Presiden Prabowo Subianto menetapkan Kementerian Keuangan tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

"Bahwa dengan ditetapkannya pembentukan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 terjadi pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/ lembaga," tulis poin a bagian menimbang aturan tersebut, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dengan berlakunya Perpres itu per 21 Oktober 2024, kini Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Sri Mulyani Indrawati langsung berada di bawah koordinasi presiden, sebagaimana kementerian lain seperti Kementerian PAN-RB hingga Kementerian PPN/Bappenas.

"Iya betul itu sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tapi langsung di bawah presiden," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro.

Terkait aturan-aturan yang selama ini berlaku dan ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, masih menunggu ketetapan Perpresnya.

"Kan itu sedang digodok Perpresnya, jadi kita tunggu itu dulu ya," ucap Deni.

Khusus untuk struktur koordinasi di bawah Menteri koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto, ditetapkan dalam Pasal 26 Perpres 139/2024. Kemenko Perekonomian kini mengkoordinir 8 kementerian yaitu:

a. Kementerian Ketenagakerjaan;
b. Kementerian Perindustrian;
c. Kementerian Perdagangan;
d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
f. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
g. Kementerian Pariwisata; dan
h. instansi lain yang dianggap perlu.

"Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf h dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang perekonomian," tulis Pasal 26 ayat 2 Perpres itu.

Dengan begitu, Kementerian Keuangan tak lagi di bawah koordinasi dari Kemenko Perekonomian, demikian juga Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, serta Kementerian ATR/BPN.

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto sudah melantik para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Senin kemarin. Di bidang ekonomi, sebagian besar menteri sudah menjabat sejak pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin.

Mulai dari Sri Mulyani Indrawati yang menjadi Menteri Keuangan, Airlangga Hartarto yang menjadi Menko Perekonomian, Bahlil Lahadalia yang menjadi Menteri ESDM, Agus Gumiwang Kartasasmita yang jadi Menteri Perindustrian dan lain sebagainya.

Berkat itu harta kekayaan para menteri ini sudah tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK. Dari laporan itu, terlihat ada sejumlah menteri yang memiliki harta sangat berlimpah bahkan hingga triliunan rupiah.

1. Sakit Wahyu Trenggono

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berada di posisi pertama sebagai menteri kabinet Merah Putih paling tahir dengan kekayaan senilai Rp 2,6 triliun. Jumlah kekayaannya ini ia laporkan pada 26 Maret 2024 lalu untuk periodik 2023.

Sakti melaporkan kepemilikan 48 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Sragen, Cianjur, Jakarta Selatan, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, dan Sleman dengan total nilai Rp 91 miliar.

Kemudian dirinya juga melaporkan kepemilikan tiga alat transportasi dan mesin dengan total nilai Rp 1,8 miliar, harta bergerak lainnya Rp 22,9 miliar, surat berharga Rp 2,2 triliun kas dan setara kas Rp 156,1 miliar dan harta lainnya Rp 166,9 miliar. Di luar itu dirinya tidak memiliki utang dalam bentuk apapun.

2. Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mempunyai harta kekayaan senilai Rp 2,3 triliun, menjadikannya menteri bidang ekonomi terkaya kedua di RI. Laporan itu ia sampaikan ke KPK pada 27 Maret 2024 untuk periodik 2023.

Erick tercatat mempunyai 34 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Depok, Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Pasuruan, Bogor, Tangerang, dan Manggarai Barat senilai Rp 419,6 miliar. Kemudian ada juga empat unit alat transportasi dan mesin senilai Rp 4,96 miliar.

Erick turut mencantumkan kepemilikan harta bergerak lainnya Rp 28,5 miliar; surat berharga Rp 1,7 miliar; kas dan setara kas Rp 192,3 miliar. Meski begitu dirinya juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 203 miliar.

3. Rosan Roeslani

Rosan Perkasa Roeslani mempunyai harta kekayaan sebesar Rp 860,7 miliar. Hal ini terungkap dalam LHKPN pada 10 Juni 2024 lalu untuk periodik akhir menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

Pria yang kini menduduki posisi Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal mempunyai 26 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Sumbawa, Manggarai, Lombok Barat, Denpasar, Klungkung, Badung, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara senilai Rp 511 miliar.

