Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapatkan laporan banyak nelayan yang masih kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini menjadi kendala operasional nelayan kecil.

"Terkait nelayan masih dikeluhkan BBM bersubsidi, kita belum bisa memberikan fasilitas bahan bakar bersubsidi yang mencukupi. Mereka masih sulit mendapatkan bahan bakar," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Hanan A Rozak dalam rapat dengan KKP, Rabu (6/11/2024).

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota Komisi IV Fraksi Nasdem Arif Rahman. Dia mengatakan, penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan malah tidak tepat sasaran karena dirasakan oleh pelaku usaha besar.

"Ini problem. Kontrol KKP harus ketat. Nelayan-nelayan kaya tajir juga membeli BBM subsidi, harus ada kontrol yang jelas semacam membuat pakai IT-lah, harus jelas," terangnya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui memang terjadi masalah BBM subsidi untuk nelayan. Trenggono juga mengungkap bagaimana banyak pengusaha yang nakal dan membuat stok BBM subsidi nelayan kosong.

"BBM ini terus terang dilema juga. Satu sisi BBM yang harus menjadi hak nelayan, nelayan juga bisa melaut karena kendala yang banyak sekali, ada biaya logistik, dibeli pengusaha, kalau dibeli pengusaha lebih murah dibandingkan harga komersial, sehingga di beberapa tempat stoknya sudah kosong," ungkapnya.

Trenggono mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan atau skema baru subsidi energi agar tepat sasaran.

"Kemarin Pak Wamen sudah rapat di ESDM membicarakan subsidi BBM, jumlah dan seterusnya sedang diproses," pungkasnya.

Pemerintah berencana memperpanjang masa uji coba kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) BPJS Kesehatan akan menjadi salah satu syarat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebelumnya uji coba ini sudah terlebih dahulu dilaksanakan pada 1 Juli-30 September 2024 kemarin.

Dalam hal ini, pelaksanaan uji coba kepesertaan JKN aktif sebagai syarat bikin SIM berlangsung di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk itu penting bagi masyarakat yang ingin membuat SIM untuk memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan catatan detikcom dan situs resmi BPJS Kesehatan, berikut cara daftar kepesertaan JKN hingga mengecek status kepesertaan.

Syarat Dokumen Daftar Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Dokumen persyaratan yang diperlukan masyarakat umum untuk mendaftar BPJS Kesehatan, yaitu:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu NPWP
- Alamat email dan nomor handphone aktif untuk verifikasi

2. Bagi anggota ASN, POLRI, dan TNI perlu menyertakan dokumen persyaratan tambahan, yakni:

- SK pengangkatan yang paling baru
- Slip gaji
- Penetapan pengadilan untuk anak angkat jika belum tercantum di dalam KK
- Surat keterangan jika masih sekolah atau di perguruan tinggi.

Cara Daftar Daftar Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Cara Daftar BPJS Kesehatan Secara Online Melalui Aplikasi Mobile JKN

- Unduh aplikasi Mobile JKN. Aplikasi dapat diunduh melalui Playstore atau Appstore
- Pada halaman utama klik Masuk/Daftar di ujung kiri atas, lalu pilih daftar
- Ketik NIK, nama lengkap, tanggal lahir. Lalu masukkan captcha dan klik validasi data
- Setelah itu, muncul tampilan "Selamat Datang" dan isi data nomor handphone, email, password, dan konfirmasi password. Pastikan nomor yang dipakai mendaftar memiliki pulsa, karena pengguna akan diberi kode OTP
- Klik Registrasi dan pengguna akan mendapat notifikasi pendaftaran akun berhasil
- Kembali ke menu utama aplikasi, lalu masukkan data yang tersedia dan klik Masuk
- Pada tampilan menu, klik pendaftaran peserta
Masukkan nomor Kartu Keluarga dan isi captcha, lalu klik proses
- Data peserta akan muncul sesuai dengan kartu keluarga atau data yang terdaftar di Dukcapil
- Pilih fasilitas kesehatan (faskes) yang diinginkan, kelas perawatan dan dokter gigi
- Masukkan email dan klik simpan. JKN akan mengirimkan Kode verifikasi ke alamat email yang didaftarkan
- Masukkan kode verifikasi yang telah didapatkan ke aplikasi Mobile JKN
- Peserta akan mendapatkan virtual account untuk pembayaran premi. Untuk pembayaran bisa dilakukan melalui mobile banking, ATM, dan berbagai merchant
-Setelah melakukan pembayaran, peserta sudah resmi terdaftar di BPJS Kesehatan. Kartu BPJS Kesehatan dapat dilihat di aplikasi Mobile JKN

