Demi menjaga ketahanan pangan nasional, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusannya dengan menggelar rapat marathon, hari ini. Tak tanggung-tanggung, rapat dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari untuk membahas strategi percepatan swasembada pangan.

Rapat pertama dimulai pukul 6 pagi di kediaman Amran. Amran memulainya dengan berdiskusi intensif mengenai rencana aksi dan program prioritas. Tak berhenti di situ, pada pukul 13.00 siang, rapat kembali digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Rapat kedua ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, para pejabat eselon I, Tenaga Ahli Menteri (TAM), Staf Ahli Menteri (SAM), serta sejumlah staf kementerian lainnya.

Amran menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan swasembada pangan segera tercapai.

"Kami tidak ingin hanya sekadar wacana. Kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto inginkan lompatan besar sektor pertanian dalam mencapai swasembada. Rapat maraton ini membahas detail strategi dan langkah taktis untuk memperkuat produksi pangan lokal, mulai dari penguatan sistem distribusi hingga optimalisasi program bantuan pertanian di daerah.

Amran beserta jajaran membahas progres optimalisasi lahan tahun 2024, proyeksi optimalisasi lahan tahun 2025, cetak sawah 2025, pompanisasi tadah hujan, dan penanaman padi gogo untuk peningkatan produksi padi dan beras nasional. Upaya ini juga menjadi bukti nyata komitmen Menteri Amran dalam memastikan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan.

"Ketahanan pangan adalah prioritas utama. Kita harus berlari lebih cepat untuk mewujudkan swasembada agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," lanjutnya.

Seperti diketahui, Kementan di bawah komando Amran dan Wamentan Sudaryono terus bergerak untuk menjalankan program peningkatan produksi pangan. Dalam berbagai kesempatan, Amran menyampaikan ke jajarannya bahwa tidak ada tanggal merah untuk bekerja demi membangun pertanian Indonesia. Keseriusan ini menjadi angin segar bagi para petani dan masyarakat luas, menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjaga ketahanan pangan demi kesejahteraan.

Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menilai kebijakan hapus tagih piutang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada sektor yang terkait ketahanan pangan khususnya petani dan nelayan dapat mendukung program prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Langkah ini juga baik bagi keberlanjutan usaha UMKM sehingga berpotensi meningkatkan permintaan kredit ke depan," kata Royke dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Dalam memberikan kredit baru, BNI senantiasa selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian. Kebijakan itu dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BNI, sebab sebelumnya sudah melalui proses hapus buku.

"Rasio pengembalian (recovery rate) dari sektor-sektor tersebut juga tidak signifikan terhadap fee income perseroan," tuturnya.

Sebagai bank pelat merah, BNI disebut terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan sektor UMKM lebih berdaya guna. Pasalnya sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja dan mempunyai kontribusi signifikan bagi perekonomian domestik.

"Mayoritas penyerapan tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan UMKM dan segmen ini mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi domestik," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan. Hal itu dilakukan setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Selanjutnya aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan. Yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," bebernya.

"Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia dapat bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara," sambung Prabowo.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menyebutkan Indonesia telah melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah China terkait dengan Deepening Blue Economy Cooperation atau ekonomi biru. Langkah itu dilakukan untuk memaksimalkan potensi sektor kelautan di Indonesia.

Adapun penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM) Wang Wentao di Great Hall of the People di Beijing, RRT, Sabtu (9/11/2024). Penandatangan MoU itu turut disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, blue economy atau ekonomi biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan energi laut terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan dan akuakultur, pariwisata maritim, inovasi, dan kerja sama industri.

Airlangga mengatakan sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Dia mengatakan implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia.

"Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara," ungkapnya.

Dia menjelaskan melalui MoU ini Indonesia dan RRT sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

"Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029," tutupnya.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Video Momen-momen Indonesia Dibekuk China, Garuda Masih di Peringkat Kelima

Video Momen-momen Indonesia Dibekuk China, Garuda Masih di Peringkat Kelima

Presiden Prabowo Subianto kunjungan kerja ke China. Dalam kunjungannya, Prabowo menggarisbawahi sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dan Indonesia yang akan segera ditandatangani.

