Jakarta: PT Lion Express (Lion Parcel) menurunkan tarif ongkos kirim untuk rute antarkota di Pulau Jawa. Penyesuaian tarif ongkos kirim ini sebagai bagian dari upaya Lion Parcel mendukung pertumbuhan UMKM dan online seller di Pulau Jawa sekaligus sejalan dengan program pemerintah agar UMKM naik kelas.

Chief Marketing Officer Lion Parcel Kenny Kwanto mentakan, jasa ekspedisi memiliki peranan krusial dalam mendukung pertumbuhan UMKM, apalagi ongkos kirim telah menjadi salah satu pertimbangan masyarakat belanja online. Oleh karena itu, Lion Parcel berkomitmen menjadi partner pengiriman yang tepat.

“Para UMKM dan online seller di Pulau Jawa bisa menjangkau pasar yang lebih luas dengan menyediakan ongkos kirim yang murah namun dengan kualitas yang tetap terjaga. Tentunya dengan ongkir murah, online seller dapat menarik pelanggan lebih banyak,” kata Kenny dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 24 Juli 2024.
Sebagai kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, Pulau Jawa merupakan market yang potensial, tanpa terkecuali bagi UMKM. Sejalan dengan ini, jumlah UMKM dan aktivitas ekonomi juga terus berkembang di Pulau Jawa sehingga industri logistik berperan mendukung arus distribusi barang.

Dalam hal ini, Lion Parcel turut ambil bagian dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Pulau Jawa melalui layanan pengiriman yang ekonomis. Per Juli 2024, pelanggan sudah bisa menikmati ongkos kirim dengan harga mulai dari Rp6.000 untuk pengiriman antarkota di Pulau Jawa.

Baca juga: Kemenkop UKM Ungkap Produk Impor Ilegal Terbukti Matikan Sektor UMKM

Penyesuaian ongkos kirim rute antarkota Pulau Jawa berlaku untuk transaksi via mitra agen atau aplikasi Lion Parcel pada layanan REGPACK, JAGOPACK, dan BOSSPACK. Lion Parcel optimis dengan penyesuaian harga ini, kualitas layanan pengiriman tetap terjaga dengan dukungan infrastruktur Lion Parcel.

Saat ini, Lion Parcel telah memiliki lebih dari 7.000 mitra agen, lebih dari 15 ribu kurir, dan 3.000 lebih armada darat yang akan mendukung operasional sehingga pelanggan dapat menikmati layanan pengiriman yang ekonomis, cepat, dan aman.

“Kami berharap dengan adanya penyesuaian ongkos kirim untuk rute antarkota Pulau Jawa ini UMKM dan online seller memiliki pilihan jasa ekspedisi yang kompetitif namun dengan kualitas yang terjaga. Dengan ini, Lion Parcel dapat mendukung pertumbuhan online seller termasuk UMKM di Pulau Jawa,” tutup Kenny.

(END)

Jakarta: Keberadaan warna dalam kepentingan bisnis tentu ada keterkaitannya sendiri. Pasalnya, banyak pelanggan yang mengenal sebuah merek atau sejenisnya dari warna brand tersebut.

Tak heran jika dalam menentukan pilihan warna, kamu tidak bisa memilihnya begitu saja tanpa alasan kuat. Setidaknya, ada sedikit perbedaan yang menonjol dari kompetitor lainnya untuk menguatkan ciri khas usaha kamu.

Untuk itu, simak penjelasan psikologi warna dan tips memilih warna untuk membantu kamu menentukan identitas warna yang pas untuk usaha kamu.

Psikologi warna

Mengutip laman Ninjaxpress, psikologi warna ialah studi tentang bagaimana warna memengaruhi persepsi dan perilaku seseorang. Tak hanya itu, psikologi warna juga dapat mempengaruhi pengguna dalam menentukan pembelian.

