Pemerintah akan mengalokasikan minimal 20% dari dana desa Rp 71 triliun atau Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan. Namun, dikhawatirkan dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan 'lenyap' begitu saja.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Untuk mencegah dana ketahanan pangan tak berjejak, pihaknya ingin mengoptimalkan peran BUMDes.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Selaras dengan hal ini, ia telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

"Kita akan memaksimalkan ketahanan pangan ini dalam rangka swasembada pangan, sehingga ekonomi desa bergerak. Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabisi, tapi untuk dimaksimalkan," ujar Yandri.

Apabila dana tersebut bisa dioptimalkan hingga mendorong perekonomian desa, menurutnya ketahanan pangan bisa tercapai. Selain itu, masalah-masalah yang selama ini mengakar di desa juga bisa teratasi.

"Ketahanan pangan tuh kalau ini desa lumbung padi, ya kan dia kalau mengelola padi sawah kan dapat duit lagi kalau dijual (beras), tidak hilang, sehingga ekonomi bergerak, pertanian maju, angka pengangguran bisa ditekan, angka stunting juga bisa ditekan," kata dia.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM memutuskan untuk menahan besaran tarif 13 pelanggan non-subsidi PT PLN (Persero) pada kuartal IV (Oktober-Desember) 2024. Dengan demikian, tarif listrik yang berlaku 1 November 2024 ini sama seperti Oktober kemarin.

Perlu diketahui, Kementerian ESDM baru melakukan penyesuaian tarif listrik setiap tiga bulan. Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Artinya pemerintah baru akan melakukan penyesuaian tarif listrik bulan depan untuk periode Oktober-Desember 2024. Namun berdasarkan aturan tersebut, perubahan tarif listrik ini baru dilakukan jika ada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro (kurs, Indonesian Crude Price/ICP, dan inflasi) serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Sementara itu, sebelumnya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu menjelaskan menjelaskan untuk parameter ekonomi makro triwulan IV tahun ini menggunakan realisasi pada bulan Mei-Juli di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

"Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III 2024. Akan tetapi, demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap," kata Jisman dalam keterangan resminya, Senin (30/9/2024) lalu.

Lebih lanjut Jisman menambahkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan, yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kementerian ESDM berharap PT PLN (Persero) dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan terus meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik per kWh dapat terjaga" pungkasnya.

Tarif Listrik Non-subsidi yang berlaku 1 November 2024:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, seharga Rp 1.352,00 per kWh

2. Golongan R-1/TR daya 1.300 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh

3. Golongan R-1/TR daya 2.200 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh

4. Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA, seharga Rp 1.699,53 per kWh

5. Golongan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas, seharga Rp 1.699,53 per kWh

6. Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA, seharga Rp Rp 1.444,70 per kWh

7. Golongan B-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh

8. Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh

9. Golongan I-4/TT daya 30.000 kVA ke atas, seharga Rp 996,74 per kWh

10. Golongan P-1/TR daya 6.600 VA - 200 kVA, seharga Rp 1.699,53 per kWh

11. Golongan P-2/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.522,88 per kWh

12. Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum, seharga Rp 1.699,53 per kWh

13. Golongan L/TR, TM, TT, seharga Rp 1.644,52 per kWh

Demikian daftar tarif listrik yang berlaku 1 November 2024. Semoga bermanfaat detikers!

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi penerbit surat utang syariah terbesar di dunia atau yang disebut dengan sukuk. Nilainya kurang lebih mencapai US$ 5 miliar.

Perry mengatakan nilai sukuk tersebut terbilang masih kecil dibandingkan dengan kebutuhan investasi masyarakat Indonesia terhadap instrumen syariah yang aman dan sesuai nilai Islam.

"Indonesia adalah penerbit sukuk tertinggi, kita mungkin sekitar US$ 5 miliar, yang kedua adalah Islamic Development Bank (IsDB) dan lainnya. Tapi kita butuh lebih banyak lagi," kata Perry dalam BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum di Jakarta Convention Center, Kamis (31/10/2024).

Perry menyebut besaran surat berharga syariah itu belum cukup untuk memajukan sektor keuangan syariah. Padahal sukuk sebagai instrumen surat berharga yang sudah stabil.

