Industri manufaktur Indonesia disebut-sebut pernah menguasai 20% sepatu olahraga dunia. Namun kini, jumlahnya merosot jadi hanya tersisa 2%.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum. Persoalan ini disinggungnya saat membahas tentang industrialisasi di Indonesia.

Teten mengatakan, Indonesia pernah melakukan industrialisasi besar-besaran pada pertengahan tahun '90-an. Pada kala itu, prosesnya dilakukan dengan mengundang investasi asing dan relokasi industri manufaktur.

"Hanya mencari tenaga kerja, karena bahan bakunya segala macam, teknologinya dari luar," kata Teten, dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN, disiarkan secara daring, Jumat (11/10/2024).

Adapun pabrik-pabrik asing ini termasuk dengan pabrik sepatu olahraga bermerek ternama dunia. Kondisi industrialisasi ini pun bahkan sempat membuat manufaktur RI menguasai 20% produk sepatu olahraga dunia. Namun kondisi ini tak bertahan selamanya.

"Ini kan sunset industry. Kita pernah menguasai 20% sepatu olahraga dunia, hari ini tinggal 2%," ujarnya.

Menurut Teten, industri di Indonesia akan lebih berkelanjutan apabila RI mendorong industrialisasi dengan berfokus pada hilirisasi sumber daya yang dimiliki dari dalam negeri. Dengan demikian, akan tercipta lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat.

"Ini saya berkeyakinan ini industri yang akan sustain, akan tumbuh. Nah jadi ini yang saya kira perlu dilakukan. Jadi bagaimana sekali lagi kita menciptakan lapangan kerja yang berkualitas," kata dia.

Tidak jauh berbeda dari sisi UMKM, menurutnya pemerintahan ke depan perlu melakukan intervensi dari sisi teknologi dan pembiayaan demi melahirkan UMKM berkelanjutan. Adapun RI juga punya PR untuk memperbesar akses pembiayaan perbankan di lingkup UMKM yang baru mencapai 20-21%.

Dengan mendorong perkembangan teknologi dan pembiayaan, harapannya UMKM juga mampu melahirkan lapangan kerja berkualitas. Menurutnya, hal ini akan jauh lebih baik ketimbang mengundang relokasi industri manufaktur asing yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai peristiwa tahun '80-'90-an itu terulang lagi.

"Kalau kita mau mengulang lagi seperti tahun '80-an, mengundang relokasi industri manufaktur yang labor intensive. Hari ini dengan penerapan IOT di industri manufaktur, saya tidak terlalu optimis. Saya sudah lihat di Korea, di Jepang, tidak ada kepentingan mereka relokasi," ujar Teten.

"Karena sudah sangat efisien dengan IOT smart factory. Bahkan di dalam negeri sudah ada perusahaan-perusahaan manufaktur yang menggunakan smart factory IOT yang sangat minimum membutuhkan tenaga kerja. Nah ini dari sisi produksi efisiensi bagus, tapi dari isu lapangan kerja kurang bagus," sambungnya.

Produsen motor listrik tergabung dalam Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik (Aismoli) mendatangi DPR, Rabu (19/10). Mereka menyampaikan kekhawatirannya terkait penurunan subsidi motor listrik.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir dan Cucun A Syamsurijal menerima audiensi dari Aismoli. Agenda utama pertemuan tersebut adalah pembahasan mengenai kuota subsidi motor listrik yang dinilai mengalami penurunan drastis

Dalam audiensi ini, Aismoli mengemukakan kekhawatiran mereka mengenai turunnya kuota subsidi motor listrik dari 600 ribu unit pada tahun 2023-2024 menjadi hanya 50 ribu unit pada Agustus 2024.

Merespons hal tersebut, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR akan mempertimbangkan aspirasi Aismoli untuk menambah kuota subsidi motor listrik.

"Kami akan mengkaji lebih lanjut mengenai subsidi ini di pemerintahan baru periode 2024-2029, agar industri motor listrik dapat berjalan tanpa hambatan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional," ujar Dasco dikutip dari keterangan di Instagram DPR, Jumat (11/10/2024).

