JAKARTA - Core Value/Tata nilai INISIATIF yang terdiri dari Integritas, Kolaborasi, Pelayanan Prima, dan Inovasi telah berhasil mendorong peningkatan kompetensi digital di BPJS Kesehatan guna menghadirkan layanan kesehatan yang inovatif dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hal ini tergambarkan ketika Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal hadir sebagai narasumber dalam Forum Circle of Friends 2024 yang diselenggarakan oleh GML Performance berkolaborasi dengan Kontan.

INISIATIF sebagai Fondasi Optimalisasi Pelayanan

Tata nilai INISIATIF dirancang sebagai fondasi dalam optimalisasi pelayanan di BPJS Kesehatan. Dengan adanya nilai ini, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi digital para pegawai. Afdal menekankan pentingnya nilai ini sebagai pedoman utama dalam memaksimalkan pelayanan.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan, Afdal menyatakan, bahwa tata nilai INISIATIF sebagai kunci bagaimana kompetensi digital yang ada di BPJS Kesehatan terus dikembangkan.

?Saat ini BPJS Kesehatan mengcover hampir 100% penduduk Indonesia. Melalui perkembangan teknologi, saat ini kita sudah menjangkau 542 cabang di Indonesia yang saling terhubung ke dalam database yang kita miliki. Oleh karena itu pengembangan kompetensi digital menjadi kunci agar pelayanan bisa dilakukan secara maksimal kepada masyarakat,? ujar Afdal saat menjadi narasumber pada Forum Circle of Friends 2024.

Lebih lanjut dengan adanya database, maka salah satu kompetensi digital yang harus dimiliki oleh insan BPJS Kesehatan adalah pemahaman tentang data security.

?Dalam kondisi saat ini dimana hampir semua data client terhubung ke dalam database maka seluruh insan BPJS Kesehatan kita bekali dengan kompetensi data security untuk memastikan keamanan data masyarakat dapat terjaga dengan aman. Ini adalah bentuk Integritas yang ditanamkan dalam tata nilai INISIATIF BPJS. Hal ini sangat urgent untuk dijaga,? ujar Afdal selaku salah satu inisiator tata nilai INISIATIF.

Sambung Afdal menjelaskan, bahwa pembekalan kompetensi digital tersebut telah dilakukan dengan menghadirkan layanan Learning Management System (LMS) yang secara aktif membangun keterlibatan setiap insan BPJS Kesehatan.

?Ada satu yang menarik terkait LMS, dalam membangun ketertarikan karyawan, maka kami berkolaborasi dengan komunitas yang untuk bisa berpartisipasi dalam masifikasi informasi pada digital library. Ini menjadi wujud inovasi penting dalam membangun knowledge management di BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, pendalaman kompetensi tidak hanya dibentuk secara pasif kepada setiap karyawan, melainkan secara aktif membangun keterlibatan mereka untuk berkolaborasi, saling berbagi pengetahuan dalam LMS,? ujar Afdal.

LMS ini sangat membantu dalam memastikan pengetahuan yang memadai, khususnya bagi Duta BPJS Kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar dapat memberikan pelayanan yang prima. Sebagai komitmen nilai pelayanan prima dari tata nilai INISIATIF, maka BPJS Kesehatan menerapkan standarisasi product knowledge yang mengharuskan setiap Duta untuk lulus dua kali dalam pelatihan dan akan dievaluasi sekali setiap tiga bulan.

Afdal menekankan, bahwa ?Standarisasi ini penting untuk menjaga reputasi dari BPJS Kesehatan. Ketika Duta menggunakan seragam BPJS Kesehatan maka dia akan mewakili BPJS Kesehatan secara keseluruhan. Tata nilai INISIATIF menuntun kita bisa untuk selalu tampil optimal dalam melayani masyarakat.?

