PT Fast Food Indonesia, pemegang merek dagang KFC di Indonesia mengalami kerugian besar. Total kerugian mencapai Rp 557,08 miliar dan telah menutup sebanyak 47 gerai di Indonesia. Ribuan pekerja di perusahaan tersebut juga terdampak.

Dilansir detikFinance dari laporan keuangan Kuartal III KFC tahun 2024, Jumat (8/11/2024), perusahaan dengan kode saham FAST tersebut mencatatkan kerugian sebesar Rp 557,08 miliar. Lebih bengkak dibanding tahun lalu di waktu yang sama mencapai 266,59% dari sebelumnya dengan catatan kerugian Rp 152,41 miliar.

Kerugian yang dialami KFC tersebut disebabkan dua hal, yakni pemulihan usaha dari kondisi COVID-19 serta situasi pasar akibat krisis timur tengah. Diketahui KFC menjadi salah satu sasaran gelombang boikot di tengah masyarakat pendukung Palestina.

"Kondisi ini merupakan dampak berkepanjangan dari pemulihan Grup dari pandemi COVID-19, di mana penjualan belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh manajemen, dan situasi pasar memburuk akibat dampak dari Krisis Timur Tengah. Dua masalah ini telah berdampak negatif terhadap hasil Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024," tulis manajemen dalam laporan keuangan.

Imbas kerugian yang besar tersebut, KFC harus melakukan efisiensi dengan menutup sejumlah gerainya dan melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan.

Dalam laporan yang sama disebutkan, per 30 September 2024, kini hanya ada 715 gerai yang beroperasi di seluruh Indonesia. Padahal, di Desember 2023 ada 762 gerai. Itu artinya sekitar 47 gerai telah ditutup.

Dari sisi jumlah karyawan, per 30 September 2024, grup usaha FAST memiliki total 13.715 karyawan. Turun jauh dari data pada 31 Desember 2023 yang mencapai 15.989 karyawan. Itu berarti terjadi pengurangan karyawan hingga 2.274 karyawan.

Rencana Tesla PHK 400 Karyawan di Jerman

Rencana Tesla PHK 400 Karyawan di Jerman

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penghapusan utang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya. Aturan ini menjadi payung hukum bagi bank BUMN untuk melakukan hapus tagih kredit macet bagi pelaku UMKM.

Sejalan dengan itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan perbankan masih berperan andil dalam menentukan kriteria yang dihapuskan utangnya. Maman menyebut bagi pelaku UMKM lain dinilai oleh bank BUMN masih mampu untuk terus berjalan, tidak masuk ke kriteria yang mendapat penghapusan utang.

"Bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," kata Maman dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Maman menambahkan kriteria lainnya, seperti nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI), bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

Adapun kriteria lainnya, yakni bagi pelaku UMKM di sektor tersebut yang mempunyai utang jatuh tempo dan sudah tidak mampu membayar. Namun, pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," katanya.

"Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana," imbuh dia.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Simak Video Pernyataan Prabowo Setelah Hapus Utang UMKM-Petani-Nelayan

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus kredit macet bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Hal ini agar tidak terjadi simpang siur.

Maman mengatakan UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kriteria berikutnya, penghapusan utang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Maman menambahkan kriteria lainnya, yakni bagi pelaku UMKM di sektor tersebut yang telah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo. Namun, mereka sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank-bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan inI menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menghapus utang macet nelayan. Hal ini ditandai dengan ditekennya Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan berdasarkan data pembiayaan Badan Layanan Umum (BLU), utang nelayan mencapai Rp 600 miliar. Angka ini belum termasuk utang nelayan di bank dan lembaga keuangan lainnya.

"Kalau di kita di BLU, ada sekitar Rp 600 miliar," kata Trenggono di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Sayangnya, Trenggono belum mengetahui pasti angka itu merupakan utang dari berapa nelayan. KKP memang memiliki Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Lembaga ini juga mengelola, atau memberikan pembiayaan kepada UMKM sektor kelautan dan perikanan.

Kemudian, terkait syarat nelayan yang bisa mendapatkan fasilitas penghapusan kredit macet tersebut, Trenggono mengatakan akan disusun lagi dalam aturan turunan. Tetapi salah satu sasaran atas kebijakan itu bagi nelayan yang terdampak akibat COVID-19.

