CILACAP, investor.id – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono bersama rombongan mendampingi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Menteri Impas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Lapas Karanganyar di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (1/11/2024).

Wamentan Sudaryono mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen untuk mengoptimalkan lahan tidur di sekitar Lapas Nusakambangan menjadi lahan produktif, terutama untuk ditanami berbagai komoditas pangan strategis.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan nasional dan swasembada yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam tiga tahun ke depan.

“Saya sudah bicara dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memanfaatkan lahan yang ada di sana sebagai dukungan terhadap ketahanan pangan,” ungkap Wamentan Sudaryono dalam keterangannya, Minggu (3/11/2024).

Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menjelaskan bahwa Pulau Nusakambangan yang memiliki luas lahan 12 ribu hektare bakal dimanfaatkan sebagai sumber produksi pangan.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan lapas, tetapi juga untuk melatih warga binaan dalam bertani dan berternak. “Sehingga mereka memiliki keterampilan yang bermanfaat saat kembali ke masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, Wamentan Sudaryono memastikan kelanjutan program food estate yang telah dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya, yang juga berfokus pada penguatan ketahanan pangan. “Kami akan evaluasi dan melanjutkan inisiatif yang terbukti efektif, karena food estate berhubungan langsung dengan ketahanan pangan,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan bahwa dalam program ini, lapas diharapkan dapat membentuk koperasi yang dikelola oleh warga binaan, termasuk dalam pengelolaan kantin.

“Dengan cara ini, setiap belanja di kantin akan menguntungkan warga binaan, karena hasilnya akan kembali kepada mereka," jelasnya.

Agus menambahkan, kerja sama dengan BRI juga akan membantu warga binaan untuk menabung, termasuk mendapatkan premi dari pekerjaan mereka. “Nanti, premi akan disimpan di bank dan tidak dapat diambil sampai mereka keluar, sehingga mereka memiliki bekal saat reintegrasi ke masyarakat,” ujar dia.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendukung kemandirian pangan dan mempersiapkan warga binaan untuk reintegrasi sosial dengan lebih baik.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Terlepas dari pergerakannya yang volatile baru-baru ini, harga bitcoin telah melonjak lebih dari 95% selama lima tahun terakhir. Namun, meski koin crypto terbesar di dunia telah menjadi arus utama, satu investor terkemuka tetap kritis terhadap aset ini. Dia adalah Warren Buffett.

Pada rapat pemegang saham tahunan Berkshire Hathaway tahun lalu, Warren Buffett mengatakan bahwa meskipun dia tidak tahu apakah bitcoin akan naik atau turun, namun Warren cukup yakin bahwa "bitcoin tidak akan menghasilkan apa-apa."

Dan itulah mengapa Oracle of Omaha tidak memiliki aset tersebut.

"Jika Anda memberi tahu saya bahwa Anda memiliki semua bitcoin di dunia dan Anda menawarkannya kepada saya seharga US$ 25, saya tidak akan menerimanya karena apa yang akan saya lakukan dengannya?" dia bertanya.

Buffett lantas menambahkan, "Saya harus menjualnya kembali kepada Anda dengan satu atau lain cara. Itu tidak akan melakukan apa-apa."

Singkatnya, bitcoin diperdagangkan sekitar US$ 38.000 per koin ketika Buffett membuat pernyataan tersebut. Sekarang, cryptocurrency itu telah jatuh ke level US$ 21.700.

Warren Buffett: Investasi Itu Permainan Sederhana

Kelemahan bitcoin

Melansir CNBC, berikut tiga alasan mengapa Warren Buffett tidak mau memiliki bitcoin:

1. Warren Buffett tidak memahaminya

Warren Buffett menjadi salah satu investor paling sukses dalam sejarah dengan tetap berpegang pada saham yang dia pahami.

"Saya mendapat cukup masalah dengan hal-hal yang menurut saya saya ketahui. Mengapa saya harus mengambil posisi long atau short dalam sesuatu yang tidak saya ketahui?” katanya seperti yang dikutip Yahoo Finance.

