Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia, Kevin Diks, dipercepat agar bisa membela skuad Garuda dalam lanjutan laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Hal ini diungkap Ketum PSSI, Erick Thohir, selepas meninjau kesiapan rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (8/11/2024). Kehadiran Diks disinyalir guna mengantisipasi ketidakhadiran Mees Hilgers yang baru menderita cedera hamstring serta menambah kedalaman skuad Garuda.

"Tentu dengan cederanya beberapa pemain, Mees Hilgers, kemarin di pertandingan terakhir ada hamstring. Sepertinya tidak akan memperkuat. Kedatangan Kevin Diks untuk pertandingan melawan Saudi sangat dibutuhkan," ujar Erick kepada awak media.

Perihal Diks bisa membela Timnas Indonesia kala melawan Jepang, kansnya tidak besar. Mengingat waktu pendaftaran pemain ditutup seminggu jelang hari pertandingan. Indonesia bakal menghadapi Jepang pada Jumat (15/11/2024), di SUGBK.

Pemain yang membela FC Copenhagen itu, direncanakan mengambil sumpah sebagai WNI hari ini.

"Apakah Kevin Diks bisa bermain melawan Jepang? Kita sedang urus administrasinya. Kita tunggu angkat sumpahnya, rencana mungkin hari ini. Kemarin suratnya sudah keluar, peraturan Perpres dari presiden," ujar Erick.

"Kita sedang coba melakukan percepatan untuk mempertebal lagi Tim Nasional kita," jelas mantan Presiden Inter Milan itu.

Exco PSSI, Arya Sinulingga, dalam pemberitaan sebelumnya pernah mengungkap Kevin Diks diperkirakan bisa membela Timnas Indonesia pada Maret 2025. Hal ini disebabkan baru terbentuknya pemerintahan baru Prabowo-Gibran serta lembaga legislatif, sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian.

"Kevin Diks seperti yang kami sampaikan, masih proses. Kita tahu bahwa pemerintahan masih ini (baru). Kita optimis Maret (2025), kata Arya pada Rabu (30/10/2024).

Kendati demikian, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (5/11/2024), DPR telah mengesahkan permohonan naturalisasi Kevin Diks. Jelang proses naturalisasi pemain berusia 28 tahun itu, Erick Thohir meminta agar tidak ada isu yang membeda-bedakan asal pemain Timnas Indonesia.

"Jangan pernah beda-bedakan pemain kita, ini semua anak bangsa yang ingin memperkuat bangsa kita diurusan sepak bola," jelas Erick.

Indonesia akan menghadapi Jepang (15/11/2024) dan Arab Saudi (19/11/2024) dalam lanjutan laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Proses Naturalisasi Dipercepat, Kevin Diks Diharapkan Bisa Lawan Arab Saudi".

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menyampaikan bahwa terdapat dua agenda nasional paling dekat yang bakal dilaksanakan Indonesia.

Di antaranya, yakni penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Budi mengungkapkan, terkait penetapan UMP atau UMK diperlukan pertimbangan yang cermat oleh masing-masing daerah. Menurutnya, ini dilakukan agar tidak terjebak kepada kebijakan-kebijakan yang populis.

“UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekruitment tenaga kerja yang baru, mendorong pekerja ke sektor-sektor yang informal dan ujung-unjungnya menyebabkan ketidakpatuhan kepada peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional 2024, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Sementara itu, lanjut Budi, terkait penyelenggaraan Pilkada serentak pihaknya berharap agar pesta demokrasi ini bisa betul-betul berjalan sebagaimana asas pemilu yakni jujur, adil (jurdil) dan damai.

Untuk itu, kata dia, ia menekankan kepada kepala daerah agar melakukan perencanaan dengan detil dan mengantisipasi setiap risiko yang bakal muncul.

“Jangan sampai kita terdadak atau panik perkembangan situasi yang di luar kendali kita,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Pemerintahan baru dinilai masih akan menghadapi tantangan di sektor ekonomi tahun depan. Namun demikian, Indonesia dinilai telah mampu menentukan arah pertumbuhan sesuai target.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, eskalasi global semakin kompleks dan risiko geoekonomi kembali meningkat.