2. Cara Daftar BPJS Kesehatan secara offline

- Peserta bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat
- Isi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama. Siapkan berkas seperti fotocopy KTP, fotocopy KK, dan pas foto 3×4 berwarna
- Setelah itu, akan diberikan nomor virtual account atau kode pembayaran untuk peserta melakukan pembayaran, kemudian bukti transfer diserahkan ke kantor BPJS dan tunggu hingga kartu dicetak.

Cara Cek Status Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via Mobile JKN

- Buka aplikasi Mobile JKN.
- Log in menggunakan NIK/nomor kartu dan password.
- Masukkan captcha yang muncul pada kolom yang disediakan, lalu klik tombol log in.
- Pilih menu peserta pada aplikasi. Halaman ini akan menampilkan informasi lengkap mengenai status kepesertaan BPJS Kesehatan dan data identitas lainnya.

2. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via Layanan CHIKA

CHIKA adalah layanan chat assistant JKN. Layanan ini awalnya dapat diakses melalui Facebook Messenger, Telegram, dan Whatsapp. Tetapi, per 1 April 2024, layanan hanya bisa diakses melalui Whatsapp dengan mengirim pesan ke nomor 08118165165.

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan

- Chat CHIKA di Whatsapp dengan kalimat sapaan apapun.
- Pilih menu Informasi.
- Pilih menu Cek Status Kepesertaan.
- Masukkan NIK atau nomor KIS/BPJS.
- Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.
- Tunggu informasi dari CHIKA mengenai status kepesertaan.

3. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via BPJS Kesehatan Care Center

- Hubungi BPJS Kesehatan Care Center melalui nomor 165.
- Tekan 1 untuk mengakses status kepesertaan.
- Masukkan nomor peserta/NIK.
- Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.
- Tunggu informasi mengenai status kepesertaan.

Demikian cara daftar BPJS Kesehatan untuk bikin SIM mulai November 2024.

Suzuki Motor Corporation resmi meluncurkan mobil listrik pertamanya, Suzuki e Vitara. Mobil listrik pertama Suzuki ini menggunakan baterai LFP atau lithium iron-phosphate.

Suzuki meluncurkan e Vitara pertama kali di Eropa, tepatnya di Milan, Italia. Produksi akan dimulai di Suzuki Motor Gujarat di India pada 2025. Mobil ini akan mulai dijual di berbagai negara, termasuk Eropa, India, dan Jepang, sekitar pertengahan tahun 2025.

"e VITARA adalah BEV pertama kami, yang dikembangkan melalui uji coba berulang kali untuk menciptakan BEV yang mudah digunakan bagi pelanggan kami. Untuk mewujudkan masyarakat yang netral karbon, kami akan menyediakan berbagai pilihan, termasuk BEV, kendaraan hybrid, dan kendaraan CNG, yang disesuaikan dengan wilayah tertentu. Peluncuran e VITARA merupakan tonggak penting dalam mencapai netralitas karbon. Setelah peluncuran e VITARA, kami akan terus memperluas jajaran BEV kami dan mengusulkan solusi mobilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan negara dan wilayah tertentu," kata Toshihiro Suzuki, Representative Director and President Suzuki Motor Corporation dikutip dari siaran persnya.

Suzuki e Vitara dengan baterai 49 kWh 2WD memiliki total tenaga hingga 106 kW dengan torsi maksimal 189 Nm. Lalu untuk e Vitara 61 kWh 2WD tenaga maksimalnya mencapai 128 kW dengan torsi maksimal 189 Nm. Sedangkan versi 4WD menghasilkan total tenaga hingga 135 kW dengan torsi maksimal 300 Nm. Suzuki tidak merilis jarak tempuh dari e Vitara ini. Namun, dikutip dari Auto Express, versi long range-nya bisa menjangkau jarak hingga 400 km.