Pada kesempatan ini, kita dapat memahami bahwa tata nilai INISIATIF telah menjadi dasar bagi BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan kesehatan yang inklusif dan andal. Dengan integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovasi yang terus dikembangkan, BPJS Kesehatan optimis dapat menciptakan layanan kesehatan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Jakarta -

Peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan pindah faskes (fasilitas kesehatan) sesuai kebutuhan. Hal ini memungkinkan peserta untuk memilih fasilitas kesehatan yang lebih sesuai dengan lokasi, layanan, maupun kebutuhan medis mereka.

Saat ini, pindah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bisa dilakukan secara online maupun langsung ke kantor cabang. Untuk itu, ketahui syarat dan langkah-langkahnya di bawah ini.

Syarat Pindah Faskes BPJS Kesehatan 2024

Dari informasi yang didapat detikFinance melalui akun Facebook BPJS Kesehatan (25/10/2024), selain kepesertaan PBI APBD dan TNI/POLRI aktif, perubahan faskes I bisa melalui aplikasi Mobile JKN, dengan syarat telah terdaftar minimal 3 bulan di Faskes I lamanya.

Adapun syarat dokumen yang perlu dibawa jika melakukan pindah faskes di kantor BPJS secara langsung, perlu melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

Cara Pindah Faskes BPJS Online

Untuk melakukan pindah faskes BPJS secara online, peserta perlu mengunduh aplikasi Mobile JKN di App Store maupun Play Store. Jika sudah, ikuti langkah di bawah ini.

Berikut adalah langkah-langkah pindah faskes BPJS lewat JKN Mobile:

• Buka aplikasi Mobile JKN
• Login
• Pilih menu "Perubahan Data Peserta"
• Pilih data faskes yang terdaftar untuk melanjutkan perubahan faskes.
• Setelah itu, ikuti instruksi selanjutnya yang muncul.

Cara Pindah Faskes BPJS Offline

perubahan Faskes I secara offline bisa melalui kantor cabang BPJS Kesehatan atau layanan BPJS Kesehatan di mal pelayanan publik.

Berikut adalah cara pindah faskes lewat Kantor Cabang BPJS Kesehatan:

• Kunjungi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
• Memberitahu petugas jika kamu ingin melakukan pindah faskes BPJS Kesehatan.
• Melampirkan KTP dan KK.
• Tunggu hingga permohonan kamu untuk diproses petugas.

Ketentuan dan cara di atas juga berlaku, apabila peserta melakukannya melalui layanan BPJS Kesehatan di mal pelayanan publik.

Berapa Lama BPJS Bisa Digunakan Setelah Pindah Faskes?

Setelah permohonan diproses, peserta akan mendapatkan notifikasi mengenai perubahan faskes yang baru. Jika permohonan pindah faskes BPJS berhasil, maka faskes I terbaru akan berlaku di tanggal 1 pada bulan berikutnya.

Contoh, jika melakukan perubahan FKTP pada bulan berjalan (misal: November), maka FKTP terbaru akan aktif per tanggal 1 pada bulan berikutnya (Desember). Sebelum tanggal 1 tersebut, peserta masih bisa menggunakan FKTP lamanya untuk mendapat pelayanan kesehatan.

(khq/fds)

Jakarta -

Pasangan calon nomor urut 2 Pilkada DKI Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana menjanjikan internet gratis hingga membuat super apps yang di dalamnya terdapat aplikasi ojek online (ojol) yang tidak ada pemotongan biaya bagi ojol.

"Paslon Darma-Kun punya program unggulan yaitu GETUK TULAR. Getuk tular adab adalah suatu sistem ekonomi adat yang menjadi pusaran ekonomi Jakarta yang akan menyelesaikan semua persoalan ekonomi yang ada di Jakarta karena mengamankan ekonomi rakyat sehingga rakyat dapat bertahan bahkan dapat diwariskan sampai dengan cucu dan cicitnya," kata Dharma Pongrekun di acara debat Pilkada DKI Jakarta di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Dharma menambahkan, nantinya masyarakat Jakarta dapat unggul karena hanya dengan di rumah saja ekonomi akan masuk ke pundi-pundinya jadi rakyat Jakarta jangan lagi merasa khawatir Terusir dari Jakarta walaupun biaya hidupnya mahal.

