Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus tagih utang bagi pelaku usaha kecil mikro menengah (UMKM), petani, dan nelayan. Terkait hal tersebut, OJK menyampaikan pemerintah tengah mengodok aturan tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pemerintah telah membahas terkait rencana pemutihan utang itu lebih lanjut. Aturan tersebut nantinya akan mengatur tentang kriteria penerima, seperti nominal dan jangka waktu kredit.

"Hal-hal ini sudah dilakukan rumusannya dengan pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan. Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini," kata Mahendra dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024) kemarin.

Dia menjelaskan, penghapusan utang tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui UU tersebut, penghapusan buku maupun utang bagi UMKM dapat dilakukan baik oleh bank-bank milik negara maupun yang bukan.

Untuk itu, dia menilai rencana tersebut sudah tepat lantaran sesuai dengan amanat dengan UU P2SK. Dia pun berharap agar kebijakan tersebut tidak memakan waktu lama.

"Kami harapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama karena sebenarnya sejak dari undang-undang itu sendiri sampai sekarang sudah hampir 2 tahun diterbitkan, tapi peraturan mengenai hal ini masih dirumuskan. Kami berharap tidak lama lagi karena memang hal tadi baik bagi keseluruhan kondisi UMKM, tentu petani dan nelayan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu baik di industri keuangan maupun yang di masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM, OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan rpp dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," katanya.

Rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa

Otoritas Jasa Keuangan merespons terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk UMKM, petani, serta nelayan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut pemerintah tengah menyusun payung hukum terkait kebijakan itu.

Mahendra mengatakan pemerintah telah membahas terkait rencana pemutihan utang itu lebih lanjut. Aturan tersebut nantinya akan mengatur tentang kriteria penerima, seperti nominal dan jangka waktu kredit.

"Hal-hal ini sudah dilakukan rumusannya, sedang dilakukan rumusannya dengan pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan. Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini," kata Mahendra dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan penghapusan utang tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui UU tersebut, penghapusan buku maupun utang tersebut dapat dilakukan baik oleh bank-bank milik negara maupun yang bukan.

Untuk itu, dia menilai rencana tersebut sudah tepat lantaran sesuai dengan amanat dengan UU P2SK. Dia pun berharap agar kebijakan tersebut tidak memakan waktu lama.

"Kami harapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama karena sebenarnya sejak dari undang-undang itu sendiri sampai sekarang sudah hampir 2 tahun diterbitkan, tapi peraturan mengenai hal ini masih dirumuskan. Kami berharap tidak lama lagi karena memang hal tadi baik bagi keseluruhan kondisi UMKM, tentu petani dan nelayan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Eae mengatakan OJK terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu serta keuangan terkini yang ada disoroti masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan rpp dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," katanya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Lihat Video: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

Tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong pernah membuat pernyataan yang menyita perhatian publik dalam masa Pilpres 2024 lalu. Mantan Menteri Perdagangan itu mengaku punya penyesalan besar pernah menjadi menjadi bagian dari pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat itu, Tom Lembong bicara sebagai Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN). Di pemerintahan Jokowi, Tom Lembong pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM.

"Saya punya rasa sesal, nyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah," kata Tom Lembong dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, pada 9 Februari 2024.

Alasan Tom Lembong menyesal menjadi bagian pemerintahan Jokowi karena kala itu strategi yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil. Strategi yang disepakati disebut gagal mengembangkan ekonomi di Indonesia.

"Di saat-saat kita menjalankan strategi yang menurut data yang saya lihat, rada-rada tidak berhasil. Kalau mau lebih keras lagi, ya banyak gagal," beber Tom Lembong.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan yang dimaksud adalah pemerintah Jokowi tidak dapat memperbaiki kondisi kelas menengah di Indonesia. Menurutnya dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Dia mengatakan salah satu indikatornya bisa dilihat dari data tentang penurunan penjualan sepeda motor. Selain itu pertumbuhan pembelian mobil dan barang elektronik, jumlahnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan, kesejahteraan kelas menengah terus terhimpit.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan Tom Lembong sebagai salah satu tersangka dalam kasus korupsi impor gula tahun 2015-2016.

alam kasus ini, Tom Lembong diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah alias surplus ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan di 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antarkementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus, sehingga impor tak diperlukan.