2. Mata uang kripto tidak memiliki nilai unik sama sekali

Warren Buffett tidak menyukai Bitcoin karena dia menganggapnya sebagai aset yang tidak produktif. Warren Buffett memiliki preferensi terkenal untuk saham perusahaan yang nilai - dan arus kasnya - berasal dari memproduksi sesuatu.

Tetapi cryptocurrency tidak memiliki nilai nyata, kata Buffett dalam wawancara CNBC pada tahun 2020.

“Mereka tidak mereproduksi, mereka tidak dapat mengirimkan cek kepada Anda, mereka tidak dapat melakukan apa-apa, dan apa yang Anda harapkan adalah ada orang lain yang datang dan membayar Anda lebih banyak uang untuk mereka nanti, tapi kemudian orang itu mendapat masalah,” jelasnya.

Warren Buffett kepada Orang Tua: Ajari Anak 3 Hal Ini

3. Buffett tidak menganggap crypto sebagai uang

Sebagai aset yang dapat diperdagangkan, Bitcoin berkembang pesat. Tetapi apakah itu memenuhi tiga kriteria uang?

Menurut definisi yang paling umum, uang seharusnya menjadi alat tukar, penyimpan nilai, dan unit akun. Tapi Buffett menyebutnya sebagai "fatamorgana".

"Itu tidak memenuhi persyaratan sebagai mata uang," kata miliarder itu di CNBC pada tahun 2014.

Aset yang dipilih Warren Buffett

Mengutip Money Wise, sambil mengkritik bitcoin, Buffett menyinggung dua aset yang akan dia beli jika diberi kesempatan.

3 Langkah Mengelola Keuangan Keluarga Pasca Pandemi, Tips Praktis!

1. Tanah pertanian

Pertanian dan bitcoin tidak memiliki banyak kesamaan. Bitcoin diciptakan pada tahun 2009 sementara komunitas pertanian mulai terbentuk sekitar 10.000 tahun yang lalu.

Buffett tidak dikenal sebagai investor pertanian, tetapi dia melihat nilai dalam kelas aset yang sangat penting bagi sektor ini — lahan pertanian.

Maksudnya adalah jika Anda membeli tanah pertanian, Anda memiliki aset berwujud yang menghasilkan makanan.

“Jika Anda berkata, untuk 1% bunga di semua tanah pertanian di Amerika Serikat, bayar kelompok kami US$ 25 miliar, saya akan menulis cek untuk Anda sore ini,” kata Buffett.

Aturan 5/25 Warren Buffet untuk Produktivitas Setinggi Langit, Sudah Tahu?

2. Apartemen

Bangunan apartemen adalah aset lain yang tidak keberatan dimiliki oleh Buffett dengan harga yang tepat.

“[Jika] Anda menawari saya 1% dari semua rumah apartemen di negara ini dan Anda menginginkan US$ 25 miliar lagi, saya akan menulis cek untuk Anda. Ini sangat sederhana,” kata investor legendaris itu.

Apakah ekonomi sedang booming atau dalam resesi, orang membutuhkan tempat tinggal. Dan dengan harga real estat naik ke tingkat yang tidak terjangkau di banyak bagian negara, menyewa telah menjadi satu-satunya pilihan bagi banyak orang.

Tonton:Dari Nol hingga Jadi Kaya Raya, Ini 6 Teknik yang Dilakukan Warren Buffett

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk mendukung program cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare (ha) dan intensifikasi 80 ribu ha lahan pertanian pada 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target swasembada pangan pada 2028-2029.

"Cetak sawah 150 ribu hektare, tapi ada juga intensifikasi 80 ribu hektare, totalnya Rp15 triliun," ujar pria yang akrab disapa Zulhas ini dalam rapat koordinasi bidang pangan yang digelar di Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Rabu (30/10).

Ia menjelaskan anggaran untuk program ketahanan pangan tahun depan diproyeksikan mencapai Rp139,4 triliun, yang tersebar di berbagai sektor.

