IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan terhadap program pemberian bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian atau pompanisasi di Desa Bandan Hurip, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Kamis (11/7/2024).

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi potensi kekeringan panjang yang terjadi di berbagai daerah pertanian di Indonesia.

"Pompanisasi ini kan untuk mengantisipasi kalau terjadi kering panjang, terjadi gelombang panas, dan kita harus siap dulu, sehingga produktivitas petani, produksi beras kita tidak turun," kata Jokowi.

Dia menambahkan, saat ini semua negara di dunia produksi pertaniannya turun.

"Sekarang ini di semua negara, produksinya turun gara-gara gelombang panas, gara-gara kekeringan panjang," kata dia.

Jokowi melanjutkan, sistem irigasi di desa tersebut sudah baik. Namun, tetap diperlukan pompanisasi untuk mengalirkan air dari sumber air yang berada lebih rendah dibandingkan sawahnya.

"Saya lihat di sini karena irigasinya juga baik. Ini kita tarik airnya dari irigasi yang lebih rendah untuk masuk ke irigasi sekunder, tersier, bisa lari ke sawah sehingga kita harapkan yang biasanya tanam panen sekali bisa dua kali, yang sudah dua kali bisa tiga kali," kata dia.

Luas baku sawah di Kabupaten Lampung Selatan sendiri mencapai 38.688 hektare. Dari luas tersebut, potensi luas sawah tadah hujan di mencapai 30.976 hektare.

Pemerintah telah menyalurkan bantuan 150 pompa untuk Kabupaten Lampung Selatan dari total 2.606 unit pompa untuk Provinsi Lampung.

"Kehadiran 150 pompa tersebut diharapakan dapat memenuhi kebutuhan pengairan untuk 1.650 hektare sawah," katanya.

Inisiatif pompanisasi menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi petani di Indonesia, serta mendukung upaya-upaya peningkatan produksi pangan lokal maupun nasional, terutama di tengah tantangan perubahan iklim yang kian nyata.

(NIY)

PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan atlet di Indonesia untuk terus meraih prestasi. Komitmen itu diwujudkan PTFI dengan memberikan dukungan penuh kepada para atlet Tanah Air yang akan berlaga dalam Olimpiade 2024 di Paris, Prancis.

"Ini merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung prestasi olahraga Indonesia," ujar Presiden Direktur PTFI Tony Wenas saat menghadiri pengukuhan Kontingen Indonesia untuk Olimpiade 2024 Paris di Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (10/7) lalu.

Pengukuhan Kontingen Indonesia ditandai penyerahan bendera Merah Putih dari Menpora Dito kepada Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia Anindya Novyan Bakrie. Berikutnya para atlet beserta ofisial Kontingen Indonesia satu per satu mencium bendera Merah Putih dengan penuh khidmat.

Salah satu bentuk dukungan PTFI kepada para atlet Indonesia di Olimpiade ke-33 Paris itu berupa sponsor 300 ribu Euro. Tony mengatakan, dukungan sponsor tersebut diharapkan bakal menambah semangat para atlet Indonesia untuk berlaga di Olimpiade dan berhasil meraih prestasi terbaiknya.

"Kami berharap dukungan kami ini akan menambah semangat para atlet berlaga di Olimpiade hingga meraih hasil terbaik untuk Indonesia," tambah Tony.

Chef de Mission Kontingen Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi dukungan PTFI terhadap tim Indonesia untuk Olimpiade 2024 Paris. Menurutnya dukungan PTFI jadi modal berharga bagi para atlet untuk berjuang meraih prestasi di ajang Olimpiade Paris.

"Kami menyambut baik PT Freeport Indonesia yang telah memberi dukungan sepenuhnya kepada atlet yang akan berjuang di Olimpiade Paris nanti. Ini menambah spirit untuk menyalakan semangat juang demi bangsa dan negara," katanya.

Adapun setelah pengukuhan di Kemenpora, Kontingen Indonesia secara resmi dilepas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara menuju Olimpiade 2024 Paris. Presiden berpesan agar atlet Indonesia dapat meraih medali dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.

