JAKARTA - Dalam upaya modernisasi sistem perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan segera meluncurkan Core Tax Administration System atau Coretax. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan dengan mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform digital.

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Dit.P2Humas KPDJP, Elfi Rahmi dalam tulisannya menerangkan, Coretax mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran wajib pajak hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Dengan teknologi berbasis internet, sistem ini memberikan aksesibilitas dan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara online, kapan saja dan di mana saja termasuk masalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Mengenal SPT Masa PPN dan Fungsinya

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBM. Laporan ini berisi rincian terkait pajak keluaran, pajak masukan dan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak.

Pajak keluaran merupakan pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak.

Sementara, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena pajak (UU Nomor 7 Tahun 2021).

Sederhananya, pajak keluaran yaitu pajak yang dipungut dari konsumen, dan pajak masukan, yaitu pajak yang dibayar saat memperoleh barang dan jasa untuk keperluan usaha. Tujuan utama dari SPT Masa PPN adalah untuk menghitung kewajiban pajak yang harus disetor ke negara serta memungkinkan pengusaha melakukan kompensasi pajak masukan terhadap pajak keluaran.

Peran SPT Masa PPN sangatlah penting dalam menjaga transparansi perpajakan dan memastikan bahwa pajak yang telah dipungut benar-benar disetorkan kepada negara. Selain itu, laporan ini memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan verifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak serta menghitung potensi penerimaan pajak secara lebih akurat.

Kelemahan Sistem Pelaporan PPN Sebelumnya

Meskipun pelaporan SPT Masa PPN sudah menjadi rutinitas bagi para pengusaha, sistem pelaporan yang lama masih memiliki beberapa kelemahan. Banyak wajib pajak yang mengeluhkan kerumitan dalam pengelolaan faktur pajak mengingat banyaknya aplikasi pajak yang digunakan.

Sebut saja Aplikasi e-faktur 4.0 untuk pembuatan faktur pajak, aplikasi e-Nofa Online untuk permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP), dan aplikasi e-faktur web untuk pelaporan SPT Masa PPN. Tidak terintegrasinya aplikasi pajak tersebut menyebabkan proses ini memakan waktu lebih lama dan meningkatkan beban administrasi.

Tidak hanya itu, sistem yang lama tidak menyediakan fitur validasi data secara real-time, sehingga kesalahan dalam pelaporan sering kali baru diketahui setelah proses pelaporan selesai. Hal ini menyebabkan wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT, yang tentunya menambah pekerjaan administrasi.

Selain dari itu proses pelaporan SPT terutama SPT Kurang Bayar mengharuskan wajib pajak untuk melakukan input nomor bukti pembayaran agar SPT tersebut sampai di status terlapor sedangkan tidak jarang wajib pajak yang lupa untuk melakukan hal tersebut yang berakibat SPT tidak dilaporkan. Kendala aksesibilitas juga menjadi masalah, karena sistem sebelumnya belum sepenuhnya berbasis daring, sehingga mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan beberapa platform terpisah untuk mengelola berbagai jenis pajak.

Keunggulan dan Harapan terhadap Coretax dalam Pelaporan SPT Masa PPN

Dengan hadirnya Coretax, berbagai kelemahan sistem pelaporan sebelumnya dapat teratasi. Sistem ini menawarkan sejumlah fitur unggulan yang memudahkan proses pelaporan SPT Masa PPN secara lebih efisien dan akurat. Salah satu keunggulan utama Coretax adalah autogenereted nomor seri faktur pajak (NSFP), prepopulasi data pajak masukan, fitur notifikasi dan dokumen yang sifatnya realtime, dan terintegrasinya menu pembuatan faktur pajak, pengkreditan pajak masukan/dokumen yang dipersamakan, serta pelaporan SPT Masa PPN dalam satu aplikasi tunggal dan untuk SPT Kurang Bayar pada saat wajib pajak menyetorkan ke kas negara maka pada saat itu juga SPT dilaporkan oleh sistem tanpa harus melalui tahap penginputan nomor bukti pembayaran, tentunya hal ini akan mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat proses pelaporan.

Sistem ini juga sepenuhnya berbasis internet, yang berarti dapat diakses kapan saja dan dari mana saja tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan.