"Karena tanpa sukuk, bagaimana kita bisa memajukan sektor keuangan syariah? Karena sukuk sudah mapan, produknya sudah ada, yang kita butuhkan adalah bagaimana mewujudkan permintaan ini, mengajari mereka, membantu mereka untuk menerbitkan lebih banyak sukuk," ucap Perry.

Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah otoritas negara-negara Islam untuk berinovasi mengembangkan sukuk sebagai instrumen investasi yang memberikan likuiditas besar dan bisa dalam jangka pendek.

"Tidak hanya menjadi penerbit, tapi bagaimana sukuk tersebut dapat digunakan untuk likuiditas. Dalam aspek ini, lebih kepada bagaimana membantu negara dan korporasi serta umat untuk bisa menciptakan lebih banyak sukuk yang menawarkan takaful dan juga waqaf," tuturnya.

Perry menilai kebutuhan akan sukuk ke depan bakal semakin besar. Pasalnya permintaan terhadap sukuk dari ritel khususnya anak-anak muda muslim semakin tinggi seiring berkembang pesatnya teknologi.

"Ini yang membuat tidur saya setiap malam semakin sulit. Tidak hanya memikirkan inovasi, digitalisasi, layanan keuangan yang terintegrasi, tetapi sebagai gubernur bank sentral, bagaimana saya bisa membuat kebijakan untuk menciptakan itu semua?" tutur Perry.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai permintaan buruh soal upah minimum 2025 naik antara 8- 10% sulit dipenuhi. Apalagi, setiap daerah memiliki persoalan besaran pengupahannya masing-masing.

"(Kenaikan UMP 10%) nggak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia, gitu," kata Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Untuk itu ia menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan penetapan upah minimum mengikuti formula yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51/2023 tentang Pengupahan.

"Kami sudah menyampaikan bahwa kami prinsipnya mengikuti sesuai dengan aturan pemerintah yaitu PP 51," tegas Shinta.

Sebab menurutnya dalam aturan tersebut sudah ada formula perhitungan kenaikan uapah minimum provinsi (UMP) 2025 memperhitungkan beberapa variabel di tingkat provinsi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Jadi PP 51 tahun 2020 itu yang akan diikuti karena di situ sudah jelas ada formulanya berdasarkan juga kondisi perekonomian daerah maupun inflasi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi dan ada koefisiannya. Jadi itu yang sebenarnya diikuti," jelasnya.

"Jadi tidak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia, termasuk provinsi, kabupaten, kota. Itu semua sudah ada formulanya. Jadi kami harapkan kita bertambah pada konsisten kepada formulanya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," terang Shinta lagi.

Lebih lanjut Shinta juga mengatakan aturan PP Nomor 51/2023 tentang pengupahan ini memberikan kepastian bagi pengusaha. Sehingga mereka bisa memperkirakan seberapa besar kenaikan biaya operasional atau upah pekerja yang harus dibayarkan ke depan.

"Karena kalau kita setiap kali harus mengubah peraturan kan jadi susah. Ini kan yang penting buat pengusaha itu kan kepastian. Kenapa ada formulanya itu kan untuk kita ikuti," tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai permintaan buruh soal upah minimum 2025 naik antara 8- 10% sulit dipenuhi. Apalagi, setiap daerah memiliki persoalan besaran pengupahannya masing-masing.

"(Kenaikan UMP 10%) nggak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia, gitu," kata Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Untuk itu ia menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan penetapan upah minimum mengikuti formula yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51/2023 tentang Pengupahan.

"Kami sudah menyampaikan bahwa kami prinsipnya mengikuti sesuai dengan aturan pemerintah yaitu PP 51," tegas Shinta.

Sebab menurutnya dalam aturan tersebut sudah ada formula perhitungan kenaikan uapah minimum provinsi (UMP) 2025 memperhitungkan beberapa variabel di tingkat provinsi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Jadi PP 51 tahun 2020 itu yang akan diikuti karena di situ sudah jelas ada formulanya berdasarkan juga kondisi perekonomian daerah maupun inflasi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi dan ada koefisiannya. Jadi itu yang sebenarnya diikuti," jelasnya.

"Jadi tidak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia, termasuk provinsi, kabupaten, kota. Itu semua sudah ada formulanya. Jadi kami harapkan kita bertambah pada konsisten kepada formulanya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," terang Shinta lagi.