Dasco juga menegaskan Aismoli memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perekonomian nasional, terutama melalui ekspor. Industri ini, menurutnya, dapat membuka pasar global dan menghasilkan pendapatan bagi negara.

"Rencana ke depan, di bawah pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kami berharap bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat dan negara," katanya.

Hadir dalam audiensi tersebut sejumlah anggota DPR yang sebelumnya tergabung dalam Komisi VII DPR RI yang fokus pada isu-isu industri listrik dan energi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, langkah audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa digunakan untuk mengetahui permasalahan di suatu kementerian. Hal itu berdasarkan pengalamannya sebagai menteri.

Ia lantas bercerita, ada satu kementerian tidak punya memiliki data lahan sawit. Namun, kemudian diketahui 3,1 juta lahan sawit tidak terdaftar.

"Misalnya ada satu satu kementerian data kelapa sawit dia nggak punya berapa juta hektar, kita punya, bagaimana kita bisa mendapatkan sumber yang bagus. Kemarin baru diumumkan 3,1 juta ha tidak register," katanya dalam diskusi Melaju Menuju Indonesia Emas, Jumat (11/10/2024).

Hal itu pun direspons presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo berniat menangkap tapi ditenangkan Luhut.

"Beliau bilang 'Bang kita tangkap aja'. Tenang Mr President saya bilang, biar bapak dilantik nanti terserah dan kita siapkan data yang benar," ungkapnya.

Luhut lantas mengatakan, spirit dari presiden terpilih gasnya kencang. Menurutnya, perlu direm-rem sedikit.

"Jadi saya lihat spirit daripada presiden terpilih itu kencang, gasnya itu kencang malah mungkin perlu direm-rem sedikit," katanya.

Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut bahwa industri manufaktur RI pernah menguasai 20% sepatu olahraga dunia. Namun sekarang, persentasenya menciut jadi hanya 2%.

Teten bercerita, Indonesia pernah melakukan industrialisasi besar-besaran pada pertengahan tahun '90-an. Pada kala itu, prosesnya dilakukan dengan mengundang investasi asing dan relokasi industri manufaktur.

"Hanya mencari tenaga kerja, karena bahan bakunya segala macam, teknologinya dari luar," kata Teten, dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN, disiarkan secara daring, Jumat (11/10/2024).

Adapun pabrik-pabrik asing ini termasuk dengan pabrik sepatu olahraga bermerek ternama dunia. Kondisi industrialisasi ini pun bahkan sempat membuat manufaktur RI menguasai 20% produk sepatu olahraga dunia. Namun kondisi ini tak bertahan selamanya.

"Ini kan sunset industry. Kita pernah menguasai 20% sepatu olahraga dunia, hari ini tinggal 2%," ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut akan jauh berbeda apabila RI mendorong industrialisasi dengan berfokus pada hilirisasi sumber daya yang dimiliki dari dalam negeri.

"Ini saya berkeyakinan ini industri yang akan sustain, akan tumbuh. Nah jadi ini yang saya kira perlu dilakukan. Jadi bagaimana sekali lagi kita menciptakan lapangan kerja yang berkualitas," kata dia.

Sedangkan dari sisi UMKM sendiri, menurutnya pemerintahan ke depan perlu melakukan intervensi dari sisi teknologi dan pembiayaan demi melahirkan UMKM berkelanjutan. Apalagi RI punya PR besar untuk memperbesar akses pembiayaan perbankan di lingkup UMKM yang baru mencapai 20-21%.

Teten menilai, akan lebih baik berfokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas ketimbang mengundang relokasi industri manufaktur asing yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai peristiwa tahun '80-'90-an itu terulang lagi.

"Kalau kita mau mengulang lagi seperti tahun '80-an, mengundang relokasi industri manufaktur yang labor intensive. Hari ini dengan penerapan IOT di industri manufaktur, saya tidak terlalu optimis. Saya sudah lihat di Korea, di Jepang, tidak ada kepentingan mereka relokasi," ujar Teten.