Implementasi penuh Coretax diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam sistem perpajakan Indonesia. Dengan fitur-fitur modern yang ditawarkannya, Coretax tidak hanya menyederhanakan proses pelaporan, tetapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperkuat penerimaan negara. Kedepan, sistem ini diharapkan mampu mendukung pengawasan perpajakan yang lebih efektif, serta memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, wajib pajak kini memiliki solusi modern yang dapat diandalkan untuk menyederhanakan pelaporan SPT Masa PPN, mengurangi beban administrasi, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Transformasi ini juga diharapkan dapat mendorong Indonesia menuju sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini.

Jakarta -

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mendalami keluhan pelaku usaha terkait keberadaan online travel agent (OTA) asing di Indonesia. Sebab, pajak OTA asing kerap dibebankan ke pelaku usaha.

"Dari sisi bisnis, ini tentu tidak adil. Semestinya, tanggung jawab untuk membayar pajak didistribusikan secara adil pada semua pelaku usaha. Termasuk dalam hal ini OTA asing," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Ia pun mencontohkan, ada banyak kejadian di mana pajak pertambahan nilai dan pajak komisi dibebankan kepada hotel. Sementara, pihak OTA asing tidak membayar apapun. Menurutnya, pihak hotel merasa dirugikan dan perlu mendapat perhatian.

"OTA asing ini kan tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Akibatnya, mereka tidak mengikuti aturan yang ada. Selain merugikan pihak pelaku usaha, negara juga dirugikan karena tidak mendapatkan penghasilan pajak dari mereka," jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus untuk segera memperhatikan OTA asing yang berusaha di Indonesia. Menurutnya, perlu dipastikan agar tidak ada yang dirugikan atas keberadaan mereka. Apalagi, di tengah perkembangan bisnis digital saat ini, OTA asing ini sangat mendapatkan tempat.

"Harus dicarikan solusi. Mungkin perlu dibuat regulasi. Tahap awal, perlu melibatkan para ahli," ungkapnya.

Sebelumnya, pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.

(acd/das)

Jakarta -

Pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.

Menurutnya, hal ini memberikan dampak yang luas. Dia mengatakan, seharusnya keberadaan OTA menyerap tenaga kerja.

"Tapi dia tidak menyerap karena dia nggak ada kantor," katanya.

Selain itu, konsumen juga bisa dirugikan. Dia menerangkan, dalam pemesanan kamar hotel, konsumen biasanya berinteraksi dengan OTA. Namun, jika ada permasalahan, konsumen tidak bisa berkomunikasi dengan OTA. Dia mengatakan, lagi-lagi hotel menjadi sasaran.

"Kalau ada permasalahan adalah hotelnya lagi gitu. Hotel itu kena berkali-kali, dari pajak jadi sasaran pajak malah lebih besar lagi karena dia asing kan. Yang kedua juga dari sisi tamu pun kalau tamu lagi komplain dia datangnya ke hotel," terangnya.

Dia melanjutkan, bisnis pengusaha hotel sendiri belum pulih sejak pandemi. Menurutnya, kalaupun ada pemulihan terdapat pada daerah-daerah tertentu.

"Jadi kalau selama ini disampaikan performance dari berbagai pihak bahwa okupansi itu sudah menuju ke arah recovery Itu hanya daerah-daerah tertentu, tidak merata gitu. Jadi contohlah misalnya diambil Bali ya jelas aja karena pemerintah kan setiap kegiatan kan diarahkan ke Bali," terangnya.

(das/das)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) pada tahun depan. Asuransi tersebut menanggung risiko pihak ketiga apabila kendaraan menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pada Juli silam, Jasaraharja Putera telah mengenalkan produk asuransi terbarunya yakni JRP—TPL Pro. Produk tersebut memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan. Produk ini hadir sebagai pelengkap dari perlindungan yang selama ini hanya mencakup body injury melalui Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan bahwa produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kerugian akibat kecelakaan. Hal itu disampaikannya usai Press Conference dan Penandatangan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja Putera (JRP), dan Wuling Maju Motor Group di Jakarta.