"Yang akibat dari karena COVID-19, dan lain sebagainya, tapi yang seperti apanya kan saya belum bisa bicara, karena itu menunggu PP, PP-nya sedang proses. Jadi dari situ nanti kemudian kita akan lihat" ungkapnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan hari ini. Hal ini dilakukan Prabowo setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) kemarin.

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Adapun aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

Industri tekstil tengah mengalami tekanan, bahkan membuat raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit. Salah satu aturan yang disebut menjadi penyebab babak belurnya perusahaan tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Ekonom memandang aturan tersebut tidak bisa dikatakan menjadi biang kerok penyebab Sritex pailit. Ekonom sekaligus Dosen Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan sudah sejak 1 dekade lalu industri tekstil sudah mengalami tekanan. Maka kondisi saat ini harus dilihat secara objektif.

"Apakah (Permendag 8 tahun 2024) ini merugikan (industri tekstil)? Ini harus dites lagi. Ketika permendag dijadikan semacam 'kambing hitam' makanya harus diuji dulu. apakah benar karena peraturan tersebut mereka menjadi tertekan," kata Fithra dalam keterangannya, Senin (4/11/2024). .

Menurutnya, untuk menguji Permendag 8/2024 tidak bisa dilakukan hanya dalam satu atau dua tahun setelah terbitkan. Apalagi sudah sejak 10 tahun ini, industri tekstil mengalami tekanan.

"Tapi kalau menguji suatu industri tidak bisa setahun dua tahun. (Industri tekstil tertekan) Itu kan merupakan suatu hal yang bertahun-tahun. Kemudian industri tersebut bermasalah (karena) satu peraturan saja langsung collapse itu bukan karena itu tapi itu sebuah konsekuensi dari perjalanan yang sudah menahun," tuturnya.

Untuk kasus Sritex, dia mengatakan tidak bisa menyalahkan Permendag 8/2024 sebagai biang kerok. Pailitnya Sritex harus dilihat secara menyeluruh, salah satunya dari kinerja perusahaan.

"Sritex yang membangun industri tekstilnya hanya kepada satu atau dua segmen saja itu membuat kemampuan membayar (utangnya) diragukan. Sehingga saya melihat Permendag 8 tahun 2024 itu bahkan bukan penyebab. Penyebabnya inefisiensi dari Sritex sendiri karena mismanagement," ungkapnya.

Untuk itu, dia menyarankan agar industri tekstil bisa bertumbuh positif maka perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh. "Dari sisi industri tekstilnya sudah harus ada pembenahan industri secara massif dalam konteks ekosistemnya," jelasnya.

Faktor Penyebab Industri Tekstil Tertekan

Fithra mengatakan ada banyak faktor yang menyebankan industri tekstil tertekan. Dia mencontohkan salah satu penyebab industri tekstil tertekan yakni ongkos produksi yang cukup mahal.

Menurutnya, ongkos produksi yang mahal membuat industri dalam negeri mengalami kesulitan untuk bersaing dengan produk lain. Apalagi ongkos produksi yang mahal tidak diimbangi produktivitas yang memadai.

"Pertama dari sisi ongkos produksi. Ongkos produksi ini berasal dari dua hal pertama adalah tenaga kerja dari sisi tenaga kerja dalam konteks produktivitas relatif dari negara-negara lain relatif tertinggal. Kalau kita lihat dari upah dari tenaga itu tidak sebanding dengan kenaikan produktivitasnya. Jadi upahnya itu lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan dengan produktivitasnya," tuturnya.

Faktor lain, input produksi juga menghadirkan tekanan tersendiri bagi industri tekstil. Dia mengatakan saat ini, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.

"Jadi ketika industri tekstil ingin mendapatkan input produksi yang tentu semua tidak berasal dari dalam negeri yang tentu juga berasal dari luar negeri, itu juga dipenuhi pembatasan-pembatasan. Banyak sekali peraturan impor yang membatasi sehingga membuat industri tekstil kesulitan untuk mendapatkan akses bahan baku murah," jelasnya.