Lebih lanjut Shinta juga mengatakan aturan PP Nomor 51/2023 tentang pengupahan ini memberikan kepastian bagi pengusaha. Sehingga mereka bisa memperkirakan seberapa besar kenaikan biaya operasional atau upah pekerja yang harus dibayarkan ke depan.

"Karena kalau kita setiap kali harus mengubah peraturan kan jadi susah. Ini kan yang penting buat pengusaha itu kan kepastian. Kenapa ada formulanya itu kan untuk kita ikuti," tegasnya.

Down payment atau uang muka merupakan salah satu biaya yang harus dibayar saat membeli rumah. Besaran DP yang harus dibayar cukup beragam, umumnya 30% dari harga properti.

Meski demikian, belakangan ini Bank Indonesia (BI) memberikan insentif DP 0% untuk pembelian rumah, baik rumah tapak, rumah susun, hingga rumah toko maupun rumah kantor. Kebijakan ini diperpanjang hingga akhir tahun 2025.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, seperti yang dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Terkadang, masih banyak yang bingung apakah DP 0% sudah pasti tidak bayar uang muka atau kerap disamakan dengan DP Rp 0. Keduanya memang mirip, namun berbeda.

Apa bedanya DP 0% dengan DP Rp 0?

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran, Arianto Muditomo, DP 0% berarti tetap diberlakukan DP sesuai syarat Loan to Value (LTV), namun pembayaran DP boleh diangsur tanpa dikenakan bunga. LTV merupakan jumlah pinjaman dengan nilai aset yang dibeli dengan pinjaman tersebut. Semakin tinggi LTV, maka jumlah pinjaman yang diberikan semakin besar.

Misalnya, kamu beli rumah Rp 500 juta. Jika LTV 80%, maka DP yang harus dibayar untuk beli rumah tersebut 20% atau sekitar Rp 100 juta dan pinjaman yang diberikan Rp 400 juta. Namun, jika LTV 100% maka pinjaman yang diberikan adalah 100% dari harga properti yang dibeli, alias tidak ada DP.

"Kalau LTV 100%, berarti tidak ada DP (yang dibayar)," tuturnya kepada detikcom, Jumat (25/10/2025).

Di sisi lain, DP Rp 0 berarti tidak ada pembayaran uang muka saat pembelian rumah. Dengan demikian, maka debitur bisa langsung membayar cicilan saja.

DP Rp 0 ini juga pernah diterapkan oleh Pemerintah Kota DKI Jakarta saat dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Di era pemerintahan Anies, ada beberapa rusun yang bisa dibeli melalui program DP Rp 0, contohnya seperti Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur dan yang ada di Cilangkap, Jakarta Timur.

Dalam catatan detikcom tahun 2022, rumah DP Rp 0 di Cilangkap dibanderol mulai dari Rp 200 jutaan untuk tipe hunian studio seluas 23,8 meter persegi. Sementara hunian tipe 2 kamar tidur seluas 34,3 meter persegi dijual sekitar Rp 400 jutaan. Adapun besaran bunganya 5% flat alias tidak akan berubah-ubah selama masa ciclan.

"Harga Rp 200 jutaan untuk yang tipe studio, kalau cash segitu," kata konsumen yang telah berbincang dengan tim marketing kepada detikcom, Jumat (9/9/2022).

Terkait skema DP Rp 0, konsumen tidak dipungut biaya apapun dari awal pendaftaran hingga serah terima kunci. Untuk transaksinya akan menggunakan bank DKI.

"DP Rp 0 rupiah emang nggak ada DP sama sekali, dari awal kita ikut pendaftaran, sampai nanti lolos seleksi sampai benar-benar serah terima kunci, sampai akad notaris kita nggak ngeluarin uang buat notaris," imbuhnya.

Rano Karno: Hunian Vertikal Perlu, Tapi DP Rp 0 Tak Mungkin

Rano Karno: Hunian Vertikal Perlu, Tapi DP Rp 0 Tak Mungkin

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal merespons raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang resmi dinyatakan pailit. Menurut Said Iqbal, perusahaan pailit karena kesulitan membayar utang, bukan karena beban upah.