"Sebenarnya TPL ini adalah produk yang sudah lama ya, contohnya misalnya sekarang kalau ada kecelakaan di jalan raya, kan orang yang ditabrak itu kan sudah dijamin, tapi dijamin oleh Jasa Raharja itu body injury-nya. Nah, kami inisiasi untuk property damage-nya, untuk risiko terhadap masyarakat yang kadang pihak ketiganya, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra. Jadi gabungan, jadi body injury itu adalah dikelola oleh Jasa Raharja, property damage-nya itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera," ujar Abdul, Kamis (24/10/2024).

Abdul mengungkapkan bahwa biaya iuran untuk perlindungan TPL sangat terjangkau. Adapun untuk motor, iurannya hanya sekitar Rp20.000 per kendaraan per tahun, dan untuk mobil sekitar Rp100.000. Abdul mengatakan saat ini pihaknya juga menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperluas TPL sebelumnya akhirnya diwajibkan.

Dia menyebut produk ini juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru, memudahkan klaim dan pelayanan melalui aplikasi milik IMI yakni Gaspol. Di mana dengan dukungan Artificial Intelligence (A), proses klaim akan sangat sederhana dan cepat.

"Kami juga memiliki kerja sama dengan bengkel-bengkel serta layanan rescue dari IMI," kata Abdul.

Di sisi lain, Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar mengungkap pihaknya pun mendukung penuh inisiasi TPL ini. Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, asuransi tersebut sudah menjadi standar.

"Di luar negeri itu seluruh pemilik kendaraan itu punya asuransi untuk property liability, dan kami yakin banget kami punya pattern yang tepat. Saya rasa Jasa Raharja Putra memberikan manfaat yang besar bagi pengguna jalan," katanya.

Rifat menekankan pentingnya kesadaran untuk memiliki perlindungan tersebut, meskipun belum ada aturan wajib. Dia juga menekankan terkait dengan premi yang terjangkau terkait dengan perlindungan tersebut.

"Harganya murah, tidak sampai Rp3.000 per hari, dan perlindungan yang diberikan sangat berlapis. Ini adalah langkah yang seharusnya menjadi standar bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berbicara banyak terkait dengan implementasi asuransi wajib TPL untuk kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) aturan tersebut.

"Asuransi wajib, domainnya, domain pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya.Jadi kita tunggu saja nanti lah kalau asuransi wajib," katanya ditemui usai acara Literasi dan Konferensi Pers Hari Asuransi oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober kemarin.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) pada tahun depan. Asuransi tersebut menanggung risiko pihak ketiga apabila kendaraan menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pada Juli silam, Jasaraharja Putera telah mengenalkan produk asuransi terbarunya yakni JRP —TPL Pro. Produk tersebut memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan. Produk ini hadir sebagai pelengkap dari perlindungan yang selama ini hanya mencakup body injury melalui Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan bahwa produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kerugian akibat kecelakaan. Hal itu disampaikannya usai Press Conference dan Penandatangan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja Putera (JRP), dan Wuling Maju Motor Group di Jakarta.

"Sebenarnya TPL ini adalah produk yang sudah lama ya, contohnya misalnya sekarang kalau ada kecelakaan di jalan raya, kan orang yang ditabrak itu kan sudah dijamin, tapi dijamin oleh Jasa Raharja itu body injury-nya. Nah, kami inisiasi untuk property damage-nya, untuk risiko terhadap masyarakat yang kadang pihak ketiganya, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra. Jadi gabungan, jadi body injury itu adalah dikelola oleh Jasa Raharja, property damage-nya itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera," ujar Abdul, Kamis (24/10/2024).

Abdul mengungkapkan bahwa biaya iuran untuk perlindungan TPL sangat terjangkau. Adapun untuk motor, iurannya hanya sekitar Rp20.000 per kendaraan per tahun, dan untuk mobil sekitar Rp100.000. Abdul mengatakan saat ini pihaknya juga menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperluas TPL sebelumnya akhirnya diwajibkan.

Dia menyebut produk ini juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru, memudahkan klaim dan pelayanan melalui aplikasi milik IMI yakni Gaspol. Di mana dengan dukungan Artificial Intelligence (A), proses klaim akan sangat sederhana dan cepat.

