidak direnovasi sejak 3 tahun terakhir.

Ia juga menyinggung bahwa ke depannya, para anggota Dewan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Oleh karenanya, menurut Awiek, tidak cocok apabila rumah dinas anggota DPR berada di Jakarta.

"Jadi kalau kemudian diganti, dikembalikan ke negara, itu ya salah satu alternatif karena biaya pemeliharaannya lebih mahal daripada biaya sewa," sebutnya.

Dinilai Masih layak huni

Berbeda dari Awiek, eks anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin berpandangan bahwa rumah dinas anggota Dewan masih layak huni sehingga akan mubazir jika tidak lagi digunakan.

"Jika sekarang rumah dinas anggota DPR tidak digunakan lagi, terasa mubazir. Bangunannya masih layak untuk digunakan," kata Yanuar kepada Kompas.com.

Dia mengakui, kelayakan rumah dinas memang subjektif dari individu masing-masing anggota DPR.

Sepanjang bangunannya rapi, bersih, dan tertata, menurut dia, rumah dinas itu terbilang nyaman.

"Hanya saja bagi yang terbiasa tinggal di rumah besar, tentu ukuran rumah dinas DPR terasa lebih sempit," ujar dia.

Menurut Yanuar, pengeluaran kebutuhan rumah yang agak besar hanyalah token listrik yang tagihannya menjadi tanggungan pribadi. Sedangkan, perawatan bangunan jika terjadi kerusakan menjadi tanggungan Sekretariat Jenderal DPR.

"Kondisi tiap rumah pasti berbeda. Kalau ada yang bocor, cat pudar, air PAM bermasalah, kondisi toilet yang kurang maksimal, kan masih bisa diperbaiki," tegasnya.

Oleh karena itu, Yanuar menilai rumah dinas tersebut sebaiknya tetap digunakan dengan melakukan perbaikan.

Menurut dia, keputusan meninggalkan rumah dinas dan memberikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan justru menambah beban anggaran di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.

"Penggantian dengan tunjangan berarti akan menambah beban anggaran negara. Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit, terasa agak kontradiktif kebijakan ini," kata Yanuar.

"Sebaiknya tetap difungsikan sebagai rumah dinas agar aset yang ada tidak lekas rusak. Kalau bukan DPR yang menggunakan, bisa juga instansi yang lainnya," ujar dia lagi.