TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani memandang positif usulan Presiden Prabowo Subianto yang ingin melepas sektor perhotelan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menjualnya ke pihak swasta.

“Menurut saya bagus, ya. Karena kan masing-masing harus fokus di bidangnya masing-masing,” tuturnya ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Ia mengatakan strategi tersebut dapat berdampak baik untuk bisnis-bisnis inti BUMN karena skema pembiayaan yang digunakan berupa asset recycling yaitu pendekatan inovatif dalam membiayai proyek infrastruktur melalui pemanfaatan kembali aset yang sudah ada. “Artinya dia lepas, dia dapat uang cash. Nah, kan bisa diputerin di core business-nya dia,” kata Hariyadi.

Terlebih, hotel yang akan dijual merupakan hotel yang telah beroperasi selama beberapa waktu. Sehingga telah memiliki nilai tambah yang memberi keuntungan dalam penjualan. “Uangnya bisa dipakai untuk memperbesar korporasi,” ucapnya.

Selain itu, Hariyadi menyebut bahwa perhotelan merupakan bisnis jangka panjang. Dengan margin investasi yang tinggi dan yield yang rendah, menurutnya, penjualan hotel-hotel milik BUMN tidak akan menimbulkan kerugian yang berarti bagi para investor.

“Jadi, menurut saya sih, kalau mau dijual bagus saja,” katanya lagi.

Beberapa waktu lalu, Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus merupakan calon presiden menyebut bahwa Indonesia tidak perlu memiliki hotel yang dikelola oleh negara atau yang berada di bawah naungan BUMN. Hal itu ia sampaikan saat hadir di acara Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont pada Selasa, 5 Maret 2024.

Ia menyebut nama Erick Thohir selaku Menteri BUMN dalam pernyataannya. “Menurut saya, kita tidak membutuhkan hotel milik negara. Bagaimana menurut Anda, Pak Erick? Saya meminta saran Anda. Saya ingin meminta persetujuan yang rasional dan masuk akal,” kata dia.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan terbuka dengan kerja sama bisnis dan investasi. Sehingga, jika ada pihak-pihak yang ingin bekerja sama dalam hal bisnis, dia menyambut dengan tangan terbuka.

Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir mendukung pernyataan Prabowo itu. Usulan yang berkaitan dengan rasionalisasi dan privatisasi BUMN yang tidak memiliki peran strategis, termasuk hotel-hotel BUMN.

Dilansir dari Antara, ia menyatakan mendukung pernyataan Prabowo terkait keberadaan hotel-hotel BUMN yang dianggap tidak strategis. Ia menerangkan dulunya setiap BUMN memang memiliki hotel, tetapi kini sudah dikonsolidasikan di bawah satu payung, yakni PT Hotel Indonesia Natour (HIN). Sehingga, menurutnya keberadaan hotel-hotel tersebut bukan sesuatu yang signifikan.

Desty Luthfiani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, angkat bicara soal program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Parman mengatakan, dari target 3 juta rumah itu, pihaknya siap menyediakan lahan untuk program 1 juta hunian perkotaan. Namun, untuk realisasi pembangunan 2 juta rumah di daerah pedesaan, Parman mengungkapkan bahwa Bank Tanah masih dalam tahap persiapan penyediaan lahan.

Saat ini, lahan yang tersedia memang masih minim. Parman mengatakan sudah menyiapkan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya, lokasi tersebut strategis karena dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita belum banyak siapkan, di Penajam Paser Utara juga ada," katanya saat ditemui dalam acara Focus Group Discussion Pengembangan Reforma Agraria Badan Bank Tanah di Ballroom Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis 24 Oktober 2024.

Parman juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memperoleh lahan di Lembah Napu, Desa Sedoa, Wuasa, Wanga, dan Watutau di Kecamatan Lore Utara dan Lore Peore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Namun, ia menyebut bahwa tidak ada masyarakat yang bersedia pindah ke lokasi tersebut.

Menurutnya, lokasi lahan di luar Jawa merupakan tantangan tersendiri bagi Bank Tanah, karena mereka perlu memastikan bahwa masyarakat bersedia untuk relokasi. Parman juga menambahkan bahwa pihaknya masih perlu meninjau skema yang akan diterapkan dalam program tersebut, termasuk keputusan mengenai apakah rumah akan disewakan atau diberikan secara gratis.

Selain itu, Bank Tanah berencana memanfaatkan lahan-lahan Barang Milik Negara (BMN) yang belum dimanfaatkan melalui skema optimalisasi aset tersebut untuk menyediakan lahan.

Kementerian ATR/BPN juga berpesan kepada Bank Tanah untuk proaktif dalam memperoleh lahan, tidak hanya mengandalkan pelepasan atau lahan yang tidak digunakan, tetapi juga dapat memanfaatkan tanah dari sektor kehutanan dan transmigrasi.