"Kami juga memiliki kerja sama dengan bengkel-bengkel serta layanan rescue dari IMI," kata Abdul.

Di sisi lain, Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar mengungkap pihaknya pun mendukung penuh inisiasi TPL ini. Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, asuransi tersebut sudah menjadi standar.

"Di luar negeri itu seluruh pemilik kendaraan itu punya asuransi untuk property liability, dan kami yakin banget kami punya pattern yang tepat. Saya rasa Jasa Raharja Putra memberikan manfaat yang besar bagi pengguna jalan," katanya.

Rifat menekankan pentingnya kesadaran untuk memiliki perlindungan tersebut, meskipun belum ada aturan wajib. Dia juga menekankan terkait dengan premi yang terjangkau terkait dengan perlindungan tersebut.

"Harganya murah, tidak sampai Rp3.000 per hari, dan perlindungan yang diberikan sangat berlapis. Ini adalah langkah yang seharusnya menjadi standar bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berbicara banyak terkait dengan implementasi asuransi wajib TPL untuk kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) aturan tersebut.

"Asuransi wajib, domainnya, domain pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya.Jadi kita tunggu saja nanti lah kalau asuransi wajib," katanya ditemui usai acara Literasi dan Konferensi Pers Hari Asuransi oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober kemarin.

Jakarta -

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkap kabar terbaru soal 300 lebih pengusaha sawit yang mengemplang pajak. Hashim menyebut tindakan mereka membuat pendapatan negara bocor hingga Rp 300 triliun.

Menurut Hashim, Pihak Kejaksaan Agung siap melakukan tindakan terhadap pengusaha nakal tersebut. Pada tahap pertama, jumlah yang bisa ditarik mencapai Rp 189 triliun.

"Nah ini sudah dikasih laporan ke Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun dalam waktu singkat. Dan waktu lebih lama, tapi tahun ini atau tahun depan bisa nambah Rp 120 triliun lagi. Sehingga Rp 300 triliun negara itu masuk ke kas negara," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Hashim menambahkan, pengusaha tersebut terpantau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahkan beberapa dari mereka tidak memiliki rekening di Indonesia.

"Jaksa agung muda sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal yang mudah-mudahan nggak ada di Kadin ya, ada 300 lebih pengusaha nakal, beberapa tidak punya NPWP. 25 tidak punya NPWP. 15 tidak punya rekening bank di Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, Hashim mengatakan, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut berdasarkan pada data yang dihimpun oleh pemerintah.

Hashim menjelaskan kebocoran pendapatan negara lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim.

(ily/rrd)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait asuransi wajib. Adapun salah satunya merupakan produk asuransi third party liability (TPL).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, asuransi wajib merupakan ranahnya pemerintah. Dia bilang OJK hanya mengikuti poin-poin yang akan diatur di dalam PP tersebut terkait asuransi wajib.

"Jadi, sekarang belum bisa bicara apa-apa terkait dengan asuransi wajib," ungkapnya seusai menghadiri acara Hari Asuransi di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).

Adapun aturan asuransi wajib merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Aturan itu paling lambat diterbitkan dua tahun setelah UU P2SK, artinya pada awal 2025.

Lebih lanjut, Ogi juga mengaku belum mengetahui waktu penerbitan PP tersebut. Dia bilang waktu penerbitannya tergantung dari pemerintah.

"Ya, tergantung dari pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan asuransi wajib. Ya, banyak aspek yang belum kami tahu. Jadi, kami baru tahap drafting saja. Jadi, tunggu saja kalau asuransi wajib," kata Ogi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, penerapan produk asuransi third party liability (TPL) atau asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga kendaraan bermotor masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah.

"Asuransi wajib itu kan domainnya pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya. Jadi sekarang belum bisa bicara apa-apa terkait asuransi wajib," kata dia ketika ditemui usai acara Perayaan Hari Asuransi ke-18 Tahun 2024, Jumat (18/10/2024).

Adapun, aturan tersebut nantinya akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) yang paling lambat diterbitkan dua tahun setelah UU P2SK.

Dengan kata lain, PP dari aturan asuransi wajib ini diproyeksikan akan terbit pada 12 Januari 2025. Hal ini mengingat UU P2SK ditetapkan pada 12 Januari 2023.

