Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini buka-bukaan terkait nasib tunjangan kinerja (tukin) para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah kementerian. Adapun pemindahan kementerian ini seiring dengan perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rini memastikan, tukin yang diterima ASN masih akan tetap mengacu pada kementerian tempat ia bekerja sebelum dipindahkan sehingga tidak akan ada penurunan tukin. Hal ini sembari menunggu rampungnya Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

"Kalau misalnya di kementerian yang berbeda-beda (penempatannya), maka tetap dia akan menggunakan (tukin) yang lama sambil kita sedang menyesuaikan juga PermenPAN-RB untuk penyesuaian," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ia pun mencontohkan dengan tukin Kementerian Imigrasi. Adapun di pemerintahan sebelumnya, persoalan imigrasi masuk ke dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, Kementerian Imigrasi nantinya akan mengikuti besaran tukin yang lama.

Tukin pegawai ASN sendiri berbeda-beda menyesuaikan jabatan dan asal kementerian. Ada kementerian yang tukinnya 80% dan ada juga yang sudah mencapai 100%. Rini menekankan kembali, untuk tahap awalnya ini tukin pegawai ASN yang pindah kementerian masih akan tetap mengacu pada tukin di kementerian lama.

"Ada yang dipindahkan ke mana, ada (kementerian) yang masih 80%, dia sudah 100 dan sebagainya, dia masih mengikuti yang lama dulu, sesuai dengan organisasi asal. Pokonya tidak merugikan ASN," ujarnya.

Rini mengatakan, proses transisi ini akan berlangsung hingga bulan Desember 2024. Proses tersebut pun telah berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Seiring dengan itu, ke depan juga akan terbit aturan turunan lainnya.

"Transisi ini kan sampai bulan Desember harus kita selesaikan, mudah-mudahan nanti Januari sudah mulai ada peraturan. Jadi KemenPAN-RB lagi ngebut nih, banyak yang harus diselesaikan hari ini," kata dia.

Selaras dengan kebijakan menyangkut tukin ini, Rini juga memastikan kebijakan serupa terhadap gaji ASN yang pindah kementerian. Ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujar Rini, dalam Raker.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres No. 139 tahun 2024 atau Perpres Transisi. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," katanya.

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) memastikan bahwa gaji para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami pemindahan kementerian tidak akan berubah. Adapun pemindahan ini seiring dengan proses transformasi kementerian di Kabinet Merah Putih.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan secara total saat ini Kabinet Merah Putih memiliki total 48 kementerian. Angka ini terdiri atas 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur atau pergeseran tugas, dan 2 kementerian hanya perubahan nomenklatur.

"Ini banyak sekali pertukaran, perpindahan, perpecahan dari fungsi-fungsi kementerian dan Lembaga (KL) sehingga kita susun Peraturan Presiden (Perpres) 139 2024 dan sudah ditanda tangan," kata Rini, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Untuk menyeimbangkan fungsinya, Kementerian PAN-RB menyiapkan penyesuaian penempatan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Penyesuaian ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

Melalui aturan itu, ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan. Salah satunya, tidak ada perubahan pada gaji ASN yang mengalami perpindahan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujarnya.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres 139/2024 atau Perpres Transisi tersebut. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai Toyota Raize yang viral usai ditumpangi oleh Paus Fransiskus di Papua Nugini. Kesederhanaan Paus Fransiskus juga ditunjukkan dalam kunjungannya di Papua Nugini, ia memilih mengendarai Toyota Raize berwarna putih. Toyota Raize maupun Kijang Innova Zenix termasuk jenis mobil yang tergolong sederhana untuk dikendarai oleh seorang tokoh dunia. Sikap Paus Fransiskus tersebut kontras dengan penampilan para pejabat Indonesia yang biasa mengendarai mobil mewah.

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah tentangToyota Kijang Innova Zenix yang sempat ramai diperbincangkan khalayak ramai karena ditumpangi Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus, di Indonesia, telah diekspor ke 80 negara. Public Relations Manager PT Toyota Astra Motor, Philardi Ogi mengatakan, sepanjang semester pertama tahun 2024, ekspor kendaraan utuh merek Toyota tercatat sekitar 132 ribu unit.

Lalu berita tentang masalah polusi udara yang bakal menjadi pekerjaan besar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Data dari BPJS Kesehatan yang menunjukkan bahwa antara 2018 hingga 2022, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara telah menghabiskan biaya mencapai Rp 18 triliun.