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN. Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Sementara CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padalah, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000. PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI buka suara terkait rencana pemerintahan Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan kebijakan tersebut sudah lama ditunggu-tunggu untuk dijalankan. Hanya saja belum dieksekusi karena aturan yang ada saat ini bisa dikategorikannya sebagai kerugian negara.

"Sebenarnya kebijakan tentang bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih, itu sebenarnya sudah ditunggu-tunggu. Selama ini tidak berani melakukan itu karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa jadi masuk kerugian negara. Jadi intinya kebijakan hapus tagih terutama untuk UMKM itu memang ditunggu oleh Himbara," kata Sunarso dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/10/2024).

Sunarso menyebut yang paling penting saat ini adalah menetapkan kriteria siapa saja yang bisa dihapus tagih. Hal itu agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan moral hazard.

"Sekarang yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tagih, itu agar tidak menimbulkan moral hazard," ucapnya.

Terkait dampaknya ke BRI, kata Sunarso, sepanjang tidak menimbulkan moral hazard pihaknya akan menghitungnya terhadap kinerja keuangan BRI yang nantinya masuk dalam perencanaan keuangan tahun depan ketika diberlakukannya kebijakan ini.

Paling penting menurutnya dari kebijakan ini adalah bisa memberikan akses pembiayaan bagi para UMKM, petani dan nelayan.

"Dan yang perlu dijaga adalah moral hazard, jangan sampai terjadi moral hazard, dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik," tegasnya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Lampung Geh, Bandar Lampung – Nonton bareng dan diskusi publik film yang bertajuk "Bedah Film: Pesta Oligarki" digelar pada Rabu, 23 Oktober 2024, pukul 18.00 WIB di Asset Coffee And Space, Bandar Lampung.

Acara ini mengupas fenomena oligarki di Indonesia melalui film dokumenter yang menyoroti dinamika kekuasaan yang tersembunyi di balik layar. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama: Muhtadi, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), dan Sumaindra Jarwadi, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung. Dalam pembahasannya, Sumaindra Jarwadi menggarisbawahi bahwa film ini memberikan gambaran yang kuat mengenai tantangan demokrasi di Indonesia. "Kalian bisa melihat film ini dan mendapatkan jawabannya saat kemarin pelantikan presiden. Yang harus direfleksikan adalah persoalan demokrasi hari ini tidak baik-baik saja," ujarnya.

Ia menekankan bahwa film ini menunjukkan berbagai konflik agraria yang melibatkan masyarakat kecil, seperti petani di Kota Baru yang digambarkan berjuang melawan kebijakan yang tidak adil. Sumaindra juga menyoroti bahwa "instrumen kebijakan yang dibuat sering kali tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, tetapi didasarkan pada ego kekuasaan." Sementara itu, Dr. Muhtadi mengajak audiens untuk merenungkan lebih dalam tentang oligarki dalam sistem pemerintahan. "Coba kita gabungkan antara film ini dengan pesta oligarki, benarkah ada oligarki di dalam pemerintahan kita yang pesta?" katanya. Ia mengaitkan, isu ini dengan realitas bahwa sekitar 50% dari para menteri dalam kabinet merupakan figur-figur yang "dititipkan" dari periode sebelumnya, menandakan adanya pengaruh kuat oligarki dalam proses politik. Acara ini, yang dipandu oleh Galih Asmoro Galang Ramadhan, mahasiswa Fakultas Hukum Unila, bertujuan untuk mendorong masyarakat, terutama generasi muda, agar lebih kritis terhadap sistem kekuasaan yang berlaku. Dengan suasana diskusi yang santai namun penuh substansi, publik diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menilai dan mengkritisi praktik oligarki di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di era modern. Selain menjadi ruang edukasi, kegiatan ini berhasil membuka mata para peserta tentang pentingnya memperhatikan kekuasaan yang bekerja di balik layar, serta bagaimana oligarki dapat berdampak buruk pada kualitas demokrasi di Indonesia. (Eva/Ansa)

Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memanggil 106 sosok yang disebut-sebut akan menjabat sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di kabinet kerja pemerintahan berikutnya. Kondisi ini dinilai membuat APBN rawan terkuras.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, pada awalnya mengatakan banyaknya jumlah tokoh yang dilakukan Prabowo kemarin menjadi tanda penambahan jumlah kementerian seperti isu-isu yang sudah beredar (menjadi sekitar 46 kementerian).

Namun jika penambahan ini benar terjadi, menurut Rizal kabinet gemuk ini secara langsung dapat menguras APBN negara. Sebab setiap kementerian ini tentu membutuhkan pendanaan dari negara untuk beroperasi, mulai dari biaya belanja pegawai hingga program-program mereka.

"Kalau kita lihat lagi, bisa dibayangkan ya, ini hampir 100 orang lebih yang dipanggil dan ini luar biasa. Jadi kementeriannya antara 44 sampai 46 lah," kata Rizal dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

"Jadi ada kenaikan sebanyak 12 kementerian atau lembaga yang ditambahkan dibanding dengan Presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," terangnya lagi.

Belum lagi, menurut Rizal alokasi APBN 2024 dan 2025 dirancang dengan asumsi jumlah kementerian yang ada sama dengan yang ada saat ini, yakin 34 kementerian. Hal ini bisa menjadi faktor lain peluang

"Bisa dibayangkan dengan APBN yang tahun lalu misalnya, atau dialokasikan yang tahun 2025 pun itu masih asumsinya adalah kementerian yang sama di pemerintahan terakhir ini, jadi sekitar 34 kementerian," ucap Rizal.

"Itupun belanja rutin, belanja pegawainya juga cukup besar. Apalagi dengan kementerian baru, bagaimana mengatur nomenklatur, kemudian juga penyesuaian sinkronisasi, kemudian keselarasan antara K/L baru dengan K/L lama dan sebagainya. Ini juga butuh waktu," tambahnya lagi.

Belum lagi, menurutnya kabinet gemuk yang sebagian anggotanya merupakan tokoh partai bisa memperbesar peluang terjadinya korupsi atau memainkan dana APBN untuk kepentingan pribadi atau partainya. Karena itu Rizal berpendapat penting bagi Prabowo untuk mencegah atau menindak tegas tindak korupsi dalam kabinet kerjanya.

"Memang Presiden harus powerful, untuk menindak siapapun menterinya, siapapun kabinetnya yang melakukan misalnya korupsi atau memainkan anggaran APBN, maka dia harus ditindak oleh hukum yang berlaku, difungsikan lembaga-lembaga yang punya otoritas di situ," pungkasnya.

Senada dengan itu, dosen sekaligus Peneliti Paramadina Public Policy Institute Septa Dinata juga mengatakan gemuknya kabinet kerja Prabowo ini memperbesar peluang terjadinya tindak korupsi. Terutama dari mereka yang berlatar belakang politik.

selama ini sebagian besar menteri yang terlibat kasus korupsi merupakan mereka yang memiliki latar belakang bidang politik. Ia menyebut fenomena ini bisa terjadi lantaran menteri-menteri tersebut lebih mendulukan kepentingan partai saat membuat kebijakan daripada kepentingan umum atau negara.

"Mayoritas menteri-menteri yang terlibat dalam kasus korupsi itu adalah utusan partai. Saya kira ini memang masalahnya lebih banyak di institutional design dari politik kita," ucapnya.

"Itu akar masalah utamanya ketika para menteri yang dilantik itu berlatar belakang partai, dan masih menjabat, masih aktif sebagai anggota partai, otomatis memang independensi menteri dalam membuat kebijakan itu tentu akan sulit untuk dijaga. Artinya memang kakinya menteri ini satunya ada di partai, satunya di pegang presiden," jelas Septa lagi.