"Dari Satgas Perumahan sudah menagih karena mereka berpikir tanah kita masih banyak sekali, padahal lahan untuk pembangunan sangat minim," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana.

Suyus juga mengungkapkan bahwa banyak tanah dari program transmigrasi yang hak pengelolaannya (HPL) tidak diberikan kepada masyarakat, tetapi justru dikelola oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN berencana mengembalikan tanah tersebut kepada Bank Tanah.

Program 3 juta rumah sebelumnya disampaikan Prabowo saat kampanye Pemilihan Presiden lalu. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah akan membangun 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

Program tersebut bertujuan menjamin pembangunan hunian dan rumah murah terjangkau berkualitas dengan sanitasi yang baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Terutama bagi generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini diharapkan mampu mengurangi angka backlog perumahan atau kesenjangan antara total hunian terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan pada 2010 tercatat 13,5 juta unit. Sedangkan tiga belas tahun kemudian, atau pada 2023, angkanya hanya turun tipis di level 12,7 juta unit alias hanya susut 6 persen atau sekitar 800 ribu unit.

Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen mustahil dicapai.

Menurut dia, pertumbuhan itu tidak akan terjadi jika upah para pekerja buruh swasta masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023. Selain itu, Said Iqbal mengatakan, regulasi itu juga menyebabkan daya beli masyarakat menurun.

"Mustahil, karena daya beli akan rendah. Daya beli rendah atau purchasing rendah, konsumsi rendah," ujar Said Iqbal kepada awak media di depan Patung Kuda Monumen Nasional, Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Lebih lanjut, ia menuturkan, bahwa penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia terdapat pada daya konsumsi masyarakat. Menurut Said Iqbal, jika angka konsumsi tidak dinaikkan, maka ambisi Prabowo untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen sulit terwujud.

"Penyumbang pertumbuhan ekonomi 54 persen dari konsumsi. Nah kalau konsumsinya enggak dinaikkan, seiring investasi juga didatangkan, enggak mungkin pertumbuhan ekonomi 8 persen," ucap dia.

Dia meminta Prabowo agar mengabulkan tuntutan para buruh untuk menaikkan upah menjadi 8-10 persen. Hal itu, kata Said Iqbal, dengan adanya kenaikan upah, maka ambisi Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat segera terwujud.

"Oleh karena itu kita minta upah harus bisa meningkatkan daya beli, supaya pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai. Kami ngomong ini, justru kami mendukung Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Menurut dia, jika upah para pekerja buruh dinaikan, hal itu dapat menyumbangkan keinginan Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen. Sehingga, kata Said Iqbal, daya konsumsi masyarakat juga dapat mengalami kenaikan. "Justru kami dukung pertumbuhan ekonomi 8 persen, konsumsi harus naik menyumbangkan pertumbuhan ekonomi itu 60-70 persen."

Said Iqbal mengatakan, menaikkan upah para pekerja buruh tidak memberikan kerugian bagi negara. Menurut dia, hal itu justru menguntungkan kondisi ekonomi negara seperti Inggris, Jerman, hingga Turki yang menaikkan upah para pekerjanya.

"Di Inggris saja naik 30 persen, di Jerman 27 persen, bahkan di Turki naik upahnya 60 persen, enggak bangkrut negara mereka. Ini neokapitalisme, neoliberalisme yang selalu nakut-nakutin, naik upah yang layak, bukan tinggi yang layak, membuat orang bangkrut," ujar Said Iqbal.

Sementara itu, Said Iqbal mendukung pernyataan Prabowo untuk menjadikan ekonomi Indonesia berasaskan Pancasila. Sebab, kata dia, jika ekonomi berlandaskan neoliberal hanya memberi keuntungan terhadap para pemodal.

"Kalau begitu naikkan upah, jangan lagi nombok. Kita semua jangan disuruh nombok, kita kerja, kita berkontribusi buat negara, kita bayar pajak, kok beli barang nombok," tutur Said Iqbal.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, telah menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto, yaitu merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah dalam sebulan. Salah satu fokus utama dalam program tersebut adalah permasalahan lahan. Maruarar, yang kerap disapa Ara, berkomitmen untuk membangun sistem yang menyeluruh dan kokoh dalam menjalankan tugas ini.

Dalam sebuah wawancara setelah pelantikannya di Istana Negara pada 21 Oktober 2024, Ara menjelaskan bahwa diperlukan regulasi yang mampu menyatukan semua pihak terkait untuk mencapai target program ini.

Menurutnya, sinergi antar-stakeholder sangat krusial dalam mewujudkan visi besar tersebut. Ara juga menegaskan bahwa isu lahan menjadi salah satu tantangan strategis dalam pelaksanaan program ini. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memanfaatkan lahan yang sudah dimiliki oleh negara, termasuk yang dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk digunakan dalam pembangunan rumah bagi masyarakat.

