Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan tengah mempersiapkan kebijakan untuk industri tekstil. Hal ini dilakukan karena Indonesia tengah dibanjiri pakaian jadi impor.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan Kemenkeu akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk kebijakan perlindungan tersebut.

"Ini dikoordinasikan oleh Menko, bersama sama kita bisa langsung rumuskan agar industri lokal, pakaian jadi bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi," kata dia dalam konferesi pers, APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Febrio mengatakan selama ini pemerintah telah menindaklanjuti perlindungan untuk pelaku usaha dalam negeri dengan safeguard salah satunya berupa antidumping. Industri tekstil ini memang menjadi sektor yang menjadi perhatian.

"Ini salah satu sektor sangat penting mempekerjakan jutaan orang mulai dari hulu-hilir," jelasnya.

Terbaru, Komite Pengamanan Perdagngan Indonesia (KPPI) memulai perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang pakaian dan aksesoris pakaian. Komoditas dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API), API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

"Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska, dalam keterangannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71 Tahun 2024 terkait pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor besi atau baja dari China.

Beleid itu diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Republik Rakyat Tiongkok dalam PMK 71/2024 yang ditetapkan pada 9 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Adapun, PMK 71/2024 mulai berlaku efektif selama lima tahun ke depan, yakni sejak 29 Oktober 2024–29 Oktober 2029. Dengan demikian, PMK kni mulai berlaku setelah 7 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Permen yang dimaksud dengan Bea Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa pungutan bea masuk antidumping ini diberlakukan terhadap impor produk yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok.

Produk yang dimaksud di antaranya H Section dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih, yang masuk dalam pos tarif 7216.33.11 dan 7216.33.19.

Serta, produk I Section dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih, yang masuk dalam pos tarif 7216.32.10 dan 7216.32.90.

“Pengenaan Bea Masuk Antidumping dikenakan untuk seluruh eksportir di Republik Rakyat Tiongkok dengan besaran 11,93%,” demikian bunyi beleid tersebut.

Selanjutnya, pengenaan bea masuk antidumping merupakan tambahan dari bea masuk umum (mostfavoured nation), atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan.

Dalam hal ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi, pengenaan bea masuk antidumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam perjanjian atau kesepakatan internasional merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation).

Dijelaskan pula besaran bea masuk antidumping terhadap barang impor H Section dan I Section yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean. Namun, ini dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean.

Atau, lanjutnya, tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

Lebih lanjut, juga dijelaskan bahwa pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan. “Dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah memberlakukan perlindungan terhadap industri baja dari gempuran produk impor murah atau dumping dengan hambatan tarif atau tariff barriers berupa bea masuk antidumping (BMAD) selama lebih dari 10 tahun terakhir.

Baru-baru ini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/2024 juga kembali memperpanjang BMAD hingga 5 tahun ke depan. Sebelumnya, aturan tersebut muncul pada 2008 lalu lewat PMK No. 39.1/2008 yang membatasi impor produk hot rolled coil (HRC) dari China, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand.

Aturan tersebut berakhir masa berlakunya pada 2 Maret 2013. Setelah 5 tahun pertama berlaku, industri baja masih dihantam produk impor sehingga aturan bea masuk diperpanjang melalui PMK No. 169/2013 yang diperbarui lewat PMK No. 10/2014.

Kala itu, BMAD berlaku untuk impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang berasal dari China, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand dengan tarif beragam dikisaran 4-20% berlaku hingga Februari 2019.

Sebelum berakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu memutuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap negara yang terkena BMAD menjadi China, Korea, dan Taiwan dengan tarif 4-7% berlaku hingga 5 tahun ke depan.

Terbaru, pemerintah baru era Presiden Prabowo Subianto kembali memperpanjang BMAD khusus untuk produk H Section hingga I Section dari besi atau baja bukan paduan dengan besaran 11,93% hingga 5 tahun ke depan.