Diperkirakan nilai investasinya mencapai lebih dari US$ 10 miliar atau sekitar Rp 156 triliun (kurs Rp 15.600). Investasi ini diharapkan akan memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan yang lebih mendalam antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok.

"Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia," ungkap Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat Indonesia untuk belajar dari pengalaman China dalam memberantas kemiskinan. Menurut Presiden Prabowo, pemerintahannya akan meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Tiongkok juga," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) Zhao Leji. Pertemuan pada Sabtu (9/11) itu digelar di salah satu ruangan yang ada di Great Hall of the People, Beijing.

Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat Tiongkok yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral kedua negara. Prabowo turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional Tiongkok atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan.

Belum genap sebulan memimpin Indonesia, Presiden Prabowo kembali menerbitkan regulasi strategis terkait struktur organisasi kementerian/lembaga. Salah satu regulasi yang baru diterbitkan adalah Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dikutip Sabtu (9/11), Perpres 193/2024 ini berisi struktur organisasi KKP yang diperluas menjadi 10 unit dari yang awalnya hanya sembilan unit kerja Eselon 1. Berdasarkan Perpres yang ditetapkan pada 8 November itu, pemekaran terjadi pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yang dipecah menjadi dua bagian, yakni Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan. Sedangkan, unit kerja Eselon I lainnya tidak mengalami perubahan, termasuk pada nomenklatur staf ahli menteri yang berjumlah tiga orang.

Penguatan struktur organisasi di kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi prioritas KKP. Ekonomi biru sudah menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, tepatnya di urutan kedua yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Ditjen PKRL sebelumnya bertanggung jawab atas tiga dari lima program ekonomi biru KKP yang digagas Menteri Sakti Wahyu Trenggono sejak 2021. Tiga program tersebut meliputi, perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut (BCL).

Direktorat ini juga berkontribusi besar atas melejitnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan di masa kepemimpinan Trenggono. PNBP yang disumbangkan Ditjen PKRL melonjak hingga 600% berkat transformasi kinerja penataan ruang laut.

Namun, tugas dan fungsi tersebut berubah karena adanya Perpres baru ini. Mengacu pada Pasal 12 dan 13 Perpres 193/2024, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut memiliki tujuh fungsi meliputi,

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Di sisi lain, berdasarkan pasal 15 dan 16, Ditjen Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Unit ini juga memiliki tujuh fungsi, antara lain,

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan,adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai informasi, nomenklatur unit kerja Eselon I KKP lainnya yang tidak mengalami perubahan, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tiga staf ahli, yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut juga tidak mengalami perubahan karena perpres ini.

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja.

Lantas, apa alasan Prabowo membubarkan Satgas Undang-undang Cipta Kerja? Dalam bagian menimbang, dijelaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja sudah dilaksanakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

"Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya diganti dengan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah dapat dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja," tulis beleid tersebut, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Lalu dijelaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan maka perlu membubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 2 Keppres tersebut.

Adapun beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 8 November 2024. Adapun susunan Satgas Undang-undang Cipta Kerja sebelumnya adalah:

- Ketua Satgas: Mahendra Siregar
- Wakil Ketua I: Suahasil Nazara
- Wakil Ketua II: M. Chatib Basri
- Wakil Ketua III: Raden Pardede
- Sekretaris Satgas: Arif Budimanta

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bersyukur dipercaya menjadi Presiden dan bisa memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Dengan amanah yang diberikan, Prabowo menyebut bisa memberikan arahan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Saya bersyukur, saya berterima kasih, saya diberi kesempatan untuk memimpin pemerintah Indonesia 5 tahun yang akan datang. Saya bersyukur karena sekarang saya diberi kesempatan untuk mengarahkan, untuk mewujudkan hal-hal yang saya anggap kritikal bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia," tutur Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Hal itu Prabowo sampaikan saat beri pengarahan dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 dengan mengusung tema "Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia 2024" di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan tekad kuatnya bahwa Indonesia kelak harus mampu memproduksi sendiri barang-barang berteknologi tinggi seperti mobil, motor hingga komputer.