Untuk diketahui, Olimpiade Paris 2024 akan diikuti oleh 182 negara. Olimpiade yang akan berlangsung dari 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 ini bakal mempertandingkan 32 cabang olahraga.

Kontingen Indonesia mengirimkan 29 atlet yang terdiri atas 16 atlet putra dan 13 atlet putri. Mereka didampingi 20 pelatih, 9 ofisial, dan 28 anggota head quarter, dengan jumlah total kontingen keseluruhan 86 orang.

Kontingen Indonesia yang dikirimkan pada Olimpiade ke-33 ini akan berkompetisi untuk 12 cabang olahraga, yaitu Bulu Tangkis, Angkat Besi, Panjat Tebing, Panahan, Menembak, Atletik, Renang, Selancar Ombak, Senam, Balap Sepeda, Dayung, dan Judo.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepastian aliran Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 untuk empat BUMN Karya perlu dibarengi dengan upaya perbaikan tata kelola. Hal ini bertujuan memupuk kembali kepercayaan publik terhadap perusahaan pelat merah konstruksi.

Dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7/2024) malam, Komisi VI DPR memberikan lampu hijau PMN 2025 kepada 16 perusahaan pelat merah. Total dana yang disepakati tidak berubah dari usulan, yakni Rp44,24 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp19,51 triliun akan mengalir ke empat BUMN Karya. Mereka adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Hutama Karya merupakan penerima PMN terbesar pada 2025, yakni Rp13,86 triliun. Dana itu akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Fase 2 dan 3.

Sementara itu Adhi Karya memperoleh PMN Rp2,09 triliun untuk menyelesaikan proyek Tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja, lalu WIKA meraih Rp2 triliun guna memperbaiki struktur permodalan. Adapun PTPP mendapatkan Rp1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja – Bawen dan Kawasan Industri Grand Rebana, Subang.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), mengatakan bahwa sudah sepatutnya BUMN Karya mendapatkan PMN untuk kebutuhan modal kerja terkait pembangunan infrastruktur.

“Semisal Hutama Karya yang mendapatkan PMN terbesar. Itu berkaitan dengan penugasan pembangunan Jalan Tol Sumatra, tanpa PMN tidak mungkin Hutama Karya mampu melaksanakan tugas tersebut,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Toto menilai ada beberapa hal yang perlu dilakukan BUMN Karya. Dia menuturkan bahwa berdasarkan kontrak PMN versi terbaru, perusahaan pelat merah penerima injeksi modal harus menyampaikan proposal bisnis secara lebih terstruktur.

Hal tersebut mencakup aspek pengawasan yang lebih ketat dan penalti bagi manajemen BUMN yang tidak mampu mencapai target PMN. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola perusahaan perlu menjadi perhatian utama dari BUMN Karya ke depan.

“Aspek good corporate governance terkait transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas untuk diperbaiki. Jadi, sebaiknya penegakan hukum perlu ditingkatkan, sekaligus membangun budaya korporasi yang lebih kompetitif,” pungkasnya.

Toto juga menyatakan BUMN Karya harus membuktikan kinerjanya secara baik dalam mengeksekusi penugasan sesuai dengan alasan PMN dikucurkan. Hal tersebut perlu dilakukan agar kepercayaan publik dapat kembali bertumbuh.

“Jadi, momentum ini yang harus ditunjukan BUMN Karya untuk memperbaiki reputasi mereka yang tercoreng dengan aksi fraud ataupun korupsi dari manajemennya,” kata Toto.

Sementara itu, Pengamat BUMN Datanesia Institute Herry Gunawan menyatakan BUMN Karya juga harus memperbaiki kinerja fundamental keuangan. Menurutnya, pengelolaan risiko perlu ditingkatkan agar keuangan perusahaan sehat di tengah penugasan pemerintah.