"Bukan karena upah. Mereka pailit karena kesulitan untuk membayar utang. Nah itulah pengusaha, giliran susah teriak, giliran untung nggak dikasih," katanya di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Menurut Said Iqbal, ada puluhan ribu buruh Sritex yang terancam kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia lalu menyoroti langkah perusahaan yang tidak menaikkan upah, padahal menurutnya hal itu akan berdampak positif pada Sritex.

"Coba kalau upah itu dinaikkan, daya beli naik. Daya beli naik, suruh aja karyawannya beli produk Sritex, kan semua perlu baju. Itu akan membantu, itu yang dilakukan di Jepang," imbuhnya.

Ia menyebut Jepang dan Brasil menaikkan upah buruh saat negaranya mengalami krisis ekonomi. Hal tersebut bertujuan agar buruh membeli produk-produk dalam negeri.

Said Iqbal juga menuntut Sritex membayar pesangon karyawan sesuai ketentuan. Jika tidak, kata dia, ada ancaman pidana yang bakal menjerat.

"Kalau sampai nggak bayar pesangon ya kita gugat, pidana lah. Kalau dia tidak bayar pesangon kan pidana satu tahun. Saya ingatkan pada pengusaha Sritex jangan main-main. Dan saya minta pada Menteri Tenaga Kerja dan Wamenaker jangan melindungi lah, Jangan melindungi yang salah," tegasnya.

Sebagai informasi, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Sejalan dengan itu, jumlah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan bertambah.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya belum menerima laporan terkait jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK. Dia menyebut kasus tersebut ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah (Disnaker Jateng).

"Belum (terima laporan), karena di-handle (Disnaker) Jateng," kata Indah kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Mengutip CNBC Indonesia, Disebutkan, Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon, berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Seperti diketahui, Sritex telah lama mengalami permasalahan keuangan yang akut di mana perusahaan mencatatkan kenaikan utang dan defisit modal yang kian membengkak.

Hingga akhir Juni 2024, aset perusahaan tercatat turun 5% menjadi US$ 617 juta atau setara Rp 9,56 triliun (asumsi kurs Rp 15.500/US$). Sementara itu, utang perusahaan masih berada di level tinggi yakni mencapai US$ 1,60 miliar atau setara Rp 24,8 triliun.

Alhasil, perusahaan masih mengalami defisiensi modal (ekuitas negatif) yang pada akhir tahun lalu nilainya semakin bengkak menjadi US$ 980 juta (Rp 15,19 triliun).

Kewajiban jangka pendek Sritex tercatat US$ 131,42 juta (Rp 2,04 triliun), dengan US$ 11,34 juta (Rp 176 miliar) di antaranya merupakan utang bank jangka pendek ke Bank Central Asia (BBCA). Sementara itu, dari US$ 1,47 miliar (Rp 22,78 triliun) kewajiban jangka panjang, sebesar US$ 810 juta (Rp 12,55 triliun) merupakan utang bank.

Mayoritas utang bank jangka panjang merupakan utang eks sindikasi (Citigroup, DBS, HSBC dan Shanghai Bank) senilai US$ 330 juta. Selain itu BCA, Bank QNB Indonesia, Citibank Indonesia, Bank BJB dan Mizuho Indonesia tercatat menjadi kreditur terbesar dengan besaran kewajiban SRIL masing-masing lebih dari US$ 30 juta. Selain 5 yang telah disebutkan, perusahaan juga memiliki utang pada 19 pihak bank lain yang mayoritas merupakan bank asing atau bank swasta milik asing.

Saksikan Live DetikSore:

Video Serikat Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Upah Tak Naik

Video Serikat Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Upah Tak Naik

Besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi(UMP) 2025 akan ditentukan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor.

Afriansyah mengatakan, pemerintah terus menggodok kenaikan UMP. Dia memberi sinyal besaran kenaikan UMP akan berada di tangan Prabowo.

"Sedang dibahas dan digodok," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024) kemarin.

Ketika ditanya mengenai besaran kenaikannya, Afriansyah enggan menjawab. Dia melempar hal itu kepada Menaker baru di era Prabowo.

"Nanti tanyakan dengan menteri yang baru. Nanti saya salah ngomong," jelasnya.