Kemudian dirinya juga memiliki empay alat transportasi dan mesin senilai Rp 3,1 miliar. Lalu Rosan juga mempunyai harta bergerak lainnya sejumlah Rp 18,1 miliar; surat berharga Rp 17,8 miliar; kas dan setara kas Rp 61,6 miliar; serta harta lainnya sejumlah Rp 248,8 miliar; dan tidak memiliki utang.

4. Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kekayaan senilai Rp 411,6 miliar ke KPK pada 26 Maret 2024 untuk periodik 2023.

Ia tercatat mempunyai tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Gianyar, Australia, dan Manado senilai Rp107,8 miliar. Kemudian dirinya juga mempunyai lima unit alat transportasi dan mesin dengan harga keseluruhan Rp 2,8 miliar.

Airlangga juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp873.500.000; surat berharga Rp56,4 miliar; kas dan setara kas Rp305,8 miliar; harta lainnya Rp 16,6 miliar. Namun dirinya tercatat memiliki utang senilai Rp 78,9 miliar.

5. Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia yang ditunjuk sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan harta kekayaan senilai Rp 310,4 miliar ke KPK pada 1 April 2024 untuk periodik 2023 saat dirinya masih memimpin di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil mengaku mempunyai 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jayapura, Gianyar, Jakarta Selatan, dan Sragen senilai Rp 291,6 miliar. Lalu untuk alat transportasi dan mesin dirinya hanya memiliki dua unit mobil dengan total nilai Rp 98.400.000.

Bahlil turut melaporkan kepemilikan surat berharga senilai Rp 1,6 miliar serta kas dan setara kas sebesar Rp 17 miliar. Di luar itu dirinya mengaku tidak memiliki utang dalam bentuk apapun.

Simak: Video Momen 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Resmi Dilantik

[Gambas:Video 20detik]

Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapatkan tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah sebelumnya dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, kini Luhut dilantik jadi Penasihat Khusus Presiden.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Selasa (22/10/2024). Luhut diangkat sebagai penasihat dilandasi dengan beleid Keputusan Presiden nomor 140 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden. Luhut ditunjuk Prabowo menjadi Penasihat Khusus Presiden pada Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Sebelumnya, Luhut diangkat Prabowo menjadi Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pengangkatan Luhut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden 139 P 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pelantikan Luhut sebagai pimpinan Dewan Ekonomi Nasional baru saja dilakukan kemarin di tempat yang sama.

Ditemui usai dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut mengatakan dirinya diminta Prabowo membantu tata kelola di pemerintahan menjadi lebih baik. Hal ini salah satunya dengan mendorong digitalisasi.

"Presiden Prabowo minta membantu agar tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu akan bisa buat kita jadi lebih efisien," kata Luhut, ditemui usai pelantikan.

Sehari setelah dilantik, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka blusukan ke proyek MRT Jakarta Fase 2 Selatan-Utara (Bundaran HI - Kota). Tepatnya proyek Stasiun Monas dan Stasiun Thamrin.

Melalui unggahan di akun Instagram @gibran_rakabuming, peninjauan itu ditemani Menteri Perhubungan Bapak Dudy Purwagandhi dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi. Dengan berjalan kaki, Gibran menelusuri tunnel dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin.

"Ditemani Menteri Perhubungan Bapak Dudy Purwagandhi dan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi berjalan kaki menelusuri tunnel dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin yang merupakan bagian dari proyek MRT fase 2 Lintang Selatan-Utara (Bundaran HI-Kota)," kata Gibran, Senin (21/10/2024).

Gibran menyebut proyek pembangunan itu telah mencapai 82%. Dia pun menekankan bahwa proyek MRT fase 2 ini dapat selesai tepat waktu dan kembali dihijaukan.

"Proses pekerjaan sipil sudah mencapai 82%. Proyek ini harus kita usahakan selesai tepat waktu dan setelahnya harus kita hijaukan kembali," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo, mengatakan fase 2A MRT Jakarta ini terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.

Pembangunan fase 2A MRT Jakarta ini sendiri diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 25,3 triliun melalui dana pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang, dan rampung seluruhnya pada 2029.