Ia menyebut Indonesia merupakan negara terbesar keempat terbesar di dunia yang dititipkan oleh Tuhan YME dengan segala kekayaan alam yang tidak dimiliki bangsa lain. Untuk itu, Prabowo merasa tidak puas bangsa Indonesia tidak bisa memproduksi mobil atau motor hingga komputer sendiri.

"Terus terang saja, saya dalam hati, saya tidak mau terima bahwa bangsa ke-empat di dunia, bangsa yang diberi kekayaan begitu besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dikasih semua elemen untuk menjadi negara maju tidak bisa bikin mobil, tidak bisa bikin motor, tidak bisa bikin komputer, saya tidak terima," tegasnya.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Targetnya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu 4-5 tahun.

Selain itu, prioritas pembangunan IKN selanjutnya berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Di samping itu, AHY memastikan, pembangunan IKN tidak hanya digeber untuk menyelelesaikan gedung-gedung pemerintahan. Infrastruktur dasar seperti rumah tapak jabatan menteri (RTJM) hingga hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan juga akan rampung untuk mendukung kehidupan di sana.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo juga memastikan penyelesaian pembangunan KIPP IKN bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, Kementerian PU berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memperkirakan pasar otomotif tahun depan tidak akan sampai satu juta unit. Proyeksi penjualan untuk tahun ini sesuai dengan revisi target Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Prediksi kita tahun ini ditutup dengan angka sekitar 830 ribu sampai 850 ribu unit," kata Chief Operating OfficerHMID Franciscus Soerjopranoto saat ditemui di Cikarang, Jawa Barat, Rabu (6/11/2024).

Frans mengatakan sinyal pelemahan pasar sudah terlihat sejak Juni 2023. Penjualannya tidak pernah sebesar tahun 2022.

"Tren pasar, atau volume pasar atau market nggak pernah lebih besar dari 2022. Itu tahun 2023," jelas Frans.

Sumber data wholesales Gaikindo menyebutkan tahun 2022 bisa mengirim 1.048.040 unit. Sedangkan 2023 jumlahnya turun menjadi 1.005.802 unit.

Sepanjang Januari - September 2024, berdasarkan data wholesales Gaikindo sudah mencatatkan distribusi sebanyak 633.218 unit. Hyundai mengambil pasar 2,7 persen dari total nasional atau jumlahnya 17.164 unit.

Untuk tahun depan, Frans menyebutkan potensi pasar Indonesia disinyalir tidak bisa menembus angka satu juta unit.

Pasar Indonesia beberapa kali tidak pernah menyentuh, antara lain tahun 2020 (532.407 unit), dan 2021 (887.202) unit. Kala itu kondisi ekonomi sedang tidak pasti lantaran pandemi Covid-19.

Sementara itu, tahun depan masih menanti efek kebijakan strategis yang dibuat oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

"Tahun depan naiknya tidak sampai dua digit, why? karena kita melihat semua masih wait and see," kata Frans.

"Mungkin teman-teman sudah bisa prediksi, bahwa market itu kemungkinan besar kalau bisa tembus 900 ribu sudah bagus sekali. Mungkin angkanya sekitar 870 (sampai) 890-an ribu. Kira-kira seperti itu. Nah itu prediksi dari Hyundai," jelasnya lagi.

Berikut ini data wholesales dari Gaikindo, penjualan mobil dalam beberapa tahun terakhir:

2024: 633.218 unit (Januari - September)
2023: 1.005.802 unit
2022: 1.048.040 unit
2021: 887.202 unit
2020: 532.407 unit
2019: 1.030.120 unit
2018: 1.151.308 unit
2017: 1.077.364 unit
2016: 1.062.694 unit
2015: 1.013.518 unit
2014: 1.208.019 unit
2013: 1.229.811 unit

Jajal Hyundai All-New KONA Electric di GIIAS 2024

Jajal Hyundai All-New KONA Electric di GIIAS 2024

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan masa tugas Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor berpotensi diperpanjang. Hal ini sejalan dengan akan berakhirnya masa tugas Satgas tersebut pada bulan Desember mendatang.

Pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kemendag) Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024. Satgas Barang Impor Ilegal akan bekerja sampai 31 Desember 2024.