“Namun, Indonesia berhasil dalam menavigasi pertumbuhan ekonomi, investasi, serta ekspor barang dan jasa di tengah berbagai krisis yang terjadi, bahkan dapat tumbuh tinggi di atas rata-rata global, meskipun pertumbuhan ekonomi yang mandek di kisaran 5 persen bahkan masih merasakan scarring effect akibat pandemi Covid-19 menjadi catatan kritis,” kata dia dalam Hana Bank Economic Outlook 2025, dikutip Sabtu (26/10/2024).

SHUTTERSTOCK/THAPANA_STUDIO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Aviliani menyarankan untuk menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) melalui reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

Selain itu, ia juga berpendapat mengenai revolusi menuju negara industri, pembenahan di seluruh komponen penyusun Produk Domestik Bruto (PDB), dan kerja sama dengan pihak swasta.

Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA). Selain itu, penting untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan kinerja usaha kecil.

Sementara itu Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi Kabinet Merah Putih, yang meliputi ketidakpastian global dan dinamika internal.

Lebih lanjut Yunarto menjelaskan, arah kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru mengedepankan ekonomi dorongan besar (big push), proteksionisme, dan reindustrialisasi atau padat karya.

Adapun, sektor-sektor yang menjadi prioritas antara lain pangan, industrialisasi, infrastruktur, energi, pemerataan, sumber daya manusia, dan tata kelola.

Dalam waktu yang bersamaan, Direktur Utama PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) Jong Jin Park menuturkan, adanya pelantikan pemerintahan baru Indonesia, pemilihan presiden Amerika Serikat, penurunan suku bunga global, dan meningkatnya risiko geopolitik akan memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia ke depannya.

“Hana Bank berkomitmen untuk senantiasa memberikan dukungan optimal kepada para nasabah dan berusaha menjadi mitra strategis yang saling menguntungkan di masa depan,” ujar dia.

Sebagai informasi, Hana Bank Economic Outlook 2025 merupakan Economic Outlook ke-14 yang rutin diadakan oleh Hana Bank sejak 2010. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 400 nasabah korporasi Hana Bank dari berbagai sektor.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa saat ini birokrasi di Indonesia masih dipandang belum baik. Menurutnya, birokrasi pemerintah saat ini sangat terkenal ribet dan juga lambat.

Hal ini diungkapkan Prabowo kepada para menteri Kabinet Merah Putih dalam sambutannya di Sidang Kabinet Paripurna Perdana, Rabu (23/10/2024). Prabowo meminta semua pihak jujur dan mengakui kenyataan tersebut.

"Mari lah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya," ungkap Prabowo.

Purnawirawan TNI itu juga menegaskan banyak sekali pembicaraan di tengah masyarakat bahwa birokrasi pemerintah saat ini terlalu sering mempersulit bukan mempermudah.

"Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah," tegas Prabowo.

Dia menegaskan agar para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih tak ragu-ragu memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat.

"Ini saya minta menteri menteri sekarang mari kita lebih berani, tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan terbaik untuk rakyat kita," pungkas Prabowo.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk percepatan swasembada pangan yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dalam untuk membahas program ketahanan pangan. Pihaknya pun memastikan penyelewengan pupuk untuk peningkatan produksi pangan tidak akan terjadi.

"Kita memastikan tidak ada lagi main-main di pupuk. Kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat. Ini nanti Pak Menteri menyampaikan," dalam konferensi pers di gedung Kementerian Pertanian, Selasa (22/10).

Erick menegaskan bahwa pihaknya melalui anak perusahaannya mendukung penuh upaya Kementan terkait target swasembada pangan. Dirinya juga menekankan pada Perum Bulog agar menggenjot program operasi pasar sesuai dengan tupoksinya dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Kemudian, dalam membuat kebijakan nanti, PTPN juga akan dilibatkan kaitannya untuk mengalokasikan lahan yang memang dibutuhkan untuk mendukung program pertanian.

"Jadi kita bertemu dengan Pak Amran intinya untuk mensinergikan seluruh kebijakan yang memang diperlukan untuk Kementan," urainya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran menjelaskan kolaborasi dengan BUMN ini diperlukan untuk mencapai target Presiden Prabowo di bidang pangan dan energi.

Amran menegaskan seluruh sektor itu menjadi leading sector Kementan. Namun begitu dalam mencapai target itu, menurutnya perlu kerja sama banyak pihak, termasuk anak perusahaan Kementerian BUMN.