"Karena sudah sangat efisien dengan IOT smart factory. Bahkan di dalam negeri sudah ada perusahaan-perusahaan manufaktur yang menggunakan smart factory IOT yang sangat minimum membutuhkan tenaga kerja. Nah ini dari sisi produksi efisiensi bagus, tapi dari isu lapangan kerja kurang bagus," sambungnya.

Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (Indonesian Iron & Steel Industry Association/IISIA) mengungkapkan tantangan signifikan yang dihadapi akibat kelebihan kapasitas baja global. Kelebihan kapasitas global mencapai 632 juta ton pada 2022 dan diprediksi melonjak 158 juta ton pada 2026.

Direktur Eksekutif IISIA, Widodo Setiadharmaji mengatakan kelebihan kapasitas itu menjadi ancaman banjirnya impor baja murah asal China. Menurutnya hal ini harus menjadi perhatian utama.

"Para pemimpin industri menyerukan perlunya kebijakan dan langkah perlindungan perdagangan yang lebih kuat untuk melindungi industri baja domestik Indonesia dari lonjakan ini," tulis dia dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud menekankan pentingnya penggunaan baja yang sesuai standar dalam proyek infrastruktur nasional, serta dukungan kementerian terhadap industri domestik.

"Produk yang tidak memenuhi standar seharusnya tidak digunakan dalam proyek yang menjamin keselamatan publik. Kami akan terus mempromosikan penggunaan baja dalam negeri di semua proyek konstruksi nasional," katanya.

Dalam forum, ditekankan bahwa kerja sama erat antara pemerintah dan perusahaan baja nasional sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasar, mengatasi tantangan masa depan, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri baja Indonesia.

Intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi industri baja nasional dari serbuan impor baja murah asal China. Tanpa dukungan tersebut, industri baja domestik menghadapi risiko kerugian dan potensi kebangkrutan.

Kepala Kebijakan Standardisasi dan Layanan Industri (PPPPSI) Kementerian Perindustrian, Sri Bimo Pratomo menekankan pentingnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan daya saing baja lokal.

Kemudian, Kim Jin-joo, Kepala Bidang Perdagangan POSCO, bicara dampak global dari Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) serta perlunya produsen lokal mengadopsi teknologi produksi baja yang berkelanjutan. Krakatau Posco juga memperkenalkan produk-produk inovatif seperti baja tahan gempa dan baja tarik tinggi, serta menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada impor murah untuk melindungi keselamatan publik dan mendukung produksi domestik.

Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional ke level 6-8%. Untuk itu Pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan 10 industri prioritas, di antaranya bagi industri agro.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengembangan tersebut antara lain dilakukan melalui strategi hilirisasi yang ditujukan untuk memperdalam struktur industri dari hulu ke hilir, serta didasarkan pada ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu komoditas yang berhasil dioptimalkan potensi ekonominya melalui hilirisasi adalah kelapa sawit.

Pada komoditas kelapa sawit, perkembangan jumlah/jenis produk turunan yang dapat dihasilkan oleh industri dalam negeri meningkat dari 48 jenis di tahun 2011, menjadi sekitar 200 jenis di tahun 2024. Hal itu diungkapkan olehnya saat Peluncuran Buku 'Hilirisasi Sawit, Cegah Middle Income Trap' oleh Saleh Husin di Pusat Industri Digital (PIDI) 4.0, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

"Hal ini tentunya meningkatkan kompleksitas produk nasional secara signifikan. Di samping itu, Indonesia juga tercatat sebagai negara pertama yang mengimplementasikan B30 di dunia, dan akan terus kita tingkatkan menjadi B40, bahkan kita harapkan dapat mencapai B100 di masa yang akan datang," kata Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Pernyataan Agus sekaligus menanggapi pemberitaan sebuah media nasional yang mengutip Chief Economist Bank Dunia untuk Kawasan Asia Pasifik Aaditya Mattoo, bahwa dinamika kondisi ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada fluktuasi siklus harga komoditas dunia khususnya batubara dan minyak kelapa sawit.