Banjir Impor Baja di RI

Komite Antidumping Indonesia (KADI) Danang Prastal Danial mengatakan, dalam 10 tahun terakhir pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap produk baja impor dari China sebanyak 10 kali.

"KADI baru saja selesai penyelidikan untuk produk baja hot rolled plate yang berasal dari China," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (4/11/2024).

Dalam laporan penyelidikan antidumping HRP tersebut, pihaknya menemukan bukti indikasi praktik dumping produk baja dari China, Ukraina, dan Singapura. Impor baja dari ketiga negara tersebut mengalami kenaikan drastis dalam 3 tahun terakhir.

Secara kumulatif, impor ketiga negara tersebut meningkat cukup signifikan sebesar 23,9%. Impor negara lainnya juga mengalami peningkatan dengan tren sebesar 56,1% selama 2020-2022.

Sebelumnya, The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) melaporkan banjirnya produk baja asal China ke pasar domestik Indonesia membuat daya saing turun dan penjualan produsen baja lokal terkikis.

Direktur Eksekutif IISIA Widodo Setiadharmaji mengatakan, pemerintah dan produsen harus mencermati dan segera mengantisipasi masuknya produk baja asing ke domestik yang menggerus penjualan produsen baja lokal sepanjang tahun ini.

"Beberapa produsen baja nasional melaporkan penurunan penjualan hingga 20% dan beberapa di antaranya bahkan sangat kesulitan melakukan penjualan di pasar domestik akibat serbuan produk baja Tiongkok," kata Widodo kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Dalam catatan IISIA, impor baja dari China telah meningkat sebesar 33,92% dari 2,23 juta ton pada periode Januari-Juli 2023 menjadi 2,98 juta ton pada periode yang sama pada 2024.

Peningkatan impor baja dari China juga tercerminkan dari volume impor baja dari China pada 2023 yang meningkat 43,71% dari 2,85 juta ton pada 2022 menjadi 4,05 juta ton tahun lalu.

"Hal ini telah mengakibatkan produsen baja nasional kehilangan pangsa pasar domestik dan berpotensi mengalami kerugian serta sulit untuk bertahan apabila tidak ada dukungan kebijakan pemerintah yang memadai," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan terkait rencana insentif untuk industri padat karya. Rencana ini muncul di tengah situasi babak belurnya industri padat karya terutama tekstil.

Seperti diketahui saja, salah satu perusahaan tekstil terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) telah dinyatakan pailit. Kondisi itu mengancam karyawan di perusahaan tekstil itu yang berjumlah sekitar 50.000 orang.

"Pemerintah akan melakukan insentif khusus seperti tadi insentif khusus padat karya. Terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme untuk kredit investasi. Tentu teknisnya nanti pasti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Perbankan, dengan Himbara," kata Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara ini, untuk menyelamatkan industri padat karya, sejumlah perlindungan akan dilakukan. Perlindungan itu di antaranya pemberlakuan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," terangnya.

Sebelumnya, Airlangga memang telah mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah upaya untuk menyelamatkan industri tekstil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menerapkan kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard untuk menyelamatkan industri tekstil.

"Pemerintah menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga antidumping," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (30/10/2024).

Dia bilang, saat ini mekanisme penerapan kedua kebijakan itu tengah dalam pembahasan oleh pemerintah dan lembaga. Diharapkan dengan langkah penyelamatan ini, industri tekstil dalam negeri terjaga dari persaingan tidak sehat mulai dari hulu hingga ke hilir.

Pemerintah tidak ingin industri tekstil yang termasuk dalam industri padat karya ini berlarut-larut menghadapi masalah yang bersifat sistemik.

"Kita ketahui beberapa waktu yang lalu memang ada persoalan, namun beberapa dari pusat yang berbasis tekstil tersebut sudah melakukan restrukturisasi. Jadi tentu restrukturisasi adalah salah satu yang didorong oleh pemerintah," ucapnya.

Adapun salah satu perusahaan tekstil yang tengah menghadapi masalah ialah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Hal itu berdasarkan putusan perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg yang dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansor, dengan PT Indo Bharta Rayon sebagai pemohon.

Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 membuat industri tekstil mengalami disrupsi hingga menutup pabriknya.

"Oh itu kalau itu secara nyata pasti ya (terdampak aturan itu). Karena, teman-teman kita juga kena banyak. Teman-teman di tekstil ini," ungkap Iwan dikutip dari Kompas.id, Senin (28/10/2024).

Terpisah, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan, pihaknya dan Kementerian Perindustrian akan membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 usai kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

“Rencana minggu depan (Permendag 8) akan dibahas dengan Kemenperin,” kata Isy Karim usai rapat koordinasi bidang pangan di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Namun, Isy belum bisa memastikan apakah pemerintah akan merevisi Permendag 8/2024. Revisi atau tidak, sebut Isy, tergantung hasil rapat koordinasi terbatas.

“Nanti tergantung pembicaraan di rakortas. Bagian itu (revisi) nanti kami bicarakan, tapi belum kalau sekarang,” ujar Isy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah upaya untuk menyelamatkan industri tekstil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menerapkan kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard untuk menyelamatkan industri tekstil.

"Pemerintah menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga antidumping," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (30/10/2024).

Dia bilang, saat ini mekanisme penerapan kedua kebijakan itu tengah dalam pembahasan oleh pemerintah dan lembaga. Diharapkan dengan langkah penyelamatan ini, industri tekstil dalam negeri terjaga dari persaingan tidak sehat mulai dari hulu hingga ke hilir.

Pemerintah tidak ingin industri tekstil yang termasuk dalam industri padat karya ini berlarut-larut menghadapi masalah yang bersifat sistemik.

"Kita ketahui beberapa waktu yang lalu memang ada persoalan, namun beberapa dari pusat yang berbasis tekstil tersebut sudah melakukan restrukturisasi. Jadi tentu restrukturisasi adalah salah satu yang didorong oleh pemerintah," ucapnya.

Adapun salah satu perusahaan tekstil yang tengah menghadapi masalah ialah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Hal itu berdasarkan putusan perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg yang dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansor, dengan PT Indo Bharta Rayon sebagai pemohon.

Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 membuat industri tekstil mengalami disrupsi hingga menutup pabriknya.

"Oh itu kalau itu secara nyata pasti ya (terdampak aturan itu). Karena, teman-teman kita juga kena banyak. Teman-teman di tekstil ini," ungkap Iwan dikutip dari Kompas.id, Senin (28/10/2024).

Terpisah, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan, pihaknya dan Kementerian Perindustrian akan membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 usai kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

“Rencana minggu depan (Permendag 8) akan dibahas dengan Kemenperin,” kata Isy Karim usai rapat koordinasi bidang pangan di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Namun, Isy belum bisa memastikan apakah pemerintah akan merevisi Permendag 8/2024. Revisi atau tidak, sebut Isy, tergantung hasil rapat koordinasi terbatas.

“Nanti tergantung pembicaraan di rakortas. Bagian itu (revisi) nanti kami bicarakan, tapi belum kalau sekarang,” ujar Isy.

IDXChannel - Pemerintah kembali membahas penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk menyelamatkan produk tekstil di dalam negeri.

Hal tersebut menyusul PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengambil beberapa inisiatif untuk menguatkan industri tekstil di Tanah Air.

"Pemerintah juga menyampaikan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga anti dumping,” ujar Airlangga saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Airlangga tidak secara gamblang menyinggung revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang dipandang menjadi biang kerok tertekannya industri tekstil.

Bahkan, beleid tersebut disinyalir membuat barang impor tekstil dan produk tekstil (TPT) membanjiri pasar dalam negeri.

Kendati begitu, dia berharap hasil kajian penerapan BMAD menjadi angin segar bagi industri padat karya, terutama tekstil, baik di hulu hingga hilir. Penerapan kebijakan ini sedang dibahas antarkementerian dan lembaga.