Namun demikian, Ogi bilang, penerbitan PP tersebut sangat tergantung dengan keputusan dari pemerintah.

"Ya tergantung dari pemerintah ya untuk mengeluarkan PP terkait dengan asuransi wajib," imbuh dia.

Sebelumnya, OJK terus berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sebagai perwakilan pemerintah agar penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai Program Asuransi Wajib dapat diterbitkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ogi sendiri mengatakan, saat ini OJK tengah menyusun draf dari rencana aturan tersebut. Pasalnya, belum ada ketentuan pasti dari pemerintah terkait produk asuransi wajib ini.

"Banyak aspek yang belum kami ketahui kan, jadi kami baru tahap drafting saja," terang dia.

Sebagai informasi, Ogi sempet menjelaskan, untuk tahap awal, Peraturan Pemerintah terkait Program Asuransi Wajib akan difokuskan pada asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) pada kendaraan bermotor.

"Terkait implementasi Program Asuransi Wajib tersebut, nantinya TPL pada kendaraan bermotor akan fokus pada tanggung jawab pihak ketiga atas kerusakan property (property damage) yang ditimbulkan dari kecelakaan kendaraan bermotor, baik tuntutan kerusakaan kendaraan bermotor, maupun kerusakan fasilitas publik sebagai dampak peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor," kata dia dalam keterangan resmi, ditulis Rabu (17/7/2024).

Ia menambahkan, setelah program asuransi wajib terkait asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga atau TPL terkait kecelakaan lalu lintas diberlakukan, setiap pemiliki kendaraan bermotor wajib menambahkan risiko TPL dalam pembelian asuransi kendaraan bermotor.

Adapun, sesuai POJK 69/2016, program asuransi wajib harus dilaksanakan secara kompetitif, dan dapat diselenggarakan secara individual maupun secara konsorsium sesuai kebijakan pemerintah yang dikordinasikan dengan OJK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, penerapan produk asuransi third party liability (TPL) atau asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga kendaraan bermotor masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah.

"Asuransi wajib itu kan domainnya pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya. Jadi sekarang belum bisa bicara apa-apa terkait asuransi wajib," kata dia ketika ditemui usai acara Perayaan Hari Asuransi ke-18 Tahun 2024, Jumat (18/10/2024).

Adapun, aturan tersebut nantinya akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) yang paling lambat diterbitkan dua tahun setelah UU P2SK.

Dengan kata lain, PP dari aturan asuransi wajib ini diproyeksikan akan terbit pada 12 Januari 2025. Hal ini mengingat UU P2SK ditetapkan pada 12 Januari 2023.

Namun demikian, Ogi bilang, penerbitan PP tersebut sangat tergantung dengan keputusan dari pemerintah.

"Ya tergantung dari pemerintah ya untuk mengeluarkan PP terkait dengan asuransi wajib," imbuh dia.

Sebelumnya, OJK terus berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sebagai perwakilan pemerintah agar penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai Program Asuransi Wajib dapat diterbitkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ogi sendiri mengatakan, saat ini OJK tengah menyusun draf dari rencana aturan tersebut. Pasalnya, belum ada ketentuan pasti dari pemerintah terkait produk asuransi wajib ini.

"Banyak aspek yang belum kami ketahui kan, jadi kami baru tahap drafting saja," terang dia.

Sebagai informasi, Ogi sempet menjelaskan, untuk tahap awal, Peraturan Pemerintah terkait Program Asuransi Wajib akan difokuskan pada asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) pada kendaraan bermotor.

"Terkait implementasi Program Asuransi Wajib tersebut, nantinya TPL pada kendaraan bermotor akan fokus pada tanggung jawab pihak ketiga atas kerusakan property (property damage) yang ditimbulkan dari kecelakaan kendaraan bermotor, baik tuntutan kerusakaan kendaraan bermotor, maupun kerusakan fasilitas publik sebagai dampak peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor," kata dia dalam keterangan resmi, ditulis Rabu (17/7/2024).

