Bogor dan Serpong akan tersambung tol. Saat ini, lelang Tol Bogor-Serpong via Parung sedang berlangsung.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono berharap, penetapan investor akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Kan sekarang sudah proses lelang yang dari Bogor-Serpong via Parung kan sudah lelang. Mudah-mudahan dalam segera penetapan untuk investornya. Sudah proses lelang, mudah-mudahan dalam waktu dekat," katanya di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Ia tak mengungkap secara detail kapan tol itu akan dibangun. Dia mengatakan, setelah pemenang lelang ditetapkan, akan berlanjut penyiapan desain, lahan dan konstruksinya.

"Setelah itu tentunya akan penyiapan detail desainnya dulu, lahannya, baru konstruksinya," ungkapnya.

Berdasarkan Pengumuman Penetapan Hasil Negosiasi Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung yang dikutip dari laman BPJT disebutkan Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol telah selesai mengevaluasi serta melakukan negosiasi terhadap dokumen penawaran lelang yang disampaikan peserta lelang.

Selain itu, telah memperoleh penetapan sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri PUPR nomor PB 0201-Mn/421 tanggal 14 Mei 2024 hal Penetapan Hasil Negosiasi pada Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung. Adapun hasilnya, konsorsium PT Persada Utama Infra, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) TBk dan PT Hutama Karya Infrastruktur sebagai calon pemenang.

Pengumuman itu dikeluarkan pada 17 Mei 2024 dan diteken Ketua Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung, Sony Sulaksono Wibowo.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Bendungan Jlantah dapat diresmikan pada bulan Januari 2025 mendatang. Adapun pembangunan bendungan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ini menelan anggaran Rp 1,02 triliun.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian konstruksi bendungan. Bendungan ini dibangun oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya KSO dengan progres fisik saat ini mencapai 93,25%.

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikannya," kata Bob, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Bendungan Jlantah memiliki luas genangan 50,45 ha dan kapasitas tampung 10,97 juta m3 yang bersumber dari aliran Sungai Jlantah dan Sungai Puru. Konstruksi bendungan didesain dengan tinggi 70 m (dari dasar sungai), panjang puncak 404 m, lebar puncak 12 m, elevasi puncak bendungan +690 m.

Setelah rampung Bendungan Jlantah akan memiliki beberapa manfaat. Pertama sebagai penyediaan air baku sebesar 150 liter/detik untuk Kecamatan Jumapolo, Jumantono, dan Jatipuro di Kabupaten Karanganyar. Kedua, menyuplai area irigasi D.I. Jlantah seluas 1.494 ha di Kabupaten Karanganyar, mencakup 806 ha irigasi yang sudah ada dan 688 ha irigasi baru.

Manfaat ketiga, reduksi banjir sebesar 70,33 meter3/detik atau 51,26% dari debit banjir periode ulang 50 tahun. Keempat, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,625 mega watt. Terakhir, sebagai potensi pariwisata.

Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Adenan Rasyid mengatakan, sebagai negara agraris, Indonesia memerlukan banyak bendungan untuk memperkuat ketahanan pangan dan air. Bendungan Jlantah akan menambah kapasitas tampungan air di Jawa Tengah guna mendukung ketahanan pangan dan air yang berkelanjutan.

"Bendungan juga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional," ujar Adenan.

Selain Bendungan Jlantah, Kementerian PU juga tengah membangun Bendungan Bener di Purworejo dan Bendungan Jragung di Semarang. Ketiganya akan melengkapi jaringan bendungan di Jawa Tengah, termasuk Bendungan Gondang di Karanganyar, Logung di Kudus, Pidekso di Wonogiri, dan Randugunting di Blora.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memaparkan kinerja perusahaan ke Komisi IX DPR RI. Salah satu yang dibahas adalah pencairan sejumlah program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Berdasarkan data tahun ini hingga bulan September, tercatat 37.223 pekerja mengajukan klaim JKP kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nominal yang dicairkan mencapai Rp 292 miliar.

"Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ini program yang paling baru 37.223 tenaga kerja sebesar Rp 292 miliar. Ini adalah manfaat-manfaat yang sudah diterima oleh para pekerja selama tahun ini yang dapat kita sampaikan," ujar Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Kemudian jumlah klaim untuk JHT mencapai 2,3 juta atau setara Rp 35 triliun. Sementara klaim manfaat beasiswa sebanyak 89.621 anak pekerja atau Rp 347 miliar.

"Untuk Jaminan Hari Tua (JHT), ada 2,3 juta klaim atau Rp 35 triliun, para pekerja yang sudah mencairkan jaminan hari tuanya. Ini yang dalam beberapa waktu yang lalu, ingin diluluskan kembali agar JHT ini kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan setiap saat setelah PHK," bebernya.