Kun Wardana menambahkan, untuk bisa meningkatkan pertumbuhan yang inklusif meningkatkan kesetaraan dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial melalui lompatan. lompatan dengan mengoptimalkan ekonomi digital untuk bisa memungkinkan ekonomi digital ini tumbuh maka perlu pergelaran infrastruktur digital untuk itu akan memberikan internet gratis untuk setiap rumah di Jakarta.

"Kemudian kita juga akan memagari ya dengan teknologi block chain yang bisa menyaring konten-konten negatif dengan juga melihat traffic yang ada dan yang ketiga dengan regulasi kemudian kita juga akan memberikan aplikasi yang di dalam Jaki menjadi super FPS menjadi super portal di sana ada aplikasi kesehatan pendidikan keuangan bahkan transportasi," ungkapnya.

Ia menambahkan lagi, pihaknya akan membuat aplikasi ojek online ya dengan memberikan kesejahteraan yang lebih bagi para ojol yaitu dengan tidak adanya potongan untuk para ojol dan juga dengan memberikan BPJS Kesehatan gratis BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian gratis.

"untuk mereka kemudian kita juga akan memperbaiki tata kelola dengan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dengan apa dengan teknologi yang akan menjamin keamanan dan menjamin transparansi tidak lagi ada Miss management penyimpangan korupsi pungutan liar dan juga orang-orang dalam yang bisa memanipulasi data semuanya akan secure di sini," tutup Kun Wardana.

(shc/rrd)

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menjalin sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam menyediakan kebutuhan layanan perbankan.

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Sinergi Peningkatan Kualitas Layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Kerjasama Antara Mitra Perbankan.

Penandatanganan kerja sama ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan BRI Agus Noorsanto, Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto, dan Direktur Kepatuhan & Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno, serta Direktur Keuangan & Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro.

Kolaborasi pada ekosistem BPJS Kesehatan ini dilakukan untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) melalui skema Supply Infrastructure Financing (SIF).

Melalui kerjasama ini, BRI berkomitmen menyediakan pilihan fasilitas pembiayaan yang mudah dijangkau oleh seluruh fasilitas kesehatan yang tujuannya untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto mengatakan kolaborasi ini juga merupakan bentuk nyata dukungan BRI terhadap peningkatan mutu pelayanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Sinergi ini, kata Amam, merupakan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam meningkatan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Dalam menghadirkan Supply Infrastructure Financing, kami berupaya memberikan solusi pembiayaan yang menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan," ujar Amam, dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, diharapkan ke depannya fasilitas kesehatan dapat terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada seluruh Masyarakat peserta JKN-KIS.

Selain SIF, ruang lingkup sinergi BPJS Kesehatan dengan BRI yakni pemanfaatan autodebit untuk pembayaran iuran peserta JKN-KIS, kerja sama layanan perbankan lainnya termasuk kerjasama pengelolaan aset.

BRI akan terus berkomitmen dalam menghadirkan solusi layanan perbankan yang terdepan dan inovatif dalam mendukung transformasi layanan kesehatan di Indonesia, baik melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun penyediaan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno mengatakan skema pembiayaan inovatif bagi mitra BPJS Kesehatan berupa SIF yang dapat dimanfaatkan oleh FKTP dan FKRTL kini makin diminati. Ia mengatakan peningkatan mutu layanan tidak hanya dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan peserta JKN-KIS, namun juga untuk fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan pihak perbankan dalam menyediakan kemudahan pembiayaan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana FKTP dan FKRTL melalui SIF," ujar Mundiharno.

Mundiharno juga mengapresiasi BRI terhadap upaya pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk pembiayaan bagi fasilitas kesehatan. Ia mengatakan kehadiran skema pembiayaan SIF ini dapat dimanfaatkan FKTP dan FKRTL sebaik-baiknya untuk mendukung operasional, sehingga pelayanan kepada peserta JKN-KIS semakin baik.