Menurut Suzuki, sistem penggerak BEV terdiri dari eAxle yang sangat efisien yang mengintegrasikan motor dan inverter. Mobil ini juga dilengkapi baterai lithium iron-phosphate yang dirancang demi keamanan dan keandalan.

"Sistem ini menghasilkan akselerasi lincah yang menjadi ciri khas dari posisi diam dan akselerasi tajam saat menyalip dari kecepatan rendah ke tinggi," sebut Suzuki.

Suzuki e VITARA didasarkan pada model konsep "eVX," yang sempat dipamerkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Juli 2024 lalu.

Suzuki e Vitara mengandalkan sistem 4WD elektrik "ALLGRIP-e" yang tidak hanya memberikan kemampuan off-road tetapi juga performa yang bertenaga. ALLGRIP-e adalah sistem 4WD elektrik yang memanfaatkan keahlian Suzuki dalam teknologi penggerak empat roda, yang dilengkapi dua eAxle independen di bagian depan dan belakang. Sistem ini tidak hanya memberikan kinerja yang bertenaga tetapi juga memungkinkan kontrol yang presisi dengan respons yang sangat baik. Selain itu, sistem ini mencakup mode Trail yang memungkinkan keluar dengan mulus dari medan kasar dengan menerapkan rem pada ban yang berputar dan mendistribusikan torsi penggerak ke ban yang berlawanan (fungsi LSD).

Suzuki eVitara menggunakan platform "HEARTECT-e" yang baru dikembangkan khusus untukBEV. Platform ini memiliki struktur yang ringan, perlindungan tegangan tinggi, dan interior yang luas karena overhang yang pendek.

Suzuki tidak merilis jarak tempuh dari e Vitara ini. Namun, dikutip dari Auto Express, versi long range-nya bisa menjangkau jarak hingga 400 km.

Review AION ES: Pilihan Menarik Buat yang Nyari Sedan Full Elektrik!

Review AION ES: Pilihan Menarik Buat yang Nyari Sedan Full Elektrik!

Presiden Prabowo Subianto telah melantik sejumlah anggota Dewan Energi Nasional (DEN). Salah satu yang dilantik adalah Haryanto Adikoesoemo. Siapa dia?

Haryanto Adikoesoemo merupakan Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk. AKR Corporindo menjalankan sejumlah bisnis salah satunya SPBU. Ia salah satu orang yang akan membantu pekerjaan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.

Dikutip dari situs AKR Corporindo, Rabu (6/11/2024), Haryanto Adikoesoemo lahir di Surabaya pada tahun 1962. Ia mendapatkan gelar sarjana sains di Universitas Bradford Inggris tahun 1983. Ia kemudian melanjutkan studinya pada program manajemen eksekutif di Harvard Business School, Amerika Serikat tahun 1993.

Haryanto Adikoesoemo diangkat Presiden Direktur AKR Corporindo pada tahun 1992. Ia juga tercatat menjabat sejumlah posisi penting yakni presiden direktur PT Arthakencana Rayatama dan PT AKR Land Development.

Haryanto Adikoesoemo juga tercatat menjadi Komisaris Utama anak perusahaan AKR yakni PT Jakarta Tank Terminal, PT Usaha Era Pratama Nusantara, PT Energi Manyar Sejahtera, PT Anugrah Karya Raya, PT Anugerah Krida Retailindo, PT AKR Niaga Indonesia, PT AKR Transportasi Laut, PT Anugerah Lubrindo Raya, PT Anugrah Lubrindo Batam.

Selain itu, Haryanto Adikoesoemo juga menjabat sebagai komisaris di PT Arjuna Utama Kimia dan PT Andahanesa Abadi dan sebagai Direktur Lubrindo Shipping Services Pte.

Melalui Instagramnya, Luhut mengatakan, sebelum dilantik dirinya telah berdiskusi untuk merumuskan saran dan rekomendasi terhadap penyelarasan kebijakan dan program di bidang ekonomi yang sejalan dengan arahan Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

"Hari ini, Presiden @prabowo memberikan restu sekaligus melantik Wakil Ketua Dewan beserta Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang telah saya ajukan. Sebelum dilantik pada hari ini, kami sudah berdiskusi banyak untuk dapat merumuskan saran dan rekomendasi strategis terhadap penyelarasan kebijakan dan program prioritas di bidang ekonomi sebagai quick wins yang sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," papar Luhut di Instagram, Selasa (5/11).