Pelantikan Maruarar sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman periode 2024-2029 merupakan bagian dari pengumuman Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Pada acara pelantikan tersebut, Prabowo membacakan sumpah jabatan di depan para menteri kabinet barunya, termasuk Ara.

Dalam sumpahnya, Maruarar berjanji untuk setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika jabatan, dan mengabdikan diri demi kepentingan bangsa dan negara.

Dalam jangka pendek, Ara berharap dapat segera memulai pembangunan rumah dalam 100 hari pertama masa kerja Presiden Prabowo. Salah satu strategi yang akan digunakan adalah memanfaatkan tanah-tanah sitaan yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari tindak pidana korupsi.

Maruarar menyatakan bahwa dukungan penuh dari Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, sangat mendorong semangatnya untuk segera menjalankan program ini. Jaksa Agung sebelumnya telah menyatakan bahwa program pembangunan 5 juta unit rumah untuk masyarakat kecil membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Kejaksaan yang memiliki wewenang atas sejumlah besar tanah sitaan.

Burhanuddin juga menekankan pentingnya sinergi antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kejaksaan telah memulai proses pengadaan lahan tersebut, dan dalam waktu dekat diharapkan akan ada kejelasan mengenai luas tanah yang bisa diserahkan kepada Kementerian untuk pembangunan rumah bagi rakyat kecil. Namun, ia juga mengingatkan bahwa proses ini membutuhkan mekanisme yang jelas dan waktu untuk penyelesaian secara administratif dan teknis.

Secara keseluruhan, program ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi permasalahan perumahan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat kecil. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung akan menjadi kunci suksesnya pelaksanaan program 3 juta rumah ini. Maruarar berkomitmen untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan, memberikan dampak positif bagi rakyat, serta mendukung pencapaian visi pembangunan nasional di era kepemimpinan Presiden Prabowo.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyebutBank Tanahmenjadi salah satu kunci kesuksesan program 3 jutarumah. Ia pun bakal berkoordinasi agar bisa mendapatkan lahan untuk merealisasikan program Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Maruarar juga mengklaim telah bertemu dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi tentang lahan-lahan yang bisa digunakan kementeriannya untuk membangun rumah.

"KementerianPerumahanakan berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis,” ujar Maruarar di kantornya, dikutip melalui keterangan resmi, Kamis, 24 Oktober 2024. “Caranya, menggunakan lahan sitaan yang sudahfixdanclearagar pembangunannya berjalan lancar.”

Program 3 juta hunian per tahun merupakan program yang dijanjikanPrabowosejak masa kampanye Pilpres 2024. Presiden ke-8 Indonesia itu berjanji membangun rumah rakyat sebanyak 2 juta di pedesaaan dan 2 juta di perkotaan.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA I RIRI RAHAYU

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh pejabat di Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga utusan khusus dan staf khusus presiden, menjalani pelatihan di kompleks Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah, mulai Kamis, 24 Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menggembleng jajarannya untuk penyamaan visi.

Para pembantu presiden itu akan menjalani pembekalan di Lembah Tidar, Magelang, selama tiga hari, hingga Ahad, 27 Oktober 2024. Lembah di kawasan Gunung Tidar ini dikenal sebagai tempat Akademi Militer yang melahirkan perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD.

Meski berada di bukit, namun para menteri itu diketahui akan mendapatkan fasilitas penginapan yang mewah dan lengkap. Sejumlah video pendek yang memperlihatkan tenda-tenda tempat para menteri itu menginap tersebar di media sosial Indonesia.

Berdasarkan video yang beredar di TikTok, sebanyak 120 tenda disiapkan untuk tempat istirahat para menteri. Tendah mewah atau glamping (glamour camping) tersebut berlokasi di Borobudur Golf Magelang. Sebuah video juga memperlihatkan fasilitas yang disediakan dalam tenda tersebut.

Fasilitas Tenda Mewah Menteri

Dalam sebuah video yang dibagikan oleh akun X bernama @andi***, terlihat seorang pria sedang menunjukkan ragam fasilitas mewah yang terdapat dalam tenda tersebut. Di depan tenda terdapat dua kursi dan satu meja untuk tempat duduk para menteri yang ingin bersantai.

Saat masuk ke dalam tenda, terdapat ruang tamu di bagian depan, lengkap dengan empat kursi, meja persegi, televisi, hingga karpet permadani. Tersedia juga pendingin ruangan atau AC di ujung ruangan.

Di kamar tidur, para menteri juga akan mendapatkan beragam fasilitas lain untuk menambah kenyamanan istirahatnya. Fasilitas itu antara lain, kasur berukuran jumbo sekitar 200x200, lampu tidur, dan laci yang tersedia di samping kanan kiri kasur.

Ada juga lemari pakaian yang cukup untuk menampung pakaian para menteri, cermin, setrika uap, sofa, meja, dan AC. Selain itu, kamar juga memiliki TV tersendiri untuk hiburan para pejabat, sehingga dalam satu tenda terdapat dua TV berbeda.