"Ke depan diharapkan makin banyak bank yang dapat meluncurkan layanan SIF, terutama bank-bank di daerah, sehingga FKTP dan FKRTL dapat lebih leluasa dalam memilih kerja sama dengan perbankan," pungkasnya.

(hnu/ega)

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menjalin sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam menyediakan kebutuhan layanan perbankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Sinergi Peningkatan Kualitas Layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Kerjasama Antara Mitra Perbankan, Kamis (17/10/2024).

Penandatanganan kerja sama ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan BRI Agus Noorsanto, Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto, dan DirekturKepatuhan & HubunganAntar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno, serta Direktur Keuangan & Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro.

Kolaborasi pada ekosistem BPJS Kesehatan ini dilakukan untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) melalui skema Supply Infrastructure Financing (SIF).

Melalui kerjasama ini, BRI berkomitmen menyediakan pilihan fasilitas pembiayaan yang mudah dijangkau oleh seluruh fasilitas kesehatan yang tujuannya untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto mengatakan bahwa kolaborasi ini juga merupakan bentuk nyata dukungan BRI terhadap peningkatan mutu pelayanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

?Sinergi ini merupakan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam meningkatan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam menghadirkan Supply Infrastructure Financing, kami berupaya memberikan solusi pembiayaan yang menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan,? ujarnya.

Dengan demikian, diharapkan ke depan fasilitas kesehatan dapat terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada seluruh Masyarakat peserta JKN-KIS.

Selain SIF, ruang lingkup sinergi BPJS Kesehatan dengan BRI yakni pemanfaatan autodebit untuk pembayaran iuran peserta JKN-KIS, kerja sama layanan perbankan lainnya termasuk kerja sama pengelolaan aset.

BRI akan terus berkomitmen dalam menghadirkan solusi layanan perbankan yang terdepan dan inovatif dalam mendukung transformasi layanan kesehatan di Indonesia, baik melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun penyediaan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno mengatakan bahwa skema pembiayaan inovatif bagi mitra BPJS Kesehatan berupa SIF yang dapat dimanfaatkan oleh FKTP dan FKRTL kini makin diminati.

?Peningkatan mutu layanan tidak hanya dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan peserta JKN-KIS, namun juga untuk fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan pihak perbankan dalam menyediakan kemudahan pembiayaan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana FKTP dan FKRTL melalui SIF,? ujar Mundiharno.

Mundiharno juga mengapresiasi BRI terhadap upaya pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk pembiayaan bagi fasilitas kesehatan. ?Kehadiran skema pembiayaan SIF ini dapat dimanfaatkan FKTP dan FKRTL sebaik-baiknya untuk mendukung operasional, sehingga pelayanan kepada peserta JKN-KIS semakin baik," katanya.

Mundiharno berharap ke depan makin banyak bank yang dapat meluncurkan layanan SIF, terutama bank-bank di daerah, sehingga FKTP dan FKRTL dapat lebih leluasa dalam memilih kerja sama dengan perbankan.

Jakarta -

BPJS Kesehatan merupakan badan yang menyediakan program layanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Untuk menggunakan layanan kesehatan, peserta BPJS Kesehatan harus membayar iuran.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap bulan. Namun, ada saja orang yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Lalu, apa yang terjadi apabila peserta menunggak iuran BPJS Kesehatan selama setahun?

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, apabila peserta BPJS Kesehatan tidak membayar iuran selama satu bulan maka status kepesertaan akan diberhentikan sementara dan peserta yang telat bayar iuran tidak didenda sama sekali. Jadi, apabila peserta tidak membayar iuran selama bertahun-tahun maka status kepesertaan juga akan diberhentikan.

Apabila peserta ingin mengaktifkan status kepesertaan, peserta harus membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 24 bulan dan membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.

Namun, dalam pasal 42 ayat (5) tertulis "Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya."

