Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Deepening Blue Economy Cooperation dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM), Wang Wentao.

Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping, dalam acara pertemuan bilateral antara kedua Kepala Negara pada Sabtu sore 9 November 2024 di Great Hall of the People di Beijing, RRT.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, Blue Economy atau Ekonomi Biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan Energi Laut Terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan Perikanan dan Akuakultur, Pariwisata Maritim, Inovasi, dan Kerja sama Industri.

Sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini juga akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam siaran pers ditulis Minggu (10/11/2024).

Implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia. "Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara", ungkap Menko Perekonomian.

Melalui MoU ini Indonesia dan RRT juga sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (dep7)

(kil/rrd)

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan memaparkan peran dan kesiapan perusahaan untuk memperkuat ekosistem industri LNG global, terutama di sektor penyimpanan dan penyediaan bahan bakar penunjang operasional industri LNG.

Strategi dan peran ini diungkapkan Riva di forum internasional ADIPEC 2024, sebagai panelis dalam diskusi panel bertajuk "Natural Gas and LNG Infrastructure Meeting Demand and Climate Goals" yang diadakan di ADIPEC 2024, yang merupakan bagian dari eksibisi energi terbesar di Timur Tengah, Rabu (6/11) lalu.

"Sebagai bagian dari Pertamina Group kami hadir untuk mengukuhkan peran downstream untuk mendukung ekosistem LNG, bersama dengan global energy expert lainnya kami berdiskusi untuk membahas tantangan dalam memenuhi permintaan energi yang terus berkembang, sambil menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan tujuan iklim global," jelas Riva dalam keterangannya.

Seiring dengan meningkatnya permintaan gas alam, terutama untuk sektor industri dan pembangkit listrik di Asia, dunia menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa pasokan energi dapat memenuhi kebutuhan tersebut tanpa mengorbankan kemajuan dalam pengurangan emisi karbon.

Dalam forum ini, Riva bersama Direktur Keuangan ADNOC Gas Peter Van Driel berbagi pandangan tentang pentingnya kebutuhan LNG, ekonomi hijau, waste management dan pemanfaatan teknologi AI untuk menyeimbangkan antara kebutuhan energi global dan climate goals.

Hadir sebagai moderator Philip Vorobyov, Consulting Director for Gas & LNG S& P Global, forum tersebut menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dimana ADNOC Gas sebagai anak perusahaan dari ADNOC perusahaan minyak nasional milik Abu Dhabi yang bergerak pada sektor produksi hingga distribusi, Riva menjelaskan beberapa potensi kolaborasi yang dapat dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga.

"Sebagai pemimpin energi terkemuka di Indonesia, kami membuka peluang kerja sama penyediaan bunker, bahan bakar, waste management hingga risk management solution, kami memiliki komitmen kuat untuk memastikan pasokan energi yang aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, selaras dengan tujuan iklim global," papar Riva.

ADIPEC 2024 menjadi platform penting bagi para pemimpin industri, pembuat kebijakan, dan praktisi energi untuk membahas langkah-langkah strategis yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan besar ini. "Sebagai bagian dari diskusi global ini, paparan kami diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana sektor energi dapat bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," tutup Riva.

Jakarta -

Pakar mewanti-wanti terkait transisi energi di Indonesia, termasuk dari sektor transportasi. Pemerintah memang gencar soal peralihan dari mobil bensin ke mobil listrik, namun sumber utama pembangkitnya juga perlu menjadi perhatian.

"Penelitian ERIA yang kami lakukan (di) lembaga saya bekerja, menunjukkan kalau energi bauran, energi pembangkit masih seperti sekarang, jadi 60 persen masih batu bara, lalu EBT masih di bawah 20 persen, itu walaupun penjualan mobil listrik kita bisa mencapai 100 persen pun, pengurangan (gas rumah kacanya) masih di bawah satu persen," ujar Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) saat berbincang bersama detikOto di Jakarta Selatan, beberapa waktu yang lalu.

Manfaat mobil listrik untuk menurunkan emisi semakin sulit dicapai jika pembangkit energi yang dipakai berasal dari energi kotor, seperti PLTU batu bara, yang sedang terjadi di Indonesia.

"Memang ada efeknya. Impor bensin berkurang, atau polusi udara di kota berkurang. Tapi CO₂ secara total nyaris tidak efektif," sambung Joko.

Mobil hybrid terbukti bisa menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Tapi pakar mewanti-wanti jangan terlena lama-lama demi mengejar target NZE 2060.

Mobil hybrid itu bisa memangkas penggunaan konsumsi BBM. Emisi yang dikeluarkan juga lebih ramah lingkungan.

"Hybrid electric vehicles lebih optimum dari carbon dioxide yang dikeluarkan dan juga konsumsi bahan bakar. Jadi nilai ekonomisnya terbentuk," kata Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto dalam kesempatan yang sama.