Alokasi itu termasuk dana desa yang akan dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan lokal sebesar Rp16,259 triliun.

Anggaran tersebut juga tersebar di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Lebih lanjut, program ketahanan pangan merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan ketersediaan pangan dalam negeri.

"Nah ini kita akan koordinasikan, nanti outputnya apa, apa yang akan dikerjakan, harus betul-betul bisa teringat terarah sehingga target yang kita ingin capai, swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan," jelasnya.

Jakarta -

Program cetak sawah 3 juta hektare selama 4 tahun depan menjadi salah satu kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot swasembada pangan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan lahan sawah seluas 3 juta hektare itu akan mengamankan pangan masyarakat di Indonesia selama 80 tahun ke depan.

"Bukan hanya untuk kebutuhan tahun ini, besok, bulan depan, minggu depan, bukan. Tapi ini untuk beberapa dekade ke depan. Kami perkirakan dengan 3 juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan," ungkap Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

"Itu saya kira satu hal yang memang, itu lah mengapa, kalau tidak sekarang, kapan lagi," ujarnya menambahkan.

Dia melanjutkan cetak sawah bukan lah upaya membuka lahan dengan menebang hutan. Dia bilang pemerintah cuma mau memaksimalkan lahan-lahan yang berpotensi jadi sentra produksi pangan untuk digunakan.

"Jadi, bukan kok terus kita datang, ke hutan lindung, hutan apa, main tebang-tebang, bukan. Maksud saya ini supaya nggak misleading. Jadi ini sifatnya adalah, ada lahan rawa, misalnya sudah sekian lama nggak pernah termanfaatkan, kita manfaatkan," beber Sudaryono.

Sudaryono juga menjelaskan cetak sawah 3 juta hektare itu juga bukan program yang terkonsentrasi di satu tempat saja. Pihaknya membuka lahan di berbagai daerah dengan luasan yang juga berbeda-beda.

"Jangan dipikir 3 juta itu satu hamparan 3 juta. Ya, ada yang 10 ribu, 50 ribu di mana, kemudian sekian ratus ribu di mana, kemudian sekian belas ribu di mana. Total semuanya yang kita target kan ada sekitar 3 juta," pungkas Sudaryono.

(kil/kil)

Jakarta -

Pemerintah Indonesia tengah menggencarkan program cetak sawah baru seluas 3 juta hektare guna memastikan ketahanan pangan di tengah tantangan global dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Program ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam menghadapi ancaman krisis pangan global serta menjaga stabilitas nasional di sektor pertanian.

Menurut Wakil Menteri Pertanian RI (Wamentan), Sudaryono dengan proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 330 juta pada tahun 2050, kebutuhan akan bahan pangan juga meningkat pesat.

"Saat ini, lahan pertanian yang ada sudah semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Oleh karena itu, cetak sawah baru menjadi solusi krusial untuk memperluas area produksi beras, komoditas pangan utama bangsa," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Ia menjelaskan program yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo tersebut selain karena faktor domestik, juga lantaran dinamika global juga berperan penting dalam urgensi cetak sawah ini.

"Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan internasional akibat berbagai konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, memperparah kondisi pangan dunia. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar, tak bisa bergantung pada impor pangan," kata pria yang akrab disapa Mas Dar itu.

"Kemandirian dalam sektor pertanian menjadi semakin vital untuk menghadapi ketidakpastian ini," sambungnya.

Sudaryono juga menyampaikan program cetak sawah ini tentu akan diintegrasikan dengan program pertanian modern yang memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan benih unggul, irigasi modern, dan mekanisasi pertanian.

"Ini bukan hanya tentang memperluas lahan, tetapi juga memastikan produktivitas pertanian bisa meningkat signifikan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat," ungkap pria yang berasal dari keluarga petani tersebut.

Lebih lanjut, cetak sawah juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. Meski Indonesia telah swasembada beras beberapa tahun terakhir, ancaman krisis pangan global mengingatkan betapa pentingnya meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri agar tetap dapat memenuhi kebutuhan di masa depan.