Pada bagian belakang tenda, terdapat dapur kecil dengan dilengkapi kulkas, dispenser, meja, teko penghangat air, dan kamar mandi. Kamar mandi di tenda itu juga memiliki fasilitas mewah dan dilapisi dengan marmer putih. Di dalam kamar mandi itu, tersedia wastafel, shower, dan toilet modern.

Tenda tempat istirahat para menteri Kabinet Merah Putih ini juga menawarkan pengalaman menginap di alam terbuka. Terdapat pintu pada bagian paling belakang tenda yang mengarah langsung ke area luar.

Selanjutnya: Seorang warganet pemilik akun TikTok bernama ...

<!--more-->

Seorang warganet pemilik akun TikTok bernama @dani*** membagikan sebuah video yang memperlihatkan kendaraan para menteri untuk acara pembekalan tersebut. Terlihat sejumlah mobil golf berjejer rapi di parkiran. “Kendaraan para menteri dan jajarannya,” tulis dia dalam keterangan pada videonya.

Sosok Pengelola Glamping di Borobudur International Golf and Country Club

Adalah PT Jababeka Tbk (KIJA) yang mengelola tenda glamping bagi para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Borobudur International Golf & Country Club, Magelang, Jawa Tengah. Borobudur International Golf & Country Club ini dimiliki oleh Akademi Militer (Akmil).

"Tenda-tenda tersebut, InsyaAllah telah siap digunakan 100 persen untuk para Menteri Kabinet Presiden Prabowo Subianto beristirahat," ujar Operational General Manager Borobudur Golf & Club Haris Hudiyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Tenda-tenda glamping itu, kata Haris, telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, di antaranya pendingin udara (AC), kamar mandi, hingga teras untuk bersantai. Tenda itu juga dilengkapi ruang tamu yang cukup luas, di mana terdapat empat kursi dengan satu meja persegi lengkap dengan alas karpet permadani.

"Di ruangan ini juga terdapat tirai yang cukup mewah berwarna gold sebagai penyekat ruangan dengan televisi sebesar kurang lebih 42 inch lengkap dengan meja televisinya," ucapnya. "Pada area ini terdapat sofa panjang dengan meja yang cocok untuk sekedar bersantai sejenak sebelum beristirahat."

Sementara untuk tempat tidur, telah disiapkan spring bed dengan ukuran jumbo sekitar 200x200 cm. Di samping kiri dan kanan tempat tidur disiapkan dua lampu tidur sebagai alat penerangan saat istirahat. "Kemudian terdapat satu lemari pakaian besar yang cukup untuk menampung bawaan para tamu," ujar Haris.

Tenda ini juga menyediakan setrika uap dan cermin besar yang disiapkan apabila tamu hendak memadupadankan pakaian atau sebelum beraktivitas. Dinding tenda tersebut, kata Haris, juga telah memiliki partisi dinding yang bermotif kayu sehingga menambah kesan hangat pada ruangan.

Sedangkan untuk ruang belakang, terdapat satu ruang kotak berlapis marmer yang cukup besar, yang di dalamnya merupakan kamar mandi lengkap dengan fasilitas shower dan toilet. Ruangan juga memiliki dispenser, teko untuk menghangatkan air dan kulkas serta meja yang terpisah dari ruang kotak kamar mandi.

"Tenda ini juga memiliki pintu belakang yang jika dibuka akan langsung menuju ruang terbuka luar tenda," kata Haris.

Mila Novita berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan alasan pemerintah getol mencetak sawah baru atau food estate hingga 3 juta hektare untuk mewujudkan target swasembada pangan. Ia mengatakan kebutuhan pangan meningkat pesat seiring proyeksi pertumbuhan penduduk mencapai 330 juta jiwa pada 2050.

Sudaryono mengatakan lahan pertanian yang ada saat ini sudah semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Karena itu, ia mengklaim program mencetak sawah baru merupakan solusi untuk memperluas area produksi beras yang menjadi komoditas pangan utama bangsa.

Tak hanya faktor domestik, menurut dia, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu juga didorong oleh faktor geopolitik. Sebagai negara dengan populasi besar, politikus Partai Gerindra itu mengatakan Indonesia tak bisa bergantung pada impor pangan. Kemandirian dalam sektor pertanian, kata dia, menjadi semakin vital untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

"Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan internasional akibat berbagai konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, memperparah kondisi pangan dunia," ujar lulusan SMA Taruna Nusantara itu lewat keterangan tertulis, Kamis, 24 Oktober 2024.

Ia juga berujar, program cetak sawah ini akan diintegrasikan dengan program pertanian modern yang memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan benih unggul, irigasi modern, dan mekanisasi pertanian. Program ini, kata dia, bukan hanya tentang memperluas lahan, tapi juga memastikan produktivitas pertanian bisa meningkat signifikan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Program cetak sawah, lanjut dia, menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. Politikus kelahiran Grobogan, Jawa Tengah itu juga mengatakan program ini akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan mendorong perekonomian desa.