"Saran saya jangan sampai kita tidak punya target kapan berhentinya, kapan kita switch-nya. Karena jangan sampai transisi terus, akhirnya tidak pernah berubah," jelas dia.

Kenapa emisi hybrid bisa lebih baik dari mobil listrik untuk saat ini?

Keunggulan mobil listrik bisa buat udara perkotaan yang bersih dari emisi gas buang. Namun sumber pembangkit listrik Indonesia mayoritas masih mengandalkan batu bara. Jika kondisinya demikian, mobil hybrid berfungsi untuk jadi transisi menuju kendaraan ramah lingkungan, meskipun di satu sisi hybrid juga sudah jauh lebih unggul dari mobil internal combustion engine.

"Kalau dari studi kami sendiri, pertama kami melihat HEV ini punya potensi yang besar untuk mengurangi gas rumah kaca dan konsumsi. Kalau bauran pembangkit listrik kita seperti saat ini (60 persen masih batu bara). HEV ini lebih bersih dibandingkan listrik yang full (battery). Itu lebih bersih," jelas Joko.

"Karena istilahnya emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik itu terutama di pembangkit begitu besar."

"HEV konsumsi bahan baker lebih efisien dibandingkan ICE. Itu potensinya besar untuk mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) dan konsumsi energi. Kalau kita 2040 sampai 2060 bauran kita (masih) 60 persen batu bara, EBT kita masih di bawah 20 persen, mendingan HEV saja daripada BEV. Hybrid saja daripada mobil listrik yang full EV," kata Joko.

Joko menambahkan ekonomi Indonesia masih tergantung dengan pembangkit batu bara karena harganya paling murah.

"Masih menempatkan prioritaskan ekonomi di atas tujuan iklim," kata Joko.

"Masih kurang mengubah tantangan itu menjadi peluang. Dampaknya apa? Salah satunya adalah penetrasi mobil listrik jadi kurang efisien dalam mengurangi gas emisi rumah kaca," jelasnya lagi.

Pemerintah menargetkan produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pada tahun 2030 sebesar 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih dan 2,45 juta unit untuk roda dua.

Dengan target tersebut diharapkan akan mampu mengurangi emisi CO₂ sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat dan lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua.

Indonesia memiliki potensi sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang besar. Jumlahnya mencapai 3,6 terawatt (TW) yang sebagian besar berasal dari tenaga surya 3,3 TW.

Plt Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman Parada Hutajulu mengungkap jumlah EBT yang sudah dimanfaatkan Indonesia belum mencapai 1%.

"Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah lebih dari 3,6 TW, yang sebagian besar berasal dari energi matahari yaitu 3,3 TW namun baru dapat dimanfaatkan kurang dari 1%," ucap Jisman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).

Bauran energi di Indonesia masih didominasi energi fosil yang berasal dari minyak, gas, dan batu bara. Padahal, pemerintah sudah menargetkan bauran EBT mencapai 23% pada 2025.

(riar/rgr)

Jakarta -

Linde mengumumkan telah dimulainya proses pemasokan gas industri kepada PT Freeport Indonesia (PTFI).

Linde telah menginvestasikan senilai US$ 120 juta untuk mencakupi pembangunan, pengelolaan kepemilikan, dan pengoperasian unit pemisahan udara (Air Separation Unit/ASU) baru yang merupakan fasilitas terbesar di Indonesia dan juga fasilitas ASU milik Linde yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Fasilitas yang telah dikembangkan Linde kini menjalankan telah menjalankan fungsi pasokan gas industri oksigen dan nitrogen untuk PT Freeport Indonesia dalam menjalankan fungsi pemurnian tembaga dan fasilitas refining di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Fasilitas proses pemurnian tembaga tersebut merupakan salah satu yang terbesar di tingkat dunia. Unit ASU milik Linde ini juga akan memberikan pasokan gas industri yang dicairkan kepada customer baru dan existing di Jawa Timur yang turut meningkatkan kerapatan jejaring bisnis Perusahaan di wilayah tersebut.

"Dengan permintaan komoditas tembaga yang terus meningkat di tingkat global, dengan bangga kami mendukung upaya ekspansi PT Freeport Indonesia," ujar Moloy Banerjee, President, ASEAN & South Asia, Linde.

"Gas industri membantu meningkatkan efisiensi pemurnian tembaga melalui dorongan kapasitas produksi yang diikuti dengan penurunan konsumsi dan emisi bahan bakar. Fasilitas baru di lapangan yang dikembangkan Linde menggunakan teknologi terbaru untuk memasok gas industry yang esensial secara aman dan dapat diandalkan kepada seluruh customer kami pada pasar industri yang penting." tambah Moloy Banerjee.

(kil/kil)

Jakarta -

Mobil listrik bukan menjadi satu-satunya solusi untuk menekan emisi karbon atau dekarbonisasi. Upaya dekarbonisasi ternyata juga bisa dilakukan melalui mobil-mobil mesin konvensional (ICE) zaman sekarang yang rendah emisi.