Pasal tersebut berarti apabila peserta melakukan rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, maka peserta wajib membayar denda 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan rawat inap dikali jumlah tertunggak.

Adapun ketentuan pembayaran denda BPJS Kesehatan, yaitu:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besar denda paling tinggi Rp 30 juta.

Demikian informasi jika peserta tidak membayar iuran BPJS Kesehatan selama bertahun tahun. Semoga bermanfaat!

(fdl/fdl)

Jakarta -

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan hadir sebagai program yang telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Dengan itu, jangan sampai detikers ketinggalan karena tidak memiliki JKN BPJS Kesehatan.

Sejatinya pendaftaran peserta BPJS Kesehatan mandiri ini bisa dilakukan kesehatan bisa dilakukan secara offline ke kantor BPJS terdekat dan online via Mobile JKN. Jika telah terdaftar sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan akan membayar iuran perbulan secara mandiri.

Manfaatnya dari program ini ialah kesehatan tingkat pertama perawatan rawat inap intensif atau non-intensif. Peserta BPJS juga mendapatkan rujukan untuk perawatan lanjutan seperti rawat jalan dan rawat inap.

Berikut syarat dan cara pendaftaran JKN BPJS Kesehatan :

Syarat Pendaftaran BPJS Kesehatan

1. Siapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) danKartu Keluarga (KK).

2. Siapkan buku tabungan Bank yang mendukung autodebit dari BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BCA (rekening yang digunakan bisa milik Kepala Keluarga atau anggota keluarga di dalam Kartu Keluarga).

3. Untuk Warga Negara Asing (WNA), siapkan paspor dan izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

4. Calon peserta wajib melakukan pembayaran iuran pertama dalam waktu minimum 14 hari dan maksimum 30 hari setelah pendaftaran.

Cara Mendaftar BPJS Kesehatan Secara Offline

1. Calon peserta dapat langsung mengunjungi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

2. Isi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan siapkan dokumen seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, dan foto berwarna ukuran 3×4.

3. Setelah itu, peserta akan menerima nomor virtual account atau kode pembayaran untuk menyelesaikan pembayaran, kemudian bukti transfer diserahkan ke kantor BPJS, dan tunggu hingga kartu dicetak.

Cara Mendaftar BPJS Kesehatan Secara Online Melalui Aplikasi Mobile JKN

1. Unduh aplikasi Mobile JKN dari Playstore atau Appstore.

2. Buka aplikasi, di halaman awal pilih Masuk/Daftar di pojok kiri atas.

3. Pilih opsi daftar, isi formulir pendaftaran dengan informasi yang diperlukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, masukkan Captcha, dan klik verifikasi data.

4. Setelah verifikasi, lanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan klik kirim kode verifikasi.

5. Bacalah syarat dan ketentuan, dan klik "Saya Setuju."

6. Di halaman verifikasi OTP, masukkan kode OTP yang dikirimkan ke ponsel.

7. Klik Registrasi untuk menyelesaikan pendaftaran akun.

8. Kembali ke menu utama aplikasi, pilih menu pendaftaran peserta baru.

9. Masukkan nomor Kartu Keluarga (KK), kemudian masukkan Captcha dan klik lanjut.

10. Data peserta akan ditampilkan sesuai dengan Kartu Keluarga atau data yang terdaftar di Dukcapil.

11. Isi formulir pendaftaran peserta dengan hati-hati dan klik simpan.

12. Pilih kelas rawat inap; secara otomatis, akan muncul informasi mengenai iuran per jiwa dan iuran satu keluarga.

13. Masukkan email dan nomor telepon untuk verifikasi, kemudian masukkan OTP yang dikirimkan ke ponsel dan klik verifikasi.

14. Setelah semua data terisi dengan benar, klik selanjutnya.

15. Peserta akan menerima virtual account guna pembayaran tagihan melalui email yang terdaftar dan terhubung dengan mobile JKN.