Lebih lanjut, selain produk, warna juga dikatakan penting untuk kamu yang ingin membangun bisnis. Warna yang tepat bisa memengaruhi keputusan belanja, hingga emosi pelanggan.

Baca juga: Bisnismu Hampir Bangkrut? Ini 5 Solusinya

Cara menentukan warna untuk brand

Ninjaxpress mencatat ada beberapa cara yang bisa Kamu ikuti sebelum memastikan warna untuk sebuah brand, antara lain:

1. Tentukan fokus

Kamu harus memiliki fokus tentang bagaimana brand akan ditampilkan ke konsumen sebelum menentukan warna. Karena setiap warna punya kesan berbeda. Misalnya, seperti apa brand ingin dikenal, brand elegan dan mewah, brand yang unik dan witty atau brand yang sederhana dan minimalis.

2. Pakai warna familiar & jangan banyak warna

Cara ini cukup penting untuk para konsumen agar dapat mengingat warna brand yang Kamu punya. Pakai warna yang familiar, netral, atau jangan kebanyakan warna. Terlalu banyak warna akan mendistraksi konsumen atau bahkan bikin brand kamu susah diingat.

3. Pakai prinsip 60-30-10

Hanya sedikit yang mengetahui cara ini, namun sebagai pemula, kamu bisa menggunakan prinsip ini. Gunakan warna dengan aturan warna yang terdiri 60 persen warna primer, 30 persen warna sekunder, dan 10 persen warna aksen untuk bantu memadukan tema desain, jumlah kontras, dan visual.

Representasi warna

- Biru: Warna biru menunjukkan kebersihan, tenang, dan damai. Sering digunakan dalam industri teknologi, lifestyle, dan keuangan. Contoh: Facebook.

- Merah: Merah adalah warna kuat dalam psikologi warna karena mengomunikasikan banyak ide. Contoh, YouTube menggunakan merah agar logonya menonjol.

- Hijau: Hijau adalah warna yang melambangkan pertumbuhan, kesehatan, dan stabilitas. Warna ini paling banyak digunakan pada industri medis, daur ulang, dan keuangan.

- Ungu: Sering dikaitkan dengan royalti, imajinatif, dan kreativitas seperti brand Yahoo. Warna ungu yang terang biasa jadi warna untuk brand feminin.

- Kuning: Melambangkan perasaan ceria dan optimistis. Warna ini dapat menarik konsumen dari jarak jauh misalnya McDonald’s. Namun, warna kuning juga digunakan sebagai sinyal peringatan.

Itulah tips untuk kamu yang sedang bingung dalam menentukan warna untuk sebuah brand maupun usaha yang akan kamu jalani. Semoga informasi ini dapat membantu kamu ya. (SyariefMuhammad Syafiq)

(ANN)

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis penerapan Core Tax Administration System (CTAS) dapat meningkatkan rasio pajak (taxratio) hingga 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan CTAS atau Core Tax, yang merupakan sistem administrasi pajak menjadi serba digital, sebagai bagian dari reformasi perpajakan

"Tax ratio kan ditargetkan dinaikkan kembali ke 12 persen pendapatan. Ya tentu kita harus kejar juga pendapatan lebih tinggi dan salah satu yang juga dipersiapkan di Kementerian Keuangan adalah digitalisasi dengan Core Tax," kata Airlangga seusai menghadiri Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58 di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Airlangga berharap digitalisasi sistem perpajakan tersebut akan mulai diimplementasikan pada akhir 2024.

"Nah tentu kita harus kejar juga pendapatan lebih tinggi dan salah satu kan untuk dipersiapkan di Kementerian Keuangan adalah digitalisasi dengan Core Tax. Nah sistem Core Tax perpajakan itu diharapkan akhir tahun ini bisa on," jelas dia.

Baca juga: Pajak dan Retribusi, Apa Bedanya?

Rasio pajak ditarget 10,29% di 2025

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah membidik rasio pajak sebesar 10,09-10,29 persen terhadap PDB untuk 2025.

Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan taxratio akan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada keseimbangan primer yang menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas manageable.

Core Tax adalah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) termasuk automasi proses bisnis.

Kebijakan teknis pajak 2025 diarahkan untuk integrasi teknologi dalam rangka penguatan sistem perpajakan.

(HUS)

Jakarta: Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah sejauh ini belum membahas soal kebijakan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor yang direncanakan mulai diberlakukan pada 2025 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Belum ada rapat mengenai itu," ucap Presiden Jokowi singkat usai menghadiri acara Grand Launching Golden Visa di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Untuk diketahui, OJK menyatakan Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

"Program Asuransi Wajib TPL (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Menurut Ogi, hal itu karena program tersebut akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, Ogi menuturkan masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Baca juga: Kendaraan Bermotor Wajib Punya Asuransi, OJK: Dilaksanakan Mulai 2025!

Pecut pertumbuhan industri otomotif

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita juga telah menanggapi rencana kebijakan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor tersebut. Menurut dia, seluruh ekosistem, termasuk lembaga pembiayaan asuransi harus berperan dalam menumbuhkan industri otomotif di Indonesia.

"Untuk meningkatkan atau menumbuhkan industri otomotif seluruh ekosistem harus berperan termasuk finance asuransi dan lain sebagainya," kata Agus.

(HUS)

(HUS)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini mengalami pelemahan.

Mengutip data Bloomberg, Kamis, 25 Juli 2024, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp16.250 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun 35 poin atau setara 0,22 persen dari posisi Rp16.215 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

"Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah 35 poin walaupun sebelumnya sempat melemah 60 poin di level Rp16.250 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp16.215 per USD," kata analis pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam analisis hariannya.

Sementara itu, data Yahoo Finance menunjukkan rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp16.245 per USD. Rupiah melemah 36 poin atau setara 0,22 persen dari Rp16.209 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp16.268 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 44 poin dari perdagangan sebelumnya di level Rp16.268 per USD.

Baca juga: Dibuka Melemah, Sentimen Eksternal dan Internal Menghantui Gerak Rupiah

Prabowo-Gibran harus hati-hati hadapi warisan utang

Ibrahim memperingatkan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming perlu berhati-hati karena harus menghadapi utang jatuh tempo yang diwariskan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lima tahun ke depan atau hingga 2029 yang tembus Rp3.748,2 triliun dan pemerintahan baru memiliki janji yang luar biasa banyak.

Profil jatuh tempo utang pemerintah yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) mencapai total Rp3.245,3 triliun untuk periode 2025 hingga 2029. Sementara jatuh tempo pinjaman pada periode yang sama akan mencapai Rp502,9 triliun. Secara total, maka utang jatuh tempo mencapai Rp3.748,2 triliun.

"Untuk itu, pemerintah selanjutnya harus lebih berhati-hati, karena ketika pemerintah berutang untuk menutup defisit, ada imbal hasil atau bunga yang perlu dibayar. Nominal di atas pun belum termasuk pembayaran bunga utang pemerintah," tutur Ibrahim.

Menurut dia, kondisi utang pemerintah saat ini memang masih di bawah ketentuan dalam UU No. 17/2023 tentang Keuangan Negara menetapkan batas aman rasio utang pemerintah sebesar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan defisit maksimal tiga persen dari PDB.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun hingga akhir Mei 2024. Dengan jumlah utang tersebut, rasio utang pemerintah per akhir Mei 2024 tercatat mencapai 38,71 persen terhadap PDB.

"Kondisi tersebut berada dalam posisi yang tidak aman bila mengacu pada standar Dana Moneter Internasional (IMF) yang menetapkan perbandingan utang pemerintah dengan pendapatan berada di rentang 90 persen hingga 150 persen. Nyatanya, rasio utang pemerintah terhadap pendapatan telah mencapai 300 persen per 31 Mei 2024, naik dari posisi 292,6 persen pada akhir Desember 2024," jelas Ibrahim.