Dia menambahkan bahwa pemerintah selaku pemegang saham juga memiliki peran penting untuk mengaudit pengelolaan perusahaan di BUMN penerima suntikan modal negara. Dengan demikian, penggunaan PMN diharapkan dapat berjalan optimal.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bandung: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menilai hilirisasi merupakan salah satu jalan untuk menciptakan sumber. Menurutnya hilirisasi membantu mewujudkan cita-cita Indonesia emas pada 2045.

"Kalau kita mau menuju Indonesia emas, pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7 persen. Pendapatan perkapita kita harus di atas 10 ribu dolar AS. GDP kita harus 5-6 terbesar di dunia. Oleh karena itu dibutuhkan mesin pendongkrak ekonomi," kata Bahlil saat memberikan Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Kamis, 11 Juli 2024.
Bahlil mengatakan salah satu mesin pendongkrak ekonomi adalah hilirisasi. Ia mengungkapkan Kementerian Investasi membuat 'Desain Besar untuk Hilirisasi', baik di sektor oil dan gas, mineral dan batubara, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertanian.

"Kita menciptakan nilai tambah di sini, supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, hilirisasi terbangun, pendapatan negara naik, upah naik, gaji pegawai negeri juga naik," jelasnya.
Untuk itu Bahlil mengatakan pihaknya telah mendorong untuk setiap investasi yang masuk ke daerah, wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha dan UMKM-UMKM di daerah.

"Orang daerah harus menjadi tuan di negeri sendiri, jangan jadi penonton. Tugas nanti praja-praja yang baru selesai pulang jadi pegawai daerah, tolong tuntun teman-teman yang baru selesai sekolah untuk menjadi pengusaha supaya mereka bisa membangun daerah dan ekonominya bisa dikuasai sendiri," ungkapnya.

Sementara Rektor IPDN Prof Hadi Prabowo mengungkapkan hilirisasi merupakan proses transformasi ekonomi berkelanjutan yang mendasarkan pada komoditas bernilai tambah tinggi guna memasuki struktur ekonomi yang lebih kompleks.

"Hilirisasi diharapkan bisa meningkatkan produktivitas, nilai tambah, sehingga kita bisa mampu meningkatkan nilai rantai pasok industri kemudian kita bisa melindungi komoditas kita dari gejolak harga kemudian kita bisa mencapai puncak pohon industri dan tentu mendukung kekuatan ekonomi dalam negeri," kata dia.

(DEN)

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dalam rangka mengenal lingkungan kampus, baik dari sisi akademik maupun kemahasiswaan, Universitas Nusa Mandiri (UNM) mengadakan Kegiatan Ngobrol Kampus Bareng Orang Tua (NKBO) 2024 pada Sabtu, 29 Juni 2024. Kegiatan tersebut dilakukan di Universitas Nusa Mandiri Kampus Margonda, mengundang para orang tua calon mahasiswa baru.

Acara ini menghadirkan narasumber dari bagian akademik, kemahasiswaan, serta alumni sukses. Event NKBO selain mengundang orang tua calon mahasiswa, juga menggelar workshop untuk calon mahasiswa baru dengan tema Digital Kreatif.

Menghadirkan Maruloh, kepala NEC sebagai narasumber workshop digital kreatif. Ia mengatakan bahwa sebagai Kampus Digital Bisnis, Universitas Nusa Mandiri mengharapkan mahasiswanya bisa melek Digital terutama dalam berbisnis, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan berinovasi dalam transformasi digital bisnis.

“Saat ini sudah tidak ada batasan lagi untuk berbisnis, jika dulu kita butuh tempat untuk membuka bisnis. Di era digital, kita dipermudah dengan adanya marketplace dan media sosial yang memungkinkan kita untuk berbisnis tanpa harus memiliki tempat usaha,” jelas Maruloh dalam rilis yang diterima, Kamis (11/7/2024).

Maruloh juga menjelaskan mindset dari berkuliah tidak melulu tentang menjadi karyawan, namun juga bisa menjadi pebisnis. “Luaran dari berkuliah tidak hanya menjadi pekerja atau karyawan (pencari kerja) namun juga bisa menjadi pebisnis dan pengusaha (penyedia lapangan kerja),” ungkapnya.