Pada akhirnya, hal inilah yang membuat Septa merasa ragu para kabinet kerja pemerintahan selanjutnya dapat menjaga APBN dengan baik. Sebab bisa jadi setiap anggaran yang ada malah digunakan untuk kepentingan partai, baik itu dalam bentuk korupsi atau bagi-bagi proyek pemerintah.

"Saya kira ini menjadi sulit kita untuk berharap lebih apakah benar-benar kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo ini akan benar-benar bisa membebaskan diri dari 'main-main APBN' ini," kata Septa.

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut berencana menambah Kementerian dan Lembaga (K/L) di masa pemerintahan nanti. Hal ini terlihat dari banyaknya sosok yang kemarin sempat ia panggil sebagai calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga.

Dikatakan penambahan itu sebagian berasal dari peleburan dan pemecahan dari kementerian sebelumnya. Namun hal ini belum bisa dipastikan mengingat susunan kabinet berikutnya baru diumumkan paling cepat Minggu, 20 Oktober 2024 malam usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dosen sekaligus Peneliti Paramadina Public Policy Institute, Septa Dinata, pada awalnya menjelaskan gemuknya kabinet kerja presiden terpilih Prabowo ini merupakan konsekuensi dari besarnya koalisi partai saat Pilpres 2024 kemarin.

Selain menggemukkan jumlah kabinet, menurutnya kondisi juga membuat banyak menteri atau wakil menteri pemerintahan selanjutnya berasal dari kalangan politik dan bukan profesional. Walaupun hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan siapa menjabat apa.

"Hampir sebagian besar, mayoritas (calon menteri/wakil menteri/kepala lembaga) itu berlatar belakang partai politik. Ini memang konsekuensi logis dari model koalisi yang dibangun sejak awal untuk mengamankan pemenangan ini," ucap Septa dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

"Bahkan setelah pemilu usai, pemerintah masih aktif untuk mengakomodir pihak-pihak yang dari awal tidak berada di koalisinya presiden kita yang terpilih ini," tambahnya.

Namun yang menjadi perhatian Septa adalah selama ini sebagian besar menteri yang terlibat kasus korupsi merupakan mereka yang memiliki latar belakang bidang politik. Ia menyebut fenomena ini bisa terjadi lantaran menteri-menteri tersebut lebih mendulukan kepentingan partai saat membuat kebijakan daripada kepentingan umum atau negara.

"Mayoritas menteri-menteri yang terlibat dalam kasus korupsi itu adalah utusan partai. Saya kira ini memang masalahnya lebih banyak di institutional design dari politik kita," ucapnya.

"Itu akar masalah utamanya ketika para menteri yang dilantik itu berlatar belakang partai, dan masih menjabat, masih aktif sebagai anggota partai, otomatis memang independensi menteri dalam membuat kebijakan itu tentu akan sulit untuk dijaga. Artinya memang kakinya menteri ini satunya ada di partai, satunya di pegang presiden," jelas Septa lagi.

Pada akhirnya, hal inilah yang membuat Septa merasa ragu para kabinet kerja pemerintahan selanjutnya dapat menjaga APBN dengan baik. Sebab bisa jadi setiap anggaran yang ada malah digunakan untuk kepentingan partai, baik itu dalam bentuk korupsi atau bagi-bagi proyek pemerintah.

"Saya kira ini menjadi sulit kita untuk berharap lebih apakah benar-benar kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo ini akan benar-benar bisa membebaskan diri dari 'main-main APBN' ini," kata Septa.

Sehingga menurut Septa satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperkuat lembaga anti korupsi yang dalam hal ini adalah KPK.

"Kalau memang Pak Prabowo ini punya semangat yang nyata, pertama itu KPK yang perlu diperkuat kembali. Artinya, KPK tidak akan berjalan sesuai dengan khittah-nya kalau tidak ada political will dari ujung Kepemimpinan Nasional," terangnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, mengatakan tingkat kepercayaan publik dan pengusaha terhadap efektivitas birokrasi pemerintahan secara langsung akan memengaruhi daya tarik investasi di Indonesia.