Kemudian berita mengenai Penjabat Gubernur DKIJakartaHeru Budi Hartono yang mengatakan Jakarta membutuhkan Rp 600 triliun untuk bisa menjadi kota global setelah kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara.

Lalu berita mengenaiKetua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, mengatakan pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak cukup menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bob Azam mengingatkan bahwa hal yang penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah kualitasnya, salah satunya adalah kemampuan dalam menyerap tenaga kerja.

Berikut rangkuman berita terkiniTempo.co:

1. Toyota Raize Viral usai Ditumpangi Paus Fransiskus, Segini Harga dan Spesifikasinya

Mobil Toyota Raize viral setelah ditumpangi Paus Fransiskus di Papua Nugini. Sebelumnya, saat di Indonesia, Paus memilih naik Toyota Kijang Innova Zenix.

Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus menjadi sorotan saat kunjungannya ke Indonesia karena dia memilih menumpangi Toyota Kijang Innova Zenix daripada naik mobil mewah. Kesederhanaan Paus Fransiskus juga ditunjukkan dalam kunjungannya di Papua Nugini, ia memilih mengendarai Toyota Raize berwarna putih.

Mobil Toyota Raize di Indonesia dibanderol dengan harga Rp 238 - Rp 310 juta. Raize termasuk dalam SUV kompak dengan berisi 5 penumpang. Sementara jarak sumbunya berada pada 2.525 mm danground clearance200 mm.

Untuk dimensi, rincian bodi Toyota Raize yakni panjang 4,030 mm, lebar 1,710 mm dan tinggi 1,635 mm, dengan dua varian mesin 1.000 cc turbo dan 1.200 cc.

Paus Fransiskus menampakkan kesederhanaan di setiap kunjungannya, termasuk kendaraan yang dia tumpangi. Sebelumnya, saat di Indonesia, Paus Paulus memilih untuk mengendarai Innova Zenix. Toyota Raize maupun Kijang Innova Zenix termasuk jenis mobil yang tergolong sederhana untuk dikendarai oleh seorang tokoh dunia. Sikap Paus Fransiskus tersebut kontras dengan penampilan para pejabat Indonesia yang biasa mengendarai mobil mewah.

Public Relations Manager PT Toyota Astra Motor, Philardi Ogi mengatakan, Kijang Innova Zenix adalah salah satu produk kebanggaan Indonesia. Kijang Innova Zenix laris di dalam negeri maupun luar negeri. Mobil ini bahkan sudah diekspor ke 80 negara.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Kijang Innova Zenix Tumpangan Paus Fransiskus telah Diekspor ke 80 Negara...

<!--more-->

1. Kijang Innova Zenix Tumpangan Paus Fransiskus telah Diekspor ke 80 Negara

Toyota Kijang Innova Zenix yang sempat ramai diperbincangkan khalayak ramai karena ditumpangi Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus, di Indonesia, telah diekspor ke 80 negara.

Public Relations Manager PT Toyota Astra Motor, Philardi Ogi mengatakan, sepanjang semester pertama tahun 2024, ekspor kendaraan utuh merek Toyota tercatat sekitar 132 ribu unit. "Innova Zenix Hybrid mencatatkan angka ekspor sekitar 2.200 unit dari total ekspor xEV Toyota sebesar 4.400 unit," kata dia, melalui pesan tertulis pada Sabtu, 7 September 2024.

Negara-negara tujuan ekspor kendaraan itu berlangsung di puluhan negara di dunia, seperti di kawasan Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika. "Untuk menjawab kebutuhan pasar," ujar dia, menjelaskan distribusi Kijang Innova Zenix, yang mengklaim 80 persen komponen kendaraan dibuat anak bangsa tersebut.

Menurut Philardi, Kijang Innova Zenix resmi mengaspal di Indonesia pada 21 November 2022. Ikon mobil keluarga dari antargenerasi itu langsung mencatatkan total pesanan atau hampir 4.000 unit walau tersisa waktu satu bulan penjualan. Menguasai 80 persen pemesanan, kata dia, Kijang Innova Zenix Hybrid merupakan model paling laku, di mana Q Hybrid Toyota Safety Sense (TSS) sebagai tipe paling banyak peminatnya.

Dia menjelaskan, dengan all new platform Toyota New Global Architecture atau TNGA-C, Kijang Innova Zenix memiliki berbagai keunggulan sehingga menjadi salah satu produk andalan Toyota. Aplikasi platform terkini memberikan rigiditas bodi, mengurangi berat mobil, serta mengurangi noise di kabin mobil.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Polusi Udara akan Menjadi Pekerjaan Rumah Besar Pemerintahan Prabowo-Gibran...

<!--more-->

1. Polusi Udara akan Menjadi Pekerjaan Rumah Besar Pemerintahan Prabowo-Gibran

Fakta-fakta terkait polusi udara di Indonesia yang dipaparkan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta begitu mencengangkan. Misalnya saja data dari BPJS Kesehatan yang menunjukkan bahwa antara 2018 hingga 2022, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara telah menghabiskan biaya mencapai Rp 18 triliun.

Hal itu menjadi bukti nyata bahwa polusi udara tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan beban ekonomi yang cukup signifikan. Bakal menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintahanPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Maka wajar saja jika kemudian masalah polusi udara menjadi sorotan utama pada sesi tematik yang membahas soal kualitas udara dalam ISF 2024 yang berlangsung di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta.

Co-Founder Yayasan Udara Anak Bangsa atau Bicara Udara Ratna Kartadjoemena saat berbicara dalam forum tersebut dengan tegas juga mendorong aksi nyata dalam penanganan polusi udara, termasuk edukasi kepada masyarakat serta advokasi kepada para pemangku kepentingan agar menjadi isu prioritas nasional dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Maka ISF 2024 sebagai ajang yang mempertemukan para pembuat kebijakan di tingkat global terkait upaya mengatasi perubahan iklim dan mengeksplorasi solusi serta praktik terbaik dalam mengurangi polusi udara itu, kemudian menyisakan pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintahan Prabowo.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Lepas Status Ibu Kota Negara, Jakarta Butuh Rp 600 Triliun untuk jadi Kota Global...

<!--more-->

1. Lepas Status Ibu Kota Negara, Jakarta Butuh Rp 600 Triliun untuk jadi Kota Global

Penjabat Gubernur DKIJakartaHeru Budi Hartono, mengatakan Jakarta akan melepas status sebagai ibu kota negara. Dalam 20 tahun mendatang Jakarta akan memperkuat peran sebagai Kota global menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Dalam mewujudkan Kota Global, Heru menyampaikan, Jakarta membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 triliun. Untuk mencapai itu pembangunan di Jakarta harus terus dikebut. Untuk mencapai Kota Global Jakarta, kata Heru, ekonomi harus tetap tumbuh. "Menjaga pertumbuhan inflasi," kata Heru kepadaTempomelalui asistennya di aplikasi perpesanan pada Sabtu, 7 September 2024.

Selain ekonomi harus terus digenjot untuk menjaga pertumbuhan inflasi, menurut Heru, kenyaman kota harus terjaga. Kenyamanan kota itu, di antaranya meliputi ruang terbuka hijau yang terus ditambah, dan penyediaan transportasi umum yang nyaman.

Selanjutnya, dia mengatakan harus memperbanyak event internasional di Jakarta, seperti even olah raga, pertemuan-pertemuan internasional, dan menjaga keamanan. "Investasi harus terus tumbuh," tutur dia.

Wacana Kota Global Jakarta itu kembali digaungkan Heru Budi dalam pembukaan Jakarta Investment Festival di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2024. Peralihan Jakarta ke kota global setelah pemerintah pusat memutuskan memindahkan status ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya: Apindo Minta Prabowo-Gibran Prioritaskan Investasi Padat Karya

<!--more-->

5. Apindo Minta Prabowo-Gibran Prioritaskan Investasi Padat Karya

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, mengatakan pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak cukup menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bob Azam mengingatkan bahwa hal yang penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah kualitasnya, salah satunya adalah kemampuan dalam menyerap tenaga kerja.

Bob Azam menjelaskan, makna berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Salah satu faktor dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Karena itu, dia menyebut pemerintah harus menggalakkan investasi yang padat karya bukan justru sekedar mengedepankan investasi yang padat modal semata. “Supaya pertumbuhan ekonomi kita tinggi dan berkualitas,” kata dia saat dihubungiTempo, Jumat, 6 September 2024.

Selain mampu menyerap tenaga kerja, Bob Azam mengatakan investasi yang berkualitas mampu menciptakan efek pengganda atau multiplier effect. Dia mencontohkan, investasi memiliki sifat ini adalah investasi di sektor manufaktur. Sebab, investasi ini mampu menyumbang pajak lebih berkali-kali.