Pemerintah saat ini juga menargetkan cetak sawah ini tentu akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan mendorong perekonomian desa.

"Cetak sawah bukan hanya upaya peningkatan ketahanan pangan, tetapi juga cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan," terang Sudaryono.

Dengan langkah strategis ini, Indonesia diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus siap menghadapi perubahan dan ketidakpastian kondisi global yang semakin kompleks.

(prf/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkap pentingnya program cetak sawah baru seluas tiga juta hektar untuk memastikan ketahanan pangan di tengah tantangan global dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Sudaryono mengatakan, proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 330 juta pada 2050. Kebutuhan akan bahan pangan juga meningkat pesat. Di sisi lain, lahan pertanian makin terbatas.

"Saat ini, lahan pertanian yang ada sudah semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Oleh karena itu, cetak sawah baru menjadi solusi krusial untuk memperluas area produksi beras, komoditas pangan utama bangsa," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Sudaryono mengatakan bahwa program cetak sawah tiga juta hektar juga menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan populasi besar, tidak bisa bergantung pada impor pangan. Kemandirian sektor pertanian semakin vital untuk menghadapi ketidakpastian global.

"Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan internasional akibat berbagai konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, memperparah kondisi pangan dunia," ujar Sudaryono.

Sudaryono menuturkan, program cetak sawah tiga juta hektar bukan hanya tentang memperluas lahan, tetapi juga memastikan produktivitas pertanian bisa meningkat signifikan guna mencukupi kebutuhan masyarakat.

Politikus Partai Gerindra itu menekankan, program cetak sawah tentu akan diintegrasikan dengan program pertanian modern yang memanfaatkan teknologi seperti penggunaan benih unggul, irigasi modern, dan mekanisasi pertanian.

"Cetak sawah bukan hanya upaya peningkatan ketahanan pangan, tetapi juga cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan,” kata Sudaryono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkap pentingnya program cetak sawah baru seluas tiga juta hektar untuk memastikan ketahanan pangan di tengah tantangan global dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Sudaryono mengatakan, proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 330 juta pada 2050. Kebutuhan akan bahan pangan juga meningkat pesat. Di sisi lain, lahan pertanian makin terbatas.

"Saat ini, lahan pertanian yang ada sudah semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Oleh karena itu, cetak sawah baru menjadi solusi krusial untuk memperluas area produksi beras, komoditas pangan utama bangsa," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Sudaryono mengatakan bahwa program cetak sawah tiga juta hektar juga menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan populasi besar, tidak bisa bergantung pada impor pangan. Kemandirian sektor pertanian semakin vital untuk menghadapi ketidakpastian global.

"Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan internasional akibat berbagai konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, memperparah kondisi pangan dunia," ujar Sudaryono.

Sudaryono menuturkan, program cetak sawah tiga juta hektar bukan hanya tentang memperluas lahan, tetapi juga memastikan produktivitas pertanian bisa meningkat signifikan guna mencukupi kebutuhan masyarakat.

Politikus Partai Gerindra itu menekankan, program cetak sawah tentu akan diintegrasikan dengan program pertanian modern yang memanfaatkan teknologi seperti penggunaan benih unggul, irigasi modern, dan mekanisasi pertanian.

"Cetak sawah bukan hanya upaya peningkatan ketahanan pangan, tetapi juga cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan,” kata Sudaryono.

Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana menurunkan tim untuk mengurusi persoalan lahan bagi para transmigran yang diberangkatkan ke Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK) ini akan diterbangkan bulan depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya pun akan menerjunkan tim untuk mengurus hal tersebut.

"Kalau program itu kan bagian dari Perumahan juga. Transmigrasi itu bagian dari reforma agraria yang harus kita selesaikan segera. Jadi programnya berjalan sudah lama sekali. Jadi kita nunggu nanti dari Pak Iftitah, dari Menteri Transmigrasi lokasinya dimana. Kita akan turunkan tim segera," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan transmigrasi merupakan bagian dari reforma agraria. Terkait lokasi lahan, Suyus mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi.