"Pertanian tidak mungkin swasembada tanpa kolaborasi sektor lain. Contoh produksi pupuk butuh PIHC, dan offtaker pertanian butuh Bulog," jelasnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh Penasihat Khusus, tujuh Utusan Khusus Presiden, dan satu staf khusus.

Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 140/P tahun 2024.

Adapun tujuh penasihat khusus presiden tersebut adalah:

1. Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan
2. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan
3. Dudung Abdurrahman sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketahanan Nasional/Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan
4. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional
5. Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi
6. Muhadjir Effendy sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji
7. Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang kesehatan

Selanjutnya, melalui, Keputusan Presiden Nomor 76/M tahun 2024 Tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden tahun 2024-2029, presiden mengangkat sejumlah utusan khusus, yakni:

1. Muhammad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
2. Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan
3. Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keamanaan
4. Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni
5. Ahmad Rida Sabana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital.
6. Mari Elka Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral.
7. Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata

Selanjutnya, lewat Keputusan Presiden Nomor 75/M tahun 2024 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden, presiden melantik Yovie Widianto sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto mengatakan, tugas presiden terbilang berat dan strategis.

Menurutnya, banyak hal yang mesti dipikirkan dan diselesaikan presiden, termasuk kebijakan-kebijakan yang terkait negara.

"Maka beliau membutuhkan penasihat ya, dan saya diberi mandat untuk memberi nasihat di bidang politik dan keamanan," ujar Wiranto usai menghadiri pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

Tonton:Ini Daftar 22 Kementerian Baru yang Lahir di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran

Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan, lingkup tugasnya di bidang perdagangan internasional dan kerja sama multilateral.

"Kami menunggu arahan presiden dulu ya, prioritas beliau dimana," ucap Mari Elka.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyiapkan 48 Keputusan Presiden (Keppres) untuk penataan 48 kementerian di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Hal ini penting dalam proses transisi dan penataan kabinet.

Diketahui dalam pemerintahan Prabowo, jumlah kementerian dan lembaga (KL) bertambah cukup drastis dibandingkan saat era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di era Jokowi jumlah kementerian mencapai 34, sementara saat era Prabowo jumlahnya menjadi 48.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini menjelaskan, pihaknya bersama Menteri PAN-RB era Jokowi, Abdullah Azwar Anas, telah menyiapkan proses transisi ini sejak 4 bulan lalu. Menyusul Keppres ini, juga akan disusun Peraturan Presiden (Perpres).

"Kemarin Pak Anas sudah mempersiapkan itu, ada sekitar 48 Keppres yang sudah disediakan untuk organisasi kementerian-kementerian yang baru itu, nanti setelah itu baru kita akan mempersiapkan juga Perpres transisinya," kata Rini, ditemui di usai sertijab di Kantor KemenPAN-RB, Senin (22/10/2024).

Sebelum membuat Perpres tersebut, Rini menjelaskan bahwa pihaknya perlu menyiapkan Perpres Transisi. Aturan ini diperlukan sebagai acuan sekaligus pemetaan tugas dan fungsi kementerian, utamanya kementerian-kementerian baru.

"Jadi harus diberitahu bahwa fungsi ini pindah kemana, fungsi A pindah kemana, fungsi B pindah kemana, sehingga para kementerian sudah tahu dia itu akan mengerjakan apa. Kemudian setelah itu, kita membuat Perpres, setelah membuat peraturan struktur organisasi sudah ada, maka kita sekarang siapkan juga rancangan Permen PAN-RB planning bagaimana cara pemindahannya," terangnya.

Namun untuk tahap awalnya, pihaknya perlu menunggu Perpres Transisi rampung. Perpres inilah yang akan menjadi acuan awal dari transisi pemerintah, termasuk untuk pemindahan dan penataan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemindahan ASN ini berkaca pada adanya sejumlah kementerian yang dipecah dan dihilangkan, salah satunya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Rini juga memastikan, ASN dipindahkan sesuai dengan fungsinya.

"Jadi sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang kita atur berikutnya adalah mengenai penganggarannya. Nanti kita bersama-sama dengan Menteri Sesneg, kemudian dengan Menteri Keuangan, kita akan bahas bersama-sama," kata Rini.