Terkait sosok Menaker baru, Afriansyah tidak mengetahui. Dia bilang belum bertemu dengan sosok yang menempati posisi tersebut. Namun, dia membocorkan siapa pengganti dirinya yakni Immanuel Ebenezer.

"Kalau nggak salah itu (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Kalau menterinya saya belum paham. (Belum ketemu menteri baru?) Belum," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) ad interim meminta semua pihak menunggu hingga November 2024 untuk hasil pembahasan UMP 2025.

"UMP kan siklusnya di bulan November nanti, jadi kita tunggu saja hasil dari report BPS (Badan Pusat Statistik)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Di sisi lain, KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah untuk menaikkan UMK maupun UMP 2025 sebesar 8-10%. Pertimbangannya berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan inflasi dalam dua tahun terakhir berada pada kisaran 2,5%, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%. Jika digabungkan maka totalnya sekitar 7,7%, yang kemudian dibulatkan menjadi 8% hingga 10%.

"Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8%, namun KSPI mengusulkan penambahan 2% sehingga kenaikannya menjadi 10% untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten/kota yang berdekatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Pemerintah terus menggodok besaran kenaikan upah minimum (UMP) tahun 2025. Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor memberi sinyal kenaikan UMP itu akan ditentukan di era pemerintahan berikutnya, Prabowo Subianto.

"Sedang dibahas dan digodok," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai besaran dan di masa transisi pemerintahan, dia enggan menanggapi. Dia hanya menyebut agar menanyakan dengan Menaker yang baru di era pemerintah Prabowo.

"Nanti tanyakan dengan menteri yang baru. Nanti saya salah ngomong," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) ad interim meminta semua pihak menunggu hingga November 2024 untuk hasil pembahasan UMP 2025.

"UMP kan siklusnya di bulan November nanti, jadi kita tunggu saja hasil dari report BPS (Badan Pusat Statistik)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Di sisi lain, KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah untuk menaikkan UMK maupun UMP 2025 sebesar 8-10%. Pertimbangannya berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan inflasi dalam dua tahun terakhir berada pada kisaran 2,5%, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%. Jika digabungkan maka totalnya sekitar 7,7%, yang kemudian dibulatkan menjadi 8% hingga 10%.

"Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8%, namun KSPI mengusulkan penambahan 2% sehingga kenaikannya menjadi 10% untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten/kota yang berdekatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).

People Bank of China (PBOC) selaku bank sentral negara itu berencana menurunkan rasio persyaratan cadangan untuk pemberi pinjaman komersial (reserve requirement ratio/RRR) sebesar 25 hingga 50 basis poin (bps) pada akhir tahun ini.

Namun besaran penurunan RRR ini masih mempertimbangkan pada kondisi likuiditas negara itu. Sehingga sampai saat ini masih terbuka kemungkinan pelonggaran kebijakan lebih lanjut.

Melansir dari The Business Times, Jumat (18/10/2024), Gubernur PBOC Pan Gongsheng dalam sebuah forum keuangan di Beijing mengatakan pihaknya juga berencana untuk menurunkan suku bunga acuan pembelian kembali tujuh hari juga sebesar 20 bps.

Kemudian suku bunga fasilitas pinjaman jangka menengah dikurangi sebesar 30 bps. Serta pada 21 Oktober nanti, suku bunga pinjaman utama akan turun sebesar 20 hingga 25 bps.

Langkah ini dimaksudkan sebagai stimulus potensial untuk mendukung perekonomian Negeri Tirai Bambu yang sempat terpuruk. Kemudian langkah-langkah ini juga menjadi upaya bank sentral untuk menstabilkan sektor perumahan dan menghidupkan kembali kepercayaan pasar modal.

Pada forum diskusi yang sama, Pan juga memperingatkan banyaknya aliran dana ilegal yang masuk ke pasar saham mereka. Untuk itu PBOC memperkenalkan dua alat baru pada bulan September kemarin guna mendukung keamanan pasar.

"Ini adalah program swap yang memberikan dana, perusahaan asuransi, dan pialang akses yang lebih mudah ke pendanaan untuk pembelian saham, dan pinjaman PBOC yang relatif murah untuk membantu bank membiayai pembelian dan pembelian kembali saham perusahaan yang terdaftar," terang Pan.