"Secara global saat ini hampir semua sepakat bahwa teknologi otomotif ramah lingkungan tak semata mobil listrik. Ini tergantung dari masing-masing negara. Norwegia yang listriknya dikatakan hampir 100 persen hijau, karena menggunakan pembangkit tenaga air (hydro power), bisa benar-benar ramah lingkungan," ungkap penulis buku 'Multi-pathway for Car Electrification', Cyrillus Harinowo, dalam keterangannya.

Mobil LCGC Toyota Calya Foto: Dok. Toyota Astra Motor

Namun sebaliknya bagi Indonesia, justru kondisi saat ini menyajikan banyak pilihan yang sesuai. "Saya awalnya tidak aware dan dogmatis, pokoknya mobil listrik adalah mobil yang ramah lingkungan. Namun akhirnya menjadi paham bahwa mobil LCGC bisa menjadi ramah lingkungan dibandingkan mobil listrik yang ada. Begitu pula mobil hybrid dan mobil flexy," sambung Cyrillus.

Di sisi lain, kata Cyrillus, mobil listrik full baterai atau BEV tak sepenuhnya 'ramah lingkungan'. Ini lantaran sumber energi yang digunakan untuk mengisi daya listrik dihasilkan dari sistem pembangkit yang tak ramah lingkungan.

"Kalau kita bicara mengenai penggunaan BEV (mobil listrik) saat ini, mobil listriknya mungkin zero emission. Namun ketika ingin men-charging baterainya, bauran energi dari sumber listriknya 80 persen berasal dari pembangkit listrik yang digerakkan bahan bakar fosil (fossil fuel). Berarti mobil listrik itu sebetulnya masih mengeluarkan emisi karbon 87 persen," jelas Cyrillus lagi.

Toyota Yaris Cross Hybrid Foto: 20detik

Maka dari itu, penerapan paradigma bahwa mobil listrik bukan satu-satunya solusi dekarbonisasi, menurut Cyrillus semakin mendesak, sebab Indonesia dihadapkan dengan target Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030 sebelum beranjak mencapai visi NZE di 2060.

"Kalau kita bicara mengenai NDC 2030, kembali lagi berkaitan dengan pembangkit energinya, itu tinggal lima hingga enam tahun lagi. Jadi dari situ sebetulnya mobil non-listrik yang ramah lingkungan masih menjadi pilihan yang harusnya preferable untuk pencapaian NDC 2030, karena bisa 50 persen carbon free, tetapi gagasan ini seperti melawan arus," sambung Cyrillus yang menulis buku tersebut bersama Ika Maya Sari Khaidir.

"Pada kenyataannya, upaya dekarbonisasi sektor otomotif memang serempak dilakukan secara global. Hanya saja, transisi menuju mobil listrik memang tak mudah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Infrastruktur pengisian baterai masih terbatas, sementara tuntutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca semakin meningkat," kata dia lagi.

Sebagai respons, banyak produsen mobil global, termasuk yang beroperasi di Indonesia, mulai mengembangkan Hybrid Electric Vehicle (HEV) dan juga Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) sebagai langkah awal sebelum beralih sepenuhnya ke mobil listrik, hingga mesin fleksibel. Langkah ini dianggap sebagai solusi dari stagnasi dekarbonisasi jika selalu mengandalkan penetrasi mobil listrik. Terlebih dengan perang dagang sengit antara Barat versus China yang memicu pengembangan multiteknologi.

(lua/rgr)

Jakarta -

Transisi energi sektor transportasi sedang berlangsung di Indonesia. Khususnya di segmen mobil pribadi, masyarakat mulai beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dari ragam kendaraan ramah lingkungan yang ditawarkan, mobil hybrid masih jadi yang terlaris ketimbang mobil listrik.

Padahal, pemerintah memberikan karpet merah kepada electric vehicles (EV) supaya pertumbuhannya lebih pesat. Guyuran insentif dari mulai penghapusan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pembebasan bea balik nama kendaraan (BBN) hingga tarif satu persen pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi keistimewaan mobil listrik.

Tak cuma itu, industri baterai dan mobil EV diberi keringanan insentif. Selain mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, langkah Ini dikejar demi target ambisius Net Zero Emission (NZE) 2060.

Realitanya belum banyak orang Indonesia yang langsung loncat ke EV. Ada beberapa faktor yang bikin mobil listrik belum diminati. Selain harga jual, infrastruktur pengisian ulang masih jarang, terutama di daerah-daerah non perkotaan.

Dari target yang sudah dicanangkan. Transisi industri otomotif dari mobil konvensional langsung ke mobil listrik disebut masih menantang.

