Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia mencapa swasembada energi. Salah satunya yakni memaksimalkan hasil crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit menjadi bahan baku solar dengan minyak sawit 50%.

"Yang pertama, kita rencana B50 dulu ya. B40 Januari (2025) sudah jalan. (Untuk) B50 arahan Bapak Presiden, bila perlu kita memanfaatkan semaksimal mungkin CPO kita," kata Amran dalam konferensi pers, di Kementerian Pertanian, Senin (28/10/2024).

Amran mengatakan sebagian dari kuota ekspor CPO akan dialihkan untuk produksi B50. Menurutnya hal itu tidak akan mengkhawatirkan karena produksi CPO Indonesa sangat banyak mencapai 46 juta ton.

"Ekspor (CPO) kita 26 juta ton. Total produksi (CPO) kita 46 (juta ton). Kita pakai (CPO kebutuhan dalam negeri) untuk minyak goreng dan seterusnya, itu 20 juta ton. Nggak usah khawatir. Kita nomor satu dunia (penghasil CPO). Cukuplah," terangnya.

Sementara untuk mencapai swasembada pangan, Amran mengatakan akan dilakukan dengan dua cara, yakni intensifikasi dan ekstentifikasi. Intensifikasi dengan melakukan pompanisasi, pemberian alat mesin pertanian dan bibit unggu.

"Pulau Jawa, khusus di Jawa, karena produksi kita paling besar di Jawa adalah pompanisasi untuk tanah tadah hujan," jelasnya.

Kemudian ekstensifikasi adalah cetak sawah, dan optimalisasi lahan rawah 3 juta hektare (ha). Optimalisasi lahan rawa akan dilakukan di berbagai daerah, yang targetnya akan mencapai 350 ribu hektare (ha). Kemudian cetak sawah baru juga akan dilakukan di berbagai daerah.

"Tahun depan minimal 350 ribu hektare (optimalisasi lahan rawa menjadi sawah). Kemudian cetak sawah di Merauke ada 1 juta hektare, Kalimantan Tengah ada rencana 500 ribu hektare, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat," terangnya.

Jika kedua cara itu berhasil dilakukan dalam beberapa tahun ke depan, Amran meyakini target swasembada pangan akan tercapai.

"Daerah sentra ini kita menjadi perhatian dan kawal khusus. Kalau ini semua tercapai insya Allah, swasembada kita capai," pungkasnya.

Terkait produksi B50, sebelumnya Amran telah mengatakan bahwa kebutuhan produks energi ramah lingkungan itu membutuhkan CPO 5,3 juta ton. Kebutuhan itu akan digunakan dari kuota ekspor 26 juta ton CPO.

"CPO kita produksinya 46 juta ton. Sekarang dalam negeri kita pakai 20 juta ton, kita ekspor 26 juta ton. Kalau kita mengambil 5,3 juta ton, berarti nggak ada masalah kan? Karena kita ekspor 26 juta ton. Kita kurangi sesuai kebutuhan dalam negeri, kita prioritaskan dalam negeri," kata Amran, ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Selasa (22/10).

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disarankan wajib mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi. Hal itu untuk mencapai target swasembada energi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita poin kedua.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal mengatakan upaya itu sekaligus untuk menghindari ancaman terjadinya ironi seperti hasil studi Asean Center for Energy (ACE) yang menyebut Indonesia akan menjadi net importer gas alam pada 2030 dan 2040.

"Mau tidak mau memang pemerintah harus semakin gencar membangun infrastruktur gas bumi. Jika pemerintah gagal mengoptimalkan gas bumi dalam negeri meskipun ada cadangan gas besar, risikonya adalah kita akan impor," kata Moshe dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024).

Moshe menegaskan bahwa kunci dari optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah, pertama, membangun infrastruktur penyalurannya. Sebab kehadiran infrastruktur yang lebih luas akan menciptakan peningkatan demand karena penggunaannya di masyarakat baik untuk konsumen industri, masyarakat, maupun transportasi akan lebih masif.