Sementara itu klaim terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tembus 318.696 kasus atau Rp 2,4 triliun. Menurut Anggro manfaat JKK dibayarkan jika ada kecelakaan kerja, yang perlindungannya diberikan sejak keluar rumah, berangkat ke tempat kerja, di tempat kerja, dan kembali ke rumah, itu dilindungi oleh program jaminan sosial kerjaan.

Lalu, klaim Jaminan Kematian ada 188.847 kasus dengan nilai Rp 2,8 triliun. Klaimnya diberikan kepada ahli waris pekerja sebesar Rp 42 juta.

"Lalu jaminan pensiun ada 123.665 kasus atau yang menerima pensiun dengan manfaat pensiun Rp 1,4 triliun," tutupnya.

Raksasa tekstil RI PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) telah resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada Senin (21/10) pekan lalu. Adapun penyebab dari kondisi tersebut ialah utang perusahaan yang menumpuk.

Dikutip dari laporan keuangan perusahaan per Semester I 2024, Senin (28/10/2024), liabilitas SRIL tercatat US$ 1,6 miliar atau setara Rp 25,12 triliun (kurs Rp 15.700). Angka ini terdiri atas liabilitas jangka panjang, dengan perolehan sebesar US$ 1,47 miliar dan liabilitas jangka pendeknya tercatat sebesar US$ 131,42 juta. Lalu ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta.

Adapun utang bank Sritex menjadi salah satu pos yang mengambil porsi paling besar dalam liabilitas jangka Panjang SRIL, dengan nilai sebesar US$ 809,99 juta atau sekitar Rp 12,72 triliun. Hingga 30 Juni 2024, tercatat ada 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex.

Berikut daftar utang bank jangka panjang Sritex per Juni 2024:

1. PT Bank Central Asia Tbk - US$ 71.309.857
2. State Bank of India, Singapore Branch - US$ 43.881.272
3. PT Bank QNB Indonesia Tbk - US$ 36.939.779
4. Citibank N.A., Indonesia - US$ 35.828.895
5. PT Bank Mizuho Indonesia - US$ 33.709.712
6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - US$ 33.270.249
7. PT Bank Muamalat Indonesia - US$ 25.450.735
8. PT Bank CIMB Niaga Tbk - US$ 25.339.757
9. PT Bank Maybank Indonesia Tbk - US$ 25.164.698
10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah - US$ 24.802.906
11. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - US$ 23.807.151
12. Bank of China (Hong Kong) Limited - US$ 21.775.703
13. PT Bank KEB Hana Indonesia - US$ 21.531.858
14. Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. - US$ 20.000.000
15. Woori Bank Singapore Branch - US$ 19.870.570
16. Standard Chartered Bank - US$ 19.570.364
17. PT Bank DBS Indonesia - US$ 18.238.799
18. PT Bank Permata Tbk - US$ 16.707.799
19. PT Bank China Construction Indonesia Tbk - US$ 14.912.907
20. PT Bank DKI - US$ 9.130.551
21. Bank Emirates NBD - US$ 9.614.459
22. ICICI Bank Ltd., Singapore Branch - US$ 6.959.350
23. PT Bank CTBC Indonesia - US$ 6.950.110
24. Deutsche Bank AG - US$ 6.821.159
25. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk - US$ 4.970.990
26. PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US$ 4.519.552
27. PT Bank SBI Indonesia - US$ 4.380.882
28. MUFG Bank, Ltd. - US$ 23.777.384

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan biaya penyelenggaraan retreat dan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah tidak menggunakan anggaran negara.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana pribadi untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Hasan menegaskan kegiatan tersebut sudah disiapkan langsung oleh Prabowo dan timnya sendiri sejak sebulan sebelum dilantik.

"Kegiatan tersebut dipersiapkan oleh beliau (Prabowo) dan tim sejak 1 bulan sebelum dilantik. Jadi menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri," kata Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding juga menyatakan biaya retreat para pejabat negara di Akmil Magelang dibiayai pakai uang dari kantong pribadi Prabowo.

"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," ujar Karding dilansir Antara.

Para menteri melakukan retreat selama sekitar 4 hari sejak Kamis sore hingga Minggu siang. Agenda yang dilakukan mulai dari pengarahan, olahraga bersama, latihan baris berbaris untuk keakraban, hingga mendengarkan berbagai materi pembekalan dari berbagai pembicara.