"Fase 2A tersebut dibagi menjadi dua segmen, yaitu segmen satu Bundaran HI-Harmoni yang ditargetkan selesai pada 2027, dan segmen dua Harmoni-Kota yang ditargetkan selesai pada 2029," kata Ahmad dalam keterangan tertulis, Rabu (10/1/2024) lalu.

[Gambas:Instagram]

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengungkapkan dua agenda pembangunan infrastruktur prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dua hal itu adalah melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dan juga pembangunan giant sea wall di Jawa.

Namun, Diana enggan mengatakan secara rinci strategi apa yang mau dilakukan untuk melanjutkan pembangunan IKN dan giant sea wall. Katanya, hal itu akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri PU Dody Hanggodo.

"Nanti saya akan ikut pak Menteri ya, yang jelas beberapa hal yang disampaikan pak Prabowo, IKN lanjut kemudian terkait giant sea wall," ungkap Diana ditemui usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Eks Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR itu melanjutkan pemerintah saat ini juga akan melanjutkan beberapa infrastruktur lainnya yang sudah berjalan. Macam jalan tol hingga bendungan.

Tetapi soal targetnya sendiri saat ini Kementerian PU masih akan melakukan rapat pimpinan terlebih dahulu untuk menentukan target.

"Pastinya semua itu lanjut. (Target) Belum kita tentukan. Nanti akan rapim dulu sama pak menteri tentunya akan selesaikan yang masih belum selesai tahun ini. Kami akan selesaikan," pungkas Diana.

Erick Thohir kembali menjabat sebagai Menteri BUMN. Erick dan puluhan Menteri lainnya sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (21/10).

Dipercaya lagi jadi Menteri BUMN, Erick menyebut dirinya ingin agar perusahaan pelat merah harus bekerja lebih keras, profesional dan transparan. Ia juga menyampaikan rencana memangkas BUMN hanya menjadi 30.

"Salah satunya mungkin kalau kami dari BUMN, kita lihat salah satunya bagaimana peran kerjasama kita dengan swasta, harus terus ditingkatkan, sejalan dengan transformasi blueprint kita jumlahnya BUMN hanya 30, menuju ke sana," kata Erick di Kementerian BUMN, Senin (21/10/2024).

Dengan begitu diharapkan pasar akan semakin terbuka dan terjadi keseimbangan. Ia juga memastikan keberpihakan pemerintah kepada UMKM agar didorong terus berkembang.

"Artinya apa? Dengan market yang terbuka, keseimbangan itu terjadi, antara swasta, UMKM, dan juga investasi luar maupun dalam negeri, ini yang kita coba seimbangkan. Tapi kita pastikan keberpihakan kepada UMKM harus didorong terus, karena itu jadi fondasi yang kita lihat," imbuhnya.

Ia lalu menyoroti jumlah entrepreneur yang hanya berjumlah 3,4% dari populasi, jauh lebih rendah dari negara lain yang bisa sampai 5-8%. Erick berharap peran BUMN bisa didorong untuk membuat enterpreneur naik kelas, serta mendorong kerja sama dengan pihak swasta.

"Yang lainnya kita terus membangun ekosistem,swasembada pangan, walaupun kita mensupport Menteri Pertanian, karena kita ada pupuk, mesti tepat waktu, sasaran, apalagi juga ada digitalisasi," tutur Erick.

Untuk energi baru terbarukan, sebut Erick, saat ini sudah banyak investasi yang masuk, misalnya dari Pertamina hingga PLN. Erick menilai hilirisasi menjadi program yang tidak terhindarkan dan sejalan dengan visi Presiden Prabowo.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono buka-bukaan soal nasib Badan Penerimaan Negara di era Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, pembentukan Badan Penerimaan Negara menjadi salah satu rencana Prabowo saat kampanye.

Namun nampaknya pembentukan Badan Penerimaan Negara akan dibatalkan. Kabarnya ada menteri di Kabinet Merah Putih yang menolak pembentukannya.

Thomas mengungkapkan nasib Badan Penerimaan Negara bakal dijelaskan langsung oleh pihaknya. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dirinya dan dua wakil menteri lainnya akan memberikan penjelasan soal hal ini.