Secara spesifik soal target kuantitatif roadmap kendaraan listrik berbasis baterai sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 yang membahas Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Dalam beleid tersebut produksi mobil listrik ditargetkan bisa tembus 400 ribu unit dan sepeda motor listrik 6 juta unit pada 2025. Produksinya meningkat pada tahun 2030, diharapkan bisa mencapai 600 ribu unit mobil listrik dan sembilan juta unit sepeda motor listrik. Tahun 2035, Indonesia diproyeksikan sudah memproduksi satu juta unit mobil listrik dan 12 juta unit sepeda motor listrik.

Di sisi lain, hukum ekonomi berupa permintaan dan penawaran tidak bisa dikesampingkan. Mobil listrik hanya satu dari berbagai inovasi teknologi energi terbarukan.

"Kita lihat masyarakat masih lebih membeli hybrid karena tadi mungkin ada beberapa faktor seperti daya tempuh, ketersediaan charging, atau mungkin mereka belum biasa memelihara kendaraan listrik, tapi (merawat) hybrid kan seperti mobil biasa saja," kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) saat berbincang bersama detikOto di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Mari kita bandingkan data penjualan mobil hybrid vs mobil listrik dari wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia.

Secara penjualan, mobil jenis hybrid masih mendominasi. Jumlahnya naik signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2020, penjualan mobil hybrid hanya menyentuh 1.191 unit. Selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 2.472 unit. Tahun 2022, peningkatannya lebih signifikan lagi mencapai 10.344 unit.

Kemudian pada tahun 2023, mobil hybrid kian diminati. Otomatis pangsa pasarnya juga meningkat. Tercatat sepanjang tahun 2023, distribusi mobil hybrid secara wholesales mencapai 54.179 unit.

Di sisi lain permintaan mobil listrik juga meningkat cukup tajam. Terlihat tren mobil listrik di Indonesia mulai terlihat pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, ada 125 unit mobil listrik berbasis baterai yang terdistribusi.

Tahun 2021, jumlahnya meningkat meski tak sebanyak mobil hybrid. Distribusi mobil listrik pada tahun 2021 mencapai 687 unit. Peningkatan signifikan baru terjadi pada tahun 2022. Peningkatannya lebih dari 10 kali lipat mencapai 10.327 unit. Tahun 2023, distribusi mobil listrik naik lagi tercatat sebanyak 17.051 unit.

Kontribusi kendaraan elektrifikasi terhadap keseluruhan penjualan mobil di Indonesia memang belum besar namun terus meningkat. Untuk periode year to date Juni 2024, 9,3 persen mobil yang dijual di Indonesia merupakan kendaraan elektrifikasi. Sedangkan 90,7 persen sisanya adalah mobil bensin.

Hybrid bisa jadi opsi tapi jangan terlena

Mobil hybrid terbukti bisa menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Tapi pakar mewanti-wanti jangan terlena lama-lama demi mengejar target NZE 2060.

Mobil hybrid itu bisa memangkas penggunaan konsumsi BBM. Emisi yang dikeluarkan juga lebih ramah lingkungan.

"Hybrid electric vehicles lebih optimum dari carbon dioxide yang dikeluarkan dan juga konsumsi bahan bakar. Jadi nilai ekonomisnya terbentuk," kata Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto dalam kesempatan yang sama.

"Saran saya jangan sampai kita tidak punya target kapan berhentinya, kapan kita switch-nya. Karena jangan sampai transisi terus, akhirnya tidak pernah berubah," jelas dia.

Kenapa emisi hybrid bisa lebih baik dari mobil listrik untuk saat ini?

Keunggulan mobil listrik bisa buat udara perkotaan yang bersih dari emisi gas buang. Namun sumber pembangkit listrik Indonesia mayoritas masih mengandalkan batubara.

Imbas dari pembangkit yang belum ramah lingkungan, manfaat dari mobil listrik tidak akan memiliki efek penurunan emisi yang signifikan.

"Kalau dari studi kami sendiri, pertama kami melihat HEV ini punya potensi yang besar untuk mengurangi gas rumah kaca dan konsumsi. Kalau bauran pembangkit listrik kita seperti saat ini (60 persen masih batubara). HEV ini lebih bersih dibandingkan listrik yang full (battery). Itu lebih bersih," jelas Joko.

"Karena istilahnya emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik itu terutama di pembangkit begitu besar."

"HEV konsumsi bahan bakar lebih efisien dibandingkan ICE. Itu potensinya besar untuk mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) dan konsumsi energi. Kalau kita 2040 sampai 2060 bauran kita (masih) 60 persen batubara, EBT kita masih di bawah 20 persen. Mendingan HEV saja daripada BEV. Hybrid saja daripada mobil listrik yang full EV," kata Joko.

Joko menambahkan ekonomi Indonesia masih tergantung dengan pembangkit batubara karena harganya paling termurah.

"Masih menempatkan prioritaskan ekonomi di atas tujuan iklim," kata Joko.

"Masih kurang mengubah tantangan itu menjadi peluang. Dampaknya apa. Salah satunya adalah penetrasi mobil listrik jadi kurang efisien dalam mengurangi gas emisi rumah kaca," jelasnya lagi.

