JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sering melakukan pertemuan untuk mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Jokowi mengaku tidak mengetahui berapa kali keduanya bertemu, tetapi menegaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung hampir setiap minggu, bahkan hampir setiap hari.

"Sebagai contoh, RAPBN 2025 saya tidak tahu berapa kali pertemuan Pak Prabowo dengan Menkeu Ibu Sri Mulyani. Hampir tiap minggu, hampir tiap hari bertemu untuk mempersiapkan," ujar Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Jokowi menyampaikan bahwa para menteri yang bekerja untuknya saat ini juga sedang mempersiapkan rencana program unggulan Prabowo.

Ia menyatakan bahwa transisi kepemimpinan dari dirinya kepada pemerintahan Prabowo berlangsung lancar dan mulus.

"Sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh kabinet bisa langsung bekerja dengan cepat melaksanakan program yang ada tanpa ada jeda," ujar dia.

Jokowi juga mengingat pengalamannya saat baru menjabat sebagai Presiden pada tahun 2014.

Saat itu, ia membutuhkan waktu 1 hingga 1,5 tahun untuk berkonsolidasi terkait transisi dari kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya 2014 butuh waktu 1 sampai 1,5 tahun untuk konsolidasi. Artinya 1 sampai 1,5 tahun waktu kita hilang. Karena itu saya sangat senang sekali proses transisi ke pemerintahan ini kita harapkan yang tinggal 12 hari berjalan dengan baik, dan berjalan dengan mulus," kata Jokowi.

"Karena transisi ke pemerintahan yang berjalan dengan baik dan mulus itu penting untuk menjaga optimisme kita semuanya, untuk menjaga stabilitas, baik itu politik maupun ekonomi," ujar dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan transisi pemerintah ke presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Program kerja Prabowo diklaim terancang dengan baik di sisa pemerintahannya.

Jokowi bercerita selama ini Prabowo sangat sering ikut rapat-rapat di Istana Kepresidenan, baik yang rapat terbatas maupun rapat paripurna. Semua rapat dihadiri Prabowo semenjak menang Pemilu awal tahun ini, mulai dari yang membicarakan pertahanan, maupun hal lainnya.

Dengan begitu, rencana dan program unggulan yang akan dilaksanakan Prabowo betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang menjabat sekarang.

"Hampir di setiap Rapat Paripurna, Ratas, apapun topiknya pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya urusan pertahanan, tapi setelah jadi presiden terpilih di semua rapat terbatas hadir," ujar Jokowi ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Bahkan, Jokowi juga bilang Prabowo seringkali menemui Sri Mulyani Indrawati yang menjabat Menteri Keuangan. Pertemuan dilakukan untuk membahas secara khusus Rancangan APBN 2025 yang menjadi anggaran pertama Prabowo.

"Sebagai contoh RAPBN 2025, saya nggak tahu berapa kali Pak Prabowo dengan Bu Menkeu. Hampir tiap minggu, tiap hari bertemu mempersiapkan itu," sebut Jokowi.

Jokowi kembali menekankan transisi berjalan dengan sangat mulus. Dengan begitu, kabinet baru yang diusung Prabowo akan bisa langsung bekerja dengan cepat tanpa perlu ada masa transisi.

"Artinya, transisi kepemimpinan ini akan berjalan lancar insyaallah mulus sehingga setelah dilantik, presiden dan kabinet bisa langsung bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda," ujar Jokowi.

Simak: Momen Sri Mulyani Bertemu Prabowo, Bahas Kondisi APBN

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Program makan bergizi gratis yang akan segera digulirkan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dinilai akan menjadi angin segar bagi emiten perunggasan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA). Meski begitu, kinerja JPFA berisiko terganjal kenaikan harga pakan akibat adanya fenomena La Nina.

Untuk diketahui, makan bergizi gratis adalah salah satu program andalan pasangan Prabowo-Gibran. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) pun berancang-ancang menyambut program tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) memperkuat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengantisipasi penurunan anggaran Kementerian PUPR pada 2025.