"Nanti lokasinya di mana kita akan percepat. Kalau program itu kan bagian dari perumahan juga, transmigrasi itu bagian dari Reforma Agraria yang harus kita selesaikan segera," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaeman Suryanagara mengatakan para transmigran di Poso akan difokuskan untuk membudidayakan produk durian montong. Hal itu juga merupakan salah satu program keberlanjutan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di era pemerintahan Jokowi.

"Sudah disiapkan sekitar 121 kepala keluarga yang akan diberangkatkan ke Poso. Nah, di Poso itu dan beberapa lokasi lainnya. Tapi saya tadi menangkap bahwa di Poso itu, para transmigran itu menanam durian montong," kata Iftitah di kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

(rrd/rrd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan empat tahun lagi. Mendukung hal tersebut, Badan Bank Tanah telah membidik sejumlah lahan beberapa wilayah di Indonesia.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan pihaknya saat ini sudah menyiapkan lahan untuk mendorong swasembada pangan, seperti Luhu di Maluku, Poso di Sulawesi Tengah, hingga Tapanuli Selatan di Sumatera Utara.

"Sekarang sudah ada ya untuk ketahanan pangan, seperti yang ada bisa di Luhu (Maluku) nanti bisa, di Poso juga bisa. Kita akan dapat lagi di beberapa lahan, tentunya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kita sudah ada. Nanti akan ada di Kalimantan, itu bisa untuk ketahanan pangan," katanya saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Lebih lanjut, saat ini Bank Tanah mengelola sebanyak 27 ribu hektar lahan. Dia menargetkan pihaknya menargetkan sebanyak 40 ribu hektar lahan yang dikelola hingga akhir tahun.

Dia bilang tidak semua lahan yang dikelolanya dapat mendorong ketahanan pangan, seperti di Kalimantan ada beberapa yang tidak cocok. Adapun wilayah yang berpotensi, seperti di Sumatera dan sebagian wilayah Kalimantan.

"Total sekarang kita 27 ribu hektare lahan. Yang bakal dibidik nanti kita lihat dari keseluruhan lahannya, karena di Kalimantan tidak bisa semuanya dipakai ya. Jangan sampai airnya seperti yang ada di Palangkaraya yang harus dipakai ya," terangnya.

Dia pun menyatakan pihaknya siap membantu Prabowo mewujudkan swasembada pangan. Namun, pihaknya juga harus memperoleh tanah dalam jumlah yang besar.

"Kita siap semuanya, kita siap tentunya untuk swasembada pangan ini. Namun kita harus dapat dukungan juga perolehan Badan Bank Tanah agar bisa segera setepat mungkin dalam jumlah yang cukup besar," jelasnya.

(rrd/rrd)

JAKARTA - Indonesia saat ini dan ke depan memiliki tantangan besar pada kemandirian pangan dan energi. Perkebunan kelapa sawit bisa menjawab tantangan tersebut tanpa harus membuka lahan baru.

Perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada dua hal, yakni hasil komoditinya berupa minyak sawit. ?Dan yang kedua berupa sumber daya lahan yang bisa ditanami dengan tanaman lain non sawit atau untuk pangan maupun energi terbarukan,? kata Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto saat berbincang dengan media di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Setiap tahun, kata Kacuk, ada potensi lahan sekitar 1 juta ha yang bisa digunakan untuk tanaman pangan (non sawit) atau tanaman yang bisa menghasilkan pangan maupun energi terbarukan. Potensi lahan seluas 1 juta ha dari perkebunan sawit tersebut berasal dari siklus peremajaan (replanting) tanaman kelapa sawit.

Perhitungannya, total kebun sawit di Indonesia saat ini sebagaimana dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) seluas 16,2 juta ha. Sementara siklus peremajaan sawit 25 tahun. Sedangkan program peremajaan setiap tahun ada sekitar 648.000 ha.