Ketika hal itu terwujud, kata Moshe, proses eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber baru gas bumi akan semakin bergairah. Apalagi sifat dari produksi gas bumi didorong oleh permintaan atau dikenal dengan istilah demand driven.

"Kenapa tidak cari investor saja? Tidak mudah karena keekonomiannya kecil. Banyak investor yang tidak mau," terangnya.

Sebagai contoh, Moshe menceritakan proyek infrastruktur pipa Cirebon - Semarang (Cisem) sempat mangkrak selama 18 tahun sebelum akhirnya kini berjalan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Moshe berharap pemerintah harus sigap untuk mengambil peran. "Apapun yang tidak menarik bagi investor (padahal bersifat urgent) harus diserap oleh APBN untuk dibangun. Ini penting untuk menyelesaikan masalah secara permanen, bukan hanya jangka pendek melalui subsidi," terusnya.

Kedua, lanjut Moshe, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi terhadap industri dan ekosistem serta mata rantai gas bumi. Supaya terwujud praktik yang berkelanjutan dan jangka panjang.

Moshe menyebut tantangan terbesar dalam menciptakan daya tarik ini adalah terkait skema subsidi, terutama pada program gas murah yang dikenal Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebagai salah satu faktor besar yang membuat nilai keekonomiannya semakin kecil. Situasi ini membuat investasi di hulu dan infrastruktur gas bumi menjadi semakin tidak menarik.

Program HGBT mematok harga jual gas bumi sebesar US$ 6 per MMBTU atau jauh di bawah harga rata-rata pasar. Negara menanggung selisih melalui subsidi dengan cara mengurangi jatah keuntungan pemerintah.

Akibatnya, seperti data yang dirilis Kementerian ESDM, tercatat kerugian negara dari program HGBT adalah sebesar Rp 57,65 triliun sampai semester I-2023 terhitung sejak awal program ini dijalankan yaitu tahun 2020.

Moshe menilai akan lebih fundamental jika dana subsidinya digunakan untuk membangun infrastruktur gas bumi. "Memang harus bertahap sedikit demi sedikit, subsidi dikurangi, biar dana tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur," tegasnya.

Pemerintah dinilai harus berpikir jangka panjang agar harga logistik dan penyaluran gas bisa lebih murah. "Dan subsidi tidak permanen. Pemerintah harus menyediakan energi agar industri dapat tumbuh besar dan cepat secara jangka panjang. Bukan hanya memberikan subsidi yang bersifat jangka pendek," imbuhnya.

Senada dengan Moshe, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah langkah strategis di tengah risiko geopolitik dan dinamika keuangan global. Supaya terhindar dari ketergantungan terhadap sumber energi impor.

Hal ini dinilai penting dijalankan supaya aktivitas ekonomi tidak rentan gangguan eksternal. "Tanpa adanya kemandirian energi maka aktivitas ekonomi rentan terganggu, sejalan dengan volatilitas dari berbagai harga energi ke depan dan transmisi dampaknya ke perekonomian," ungkapnya.

Jika dilihat dari potensi pasarnya, kata Josua, investasi di ekosistem gas bumi pada dasarnya bisa sangat menarik. Kuncinya ada pada pembangunan infrastruktur yang akan membuka potensi demand dari energi fosil paling bersih ini.

"Dengan besarnya pemintaan gas bumi dari industri manufaktur dan besarnya potensi permintaan gas pipa untuk penggunaan rumah tangga tentu menciptakan pasar yang menarik bagi swasta. Kami menilai pemerintah dapat memberikan berbagai insentif untuk dapat meningkatkan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi," ungkapnya.

Raksasa pertambangan BHP dan Vale menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Brasil untuk membayar hampir US$ 30 miliar atau Rp 468 triliun sebagai kompensasi runtuhnya bendungan Mariana. Insiden yang terjadi pada 2015 itu menyebabkan bencana lingkungan terburuk di Brasil.

Runtuhnya bendungan melepaskan limbah beracun dan lumpur yang membanjiri kota-kota di sekitarnya, sungai dan hutan. Bencana ini menewaskan 19 orang, menyebabkan ratusan lainnya kehilangan tempat tinggal, dan mencemari sungai.