Kementerian PUPR diketahui mendapatkan anggaran tambahan Rp40,59 triliun, sehingga total pagu anggaran naik menjadi Rp116,22 triliun pada 2025. Meski bertambah, nilai ini masih lebih rendah dari anggaran 2024 yang mencapai Rp149,74 triliun.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta menyatakan perseroan telah mengantisipasi penurunan anggaran tersebut dengan memperkuat lini bisnis melalui skema KPBU, didukung dengan pembiayaan kreatif dan mitra yang kuat.

“Skema ini memungkinkan ADHI untuk tetap berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur strategis dengan tetap menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam memilih proyek yang akan dikerjakan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Rozi menambahkan opsi proyek dari BUMN/BUMD dan swasta juga telah memperluas sumber kontrak baru perusahaan. Pendekatan tersebut membuat ADHI tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah dan mampu meraih peluang dari berbagai sumber.

Di sisi lain, emiten BUMN Karya ini juga akan fokus mengembangkan lini bisnis yang dapat memberikan pendapatan berulang atau recurring income pada tahun depan.

Prospek ADHI pada 2025 juga ditopang oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,09 triliun yang telah disetujui DPR pada Juli 2024. Modal ini ditujukan untuk merampungkan proyek strategis nasional Tol Solo-Jogja-Kulonprogo dan Tol Jogja-Bawen.

“Kami optimis bahwa peningkatan anggaran [PUPR] dan PMN ini akan memberikan dampak positif bagi kinerja ADHI, terutama dalam menjaga pertumbuhan fundamental dan memperkuat posisi perseroan di sektor infrastruktur,” ucap Rozi.

Hingga Agustus 2024, ADHI mengantongi kontrak baru senilai Rp13,6 triliun. Perolehan itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2023, yakni Rp24,5 triliun.

Kontrak baru tersebut diraih dari pekerjaan proyek gedung sebesar 43%, sumber daya air sebesar 31%, sisanya jalan & jembatan, properti, manufaktur, dan EPC sebesar 26%.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-VII masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9). Paripurna akan mengambil keputusan untuk 7 isu penting.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus didampingi Rachmat Gobel. Sementara pimpinan lainnya yakni Ketua DPR Puan Maharani, juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar tak hadir.

“Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 48 orang, dan izin 260 orang dari 575 anggota DPR RI," kata Lodewijk membuka Rapat Paripurna.

Lodewijk mengatakan, dengan demikian maka kuorum telah tercapai dan dapat Rapat Paripurna dapat digelar. Para anggota legislatif yang hadir berasal dari 9 fraksi yang ada di DPR.

Merujuk aturan sidang paripurna baru bisa digelar bila diikuti lebih dari separuh anggota dewan. Meski yang membubuhkan tandatangan baru 48, pimpinan DPR mengklaim ada 315 anggota dewan yang mengikuti paripurna.

Dalam Rapat Paripurna kali ini terdapat sejumlah Agenda yakni pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang- Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Kemudian pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Agenda lain adalah pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Adapula persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Agenda dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, lalu penetapan mitra kerja Badan Gizi Nasional dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Kemudian Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota DPR RI pada Akhir Masa Keanggotaan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-VII masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9). Paripurna akan mengambil keputusan untuk 7 isu penting.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus didampingi Rachmat Gobel. Sementara pimpinan lainnya yakni Ketua DPR Puan Maharani, juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar tak hadir.

“Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 48 orang, dan izin 260 orang dari 575 anggota DPR RI," kata Lodewijk membuka Rapat Paripurna.

Lodewijk mengatakan, dengan demikian maka kuorum telah tercapai dan dapat Rapat Paripurna dapat digelar. Para anggota legislatif yang hadir berasal dari 9 fraksi yang ada di DPR.

Merujuk aturan sidang paripurna baru bisa digelar bila diikuti lebih dari separuh anggota dewan. Meski yang membubuhkan tandatangan baru 48, pimpinan DPR mengklaim ada 315 anggota dewan yang mengikuti paripurna.