(HUS)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut 66 izin usaha penyelenggara fintechpeer to peer lending (P2P lending) sejak 2020 hingga 12 Juli 2024.

Pencabutan izin itu dalam rangka memperkuat pengembangan industri fintech P2P lending yang sehat dan berintegritas.

"Dalam upaya penegakan ketentuan dan melindungi konsumen serta masyarakat, OJK telah melaksanakan off-site dan on-sitesupervision terhadap penyelenggara fintech P2P lending," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 25 Juli 2025.

Pada periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 OJK telah mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau dikenal sebagai fintech P2P lending.

Baca juga: Penyalahgunaan Akun Fintech Makin Marak, Kenali Modusnya dan Cara Jaga Data Pribadi Anda

Sanksi tersebut terdiri dari 196 sanksi peringatan tertulis, 166 sanksi denda, tujuh sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan satu pihak utama yang telah dikenakan sanksi penilaian kembali bagi pihak utama serta terhadap dua penyelenggara fintech P2P lending.

OJK telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. OJK juga telah melakukan moratorium perizinan baru penyelenggara fintech P2P lending sejak 2020.

8.271 pinjol ilegal dihentikan

Di sisi lain, dalam mengoptimalkan pemberantasan pinjaman online ilegal, OJK bersama dengan 15 Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) sejak 2017 hingga Juni 2024, telah menghentikan 8.271 entitas pinjaman online ilegal.

OJK mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

(ANN)

Jakarta: Tiga provinsi yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan DKI Jakarta diklaim lolos dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim tingkat pendapatan per kapita di kedua wilayah itu sudah lebih tinggi.

"Jakarta pendapatan per kapitanya USD21 ribu. Kalau kita mau masuk lagi ke puncak Jakarta yaitu di Jakarta Pusat itu sudah USD50 ribu. Jadi aglomerasi Jakarta itu sudah setara dengan negara-negara lain termasuk Singapura," kata Airlangga saat Perayaan Hari Jadi Ke-58 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilansir Antara, Kamis, 25 Juli 2024.

Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), menurut dia, juga lolos middle income trap dengan pendapatan per kapita USD17 ribu. Sementara Kalimantan Timur berdasarkan data Bappenas 2023 tercatat memiliki pendapatan per kapita USD13.996.

"Kita bisa melihat daerah-daerah terus ke bawah dan per wilayah, itu yang angkanya sudah tinggi. Nah termasuk kemarin beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, misalnya Ogan Komering Ilir, kemudian wilayah di Sulawesi misalnya Morowali," ujarnya.

Baca juga: Aksesi OECD Bantu Indonesia Keluar dari Jebakan Middle Income Trap

Namun, Airlangga mengatakan daerah-dearah tersebut perlu untuk terus dijaga tingkat kemiskinannya agar rendah, sekaligus harus dipastikan perputaran roda perekonomian di masing-masing wilayah terus berjalan.

Tantangan pemerataan

Kendati demikian, dia menilai pemerataan masih menjadi tantangan Indonesia agar dapat membawa daerah lainnya terlepas dari middle income trap.

Dengan berbagai indikator tersebut, Airlangga optimistis Indonesia mampu menjalani masa aksesi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dengan cepat dan lancar.

"Di aksesi OECD itu, beberapa tahapan kita sudah comply, misal sebagian dari lingkungan hidup, sebagian dari pengelolaan BUMN. Memang kita tidak start from zero, oleh karena itu tiga tahun ke depan kita akan akselerasi," ucap Airlangga.

(ANN)

Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia kembali menggandeng PT Datasonic Teknologi Indonesia untuk pengadaan smart card atau kartu pintar. Nilai potensi dari kerja sama tersebut dapat mencapai Rp100 miliar dalam rentang waktu 1-3 tahun.