Ia pun mengajak peserta untuk menemukan passion kepada peserta dalam berbisnis, karena passion itu penting agar bisnis yang dijalankan menjadi menyenangkan.

“Apa yang menjadi passion bisa jadikan itu peluang bisnis. Jika kalian suka membuat konten di Instagram, cobalah peluang usaha menjadi konten kreator. Jika kalian suka masak, jadilah pebisnis kuliner. Jika kalian suka dengan gambar dan grafis, cobalah menjadi design grafis,” tutupnya,” ujar Maruloh.

Ia pun berharap dengan mengikuti kegiatan workshop Digital Kreatif, wawasan calon mahasiswa baru menjadi lebih luas dan terbuka tentang digital bisnis.

“Dengan ikut workshop digital kreatif ini pengetahuan bisnis mahasiswa lebih terbuka dan lebih luas lagi, sehingga semakin tertarik untuk membuka bisnis walaupun masih berstatus mahasiswa,” tutupnya.

Bogor: Partai NasDem siap memberikan dukungan kepada Sendi Fardiansyah di Pilkada Kota Bogor. Saat ini, DPD Partai NasDem telah merekomendasikan nama Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi itu kepada DPP.

“Saat ini hanya nama Kang Sendi yang kita rekomendasikan ke DPP Partai Nasdem,” ujar Ketua DPD Partai NasDem Kota Bogor Benninu Argoebie, Kamis, 11 Juli 2024.

Benninu menjelaskan, dukungan yang diberikan kepada Sespri Iriana Jokowi tesebut, didasarkan pada komunikasi yang terjalin intens. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan utama bagi NasDem mengusung Sendi.
“Dari semua bakal calon yang akan berlaga di Pilwakot Bogor, memang hanya Kang Sendi yang komunikasinya lancar dengan kami. Itu jadi salah satu pertimbangan utama. Dalam waktu dekat dukungan kepada Kang Sendi akan segera kita deklarasikan ke publik,” ujarnya.

Baca juga:NasDem Usulkan Thonce-Jeremias di Pilkada Pegunungan Bintang

Menanggapi hal tersebut, Sendi mengaku bersyukur atas dukungan politik yang diberikan. Sendi berharap dukungan politik dari partai-partai yang lain segera bisa didapat, mengingat waktu yang sudah semakin dekat.

“Alhamdulillah komunikasi dengan Mas Ben selama ini memang terjalin lancar. Ke depan akan kita terus perkuat. Dukungan dari Partai NasDem ini jadi booster untuk saya, agar menjalin komunikasi dengan partai-partai politik lainnya. Saya harap, ke depan ini bisa jadi jalan buat partai-partai lain bergabung,” tutup Sendi.





(END)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berniat memindahkan pengelolaan dana pensiun (dapen) abdi negara ke bawah pengawasan menteri keuangan. Hal ini untuk mencegah terjadi korupsi seperti sebelumnya.

Tak hanya itu, ia berharap pengawasan dana pensiun lainnya yang dikelola oleh Taspen juga dipindahkan ke pengawasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Saya bilang ke depan, mungkin dana-dana pensiun seperti Asabri, Taspen ini lebih baik di bawah Menteri Keuangan karena memang lebih baik seperti di sana," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (10/7) malam.

Namun, ia menekankan koordinasi dengan Kementerian BUMN akan tetap dilakukan meski pengelolaan dan pengawasan dana pensiun dipindahkan. Hal ini untuk mencegah terjadinya tumpah tindih aturan.

"Tetapi mungkin beberapa BUMN lain bisa lebih diprioritaskan dikelola secara berkoordinasi dengan kami. Jadi supaya tidak ada overlapping BUMN di antara Kementerian lain dan Kementerian BUMN," jelasnya.

Erick menyebutkan sudah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rencana pemindahan pengawasan ini. Sebab, wacana peralihan ini sekaligus menjadi salah satu poin yang akan masuk di RUU BUMN.