"Saya harap perusahaan pertambangan dapat mengambil pelajaran, hal ini akan mengurangi biaya yang harus mereka keluarkan untuk mencegah bencana ini," kata Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dikutip dari BBC, Sabtu (26/10/2024).

Sebagai informasi, bendungan itu dimiliki oleh Samarco, perusahaan patungan antara Vale dan BHP. Sejak bencana terjadi, perusahaan telah mendirikan yayasan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat. Kota baru juga dibangun untuk menggantikan salah satu kota yang hancur.

Namun, masyarakat menilai mereka belum menerima keadilan yang cukup untuk membangun kembali kehidupan mereka sembilan tahun kemudian. Selain proses hukum di Brasil, lebih dari 620.000 orang telah mengajukan BHP ke pengadilan di Inggris, tempat BHP berkantor pusat pada saat itu.

Mereka menuntut ganti rugi sekitar US$ 47 miliar dalam persidangan perdata. Tahap pertama akan menentukan apakah BHP sebagai perusahaan induk bertanggung jawab. Sekitar 70.000 pengadu juga membawa Vale ke pengadilan di Belanda.

Pada tahun 2016, kedua perusahaan sepakat untuk membayar kompensasi sebesar US$ 3,5 miliar. Namun negosiasi dibuka kembali pada tahun 2021 karena lambatnya kemajuan sistem peradilan Brasil dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Perjanjian hari Jumat ini mencakup kewajiban mereka di masa lalu dan masa depan untuk membantu masyarakat, komunitas, dan ekosistem yang terkena dampak bencana.

Perusahaan-perusahaan tersebut setuju untuk membayar 100 miliar reais atau US$ 17,5 miliar kepada pemerintah daerah selama 20 tahun. Lalu 32 miliar reais untuk memberikan kompensasi dan pemukiman kembali para korban, serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Sisanya sebesar 38 miliar reais adalah jumlah yang menurut perusahaan telah mereka bayarkan sebagai kompensasi.

Percepatan penyederhanaan regulasi di sektor energi dan sumber daya mineral bakal menjadi fokus kebijakan utama bagi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Setidaknya 100 hari ke depan, urusan penyederhanaan regulasi bakal menjadi sasaran kerja utamanya sebagai menteri.

Bahlil ingin meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik. Dia menegaskan penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Selain di sektor Migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), katanya masih banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujar Bahlil.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menambahkan penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," imbuh Agus.

Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

"Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," pungkas Agus.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan Harga Mineral Logam dan Batubara Acuan bulan Oktober 2024, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 277.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan Oktober 2024.

Keputusan Menteri tersebut diteken pada hari Kamis (24/10). Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Agus Cahyono Adi menjelaskan bahwa Harga Mineral Acuan (HMA) bulan Oktober digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Mineral Logam (HPM) bulan yang sama.

"Sementara, sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri, Harga Batu Bara Acuan (HBA) bulan Oktober 2024 juga digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Batu Bara (HPB) bulan ini," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Dalam Kepmen ini, ditetapkan HBA bulan Oktober untuk komoditas batubara 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 12,26%, total Sulphur 0,66%, dan Ash 7,94% pada angka US$ 131,17/ton. Angka ini naik dari HBA bulan September senilai US$ 125,15 per ton.

Selanjutnya, ditetapkan HBA untuk komoditas Batubara I, dalam kesetaraan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR, Total Moisture 21,32% Total Sulphur 0,75%, dan Ash 6,04%. HBA I ditetapkan di level US$ 79,69 per ton.

Sementara, Harga Acuan untuk komoditas Batubara II dalam kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR, Total Moisture 35,73%, Total Sulphur 0,23% dan Ash 3,90% ditetapkan pada besaran US$ 52,41 per ton. Adapun Harga acuan untuk Batubara III, dalam kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR, Total Moisture 44,30%, Total Sulphur 0,24% dan Ash 3,88%, pada angka US$ 34,67 per ton.