Ia menambahkan, setelah program asuransi wajib terkait asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga atau TPL terkait kecelakaan lalu lintas diberlakukan, setiap pemiliki kendaraan bermotor wajib menambahkan risiko TPL dalam pembelian asuransi kendaraan bermotor.

Adapun, sesuai POJK 69/2016, program asuransi wajib harus dilaksanakan secara kompetitif, dan dapat diselenggarakan secara individual maupun secara konsorsium sesuai kebijakan pemerintah yang dikordinasikan dengan OJK.

Semua produsen di luar negeri wajib memiliki perwakilan resmi di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (BSKJI Kemenperin) Andi Rizaldi menyebut Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 45 Tahun 2022 diharapkan mampu membendung kerugian yang ditimbulkan oleh masuknya barang-barang impor tanpa ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Andi menyampaikan dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan yang mewajibkan produsen dari luar negeri memiliki perwakilan resmi di Indonesia. Hal ini memungkinkan barang-barang impor bisa masuk di gudang pengawasan.

"Semua produsen di luar negeri wajib memiliki perwakilan resmi di Indonesia, sehingga importasi ini juga selain melalui peraturan resmi, juga setiap impor ini harus masuk dalam gudang perusahaan resmi," kata Andi di Jakarta, Rabu.

Adanya Permenperin 45/2022, lanjut Andi, lebih memudahkan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap produk impor.

Andi juga mengatakan, masih menemukan produk-produk impor yang belum memenuhi ketentuan SNI meski masuk ke Indonesia secara legal.

Menurut Andi, temuan ini sangat merugikan negara lantaran kode HS atau Harmonized System Code yang digunakan tidak sesuai dengan aslinya.

"Kalau dia legal, harusnya begitu masuk ditanya mana SPPT SNI-nya. Apabila dialihkan nomor HS, otomatis negara akan mengambil kerugian, bisa jadi kalau dia menggunakan HS yang sebenarnya, negara dapat di atas 10 persen," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Andi menyebut bahwa Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga terkait penggunaan SNI terhadap produknya.

Saat ini, lebih dari 5.300 Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang industri sudah berlaku dan mencakup berbagai jenis produk. Namun, baru 130 SNI yang telah diberlakukan secara wajib oleh Kemenperin.

"Sementara negara tetangga yang lain, Vietnam, Thailand, Malaysia, apalagi China, itu jumlah SNI yang sudah diwajibkan di sana, standar yang sudah diwajibkannya itu lebih banyak lagi," kata Andi.

Lebih lanjut, Andi mengatakan, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah sebagai regulator untuk mengatur arus masuk barang impor.

Menurutnya, semakin sedikit standar yang dilakukan secara wajib, maka akan semakin terbuka peluang untuk produk-produk konsumsi asal luar negeri masuk Indonesia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) mengenai kewajiban pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk berbagai produk industri segera diterapkan.

Permenperin tersebut diluncurkan pada Senin (14/10/2024) dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk industri di Indonesia.

Hal tersebut oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Andi Rizaldi, dalam sosialisasi yang diadakan di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

"Bapak Menperin memberikan arahan bahwa peluncuran Peraturan Menperin ini harus segera dilaksanakan, harus segera diselesaikan, sesuai dengan target dari Peraturan Menperin Nomor 45 tahun 2022 tentang Standarisasi Industri," ujar Andi.

Andi menjelaskan bahwa dalam Permenperin tersebut, ditetapkan target waktu paling lambat dua tahun untuk penerapan kewajiban pemberlakuan SNI.

Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) ditunjuk sebagai pelaksana dari pemberlakuan wajib SNI.

Selain itu, Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian juga akan berperan dalam menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.

"Kemenperin menunjuk LPK dalam rangka pemberlakuan SNI wajib. Kami juga mengawasi apakah LPK tersebut sudah melaksanakan mandat yang telah kami berikan kepada mereka," jelas Andi.

"Jadi kami memberikan mandat, kemudian kami juga mengawasi, dan nanti apabila ada LPK yang tidak sesuai mungkin kelupaan administrasi, mungkin kesalahan prosedur, nanti Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri akan mengingatkan dengan tim," lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa jika terdapat kesalahan minor dalam pelaksanaan, hal itu bisa diperbaiki. Namun, jika kesalahan tersebut bersifat mayor atau mengarah pada tindak pidana, akan ada potensi sanksi lebih lanjut.