Dia menjelaskan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap fluktuasi harga minyak kelapa sawit tidak terlalu besar karena hilirisasi di sektor kelapa sawit sudah dalam sekali.

"Fluktuasi harga komoditas ini memang berpengaruh tapi tidak terlalu signifikan," jelasnya.

Pernyataan Mattoo yang juga dikutip adalah bahwa kebijakan restriksi impor yang masih cukup ketat untuk beberapa komoditas dan produk menyebabkan sektor manufaktur Indonesia belum cukup kuat untuk menopang perekonomian Indonesia di saat siklus harga komoditas melandai.

Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan hal tersebut juga kontradiktif karena restriksi impor diterapkan sebagai affirmative action untuk melindungi industri dalam negeri.

"Restriksi impor tidak melulu salah, tapi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah RI adalah pengetatan impor untuk barang-barang jadi. Kami tidak pernah mempunyai kebijakan restriksi impor bahan baku karena penting sekali bagi industri dalam negeri dan juga meningkatkan daya saing," jelasnya.

"Tujuan kebijakan restriktif tersebut untuk melindungi industri dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saingnya di pasar global. Terbukti bahwa sewaktu pasar global lesu karena pandemi COVID-19 dan terjadinya konflik global, pasar domestik yang diisi oleh produk manufaktur menjadi penopang dan game changer bagi perekonomian Indonesia," sambungnya.

Dia mengatakan selain bertujuan melindungi industri dalam negeri pengetatan impor juga diharapkan meningkatkan kinerja manufaktur dan menopang perekonomian Indonesia.

"Negara lain saja semakin memperketat masuknya produk-produk negara lain, masa kita malah melonggarkannya," ungkapnya.

Agus menyatakan dari pengamatannya laporan World Bank dimaksud tidak menyinggung soal fluktuasi harga komoditas dan kebijakan restriksi impor. Karenanya, ia menganggap aneh kutipan media nasional tersebut.

Hilirisasi yang dijalankan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo berhasil melepas ketergantungan ekonomi indonesia dari gejolak harga komoditas dunia. Buktinya, nilai ekspor kelapa sawit dan turunannya pada 2023 mencapai US$28,45 miliar atau meliputi 11,6% dari total ekspor nonmigas dengan ratio ekspor bahan baku (CPO/CPKO) dengan produk olahan (processed palm oil) 10,25% : 89,75%. Industri ini juga menyerap 16,2 juta tenaga kerja langsung serta tidak langsung. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hilirisasi kelapa sawit yang bisa menjawab tantangan untuk keluar dari middle income trap.

Berdasarkan data nilai PDB nasional Triwulan II tahun 2024 yang tercatat mencapai Rp 5,536 triliun, diperkirakan kontribusi sektor industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya mencapai 3,5%.

"Artinya, nilai ekonomi sektor sawit pada Triwulan II-2024 mencapai Rp 193 triliun. Pada akhir tahun 2024 nanti, magnitude ekonomi basis kelapa sawit diperkirakan mencapai Rp 775 triliun per tahun," jelasnya.

Dia mengatakan sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan pasar domestik yang besar, Indonesia selalu memiliki potensi besar menjadi negara industri maju dunia. Untuk itu, perlu sinergi dengan para stakeholder, mulai dari penyusunan kebijakan industri dan perdagangan, penguatan rantai pasok, pembinaan SDM, fasilitasi pembiayaan, hingga pengembangan riset dan teknologi.

"Dengan demikian pada akhirnya sektor industri nasional diharapkan benar-benar mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang kuat dan berhasil mengantarkan Indonesia pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan," tutupnya.

Hilirisasi di IMIP: Wujud Transformasi Ekonomi Keberlanjutan

Hilirisasi di IMIP: Wujud Transformasi Ekonomi Keberlanjutan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini hilirisasi yang telah dilakukan di eranya dapat menambah penerimaan negara sangat signifikan. Jika penerimaan bertambah, diyakini dapat menggenjot pembiayaan untuk pembangunan jalan tol hingga bantuan sosial (bansos).