Dikutip dari Koran Tempo edisi 30 Agustus 2024, Presiden Prabowo Subianto menjadikan program lumbung pangan sebagai prioritas. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, pemerintah menyisihkan Rp124,4 triliun untuk ketahanan pangan. Di antaranya untuk mendirikan lumbung padi seluas 435 ribu hektare dan jagung 250 ribu hektare.

Pada kepemimpinan Jokowi, program cetak sawah dimulai di masa pandemi dengan dalih mengatasi paceklik pangan. Namun proyek tersebut mengalami gagal panen dan mangkrak.

Tim Pantau Gambut menemukan bahwa sebagian lahan food estate di Kalimantan Tengah kini sudah menjadi semak belukar dan bertumpang tindih dengan area perkebunan sawit milik swasta. Situasi itu digambarkan secara lengkap dalam hasil studi berjudul ‘Swanelangsa Pangan di Lumbung Nasional: Catatan Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah Tiga Tahun Berlalu.’

Manajer Kampanye dan Advokasi Pantau Gambut, Wahyu Perdana, mengatakan ekstensifikasi food estate bertolak belakang dengan komitmen emisi bersih (net zero emission) yang sering digaungkan pemerintah Jokowi. Buktinya, program tersebut dilaksanakan di areal bekas pengembangan lahan gambut (PLG) sejuta hektare peninggalan Presiden Soeharto.

"Bekas proyek telah menjelma sebagai ‘bom karbon’, ditunjukkan lewat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) periode 1997–1998 dan 2015," ucap Wahyu melalui pesan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mengatakan akan fokus pada ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Fokus ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi.

Kementerian ESDM telah mengadakan rapat pimpinan untuk mendukung tercapainya swasembada energi. Dalam rapat tersebut, dibahas indikator kinerja utama yang perlu dicapai oleh pejabat Eselon I di Kementerian ESDM. Rapat ini bertujuan untuk memastikan setiap direktorat teknis dapat beroperasi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo

Yuliot mengatakan bahwa Kementerian ESDM akan fokus pada peningkatan lifting minyak yang saat ini berada di angka sekitar 600.000 barel per hari. Mantan Wakil Menteri Investasi/BKPM itu menekankan pentingnya meningkatkan produksi minyak sesuai dengan target nasional guna mendukung ketahanan energi.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) melaporkan capaian lifting minyak semester I 2024 mencapai 576 ribu barel atau BOPD. Angka itu lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2024, yaitu 635 BOPD.

Selain itu, Yuliot menyampaikan bahwa Kementerian ESDM juga berencana untuk melakukan konversi kendaraan dari bahan bakar minyak (BBM) ke listrik. Dia menjelaskan bahwa langkah ini dapat membantu mengurangi konsumsi BBM.

"Semakin banyak penggunaan kendaraan listrik, konsumsi BBM akan berkurang. Ini salah satu strategi penting kita," kata Yuliot dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Upaya lainnya untuk mengurangi konsumsi BBM adalah dengan mengoptimalkan program Bahan Bakar Nabati (BBN), yang saat ini berada pada level B35. Pemerintah berencana untuk meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40, B50, hingga B60.

"Saat ini masih di B35, tapi ada rencana untuk naik ke B40, B50, dan B60. Tentu hal ini membutuhkan kebijakan pendukung, termasuk terkait bahan baku biosolar yang berasal dari kelapa sawit. Kita akan mendorong pelaku usaha yang belum mengekspor produk sawitnya untuk memasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku biosolar," katanya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dalam pidato pertamanya sebagai presiden mengatakan akan berupaya mencukupi kebutuhan energi nasional atau swasembada di bidang energi. Ia yakin dengan sumber daya yang ada saat ini, Indonesia mampu melakukan swasembada energi. Ia menilai Indonesia telah diberikan karunia oleh Tuhan dengan berbagai kekayaan sehingga tidak perlu bergantung kepada bangsa lain.

“Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain,” kata Prabowo dalam pidato pertamanya usai dilantik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 20 Oktober 2024.

Selain itu, swasembada ini juga dilakukan melalui upaya menggunakan energi panas bumi atau geothermal. Menurutnya, Indonesia mempunyai cadangan yang cukup. Selain itu, masih ada batu bara dan energi dari air yang sangat besar.

“Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” tuturnya.

Soal swasembada energi juga kembali ditekankan oleh Prabowo pada sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Hal ini dibutuhkan karena kondisi geopolitik global yang masih tidak menentu sehingga kemandirian dari sisi energi dan pangan diperlukan oleh Indonesia agar dapat bertahan di situasi yang masih tidak menentu ini.

"Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar, bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi, mutlak," kata Prabowo saat itu.

Untuk swasembada pangan, Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sumber daya alam yang potensial dan sangat banyak. Potensi tersebut saat ini harus bisa dimanfaatkan dengan bijak tanpa keragu-raguan lewat hilirisasi sumber-sumber tersebut.