"Mereka juga nanti akan mengatur programnya, yang dulu program dari satu menteri itu harus, nanti kita akan coba membuat roadmap penyelesaiannya, itu menjadi salah satu program yang kita selesaikan dalam 100 hari ini," sambungnya.

Rini menargetkan, proses transisi ini bisa rampung pada bulan Oktober ini. Persiapannya harus selesai sebelum tahun baru agar persoalan anggaran dan penataan sumber daya manusia (SDM) kementerian bisa segera ditetapkan.

"Mungkin bulan Oktober kita upayakan selesai semuanya. Kalau menteri kan harus bisa segera bekerja. Kalau yang menteri yang tidak berubah kan bisa langsung. Nanyak menteri yang, Menko-nya kan sekarang ada tujuh, jadi itu juga harus disesuaikan. Kemudian kementerian-kementerian yang ada di bawah Menko juga harus disesuaikan dulu," ujarnya.

Selain itu, Rini sendiri menargetkan Perpres Transisi ini bisa keluar dalam 1-2 hari ke depan. Adapun saat ini, Perpres tersebut telah berada di tangan Prabowo sehingga harapannya bisa segera dirilis.

"Mudah-mudahan bisa (1-2 hari lagi terbit). Jadi ini saya kira sangat baik, Pak Presiden, penyiapan untuk para kementerian. Meskipun ini organisasinya mungkin kementeriannya lebih besar, tetapi tahap-tahapan itu sudah disiapkan," ujar dia.

Sedangkan untuk kementerian-kementerian baru yang saat ini belum punya gedung kantor, Rini mengatakan, pihaknya dengan Kementerian Sekretariat Negara akan berkoordinasi untuk mengatur hal tersebut.

"Kita punya aset banyak, mudah-mudahan nanti, karena saya nggak bisa bicarakan bukan kewenangan MenPAN, kita mengatur organisasinya," katanya.

Simak: Video Momen 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Resmi Dilantik

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Erick Thohir kembali menahkodai Kementerian BUMN. Presiden Prabowo telah menetapkannya untuk menduduki Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kabinet Merah Putih yang baru dibentuk.

Erick mengatakan, dirinya akan akan terus meningkatkan kolaborasi bersama swasta dan juga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memimpin Kementerian BUMN.

"Dengan market yang terbuka ini, keseimbangan itu terjadi, antara swasta, UMKM dan juga investasi dari dalam dan luar negeri. Ini yang kita coba seimbangkan," kata dia dalam keterangan resminya, Selasa (22/10).

Erick menekankan keberpihakan terhadap UMKM juga menjadi prioritas Kementerian BUMN. Erick menyebut UMKM merupakan fondasi besar bagi ekonomi Indonesia.

Selain itu, ia juga melanjutkan program perampingan BUMN hingga tersisa 30 BUMN untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing BUMN ke depan.

Lebih lanjut, Erick menyampaikan BUMN berkomitmen mendorong peningkatan jumlah pengusaha Indonesia yang saat ini baru sekitar 3,4% atau tertinggal dari negara lain yang mencapai 5%- 8%.

"Ini yang saya rasa peran nanti BUMN akan terus mendorong bagaimana menciptakan entrepreneur. Perusahaan yang menengah naik kelas, dengan private sector juga kita buka kerja samanya," sambung Erick.

Selanjutnya, Kementerian BUMN juga akan mengimplementasikan komitmen Prabowo dalam mencapai target swasembada pangan. Erick mengatakan BUMN siap memperkuat ekosistem ketahanan pangan nasional yang lebih terintegrasi ke depan.

"Karena kita ada pupuk, pupuknya mesti tepat waktu, tepat sasaran, apalagi nanti ada digitalisasi. Lalu untuk energi terbarukan, saya rasa kita sudah banyak berinvestasi sekarang, baik Pertamina, PLN, karena kita tahu ke arah sana tidak terhindarkan," imbuh Erick

Ia menyebut bahwa Kementerian BUMN juga akan meneruskan akselerasi hilirisasi yang menjadi visi Prabowo. Setta memastikan transformasi BUMN akan terus berjalan, baik dari segi profesionalisme, transparasi, hingga bersih-bersih BUMN.

“Kami di Kementerian BUMN harus bekerja lebih keras lagi untuk profesionalisme dan transparan untuk mendukung visi Presiden Prabowo.” pungkas Erick

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Basuki Hadimuljono baru saja melepas status Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kini, Basuki bakal melanjutkan kepemimpinannya di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Basuki yang sebelumnya juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN mengungkapkan, ia akan menjadi pejabat definitif Kepala Otorita IKN.