Kerja sama ini untuk pengadaan dan pendistribusian berbagai macam produk cetakan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Sekaligus dapat meningkatkan hubungan bilateral di antara kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Malaysia.

Datasonic merupakan anak perusahaan Datasonic Group Berhad yaitu salah satu Perusahaan Teknologi terkemuka di Malaysia yang bergerak didalam bidang percetakan sekuriti, serta pembuat Passport, Kartu Identitas Malaysia, kartu pintar yang berstandar Europay Master Card and Visa (EMV), dan lain-lain.
Pemegang saham terbesar Datasonic Group Berhad adalah Urusharta Jamaah Sdn Bhd, sebuah Syarikat milik penuh Kementerian Keuangan Malaysia (Diperbadankan).

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan langkah nyata bagi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia untuk mengukuhkan posisinya sebagai percetakan yang berpengalaman.

Perum Percetakan Negara Republik Indonesia melakukan sinergi dengan DTI (Datasonic Teknologi Indonesia) sebagai Perusahaan yang berpengalaman dalam Percetakan Security di Malaysia.

"Potensi kolaborasi ke depan mengingat kebutuhan smart card yang sampai saat ini masih banyak diperlukan oleh berbagai instansi pemerintahan, perusahaan BUMN, BUMS maupun organisasi lainnya," ujar Plt Direktur Produksi dan Pemasaran PNRI Sigit Yanuar Gunarto, dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.

President Direktur Datasonic Teknologi Indonesia Azwan Omar menekankan kepentingan kerja sama ini, sekaligus meletakkan Datasonic sebagai mitra yang strategis buat PNRI. Serta dapat saling menguntungkan dalam landskap Perindustrian yang senantiasa berkembang di pasaran Indonesia.

"Pertukaran pengetahuan dan kepakaran mengenai produk security printing serta smart card menjanjikan manfaat bersama untuk kedua negara dan memainkan peranan penting dalam memacu pemulihan serta pertumbuhan ekonomi, terutamanya dalam era pascacovid-19," tambah Azwan.

(AHL)

Jakarta: Bank DKI mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG’s) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Bank DKI meresmikan kebun hidroponik di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Cibubur, Jakarta Timur.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo mengatakan, program ini sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan ketahanan pangan berbasis lingkungan. Program CSR tersebut juga lanjutan dari program TJSL Bank DKI berbasis ecopreneurship, yaitu Jakarta Koperasi Hidroponik (Jakonik).

“Bank DKI memiliki fokus khusus pada inisiatif CSR yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal, dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Juli 2024.
Ia mengungkapkan, kebun hidroponik merupakan bentuk dukungan Bank DKI terhadap penerapan SDGs poin 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun, poin 2 menciptakan kondisi tanpa kelaparan, serta poin 15 meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan.

Melalui program Jakonik, para anggota dibekali pelatihan dan pendampingan untuk memaksimalkan hasil panen serta pengelolaan bisnis hidroponik dari hulu hingga hilir, dengan cakupan peran sebagai pusat pemasaran hidroponik, pusat pendampingan usaha hidroponik, penyedia layanan edukasi, penyedia sarana dan prasarana seperti pupuk, bibit dan peralatan.

Baca juga: Perluas Layanan Perbankan, Bank DKI Gandeng Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja

Program kebun hidroponik Bank DKI merupakan salah satu program TJSL yang secara konsisten dilaksanakan sejak tahun 2017 dan merupakan hasil kolaborasi Bank DKI bersama sejumlah komunitas warga. Sebelumnya, Program TJSL Kebun Hidroponik Bank DKI telah diimplementasikan di 10 lokasi di Jakarta.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menyebut, Jakonik merupakan komitmen Bank DKI terhadap prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG). Ia menyebut, program Jakonik dirancang untuk dapat memberikan manfaat signifikan bagi komunitas sekitar.

“Dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perekonomian lokal. Keberhasilan Jakonik diharapkan mampu membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh,” tutup Arie.