Ia juga berharap program hilirisasi juga bisa dilakukan oleh para jajaran kabinetnya agar dapat mewujudkan swasembada energi di Indonesia. Secara khusus untuk hilirisasi mewujudkan swasembada energi, Prabowo menekankan tanggung jawab tersebut ada di beberapa Kementerian seperti Kementerian Investasi Hilirisasi, Kementerian Bappenas, hingga Kementerian ESDM.

TEMPO.CO, Jakarta - Generasi Z kini menjadi pendorong laju digitalisasi perbankan. Direktur Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (Persero) atau BSI, Ade Cahyo Nugroho menganggap kebiasaan Gen Z bertransaksi secara digital membawa keuntungan bagi bank.

“Gen Z yang arahnya ke transaksi non-fisik membuat kebutuhan bank untuk menyiapkan infrastruktur fisik jadi berkurang,” kata Ade dalam Indonesia Industry Outlook 2025 yang digelar secara daring, Kamis, 24 Oktober 2024.

Padahal, kata Ade, salah satu biaya terbesar yang dikeluarkan perbankan adalah membangun dan mengelola cabang. Dengan perkembangan transaksi digital, menurutnya perbankan saat ini bisa mulai mengurangi beban dalam mengurus cabang.

Apalagi, kata dia, saat ini terjadi perubahan tren yang cukup signifikan. Nasabah mulai tidak lagi datang ke cabang. Proses onboarding atau pendaftaran akun bank semua prosesnya bisa dilakukan secara daring. Hingga sekarang, menurutnya 97 persen transaksi BSI telah dilakukan melalui platform digital.

“Kalau saya sedang meyakinkan ke investor luar negeri, (saya bilang) ini akan bawa benefit. Gen Z makin digital, makin mudah dan murah bank untuk melayani,” kata dia.

Ia juga menambahkan bahwa BSI tengah mengembangkan superapp Islamic ecosystem yang tidak hanya kuat dalam transaksi keuangan, tetapi juga mendukung aktivitas ibadah dan sosial. Menurutnya, ini menjadi salah satu cara BSI mendekatkan diri terhadap nasabahnya.

“Jadi di superapp itu bukan hanya finansial. Tapi ada juga spiritual dan sosial. Spiritual itu terkait seperti jadwal salat, sosial dengan layanan untuk berbagi,” ujarnya.

Sementara itu, hasil riset lembaga Inventure Indonesia yang dipublikasikan dalam Indonesia Industry Outlook 2024 menegaskan bahwa gen Z lebih menyukai transaksi perbankan berbasis online, seperti penggunaan QRIS dan pembukaan tabungan digital.

Data Bank Indonesia juga menunjukkan transaksi QRIS melonjak 209,61 persen secara tahunan hingga triwulan ketiga 2024. Nilai transaksi QRIS juga mengalami pertumbuhan signifikan, mencapai Rp183,6 triliun, dengan jumlah merchant yang telah mencapai 34,2 juta.

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan menerapkan Retribusi Pelayanan Kebersihan mulai 1 Januari 2025. Hanya rumah tinggal yang aktif memilah sampah dari sumbernya, atau tergabung dalam Bank Sampah, yang dibebaskan dari retribusi ini.

Kepala Dinas Lingkugan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan pembebasan retribusi bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar mau memilah sampah. “Kegiatan ini bermanfaat untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan,” katanya melalui keterangan resmi, Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut Asep, masyarakat yang berinisiatif memilah sampah, bahkan menjadi anggota Bank Sampah, bakal dibebaskan dari retribusi setelah melalui proses verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Aturan retribusi, kata Asep, berbasis prinsip polluter pays principle, artinya “siapa yang menghasilkan sampah, harus membayar pengelolaannya.”

Aturan retribusi tersebut menyasar rumah tinggal dan kegiatan usaha. Jenis tarifnya dibagi berdasarkan daya listrik yang terpasang di masing-masing lokasi. Ada beberapa kategori rumah tinggal yang diatur dalam kebijakan ini.

Pertama, kelas miskin dengan listrik 450-900 volt-ampere (VA) bakal mendapat tarif retribusi Rp 0 per unit tiap bulan. Kedua, kelas bawah dengan listrik 1300-2.200 VA dibebani tarif retribusi sebesar Rp 10 ribu per unit per bulan.

Adapun kelas menengah dengan listrik 3.500-5.500 VA dikenai tarif retribusi Rp 30 ribu per unit per bulan. Sedangkan tarif retribusi untuk konsumen kelas atas, dengan daya listrik 6.600 VA atau lebih, mencapai Rp 77 ribu per unit per bulan.

“Kegiatan usaha juga dikenakan retribusi berdasarkan skala fasilitasnya kecil sedang besar dan besaran daya listrik yang digunakan,” tutur Asep.