"Semua nanti akan kita jelaskan bersama-sama bu Menteri di Kementerian Keuangan," sebut Thomas sesaat sebelum dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Kementerian Keuangan sendiri saat ini memiliki 3 orang wakil menteri. Kabarnya, akan ada pembagian tugas antara tiga orang ini, termasuk yang khusus mengurus soal penerimaan. Soal pembagian tugas ini, Thomas tak mau bicara banyak. "Nanti kita bicarakan," sebutnya singkat.

Pada intinya, Thomas bilang tak ada banyak perbedaan pada sistem kerja di Kementerian Keuangan. Yang sedikit berbeda, hanyalah adanya kehadiran Anggito Abimanyu sebagai wakil menteri baru.

"Kita kerja sama semua semua bekerja sama, nggak ada yang berbeda. Yang berbeda, hanya kita kan ada Pak Anggito yang akan bersama-sama," sebut Thomas.

Wakil Menteri Keuangannya Anggito Abimanyu juga buka suara soal pembagian tugas di Kementerian Keuangan. Katanya, secara informal sudah ada pembicaraan pembagian tugas. Namun nantinya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menetapkan secara resmi pembagian tugasnya.

"Secara informal sudah ada, cuma nanti akan digariskan menteri keuangan, nanti sore kita meeting langsung," ungkap Anggito di tempat yang sama.

Basuki Hadimuljono buka-bukaan soal rencananya usai tak lagi menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut pengakuan Basuki, ia diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Adapun jabatannya sebagai Plt OIKN telah selesai. Proses Basuki menjadi Kepala OIKN definitif sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.

"Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Basuki juga memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya pembangunan ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

"Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, dia menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun itu adalah eksekutifnya dalam beberapa tahun, dua tahun nanti, yudikatif dan legislatif harus dibangun," tuturnya.

Erick Thohir kembali menjabat sebagai Menteri BUMN. Erick dan puluhan Menteri lainnya sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (21/10).

Dipercaya lagi jadi Menteri BUMN, Erick menyebut dirinya ingin agar perusahaan pelat merah harus bekerja lebih keras, profesional dan transparan. Ia juga menyampaikan rencana memangkas BUMN hanya menjadi 30.

"Salah satunya mungkin kalau kami dari BUMN, kita lihat salah satunya bagaimana peran kerjasama kita dengan swasta, harus terus ditingkatkan, sejalan dengan transformasi blueprint kita jumlahnya BUMN hanya 30, menuju ke sana," kata Erick di Kementerian BUMN, Senin (21/10/2024).

Dengan begitu diharapkan pasar akan semakin terbuka dan terjadi keseimbangan. Ia juga memastikan keberpihakan pemerintah kepada UMKM agar didorong terus berkembang.

"Artinya apa? Dengan market yang terbuka, keseimbangan itu terjadi, antara swasta, UMKM, dan juga investasi luar maupun dalam negeri, ini yang kita coba seimbangkan. Tapi kita pastikan keberpihakan kepada UMKM harus didorong terus, karena itu jadi fondasi yang kita lihat," imbuhnya.

Ia lalu menyoroti jumlah entrepreneur yang hanya berjumlah 3,4% dari populasi, jauh lebih rendah dari negara lain yang bisa sampai 5-8%. Erick berharap peran BUMN bisa didorong untuk membuat enterpreneur naik kelas, serta mendorong kerja sama dengan pihak swasta.

"Yang lainnya kita terus membangun ekosistem,swasembada pangan, walaupun kita mensupport Menteri Pertanian, karena kita ada pupuk, mesti tepat waktu, sasaran, apalagi juga ada digitalisasi," tutur Erick.

Untuk energi baru terbarukan, sebut Erick, saat ini sudah banyak investasi yang masuk, misalnya dari Pertamina hingga PLN. Erick menilai hilirisasi menjadi program yang tidak terhindarkan dan sejalan dengan visi Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU). Ia menggantikan Basuki Hadimuljono yang telah 10 tahun menjabat sebagai Menteri PUPR era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain Dody, Prabowo Juga melantik Diana Kusumastuti untuk menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU). Adapun di akhir pemerintahan Jokowi, Kementerian PUPR tidak memiliki wamen.

Lalu, siapa kedua sosok tersebut?

Nama Dody sendiri belum pernah terdengar di pemerintahan maupun politik. Diketahui, Dody merupakan pengusaha asal Surabaya. Tidak banyak informasi yang dapat diperoleh terkait sosoknya.

Dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Senin (21/10/2024), Dody Hanggodo pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pradiksi Gunatama Tbk pada 2017 dan 2018, serta sebagai Komisaris PT Senabangun Anekapertiwi pada 2019 dan 2020.

PT Pradiksi Gunatama Tbk sendiri merupakan perusahaan di bidang bisnis perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan PT Senabangun Anekapertiwi merupakan perusahaan afiliasi PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN).

Berdasarkan penelusuran, per 30 September 2024 PGUN dikendalikan oleh PT Araya Agro Lestari dengan kepemilikan sebesar 38,44% dan PT Citra Agro Lestari, dengan kepemilikan 38,25%.

Diketahui kedua perusahaan ini merupakan entitas usaha milik anak Haji Isam, yakni Jony Saputra dan Liana Saputri yang duduk di kursi Komisaris Utama PGUN.

Lebih lanjut, Dody sendiri merupakan Aushaf Fajr Herdiansyah yang merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Aushaf juga merupakan seorang Wakil Bupati Nganjuk dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk 2024.

Profil Wakil Menteri PU

Sementara itu, sosok Wamen PU Diana Kusumastuti sendiri merupakan birokrat asal Kementerian PUPR yang dulunya menduduki posisi sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya.

Dikutip dari laman IKA Undip dan Brantas Abipraya, wanita asal Solo ini merupakan lulusan dari Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro (Undip). Setelah lulus, ia sempat bekerja sebagai konsultan interior di perusahaan kontraktor, barulah masuk ke Kementerian PUPR sebagai ASN pada 1993.

Kemudian pada tahun 2004, ia melanjutkan Pendidikan magister di Institut Teknologi Bandung. Lalu pada tahun 2019, Diana diangkat menjadi Direktur Bina Penataan Bangunan. Di tahun ini berbagai tugas penting ia laksanakan, seperti perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) baru, lalu juga menyelesaikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Pada Desember 2020, Diana pun akhirnya dilantik menjadi Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR. Lalu di tahun 2023, ia ditunjuk sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya.

Miliarder teknologi Elon Musk mengumumkan akan memberikan US$ 1 juta atau setara Rp 15,45 miliar (kurs Rp 15.450) setiap hari kepada pemilih terdaftar di negara bagian. Namun hal ini justru menuai pandangan negatif dari para ahli hukum pemilu.

Dikutip dari CNN Internasional, Senin (21/10/2024), para ahli hukum pemilu menilai bahwa undian tersebut dapat melanggar hukum, di mana terdapat larangan pembayaran kepada orang untuk mendaftar.

Pernyataan Musk terkait pemberian US$ 1 juta itu disampaikannya saat berkampanye untuk mantan Presiden AS Donald Trump hari Sabtu lalu. Musk mendorong agar para pemilih di negara bagian medan perang menandatangani petisi yang mendukung amandemen, dan berharap jumlah pemilih bisa tembus 2 juta orang.

"Kami akan memberikan US$ $1 juta secara acak kepada orang-orang yang telah menandatangani petisi, setiap hari, mulai sekarang hingga pemilihan," kata Musk pada acara kampanye di Harrisburg, Pennsylvania.

Pemilik X dan CEO Tesla tersebut merujuk pada petisi yang diluncurkan oleh komite aksi politiknya yang menegaskan dukungan terhadap hak atas kebebasan berbicara dan memiliki senjata.

Dalam situs web tempat petisi tersebut, disebutkan program ini secara eksklusif terbuka untuk pemilih terdaftar di Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, dan North Carolina.

Musk sendiri telah memberikan lebih dari US$ 75 juta kepada super PAC pro-Trump miliknya, dan mengatakan bahwa ia berharap undian berhadiah tersebut akan meningkatkan pendaftaran di antara para pemilih Trump.

Orang terkaya di dunia itu juga baru-baru ini mengikuti jejak kampanye di Pennsylvania, mengadakan acara-acara yang mendukung Trump, mempromosikan petisinya, dan menyebarkan teori konspirasi tentang pemilihan umum 2020.