Presiden Prabowo Subianto melanjutkan dan mengejar penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ini sebagai komitmen meneruskan kerja pendahulunya, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi)

Kelanjutan pembangunan IKN tersebut diungkapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia mengatakan kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

"Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," tegas Raja Juli dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli.

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

Prabowo Pilih Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN

Masih soal IKN, Basuki Hadimuljono dipastikan bakal lanjut menjabat sebagai Kepala Otorita IKN. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi," kata Prasetyo kepada wartawan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah kemarin.

Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Bahkan hari ini pun kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.

"Belum, sabar dulu, baru pulang dulu," ujar Prasetyo.

Prasetyo juga enggan menjawab ketika ditanya soal siapa sosok yang akan menemani Basuki sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. "Wakilnya juga belum," sebutnya singkat.

Sebelumnya Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju Jokowi. Kemudian, dia ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak bulan Juni 2024. Kini Basuki akan diangkat menjadi pejabat definitif sebagai Kepala Otorita IKN.

Sebelumnya, kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut-sebut setingkat dengan Menteri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"So lanjut (Basuki) jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," tegasnya.

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan warga negara, baik itu karyawan maupun pengusaha. Namun ada orang enggan untuk menunaikan kewajiban pajak, namun langsung membagi penghasilanya ke masyarakat yang membutuhkan

Dia adalah pengusaha sekaligus filantropis Amerika keturunan India, Manoj Bhargava (71). Dia lebih memilih mendonasikan uangnya langsung kepada mereka yang membutuhkan ketimbang bayar pajak.

Melansir dari laporan Forbes, Sabtu (26/10/2024), Manoj merupakan seorang konglomerat pemilik brand minuman berenergi ternama 5-hour. Dirinya tercatat pernah masuk dalam daftar orang terkaya di dunia pada 2013 lalu.

Saat itu dirinya tercatat memiliki kekayaan hingga US$ 1,5 miliar atau setara dengan Rp 23,46 triliun (kurs Rp 15.646/dolar AS). Namun tidak lama setelahnya Manoj terdepak dari daftar tersebut dan tidak diketahui berapa besar kekayaan yang dimilikinya saat ini.

Dalam laporan itu dijelaskan terlahir dari keluarga kaya. Dia tumbuh besar hingga usia 14 tahun di India sebelum akhirnya pindah bersama keluarga ke Amerika Serikat dan menghabiskan hidup di sana.

Meski begitu saat Manoj kuliah di Princeton University, pria kelahiran 1953 ini memutuskan berhenti alias drop out dan kembali ke India.

Setelah 12 tahun di India, ia kembali ke AS dan memulai kariernya sebagai pengusaha. Pada awalnya Manoj memulai usaha di bidang plastik lalu beralih ke minuman energi yang ternyata sukses besar.

Minuman energi 5-Hour miliknya disebut-sebut bisa membuat pengguna tetap terjaga tanpa mengalami gangguan, dan mengklaim pangsa pasar lebih dari 90% di sektor minuman energi. Merek tersebut semakin dikenal setelah mendapatkan dorongan dari botol merahnya yang khas dan iklan TV yang sengaja dibuat murah dan norak.

Berkat itu Manoj Bhargava kini memiliki 35% saham perusahaan induk 5-Hour. Sedangkan 45% lainnya ia janjikan untuk disumbangkan dalam kegiatan amal di pedesaan India yang dilanda kemiskinan.

Wall Street Journal mencatat, selama menjadi orang kaya dia memperbaiki kehidupan di India. Tercatat dia memberikan US$ 445 juta kepada badan amal yang dia bangun. Dana tersebut kemudian akan diserahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat India.

Namun pada 2012, Manoj pernah terang-terangan menolak membayar pajak. Menurutnya, lebih bagus memberikan langsung kepada rakyat miskin dibanding memberikan uang dalam bentuk pajak ke pemerintah.

Total ada jutaan orang, layanan kesehatan umum, klinik spesialis dan pembedahan, turut merasakan uang donasi Manoj. Kendati demikian, kebaikan hati Manoj dianggap tak sejalan dengan visi pemerintah yang ingin mendongkrak pendapatan negara lewat pajak.

Di mana, pada Maret 2024 kemarin ia dituntut atas kasus penyalahgunaan pajak. Miliarder tersebut dituduh secara tidak benar menurunkan tagihan pajaknya dengan menghadiahkan saham senilai US$ 624 juta dalam kemitraan 5-Hour Energy miliknya kepada seorang warga negara Kanada bernama Indu Rawat, yang berteman dengannya selama ia menjadi biksu di India.