Selain HBA, Menteri ESDM juga menetapkan HMA berbagai komoditas mineral sebagai patokan bulan Agustus 2024. HMA Nikel dipatok US$ 16.175,23/dmt. Kemudian Kobalt US$ 24.105,00/dmt dan Timbal US$ 2.008,00/dmt.

Adapun HMA untuk komoditas mineral logam lainnya adalah sebagai berikut:

• Seng: US$ 2.796,11/dmt
• Alumunium: US$ 2.430,32/dmt
• Tembaga: US$ 9.093,91/dmt
• Emas sebagai mineral ikutan: US$ 2.522,18/troy ounce
• Perak sebagai mineral ikutan: US$ 29,39/troy ounce
• Ingot Timah Pb 300: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan
• Ingot Timah Pb 200: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan
• Ingot Timah Pb 100: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan
• Ingot Timah Pb 050: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan
• Ingot Timah 4NINE: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan
• Logam Emas: LBMA Gold PM Fix pada hari penjualan
• Logam Perak: LBMA Silver Fix pada hari penjualan
• Mangan: US$ 3,94/dmt
• Bijih Besi Laterit/Hematit/Magnetit: US$ 1,36/dmt
• Bijih Krom: US$ 6,37/dmt
• Konsentrat Ilmenit: US$ 7,48/dmt
• Konsentrat Titanium: US$ 11,70/dmt.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat menambah pasokan biosolar hingga 70% untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) 38.41213 Blanakan, Kabupaten Subang.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Jawa Bagian Barat Pertamina Patra Niaga, Eko Kristiawan, menjelaskan penambahan pasokan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nelayan di kawasan tersebut yang mengalami peningkatan.

Sebab menurutnya peningkatan aktivitas Kelompok Nelayan Blanakan ini membuat alokasi pasokan biosolar di kawasan itu habis lebih awal, sehingga diperlukan penambahan tadi.

Padahal selama ini alokasi yang diberikan untuk SPBUN Blanakan merupakan jumlah yang ditetapkan berdasarkan realisasi rata-rata selama periode Januari sampai dengan September 2024 dan evaluasi dari kebutuhan di lapangan.

"Realisasi biosolar bulan Oktober 2024 untuk SPBUN 38.41213 Blanakan telah terserap sepenuhnya di pekan ke-tiga Oktober dari total alokasi yang telah ditentukan untuk 1 bulan," kata Eko dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

Lebih lanjut, Eko memastikan proses penambahan ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Di mana pihak SPBUN Blanakan sudah mengajukan permohonan penambahan alokasi biosolar pada tanggal 22 Oktober 2024 dan telah disetujui sehingga saat ini sudah diproses untuk penambahan alokasi bulan berjalan sebesar 70% dari alokasi normal.

"Pertamina terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk terus menyalurkan biosolar demi memenuhi kebutuhan nelayan. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi kebutuhan, realisasi per bulan, hingga dibandingkan dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah hingga akhir tahun. Seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku," tambah Eko.

Dalam hal ini Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat juga sudah berkoordinasi dengan Fuel Terminal Cikampek untuk memprioritaskan pengiriman Biosolar ke SPBUN 38.41213 Blanakan.

Oleh karena itu, pihaknya menyayangkan sempat terjadinya aksi demonstrasi akibat habisnya stok biosolar yang berujung kericuhan yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) 38.41213 pada Kamis (24/10) pukul 09.00 pagi.

"Per Kamis (24/10) pukul 17.15 WIB sore kemarin, truk tangki yang mengangkut Biosolar telah tiba di SPBUN 38.41213 Blanakan dan segera melakukan proses bongkar dan kemudian langsung dilakukan pelayanan ke konsumen nelayan. Pertamina berharap agar penyaluran Biosolar untuk nelayan wilayah Blanakan, Subang dapat berjalan dengan kondusif," tutup Eko.

Atas kejadian itu juga, Eko mengimbau bagi masyarakat membutuhkan informasi tentang produk dan layanan Pertamina dapat menghubungi Call Center 135.