Demikian cara pendaftaran akun JKN BPJS Kesehatan, semoga bermanfaat bagi detikers!

(fdl/fdl)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meresmikan pembangunan Rumah Sakit Hermina Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Ini menjadi rumah sakit yang pertama kali diresmikan Jokowi di IKN.

Direktur Utama dari PT Medikaloka Hermina Tbk Hasmoro menyatakan setelah diresmikan dan mulai beroperasi, RS Hermina Nusantara bakal menerima pasien BPJS Kesehatan. Dia bilang sudah ada komitmen kesepahaman antara pihaknya dengan BPJS Kesehatan agar layanan JKN itu bisa digunakan di RS Hermina IKN.

"Kami akan ikut serta menjalankan program-program pemerintah di bidang kesehatan, termasuk juga pelayanan pasien BPJS, yang Alhamdulillah komitmennya sudah ditandatangani di BPJS," tegas Hasmoro dalam peresmian RS Hermina Nusantara, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (11/10/2024).

Hasmoro menjelaskan RS Hermina Nusantara telah menjadi rumah sakit nomor 50 yang dimiliki jaringan Hermina di seluruh Indonesia. Rumah sakit yang dibangun merupakan rumah sakit dengan bangunan bertaraf internasional yang pertama bagi Hermina.

Bangunan rumah sakit itu, dijelaskan Hasmoro, berdiri di atas lahan seluas 20.700 meter persegi dengan luas bangunan seluruh master plan 28.210 meter persegi dan kapasitas 200 tempat tidur.

"Saat ini telah selesai bangunan 5 lantai yang akan dilanjutkan bertahap hingga menjadi master plan 8 lantai. Dan saat ini baru kami buka 50 tempat tidur Dan setelah grand opening akan kami lanjutkan pembangunan untuk mencapai 100 tempat tidur di awal tahun 2025," papar Hasmoro.

Total dana yang disiapkan Hermina untuk membangun rumah sakit sesuai master plan sebesar Rp 650 miliar. Namun di fase pertamanya ini sudah keluar anggaran Rp 500 miliar.

Simak: Jokowi Groundbreaking RS di IKN: Jangan Lupa Pasien BPJS

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Jakarta -

Pemerintah tengah menggodok aturan terkait dana pensiun tambahan bersifat wajib. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menjelaskan memang amanah terkait program pensiun tambahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurutnya, program pensiun sendiri dibuat untuk peningkatan kesejahteraan di hari tua bagi para pekerja, baik yang swasta maupun aparat pemerintah.

"Jadi sebagaimana diketahui bahwa manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI Polri, pekerja formal itu relatif sangat kecil jadi sebagaimana diatur dalam pasal 189 jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," sebut Ogi dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

Dengan adanya program baru tersebut, akan menambah daftar panjang potongan gaji karyawan. Artinya, potongannya pun akan semakin besar.

Berikut ini daftar potongan pekerja:

1. BPJS Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, besaran iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN.

Secara khusus, besaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan. Pemotongan dilakukan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

2. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) mengenakan besaran tarif 5,7%. Di mana 3,7% dikenakan kepada perusahaan dan 2% dari karyawan dari upah per bulan.

3. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP)

Selain JHT, BPJS Ketenagakerjaan ada program pensiun lainnya, yakni Jaminan Pensiun (JP) sebesar 3%. Dari total iura itu, karyawan menanggung 1% sedangkan sisanya dibayar oleh pemberi kerja.

4. BPJS Ketenagakerjaan JKK dan Jaminan Kematian

BPJS Ketenagakerjaan juga ada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian. Besaran iuran JKK disesuaikan dengan tingkat risiko mulai dari risiko sangat rendah sebesar 0,24%, risiko rendah 0,54%, risiko sedang 0,89%, risiko tinggi 1,27%, dan risiko sangat tinggi 1,74% dari upah per bulan. Sedangkan besar iuran Jaminan Kematian 0,3% dari upah per bulan.