(END)

Jakarta: Jumlah penumpang kereta cepat Whoosh belum penuhi target yang ditetapkan. Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam evaluasi langsung bersama Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi dan beberapa menteri kabinet untuk mengevaluasi tren penumpang dan kinerja kereta cepat Whoosh setelah sembilan bulan beroperasi.

“Beliau ingin melihat tren penumpang bagaimana, kemudian terkait infrastruktur, jalan akses, semua dievaluasi,” kata Dwiyana usai bertemu Presiden Jokowi dilansir Antara, Kamis, 25 Juli 2024.

Dalam pertemuan tersebut, ujarnya, Jokowi juga menanyakan dukungan apa yang bisa diberikan pemerintah untuk semakin menunjang operasional kereta cepat yang sejauh ini baru dibuka untuk rute Jakarta-Bandung tersebut.

Presiden pun sempat membahas mengenai kerja sama selanjutnya dengan Tiongkok, terutama kerja sama untuk evaluasi bersama mengenai keamanan pelayanan.

Baca juga: Mantap! Kereta Cepat Whoosh Bisa Hemat BBM hingga Rp3,2 Triliun/Tahun

Target penumpang belum penuhi target

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang ikut dalam pertemuan mengungkapkan bahwa meskipun kinerja kereta cepat dinilai baik, tetapi jumlah penumpang sejauh ini masih di bawah target awal yaitu sebanyak 29 ribu penumpang per hari.

“Kalau traffic kan kemarin kereta cepat sudah mencapai 24 ribu (penumpang per hari). Ini masih sedikit di bawah (target), kita akan kejar terus,” kata pria yang akrab disapa Tiko itu.

Bisa kejar target 2-3 tahun lagi

Ia memperkirakan KCIC bisa mengejar target jumlah penumpang dalam 2-3 tahun mendatang.

Guna meningkatkan jumlah penumpang Whoosh, pemerintah berencana menambah frekuensi perjalanan kereta dari 48 perjalanan menjadi 62 perjalanan per hari.

“Jadi frekuensi juga kita tambah, harapannya penumpang semakin banyak,” kata Tiko.

Whoosh merupakan layanan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara dengan rute Jakarta-Bandung dan melayani empat stasiun, yakni Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.

(ANN)

Jakarta: Akademisi Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) yang juga pengamat kebijakan publik Adib Miftahul menilai Perum Bulog tengah gencar buang badan dari skandal dugaan demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.

"Soal (demurrage) impor ini jangan-jangan ada upaya sistematis dan struktur yang dikendalikan oligarki, saya lebih sering sebut mafia impor beras. Makanya harus dikaji ulang jangan-jangan ada mafia impor beras di dalam," kata Adib dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 25 Juli 2024.

Baca juga: Kena Skandal Demurrage Rp294 Miliar, Pengamat Pertanyakan Transparansi Impor Beras Bulog

Dokumen impor tidak proper dan komplit

Adib juga heran dengan klaim transparansi Perum Bulog soal mekanisme impor beras. Pasalnya, kata Adib, klaim tersebut tak sejalan dengan temuan Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri atau Impor soal dokumen impor yang tidak proper dan komplit hingga menyebabkan biaya demurrage Rp294,5 miliar.

"Perlu melakukan pendalaman dan dikaji ulang bagaimana sistem mekanisme impor beras. Sebab patut diduga ada sesuatu yang diatur-atur nah sesuatu yang diatur ini pasti dalam tanda kutip untuk menarik keuntungan makanya sampai terjadi tata kelola berantakan," beber Adib.

Adib tak menampik sejak lama persoalan impor beras di tanah air tak pernah usai. Hal ini, lanjut Adib, lantaran setiap musim panen petani pemerintah dan Perum Bulog selalu melakukan impor beras. Hal ini menunjukan tata kelola impor beras bermasalah," tukas Adib.

(HUS)