Sektor manufaktur harus membayar pajak di setiap proses dari hulu ke hilir. Bob Azam mengatakan, dari barang mentah menjadi barang setengah jadi hingga barang jadi, barang akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini belum menghitung nilai komponen hingga permesinan.

Namun jika investasi dilakukan di sektor-sektor komoditas atau pengolahan, dia mengatakan PPN hanya akan dibayarkan perusahaan sekali. Akibatnya, efek pengganda yang mereka hasilkan rendah. Meski Produk Domestik Bruto (PDB) besar dan meningkat, dia menyebut rasio pajak atautax ratioakan turun karena nihil efek pengganda.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kenaikan gaji ASN atau Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, Polri, serta pensiunan yang direncanakan oleh pemerintah pada tahun 2025, muncul bersamaan dengan kebijakan yang mewajibkan pemotongan gaji bagi pekerja sektor swasta untuk iuran dana pensiun. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan mengenai prioritas kesejahteraan antara pegawai pemerintah dan pekerja swasta.

Pemerintahan terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 297,71 triliun untuk gaji dan tunjangan PNS tahun 2025, meningkat Rp 21,37 triliun dari anggaran tahun sebelumnya yang sebesar Rp 276,34 triliun.

Dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2025, dijelaskan bahwa anggaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas birokrasi melalui reformasi digitalisasi serta mempertahankan daya beli Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada tahun 2024, anggaran pegawai K/L direncanakan sebesar Rp 276.340,1 miliar, seperti dikutip dari Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengonfirmasi rencana kenaikan gaji ini. "Iya (rencana kenaikan gaji) disesuaikan," ungkap Airlangga pada 19 Juli 2024 . Meskipun begitu, Presiden Joko Widodo tidak secara spesifik menyebutkan kenaikan ini dalam Pidato Penyampaian RUU APBN 2025 pada 16 Agustus 2024.

Sementara itu, di sektor swasta, pemerintah juga mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dana pensiun wajib pekerja. Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan, yang bertujuan meningkatkan replacement ratio atau rasio penggantian pekerja, yang saat ini hanya sekitar 15-20 persen.

“Isu terkait ketentuan batas pendapatan berapa yang kena wajib program pensiun tambahan itu belum ada, karena PP belum diterbitkan. OJK dalam kapasitas pengawas,” kata Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers Dewan Komisioner yang dipantau secara daring pada Jumat, 7 September 2024.

Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa rencana pemerintah untuk meluncurkan program pensiun tambahan wajib adalah amanat dari UU P2SK. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4), program ini memungkinkan pemerintah untuk mewajibkan pensiun tambahan bagi pekerja dengan kriteria tertentu. Program ini berbeda dari jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun yang sudah dikelola oleh BPJS, Taspen, maupun sistem jaminan sosial nasional lainnya.

“Program pensiun Pensiun wajib dengan kriteria tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Diamanatkan dalam UU P2SK ini itu ketentuannya itu harus mendapatkan persetujuan DPR,” kata Ogi.

Tujuan dari program ini, menurut Ogi, adalah untuk meningkatkan perlindungan hari tua bagi pekerja dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu penerbitan peraturan pemerintah (PP) terkait sebelum bisa melangkah lebih lanjut.

"Kami masih menunggu bentuk final PP tentang harmonisasi program pensiun. Belum ada tindakan lebih lanjut dari kami sebelum PP ini diterbitkan," jelas Ogi.

Tak hanya itu, upaya ini juga menjadi bagian dari Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia untuk periode 2024-2028. Targetnya adalah mencapai standar ideal yang ditetapkan oleh Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO), yakni memastikan pekerja menerima minimal 40 persen dari penghasilan terakhir sebelum pensiun. Namun, kenyataannya, saat ini penerima manfaat program pensiun di Indonesia masih kecil.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai peningkatan belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2025 adalah sesuatu yang normal. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi didorong untuk meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara (ASN/PNS).

"Itu pertumbuhan normal itu, normal aja," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (3/9/2024).

Dalam Buku Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, total belanja pegawai K/L di tahun depan direncanakan sebesar Rp 513,22 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan total belanja pegawai K/L di 2024 yang senilai Rp 460,86 triliun.

Jumlah itu terdiri dari belanja pegawai K/L dan belanja pegawai non K/L. Khusus belanja pegawai K/L untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja para aparatur negara, nilainya juga meningkat dari Rp 285,80 triliun di 2024 menjadi Rp 297,71 triliun di 2025.

Kebijakan belanja pegawai pada tahun depan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas; serta melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas.

"Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi Aparatur Negara; dan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan new growth untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan," imbuhnya.

Anggaran Sudah Memperhitungkan Jika Gaji PNS Naik

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan APBN 2025 sudah didesain untuk kenaikan gaji ASN. Hanya saja keputusan kenaikannya akan diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu diserahkan kepada presiden baru," kata Isa saat ditemui usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Sayangnya Isa tidak membeberkan berapa persen kenaikan gaji ASN yang disiapkan dalam RAPBN 2025. Termasuk kepastian waktu penyampaiannya ada di Prabowo.

"Jadi kapannya, berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo," ujar Isa.

Isa membeberkan bahwa pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN termasuk TNI/Polri.

"Yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, kemudian integritas mereka dan sebagainya," ucap Isa.

Simak Video: Kemenkeu Gelontorkan Total Rp 99,5 T untuk THR-Gaji ke-13 ASN

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan gaji aparatur sipil negara (ASN) akan naik tahun depan.

Dia mengungkapkan, kenaikan gaji ASN akan dilakukan secara bertahap pada 2025. Namun dia tidak mengungkapkan besaran anggaran yang akan dialokasikan dalam APBN 2025.

"Kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian RI secara bertahap," ujarnya dalam konferesi pers RAPBN 2025 di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam konferesi pers RAPBN 2025 di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Suharso juga tidak membocorkan besaran kenaikan gaji ASN maupun waktu penerapannya. Yang jelas, kenaikan gaji ini akan diumumkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

"(Kenaikan gaji PNS) itu biar diumumkan bapak presdien terpilih Prabowo," kata Suharso saat dikonfirmasi setelah acara.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung wacana kenaikan gaji ASN pada 2025 dalam pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

Pengumuman kenaikan gaji PNS alias ASN memang dinantikan oleh publik, sebab wacana tersebut menjadi ramai diperbincangkan dengan adanya poin arah kebijakan penyesuaian gaji ASN dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan gaji aparatur sipil negara (ASN) akan naik tahun depan.

Dia mengungkapkan, kenaikan gaji ASN akan dilakukan secara bertahap pada 2025. Namun dia tidak mengungkapkan besaran anggaran yang akan dialokasikan dalam APBN 2025.

"Kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian RI secara bertahap," ujarnya dalam konferesi pers RAPBN 2025 di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam konferesi pers RAPBN 2025 di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Suharso juga tidak membocorkan besaran kenaikan gaji ASN maupun waktu penerapannya. Yang jelas, kenaikan gaji ini akan diumumkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

"(Kenaikan gaji PNS) itu biar diumumkan bapak presdien terpilih Prabowo," kata Suharso saat dikonfirmasi setelah acara.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung wacana kenaikan gaji ASN pada 2025 dalam pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

Pengumuman kenaikan gaji PNS alias ASN memang dinantikan oleh publik, sebab wacana tersebut menjadi ramai diperbincangkan dengan adanya poin arah kebijakan penyesuaian gaji ASN dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas bilang, rencana penyesuaian gaji PNS memang tidak diumumkan dalam gelaran Pidato Pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

Ketika ditanya oleh awak media apakah gaji ASN bakal mengalami kenaikan, Anas tidak menjawab secara pasti, dan hanya meminta masyarakat menunggu.

"Kita tunggu ya nanti. Tapi kan tadi prioritasnya reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi," kata dia, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan gaji aparatur sipil negara (ASN) akan naik tahun depan.

Dia mengungkapkan, kenaikan gaji ASN akan dilakukan secara bertahap pada 2025. Namun dia tidak mengungkapkan besaran anggaran yang akan dialokasikan dalam APBN 2025.

"Kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian RI secara bertahap," ujarnya dalam konferesi pers RAPBN 2025 di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam konferesi pers RAPBN 2025 di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Suharso juga tidak membocorkan besaran kenaikan gaji ASN maupun waktu penerapannya. Yang jelas, kenaikan gaji ini akan diumumkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

"(Kenaikan gaji PNS) itu biar diumumkan bapak presdien terpilih Prabowo," kata Suharso saat dikonfirmasi setelah acara.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung wacana kenaikan gaji ASN pada 2025 dalam pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

Pengumuman kenaikan gaji PNS alias ASN memang dinantikan oleh publik, sebab wacana tersebut menjadi ramai diperbincangkan dengan adanya poin arah kebijakan penyesuaian gaji ASN dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas bilang, rencana penyesuaian gaji PNS memang tidak diumumkan dalam gelaran Pidato Pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

Ketika ditanya oleh awak media apakah gaji ASN bakal mengalami kenaikan, Anas tidak menjawab secara pasti, dan hanya meminta masyarakat menunggu.