5. Pajak Penghasilan (PPh)

Melansir dari situs Kemenkeu, PPh adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak berupa orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, dan warisan belum terbagi, atas penghasilan yang diperoleh atau didapatkan. Artinya, pajak ini dikenakan atas penghasilan yang sudah didapat, termasuk karyawan swasta.

Namun, tidak semua pekerja harus membayar pajak penghasilan ini. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, pekerja yang dikenakan potongan PPh adalah mereka yang memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Kena Pajak (PKP), yakni Rp 60 juta/tahun atau Rp 5 juta/bulan.

6. Tapera

Terakhir, pemerintah berencana karyawan yang memiliki gaji minimal setara UMR untuk membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3%. Adapun skemanya karyawan harus menanggung 2,5% dan diambil dari gaji bulanan pekerja.

Tapera merupakan dana simpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

(das/das)

Jakarta -

Pemerintah tengah menggodok aturan terkait dana pensiun tambahan bersifat wajib. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menjelaskan memang amanah terkait program pensiun tambahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurutnya, program pensiun sendiri dibuat untuk peningkatan kesejahteraan di hari tua bagi para pekerja, baik yang swasta maupun aparat pemerintah.

"Jadi sebagaimana diketahui bahwa manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI Polri, pekerja formal itu relatif sangat kecil jadi sebagaimana diatur dalam pasal 189 jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," sebut Ogi dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

Dengan adanya program baru tersebut, akan menambah daftar panjang potongan gaji karyawan. Artinya, potongannya pun akan semakin besar.

Berikut ini daftar potongan pekerja:

1. BPJS Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, besaran iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN.

Secara khusus, besaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan. Pemotongan dilakukan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

2. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) mengenakan besaran tarif 5,7%. Di mana 3,7% dikenakan kepada perusahaan dan 2% dari karyawan dari upah per bulan.

3. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP)

Selain JHT, BPJS Ketenagakerjaan ada program pensiun lainnya, yakni Jaminan Pensiun (JP) sebesar 3%. Dari total iura itu, karyawan menanggung 1% sedangkan sisanya dibayar oleh pemberi kerja.

4. BPJS Ketenagakerjaan JKK dan Jaminan Kematian

BPJS Ketenagakerjaan juga ada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian. Besaran iuran JKK disesuaikan dengan tingkat risiko mulai dari risiko sangat rendah sebesar 0,24%, risiko rendah 0,54%, risiko sedang 0,89%, risiko tinggi 1,27%, dan risiko sangat tinggi 1,74% dari upah per bulan. Sedangkan besar iuran Jaminan Kematian 0,3% dari upah per bulan.

5. Pajak Penghasilan (PPh)

Melansir dari situs Kemenkeu, PPh adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak berupa orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, dan warisan belum terbagi, atas penghasilan yang diperoleh atau didapatkan. Artinya, pajak ini dikenakan atas penghasilan yang sudah didapat, termasuk karyawan swasta.

Namun, tidak semua pekerja harus membayar pajak penghasilan ini. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, pekerja yang dikenakan potongan PPh adalah mereka yang memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Kena Pajak (PKP), yakni Rp 60 juta/tahun atau Rp 5 juta/bulan.

6. Tapera

Terakhir, pemerintah berencana karyawan yang memiliki gaji minimal setara UMR untuk membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3%. Adapun skemanya karyawan harus menanggung 2,5% dan diambil dari gaji bulanan pekerja.

Tapera merupakan dana simpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

(das/das)

Jakarta -

Saaih Halilintar gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024. Hal itu terjadi karena adik Atta Halilintar itu tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan BPJS Kesehatan.

Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, Paulus Rudy mengungkap semua atlet harus memenuhi syarat administrasi KTP, NPWP, BPJS, Kartu Keluarga, hingga KIA.

"Pihak Saaih sampai tanggal 30 Juli ada WA ke saya, masih menanyakan 'Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?' Pertanyaan saya berarti, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, 'Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos sebagai administrasi'," ungkap Paulus Rudy, dikutip dari detikHot.