Pemerintah diperkirakan bisa mendapat sejumlah manfaat dari bergabungnya Indonesia dengan blok ekonomi BRICS sebagai mitra. Salah satunya terkait kerja sama perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota kelompok 'anti-barat' tersebut.

Sebab sebagaimana diketahui BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi serta untuk meningkatkan pengaruh negara anggota di kancah global. Blok perdagangan ini disebut-sebut memegang sekitar seperlima perdagangan dunia.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat dengan menjadi negara mitra BRICS, Indonesia berpeluang mendapat akses kerja sama ekonomi atau transaksi komoditas tertentu dari para negara anggota blok tersebut.

Ia mencontohkan dengan bergabungnya Indonesia sebagai mitra BRICS, pemerintah bisa mendapat akses terhadap minyak mentah Rusia dengan harga murah. Sebab selama ini minyak mentah asal Negeri Beruang Merah itu banyak mendapat embargo dari berbagai negara, khususnya negara barat.

"Kalau menurut saya (menjadi mitra BRICS) bisa mempengaruhi, misalnya gini, (pasokan) BBM," kata Hikmahanto.

"Sekarang Rusia bisa menawarkan kita BBM yang lebih murah karena dia nggak laku katakanlah karena dia diembargo sama negara-negara Eropa karena Ukraina. Nah pertanyaan kita kenapa kita nggak beli dari Rusia?" tambahnya lagi.

Menurutnya keuntungan-keuntungan seperti ini menjadi sangat penting mengingat beban negara untuk subsidi BBM ini sudah sangat besar. Sehingga dengan adanya pembelian pasokan minyak harga murah ini setidaknya pengeluaran negara dapat sedikit berkurang.

:Kita kan mau beli murah karena negara mensubsidi (BBM) rakyatnya mahal ya kan? Nah kalau misalnya kita beli mahal kemudian subsidi juga mahal (beban negara akan semakin besar)," ucap Hikmahanto.

"Karena kepentingan nasional kita adalah kita bisa membeli minyak yang sudah di-refine itu dengan harga murah supaya negara tidak terbebani dengan subsidi yang cukup besar kepada rakyatnya," terangnya lagi.

Meski begitu ia mengakui jika langkah seperti ini bisa saja membuat sejumlah negara, khususnya mereka yang mengembargo minyak mentah Rusia, akan memberi opini negatif terhadap Indonesia. Termasuk di antaranya bisa saja mempengaruhi proses bergabungnya RI dengan OECD.

Sebab menurutnya keberadaan blok ekonomi BRICS ini berada di posisi saling berlawanan dengan OECD, mengingat bagaimana negara-negara anggota blok tersebut kerap bermasalah dengan negara-negara barat yang merupakan anggota OECD.

Untuk itu menurutnya pemerintah perlu mempertimbangkan betul-betul posisinya dalam kancah politik global. Sehingga ia menyarankan untuk mempertimbangkan kembali untung rugi bagi Indonesia untuk tetap bermitra dengan BRICS maupun tergabung dalam OECD.

"Tapi kalau kita masuk OECD, kalau ada ketentuan yang mengatakan bahwa pokoknya negara anggota OECD nggak boleh beli dari Rusia, wah tunggu dulu, jangan (langsung bergabung OECD)," terangnya.

"Kita juga harus hati-hati ya untuk melihat apa yang bisa dihasilkan atau nggak kalau kita ingin gabung ke OECD. Jangan sampai dengan bergabungnya kita (dengan BRICS ataupun OECD), kita tidak bisa mempertahankan politik luar negeri yang bebas aktif," kata Hikmahanto.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum Indonesia tidak mendapat nilai tambah yang besar dengan menjadi negara mitra BRICS. Sebab selama ini Indonesia sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan negara-negara anggota geng Rusia-China ini.

"Saya kira sih sama aja. Ini kita sebenarnya sebagai mitra BRICS itu kita sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa karena sebelumnya hubungan kita dengan China, dengan India, dengan Rusia itu ya sudah baik," kata Piter.