Menurutnya, kesulitan bahan baku murah membuat harga hasil produksi sulit untuk bersaing dengan produk lainnya. Sehingga harga yang dihadirkan tidak kompetitif.

"Dua hal ini kemudian yang membuat pricing (harga produk) menjadi tidak kompetitif. Karena ongkos produksinya itu sudah relatif mahal dari sisi penggunaan tenaga kerja dan juga penggunaan input produksi. Makanya Ketika mau dikasih harga, harganya jadi tidak kompetitif. Ini juga menjadi masalah jadi kalau kita lihat dari sisi global," ungkapnya.

Belum lagi faktor seperti pandemi COVID-19 hingga perang terjadi di sejumlah negara juga menjadi salah satu penyebab industri tekstil dalam negeri mengalami tekanan.

"(Perang) Pasti ini terjadi penurunan global demand. Setelah pandemi membuat demand global dan domestik terdampak. Plus ditambah COVID-19 bukan cuma daya beli turun tapi dari sisi produksi harus shut down. Ketika shutdown menjadi beban tambahan (untuk industri tekstil). Karena harus membayar tenaga kerja dan operasional," tutupnya.

Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan itu dilakukan demi mendongkrak pendapatan negara dari sektor pajak. Gimana dampak kenaikan tarif PPN tersebut terhadap sektor otomotif?

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto mengungkapkan, pada prinsipnya Toyota selalu mendukung kebijakan pemerintah. Toyota juga paham jika pemerintah membutuhkan pemasukan yang banyak dari sektor pajak.

"Kita ikut pemerintah, peraturannya kayak gitu. Kan nanti kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain ya," ungkap Nandi kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, belum lama ini

"Kita juga memahami bahwa pemerintah membutuhkan pendapatan ya," sambung Nandi.

Nandi menambahkan, kenaikan PPN menjadi 12% kemungkinan tidak terlalu berpengaruh karena karakter konsumen Indonesia yang bisa melakukan penyesuaian. Tapi meski begitu, kenaikan PPN 12% bisa saja mengganggu market otomotif di Tanah Air.

"Pasti ada guncangan, (tapi) orang kita kan cenderung fleksibel. Tapi sampai level tertentu, mungkin akan mengalami gangguan market cukup besar. Nah ini yang sebenarnya kita perlu pikirkan bersama ya," ungkapnya lagi.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menjelaskan, tujuan pemerintah mendapatkan pemasukan lebih banyak dengan menaikkan PPN menjadi 12%, belum tentu bisa tercapai.

"Misalnya pemerintah menaikkan PPN, belum tentu hasil finally revenue-nya akan naik. Bisa saja karena PPN dinaikkan, justru ekonominya akan menciut, finally tax revenue-nya juga akan menurun," terang Bob.

Lanjut Bob menambahkan, pemerintah bisa belajar dari kondisi saat pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020 silam. Saat itu pemerintah memberi relaksasi pajak untuk mobil baru. Tapi pajak yang disetorkan pemerintah angkanya naik.

"Pengalaman kita waktu Covid-19, pemerintah ngasih insentif untuk otomotif. Tapi finally tax yang kita bayar ke pemerintah naik. Nah oleh karena itu kan kita beberapa kali juga komunikasi ke pemerintah, bahwa industri ini perlu dikasih relaksasi," jelas Bob.

"Jadi yang saya khawatirkan, kalau PPN naik itu justru finally tax revenue-nya akan turun. Kalau ekonomi sudah turun, ongkos untuk naikinnya itu lebih gede lagi. Jadi harus berhati-hati banget," terang Bob.

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mendalami keluhan pelaku usaha terkait keberadaan online travel agent (OTA) asing di Indonesia. Sebab, pajak OTA asing kerap dibebankan ke pelaku usaha.

"Dari sisi bisnis, ini tentu tidak adil. Semestinya, tanggung jawab untuk membayar pajak didistribusikan secara adil pada semua pelaku usaha. Termasuk dalam hal ini OTA asing," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Ia pun mencontohkan, ada banyak kejadian di mana pajak pertambahan nilai dan pajak komisi dibebankan kepada hotel. Sementara, pihak OTA asing tidak membayar apapun. Menurutnya, pihak hotel merasa dirugikan dan perlu mendapat perhatian.