Pan mengatakan kedua langkah tersebut sepenuhnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang berorientasi pasar, dan fasilitas swap bukanlah bentuk dukungan keuangan langsung dari bank sentral.

"Ketentuan bank mengenai pembelian kembali dan pembelian saham memiliki tujuan arah yang spesifik, dan intinya adalah bahwa dana pinjaman tidak boleh memasuki pasar saham secara tidak sah," tambah Pan.

Saat melakukan peminjaman dana dalam jumlah besar, biasanya disertakan juga surat perjanjian utang piutang. Surat ini ditanda tangani di atas materai sebagai bukti yang sah terkait pinjaman dana.

Selain itu, ada sejumlah fungsi lain dari dibuatnya surat perjanjian utang piutang. Untuk membuat surat ini juga tak bisa sembarangan, karena harus menyebutkan pihak pemberi dan penerima pinjaman.

Lantas, bagaimana cara membuat surat perjanjian utang piutang di atas materai yang benar? Simak beberapa contohnya dalam artikel ini.

Mengenal Surat Perjanjian Utang Piutang

Dilansir situs Sahabat Pegadaian, surat perjanjian utang piutang adalah dokumen yang berisi kesepakatan mengikat antara pemberi dan penerima pinjaman. Di dalam surat itu berisi pernyataan tentang hak dan kewajiban yang perlu dijalankan oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Selain itu, tercantum juga nominal utang atau pinjaman yang diberikan, periode pelunasan utang, cara pembayaran, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pinjaman.

Surat perjanjian utang piutang bisa mengikat antara individu maupun usaha. Jadi, bisa dibuat tergantung dengan kebutuhan masing-masing.

Mengutip eprint UMS, surat perjanjian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam. Mengenai perjanjian pinjam meminjam telah diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata.

Dalam pasal tersebut menyatakan, "Perjanjian pinjam-meminjam adalah komitmen pihak pertama memberikan sejumlah dana atau barang. Biasanya beberapa hal yang dipinjamkan bersifat habis pakai."

Fungsi Surat Perjanjian Utang Piutang

Dilansir laman Bank Neo Commerce, ada sejumlah fungsi dari dibuatnya surat perjanjian utang piutang, yakni sebagai berikut:

1. Bukti utang yang kuat dan sah di mata hukum.
2. Transaksi pinjaman yang jelas antara pemberi dan penerima pinjaman.
3. Meminimalisir perselisihan antara pihak pemberi dan penerima pinjaman, misalnya dalam hal tanggal waktu pembayaran dan besaran utang yang dibayar.

Komponen Surat Perjanjian Utang Piutang

Surat perjanjian utang piutang berisi beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Semua komponen tersebut perlu ditulis agar kedua belah pihak dapat memahami perjanjian yang telah dibuat. Berikut rinciannya:

1. Data diri kedua pihak (misalnya seperti nama, alamat, nomor KTP, pekerjaan dan lain-lain)
2. Jumlah total atau nominal uang yang dipinjam
3. Jumlah total pembayaran
4. Tujuan pinjaman
5. Jangka waktu pembayaran
6. Jumlah pembayaran bulanan (jika perlu)
7. Jaminan pinjaman (jika perlu)
8. Tingkat bunga atau kompensasi
9. Persyaratan tentang hukuman jika tidak membayar atau wanprestasi (kondisi di mana pinjaman dapat dilepaskan atau ditangguhkan, karena pelaksanaan kewajiban yang tidak bisa terpenuhi alias ingkar janji oleh seorang debitur).

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang

Setelah mengetahui apa itu surat perjanjian utang piutang beserta fungsinya, mari simak beberapa contohnya di bawah ini:

Contoh Pertama

SURAT PERJANJIAN UTANG PIUTANG

Pada (hari/tanggal/tahun), kami yang bertanda tangan dibawah ini setuju mengadakan Perjanjian Hutang Piutang, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama:
Alamat:
Pekerjaan:
No. KTP/No. HP:

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama:
Alamat:
Pekerjaan:
No. KTP/No. HP:

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Melalui surat perjanjian hutang piutang ini, disetujui oleh kedua belah pihak sebagaimana dengan ketentuan yang tercantum dibawah ini:

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan pinjaman sebesar Rp ____________________ kepada PIHAK KEDUA yang di mana uang itu adalah hutang atau pinjaman.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa pembayaran pinjaman oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cicilan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp ____________________ setiap Minggu selama _________________ dan terhitung dari ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.