Asep memastikan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta masih meneruskan sosialisasi mengenai kebijakan ini. Masyarakat bisa mencari informasi secara daring melalui laman web retribusikebersihan.dinaslhdki.id. “Kebijakan ini akan membantu meringankan beban operasional pengelolaan sampah di Jakarta sehingga APBD dapat dialokasikan dengan lebih tepat,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Hidup Layak—forum yang terdiri dari perwakilan sejumlah serikat buruh—menyampaikan empat desakan mengenai kelayakan upah buruh kepada pemerintah. Melalui survei yang digelar pada Agustus-September 2024, koalisi ini mengungkapkan mayoritas buruh terjerat utang dengan berbagai alasan, terutama untuk memenuhi kebutuhan harian

Forum ini meminta pemerintah membuat formulasi kebijakan upah minimum yang berlaku secara nasional. “Dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan tanggungan rumah tangga buruh,” begitu bunyi poin pertama, yang dibacakan oleh Juru Bicara Koalisi Hidup Layak, Kokom Komalawati, pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Koalisi ini juga meminta pemerintah mengendalikan harga pada jenis-jenis pengeluaran makan dan non-makan, mulai dari harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, air, sembako, serta barang urusan publik lainnya. Regulator juga didesak memberikan akses jaminan kesehatan gratis kepada seluruh rakyat, sudah mencakup perbaikan dan peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan di daerah.

Poin ke-4 menyangkut penyediaan pendidikan murah dan berkualitas. “Dengan memastikan jumlah sekolah yang merata serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai,” kata Kokom.

Survei Koalisi Hidup Layak itu mengungkapkan bahwa 200 atau 76 persen dari 257 buruh terjerat utang. Sebanyak 143 responden menyatakan pinjaman itu demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selebihnya, para buruh berutang untuk membeli alat kerja (65 jawaban); membiayai pendidikan anak (54 jawaban), serta biaya sosial seperti khitanan, pernikahan, kematian, dan perayaan hari keagamaan (28 jawaban). Ada juga kebutuhan tempat tinggal (25), untuk biaya kesehatan (21), untuk usaha (16), transfer rumah tangga (8), maupun untuk membayar utang (5).

Ketika memaparkan hasil survei forumnya di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hidup Indonesia (YLBHI), Jakarta, Kokom menyebut upah per bulan rata-rata yang diterima oleh buruh pada 2024 hanya Rp 3,4 juta. Jumlah ini tak sebanding dengan total pengeluaran untuk konsumsi per bulan, yang diperkirakan menembus Rp 9,47 juta. Adapun rata-rata cicilan utang per bulan sekitar Rp 1,65 juta.

"Jelas bahwa teman-teman (buruh) untuk memenuhi kebutuhan hidup saja tidak ter-cover dalam upahnya,” kata Kokom

Sesuai hitungan tersebut, ada defisit sekitar Rp 7,72 juta yang diperlukan buruh untuk memeuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus untuk menambal cicilan. Tiga opsi teratas yang dilakukan buruh, merujuk hasil survei, adalah menambah jam kerja, mengurangi konsumsi, serta berutang kembali.

Rata-rata jumlah utang yang dimiliki oleh 200 narasumbe itu sebesar Rp 19,5 juta, dengan rata-rata cicilan sebesar Rp 1,65 per bulan. Bila memakai nilai median upah sebesar Rp 5,43 juta, tutur Kokom, setiap bulan buruh selalu mengalami defisit Rp 1,92 juta.

“Kekurangan pendapatan ini akan semakin besar jika cicilan utang menjadi prioritas utama rumah tangga buruh,” ucap dia, sesuai hasil survei.

TEMPO.CO, Jakarta - Survei yang digelar oleh Koalisi Hidup Layak baru-baru ini mengungkapkan bahwa 200 atau 76 persen dari 257 buruh terjerat utang. Dari beragam alasan berutang yang diungkapkan oleh peserta survei, mayoritasnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Alasan itu muncul dari 143 responden. Selebihnya, para buruh berutang untuk membeli alat kerja (dari 65 jawaban); membiayai pendidikan anak (54 jawaban), serta biaya sosial seperti khitanan, pernikahan, kematian, dan perayaan hari keagamaan (28 jawaban). Ada juga kebutuhan tempat tinggal (25), untuk biaya kesehatan (21), untuk usaha (16), transfer rumah tangga (8), maupun untuk membayar utang (5).

Koordinator Umum Koalisi Hidup Layak, Kokom Komalawati, mengatakan upah rata-rata yang diterima oleh buruh setiap bulan pada tahun ini sebesar Rp 3,4 juta. Jumlah ini tak sebanding dengan total pengeluaran untuk konsumsi per bulan, yang diperkirakan menembus Rp 9,47 juta. Adapun rata-rata cicilan utang per bulan sekitar Rp 1,65 juta.