Dalam Rapat Paripurna kali ini terdapat sejumlah Agenda yakni pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang- Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Kemudian pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Agenda lain adalah pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Adapula persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Agenda dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, lalu penetapan mitra kerja Badan Gizi Nasional dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Kemudian Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota DPR RI pada Akhir Masa Keanggotaan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan anggaran untuk pagu anggaran 2025 mencapai Rp 40,59 triliun. Dengan demikian, anggaran Kementerian PUPR untuk tahun depan mencapai Rp 116,23 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, berdasarkan kesimpulan rapat yang lalu telah ditetapkan pagu anggaran PUPR mencapai Rp 75,63 triliun. Lalu berdasarkan keputusan Rapat Panja belanja pemerintah pusat RUU APBN 2025, Kementerian PUPR dapat tambahan anggaran Rp 40,59 triliun.

"Surat Dirjen Anggaran Kemenkeu nomor S-211/AG/2024 tanggal 11 September tentang perubahan pagu anggaran belanja Kementerian Lembaga 2025, hasil kesepakatan rapat panja belanja pemerintah pusat RUU APBN 2025, Kementerian PUPR dapat tambahan anggaran Rp 40,59 triliun," kata Basuki, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Basuki menjelaskan, angka tersebut dialokasikan untuk tiga prioritas utama, pertama, Rp 19,5 triliun untuk revitalisasi sekolah berdasarkan data Krisna DAK yang sudah diverifikasi Kemenristekdikti.

Kedua, untuk program non-quick wins antara lain berupa penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi Rp 11,98 triliun. Ketiga, tambahan anggaran dialokasikan untuk keberlanjutan pembangunan IKN Rp 9,11 triliun.

Lebih lanjut Basuki mengatakan, penambahan anggaran Kementerian PUPR membuat pagu anggaran tahun anggaran (TA) 2025 berubah menjadi Rp 116,22 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke masing-masing program melalui unit organisasi PUPR, antara lain Sekretariat Jenderal Rp 528,44 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 98,91 miliar, Ditjen Sumber Daya Air menjadi Rp 38,41 triliun, Ditjen Bina Marga menjadi Rp 37,31 triliun, Ditjen Cipta Karya menjadi Rp 33,64 triliun, dan Ditjen Perumahan menjadi Rp 5,07 triliun.

Selanjutnya Ditjen Bina Konstruksi Rp 558,36 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Rp 148,96 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp 92,79 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp 347,31 miliar.

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (19/9). Keputusan itu diambil dalam rapat kerja antara DPR dan pemerintah yang berlangsung hingga Rabu malam (17/9).

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan RUU APBN disepakati oleh sembilan fraksi partai, dengan delapan setuju, serta satu yang setuju dengan catatan. Dalam rapat tersebut, Said menyampaikan tidak ada perubahan terhadap postur APBN 2025.

Adapun pemerintah menetapkan defisit Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB). Selanjutnya pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun dan belanja negara Rp 3.621,3 triliun.

DPR dan pemerintah juga menyepakati keseimbangan primer defisit Rp 63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp 616,2 triliun. Kemudian penerimaan perpajakan untuk 2025 dibidik untuk mencapai Rp 2.490,9 triliun. Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp 513,6 triliun.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025 ditetapkan yakni target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dengan inflasi 2,5%. Selanjutnya suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 7%.

Untuk nilai tukar rupiah ditetapkan di angka Rp16.000 per dollar AS. Sedangkan harga minyak mentah Indonesia berada di angka 82 dolar AS per barel dengan target lifting minyak 605 ribu barrel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Selain itu, sasaran dan indikator pembangunan disepakati dengan rincian pengangguran terbuka 4,5-5 %, kemiskinan 7-8 %, dan kemiskinan ekstrem 0%. Selanjutnya rasio gini 0,379-0,382, dan indeks modal manusia (IMM) 0,56.

Pemerintah dan DPR juga menetapkan nilai tukar petani (NTP) 115-120. Selanjutnya nilai tukar nelayan (NTN) 105-108.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selama pembahasan, Banggar dan pemerintah menyadari bahwa APBN merupakan instrumen yang sangat penting. Menurutnya, APBN menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai guncangan seperti kenaikan harga komoditas, kenaikan suku bunga, hingga terjadinya perang yang menimbulkan disrupsi.

Ia berharap untuk masa depan, APBN dapat terus digunakan untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Anggaran adalah wujud janji kita kepada bangsa dan kepada seluruh rakyat. Menuju tanah terjanji, Indonesia yang tata, titi, tentrem, kerta raharja,” ujar Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBN) 2025 menjamin keleluasaan Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian.