Pemenang pertama US$ 1 juta itu diumumkan pada hari Sabtu, dengan Musk menyerahkan cek raksasa kepada seorang pendukung Trump dalam acaranya di Harrisburg. Lalu pemenang kedua pada hari Minggu sore dalam sebuah acara di Pittsburgh.

Sementara itu, undang-undang federal menetapkan bahwa siapa pun yang membayar atau menawarkan untuk membayar atau menerima pembayaran, baik untuk pendaftaran pemilihan atau untuk memilih merupakan tindak pidana. Tindakan tersebut dapat dihukum hingga lima tahun penjara.

"Ketika Anda mulai membatasi hadiah atau pemberian hadiah hanya untuk pemilih terdaftar atau hanya orang-orang yang telah memilih, di situlah muncul kekhawatiran penyuapan," kata Derek Muller, seorang ahli hukum pemilu yang mengajar di Sekolah Hukum Notre Dame.

Terlepas dari kecilnya peluang Musk untuk dituntut, pakar hukum pemilu yang disegani lainnya mengutuk keras perilaku miliarder tersebut.

"Ini bukan kasus yang sangat ketat, inilah yang ingin dikriminalisasi oleh undang-undang tersebut," kata David Becker, mantan pejabat Departemen Kehakiman

Becker mengatakan, faktanya hadiah tersebut hanya tersedia bagi pemilih terdaftar di salah satu dari tujuh negara bagian yang dapat memengaruhi hasil pemilihan presiden. Menurutnya, hal ini merupakan bukti kuat niat Musk untuk memengaruhi pemilihan, yang dapat menjadi masalah hukum.

Pakar hukum pemilu di Fakultas Hukum UCLA dan kritikus Trump, Rick Hasen, juga menyoroti masalah ini. Dalam sebuah posting blog, ia mengatakan bahwa undian berhadiah Musk merupakan pembelian suara yang ilegal.

Ia pun merujuk pada buku petunjuk kejahatan pemilu Departemen Kehakiman, di mana secara khusus disebutkan menawarkan peluang lotre yang untuk mendorong atau memberi penghargaan terhadap tindakan seperti pendaftaran pemilih adalah ilegal.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Diketahui, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini menjadi salah satu kementerian baru yang pada pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum ada. Dengan demikian, kementerian anyar ini belum memiliki gedung kementerian.

Ditanya terkait lokasi gedung kantornya, AHY mengatakan, belum ditetapkan secara pasti di mana lokasi gedung tersebut. Begitu pula dengan kantor dari kemenko-kemenko baru lainnya.

"Itu juga belum saya ketahui secara pasti (gedung kantor), yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya," kata AHY, ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

AHY mengatakan, saat ini gedung pemerintahan untuk menjadi kantornya nanti masih dalam proses pencarian.

"Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi, lagi dicari yang pas lah kira-kira dimana," ujarnya.

Lebih lanjut, AHY sendiri menyambut dengan suka cita terbentuknya kabinet pemerintahan baru dalam membantu Prabowo mencapai target-target, termasuk mewujudkan visi-visi beliau yang telah ditetapkan selama ini. Nantinya, Kemenko yang dipimpin olehnya akan menaungi 5 kementerian.

"Saya rasa tugas-tugas yang akan kami jalankan baik itu secara umum maupun secara teknis karena ada 5 kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur. Mudah-mudahan bisa bekerja secara intensif dan bersinergi di lapangan," kata dia.

Menurutnya, Kemenko Infrastruktur ini sebuah pos atau portfolio baru yang menunjukkan harapan besar dari Prabowo agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi ke depan.

"Kami akan pelajari terlebih dahulu secara awal tugas-tugas yang menjadi prioritas tetapi gambaran awal dari Pak Prabowo Subianto tentu ingin meyakinkan agar pembangunan infrastruktur ini juga tepat sasaran. Lalu tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang tidak perlu karena jika dilakukan secara akuntabel secara transparan ini bisa banyak yang bisa kita lakukan pencapaiannya pun akan semakin real," ujar dia.

Selain itu, AHY juga ingin fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa. Kemudian pembangunan juga difokuskan untuk mendukung visi swasembada pangan, swasembada energi dan juga peningkatan kualitas manusia.

Artinya SDM yang semakin berkualitas ditunjang oleh fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan juga berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita," ujar AHY.