"Sudah, sudah (dibicarakan dengan Sri Mulyani). Salah satu proposal yang kita dorong juga dikonsolidasi yang namanya di dalam RUU BUMN, saya kirimkan ke Ibu Sri Mulyani. Lagi nunggu (jawaban), suratnya sudah (disampaikan), kita tunggu," imbuhnya.

Ketua Umum PSSI ini yakin peralihan pengawasan dapen yang ada dalam RUU BUMN bisa selesai dalam waktu dekat dan diimplementasikan mulai 2025.

"Bisa (implementasi di 2025). Kita lagi mendorong RUU BUMN secepatnya karena ini salah satu solusi yang sangat positif," pungkasnya.

Komisi VI DPR RI sebelumnya menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,61 triliun ke ASABRI di 2025 dalam rangka perbaikan permodalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana dan kriminologi Harkristuti Harkrisnowo menyoroti tugas Polri untuk memeriksa aliran dana yang tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Polri.

Menurut Harkristuti, tugas tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum karena sudah ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang punya kewenangan memeriksa aliran dana.

“Ini buat saya juga agak membahayakan, pemeriksaan aliran dana. Lho, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dikemanain? Penggalian informasi,” ujar Harkristuti pada acara “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” oleh Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

“Yang lain bagaimana? Karena tidak ada batasannya, dapat merambah ke kewenangan lembaga lain yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum,” kata guru besar Universitas Indonesia (UI) itu.

Harkristituti menilai, tugas tambahan Polri itu bakal mencemaskan masyarakat.

Sebab, seorang individu atau institusi bisa saja diperiksa oleh berbagai lembaga karena kewenangan memeriksa aliran dana yang tumpang tindih.

“Sudah disuruh, didatangi, kemudian harus menjawab pertanyaan dari berbagai lembaga untuk isu yang sama. Nah akhirnya menimbulkan keresahan publik,” ucap Harkristuti.

Adapun tugas Polri memeriksaan aliran dana tercantum dalam Pasal 16B Ayat 1 yang mengatur tentang kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan dalam rangka tugas Intelijen dan Keamanan Polri.

Pasal 16B Ayat 1b menulis, “pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi”.

DPR RI telah menerima surat presiden mengenai RUU Polri, RUU TNI, RUU Imigrasi, dan RUU Kementerian Negara.

KOMPAS.com - Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang berwenang membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan pembangunan infrastruktur, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) berkomitmen mengoptimalkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu dilakukan sebagai upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyelenggaraan kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik untuk para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Hutama Karya.

Dalam penyelenggaraan workshop yang digelar di Jakarta, Kamis (11/7/2024) ini, Hutama Karya menggandeng bersama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (RI).

Acara bertemakan "Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Transparan” tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi RI Arya Sandhiyudha serta Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Samrotunnajah Ismail.

Hadir pula Direktur Human Capital & Legal (DHCL) Hutama Karya Muhammad Fauzan serta Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan dan Atasan PPID Hutama Karya Adjib Al Hakim.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Arya Sandhiyudha menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak bagi seluruh anak bangsa.

“Hal ini ditekankan pada Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 bahwa informasi itu adalah hak bagi human rights atau dalam Sustainable Development Goals (SDGs) termasuk dalam hak universal,” ujar Arya melalui siaran persnya, Kamis.

Dibuka dengan Laporan mengenai Implementasi Layanan Informasi Publik di Perusahaan, EVP Sekretaris Perusahaan dan Atasan PPID Hutama Karya Adjib Al Hakim menjelaskan kinerja dan strategi layanan informasi publik di lingkungan perusahaan.

Ia menjelaskan, Hutama Karya telah berhasil membawa perusahaan mempertahankan predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat selama 2022-2023.

“Penguatan layanan informasi publik terus menjadi fokus perusahaan yang menitikberatkan pada tiga aspek yakni layanan, kualitas informasi, dan peningkatan sumber daya. Alhamdulillah, hingga semester I-2024, lebih dari 50 persen rencana action telah berjalan semua dan masih sesuai target,” ujar Adjib.