Menurutnya hal ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemerintah selanjutnya mengingat bagaimana Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah Kementerian/Lembaga, yang saat ini sudah terlihat dari pemanggilan 106 calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan kabinet kerjanya.

"Salah satu permasalahan yang selama ini dihadapi, masalah daya tarik investasi katakanlah, itu adalah masalah kepercayaan publik atau kepercayaan pengusaha terhadap efektivitas dari birokrasi," kata Rizal dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

Sebab menurutnya semakin efektif birokrasi pemerintahan berjalan, terutama dalam hal pemberian izin berusaha, maka daya tarik dan realisasi investasi akan meningkat dengan sendirinya.

"Tentu birokrasi melalui perizinan yang mudah di dalam berbisnis, berusaha, ini juga akan mempermudah terhadap daya saing dan percepatan investasi. Terutama di dalam realisasi investasi itu," terangnya.

Namun ia ragu kondisi ini dapat terjadi di pemerintahan selanjutnya, mengingat semakin gemuk koalisi, biasanya akan semakin tidak efektif birokrasi yang ada. Terutama dari segi pengawasan kinerja masing-masing kementerian.

"Jadi nampaknya Kabinet yang gemuk ini, ini juga saya kira akan punya tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo, apalagi di 100 hari pertama. Bagaimana bisa mengelola kementerian yang semakin besar, dan banyak personal yang tentu saja tidak mudah di dalam monitoring, evaluasi, dan pengendaliannya berkaitan dengan kinerja atau capaian yang ingin dicapai," tambahnya lagi.

Meski begitu, ia mengatakan masalah efektivitas kabinet gemuk Prabowo ini dapat teratasi jika pemerintahannya dengan tegas dapat mengatasi kasus korupsi di berbagai K/L.

"Kalau misalnya corruption ini bisa ditekan atau katakanlah betul-betul presiden baru ini menyortir orang-orang yang amanah, jujur, profesional, maka ini juga akan memberikan kepercayaan terhadap yang publik di dalam mendorong produktivitas mereka (K/L)," terangnya.

Simak juga Video '59 Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Hadiri Pembekalan di Hambalang':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dengan Kementerian Penerimaan Negara. Adapun dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penerimaan negara masuk ke dalam otoritas Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani sendiri dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mendapat tawaran untuk melanjutkan posisi sebagai Menteri Keuangan di kabinet berikutnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang rencana pembentukan Badan atau Kementerian Penerimaan Negara, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Namun ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan adalah satu.

"Gak ada, Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani mengatakan, dirinya mendiskusikan sejumlah hal dengan Prabowo, salah satunya terkait keuangan negara dan APBN. Hal ini utamanya terkait dengan proses transisi dan penyiapan APBN 2025 sendiri.

Katanya, pada saat menyiapkan APBN 2025 perlu mendengar apa-apa saja yang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pihaknya selalu berkonsultasi kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat kementerian keuangan untuk bisa mendukung program-program selanjutnya.

"Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak bea cukai, belanja negara, belanja negara untuk Kementerian/Lembaga (KL), maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, di tingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya terutama untuk manfaat kepada masyarakat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara pada mulanya diungkapkan oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, hal ini telah ada dalam program kerja Asta Cita Prabowo. Bahkan saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bicara mengenai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelesaikan masalah di pemerintah. Menurut Luhut, Jokowi telah memberikan landasan yang bagus.

Luhut melanjutkan, langkah tersebut akan diteruskan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan kecepatan lebih kencang lagi.

"Kita memasuki era apa yang sudah dibuat Pak Jokowi sudah begitu bagus, landasan sudah bagus, sekarang diteruskan dengan Pak Pranowo dengan speed lebih kencang lagi, dengan speed untuk menyelesaikan masalah-masalah ketidakberesan dalam pemerintah," katanya dalam acara diskusi Melaju Menuju Indonesia Emas, Jumat (11/10/2024).