Ia kemudian membeli kembali saham tersebut dengan surat utang, tanpa pernah kehilangan kendali atas perusahaan tersebut. Kondisi inilah yang membuat beban pajaknya menjadi sangat rendah.

Di luar itu Manoj Bhargava juga dituduh mencoba menyembunyikan rekening bank Swiss miliknya dengan bantuan Rawat, yang membantunya dengan sumbangan amal untuk jutaan orang di India.

Aktivitas penggelapan pajak filantropis ini disebut-sebut terungkap ketika pihak berwenang Amerika meluncurkan penyelidikan yang lebih luas untuk menindak para miliarder yang menghindari pajak melalui sumbangan amal atau orang-orang yang menyamar.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit. Pihak manajemen sudah dipanggil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk dimintai keterangan.

Pertemuan dilakukan hari Jumat, 25 Oktober 2024 antara Manajemen Sritex, Dispernaker Sukoharjo, Disnakertrans Jawa Tengah, serta perwakilan Apindo. Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, rapat dipimpin oleh Kepala Dispernaker, Sumarno dan dihadiri oleh Haryo selaku HRD PT Sritex.

"Haryo, GM HRD Sritex Group menyampaikan gugatan pailit dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon yg merupakan salah satu supplier bahan baku rayon kepada Sritex dan group (Bitratex, Sinar Pantja Djaja dan PT Primayudha Boyolali)," kata keterangan yang disampaikan Mumpuniati kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Dari pertemuan tersebut, terungkap 4 fakta soal Sritex usai diputus pailit:

1. Ajukan Kasasi

Sritex mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) kemarin.

Perusahaan mengaku sudah melakukan pembicaraan, baik secara internal maupun kepada para pemenang kepentingan lainnya, sebelum mendaftarkan kasasi atas putusan pailit tersebut.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut, dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Sritex dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

"Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder," sambung perusahaan.

2. Jumlah Karyawan 50.000

Perusahaan melaporkan, saat ini ada sekitar 14.112 karyawan yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex.

"Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan," pungkas Sritex.

3. Operasional Masih Berjalan

Meski berstatus pailit, operasional Sritex saat ini masih tetap berjalan. Perusahaan juga terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi.

"Pihak perusahaan masih menjalankan operasional pabrik sambil melakukan upaya hukum," jelas Mumpuniati.

Saat ini kapasitas produksi tekstil adalah 60-70%, sedangkan garment masih full di 14 pabrik. Lalu, order yang masuk ke perusahaan adalah hingga bulan Maret 2025.

4. Nasib Karyawan

Manajemen perusahaan juga mengupayakan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Sritex lalu diminta berkoordinasi dengan Bea Cukai, mengingat perusahaan berlokasi di dalam kawasan berikat.

"Terkait dengan putusan pailit PN Niaga tanggal 21 Oktober 2024, Sritex Group masih melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dan perusahaan semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK," terang Mumpuniati.

Kekayaan CEO Tesla, Elon Musk bertambah US$ 26 miliar atau setara Rp 404,27 triliun (kurs Rp 15.549). Kekayaannya semakin banyak setelah saham perusahaannya mengalami kenaikan terbesar sejak 2013.

Berdasarkan data Forbes, Jumat (25/10/2024), total kekayaan Elon Musk berjumlah US$ 269,8 miliar atau Rp 4.195 triliun. Jumlah itu menempatkannya sebagai orang terkaya di dunia, lebih dari US$ 50 miliar di atas teman baiknya dan mantan anggota dewan Tesla, Larry Ellison yang tetap menjadi pemegang saham terbesar di Oracle.

Elon Musk mengendalikan hampir 13% dari saham Tesla yang merupakan sebagian dari sumber kekayaan bersihnya, meskipun ia juga memiliki sebagian besar SpaceX yang nilainya lebih dari US$ 200 miliar. Selain itu, ia adalah pemilik pengendali X, yang sebelumnya bernama Twitter dan perusahaan rintisan kecerdasan buatan xAI.

Kenaikan jumlah kekayaan Elon Musk mengikuti laporan laba Tesla yang lebih baik dari perkiraan. Saham Tesla melonjak 22% pada penutupan, yang merupakan kenaikan terbesar kedua sejak IPO perusahaan pada tahun 2010.

Sebelum pengumuman laba, saham Tesla telah merosot dan menuju bulan terburuk sejak Januari 2024. Meski begitu, saham tersebut menghapus kerugiannya untuk tahun ini dengan kenaikan 5%, dibandingkan dengan kenaikan Nasdaq sebesar 23%.