"Saya masih di OIKN, tapi sekarang Plt-nya sudah berhenti. Sekarang (surat keterangan pejabat definitif) diurus oleh bapak-bapak Setneg," ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Senin (21/10) malam.

Basuki menuturkan, SK tersebut akan diterbitkan secepatnya. Sayangnya, dia belum bisa memastikan keluarnya SK untuk mengisi pos Kepala OIKN tersebut.

Namun Basuki memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal melanjutkan pembangunan proyek sebesar Rp 466 triliun itu. Dia bilang, pembangunan IKN ke depan berfokus untuk gedung parlemen.

"Dalam berapa tahun, dua tahun nanti bangunan Yudikatif dan Legislatif harus dibangun, seperti gedung DPR hingga gedung MPR," tuturnya.

Untuk diketahui, Kementerian PUPR kini telah dipisah oleh Kabinet Merah Putih besutan Presiden Prabowo Subianto periode 2024 - 2029.

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipimpin oleh Dody Hanggodo. Sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dipimpin oleh Maruarar Sirait.

Presiden Prabowo Subianto melanti Rini Widyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kabinet Merah Putih periode 2024-2029, menggantikan Abdullah Azwar Anas.

Rini mengatakan di awal kepemimpinannya sebagai Menteri PANRB baru, ia akan fokus dalam melaksanakan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah kementerian yang pada periode ini mengalami peleburan ataupun pemisahan. Dalam hal ini pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.

"Pertama tentunya untuk program 100 hari, KemenPAN-RB tentunya pada satu bulan pertama punya kerja yang cukup besar. Terutama untuk melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk. Jadi kita punya 48 kementerian dan sekian lembaga dan ada beberapa yang dipecah," terang Rini kepada wartawan di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Kami tentunya bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan, kita akan menata bukan hanya menata fungsinya tetapi juga bagaimana kita menata untuk sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian-kementerian baru yang baru dibentuk tadi," terangnya lagi.

Lebih lanjut Rini mengaku Kementerian PANRB sudah menyiapkan aturan terkait penataan ASN di kementerian baru. Namun pihaknya hingga kini juga masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terkait perubahan struktur Kementerian dan tugas-tugasnya.

"Kami sudah menyusun PermenPANRB nanti bagaimana pembagian tata caranya dan semua sudah kita siapkan. Jadi kita menunggu Perpres transisi yang sebentar lagi akan diterbitkan karena ada beberapa fungsi kementerian dan lembaga yang beralih," kata Rini.

"Itu tentu saja akan berpengaruh terhadap pengisian sumber daya manusianya, kemudian juga penganggarannya. Itu sudah kita susun. Jadi memang pak Anas kemarin sebelum akhir masa jabatan, sudah bekerja keras selama 4 bulan untuk menyiapkan itu," jelasnya lagi.

Di luar itu, Rini mengaku masih memiliki PR lain yang 'dirintis' Anas seperti program-program prioritas transformasi birokrasi hingga penerapan teknologi INA Digital.

"Setelah itu tentunya ada kerja besar yang saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh, yang sudah dirintis oleh Pak Anas. Tentunya dengan sistem pemerintah berbasis elektronik," ucap Rini.

"Kita sudah punya INA Digital, kita baru Alpha rilis dan mudah-mudahan nanti Beta rilis sudah bisa dikeluarkan dalam 100 hari dan selanjutnya kita masih punya PR kaitannya dengan masalah transformasi sumber daya manusia," pungkasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menambah jumlah Kementerian Koordinator baru dalam kabinetnya. Salah satunya yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kementeriannya akan membawahi beberapa instansi mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Karantina Indonesia, termasuk BUMN pangan seperti Id Food dan Perum Bulog.

"Jadi pangan itu tentu pertanian, Bulog, Bapanas, badan karantina, kelautan, kehutanan lingkungan, badan usaha bidang pangan, dan instansi lain yang terkait,” kata Zulkifli usai dalam kegiatan sertijab di Auditorium Kemendag, Senin (21/10).

Zulkifli enggan berkomentar lebih terkait targetnya saat menjadi Menko Bidang Pangan dalam 100 hari menjabat.