Saaih merupakan YouTuber muda dan cukup dikenal di Indonesia. Pada usianya menginjak 22 tahun, Saaih memiliki 12 juta subscriber.

Seperti diketahui penghasilan sebagai YouTuber bisa sangat fantastis apalagi dengan pengikut yang cukup banyak. Sebagai warga negara yang telah berpenghasilan, diwajibkan untuk membayar pajak yang ditandai dengan memiliki NPWP.

Kepemilikan NPWP diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dalam aturan itu kepemilikan NPWP wajib bagi mereka yang sudah di atas 17 tahun dan memiliki penghasilan.

"Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP," bunyi aturan tersebut.

Konsekuensi Tak Punya NPWP

Kepemilikan NPWP menjanjikan banyak kemudahan fasilitas. Pasalnya setiap kegiatan yang bersinggungan dengan sisi keuangan mulai dari memperoleh pinjaman kredit, sampai transaksi perdagangan harus dilengkapi dengan NPWP.

"Tidak memiliki NPWP berarti mempersempit ruang gerak sendiri. Bahkan, sering terjadi kegiatan bisnis yang sarat dengan berbagai macam bentuk transaksi akan terkendala, mulai bisnis dari skala kecil hingga besar," tulis informasi publik dalam laman Kementerian Keuangan yang diunggah tahun 2008.

Dengan memiliki NPWP, akan terhindar dari sanksi hukum. Dimana ketentuan ini sesuai dengan UU KUP Pasal 39, bahwa akan terkena sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban.

Kepemilikan BPJS Kesehatan

Terkait kepemilikan BPJS Kesehatan, setiap penduduk Indonesia diwajibkan untuk ikut serta dalam program jaminan kesehatan ini, termasuk bayi yang baru lahir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Iuran dalam Penyelenggara Sosial, setiap warga negara Indonesia diwajibkan memiliki BPJS Kesehatan yang tertuang pada Pasal 4.

"Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib: a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS; dan b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS," bunyi aturan tersebut.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2013 juga telah diatur sanksi bagi siapa saja yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. "Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif," bunyi pasal 5 ayat 1.

Adapun sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa pertama teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

(ada/rrd)

Jakarta -

Saaih Halilintar gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024 karena tidak memenuhi syarat administrasi yakni kepemilikan NPWP dan BPJS.

Dikutip dari detikhot, Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, Paulus Rudy, Saaih gagal melengkapi administrasi, KTP, NPWP, BPJS, Kartu Keluarga, hingga KIA. Pihak Saaih telat memberikan administrasi NPWP dan BPJS.

BPJS Kesehatan sendiri adalah salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di dalam sektor kesehatan. Setiap penduduk Indonesia diwajibkan untuk ikut serta dalam program jaminan kesehatan ini, termasuk untuk bayi yang baru lahir.

Aturannya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Iuran dalam Penyelenggara Sosial, sertiap warga negara Indonesia diwajibkan memiliki BPJS Kesehatan yang tertuang pada Pasal 4.

"Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib: a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS; dan b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS," bunyi aturan tersebut dikutip, Jumat (6/5/2024).

Ketentuan soal bayi yang baru lahir diwajibkan untuk jadi peserta BPJS Kesehatan tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan," bunyi Pasal 10.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2013 juga telah diatur sanksi bagi siapa saja yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. "Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif," bunyai pasal 5 ayat 1.

Adapun sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa pertama teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Dalam pasal 9 dituliskan bagi saja yang tidak memiliki BPJS Kesehatan tidak dapat mengakses pembuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Sebagai informasi, pemilik Muhammad Saaih Halilintar itu merupakan adik dari YouTuber Atta Halilintar. Lahir 16 Maret 2002, Saaih merupakan anak keenam dari kesebelasan keluarga Halilintar. Di usianya yang cukup muda yakni menginjak 22 tahun, Saaih juga YouTuber terkenal dengan 12 juta subscriber.

(ada/rrd)