Sehingga menurutnya kemitraan ini hanya menjadi salah satu sarana mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS saja. Walaupun langkah ini juga merupakan hal yang penting mengingat para anggota geng Rusia-China ini masih memiliki potensi perdagangan yang besar dengan Indonesia.

"Mungkin yang hanya bisa lebih ditindaklanjuti seharusnya itu adalah misalnya terkait dengan potensi perdagangan dengan Brazil ya, atau termasuk dengan Rusia," ucapnya.

"Rusia kan kita sudah berhubungan baik, tapi kalau secara perdagangan masih kurang ya. Mungkin melalui kemitraan ini bisa dimanfaatkan lebih gitu," sambungnya.

Pemerintah berencana melakukan pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 pada 2035 demi mengurangi emisi karbon. Namun, rencana 'suntik mati' PLTU berkapasitas 660 megawatt (MW) di Jawa Barat itu menghadapi sejumlah tantangan.

Plt Bidang Koordinasi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andi Yulianti Ramli mengatakan, keputusan itu harus memperhitungkan banyak aspek, mulai dari hukum hingga dampak sosial dan ekonomi.

"Kita kan benar-benar harus menghitung jangan sampai ada kerugian negara, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai membebani portofolio PLN, jangan sampai berdampak pada sosial budaya ekonominya," katanya di sela acara The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Andi menambahkan, suntik mati PLTU Cirebon butuh persetujuan dari tiga Kementerian. Ketiganya adalah Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

"Pensiunan dini untuk Cirebon-1, kita belum bisa menyatakan bahwa yes akan dipensiunkan, tetapi saat ini sedang dilakukan kajian-kajiannya karena ternyata hal ini merupakan hal yang sangat kompleks dan prinsip no one left behind itu adalah menjadi pegangan kami," jelasnya.

Andi menyebut sudah ada penawaran pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 sebesar US$ 430 juta atau sekitar Rp 6,70 triliun (kurs Rp 15.600).

"Untuk pembiayaannya kita sudah dapat penawaran pendanaan dari ADB untuk net present value-nya sebesar US$ 430 juta untuk biaya tambahan kelistrikan kepada PLN. Karena pergantian PLTU Cirebon ini apapun PLTU-nya itu harus nantinya merupakan total dari EBT dan juga berikut transmisi yang harus dibangun," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan butuh biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar atau setara Rp 21 triliun (kurs Rp 16.200) untuk mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1. Pelaksanaannya dilakukan lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.

"Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant. Dengan kapasitas 660 MW, akan membutuhkan biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun ke depan," terang Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Jumat (19/4).

Sri Mulyani menyebut pensiun dini PLTU Cirebon-1 dapat menyelamatkan 28,5 juta ton CO2e. Investasi yang dibutuhkan untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon ini diakui sangatlah besar.

Kementerian ESDM buka-bukaan soal nasib realisasi penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS) di Indonesia. Sejak Januari 2024 ini pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2024 sebagai regulasi utamanya.

Perpres tersebut diteken di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Lantas setelah kepemimpinan Indonesia berganti ke Presiden Prabowo Subianto, bagaimana nasib pengelolaan tangkap dan simpan karbon di Indonesia?

Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan sejauh ini pihaknya sedang fokus untuk membuat Peraturan Menteri sebagai aturan teknis dari Perpres 14 tahun 2024. Permen ini nantinya akan berisikan mengenai aturan dari sisi penyimpanan hingga sisi pasokan karbonnya.

"Kan sekarang Perpresnya sudah ada kan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya kita sedang selesaikan Permennya. Ini untuk bisa di sisi storagenya, sisi hulunya, sisi penyimpanan," ungkap Dadan di kantornya, Jumat (25/10/2024).

Dadan mengaku aturan ini akan segera selesai pembentukannya. Yang saat ini jadi fokus pekerjaan adalah menyusun aturan soal posisi penyimpanan karbonnya.

"Kalau CCS kan ada sumber CO2-nya dan tempat penyimpanannya, sekarang diselesaikan itu untuk sisi penyimpanannya, yang di reservoir, yang di bekas tambang. Ini sudah dekat," sebut Dadan.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengungkapkan pentingnya Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi perkembangan transportasi massal seperti kereta api. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan mobilitas masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian.

VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan kereta api merupakan angkutan massal yang efisien dalam mendukung gerak pembangunan. Pasalnya dalam satu kali perjalanan bisa mengangkut puluhan ton barang dan melayani ribuan penumpang dengan cepat.

"Sudah sewajarnya diperlukan dukungan seluruh stakeholders guna perkembangannya, salah satunya dengan dukungan pemberian kuota BBM subsidi bagi transportasi kereta api," kata Anne dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Penggunaan BBM subsidi di kereta api diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi RI Nomor 53/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 94/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023 Tentang Penetapan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Sarana Transportasi Darat Berupa Kereta Api Umum Penumpang Dan Barang Tahun 2024.

Dalam aturan tersebut, kuota bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (Gas Oil) untuk sarana transportasi darat berupa Kereta Api Umum Penumpang dan Barang Tahun 2024 sebesar 196.653 kiloliter (KL).

Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Kereta Api Penumpang sebesar 172.849 KL
- Kereta Api Barang Komoditas Klinker sebesar 1.050 KL
- Kereta Api Barang Komoditas Parcel sebesar 2.529 KL
- Kereta Api Barang Komoditas Peti Kemas sebesar 15.539 KL
- Kereta Api Barang Komoditas Semen sebesar 4.686 KL

Jika dibandingkan dengan angkutan batu bara yang mengangkut 3.000 ton dengan jarak 409 km per hari, menggunakan kereta api hanya membutuhkan 92 KA (1 rangkaian KA dapat mengangkut 61 gerbong batu bara) dengan konsumsi 4.629 liter bahan bakar minyak. Jika dibandingkan dengan 150 truk dengan kapasitas besar, masing-masing truk 20 ton akan membutuhkan 22.125 liter BBM.

"Hal itu tentunya sangat jauh berbeda. Perbandingan tingkat efisiensi bahan bakar kereta api dengan moda darat lainnya untuk angkutan barang tentunya jauh lebih tinggi. Saat ini selain mengangkut batu bara, kereta api juga mengangkut komoditi barang lainnya seperti peti kemas, semen dan retail," ungkap Anne.

Mengutip dari Guidelines to Defra/DECC's GHG Covenrsion Factors for Company Reporting, Anne menjelaskan penggunaan KA untuk angkutan barang menghasilkan efisiensi BBM sekitar 79% dan secara drastis mengurangi karbon sekitar 99%. Saat ini, kontribusi angkutan barang berbasis rel baru 2% dari total angkutan barang darat secara keseluruhan di Indonesia.

"Logistik di Indonesia masih didominasi oleh angkutan darat dengan moda truk yang pada realisasinya menyebabkan kerugian yang timbul di jalan raya," tuturnya.

Dikutip dari situs resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada 2022, truk Over Dimension Over Load (ODOL) dapat memicu kerusakan jalan hingga memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan raya. Biaya perawatan jalan raya rata-rata disebut mencapai Rp 43,45 trilliun per tahun.

Anne mengatakan KAI akan memanfaatkan alokasi BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas secara optimal demi mendukung mobilitas angkutan barang dan penumpang dengan kereta api.

"KAI juga akan terus menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait seperti BPH Migas untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan dengan lancar serta sesuai aturan yang ditetapkan sehingga tetap memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG)," jelas Anne.

Khusus untuk angkutan barang, KAI terus mengembangkan angkutan batu bara di Sumatera Bagian Selatan. Melalui distribusi batu bara yang lancar, aman dan ramah lingkungan menggunakan kereta api, KAI turut berkontribusi dalam mengamankan ketersediaan energi listrik bagi masyarakat khususnya untuk wilayah Jawa dan Bali.

"Dalam mewujudkan angkutan batu bara yang sustain untuk kepentingan masyarakat luas, KAI terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Koordinasi dengan BPH Migas menjadi salah satu upaya KAI untuk memberikan pelayanan distribusi batu bara dengan optimal guna mendukung pasokan energi nasional," tutup Anne.