“Di dalam rancangan undang-undang APBN tahun 2025 yang sudah kami setujui khususnya pasal 51, memberikan keleluasaan bagi presiden terpilih untuk menambah kementerian, atau badan, atau memecah kementerian yang ada,” ujar Said kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (17/9/2024).

Menurut Said, penambahan kementerian ataupun pembentuk badan baru pada masa pemerintahan Prabowo tidak akan mempengaruhi postur anggaran.

Sebab, RUU APBN telah mengatur soal anggaran cadangan yang diperuntukkan untuk pembentukan kementerian atau badan baru oleh pemerintah.

“Maka anggarannya kemudian kami siapkan di cadangan lain-lain. Jadi tidak akan mempengaruhi postur, karena kalau sampai postur, maka APBN perubahan,” kata dia.

Kendati demikian, Said belum mengungkapkan secara terperinci besaran alokasi anggaran cadangan tersebut.

Politikus PDI-P itu hanya menegaskan bahwa anggaran untuk kementerian dan badan yang baru dibentuk cukup dibahas melalui komisi-komisi terkait di DPR RI.

“Karena ini tidak ada hubungan dengan postur, karena sudah dicadangkan anggarannya sekitar, saya lupa, maaf. Maka sebenarnya nanti persetujuannya hanya lewat komisi-komisi sebagai mitra,” kata Said.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, jumlah kementerian pada masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan bertambah.

Menurut Muzani, akan ada sejumlah kementerian yang nantinya dipisah, tetapi ada juga kementerian yang akan digabung.

“Ada kementerian yang dipisah, ada kementerian yang memang digabung. Memang jumlah keseluruhan memang bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya enggak tahu persis," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Muzani berharap penambahan kementerian ini nantinya bisa membuat kinerja pemerintahan semakin maksimal karena setiap lembaga/kementerian akan fokus menangani urusan tertentu.

“Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program, yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," ujar dia.

Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui belanja negara sebesar Rp3.621,31 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Keputusan itu diperoleh dalam rapat kerja Banggar DPR dengan pemerintah dalam Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Selasa (17/9).

"Apakah hasil rapat kerja pada hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan ketika Rapat Paripurna tanggal 19 September yang akan datang? Setuju?," kata Ketua Banggar Said Abdullah, Selasa (17/9), dikutip detik finance.

Postur anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto itu mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,44 triliun yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp1.094,55 triliun dan belanja non-K/L Rp1.606,78 triliun. Kemudian Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,87 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara tahun depan ditetapkan Rp3.005,12 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.490,91 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp513,64 triliun.

"Keseimbangan primer (Rp633,31 triliun), defisit Rp 616,18 triliun alias 2,53 persen terhadap PDB," ujar Said.

Banggar dan pemerintah juga menyetujui sasaran indikator 2025, di antaranya tingkat kemiskinan di 7 sampai 8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0, ratio gini 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka 4,5-5 persen, indeks Modal Manusia 0,56, nilai tukar petani 115-120, serta nilai tukar nelayan 105-108.

Terkait kebijakan fiskal 2025, sambung Said, arsitektur APBN 2025 didesain untuk mendukung transisi efektif dengan tetap menjaga APBN kredibel dan berkelanjutan Hal ini sejalan dengan pertumbuhan APBN yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan.

"Ini sekaligus penguatan melalui program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, bukan Indonesia cemas 2024," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak bisa menahan tangisnya usai melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran atau Banggar DPR pada hari ini. Rapat tersebut membahas tingkat satu rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025.

Saat menyampaikan pernyataan tertutup usai raker, tangis haru Sri Mulyani pecah. “Hari ini adalah titik di mana saya mengakhiri tugas dari kabinet di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami tahu perjuangan menciptakan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia belum berhenti dan berakhir,” kata Sri Mulyani terbata menahan tangisnya, Selasa (17/9)

Sri Mulyani melanjutkan dengan mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi DPR dan Banggar atas kerja sama keduanya selama ini. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan.

“Terimakasih kepada tim kami di Kemenkeu dari mulai Pak Wamen Suahasil, Wamen Tommy, seluruh pejabat eselon satu dan seluruh pelaksana,” ujar Sri Mulyani terhenti dan menangis lalu disambut riuh tepuk tangan dari seluruh yang hadir di ruangan.