"Kita tunggu ya nanti. Tapi kan tadi prioritasnya reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi," kata dia, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas masih belum menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2025.

"Kita tunggu nanti," kata Menteri PANRB di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo saat membacakan pidato dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya juga tidak mengungkapkan kenaikan gaji ASN pada tahun 2025.

"Gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut, belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun," kata Presiden Jokowi.

Presiden kemudian menjelaskan bahwa Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 722,6 triliun, yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan untuk pengembangan riset.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien," ujarnya.

Selanjutnya, Presiden mengungkapkan Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

"Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani," katanya.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antardaerah.

"Peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat serta penguatan akses dan kualitas layanan publik," jelasnya.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan temaNusantara Baru, Indonesia Majuyang terdiri atas Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025, Presiden Jokowi menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan RAPBN 2025 akan difokuskan untuk pelaksanaan program-program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ia menjelaskan setidaknya ada delapan program unggulan Prabowo-Gibran yang sudah masuk dalam postur RAPBN 2025 termasuk makan bergizi gratis hingga kenaikan gaji para ASN (PNS dan PPPK).

"Rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu padan kan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih," kata Suharso dalam acara Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Ia menjabarkan untuk program makan bergizi gratis pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun yang diperuntukkan bagi 15,42 juta anak sekolah di 514 kabupaten/kota.

"Pertama misalnya yang yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 Kabupaten/Kota," ucapnya.

Sedangkan untuk kenaikan gaji PNS, ia menyebut ke depan pemerintah akan fokus pada peningkatan kesejahteraan terutama untuk guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta TNI/POLRI secara bertahap.

"Kenaikan gaji aparatur sipil negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta TNI, Polri secara bertahap," jelasnya.

Di luar itu pemerintah juga menyiapkan program peningkatan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan dengan luas 50-80 ribu hektare. Kemudian ada juga program pemeriksaan kesehatan gratis dan menuntaskan kasus TBC.

"Keempat adalah membangun empat sekolah SMA unggulan IKN, NTT, Sulut dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas," tutur Suharso.

"Kelima melanjutkan dan menambahkan program kartu Kesejahteraan Sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8% yang tahun depan adalah targetnya 0%," sambung.

Lebih lanjut ia mengatakan ke depan juga ada program untuk pembangunan infrastruktur desa dan penyediaan rumah bersanitasi baik. Serta yang terakhir adalah program mengoptimalisasikan penerimaan negara.

"Hal ini tercantum dalam rencana kerja pemerintah 2025 yang telah padu padan dengan program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih," paparnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata kembali menyampaikan perihal rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025. Ia memastikan pemerintahan saat ini dan akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.

"Yang jelas ya pemerintahan sekarang dan akan datang tetap berkomitmen untuk memelihara dan bahkan meningkatkan kesejahteraan ASN atau TNI/Polri. Mengenai penyesuaian gaji dan sebagaiannya itu, di APBN Kita untuk 2025 sudah didesain untuk siap (kenaikan gaji) apabila itu dilakukan. Tapi, keputusannya sesuai komitmen Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu (kebijakan) diserahkan ke presiden baru," terangnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Isa mengatakan, untuk waktu dan besaran nominal akan ditentukan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Namun, Isa tidak menjelaskan secara detail berapa persen kenaikannya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan adanya rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025. “Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Rencana tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran. Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai.

Pemerintah berencana melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain penyesuaian gaji, pemerintah juga berencana menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS.

Hal itu berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan penerapan kebijakan mutasi pegawai antar daerah. Adapun pada 2024, pemerintah telah menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen, pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 persen, serta gaji ke-13.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sudah didesain untuk kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS). Hanya saja keputusan kenaikannya akan diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

Demikian kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata ditemui usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu diserahkan kepada presiden baru," kata Isa.

Sayangnya Isa tidak membeberkan berapa persen kenaikan gaji ASN yang disiapkan dalam RAPBN 2025. Termasuk kepastian waktu penyampaiannya ada di Prabowo.

"Jadi kapannya, berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo," ujar Isa.

Isa membeberkan bahwa pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN termasuk TNI/Polri.

"Yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, kemudian integritas mereka dan sebagainya," ucap Isa.