Saksikan juga video: Waspada Motor Terbakar gegara Digoyang saat Isi BBM!

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto hari ini menerima PM Singapura Lawrence Wong di Istana. Kerja sama di sektor energi menjadi salah satu pembahasan kedua pemimpin negara.

Prabowo mengatakan dia juga membahas soal kelanjutan proyek ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura dengan Wong. Dia menekankan kerja sama ini menggunakan teknologi energi rendah karbon.

"Mengenai teknologi energi rendah karbon kami bahas proyek kerja sama yang berjalan termasuk interkoneksi listrik lintas batas," beber Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Keduanya juga membahas soal pengembangan hidrogen hijau di Sumatera dan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia.

"Kemudian, pengembangan bersama untuk hidrogen hijau di Sumatera, dan pembangkit listrik tenaga surya," ujar Prabowo.

Indonesia dan Singapura sendiri telah meneken perjanjian Announcement on Cross-Border Electricity Interconnection oleh pemerintah Indonesia. Kerja sama ini menyangkut sejumlah perusahaan energi, serta pemerintah Singapura,

Kerja sama diteken dalam acara International Sustainability Forum (ISF) yang dihelat September 2024 yang lalu. Indonesia akan mengekspor listrik ke Singapura sebesar 3,4 gigawatt (GW) yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT)

Menteri Ketenagakerjaan Singapura Tan See Leng mengatakan, tahun 2023 kemarin Singapura dan Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung pengembangan proyek-proyek komersial dan interkoneksi untuk perdagangan listrik lintas batas.

Pria yang juga menjabat sebagai 2ndMinister of Trade and Industry ini juga bilang, persetujuan bersyarat telah diberikan kepada lima perusahaan untuk mengimpor listrik rendah karbon 2 GW dari Indonesia ke Singapura. Namun di tahun ini, telah disepakati ekspor tambahan sebesar 1,4 GW, sehingga totalnya mencapai 3,4 GW.

"Proyek ini akan mengekspor tambahan listrik rendah karbon sebanyak 1,4 gigawatt dari Indonesia ke Singapura," kata Tan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Tan menjelaskan, penambahan ekspor ini seiring penambahan target impor listrik Singapura dari 4 GW 2035 menjadi 6 GW. Selaras dengan itu, pihaknya memberikan izin tambahan untuk ekspor dari dua konsorsium Indonesia antara lain Total Energies RGE dan Shell Vena Energy Consortium.

Sedangkan lima perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan lebih dulu antara lain konsorsium Pacific Medco Solar Energy Medco Power with Consortium partners, PacificLight Power Pte Ltd (PLP) and Gallant Venture Ltd, Salim Group company, Adaro Green, dan TBS Energi Utama.

Saksikan juga video: PM Singapura Lee Hsien Loong Mundur Seusai 2 Dekade Menjabat

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Keuangan (Menkeu) resmi menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO). Aturan tersebut mengatur pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak penghasilan terhadap KSO.

Aturan perpajakan baru itu resmi berlaku pada 18 Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menerangkan penyusunan PMK ini dilatarbelakangi belum adanya pengaturan mengenai perlakuan perpajakan bagi bentuk pengaturan bersama berupa Kerja Sama Operasi (KSO) dalam satu ketentuan peraturan yang komprehensif.

Menurutnya, selama ini aturan perpajakan mengenai KSO tersebar di berbagai aturan, seperti antaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per -PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

"PMK ini terbit sebagai upaya memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Penghasilan terhadap Kerja Sama Operasi," kata Dwi dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Dia pun mengimbau agar pengusaha yang termasuk anggota KSO wajib mendaftarkan diri untuk harus memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Badan dalam hal perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya. Adapun tiga kriterianya, seperti:

1. KSO melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa;
2. KSO menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau
3. KSO mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain, atas nama KSO.

Selain itu, KSO juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal telah melebihi batasan Pengusaha kecil; dan/atau satu atau lebih anggota telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, KSO tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban perpajakan atas KSO tersebut dilaksanakan oleh masing masing Anggota KSO.