Jokowi menjelaskan dahulu Indonesia selama beberapa puluh tahun terus melakukan ekspor bahan mentah. Menurutnya, untuk ekspor nikel saja dalam bentuk bahan mentah, negara cuma menerima pemasukan US$ 2,9 miliar per tahun.

"Begitu setop 2020, kemudian masuk ke industri turunan, 2023 itu US$ 34,4 miliar, lompatannya bayangkan. Melompatnya berapa kali," kata dia dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79, di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Jokowi bercerita bahwa banyak yang bertanya keuntungan hilirisasi hanya untuk perusahaan. Dia menegaskan bahwa hal itu keliru, karena pendapatan negara akan bertambah banyak dari hilirisasi.

"Baik dalam bentuk pajak badan, PPh 21, royalti, kalau kita ikut saham seperti freeport kita dapat deviden. Ada pajak daerah, ada PBB, ada PNBP, besar sekali," lanjutnya.

Menurut dia jika semua turunan bahan mentah industri dapat dihilirisasi, maka dapat membantu anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur hingga bantuan soaial.

"Ini kalau semua masuk ke industri turunan akan melompat penerimaan negara dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan desa, bangun jalan tol, pelabuhan baru, bandara baru, untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita," ucapnya.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta Kementerian Keuangan untuk segera menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor keramik asal Tiongkok. Sebab harapan industri yang sudah diutarakan sejak lama itu tak juga direalisasikan.

Sebelumnya, pada bulan Agustus 2024 lalu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pengenaan BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok.

"Asaki mempertanyakan keseriusan dan kehadiran pemerintah dalam hal ini mendesak gerak cepat Ibu Menkeu, karena seperti yang diketahui bersama bahwa sudah lebih dari dua bulan sejak tanggal Surat Keputusan Mendag tentang Pengenaan BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok, namun sampai saat ini belum dikeluarkannya PMK BMAD oleh Menkeu," kata Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto Dalam keterangannya, Kamis (10/10/2024).

Edy menyebut bahwa tidak bisa dipungkiri penyebab utama kinerja industri keramik nasional menurun dari tahun ke tahun diakibatkan oleh gempuran produk impor ubin keramik asal Tiongkok yang telah terbukti melakukan unfair trade berupa tindakan dumping.

"Asaki sangat menyayangkan seharusnya pemerintah dalam hal ini Kemenkeu bisa mengutamakan kepentingan industri nasional yang saat ini sedang terpuruk dan terlihat jelas dari angka PMI Agustus dan September 2024 yang mengalami kontraksi," papar Edy.

Menurutnya, akibat belum dikeluarkannya PMK BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok, tentunya memberi peluang bagi para importir untuk terus melakukan kegiatan importasi dengan jumlah volume impor yang sangat masif di atas angka rata-rata impor sebelumnya.

"Ini sebagai upaya importir untuk menghindari pengenaan BMAD yang diperkirakan sebesar 40 - 50% sampai dikeluarkannya PMK BMAD tersebut, sehingga membuat kebijakan BMAD kurang efektif untuk jangka waktu beberapa bulan ke depan, karena importir telah menyiapkan stock produk keramik dalam jumlah masif untuk membanjiri pasar domestik yang mana pada bulan Agustus sampai November merupakan peak season permintaan keramik setiap tahunnya," papar Edy.

Oleh karena itu, Asaki menyayangkan terhadap Kemenkeu yang tidak memiliki sense of crisis terhadap nasib industri keramik nasional.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana akan melibatkan serikat buruh dalam penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Hal ini disampaikan Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes RI Benget Saragih di hadapan massa aksi demonstrasi buruh di depan kantor Kemenkes.

Benget Saragih mengatakan pihaknya mengapresiasi hal-hal yang disampaikan oleh serikat buruh. Dia bilang pihaknya akan melibatkan para buruh dalam menyusun Permenkes sebagai aturan turunan PP 28/2024.