[Gambas:Video 20detik]

(riar/dry)

Jakarta -

Transisi energi di sektor transportasi dari internal combustion engine ke battery electric vehicles menjadi sebuah keniscayaan. Namun pakar dan akademisi mewanti-wanti supaya peralihan transisi energi ini jangan sampai menimbulkan masalah pengangguran.

Seperti diketahui, banyak suku cadang untuk kendaraan bensin yang tidak digunakan pada kendaraan listrik khususnya battery electric vehicle (BEV). Transisi energi dari ICE ke BEV menjadi hal yang menantang.

"Industri otomotif sudah cukup terbangun dengan mobil konvensional atau kita sebut internal combustion engine, bagaimana kita bisa transisi mobil listrik secara industri, ekonomi, dan dampaknya pada pengurangan gas rumah kaca, itu suatu tantangan besar," kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) di Jakarta Selatan, dalam perbincangan dengan detikOto belum lama ini.

Alternatif teknologi lain seperti bioetanol, biofuel, dan hidrogen sedang diteliti untuk memperkuat transisi energi, namun tantangan terkait biaya, teknologi, dan ketersediaan bahan baku masih menjadi kendala.

"Sekali lagi kalau kita berhasil menangkap peluang, kita perlu kebijakan yang bisa diarahkan menangkap peluang. Dari sisi otomotif, kendaraan listrik itu industri akan memerlukan lebih sedikit tenaga pekerja dibandingkan sektor otomotif ICE," tambahnya lagi.

"Jadi yang ICE ini lebih padat karya dibandingkan EV," sambungnya lagi.

"Jadi mungkin secara industri vertikal dan lebih simple, jadi akan ada banyak surplus human resources yang kita miliki di masa mendatang. Itu saya pikir pemerintah harus menangkap kelebihan tenaga kerja itu istilahnya dialirkan ke sektor lain yang produktif," jelasnya lagi.

Dia berharap pemerintah bisa mendorong penggunaan alternatif lain.

"Ini harus diidentifikasikan pemerintah. Maksudnya pertanian, atau sektor industri lainnya, jasa dan lain-lain. Itu dipetakan dan didukung oleh pendidikan, pendidikan kita harus mengarah ke sana, tidak bisa kita melepaskan ke mekanisme pasar saja, percaya saya akan banyak pengangguran," tambahnya lagi.

Prof. Dr. Ir. Deendarlianto, S.T., M. Eng lebih lanjut mengungkapkan saat mendorong penggunaan energi terbarukan harus membangun industri dalam negeri.

"Ketika pengurangan emisi Co2 mendorong energi terbarukan ya. Tapi jangan sampai ketika mendorong energi terbarukan. Impor malah menjadi-jadi," ujar Deen.

Green jobs merujuk pada pekerjaan yang mendukung dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem.

Pekerjaan ini bertujuan untuk meminimalkan jejak karbon, mengurangi polusi, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Green jobs melibatkan bidang-bidang seperti energi terbarukan, efisiensi energi, manajemen limbah, transportasi berkelanjutan, dan pertanian berkelanjutan.

"Bisa saja ketika bicara biodiesel, dimulai dari resources, kemudian juga cleaning, kemudian pressing, sampai kepada menghasilkan sumber daya energinya, standarisasi, testing kalau kita bisa membuat pohon industrinya. Banyak sekali bisa dibangun," tambahnya lagi.

"Green job, green economy bisa bangun," sambung dia.

"Kita bisa mendomestikan rantai pasok dari segala hal energi bersih tadi. Kita beruntung punya nikel yang banyak tapi jangan lupa juga. Kendaraan listrik, semi konduktor, sudah diambil duluan sama Malaysia, Vietnam dan Singapura. Hati-hati," jelasnya lagi.

(riar/din)

Jakarta - Badak LNG meraih Penghargaan Subroto 2024 kategori Optimalisasi Pengelolaan Gas Suar Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi subsektor Keselamatan Migas dan Optimalisasi Gas Suar. Sebelumnya pada tahun lalu, Badak LN juga meraih Penghargaan Subroto pada kategori Manajemen Energi di Bangunan Gedung dan Industri, subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

President Director & CEO PT Badak NGL Achmad Khoiruddin menyampaikan penghargaan ini mendorong Badak LNG untuk terus termotivasi menjaga dan meningkatkan loyalitas perusahaan dalam pengembangan sektor ESDM di Indonesia. Penghargaan ini diharap dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain dalam menjalankan operasional bisnis yang aman, efisien, serta ramah lingkungan.