"Jelas bahwa teman-teman (buruh) untuk memenuhi kebutuhan hidup saja tidak ter-cover dalam upahnya,” kata Kokom ketika memaparkan hasil survei forumnya di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hidup Indonesia (YLBHI), Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Sesuai hitungan tersebut, ada defisit sekitar Rp 7,72 juta yang diperlukan buruh untuk memeuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus untuk menambal cicilan. Tiga opsi teratas yang dilakukan buruh, merujuk hasil survei, adalah menambah jam kerja, mengurangi konsumsi, serta berutang kembali.

Para buruh juga menyiasati pengeluaran dengan menyesuaikan uang makan mereka. Pasalnya, pengeluaran untuk membayar tidak dapat ditawar lagi. “Ketika mendapatkan gaji, mereka harus membayar utang, rumah, dan lain-lain," tutur Kokom.

Sumber layanan pinjaman para buruh pun bervariasi. Tiga urutan teratas yang dipilih, antara lain pinjaman kepada bank umum, pinjaman online (pinjol), serta pinjaman kepada keluarga atau kerabat terdekat. Pinjol paling sering diakses oleh buruh karena kreditnya bisa didapat hanya dengan memberikan data pribadi, tanpa agunan.

"Kebijakan politik upah murah dan liberalisasi layanan publik membuat buruh terjerat utang," ucap Kokom, mengungkapkan kesan ihwal hasil survei tersebut.

Survei Koalisi Hidup Layak dilaksanakan pada periode Agustus-September 2024 di delapan wilayah, yakni Tangerang, Serang, Sukabumi, Sambas, Morowali, Denpasar, Brebes/Jepara, dan Sidoarjo. Ada 88 narasumber buruh dari sektor manufaktur, lalu dari ekonomi gig (80 narasumber), penerbangan (11), perkebunan (30), pertambangan (37), serta perikanan (11).

Survei ini memakai pendekatan aksi partisipatif, serta memakai campuran metode kuantitatif dan kualitatif. Sampelnya dioleh dengan teknik nonprobabilitas (nonprobability sampling). Datanya juga diolah dengan metode snowballing, teknik pengumpulan sampel dari narasumber yang direkrut oleh narasumber sebelumnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritik rencana pengembangan cetak sawah seluas 2 juta hektare, untuk swasembada pangan, yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Proyek lumbung pangan di Papua itu dianggap melanggengkan praktik ekstrativisme kolonial—eksploitasi kekayaan alam oleh perusahaan asing yang sempat terjadi di masa lalu.

"Papua sekali lagi diperlakukan sebagai objek eksploitasi untuk kepentingan pembangunan nasional, tanpa mempertimbangkan dampak besar yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat lokal dan lingkungan," kata pendiri sekaligus CEO Narasi Institute ini saat dihubungi Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024.

Proyek lumbung pangan atau food estate digencarkan pada era kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Proyek ini dikembangkan di Kalimantan Tengah, Sumba Tengah, Gresik, Garut, Temanggung, hingga Merauke. Agar lebih lancar, program food estate juga dimasukkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Achmad mengingatkan, eksploitasi kekayaan alam sering terlaksana tanpa manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal. Papua otomatis sering menjadi target eksploitasi lantaran memiliki keanekaragaman hayati dan budaya. Pembukaan lahan baru, apalagi jika benar-benar mencapai 2 juta hektare, disebut akan mengubah bentang alam yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat.

"Sejarah kolonialisme di Papua menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya oleh pihak luar seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal,” kata Achmad yang kini menjadi salah satu pengajar di Universitas Indonesia.

Selain minim dilibatkan dalam pengambilan keputusan, masyarakat adat Papua dikhawatirkan bakal kehilangan tanah dan lingkungan. Padahal aset itu bukan hanya untuk kehidupan, namun juga nilai budaya dan spiritual.

"Tanpa perlindungan yang jelas, food estate di Papua berpotensi memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada di sana," turut Achmad.

Alih-alih memaksakan food estate Papua, Achmad menyarankan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Proyek pangan, Achmad meneruskan, semestinya bisa diikuti dengan pemberdayaan petani lokal, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, tanpa melupakan pengawasan yang transparan.

"Swasembada pangan bisa dicapai tanpa harus mengulangi kesalahan sejarah kolonialisme masa lalu,” kata dia. “Papua bukanlah objek, tetapi bagian integral dari Indonesia yang harus dijaga dan dihormati.”

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebelumnya menyinggung soal potensi cetah sawah seluas 2 juta hektare di Papua. Zulhas, panggilan akrab Zulkifli, berkata wilayah Indonesia timur dapat ditanami berbagai jenis tanaman pangan, seperti padi, jagung, hingga tebu.

"Mudah-mudahan 5 tahun ke depan, kita bisa ke pertanian sawah dua juta hektare, perkebunan tebu 600 ribu sampai 1 juta hektare Masa depan kita ada di sana (Papua)," katanya pada Senin, 21 Oktober lalu, dikutip dari Antara.