"Kami akan melibatkan dalam penyusunan permenkes yang terdampak adalah buruh. Jadi, dalam Permenkes aturan turunan PP 28 kita akan bersama menyusun. Ini bukan janji tapi akan kami laksanakan," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto mengatakan kesepakatan itu sudah tertuang dalam berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pada kesempatan tersebut, Kemenkes akan melibatkan para buruh, instansi, serta organisasi terkait dalam penyusunan industri rokok dan tembakau.

"Kemenkes janji dan tadi sepakat itu tertulis Bahwa ke depan dalam melanjutkan perancangan peraturan menteri, khususnya yang sekarang ini sedang dibuat. Termasuk saya tadi juga minta bukan hanya ini, apapun kalau bicara kebijakan tentang rokok, tembakau, makanan, minuman, serikat buruh harus dilibatkan mengingat tadi saya jelaskan aspek tenaga kerjanya tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan dan memberi solusi dan itu diterima baik," ujar dia.

Dia menjelaskan pihak Kemenkes tidak bisa menjanjikan apapun. Namun, Kemenkes berkomitmen agar buruh dilibatkan.

Dia pun sudah mengusulkan beberapa pasal yang dapat membebani industri tembakau, seperti larangan berjualan radius 200 meter dan standarisasi kemasan rokok polos tanpa merek.

"Sebut saja lah kemasan polos, mereka (Kemenkes) sudah 'enggak kok Pak, itu kita juga mikir lah'. Walaupun terungkap sih cek ombak apa, itu kebiasaan saya bilang. Ngaku dia. Tentang 200 meter radius itu juga diakui, 'Ya lah Pak, nanti sudah kita bicarakan, gampang itu lah' Janji-janji tadi sih seperti itu. Tapi yang penting nomor satu kami dilibatkan," terangnya.

Dia menyebut pembahasan terkait Permenkes akan dilakukan di era pemerintahan Prabowo. Dia bersyukur yang bertemu dengan pihaknya bukanlah Menteri, mengingat sisa pemerintahan Jokowi tinggal menghitung mundur.

"Segera dan secepatnya, tapi dipastikan memang setelah pergantian pemerintahan. Nggak usah dengan menteri karena kan kalau menterinya belum tentu sama. Tapi kalau Pejabat yang tadi itu kan ya masih mungkin ya karena ada orang karier ya disitu gitu. Jadi yang Teken tadi kebetulan diwakili salah seorang dokter Benget. Ya oke, saya bilang setelah sepakat itu," jelasnya.

Sebagai informasi, rencana pemerintah menekan prevelensi perokok pada anak-anak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Beberapa pasal dinilai memberatkan industri rokok, seperti larangan berjualan di radius 200 meter.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak," bunyi pasal 434 PP 28/2024.

Aturan tersebut juga melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layan diri, kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Selain itu, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari PP 28/2024 juga memuat standarisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek. Aturan itu dinilai dapat menyuburkan rokok ilegal di tengah masyarakat hingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Hari ini buruh menggelar aksi unjuk rasa tolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan tersebut dinilai berdampak pada buruh lantaran mengatur beberapa hal terkait industri tembakau.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto menilai pemerintah dalam membuat aturan sebagai alat untuk tawar-menawar. Menurutnya, implementasi di lapangan tidak sejalan bahkan justru membuat ketidakpastian hukum. Apabila pemerintah ingin membuat stereotip bagi perokok, dia bilang perlu mempertimbangkan dampaknya bagi tenaga kerja di industri tersebut.

Misalnya, larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak yang tertuang dalam pasal 434 PP 28/2024. Menurut dia, aturan tersebut belum tertulis jelas yang dimaksud tempat pendidikan seperti apa.

"Saya bicara radius 200 meter. Saya bilang, itu kan implementasi lapangannya nggak sesederhana hanya ditulis di aturan contoh, di situ sudah ada warung rokok berikutnya ternyata, ada orang buka les di situ ternyata tadi diurai, yang dimaksud itu tempat pendidikan itu apa memang juga belum dijelaskan," kata Sudarto saat ditemui di depan Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (10/10/2024).

Kemudian aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari PP No. 28 Tahun 2024. Dia menjelaskan aturan tersebut dapat memicu rokok gelap di tengah masyarakat. Sebab, masyarakat tidak dapat membedakan kelas-kelas rokok.