"Penghargaan bergengsi ini merupakan pengakuan atas komitmen dan dedikasi dari seluruh insan PT Badak dalam komitmennya menjunjung tinggi aspek safety di seluruh kegiatan operasional bisnisnya sekaligus peran aktif perusahaan dalam mendukung transisi energi hijau. Ke depannya, kami akan terus berupaya dalam memberi terobosan berkelanjutan demi mewujudkan tercapainya net zero emission Indonesia 2060," ujar Achmad Khoiruddin dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Hal ini disampaikannya usai menerima penghargaan di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta pada Kamis (10/10/2024)

Berdasarkan Permen ESDM No. 37 tahun 2015, gas suar merupakan gas yang dihasilkan dari proses eksplorasi dan produksi atau pengolahan migas yang tidak bisa ditangani oleh fasilitas produksi atau pengolahan yang tersedia sehingga dibakar secara terus menerus maupun tidak dan dalam kondisi rutin maupun tidak. Emisi yang dihasilkan dari pembakaran gas suar sebagian besar adalah karbon dioksida dan pada akhirnya gas tersebut belum bisa dimanfaatkan.

Dalam menjalankan kegiatan operasional pengelolaan gas suar bakar atau flare gas, Badak LNG mendukung pemenuhan standar dan regulasi sesuai Permen ESDM No. 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Migas.

Sebagai upaya mengoptimalisasi pengelolaan gas suar, tahun ini Badak LNG memiliki tiga fokus utama, yakni mengoptimalisasi gas suar yang timbul saat produksi LNG, penyimpanan, dan aktivitas loading-unloading. Dan terakhir, dari sisi keselamatan juga sudah memenuhi persyaratan Persetujuan Layak Operasi (PLO).

Adapun dalam kegiatan operasional Badak LNG, gas suar bakar paling banyak dihasilkan pada saat proses loading-unloading atau pengapalan LNG. Pada tahapan ini, terdapat proses purging dan cooldown yang mengakibatkan timbulnya flaring (pembakaran) yang dipicu oleh uap Boil-Off Gas (BOG) dari kapal dengan jumlah yang signifikan.

Untuk itu pada tahun ini, perusahaan mengusulkan inovasi yang bertajuk "Mengurangi gas suar bakar (flaring) pada sistem bahan bakar (fuel gas system) dengan mengimplementasikan suhu LNG yang lebih dingin saat pengapalan LNG di kilang Badak LNG." Dengan menurunkan suhu LNG, produksi fuel gas dari Train dapat dikurangi sehingga surplus BOG saat proses pengapalan yang menyebabkan flaring bisa terhindar.

Atas penerapan metode tersebut untuk mengatasi kelebihan gas suar, dalam setahun terakhir ini Badak LNG mampu mengoptimalisasi gas suar sebanyak 1.369 MMSCF. Teroptimalisasinya gas suar kemudian berpengaruh pada penurunan emisi. Dengan begitu, pada tahun ini perusahaan mencapai penurunan emisi sebesar 82.818 CO2 eq yang merupakan suatu peningkatan setelah tahun lalu hanya mengalami penurunan sebesar 32.514 CO2 eq.

Penghargaan Subroto merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tiap tahunnya sebagai apresiasi kepada para pemangku kepentingan atas dampak signifikan yang telah diberikan demi kemajuan perkembangan sektor ESDM. Adapun penilaian untuk penghargaan ini dilihat dari kinerja pemangku kepentingan dalam kurun waktu setahun terakhir. Selain sebuah bentuk apresiasi, penghargaan ini juga sebagai ajang untuk mendorong kinerja dan peran aktif stakeholders terkait untuk memajukan sektor ESDM.

(ega/ega)

INFO BISNIS - PT Pertamina (Persero) komitmen menjalankan inisiatif dekarbonisasi di seluruh Subholding untuk mendukung target pengurangan emisi dan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Hingga kuartal tiga (Januari - September) 2024, inisiatif Environmental, Social & Governance (ESG) dekarbonisasi Pertamina telah berhasil mencapai reduksi emisi karbon sebesar 1.289.703 Ton CO2eq atau 110 persen dari target 2024 sebesar 1,09 juta ton CO2eq.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan seluruh subholding berperan aktif dalam pengurangan emisi karbon melalui berbagai program inisiatif dekarbonisasi.

Menurut Fadjar, subholding upstream telah menjalankan 128 program inisiatif dekarbonisasi diikuti subholding refining & petrochemical 60 inisiatif program, subholding commercial & trading dengan 18 program, subholding power & NRE 14 program, serta subholding integrated marine logistics (IML) dan gas masing-masing 4 program.

“Sebagai bagian dari upaya lebih lanjut, Pertamina menargetkan penurunan emisi gas metana yang merupakan Gas Rumah Kaca (GRK) yang besar selain CO2. Dari sisi energi, Gas metana yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap bisnis Pertamina,” kata Fadjar.

Pertamina telah bergabung dalam Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) pada bulan Mei 2024, yang merupakan inisiatif global untuk pengelolaan emisi metana yang lebih terukur dan terkontrol.

Fadjar melanjutkan, Pertamina dalam mewujudkan komitmen tersebut juga telah berkolaborasi dengan Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) untuk pengukuran emisi metana di wilayah kerja upstream Pertamina.