"OTA asing ini kan tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Akibatnya, mereka tidak mengikuti aturan yang ada. Selain merugikan pihak pelaku usaha, negara juga dirugikan karena tidak mendapatkan penghasilan pajak dari mereka," jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus untuk segera memperhatikan OTA asing yang berusaha di Indonesia. Menurutnya, perlu dipastikan agar tidak ada yang dirugikan atas keberadaan mereka. Apalagi, di tengah perkembangan bisnis digital saat ini, OTA asing ini sangat mendapatkan tempat.

"Harus dicarikan solusi. Mungkin perlu dibuat regulasi. Tahap awal, perlu melibatkan para ahli," ungkapnya.

Sebelumnya, pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan. Terbaru, ada raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Menurut Reni terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan. Pertama, banjir produk impor setelah pandemi covid-19, perang yang melanda dunia, hingga terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah covid terus perang terus Permendag 8," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Pasti kita harus ada rumusan yang pas nih. Yang pasti kalau dari dulu-dulu kan kita selalu bangga buatan Indonesia, nah ini saatnya kita untuk bangga buatan lokal nih," tuturnya.

Reni menjelaskan, pangsa pasar Sritex adalah 60% untuk ekspor. Namun karena kondisi pasar global kurang baik maka perusahaan berusaha mengalihkan pasarnya ke Tanah Air.

Sayangnya pasar di dalam negeri justru sudah diisi oleh produk-produk impor. Menurut Reni, kondisi seperti ini tak hanya dialami Sritex namun oleh perusahaan tekstil lainnya dan industri pakaian jadi.

"Sritex kan ekspor 60%. Terus ketika dunia global saat ini tidak baik-baik saja kepinginnya kan dia mengisi pasar dalam negeri. Begitu dia lihat dalam negeri kok perintah kok kayaknya kurang juga ya akhirnya diisilah oleh produk impor. Nah ini bukan hanya Sritex yang mengalami, umumnya kalau untuk Industri pakaian jadi pun seperti itu," bebernya.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan. Terbaru, ada raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Menurut Reni terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan. Pertama, banjir produk impor setelah pandemi covid-19, perang yang melanda dunia, hingga terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah covid terus perang terus Permendag 8," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Pasti kita harus ada rumusan yang pas nih. Yang pasti kalau dari dulu-dulu kan kita selalu bangga buatan Indonesia, nah ini saatnya kita untuk bangga buatan lokal nih," tuturnya.

Reni menjelaskan, pangsa pasar Sritex adalah 60% untuk ekspor. Namun karena kondisi pasar global kurang baik maka perusahaan berusaha mengalihkan pasarnya ke Tanah Air.

Sayangnya pasar di dalam negeri justru sudah diisi oleh produk-produk impor. Menurut Reni, kondisi seperti ini tak hanya dialami Sritex namun oleh perusahaan tekstil lainnya dan industri pakaian jadi.

"Sritex kan ekspor 60%. Terus ketika dunia global saat ini tidak baik-baik saja kepinginnya kan dia mengisi pasar dalam negeri. Begitu dia lihat dalam negeri kok perintah kok kayaknya kurang juga ya akhirnya diisilah oleh produk impor. Nah ini bukan hanya Sritex yang mengalami, umumnya kalau untuk Industri pakaian jadi pun seperti itu," bebernya.

Kinerja perekonomian pascapandemi COVID-19 menunjukkan perkembangan positif yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang membanggakan. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,11% pada triwulan I -2024 dan diperkirakan ekonomi akan tumbuh di atas 5% pada tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan pencapaian yang bagus mengingat berbagai kondisi internal dan eksternal seperti ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa lepas dari ketahanan sektor perbankan nasional yang terus terjaga.

Industri perbankan masih menjadi jantung yang menggerakkan denyut perekonomian di berbagai sektor. Dana Masyarakat yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 8.722 triliun per Juni 2024 dengan trend positif. Sedangkan kredit yang disalurkan mencapai Rp 7.478 triliun pada waktu yang sama atau tumbuh secara tahunan sebesar 11,4%.