"Karena argumen kita mengatakan begini kalau rokok itu polos, kita mana taju rokok ini kelas A, kelas B, kelas C golongan 1, golongan 2, golongan 3, bahkan termasuk rokok gelap. Kan buat negara sendiri susah. Padahal rokok itu ada kelompok golongannya, grid-grid-nya," jelasnya.

Sebagai informasi, rencana pemerintah menerapkan aturan standarisasi kemasan atau kemasan polos tanpa rokok menuai polemik, termasuk kalangan industri tembakau. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan aturan tersebut berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) baik di industri tembakau maupun industri pendukungnya.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan mengatakan apabila kebijakan tersebut diterapkan akan terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan. Padahal warung-warung kelontong hampir sebagian penjualan hariannya berasal dari rokok.

Selain itu, larangan berjualan produk tembakau radius 200 meter dapat menyebabkan outlet penjualan menjadi berkurang. Imbasnya, keuntungan penjualan harian menjadi berkurang.

Tren fashion memang tidak pernah mati, inovasi pun datang silih berganti. Dengan banyaknya model baju yang populer, kini memilih bahan yang nyaman jadi penting untuk diamati sebelum membeli. Misalnya, seperti Cotton Combed 24s dari Knitto ini!

Apa Itu Bahan Cotton Combed 24s?

Cotton Combed adalah jenis kain katun yang terbuat dari serat kapas yang telah diproses melalui proses combing. Proses ini menghilangkan serat-serat pendek dan kasar, sehingga menghasilkan kain yang lebih halus, rata, dan tidak mudah berbulu.

Sementara itu, menurut Blog Knitto, 24s merujuk pada ketebalan atau ukuran benang yang digunakan untuk membuat kain. Angka yang tertera menunjukkan tingkat kehalusan atau fineness dari benang, dan umumnya hasil kain akan terasa lebih lembut dan ringan.

Namun, ketebalan benang bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas kain. Ada faktor lain seperti cara penenunan, proses finishing, dan bahan tambahan yang juga mempengaruhi kualitas akhirnya.

4 Jenis Pakaian yang Cocok dengan Bahan Cotton Combed 24s

Dok. Knitto

Nyaman, adem, dan tidak menerawang. Bahan ini dikenal serbaguna dan cocok untuk berbagai jenis pakaian. Terutama jika ingin membuat model baju yang perlu sedikit lebih tebal, namun tetap nyaman dipakai seharian. Misal:

1. Pakaian Muslim

Pakaian muslim yang terbuat dari bahan Cotton Combed 24s terasa nyaman dan sejuk di kulit, berkat sifatnya yang lembut dan mampu menyerap keringat dengan baik. Saat dibawa beraktivitas, kainnya yang berpori-pori membantu kulit untuk bernapas.

Bahan Cotton Combed 24s juga tidak mudah kusut, sehingga pakaian tetap tampak rapi meski telah dipakai seharian-hal ini penting bagi pakaian yang sering digunakan dalam waktu lama. Kesan rapi dan elegan juga bisa didapatkan dari tingkat kekakuan bahan, cocok untuk berbagai model pakaian muslim yang casual hingga formal.

2. Crop Top

Baju dengan model crop top adalah pakaian lain yang perlu dibuat dengan bahan adem dan tidak menerawang. Dengan menggunakan Cotton Combed 24s yang memiliki daya serap tinggi, noda keringat jadi tidak mudah terlihat dan penampilan tetap segar.

Bahannya yang ringan membuatnya ideal untuk cuaca panas karena tidak terasa panas di kulit. Meskipun memiliki ketebalan yang sedang, bahan ini cukup kuat dan tidak mudah melar, menjadikannya nyaman untuk berbagai aktivitas.

3. Baju Anak

Satu lagi jenis pakaian yang memerlukan ketebalan dan kehangatan yang seimbang, yaitu baju anak. Saat dibuat dengan bahan Cotton Combed 24s, tidak hanya keunggulan tersebut yang bisa didapatkan, namun juga rasa nyaman untuk kulit anak-anak yang cenderung sensitif.