“Targetnya adalah mengurangi emisi metana sekaligus mengkomersialkan volume metana yang dihasilkan sebagai peluang bisnis baru ke depan,” kata Fadjar.

Selain itu, Pertamina saat ini tengah memfinalisasi data interventarisasi emisi scope 3, sebagaibaselineuntuk penyusunan peta jalan reduksi scope 3. Hingga September 2024 ini Pertamina juga mengembangkanchecklistuntuk verifikasi internal emisi GRK yang dipantau secara berkala.

“Pertamina berkomitmen menjaga kinerja ESG di seluruh lini bisnis untuk mempertahankan peringkat dunia sekaligus memperkuat citra Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia yang ramah lingkungan,”ujar Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7; Energi bersih dan terjangkau, poin 8; Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin 13; Penanganan perubahan iklim. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (*)

INFO BISNIS - PT Pertamina (Persero) komitmen menjalankan inisiatif dekarbonisasi di seluruh Subholding untuk mendukung target pengurangan emisi dan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Hingga kuartal tiga (Januari - September) 2024, inisiatif Environmental, Social & Governance (ESG) dekarbonisasi Pertamina telah berhasil mencapai reduksi emisi karbon sebesar 1.289.703 Ton CO2eq atau 110 persen dari target 2024 sebesar 1,09 juta ton CO2eq.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan seluruh subholding berperan aktif dalam pengurangan emisi karbon melalui berbagai program inisiatif dekarbonisasi.

Menurut Fadjar, subholding upstream telah menjalankan 128 program inisiatif dekarbonisasi diikuti subholding refining & petrochemical 60 inisiatif program, subholding commercial & trading dengan 18 program, subholding power & NRE 14 program, serta subholding integrated marine logistics (IML) dan gas masing-masing 4 program.

“Sebagai bagian dari upaya lebih lanjut, Pertamina menargetkan penurunan emisi gas metana yang merupakan Gas Rumah Kaca (GRK) yang besar selain CO2. Dari sisi energi, Gas metana yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap bisnis Pertamina,” kata Fadjar.

Pertamina telah bergabung dalam Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) pada bulan Mei 2024, yang merupakan inisiatif global untuk pengelolaan emisi metana yang lebih terukur dan terkontrol.

Fadjar melanjutkan, Pertamina dalam mewujudkan komitmen tersebut juga telah berkolaborasi dengan Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) untuk pengukuran emisi metana di wilayah kerja upstream Pertamina.

“Targetnya adalah mengurangi emisi metana sekaligus mengkomersialkan volume metana yang dihasilkan sebagai peluang bisnis baru ke depan,” kata Fadjar.

Selain itu, Pertamina saat ini tengah memfinalisasi data interventarisasi emisi scope 3, sebagaibaselineuntuk penyusunan peta jalan reduksi scope 3. Hingga September 2024 ini Pertamina juga mengembangkanchecklistuntuk verifikasi internal emisi GRK yang dipantau secara berkala.

“Pertamina berkomitmen menjaga kinerja ESG di seluruh lini bisnis untuk mempertahankan peringkat dunia sekaligus memperkuat citra Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia yang ramah lingkungan,”ujar Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7; Energi bersih dan terjangkau, poin 8; Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin 13; Penanganan perubahan iklim. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (*)

Jakarta -

Transisi energi jadi tren di berbagai negara. Indonesia sendiri berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih atau net zero emission di 2060. Semua pemangku kepentingan terus bergerak demi mencapai target besar tersebut, salah satunya PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina.

Demi mencapainya, PGN bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk sektor akademisi, yakni Universitas Udayana dalam rangka mengembangkan kapabilitas pengelolaan energi untuk mencari solusi sekaligus terobosan energi.

Direktur Program Pembinaan Ditjen Migas Kementerian ESDM, Mirza Mahendra, menerangkan bahwa tantangan penggunaan EBT di masa depan adalah keekonomian dan mensinergikan pengaturan hulu dan hilir.

"Kami mendapat tugas dari Presiden untuk melaksanakan swasembada energi. Karena energi impor akan menggerus ekonomi Indonesia dan tugas kita bersama untuk menjaga pengelolaan energi melalui program diversifikasi energi," ujar Mirza dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Mirza melanjutkan, untuk menuju Net Zero Emission 2060, point paling penting adalah transisi energi. Key pointnya adalah adalah gas bumi sebagai energi fosil paling ramah lingkungan. "Itu lah kenapa, PGN mendeliver energi yang lebih baik dari sisi lingkungan," ujar Mirza.

Kemudian dari sisi cadangan, saat ini dan beberapa waktu ke depan, cadangan gas mencukupi. Namun memiliki tantangan yaitu infrastruktur untuk menyalurkan gas sampai ke masyarakat menuju NZE 2060.