"Diharapkan dengan adanya struktur tersebut industri proses hulu, midstream, dan hilir bisa terjaga dengan persaingan yang tidak sehat," kata dia.

Untuk diketahui, Menko Perekonomian baru saja menerima kunjungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dalam pertemuan itu, ada sejumlah isu yang disoroti.

Beberapa di antaranya, sektor padat karya, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga upah minimum provinsi (UMP).

"Nah tentu dalam pembicaraan tadi juga muncul terkait dengan kondisi terkini daripada industri padat karya, dan dalam pembahasan juga para pengusaha yang tercakup dalam Apindo," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan safeguard dan antidumping untuk menyelamatkan industri padat karya yang belakangan mengalami badai PHK hingga pailit.

Airlangga mengakui bahwa terdapat permasalahan di industri padat karya. Secara khusus, Airlangga menyoroti soal sektor tekstil.

"Ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping yang sedang dibahas antar kementerian dan lembaga," jelas Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Sebagai informasi, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 33/2011 menjelaskan bahwa safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman merugikan serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagaiakibat dari lonjakan jumlah barang impor.

Sementara itu, Pasal 1 ayat (1) PP No. 33/2011 menjelaskan antidumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan bea masukantidumping terhadap barang dumping. Sedangkan barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebihrendah dari nilai normalnya di negara pengekspor.

"Sehingga diharapkan dengan adanya struktur itu industri proses hulu, midstream, dan hilir bisa terjaga dengan persaingan tidak sehat," ujar Airlangga.

Mantan ketua umum Partai Golkar itu mengklaim pemerintahan tidak ingin industri padat karya mengalami persoalan yang sifatnya sistematik. Beberapa tahun belakang, sambungnya, sejumlah perusahaan berbasis tekstil memang mengajukan restrukturisasi.

Dia menyatakan, restrukturisasi Memnag menjadi salah satu solusi yang didorong pemerintah. Intinya, menurut Airlangga, pemerintah mendorong produktivitas industri padat karya.

"Kuncinya adalah produktivitas dalam menghadapi persaingan global," tutupnya.

Notabenenya, beberapa waktu lalu pemerintah resmi memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan pertumbuhan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) belum kembali ke level prapandemi karena permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun. Saat yang sama industri tekstil makin kompetitifnya dengan negara luar.

Oleh sebab itu, Febrio menyatakan serapan tenaga kerja di sektor TPT menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024. Secara bersamaan, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor terutama dari China.

“Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang,” ujar Febrio, Kamis (8/8/2024).

Adapun, nasib nahas industri padat karya tampak semakin nyata semakin nyata usai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pekan lalu. Padahal, Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

Tak hanya itu, belakangan juga terjadi gelombang PHK di industri padat karya. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan tarif bea masuk antidumping ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) turun dari 6,3%⁰ menjadi 3,9%. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk semua eksportir udang asal Indonesia.

Berdasarkan final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk antidumping.

Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk antidumping sebesar 3,9%. Sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif antidumping sebesar 6,3%.

Direktur Pemasaran Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Erwin Dwiyana mengatakan perbedaan tarif tersebut para eksportir udang merasa keberatan atas penetapan tarif tersebut.

"Keberatannya kan karena ada perusahaan yang nol, yang BMS. Jadi keberatannya itu adalah pertama, bahwa 3,9% ini akan ditarik ke industri mereka juga. Karena 3,9% ibaratnya harus membayar tarif biaya masuknya ke AS itu bayar 3,9%. Sementara yang satu perusahaan itu nol persen," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan perbedaan tarif bea masuk antidumping karena berdasarkan perhitungan keuntungan eksportir udang.

"Mereka kan menghitung seperti marginnya, keuntungan perusahaan di Indonesia ini seperti apa. Jadi dumping itu kan karena tuduhan perusahaan atau ekspor kita itu menjual lebih murah dalam negeri. Mereka jadikan menghitung dari margin dumping-nya," jelasnya.