Sri Mulyani mengakui seluruh jajaran di Kementerian Keuangan bekerja keras dengan profesional dan integritas yang terus dijaga. Khususnya untuk memastikan APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini bisa menyumbang membangun. Terimakasih semuanya,” kata Sri Mulyani.

Menyetujui APBN 2025

Dalam rapat tersebut, pemerintah sepakat menyetujui APBN 2025 yang merupakan anggaran transisi pemerintah baru dan akan dibawa ke rapat paripurna. Dia menegaskan bahwa APBN penting untuk menentukan kemajuan bangsa dan melindungi masyarakat serta perekonomian dari berbagai guncangan.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur anggaran terdiri atas pendapatan negara sebesar Rp 3.005,12 triliun pada 2025. Dengan penerimaan pajak Rp 2.490,91 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Rp 513,63 triliun, dan hibah Rp 581,1 triliun.

Selanjutnya, belanja negara ditetapkan Rp 3.621,31 triliun dan belanja pemerintah pusat Rp 2.701,44 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.094,55 triliun, belanja non K/L Rp 1.606,78 triliun, dan transfer ke daerah atau TKD Rp 919,87 triliun.

Selain itu, keseimbangan primer sebesar Rp 633,31 triliun dan defisit Rp 616,86 triliun atau tetap dijaga pada level 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, pembiayaan anggaran mencapai Rp 616,18 triliun.

Pertemuan hangat terjadi antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (10/9/2024). Tampak hadir juga Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono yang juga keponakan Prabowo.

Tommy, sapaan akrab Thomas sempat membocorkan isi pertemuan kedua pejabat negara. Pertemuan berlangsung sangat hangat dengan didahului perbincangan ringan antara Prabowo dengan Sri Mulyani hingga membahas APBN tahun 2024.

"Penjelasan mengenai pertemuan kemarin dilakukan oleh Presiden Terpilih dengan Menteri Keuangan di mana saya juga mendampingi Ibu Menkeu. Saya bisa katakan pertemuan sangat hangat berlangsung 3 jam- 2,5 jam. Dimulai dengan pembahasan yang ringan antara beliau karena sudah saling mengenal sebagai menterinya Presiden Joko Widodo," kata Tommy itu dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Rabu (11/9/2024).

Tommy mengatakan pertemuan itu intinya membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2024 dan RAPBN 2025. Menurutnya hal itu penting dibahas, mengingat Prabowo akan menjadi presiden selanjutnya.

"Pertemuan dilakukan substantif. Hal ini kita membicarakan membahas APBN 2024 dan RAPBN 2025. kenapa penting? ini adalah masa transisi Pak Presiden Terpilih yang akan menjadi Presiden 20 Oktober dan Ibu Menteri Keuangan merasa perlu memberikan kepada Presiden Terpilih saat ini posisi posisi APBN di 3 bulan terakhir, mulanya di situ" terangnya.

Pembahasan keduanya juga disebut lebih dalam terutama mengenai RAPBN 2025. Tommy mengatakan RAPBN 2025 akan segera disahkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan depan.

Selain itu diungkapkan Sri Mulyani juga meminta arahan kepada Prabowo mengenai isi dari RAPBN 2025. Tak lupa, Bendahara Negara itu juga memberitahukan mengenai kondisi ekonomi global.

"Tetapi dilanjutkan pembahasan dalam mengenai RAPBN 2025, 2025 akan diketok oleh DPR minggu depan, pembahasanya meminta lagi arahan-arahan Presiden Terpilih program-program tahun depan dan juga menginformasikan ke Presiden Terpilih dinamika ekonomi global. Pertemuan sangat baik, sangat hangat dan sangat substantif," bebernya.

Muncul isu Sri Mulyani ditawari masuk pemerintahan Prabowo Subianto usai pertemuan itu. Namun, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, tidak ada pembahasan atau tawaran mengenai posisi di kabinet baru kepada Sri Mulyani.

"Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi, baik itu Bu Sri Mulyani maupun pak Prabowo maupun keseluruhan kabinet," tutupnya.