Potensi lahan tersedia untuk tanaman sela jika diberakan tiap tahun ada 240% dari 648.000 ha atau sekitar 1,5 juta ha. Sementara jika tidak diberakan ada 140% atau sekitar 1 juta ha.

Angka tersebut didapatkan dari lahan 648.000 ha tersebut di tahun pertama ada potensi 70% yang bisa ditanami tanaman sela, tahun kedua turun menjadi 50%, dan tahun ketiga turun lagi menjadi 20%. ?Jadi 70% ditambah 50% ditambah lagi 20% menjadi 140%. Ini perhitungan kalau langsung ditanami. Tapi kalau diberakan atau dibiarkan terlebih dahulu bisa 100% ditambah 140%, jadi ada potensi 240% dikalikan 648.000 ada sekitar 1,5 juta ha,? lanjutnya.

Adapun potensi produksi per tahun dari lahan tersebut jika ditanami sorgum mencapai 8 juta ton (tidak diberakan), sedangkan apabila lahan tersebut diberakan bisa mencapai 12 juta ton. Jika lahan tersebut ditanami singkong berpotensi mendapatkan hasil sekitar 45 juta ton per tahun (tidak diberakan), tapi apabila lahan tersebut diberakan bisa mencapai 70 juta ton.
Apabila ditanami kedelai varietas Grobogan jika tidak diberakan mencapai 2,9 juta ton, sedangkan apabila diberakan berpotensi mendapatkan hasil 4,5 juta ton per tahun. Kalau ditanami jagung bisa mendapatkan 8 juta ton (jika tidak diberakan), sementara jika diberakan bisa mencapai 12,4 juta ton per tahun.

?Tanaman sela sorgum, jagung, singkong dan kedelai tersebut sudah saya praktikkan di lahan perkebunan sawit milik PT Paya Pinang Group di Sumatera Utara. Dan itu hanya menerapkan praktek budidaya tanaman yang biasa atau sederhana saja. Kalau menerapkan praktek budidaya tanaman sela yang sudah bagus, pasti hasilnya lebih tinggi,? tuturnya.

Menurut Kacuk, problem utama dari konsep optimalisasi lahan perkebunan sawit pada saat replanting ini adalah persoalan off taker atau siapa yang akan membeli dari hasil panen tanaman sela tersebut. Karena itulah di sini perlu peran pemerintah untuk menugaskan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dari tanaman sela tersebut.

Namun jika tidak ada pihak yang bersedia menjadi off taker, maka Kacuk menyarankan agar hasil panen tersebut dikonsumsi untuk masyarakat sekitar kebun saja. ?Misalnya padi gogo yang ditanam di Kabupaten Serdang Bedagai, hasilnya dikonsumsi masyarakat sekitar saja, jangan dikirim ke Papua. Atau beras dari Papua jangan dikirim ke Banda Aceh. Jangan seperti itu, karena ongkos logistiknya mahal,? lanjutnya.

Dengan konsep ini, masyarakat sekitar kebun akan terjamin ketahanan dan kemandirian pangannya. Selain itu mereka akan mendapatkan harga yang terjangkau karena biaya logistiknya murah. ?Masyarakat sekitar juga ada kegiatan ekonominya,? tuturnya.

Di sinilah konsep ini memiliki multiplier effect-nya tinggi. Nah, multiplier effect ini kalau di perdesaan akan menimbulkan ketahanan ekonomi. Makanya dulu ada konsep ekonomi gotong-royong itu adalah dari bawah ke atas. ?Dengan mengoptimalkan sumber daya lahan perkebunan sawit ini untuk mencapai kemandirian pangan sehingga tidak perlu membuka lahan baru lagi,? tandasnya.

Jakarta -

Indonesia menghadapi tiga persoalan utama berkaitan dengan pertanian. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, ketiga persoalan itu adalah turunnya produktivitas, petani yang semakin menua, serta lahan baku yang terus susut.