Tesla melaporkan laba per saham sebesar 72 sen, melampaui estimasi analis rata-rata sebesar 58 sen. Laba didorong oleh pendapatan sebesar US$ 739 juta untuk kredit regulasi lingkungan dan pendapatan sebesar US$ 326 juta dari FSD, sistem Full Self-Driving Supervised milik perusahaan.

Satu topik yang tidak dibahas Elon Musk adalah kampanye dan pengeluaran besar-besarannya untuk mendukung Donald Trump dalam Pemilihan Presiden AS 2024. Sejak secara terbuka mendukung Trump, ia telah menyumbangkan puluhan juta dolar kepada komite aksi politik yang mendukung calon dari Partai Republik tersebut.

Menjelang pengumuman pendapatan, banyak investor memiliki pertanyaan tentang kegiatan politik Elon Musk.

"Elon Musk berhak mengekspresikan pandangan politiknya, tetapi aktivisme publiknya tampaknya bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai CEO untuk melindungi nilai pemegang saham," tulis seorang investor ritel anonim di forum yang digunakan Tesla untuk meminta pertanyaan investor.

"Bagaimana Tesla mengatasi hal ini dan dapatkah Tesla mengonfirmasi bahwa tindakan Musk tidak merugikan penjualan atau pertumbuhan?" tambahnya.

Dalam sebuah cuitan di X awal minggu ini, Elon Musk menulis, "Saya pikir pemilihan ini sangat penting bagi Amerika Serikat".

Bank Indonesia (BI) memperpanjang sejumlah kebijakan pelonggaran makroprudensial hingga 31 Desember 2025. Salah satunya yakni pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pelonggaran kebijakan makroprudensial ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di saat yang bersamaan, insentif uang muka (DP) kredit properti sebesar 0% juga diperpanjang.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, Kamis (24/10/2024).

Semula kebijakan ini akan berakhir 31 Desember 2024. Kebijakan berlaku untuk semua jenis properti dan kendaraan bermotor baru.

Sebelumnya, BI melaporkan pertumbuhan kredit sebesar 10,85% secara tahunan (yoy) per September 2024. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit dua digit didukung oleh minat penyaluran yang terjaga seiring dengan berlanjutnya realokasi alat likuid dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross 2,26% dan NPL net 0,78%.

Pada periode yang sama, pembiayaan syariah tumbuh 11,37% yoy, sedangkan kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy. Pertumbuhan UMKM membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Ketahanan sistem keuangan diklaim terjaga seiring dengan likuiditas yang memadai, terlihat dari alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) pada September 2024 sebesar 25,22%. Lalu rasio kecukupan modal (CAR) per Agustus 2024 sebesar 26,69%.

Simak Video: BI Rate 6%: Pertahankan Stabilitas, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa saat ini birokrasi di Indonesia masih dipandang belum baik. Menurutnya, birokrasi pemerintah saat ini sangat terkenal ribet dan juga lambat.

Hal ini diungkapkan Prabowo kepada para menteri Kabinet Merah Putih dalam sambutannya di Sidang Kabinet Paripurna Perdana, Rabu (23/10/2024). Prabowo meminta semua pihak jujur dan mengakui kenyataan tersebut.

"Mari lah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya," ungkap Prabowo.

Purnawirawan TNI itu juga menegaskan banyak sekali pembicaraan di tengah masyarakat bahwa birokrasi pemerintah saat ini terlalu sering mempersulit bukan mempermudah.

"Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah," tegas Prabowo.

Dia menegaskan agar para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih tak ragu-ragu memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat.

"Ini saya minta menteri menteri sekarang mari kita lebih berani, tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan terbaik untuk rakyat kita," pungkas Prabowo.

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bakal menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif. Saat era Jokowi, Basuki rangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut-sebut setingkat dengan Menteri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"So lanjut (Basuki) jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," tegasnya.

Menurutnya dalam kepemimpinan Prabowo, pemerintah akan berfokus membangun sarana dan prasarana kota. Sebab hingga saat ini IKN masih belum memiliki fasilitas yang memadai untuk bisa berfungsi dengan baik sebagai ibu kota baru.

"IKN akan diteruskan dan akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi ya. So, ini kemarin ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap untuk dimulai sebagai suatu ibu kota yang fungsional," tegasnya.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Basuki Ngaku Jadi Kepala Otorita IKN

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono juga sudah mengonfirmasi dirinya akan menjabat sebagai Kepala Otorita IKN definitif, walaupun hingga saat ini proses pelantikannya masih diurus Kementerian Sekretariat Negara. Jabatan Basuki sebagai Plt OIKN telah selesai.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin kemarin.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan. "Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Dalam kesempatan itu Basuki juga memastikan target pembangunan IKN saat ini akan berfokus pada ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.