PT PLN Persero mendapatkan penghargaan dari ajang detikcom Awards 2024. Adapun penghargaan yang diraih oleh PLN untuk kategori Perusahaan Terdepan dalam Penggerak Ekonomi Kerakyatan dalam Transisi Energi.

Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia Iwan Agung Firstantara mengatakan penghargaan tersebut memicu perusahaan untuk terus memberikan kontribusi besar terhadap transisi energi.

"Ini suatu penghargaan yang sangat prestisius untuk kami. Kami ucapkan terima kasih kepada detikcom. (Penghargaan) ini menjadi dorongan dan motivasi untuk kami agar PLN menggerakan ekonomi sirkular kemasyarakatan atas penghargaan ini, terima kasih," kata Agung di acara detikcom Awards 2024 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia memastikan PLN bakal terus memberikan energi yang ramah lingkungan baik masyarakat Indonesia, sehingga target Net Zero Emission (NZE) bisa tercapai.

"Ini memotivasi kami tidak hanya di kantor pusat tapi di seluruh daerah. Kita akan bekerja sama terus dengan petani dan masyarakat untuk men-supply biomassa sebagai bahan bakar substitusi dari co-firing dan ini menggerakan ekonomi masyarakat sekaligus mencapai Net Zero Emission," ungkapnya.

Dia menjelaskan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah strategi agar menjadikan PLN sebagai perusahaan terdepan dalam melakukan transisi energi.

"Kita ingin menjadi terdepan di transisi energi. beberapa program, beberapa strategi sudah kita lakukan. Pertama, membuat RUPTL Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik yang paling hijau lebih dari 60 persen," tuturnya.

Dia mengatakan ke depan, PLN bakal mendorong pembangunan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Serta mengurangi penggunaan bahan bakar minyak.

"10 tahun ke depan semua pembangkit yang kita bangun itu adalah pembangkit-pembangkit renewable energy dan menuju ke sana nanti semua bahan bakar minyak akan kita kurangi. Kita ganti dengan gasifikasi dan juga transisi ini akan kita jaga terus. Supaya nanti renewable energy menjadi sesuatu yang bisa kita capai," tutupnya

PT PLN (Persero) Terima Penghargaan Penggerak Ekonomi Kerakyatan dalam Transisi Energi

PT PLN (Persero) Terima Penghargaan Penggerak Ekonomi Kerakyatan dalam Transisi Energi

Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna Perdana hari ini. Hilirisasi komoditas dalam negeri menjadi salah satu poin utama yang disampaikan Prabowo.

Menurut Prabowo hilirisasi menjadi kunci daripada kemakmuran bangsa Indonesia. Dia memberikan arahan kepada banyak menteri di Kabinet Merah Putih soal hilirisasi.

"Hilirisasi menjadi kunci daripada kemakmuran," tegas Prabowo dalam sidang perdana yang dilakukan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Arahan diberikan Prabowo kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk berkoordinasi erat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan untuk menjalankan agenda hilirisasi.

Jajaran menteri diminta Prabowo untuk menginventarisir proyek-proyek hilirisasi prioritas yang mau dijalankan. Ada sekitar 26 komoditas yang jadi arahan Prabowo, sayangnya dia tidak menjabarkan apa saja komoditas tersebut.

"Karena itu saya minta menteri terkait, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM, dan beberapa menteri lainnya dibantu Menko Perekonomian dan Dewan Ekonomi Nasional segera inventarisir proyek penting dalam program hilirisasi kita. Ada 26 komoditas," ungkap Prabowo.

Purnawirawan Jenderal TNI itu menegaskan proyek vital hilirisasi harus dirumuskan dari sekarang. Semua proyek dibikinkan daftar kemudian para menteri langsung mencari investasinya agar proyek itu bisa berjalan.

"Proyek vitalnya yang harus dihilirisasi dirumuskan, bikinkan daftar, dan kita segera mencari dana sehingga bisa mulai hilirisasi dalam waktu sesingkat-singkatnya," tegas Prabowo.