Menurut Moeldoko, lahan baku pertanian Indonesia hilang 50-70 ribu hektare setiap tahun. Saat ini luas lahan baku pertanian di Tanah Air adalah 45 juta hektare.

"Penurunan luas lahan baku itu yang semakin mengkhawatirkan, karena kurang lebih 50-70 ribu (hektare) setiap tahun terjadi pengurangan lahan baku. Luas lahan baku pertanian kita itu 45 juta menurut data, tetapi pengurangannya 50-70 ribu setiap tahun, itu luas lahan baku pertanian," katanya dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Sementara itu, Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Inti Pertiwi Nashwari menyebut pemerintah terus berupaya meningkatkan lahan pertanian. Ia mencontohkan program pembukaan sawah baru di Provinsi Kalimantan Tengah dan Papua Selatan.

"Kementerian Pertanian sedang bergerak untuk menambah area sawah baru di Kalimantan Tengah dan Merauke," sebut Inti.

Sebagai informasi, pemerintah bersiap merealisasikan program cetak sawah seluas 1 juta hektare di Merauke, Papua Selatan. Rencananya program itu bakal dilaksanakan mulai tahun 2025.

Inti menambahkan, penggunaan teknologi modern akan diterapkan pada program pertanian pemerintah. Hal tersebut juga sebagai upaya menarik pemuda agar masuk ke sektor pertanian.

"Nah ini kami disana sudah full mekanisasi jadi tidak ada lagi becek-becekan secara harfiah gitu, tetapi kami menggunakan seluruhnya dengan mesin dari mulai pengelolaan lahan, penanaman sampai nanti panen itu semua sudah digunakan dengan mesin," ujarnya.

Kementan juga mengumpulkan komunitas pemuda untuk digerakkan la daerah pembukaan lahan tani. Lewat intensifikasi peningkatan produksi dengan mesin, maka hasilnya diharapkan lebih baik dibandingkan cara tradisional.

Tonton: Kepanikan Warga Saat 30 Hektare Lahan Tebu Lumajang Terbakar

(ily/rrd)

Jakarta -

Generasi muda di Indonesia disebut tidak berminat bekerja di sektor pertanian. Hal ini karena sektor pertanian tidak bisa menjamin kesejahteraan. Padahal, sektor pertanian merupakan sektor strategis karena erat kaitannya dengan sosial dan politik masyarakat.

Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov mengatakan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun. Berdasarkan data yang dipaparkan disebutkan bahwa pada 2015, sumbangsih sektor pertanian ke PDB mencapai 13,5%. Sementara pada 2023, hanya mencapai 12,5%.

Sejalan dengan itu, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian juga terus menyusut. Pada 2015, pangsa pasar tenaga kerja dari sektor pertanian mencapai 32,9%, pada 2023 merosot ke 29,4%.

"Memang ini juga ada fenomena menarik dari sektor pertanian bahwa semakin hilangnya minat anak-anak muda untuk berkarya, untuk bekerja di sektor pertanian karena melihat begitu besarnya risiko di sektor pertanian dan juga kesejahteraan yang tidak menjamin di sektor pertanian," kata Abra dalam acara 'Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan: Pekerjaan Rumah Pemerintah Prabowo-Gibran' yang disiarkan secara Zoom, Minggu (22/9/2024).

Dengan demikian, dia mewajarkan para tenaga kerja banyak meninggalkan sektor pertanian dan beralih ke sektor lain, seperti di sektor jasa. Dia menjelaskan salah satu indikator kesejahteraan petani dapat dilihat dari pendapatan bersih. Abra menyebut pendapatan bersih bulanan petani masih di bawah rata-rata upah minimum regional (UMR).

"Ini juga dibuktikan misalkan dari data sensus pertanian bahwa untuk rumah tangga petani selama setahun itu pendapatannya hanya sekitar Rp 26,5 juta atau per bulan itu rata-rata Rp 2,2 juta. Jadi memang sangat-sangat minim kesejahteraan petani," jelasnya.

(kil/kil)