Bahannya yang lembut dan alami dapat meminimalisir risiko iritasi. Baju anak dari Cotton Combed 24s juga mudah dicuci dan dirawat, memudahkan ibu dalam menjaga kebersihan pakaian anak. Anak-anak akan merasa nyaman bergerak karena sifatnya yang lembut dan tidak kaku.

4. Kaos Raglan

Cotton Combed 24s dari Knitto Textile juga bisa jadi pilihan yang ideal untuk kaos raglan. Terutama jika ingin mendapatkan warna-warna menarik, tidak mainstream, dan lebih stabil. Pilihan kaos raglan yang biasanya membutuhkan kombinasi beberapa warna, bisa diolah untuk jadi koleksi menarik dan sesuai dengan branding yang diinginkan.

Keunggulan Bahan Cotton Combed 24s dari Knitto

Dok Knitto

Bahannya sudah pasti premium, diproduksi dan diseleksi lewat quality control yang ketat di pabrik sendiri. Pemilik usaha clothing yang ingin memproduksi kaos raglan, bisa lebih merasa nyaman menerapkan inovasi dan ide-ide yang dimiliki untuk kebutuhan bisnis sendiri. Lalu, apa lagi yang membedakannya dengan bahan lain?

1.Ketebalan yang Ideal

Cotton Combed 24s dari Knitto memiliki ketebalan yang pas, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Pakaian dari bahan ini akan terasa nyaman digunakan dalam segala kondisi cuaca. Ketebalan yang ideal ini merupakan hasil dari proses produksi yang dikombinasikan dengan pemilihan kualitas kapas terbaik.

2.Pilihan Warna yang Banyak

Knitto menawarkan pilihan warna Cotton Combed 24s yang sangat beragam. Bahkan kini, pilihan 100 warna ada di Cotton Combed 30s dan 24s juga! Variasi yang banyak ini memudahkan untuk menemukan warna yang sesuai dengan selera dan style pribadi, juga menciptakan berbagai kombinasi warna yang menarik dan unik.

3.Tahan Lama

Dengan perawatan yang tepat, pakaian dari Cotton Combed 24s bisa awet dan tidak mudah rusak atau berubah bentuk, atau bahkan berubah warna. Sehingga, pakaian yang dibuat dari bahan ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, akan mudah dicuci dan dikeringkan, baik dengan dijemur ataupun menggunakan mesin pengering.

Tertarik? Tunggu apa lagi, segera kunjungi knitto.co.id untuk mendapatkan variasi warna Cotton Combed 24s terbanyak yang bisa digunakan untuk berbagai jenis pakaian. Pilih partner bisnis terpercaya untuk usaha clothing bersama Knitto Textile.

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Adhyatama, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan hari Ini. Aksi ini menuntut agar mencabut pasal-pasal tentang kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 beserta turunannya.

Berdasarkan pantauan detikcom, massa aksi telah memenuhi jalan raya di depan kantor Kemenkes. Gerbang kantor Kemenkes juga telah dijaga ketat oleh anggota kepolisian karena massa aksi telah berdiri rapih. Spanduk-spanduk berisi tuntutan massa aksi terpasang di gerbang Kemenkes.

"Cabut pasal-pasal PP No.28 tahun 2024 tentang Kesehatan. Tolak Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunannya yang mengancam industri kelangsungan kerja para pekerja," tulis spanduk tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu orator mengatakan pihaknya bukanlah anti regulasi. Namun, aturan tersebut perlahan membuat pabrik rokok tutup secara perlahan-lahan.

"Dalam hal ini kami bersama, kami tidak anti regulasi, bahkan yang aneh pasal notabene rokok dikategorikan narkoba. Jangan regulasi yang membuat tutup perlahan," kata orator dari mobil orasi, Kamis (10/10/2024).

Massa aksi ini berasal dari berbagai daerah, seperti Sidoarjo, Malang, hingga Pasuruan. Hal ini dapat dilihat dari informasi di seragam yang mereka kenakan.