"Kami siap membantu memberikan pemahaman atas ketentuan dalam PMK 79/2024 tersebut," tambah Dwi.

Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu poin yang menjadi fokus adalah pengaturan terhadap angkutan online atau ojek online (ojol).

Menurut Lasarus, jumlah ojol saat ini tercatat sekitar 2 juta orang. Sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban ojol, melainkan hanya melalui Peraturan Menteri.

"Terus ini tidak diikat dengan UU sampai hari ini, hanya dari Peraturan Menteri. Kami sudah digeruduk sama teman-teman mitra operator. Rakyat sekarang yang terlibat angkutan online, data kami sudah 2 juta orang, mungkin 2 juta kepala keluarga, dan ini tidak diatur dengan UU hak dan kewajiban," katanya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Lasarus menyebut komisi V sebenarnya sudah berusaha merevisi UU Lalu Lintas namun gagal. Ia lalu mempertanyakan hal apa yang didapatkan negara dari keberadaan angkutan online.

"Ini angkutan online bisnisnya jalan, terus kita nggak memungut apa-apa dari mereka. Jalannya rusak siapa yang perbaiki, pake pajak yang dibayar oleh rakyat. Jalannya hancur dipakai bisnis mereka, orang jatuh siapa yang tanggung jawab?" ujar Lasarus.

Oleh karena itu Lasarus berharap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Kementerian Perhubungan turut mendorong revisi UU Nomor 2 Tahun 2009.

"Saya berharap ini UU kemarin sudah kita dorong, revisi UU 22 tahun 2009 ini kita dorong kembali. Naskah akademik selesai, pakar sudah dipanggil, ahli sudah diajak bicara, ini berharap ini bisa jalan dan dengan cepat bisa kita selesaikan," tutupnya.

Saksikan juga video: Menhub Sebut Kereta Api Masih Jadi Favorit Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan. Aturan ini menandai langkah penghapusan utang atau tagihan kredit UMKM di bidang tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, hal ini sebagai aksi nyata pemerintah untuk mendukung masyarakat pertanian hingga nelayan.

"PP penghapusan itu bagus sekali, itu lihat kesungguhannya Pak Presiden (Prabowo) untuk keseriusan berpihak kepada UMKM, khususnya pertanian dan perikanan," kata Zulhas di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia mewakili para petani dan nelayan mengucapkan terima kasih atas perhatian besar terhadap sektor pertanian. Hal ini termasuk juga visi swasembada pangan hingga pemberian fasilitas pertanian.

"Ini perhatian Bapak Presiden di sektor pertanian itu luar biasa. Yang pertama adalah swasembada, yang kedua dia memberikan fasilitas atau fasilitas seperti pupuk, benih, alat mesin pertanian diberikan luar biasa. Pupuk contohnya dinaikkan dua kali lipat yaitu 100%," kata Amran dalam kesempatan yang sama.

Amran mengatakan, langkah ini juga mendapat respons positif dari para petani dan nelayan. Menurutnya, langkah penghapusan utang ini dibutuhkan untuk kesinambungan bisnisnya agar tidak meminjam ke tempat lain.

"Bisa sudah meminjam bisa meminjam ke perbankan kembali. Jangan meminjam ke rentenir yang bunganya lebih tinggi. Jadi sudah bisa berkelanjutan berusaha UMKM di sektor pertanian," kata dia.

Saat ditanya lebih lanjut terkait mekanisme penghapusan utang tersebut, Amran belum dapat menjelaskannya. Menurutnya hal ini akan diatur oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan BUMN perbankan. Ia juga berharap, langkah ini bisa menjadi awalan agar ke depan tidak ada lagi utang-utang yang menunggak.

"Ya kita doakan, kita support dari hulu agar saudara-saudara kita, yang punya utang bisa bekerja produktif sehingga mereka tidak lagi ada utang menunggak," ujar Amran.

Saksikan juga video: Kesan Zulhas-Cak Imin Ikuti Retret Kabinet Merah Putih di Magelang

[Gambas:Video 20detik]

Nilai Utang yang Dihapus

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan. Penghapusan utang ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah atau himbara.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ia menekankan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," ujarnya.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," kata dia.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," sambungnya.