Pihaknya pun terus berupaya agar terbebas dari bea masuk antidumping ini. Salah satu upayanya dengan menggandeng Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC

"Makanya kita aktif juga bersama dengan teman Satgas dan teman-teman Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC untuk berjuang menurunkan tarif ataupun mungkin hingga kalau yang dumping kan drop ya target kita," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas sekaligus Penasehat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Harry Lukmito mengatakan perbedaan tarif tersebut memicu persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha eksportir udang beku nasional.

"Dengan adanya perbedaan rate antara responden pertama (PT BMS) sebesar 0% dengan anggota AP5I lainnya sebesar 3,9%, pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9% merasakan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perhitungan harga bahan baku dan harga penjualan produk udang ke Amerika Serikat," kata Lukmito.

Untuk penyemarataan tarif, Lukmito menyebut pihaknya masih harus terus berupaya dalam membantah tuduhan itu. Salah satunya dengan ikut hearing bersama USITC secara hybrid, baik daring maupun luring pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Sesi tersebut dihadiri dari perwakilan pihak Petitioner dan dari perwakilan tertuduh.

Saat hearing itu, dia menjelaskan perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern. Dia menambahkan dengan adanya testimoni dari buyer retailer besar di Amerika Serikat, yaitu Costco, yang telah diminta kesediaannya untuk ikut mendukung tim satgas AP5I.

"Testimoni-testimoni tersebut, diperkuat dengan analisa dari Jim Dougan selaku Ekonomi di Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Tim Satgas AP5I," terangnya.

Dia pun berharap keputusan final oleh US International Trade Commission (USITC) nanti pada Desember mendatang menetapkan tarif pengenaan bea masuk dibebaskan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan tarif bea masuk antidumping ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) turun dari 6,3%⁰ menjadi 3,9%. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk semua eksportir udang asal Indonesia.

Berdasarkan final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk antidumping.

Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk antidumping sebesar 3,9%. Sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif antidumping sebesar 6,3%.

Direktur Pemasaran Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Erwin Dwiyana mengatakan perbedaan tarif tersebut para eksportir udang merasa keberatan atas penetapan tarif tersebut.

"Keberatannya kan karena ada perusahaan yang nol, yang BMS. Jadi keberatannya itu adalah pertama, bahwa 3,9% ini akan ditarik ke industri mereka juga. Karena 3,9% ibaratnya harus membayar tarif biaya masuknya ke AS itu bayar 3,9%. Sementara yang satu perusahaan itu nol persen," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan perbedaan tarif bea masuk antidumping karena berdasarkan perhitungan keuntungan eksportir udang.

"Mereka kan menghitung seperti marginnya, keuntungan perusahaan di Indonesia ini seperti apa. Jadi dumping itu kan karena tuduhan perusahaan atau ekspor kita itu menjual lebih murah dalam negeri. Mereka jadikan menghitung dari margin dumping-nya," jelasnya.

Pihaknya pun terus berupaya agar terbebas dari bea masuk antidumping ini. Salah satu upayanya dengan menggandeng Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC

"Makanya kita aktif juga bersama dengan teman Satgas dan teman-teman Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC untuk berjuang menurunkan tarif ataupun mungkin hingga kalau yang dumping kan drop ya target kita," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas sekaligus Penasehat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Harry Lukmito mengatakan perbedaan tarif tersebut memicu persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha eksportir udang beku nasional.

"Dengan adanya perbedaan rate antara responden pertama (PT BMS) sebesar 0% dengan anggota AP5I lainnya sebesar 3,9%, pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9% merasakan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perhitungan harga bahan baku dan harga penjualan produk udang ke Amerika Serikat," kata Lukmito.

Untuk penyemarataan tarif, Lukmito menyebut pihaknya masih harus terus berupaya dalam membantah tuduhan itu. Salah satunya dengan ikut hearing bersama USITC secara hybrid, baik daring maupun luring pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Sesi tersebut dihadiri dari perwakilan pihak Petitioner dan dari perwakilan tertuduh.