3. Apabila dikemudian hari ternyata PIHAK PERTAMA tidak dapat membayar hutang kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA bersedia dikenakan Sanksi/Denda dari PIHAK KEDUA.

4. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar, tanpa tekanan dari pihak manapun, bertempat di ___________________ pada hari, tanggal, bulan serta tahun seperti tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(________________) (________________)

Contoh Kedua

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN UANG

Bahwa pada hari ini Kamis, 25 Agustus 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini setuju mengadakan Perjanjian Utang Piutang yaitu:

Nama: Bambang Ali
NIK: 35269899011
Pekerjaan: Wiraswasta
Alamat: Jalan Mawar No. 08, Cilandak, Jakarta 12430

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama: Fatimah Putri
NIK: 571919077
Pekerjaan: Karyawan Swasta
Alamat: Jalan Mangga Jaya No. 20, Bogor

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Maka melalui surat perjanjian ini disetujui oleh kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. PIHAK PERTAMA telah menerima uang tunai sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari PIHAK KEDUA yang dimana uang tunai tersebut adalah utang atau pinjaman uang.

2. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan barang jaminan yakni kendaraan bermotor berupa mobil, yang nilainya dianggap sama dengan uang pinjaman kepada PIHAK KEDUA.

3. PIHAK PERTAMA telah berjanji akan melunasi uang pinjaman KEPADA PIHAK KEDUA dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan, terhitung dari ditandatanganinya Surat Perjanjian Pinjaman Uang ini.

4. Apabila di kemudian hari ternyata PIHAK PERTAMA tidak dapat membayar pinjaman uang tersebut, maka PIHAK KEDUA memiliki hak penuh atas barang jaminan baik untuk dimiliki pribadi maupun untuk dijual kepada orang lain.

5. Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun di Jakarta pada hari, tanggal dan bulan seperti yang telah disebutkan di atas.

Demikianlah surat perjanjian pinjaman uang ini dibuat bersama di depan saksi-saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan untuk dijadikan sebagai pegangan hukum bagi masing-masing pihak.

Jakarta, 25 Agustus 2022.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

BAMBANG ALI FATIMAH PUTRI

Contoh Ketiga

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:
Alamat:

Disebut sebagai pihak kesatu

Nama:
Alamat:

Disebut sebagai pihak kedua

Pihak kesatu telah meminjamkan sejumlah uang kepada pihak kedua untuk keperluan ............sebesar Rp ............. (terbilang......) yang akan dibayarkan pada.......

Bekasi, 13 September 2021

Yang menyerahkan Yang menerima

(pihak pertama) (pihak kedua)

Contoh Keempat

Pada hari ini, ........, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama:
Nomor KTP:
Alamat:

Disebut sebagai pihak pertama

Nama:
Nomor KTP:
Alamat:

Disebut sebagai pihak kedua

Kedua belah pihak terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada ......, pihak pertama mengajukan pinjaman pada pihak kedua sebesar ....(terbilang)

2. Pihak kedua menyepakati pengajuan pihak pertama untuk meminjamkan uang sebesar ....(terbilang) pada....

3. Selanjutnya, pihak pertama akan melakukan pembayaran utang pada pihak kedua dengan mekanisme cicilan minimal sebesar.... selama..... yang dimulai pada...

4. Pembayaran oleh pihak kedua dilakukan melalui mekanisme transfer rekening ke ...., dengan bukti transfer dikirim ke ......, yang dapat dihubungi di nomor handphone...dan email....

5. Mengenai hal-hal yang belum disepakati dalam perjanjian ini, akan diatur melalui adendum baru sesuai kesepakatan para pihak.

Demikian surat perjanjian utang piutang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

pihak pertama pihak kedua

(materai Rp 10.000)

(nama asli) (nama asli)

Contoh Kelima

SURAT PERJANJIAN UTANG PIUTANG

Pada (hari/tanggal/tahun), kami yang bertanda tangan dibawah ini setuju mengadakan Perjanjian Hutang Piutang, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama:
Alamat:
Pekerjaan:
No. KTP:
No. HP :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama:
Alamat:
Pekerjaan:
No. KTP:
No. HP :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan:

1. PIHAK PERTAMA pada tanggal (tanggal/bulan/tahun), telah mengajukan pinjaman sebesar Rp ____________(jumlah dalam huruf) kepada PIHAK KEDUA.