Honda resmi meluncurkan skuter matik (skutik) Honda ADV350. Motor ini hadir dengan gaya ala motor petualang.

Honda ADV350 meluncur di pameran otomotif roda dua di EICMA, Milan, Italia. Motor ini mengadopsi desain ala Honda X-ADV dengan sudut yang kokoh dan warna blok yang mempromosikan tampilan off-road.

Gaya petualang memamerkan bagian depan ADV350 yang unik. Garpu terbalik (upside-down) berdiameter 37 mm dan shock breaker belakang dengan tabung telah direvisi untuk menghadirkan performa bantingan suspensi yang premium.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Roda depan berukuran 15 inci dan belakang 14 inci. Velg yang ringan dibalut ban tubeless dengan ukuran 120/70-15 di depan dan 140/70-14 di belakang. Ban berpola ala motor dual purpose memungkinkan ADV350 memiliki cengkeraman yang cukup baik di semua kondisi. Untuk pengereman, ada rem cakram tunggal 256mm di depan dipadukan cakram belakang 240mm.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Kepraktisan tidak dilupakan, ada ruang untuk dua helm full-face di bawah jok (sekarang dengan lampu internal), soket USB di glovebox dan kenyamanan pengoperasian Smart Key. Windshield bisa diatur ketinggiannya dengan empat tahap penyesuaian. Layar TFT lima inci yang baru mengintegrasikan konektivitas smartphone Honda RoadSync dengan sakelar kontrol empat arah yang intuitif.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Honda ADV350 ditenagai mesin SOHC empat katup Smart Power+ (eSP+) 330cc yang disempurnakan. Mesin itu diklaim menghasilkan performa yang kuat sekaligus ramah lingkungan.

Daya puncaknya mencapai 21,5 kW @ 7.500 rpm diimbangi dengan torsi 31,5 Nm @ 5.250 rpm. Diameter dan langkah ditetapkan pada 77 mm x 70,8 mm, dengan rasio kompresi 10,5:1.

Rocker arm tipe rol dan bak mesin tertutup memberikan keandalan jangka panjang bersama dengan kinerja yang kuat. Untuk meningkatkan pendinginan piston, ada oil jet seperti yang digunakan pada CRF450R, untuk menyemprotkan oli langsung ke bagian belakang piston, memajukan waktu pengapian dan meningkatkan kinerja pembakaran. Kapasitas olinya adalah 1,8 liter.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Pengaturan ECU telah diperbarui, bersama dengan struktur internal knalpot (serta penutup luar pelindungnya) baru, katalisator yang ditingkatkan, dan sensor O2 ditambahkan untuk memastikan motor lebih ramah lingkungan. Konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai 28,6 km/liter (mode WMTC). Dengan kapasitas tangki bahan bakar 11,7 L, motor ini bisa menjangkau jarak hingga lebih dari 330 km.

Keamanan disediakan dalam bentuk Honda Selectable Torque Control (HSTC) dan Emergency Stop Signals.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus lalu merilis data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2024. Data menunjukkan, ada penurunan jumlah pengangguran dari tahun 2023-2024.

Per Agustus 2024, tercatat ada 7,47 juta orang menganggur. Penurunan angka menganggur dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 390 ribu orang.

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, lulusan D4, S1, S2 dan S3 mengalami peningkatan kebekerjaan. Begitu juga pada lulusan SD hingga SMP, terjadi penurunan tingkat pengangguran.

"Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,02 persen poin, 0,15 persen poin," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti dikutip dari laman Vokasi Kemdikbud, Rabu (6/11/2024).

Lantas, siapa golongan yang paling tinggi menyumbangkan angka pengangguran di RI tahun ini?

Lulusan SMK Penyumbang Pengangguran Terbesar RI

Berdasarkan tingkat pendidikan, penyumbang pengangguran terbesar di RI adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Meskipun jumlahnya menurun dari tahun ke tahun, tetapi jumlahnya tetap mendominasi dibandingkan lulusan jenjang lain.