Luhut kemudian menerangkan, ekosistem nikel sudah hampir jadi. Dia juga mengatakan, belum lama ini meresmikan pabrik katoda.

"Kita sekarang punya nikel ore, nikel ore ini sudah hampir ekosistemnya semuanya jadi. Kemarin saya resmikan terakhir katoda di Batang," katanya.

Dia bilang, pabrik tersebut tertunda-tunda karena pejabat juga macam-macam. Luhut mengatakan, masalah tersebut telah diselesaikan Menteri Investasi Rosan Roeslani.

"Itu tertunda-tunda karena dari pejabat kita juga macam-macam. Akhirnya oleh Menteri Investasi Pak Rosan langsung jadi," ungkapnya.

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini termasuk dengan mega proyek ibu kota baru yakni Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini ditegaskan kembali oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo. Menurutnya, komitmen tersebut telah ditegaskan Prabowo berkali-kali.

"Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akan lanjut. Itu sudah Pak Prabowo tetapkan lanjut, ini program-program Pak Jokowi yang bagus yang belum optimal kita perbaiki," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengatakan, Prabowo telah menjanjikan bahwa hampir semua program Jokowi akan dilanjutkan. Bahkan menurutnya, kabinet Prabowo bisa dikatakan sebagai Kabinet Jokowi Tahap 2.

"Pak Prabowo sudah berjanji hampir semuanya program Pak Jokowi akan dilanjutkan. Ini bisa, Pak Prabowo bisa dikatakan Kabinet Jokowi, Pemerintahan Jokowi, model 2 atau tahap 2. Kita akan lanjutkan semua program yang bagus, kita lanjutkan dan kita perbaiki," ujarnya.

Menurutnya, salah satu program bagus yang perlu dioptimalkan adalah program pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jokowi punya program 1 juta rumah, namun Hashim menilai program itu realisasinya masih jauh dari target.

"Misalnya perumahan, kan belum optimal. Saya katakan target dari Pak Jokowi 1 juta, tapi yang tercapai 200 ribu," kata dia.

Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo berencana akan membentuk Kementerian Perumahan dan menaikkan target pembangunan perumahan menjadi 3 juta rumah per tahun. Angka tersebut terdiri dari 2 juta unit rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun.

"Kementerian Perumahan tidak ada lagi, Pak. Sehingga dipimpin oleh Dirjen Perumahan. Dan kawan-kawan dari REI, dari Gapensi, semuanya sudah mengeluh, kan tidak ada perhatian. Ya itu, mungkin strukturnya kita ubah. Saya bisa katakan Kementerian Perumahan dan akan berdiri lagi," tegasnya.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Hal ini berbeda dari kabar yang terdengar sebelumnya, di mana akan dibentuk Badan Penerimaan Negara.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara ini telah ada dalam program kerja Asta Cita Prabowo. Bahkan saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengatakan, Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

"Di situ jelas Prabowo-Gibran akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, itu angka dari tim saya," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, target tersebut tidak serta merta diterapkan. Hal tersebut berdasarkan pada masukan dari Bank Dunia (World Bank) yang menyebut kalau potensi penerimaan negara Indonesia bisa sebesar itu tanpa harus menaikkan tarif perpajakan, khususnya tarif pajak.

Salah satu upaya untuk mencapai itu, akan dilakukan penegakan aturan sehingga setoran pajak dapat dipenuhi seluruh wajib pajak. Dengan demikian, tidak ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Adapun upaya penegakan aturan ini dilakukan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Information Technology (IT). Ia optimistis Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

"It's the matter of time and will, Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," katanya.

Di samping itu, pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga berencana akan menurunkan pajak badan dari 22% menjadi 20%, mendekati tarif di Singapura dan Hong Kong.

"Tarif pajak 22% hendaknya kita turunkan menjadi 20%, mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama lagi. Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," ujar Hashim.