"Kalau memang penemuannya minor, mungkin bisa diperbaiki tapi kalau major atau mengarah pada tim tindak pidana mungkin nanti juga akan menggandeng mitra dari penegak hukum," tambah Andi.

Berikut rincian 16 Permenperin soal SNI tersebut:
1. Permenperin Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kaca Isolasi Secara Wajib.
2. Permenperin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kalsium Karbida Secara Wajib.
3. Permenperin Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool Secara Wajib.
4. Permenperin Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan untuk Konstruksi Secara Wajib.
5. Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG Secara Wajib.
6. Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel Secara Wajib.
7. Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas Secara Wajib.
8. Permenperin Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Seng Oksida Gas Secara Wajib.
9. Permenperin Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Aluminium Sulfat Secara Wajib.
10. Permenperin Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Sodium Tripolifosfat Mutu Teknis Secara Wajib.
11. Permenperin Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Semen Secara Wajib.
12. Permenperin Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Selang Termoplastik Elasformer Secara Wajib.
13. Permenperin Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pelindung Diri Sepatu Pengaman Secara Wajib.
14. Permenperin Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer Gendong Secara Wajib.
15. Permenperin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Regulator Gas LPG Secara Wajib.
16. Permenperin Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Ubin Keramik Secara Wajib.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) mengenai kewajiban pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk berbagai produk industri segera diterapkan.

Permenperin tersebut diluncurkan pada Senin (14/10/2024) dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk industri di Indonesia.

Hal tersebut oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Andi Rizaldi, dalam sosialisasi yang diadakan di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

"Bapak Menperin memberikan arahan bahwa peluncuran Peraturan Menperin ini harus segera dilaksanakan, harus segera diselesaikan, sesuai dengan target dari Peraturan Menperin Nomor 45 tahun 2022 tentang Standarisasi Industri," ujar Andi.

Andi menjelaskan bahwa dalam Permenperin tersebut, ditetapkan target waktu paling lambat dua tahun untuk penerapan kewajiban pemberlakuan SNI.

Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) ditunjuk sebagai pelaksana dari pemberlakuan wajib SNI.

Selain itu, Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian juga akan berperan dalam menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.

"Kemenperin menunjuk LPK dalam rangka pemberlakuan SNI wajib. Kami juga mengawasi apakah LPK tersebut sudah melaksanakan mandat yang telah kami berikan kepada mereka," jelas Andi.

"Jadi kami memberikan mandat, kemudian kami juga mengawasi, dan nanti apabila ada LPK yang tidak sesuai mungkin kelupaan administrasi, mungkin kesalahan prosedur, nanti Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri akan mengingatkan dengan tim," lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa jika terdapat kesalahan minor dalam pelaksanaan, hal itu bisa diperbaiki. Namun, jika kesalahan tersebut bersifat mayor atau mengarah pada tindak pidana, akan ada potensi sanksi lebih lanjut.

"Kalau memang penemuannya minor, mungkin bisa diperbaiki tapi kalau major atau mengarah pada tim tindak pidana mungkin nanti juga akan menggandeng mitra dari penegak hukum," tambah Andi.

Berikut rincian 16 Permenperin soal SNI tersebut:
1. Permenperin Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kaca Isolasi Secara Wajib.
2. Permenperin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kalsium Karbida Secara Wajib.
3. Permenperin Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool Secara Wajib.
4. Permenperin Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan untuk Konstruksi Secara Wajib.
5. Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG Secara Wajib.
6. Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel Secara Wajib.
7. Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas Secara Wajib.
8. Permenperin Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Seng Oksida Gas Secara Wajib.
9. Permenperin Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Aluminium Sulfat Secara Wajib.
10. Permenperin Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Sodium Tripolifosfat Mutu Teknis Secara Wajib.
11. Permenperin Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Semen Secara Wajib.
12. Permenperin Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Selang Termoplastik Elasformer Secara Wajib.
13. Permenperin Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pelindung Diri Sepatu Pengaman Secara Wajib.
14. Permenperin Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer Gendong Secara Wajib.
15. Permenperin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Regulator Gas LPG Secara Wajib.
16. Permenperin Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Ubin Keramik Secara Wajib.