Yang sangat menarik adalah pertumbuhan kredit investasi mencapai 13,8%. Kredit modal kerja naik hampir 12% sementara kredit konsumsi meningkat sampai 10,98%. Sementara kualitas kredit cukup terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan sebesar 2,26%. Kalau dilihat NPL bersih, nilainya hanya sebesar 0,78%.

Perkembangan positif kinerja perbankan ini tidak lepas dari kebijakan proaktif dan konsisten Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas dan mendorong kontribusi industri perbankan. OJK secara konsisten berhasil menjaga daya tahan sektor perbankan yang tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang mencapai 26%.

Profitabilitas perbankan secara umum positif dengan ROA 2,69% serta margin bunga bersih (NIM) sebesar 4,59%. Perbankan Syariah juga menunjukan kinerja positif di mana nilai asetnya sudah mencapai Rp 895 triliun dengan pembiayaan mencapai Rp 614 triliun lebih.

Total dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Syariah mencapai Rp 702 triliun. Profil risiko perbankan syariah juga sangat terjaga tercermin dari NPF 2,14%.

Optimalisasi Perbankan

Kinerja sektor perbankan yang baik secara riil memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Peran ini tidak lepas dari dukungan OJK melalui berbagai kebijakan yang progresif. Sebagai otoritas bidang perbankan, OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan yang memberikan pondasi bagi peran sektor perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas sektor perbankan tidak lepas dari sikap tegas OJK memaksa perbankan dalam menerapkan tata kelola (GCG) bagi bank umum melalui POJK/ 17 /2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Stabilitas sektor keuangan dan kinerja perbankan yang kian solid harus menjadi modal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas sistem keuangan berarti mengurangi risiko krisis dan ini harus menjadi pondasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Berbagai peraturan dan imbauan (moral suasion) agar perbankan tidak mengambil risiko yang berlebihan berhasil membuat perbankan resilien sekaligus dinamis.

Capaian ini adalah kontribusi signifikan OJK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebelumnya, melalui POJK Nomor 51/2017 OJK mendorong agar lembaga jasa keuangan termasuk perbankan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Dalam POJK itu disebutkan bahwa produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya.

Ketentuan bagi lembaga jasa keuangan dan perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan kembali ditekankan pada POJK 17/2023 yang mewajibkan perbankan menerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

OJK mendorong agar industri perbankan menjadi perbankan hijau (green banking) untuk memenuhi trend global tuntutan akan green banking. Aturan taksonomi hijau yang dikeluarkan OJK menyediakan peta arah mengembangkan keuangan berkelanjutan. OJK juga mendorong layanan keuangan berbasis teknologi termasuk mendukung pendirian bank digital.

Meningkatkan pertumbuhan investasi pro-lingkungan merupakan syarat sekaligus juga tujuan dari kebijakan ekonomi makro modern saat ini khususnya di Indonesia. Menyadari investasi harus naik signifikan untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif maka mendorong investasi hijau sangat diperlukan.

Apalagi kita menghadapi tantangan terkait dengan perubahan iklim dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang khususnya mencapai Indonesia Emas.

Peran industri perbankan yang selama ini sudah menjadi jantung perekonomian nasional harus terus dioptimalkan sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebutuhan pembangunan nasional. OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan terus berupaya dan mendorong perbankan untuk senantiasa menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Abdul Mongid
Gurubesar FEB UNESA
Senior Economist Segara Research Institute

Ketegasan OJK Perkuat Industri Asuransi dan Melindungi Konsumen

Ketegasan OJK Perkuat Industri Asuransi dan Melindungi Konsumen

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan turut hadir dalam acara pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

Ia hadir sebagai pembicara untuk membagikan berbagai pengalamannya di pemerintahan yang kini dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu mengaku merasa seperti kembali ke rumah keduanya.

Sebab ia yang merupakan mantan anggota TNI juga pernah mengenyam pendidikan di kawasan tersebut, termasuk saat bersama dengan Prabowo di kesatuan.

"Rasanya seperti kembali ke rumah kedua jika berada di Akademi Militer Magelang. Saya yakin perasaan yang sama juga menyelimuti Presiden @prabowo dan juga para eks perwira yang pernah menimba ilmu di Lembah Tidar," terang luhut dalam unggahan Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (26/10/2024).

Dalam kesempatan itu Luhut juga turut mengenang bagaimana dulu saat masih bertugas di TNI, ia merupakan salah satu senior Prabowo. Namun kini dirinya berada di bawah komando Prabowo sebagai orang nomor satu di Indonesia.

"Banyak suka duka dan pengalaman latihan kepemimpinan saya alami bersama Presiden @prabowo. Sebagai seorang senior, saya melihat beliau adalah seorang yang taktis dan tangkas," terang Luhut.

"Karena kemampuan tersebut juga barangkali kami sering diduetkan dalam setiap penugasan, bedanya dulu saya adalah senior, sekarang Pak Prabowo menjadi pimpinan saya. Mystery of life sekali lagi terjadi di perjalanan hidup ini," tambahnya.

Luhut mengaku dirinya memahami alasan Prabowo memilih Lembah Tidar sebagai tempat berlangsungnya pembekalan para anggota kabinet ini. Sebab menurutnya tempat ini memiliki nilai historis dan simbolis bagi para perwira TNI.

"Kami ditempa dengan semangat kebersamaan, dedikasi, dan kesetiaan mutlak kepada bangsa dan negara. Beliau ingin agar para menteri dan pembantunya di pemerintahan, punya karakter Tanggap, Tanggon, Trengginas, setia kepada tanah air dan bangsa, serta tak gentar terhadap tekanan apapun dan bagaimanapun yang kelak hadir di masa penugasan kami," jelas Luhut.

Hadir sebagai pembicara, Luhut mengaku banyak berbagai pengalamannya sebagai salah satu menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana ia sempat mendapat banyak tugas mulai dari mengurus masalah penanganan Covid-19 hingga beberapa tugas khusus lainnya.

"Hari ini saya mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih sekaligus mendapatkan kehormatan dari Presiden Prabowo untuk dapat berbagi pengalaman Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan domestik selama 10 tahun masa bakti saya di pemerintahan sebelumnya. Berbagai tantangan seperti pandemi, konflik geopolitik, dan krisis pangan, mengajarkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis data," jelas Luhut.

"Keberhasilan kita saat menangani pandemi, menunjukkan pula betapa pentingnya bekerja secara terintegrasi demi menemukan solusi yang efektif untuk setiap permasalahan. Melalui teknologi digital pula, kita bisa melakukan monitoring, evaluasi dan pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat, demi mendukung kolaborasi lintas sektor serta memastikan kebijakan yang kita ambil berdampak positif dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa dan negara," paparnya.

Pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.

Menurutnya, hal ini memberikan dampak yang luas. Dia mengatakan, seharusnya keberadaan OTA menyerap tenaga kerja.

"Tapi dia tidak menyerap karena dia nggak ada kantor," katanya.

Selain itu, konsumen juga bisa dirugikan. Dia menerangkan, dalam pemesanan kamar hotel, konsumen biasanya berinteraksi dengan OTA. Namun, jika ada permasalahan, konsumen tidak bisa berkomunikasi dengan OTA. Dia mengatakan, lagi-lagi hotel menjadi sasaran.

"Kalau ada permasalahan adalah hotelnya lagi gitu. Hotel itu kena berkali-kali, dari pajak jadi sasaran pajak malah lebih besar lagi karena dia asing kan. Yang kedua juga dari sisi tamu pun kalau tamu lagi komplain dia datangnya ke hotel," terangnya.

Dia melanjutkan, bisnis pengusaha hotel sendiri belum pulih sejak pandemi. Menurutnya, kalaupun ada pemulihan terdapat pada daerah-daerah tertentu.

"Jadi kalau selama ini disampaikan performance dari berbagai pihak bahwa okupansi itu sudah menuju ke arah recovery Itu hanya daerah-daerah tertentu, tidak merata gitu. Jadi contohlah misalnya diambil Bali ya jelas aja karena pemerintah kan setiap kegiatan kan diarahkan ke Bali," terangnya.