2. Atas pengajuan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA telah menyetujui untuk meminjamkan uang sebesar Rp ___________(jumlah dalam huruf) kepada PIHAK PERTAMA pada __________

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa pembayaran pinjaman oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cicilan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebanyak Rp _____________(jumlah dalam huruf) setiap bulan ____________, yang dimulai pada __________(tanggal/bulan/tahun), dan berakhir pada __________(tanggal/bulan/tahun).

4. Perjanjian jual beli ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangai oleh kedua belah pihak.

5. Mengenai hal-hal yang belum dituangkan dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dengan addendum-addendum baru sesuai dengan kesepakatan para pihak.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Itu dia pembahasan mengenai surat perjanjian uutang piutang di atas materai. Semoga dapat membantu detikers.

Utang Pemerintah Sudah Rp 8.444 T

Utang Pemerintah Sudah Rp 8.444 T

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menanggapi terkait aturan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap produk impor ubin keramik dari China. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengapresiasi langkah pemerintah sebagai bentuk perlindungan dari tindak perdagangan yang curang. Namun, besaran tarif bea masuk ini masih di bawah harapan pihaknya.

"Kami tetap memandang positif meskipun besaran BMAD yang ditetapkan hanya berkisar 35% - 50%, di mana besaran tarif tersebut masih di bawah harapan Asaki yang bisa menyerupai negara-negara lain seperti Mexico dan Amerika Serikat dengan besaran diatas 100%," kata Edy melalui keterangan resminya, Rabu (16/10/2024).

Meski begitu, dia menilai penetapan tarif BMAD ini akan menjadi awal kebangkitan kembali industri keramik nasional yang telah tercedera berat hampir 10 tahun terakhir yang berakibat pada sejumlah pabrik berhenti berproduksi serta tingkat utilisasi produksi nasional mengalami penurunan.

Edy melihat usai penerapan BMAD atas impor ubin keramik asal China serta terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 36 Tahun 2024 tentang SNI Wajib akan segera memulihkan tingkat utilisasi produksi keramik nasional naik ke level 67-68% di akhir tahun 2024 dari sebelumnya 63%. Bahkan pihaknya memasang target utilisasi produksi nasional tahun 2025 di level 80% dan tahun 2026 di kisaran level 90%.

Dia menjelaskan saat ini kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional menempati posisi 4 besar produsen keramik dunia dengan kapasitas produksi sebesar 675 juta meter persegi per tahun, di bawah China, India, dan Brazil.

"Namun, secara kapasitas produksi aktual kita masih tertinggal dan berada di nomor 8 besar dunia. Asaki menargetkan tahun 2025 bisa masuk sebagai Top 5 Manufacturing Countries versi Ceramic World Review," jelas Edy.

Edy optimistis dengan terbitnya BMAD, SNI Wajib dan BMTP akan menarik investasi baru, baik dari domestik maupun luar negeri, terutama investor dari China. Pihaknya juga siap menyambut kehadiran pemain-pemain baru yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru.

Menurut Edy, kesempatan untuk ekspansi terbuka lebar di mana tingkat konsumsi keramik per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata konsumsi keramik dunia per kapita yang berada di level 2,5 m2/kapita dan rata-rata konsumsi keramik per kapita di Malaysia dan Thailand sudah di atas 3 m2/kapita. Bahkan, Vietnam dan China sudah di atas 5 m2/kapita.

Melalui penetapan tarif ini, dia berharap Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan optimis dapat mendukung program pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di dalam pembangunan rumah rakyat 3 juta per tahun. Sebab, program tersebut membutuhkan produk-produk bahan bangunan seperti ubin keramik, genteng keramik dan sanitary ware.

"Asaki berharap perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau safeguard juga bisa tepat waktu di bulan November mendatang, karena sangat dibutuhkan untuk melengkapi presentase BMAD yang kurang maksimal," imbuh dia.