Walau begitu, menurutnya dibentuknya menko baru ini lantaran pangan merupakan salah satu visi utama dalam kepemimpinan Prabowo Subianto.

Untuk itu, selama lima tahun mendatang target utamanya adalah swasembada seluruh komoditas pangan.

"Tugas menko bidang pangan terang bahwa dalam 5 tahun ini kita harus swasembada pangan," urainya.

Ke depan perluasan tanam bukan hanya fokus di Pulau Jawa. Ia mengatakan bahwa Papua mendatang akan dijadikan salah satu sentra lumbung pangan tanah air.

Ada berbagai macam jenis tanaman pokok yang akan digarap mulai dari padi, jagung hingga tebu di Indonesia bagian timur ini.

"Masa depan Indonesia itu ada di Papua, sekarang sudah dilakukan secara serius. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita bisa ke pertanian sawah 2 juta hektare, perkebunan tebu 600.000 hektare sampai 1 juta hektare," ujarnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pembentukan Badan Penerimaan Negara dinilai hanya akan menjadi wacana pasca Sri Mulyani Indrawati kembali ditunjuk sebagai menteri keuangan pada Kabinet Merah Putih.

Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengatakan, dengan diangkatnya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di era Presiden Prabowo, maka BPN hanya akan menjadi wacana.

Menteri Keuangan sebagai atasan Dirjen Pajak, tidak akan memberikan kesempatan kepada Ditjen Pajak untuk memisahkan diri dari Kementerian Keuangan.

"Sikap Sri Mulyani sejak era Presiden SBY memang menolak pembentukan badan perpajakan," jelasnya kepada Kontan, Senin (21/10).

Raden menjelaskan wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) memang sudah masuk dalam Nawacita Presiden Joko Widodo. Kemudian Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menyampaikan RUU KUP sebagai dasar pembentukan BPP.

RUU KUP sudah disampaikan oleh Presiden kepada DPR RI untuk dibahas. Namun setelah itu, Menteri Keuangan kemudian diganti oleh Sri Mulyani.

Pada zaman Menteri Keuangan Sri Mulyani, Pembahasan BPN tidak pernah dilakukan.

Sikap Sri Mulyani sejak era Presiden SBY memang menolak pembentukan badan perpajakan. Dan sikap penolakan tersebut konsisten sampai dengan sekarang, melewati 3 Presiden, yaitu Presiden SBY, Presiden Jokowi, dan Presiden Prabowo.

Tonton:Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di Era Prabowo masih Teka-teki

"Sikap Sri Mulyani dengan tegas terbaca pada saat beliau dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo di Jalan Kertanegara bahwa beliau dan Prabowo sepakat untuk memperkuat Kementerian Keuangan," ujarnya.

Raden mencermati, jika mengacu pada target tax ratio sebesar 23%, maka pembentukan BPN sangat urgen. Bahwa upaya meningkatkan rasio pajak sudah dilakukan oleh semua Dirjen Pajak. Pada era Fuad Rahmany, Ditjen Pajak sudah melakukan studi banding dengan negara-negara lain tentang otoritas pajak.

Kesimpulannya, Ditjen Pajak terlalu kaku. Karena bentuknya Direktorat Jenderal, maka masalah struktur organisasi harus sesuai dengan ketentuan Kementerian PAN RB. Begitu juga dengan pegawainya, harus mengacu kepada Undang-Undang ASN.

"Jadi, selama petugas pajak masih ASN maka ketentuan birokrasi sangat kuat, birokrasi inilah salah satu alasan kenapa petugas pajak tidak boleh dipecat walaupun tidak bekerja optimal. Petugas pajak tidak boleh dipecat hanya gara-gara tidak memiliki kinerja yang baik," ungkapnya.

Padahal menurut Raden tantangan perpajakan itu sangat dinamis. Otoritas pajak harus mendapatkan pegawai terbaik. Pegawai biasa-biasa saja harus digantikan dengan pegawai yang memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi.

Urgensi pembentukan BPN sebenarnya lebih kepada alasan agar pegawainya bukan ASN. Pembentukan organisasi vertikalnya disesuaikan dengan kebutuhan target perpajakan. Birokrasi untuk membuka dan menutup kantor pajak harus dihilangkan.

"Jadi, otoritas pajak harus seperti swasta yang dinamis," ucapnya.