Saat hearing itu, dia menjelaskan perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern. Dia menambahkan dengan adanya testimoni dari buyer retailer besar di Amerika Serikat, yaitu Costco, yang telah diminta kesediaannya untuk ikut mendukung tim satgas AP5I.

"Testimoni-testimoni tersebut, diperkuat dengan analisa dari Jim Dougan selaku Ekonomi di Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Tim Satgas AP5I," terangnya.

Dia pun berharap keputusan final oleh US International Trade Commission (USITC) nanti pada Desember mendatang menetapkan tarif pengenaan bea masuk dibebaskan.

IDXChannel - Direktur Pemasaran Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Erwin Dwiyana, mengatakan pemerintah Amerika Serikat (AS) menurunkan tarif anti dumping ekspor udang Indonesia menjadi 3,9 persen.

Keputusan itu diambil setelah pemerintah Indonesia terbukti tidak memberikan subsidi untuk produk udang ekspor.

Sebelumnya, Indonesia telah menerima petisi dari asosiasi pelaku usaha udang AS (American Shrimp Processors Association/ASPA) pada 25 Oktober 2023, atas tuduhan Countervailing Duties (CVD) & Anti-Dumping Udang Beku.

Dalam paparannya, Erwin menegaskan berdasarkan hasil investigasi US Departement of Commerce (USDOC) dan US Internasional Trade Commisions (USITC) terhadap industri udang nasional Indonesia tidak terbukti melakukan dumping atau subsidi.

“Setelah dilakukan investigasi, AS menerbitkan pre-eleminary pada Maret kemarin Indonesia mendapatkan status de-minimis atau tidak dikenai tuduhan melakukan dumping atau subsidi dari pemerintah untuk produk udang ekspor,” ujar Erwin dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (28/10/2024).

Erwin melanjutkan, keputusan tersebut juga berhasil menurunkan tarif bea masuk anti dumping terhadap ekspor udang Indonesia ke AS. Dalam pembaharuannya, lanjut Erwin, AS memutuskan menurunkan tarif bea masuk anti dumping dari 6,3 persen ke 3,9 persen.

“Pada 22 Oktober, USDOC menerbitkan final determination atas ekspor udang kita, bahwa tidak terbukti kembali de-minimis yang artinya 0 persen udang ekspor kita tidak mendapatkan subsidi. Jadi, tarif anti-dumping kita diturunkan dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang dipaparkan, Indonesia merupakan eksportir udang dengan target pasar terbesar ke Amerika Serikat. Total ekspor udang RI ke AS mencapai 64,3 persen dari total ekspor udang Indonesia.

Kendati demikian, ekspor udang RI mengalami penurunan signifikan sebesar 19,8 persen pada 2023 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, ekspor udang Indonesia juga masih dominan dikirim dalam bentuk beku, yaitu sebesar 64,5 persen.

(Febrina Ratna)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan penyebab adanya perbedaan tarif bea masuk anti-dumping untuk komoditas udang ke Amerika Serikat (AS). Perbedaan tarif ini bermula usai Indonesia terkena tuduhan anti-dumping oleh AS.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan tarif bea masuk anti dumping ada perbedaan karena berdasarkan perhitungan keuntungan di perusahaan eksportir udang.

"Mereka kan menghitung seperti marginnya, keuntungan perusahaan di Indonesia ini seperti apa. Jadi dumping itu kan karena tuduhan perusahaan atau ekspor kita itu menjual lebih murah dalam negeri. Mereka jadikan menghitung dari margin dumping-nya," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Berdasarkan, final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk anti-dumping. Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk anti-dumping sebesar 3,9%. Meskipun angka tersebut terjadi penurunan, di mana sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif anti-dumping sebesar 6,3%.

Pihaknya pun terus berupaya agar terbebas dari bea masuk anti-dumping ini. Salah satu upayanya dengan menggandeng Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC

"Makanya kita aktif juga bersama dengan teman Satgas dan teman-teman Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC untuk berjuang menurunkan tarif ataupun mungkin hingga kalau yang damping kan drop ya target kita," imbuh dia.