Untuk lebih jelasnya, berikut data pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan dari tahun 2019 hingga 2024:

1. SD ke Bawah

Tahun 2019: 2,39 persen
Tahun 2020: 3,61 persen
Tahun 2021: 3,61 persen
Tahun 2022: 3,59 persen
Tahun 2023: 2,56 persen
Tahun 2024: 2,32 persen
Perubahan tahun 2023-2024: -0,24 persen

2. SMP

Tahun 2019: 4,72 persen
Tahun 2020: 6,46 persen
Tahun 2021: 6,45 persen
Tahun 2022: 5,95 persen
Tahun 2023: 4,78 persen
Tahun 2024: 4,11 persen
Perubahan tahun 2023-2024: -0,67 persen

3. SMA

Tahun 2019: 7,87 persen
Tahun 2020: 9,86 persen
Tahun 2021: 9,09 persen
Tahun 2022: 8,57 persen
Tahun 2023: 8,15 persen
Tahun 2024: 7,05 persen
Perubahan tahun 2023-2024: -1,10 persen

4. SMK

Tahun 2019: 10,36 persen
Tahun 2020: 13,55 persen
Tahun 2021: 11,13 persen
Tahun 2022: 9,42 persen
Tahun 2023: 9,31 persen
Tahun 2024: 9,01 persen
Perubahan tahun 2023-2024: -0,30 persen

5. D1/D2/D3

Tahun 2019: 5,95 persen
Tahun 2020: 8,08 persen
Tahun 2021: 5,87 persen
Tahun 2022: 4,59 persen
Tahun 2023: 4,79 persen
Tahun 2024: 4,83 persen
Perubahan tahun 2023-2024: 0,04 persen

6. D4/S1/S2/S3

Tahun 2019: 5,64 persen
Tahun 2020: 7,35 persen
Tahun 2021: 5,98 persen
Tahun 2022: 4,80 persen
Tahun 2023: 5,18 persen
Tahun 2024: 5,25 persen
Perubahan tahun 2023-2024: 0,07 persen

Data Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Adapun data terkait jumlah penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja adalah lulusan SD ke bawah. Angkanya sebesar 35,80 persen.

Sedangkan pekerja dari kalangan tamatan D1 ke atas sebesar 12,82 persen. Pola tahun ini menunjukkan pola yang sama dengan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut data-datanya:

Tahun 2022

SD ke bawah: 38,80 persen
SMA: 19,53 persen
SMP: 17,54 persen
SMK: 11,81 persen
D4, S1, S2, S3: 9,87 persen
D1, D2, D3: 2,45 persen

Tahun 2023

SD ke bawah: 36,82 persen
SMA: 20,25 persen
SMP: 17,77 persen
SMK: 12,40 persen
D4, S1, S2, S3: 10,32 persen
D1, D2, D3: 2,44 persen

Tahun 2024

SD ke bawah: 35,80 persen
SMA: 20,90 persen
SMP: 17,62 persen
SMK: 12,86 persen
D4, S1, S2, S3: 10,50 persen
D1, D2, D3: 2,32 persen

Itulah data dari BPS terkait jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2024 berdasarkan tingkat pendidikan. Semoga informasinya bermanfaat.

Video: Permintaan Maaf Suswono soal Janda Nikahi Pengangguran

Video: Permintaan Maaf Suswono soal Janda Nikahi Pengangguran

Pemungutan suara dalam pertarungan Partai Republik Donald Trump dengan Partai Demokrat Kamala Harris memperebutkan kursi presiden Amerika Serikat (AS) resmi berlangsung. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, jumlah suara yang didapat Trump masih lebih unggul daripada Harris.

Terlepas dari itu, berapa sih perbandingan kekayaan antara Donald Trump dengan Kamala Harris yang saat ini tengah bersaing di Pilpres AS?

Harta Kekayaan Donald Trump

Berdasarkan laporan Forbes Real Time Billionaires, Rabu (6/11/2024), Donald Trump tercatat memiliki pundi-pundi kekayaan senilai US$ 6 miliar atau setara dengan Rp 95,13 triliun (kurs Rp 15.856 per dolar AS).

Jumlah ini tercatat mengalami penurunan sebesar US$ 46 juta atau Rp 729,37 miliar dibandingkan dengan kemarin, Selasa (5/11). Kondisi ini menjadikan Trump sebagai orang ke-549 terkaya di dunia saat ini.