"Pengelolaan energi di masa depan bagi PGN perlu kolaborasi dengan civitas akademika untuk mengembangkan riset yang inovatif. Kolaborasi PGN dengan Universitas Udayana juga untuk menyiapkan SDM yang unggul untuk pengelolaan energi ke depan. Maka ini pada kesempatan juga dapat meningkatkan kerjasama korporasi dengan calon-calon masa depan pengelola energi nasional," ujar Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko.

"Kerjasama di berbagai aspek, secara khusus dibidang riset energi baru terbarukan menjadi komitmen bersama dalam mengurangi jejak karbon dan bumi yang lebih baik. Universitas Udayana sebagai bagian dari masyarakat akademik dalam lembaga pendidikan, bersama dengan PGN, bersinergi, saling melengkapi atau satu sama lain agar edukasi, kesadaran dan peningkatan wacana concern transisi energi yang tengah kita hadapi saat ini dapat bergulir dengan lancar," ujar Rektor Universitas Udayana Prof. I Ketut Sudarsana.

PGN dan Universitas Udayana sepakat bahwa gas bumi sebagai energi transisi yang dapat membawa perubahan nyata, menyongsong energi baru terbarukan di masa depan. Kerja sama ini juga diharapkan dapat membawa generasi ke depan untuk concern terhadap isu energi dan siap memasuki dunia kerja di tengah arus digitalisasi.

"Semoga kerja sama dapat menjadi awal energi baik bagi kita semua," ujar Sudarsana.

Arief berharap, PGN dan Unversitas Udayana dapat membuahkan kerja sama yang konstruktif untuk mendukung upaya PGN dalam pengembangan pemanfaatan gas bumi. Selain itu, dapat menjadi untuk memperluas sosialisasi pemanfaatn gas bumi di kalangan anak-anak muda khususnya mahasiswa Universitas Udayan. Khusus di Bali, PGN melakukan introduksi produk gas bumi beyond pipeline yaitu CNG dan LNG. Mengingat, belum adanya infrastruktur pipa dan sumber gas di Pulau Bali.

"Dalam rangka menyiapkan solusi energi menuju energi baru terbarukan, salah satu peluang untuk dikolaborasikan adalah energi hydrogen. PGN juga akan mengarah ke sana sebagai bagian dari strategi step out atau inisiatif untuk low carbon business untuk mendukung Net Zero Emission 2060," tutup Arief.

(fdl/fdl)

Jakarta -

PT Pertamina (Persero) terus memperluas penggunaan energi bersih berbasis pedesaan melalui Program Desa Energi Berdikari (DEB). Hingga Oktober 2024, Pertamina telah mengoperasikan 102 Desa Energi Berdikari di seluruh Indonesia.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan hingga Oktober 2024, Pertamina telah menambah DEB di 17 desa yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Tasikmalaya (Jawa Barat), Banten, Kamojang, Subang, Indramayu (Jawa Barat), Bali, Jambi, Ulubelu (Lampung), Boyolali (Jawa Tengah) dan Lumut Balai (Sumatera Selatan).

"DEB yang dikembangkan Pertamina menggunakan energi bersih yang bersumber dari tenaga surya, mikrohidro, dan biogas yang memang potensinya besar sehingga bisa memberikan manfaat secara berkelanjutan," ujar Fadjar dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Fadjar menambahkan dalam menjalankan program DEB, Pertamina tidak hanya melakukan pemasangan infrastruktur energi bersih, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola energi bersih agar memberikan manfaat optimal bagi pengembangan ekonomi. Melalui edukasi ini, Pertamina berharap masyarakat bisa mandiri mengelola energinya sendiri.

"Inilah model pemberdayaan Pertamina, membangun swasembada energi berbasis desa dengan masyarakat sebagai tulang punggungnya," imbuh Fadjar.

Fadjar menuturkan Pertamina akan terus memperluas penggunaan energi bersih berbasis desa. Pada tahun 2024, Pertamina menargetkan bisa menambah DEB di 79 wilayah. Saat ini, sebagian sudah dilakukan survei dan sebagian lagi sedang proses instalasi.

Selain mendukung swasembada energi, Program DEB juga berperan penting dalam mengurangi emisi, sejalan dengan target pemerintah mencapai NZE pada tahun 2060. Setiap tahun, Program DEB Pertamina berhasil menurunkan karbon emisi sebesar 729.127 ton Co2eq.

"Semakin luas penggunaan energi bersih, maka akan semakin besar pengurangan emisi karbon sehingga bisa mempercepat target pemerintah dalam NZE," tandas Fadjar.

Program DEB juga turut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya sistem off-grid di Ulubelu, Lampung yang telah berhasil dibangun dan beroperasi untuk menyalakan mesin pemanggang kopi.

Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga mengurangi biaya operasional dalam produksi kopi Robusta. Keberhasilan ini menunjukkan potensi besar DEB dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal sekaligus mendorong penggunaan energi terbarukan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7 Energi bersih dan terjangkau, poin 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin 13 Penanganan perubahan iklim. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(akn/ega)