Kegiatan yang disambut antusias oleh 40 perangkat PPID HK Group itu juga mendapatkan perhatian penuh dari DHCL Hutama Karya Muhammad Fauzan.

Ia menyebutkan, manajemen sangat mendukung penuh implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan mengapresiasi pendampingan aktif yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

Menurutnya, transparansi informasi bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga salah satu pilar penting dalam membangun infrastruktur bagi Hutama Karya.

“Karena saat ini Hutama Karya sedang mengemban mandat pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan Jalan Tol Trans Sumatera. Melalui hal ini, kami dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Fauzan.

Selanjutnya, kegiatan itu dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi terkait Standar Layanan Informasi Publik oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Samrotunnajah Ismail.

“Sebagai badan publik yang informatif, ini merupakan refreshment bagi PPID Hutama Karya untuk dapat mempertahankan predikatnya, bahkan meningkatkan lagi layanan informasi publik yang telah dilakukan,” jelas Samrotunnajah Ismail.

Adapun kegiatan ditutup dengan penjelasan dan simulasi klasterisasi terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) yang dikemas secara seru dan menarik oleh Tim Teknis Keterbukaan Informasi Publik.

KOMPAS.com - Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang berwenang membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan pembangunan infrastruktur, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) berkomitmen mengoptimalkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu dilakukan sebagai upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyelenggaraan kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik untuk para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Hutama Karya.

Dalam penyelenggaraan workshop yang digelar di Jakarta, Kamis (11/7/2024) ini, Hutama Karya menggandeng bersama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (RI).

Acara bertemakan "Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Transparan” tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi RI Arya Sandhiyudha serta Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Samrotunnajah Ismail.

Hadir pula Direktur Human Capital & Legal (DHCL) Hutama Karya Muhammad Fauzan serta Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan dan Atasan PPID Hutama Karya Adjib Al Hakim.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Arya Sandhiyudha menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak bagi seluruh anak bangsa.

“Hal ini ditekankan pada Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 bahwa informasi itu adalah hak bagi human rights atau dalam Sustainable Development Goals (SDGs) termasuk dalam hak universal,” ujar Arya melalui siaran persnya, Kamis.

Dibuka dengan Laporan mengenai Implementasi Layanan Informasi Publik di Perusahaan, EVP Sekretaris Perusahaan dan Atasan PPID Hutama Karya Adjib Al Hakim menjelaskan kinerja dan strategi layanan informasi publik di lingkungan perusahaan.

Ia menjelaskan, Hutama Karya telah berhasil membawa perusahaan mempertahankan predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat selama 2022-2023.

“Penguatan layanan informasi publik terus menjadi fokus perusahaan yang menitikberatkan pada tiga aspek yakni layanan, kualitas informasi, dan peningkatan sumber daya. Alhamdulillah, hingga semester I-2024, lebih dari 50 persen rencana action telah berjalan semua dan masih sesuai target,” ujar Adjib.

Kegiatan yang disambut antusias oleh 40 perangkat PPID HK Group itu juga mendapatkan perhatian penuh dari DHCL Hutama Karya Muhammad Fauzan.

Ia menyebutkan, manajemen sangat mendukung penuh implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan mengapresiasi pendampingan aktif yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

Menurutnya, transparansi informasi bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga salah satu pilar penting dalam membangun infrastruktur bagi Hutama Karya.

“Karena saat ini Hutama Karya sedang mengemban mandat pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan Jalan Tol Trans Sumatera. Melalui hal ini, kami dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Fauzan.

Selanjutnya, kegiatan itu dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi terkait Standar Layanan Informasi Publik oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Samrotunnajah Ismail.

“Sebagai badan publik yang informatif, ini merupakan refreshment bagi PPID Hutama Karya untuk dapat mempertahankan predikatnya, bahkan meningkatkan lagi layanan informasi publik yang telah dilakukan,” jelas Samrotunnajah Ismail.

Adapun kegiatan ditutup dengan penjelasan dan simulasi klasterisasi terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) yang dikemas secara seru dan menarik oleh Tim Teknis Keterbukaan Informasi Publik.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan hilirisasi nikel menjadi alasan Uni Eropa menggugat Indonesia di World Trade Organization (WTO).

Bahlil menyampaikan negara negara di Eropa tidak menginginkan Indonesia menjadi salah satu produsen baterai untuk kendaraan listrik.

“Ternyata saya baru tahu, inilah kenapa Eropa membawa kita ke WTO. Mereka tidak ingin Indonesia menjadi negara produsen pabrik baterai di dunia,” kata Bahlil melansir dari youtube Kementerian Investasi, Kamis (11/7/2024).

Setelah Bahlil mengetahui alasan di balik gugatan Uni Eropa ke WTO, dirinya langsung melawan gugatan tersebut bersama dengan Kementerian lainnya yang terkait.

“Dan begitu saya tahu, saya lawan itu dengan Pak Menko, dengan semua kementerian, kita bersama-sama bekerja sama,” ucapnya.

Di sisi lain, meski terdapat gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa ke WTO tentang larangan izin ekspor nikel, Indonesia malah berhasil mengajak perusahaan Korea Selatan yaitu LG untuk berinvestasi dalam ekosistem baterai mobil.

Dengan adanya kerja sama ini, Bahlil menyebut bahwa Indonesia semakin ditakuti oleh dunia karena berhasil meresmikan pabrik tersebut.

“Tapi saya katakan untuk teman-teman, pemerintahan kementerian lain di negara-negara lain, saya katakan sorry bos, pemerintahan Pak Jokowi sekarang, menterinya nggak bisa ditipu-tipu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia terus menggencarkan semangat hilirisasi mulai dari nikel dan industri bahan baku lainnya. Upaya hilirisasi industri yang semakin masif dilakukan ini diharapkan dapat berlanjut setelah pemerintahan Presiden Jokowi lengser.

Harapan tersebut disampaikan Jokowi dalam agenda Peresmian Pembukaan Rakernas Gamki di Medan, Sabtu (19/8/2023). Dia menuturkan bahwa hilirisasi memiliki nilai tambah yang signifikan lebih tinggi dan menguntungkan negara.

"Pemimpin ke depan harus berani melanjutkan itu meskipun risikonya digugat di WTO [World Trade Organization], ditekan IMF [International Monetary Fund], mungkin ada negara lain yang menekan lagi, jangan mundur!," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (20/8/2023).

Presiden ke-7 RI itu juga menyebutkan, jika ekspor bahan mentah tidak dilakukan dan hilirisasi diabaikan, maka Indonesia tidak akan menjadi negara maju. Jika kebijakan tersebut tidak berlanjut, Jokowi khawatir Indonesia akan rugi besar.

Ketum PSI Kaesang Pangarep menyatakan akan berseberangan dengan Golkar di Pilgub Banten. Bahkan, di hadapan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Kaesang sambil bercanda siap melawan Golkar.

"Banten insyaallah kami PSI siap kalau pun harus melawan Golkar," kata Kaesang saat berkunjung ke Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Kamis (11/7).

Penyataan Kaesang juga disambut gelak tawa dari Airlangga dan para pengurus DPP Golkar dan PSI hadir.

Kaesang memang menanggapi soal kemungkinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang tidak bersama di Pilkada di beberapa daerah. Dia melihat, kemungkinan bersama di Pilkada sangat besar.

"Saya kira prinsipnya sama kayak Pak Airlangga kita selalu memprioritaskan KIM untuk bisa koalisi. Tapi pasti ada yang namanya tadi pertandingan antara partai koalisi juga saya rasa enggak masalah," ucap dia.

Peta pilgub di Banten hingga saat ini diramaikan oleh pasangan Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah. Mereka sudah mengantongi rekomendasi dari Gerindra, PKS dan NasDem untuk maju di Pilgub Banten 2024. Koalisi ini juga disebut sedang dilirik oleh PKB, PSI, PPP dan PAN.

Nah sementara itu, Golkar hingga saat ini masih bersikukuh untuk mengusung petahana Airin Rachmi Diany di Pilkada Banten.