Sementara itu, berdasarkan laporan CBS News dijelaskan sebagian besar kekayaannya ini berasal dari kepemilikan real estate mulai dari lapangan golf hingga hotel hingga sahamnya di Trump Media & Technology Group yang belakangan ini naik sangat drastis.

Lonjakan awal nilai pasar Trump Media pada Maret 2024 kemarin saja berhasil membuat saham calon presiden dari Partai Republik itu naik hingga 57%. Kenaikan ini membuat saham yang dimiliki Donald Trump bernilai US$ 5,2 miliar (Rp 82,45 triliun) atau hampir dari nilai keseluruhan kekayaannya saat ini.

Harta Kekayaan Kamala Harris

Berbeda dengan Donald Trump, calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris bukanlah sosok yang memiliki kekayaan berlimpah hingga masuk dalam daftar orang terkaya di dunia maupun AS. Meski begitu Forbes menaksir kekayaannya bersama sang suami, Douglas Emhoff, sekitar US$ 8 juta atau Rp 126,84 miliar.

Berdasarkan laporan CBS News, jomplangnya perbandingan kekayaan antara Trump dengan Harris ini terjadi mengingat wanita yang masih menjabat sebagai wakil presiden ini merupakan 'PNS' sejak berkarier.

Ia tercatat memulai kariernya sebagai jaksa wilayah di San Francisco, sebelum menjabat sebagai jaksa agung California. Barulah kemudian Harris menjabat sebagai salah satu sebagai senator AS sebelum akhirnya menjadi wakil presiden Negeri Paman Sam mendampingi Joe Biden pada 2020 lalu hingga saat ini.

Namun berkat posisinya di pemerintahan, Harris memiliki catatan pemasukan dan laporan kekayaan yang sangat jelas. Misalkan ketika ia menjabat sebagai jaksa wilayah San Francisco dari 2004 hingga 2010, capres Partai Demokrat itu memiliki penghasilan sekitar US$ 200.000 per tahun pada akhir masa jabatannya

Namun ia besaran gaji yang diterimanya sempat turun saat menjadi jaksa agung California, dengan penghasilan US$ 159.000 per tahun. Kemudian saat Harris terpilih menjadi anggota Senat pada 2016, dirinya tercatat menerima gaji sebesar US$ 174.000 per tahun.

Terakhir sebagai wakil presiden, Harris memperoleh penghasilan sebesar US$ 235.100 per tahun. Sehingga tidak mungkin bagi dirinya untuk menyaingi kekayaan Trump yang berasal dari kalangan pengusaha.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membeberkan program 100 hari kerja usai dilantik menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya ada tiga program yang akan dicapai.

"Dalam 100 hari ke depan Kementerian Koperasi menargetkan 3 program untuk dicapai," kata BudiArie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Target pertama dalam 100 hari kerja yakni memastikan konsistensi produk minyak untuk rakyat. Produk tersebut kemudian akan didistribusikan ke wilayah sekitar produksi dan sisanya dipasarkan melalui marketplace.

"Salah satu produk koperasi binaan Kementerian Koperasi adalah minyak untuk rakyat. Dalam 100 hari ke depan, Kementerian Koperasi akan fokus menjaga kontinuitas produksi untuk kemudian didistribusikan ke wilayah sekitar lokasi produksi. Surplus dari produksi tersebut akan dipasarkan melalui marketplace," beber Budi Arie.

Target kedua yakni melakukan uji coba atau piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). "Kementerian Koperasi akan melakukan piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat sebagai supplier penyedia bahan pangan untuk mendukung program MBG," imbuhnya.

Target ketiga yakni menyelesaikan tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) berupa hapus buku dan hapus tagih. Berdasarkan catatannya, terdapat Rp 5,70 triliun tunggakan KUT di perbankan.

"Berdasarkan pemetaan Kementerian Koperasi dan pihak perbankan, terdapat jumlah tunggakan KUT sebesar Rp 5,699 triliun. Dalam 100 hari kerja kami akan melakukan koordinasi dengan pihak BPKP dan Kejaksaan Agung untuk menentukan solusi kebijakan guna memfasilitasi penyelesaian tunggakan KUT," jelas Budi Arie.

Simak juga video: Budi Arie Tak Ingin Makan Bergizi Gratis Ada Barang Impor

[Gambas:Video 20detik]