Sebelum memutuskan untuk memperpanjang waktu tugas Satgas Barang Impor Ilegal itu, Budi mengatakan akan melihat situasi ke depan. Apabila ke depannya produk ilegal sudah tidak membanjiri pasar dalam negeri, Satgas akan diberhentikan. Jika sebaliknya, pihaknya akan memperpanjang masa tugas Satgas.

"Ya bisa saja, ini kan kita lihat ya kalau misalnya mudah-mudahan sih habis itu tidak ada barang ilegal ya, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada (barang ilegal), ya bisa kita teruskan," kata Budi usai menghadiri ekspose barang impor ilegal, di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi mengakui maraknya produk ilegal, khususnya tekstil yang masuk membuat industri tekstil dalam negeri terpuruk. Dia menyebut bahkan tidak berkembang akibat serbuan barang impor ilegal.

Pembentukan satgas barang impor ilegal menjadi salah satu upaya untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk industri tekstil dan produk tekstil. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan penyitaan barang-barang impor ilegal.

"Ya salah satunya ini (penyitaan barang impor ilegal). Saya pikir banyak yang ingin bahwa industri kita itu tumbuh dengan baik, ya salah satunya banyak instrumen yang kita lakukan ya. Ini yang paling banyak atau paling sering dikeluhkan adalah barang-barang penyelundupan," imbuh Budi.

Sebagai informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) sebelumnya Zulkifli Hasan memberikan keputusan dilanjut atau tidaknya masa tugas Satgas Barang Impor Ilegal pada pemerintahan Prabowo Subianto.

"(Satgas sampai akhir tahun 2024?) Selesai. Ya lanjut (atau tidak) terserah pemerintahan baru," kata Zulhas saat ditemui di Kawasan Kp Bangkong Reang, Wangunharjo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (26/9/2024).

Saksikan juga video: Sidang Perdana Praperadilan Tom Lembong Digelar Senin 18 November

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan soal dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum). Ditjen Gakkum baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, Ditjen ini akan fokus menangani kasus illegal mining dan illegal drilling.

"Iya, untuk itu. Tambang ilegal dan illegal drilling," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Menurut Agus, pembentukan Ditjen Gakkum sebenarnya sudah dibicarakan sejak lama. Tujuannya adalah membuat tata kelola tambang di Tanah Air menjadi lebih baik.

Dengan begitu diharapkan aktivitas tambang tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan. Agus juga menyebut Ditjen Gakkum bisa menindak aktivitas tambang ilegal secara langsung tanpa melalui koordinasi yang panjang.

"Sehingga jangan sampai kemudian membahayakan masyarakat membahayakan lingkungan. Dan semuanya kan pingin seperti itu. Governance-nya terjaga. Kalau punya Gakkum bisa menindak langsung. Kalau nggak ada kan harus koordinasi agak panjang," jelasnya.

Nantinya akan ada Dirjen yang dipilih melalui proses lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini Kementerian ESDM tengah menyusun struktur di Ditjen Gakkum, termasuk jumlah direktorat dan lain sebagainya.

Adapun dasar hukum pembentukan Ditjen Gakkum tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 5 November 2024.

"Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral," seperti tertulis di Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait berencana membuat proyek besar hunian terintegrasi dengan transportasi umum atau Transit Oriented Development (TOD). Proyek tersebut akan disampaikan Erick kepada Presiden Prabowo Subianto.

Proyek ini akan menjadi program 100 hari kinerja kedua menteri itu. Hal ini dikatakan Erick usai melalukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kementerian BUMN, Kamis (7/11/2024).

"Insyaallah nanti saya dengan Pak Ara juga akan mengusulkan ke Bapak Presiden kalau beliau berkenan untuk ke Pak Prabowo program 100 hari kami nanti salah satunya ada TOD yang terbaru," kata Erick, dikutip Jumat (8/11/2024).

Erick mengatakan rencananya dibangun 900 unit hunian berkonsep TOD. Namun, Erick belum mau memberikan informasi pasti akan di mana proyek tersebut dibangun.

"Unitnya cukup besar itu 900 unit di sebuah lokasi. Kita akan coba dorong juga," ungkap dia.

Di sisi lain, pihaknya juga berkomitmen mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Erick akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick.