Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan itu dilakukan demi mendongkrak pendapatan negara dari sektor pajak. Gimana dampak kenaikan tarif PPN tersebut terhadap sektor otomotif?

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto mengungkapkan, pada prinsipnya Toyota selalu mendukung kebijakan pemerintah. Toyota juga paham jika pemerintah membutuhkan pemasukan yang banyak dari sektor pajak.

"Kita ikut pemerintah, peraturannya kayak gitu. Kan nanti kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain ya," ungkap Nandi kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, belum lama ini

"Kita juga memahami bahwa pemerintah membutuhkan pendapatan ya," sambung Nandi.

Nandi menambahkan, kenaikan PPN menjadi 12% kemungkinan tidak terlalu berpengaruh karena karakter konsumen Indonesia yang bisa melakukan penyesuaian. Tapi meski begitu, kenaikan PPN 12% bisa saja mengganggu market otomotif di Tanah Air.

"Pasti ada guncangan, (tapi) orang kita kan cenderung fleksibel. Tapi sampai level tertentu, mungkin akan mengalami gangguan market cukup besar. Nah ini yang sebenarnya kita perlu pikirkan bersama ya," ungkapnya lagi.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menjelaskan, tujuan pemerintah mendapatkan pemasukan lebih banyak dengan menaikkan PPN menjadi 12%, belum tentu bisa tercapai.

"Misalnya pemerintah menaikkan PPN, belum tentu hasil finally revenue-nya akan naik. Bisa saja karena PPN dinaikkan, justru ekonominya akan menciut, finally tax revenue-nya juga akan menurun," terang Bob.

Lanjut Bob menambahkan, pemerintah bisa belajar dari kondisi saat pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020 silam. Saat itu pemerintah memberi relaksasi pajak untuk mobil baru. Tapi pajak yang disetorkan pemerintah angkanya naik.

"Pengalaman kita waktu Covid-19, pemerintah ngasih insentif untuk otomotif. Tapi finally tax yang kita bayar ke pemerintah naik. Nah oleh karena itu kan kita beberapa kali juga komunikasi ke pemerintah, bahwa industri ini perlu dikasih relaksasi," jelas Bob.

"Jadi yang saya khawatirkan, kalau PPN naik itu justru finally tax revenue-nya akan turun. Kalau ekonomi sudah turun, ongkos untuk naikinnya itu lebih gede lagi. Jadi harus berhati-hati banget," terang Bob.

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru dari Inventure bertajuk Indonesia Industry Outlook 2025 menunjukkan bahwa 92% kelas menengah ingin Presiden Prabowo Subianto membatalkan atau merevisi kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12% pada tahun depan.

Founding Chairman Indonesia Industry Outlook Yuswohady menjelaskan, survei menanyakan kepada kelas menengah: apa saja kebijakan pemerintahan Presiden ke 7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang harus dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran?

Hasilnya, kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 menjadi yang paling banyak ditolak. Kenaikan PPN itu sendiri sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"49% mengatakan sebaiknya dibatalkan, 43% direvisi [total 92%], dan hanya 7% yang meminta dilanjutkan Pak Prabowo," kata Yuswohady dalam acara Indonesia Industry Outlook 2025 Conference di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Di posisi kedua, pembangunan infrastruktur menjadi peringkat kedua yang paling banyak ditolak. Perinciannya: 34% meminta untuk dibatalkan, 47% meminta untuk direvisi, dan hanya 19% meminta untuk dilanjutkan.

"Karena pembangunan infrastruktur itu memangkas untuk kesejahteraan sosial untuk kelas menengah; subsidi, bantuan sosial barang kali," jelas Yuswohady.

Lalu, diperingkat ketiga, kelas menengah menolak kebijakan penghapusan kelas BPJS. Perinciannya: 32% minta dibatalkan, 45% minta direvisi, dan hanya 23% minta dilanjutkan.

Sebaliknya, hanya ada dua kebijakan pemerintahan Jokowi yang mayoritas kelas menengah ingin dilanjutkan oleh Presiden Prabowo: program makan bergizi gratis (72%) dan sistem merdeka belajar (54%).

Sebagai informasi, riset ini dilakukan terhadap 450 responden yang terdiri dari kelas menengah generasi Milenial dan Gen Z dengan metode wawancara tatap muka pada September 2024. Survei dilakukan di lima kota besar yaitu Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Kenaikan PPN Berpeluang Batal

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengakui rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 belum final, meski sudah diamanatkan UU HPP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan, nantinya keputusan final ihwal PPN naik atau tidak akan ditentukan oleh pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP. Namun demikian, penyesuaian tarif PPN tersebut akan mengikuti kebijakan pemerintah baru," jelas Dwi kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Sementara itu, kubu Prabowo Subianto menyatakan terdapat peluang untuk membatalkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Hanya saja, wacana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira menjelaskan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU HPP sudah mengamanatkan agar PPN naik 1% dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

Oleh sebab itu, sambung Anggawira, pembatalan kenaikan PPN hanya bisa melalui revisi UU HPP. Revisi perundang-undangan sendiri hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemerintah sekaligus DPR.

"Pemerintah ke depan harus bicara bersama DPR, bukan hanya kehendak dari pemerintah karena ini keputusan politik ya kalau namanya UU," jelas Anggawira saat ditemui di acara Repnas National Conference, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengklaim dari sisi pebisnis akan mengikuti keputusan pemerintah Prabowo ke depan. Hanya saja, Anggawira meminta setiap pihak bersabar ihwal kepastian tarif PPN.

"Makanya kalau memang ini, kita tunggu nanti apakah ada revisi, kalau ada revisi berarti ada perubahan dalam tarif PPN ya," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengkaji wancana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno yang berharap agar kebijakan itu bisa ditunda.

"Tadinya ada recana mau diterapkan PPN 12%. Saya rasa akan ditunda, kami sendiri meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang, kalau bisa menundanya," kata dia ditemui gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurut dia jika kebijakan itu ditunda, maka potensinya bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau konsumsi meningkat, maka diyakini penerimaan pajak akan meningkat.

"Ini supaya daya beli masyarakat meningkat, kalau daya beli masyarakat kuat artinya konsumsi meningkat. Kalau konsumsi meningkat artinya pajaknya meningkat. Itu beberapa hal yang kita fokus sekarang agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terhenti tetapi terakselerasi," jelasnya.

Eddy juga mengatakan bahwa penerimaan negara dapat meningkat dengan hilirisasi yang akan dilanjutkan pada pemerintahan baru.

"Saya optimistis dari segi pendapatan juga akan menguat, karena kita memiliki industri manufaktur yang bernilai tambah lagi tinggi," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengatakan, penerapan PPN naik 12% dipastikan usai pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menurutnya, rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% telah diketahui oleh Prabowo. Hal ini selanjutnya akan dibahas dan dijawab kabinet berikutnya terbentuk.

"Yang penting presiden terpilih sudah terinformasi mengenai hal tersebut. Nanti pasti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet terbentuk," kata Thomas dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta pemerintah menunda implementasi pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada 1 Januari 2025.

Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana, menyampaikan, situasi ekonomi dalam negeri saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Kami memohon penundaan PPN 12% karena ini situasi yang tidak baik-baik saja. Mengapa sih menunda setahun dua tahun lagi tidak bisa dilakukan?” kata Danang saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Danang mengungkapkan, penambahan PPN 12% tidak hanya sekadar kenaikan 1%. Melainkan, terjadi atas semua pembelian sehingga harga akhir di tingkat konsumen akan meningkat sekitar 3%-4%.

“Artinya barang-barang nanti akan lebih mahal sekitar 15%, bukan 12%. Meskipun ambang yang ditetapkan pemerintah adalah PPN 12%, tapi PPN atas apa? Bukan atas produk akhir, atas semua pembelian,” tuturnya.

Akibat dari kenaikan PPN ini, lanjutnya, adalah menurunya daya beli masyarakat. Apalagi, kenaikan PPN tidak diiringi dengan kenaikan penghasilan yang signifikan. Padahal, kebutuhan hidup sudah di atas 15%.

Dalam catatan Bisnis, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa implementasi PPN 12% akan diberlakukan per 1 Januari 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti, bahwa penyesuaian tarif PPN sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, akan mengikuti amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Ditjen Pajak menilai, penyesuaian PPN 12% akan memberikan manfaat yang lebih besar terhadap masyarakat dan memperkuat perekonomian negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dana yang terkumpul, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Padahal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang dengan berpedoman pada PPN 11%, bukan 12%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepastian mengenai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 masih belum menemui titik terang.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira, mengatakan, keputusan tersebut menjadi wewenang pemerintahan selanjutnya dan harus melibatkan DPR RI.

"Memang sejauh ini masih sejalan (sesuai UU HPP), cuma kalau ketika ada wacana seperti ini tentunya nanti di pemerintahan ke depan harus bicara sama DPR, bukan hanya kendak dari pemerintah kan. Ini kan keputusan politik ya, kalau namanya undang-undang," ujarnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dia menegaskan bahwa jika kenaikan PPN tidak dilaksanakan tahun depan maka diperlukan revisi pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Pasalnya, kenaikan tarif PPN diatur dalam Pasal 7, ayat (1), huruf b UU HPP yang berbunyi, tarif PPN sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Tapi kan itu udah di undang-undang kan. Kalau memang enggak dinaikkan kan pastinya akan ada perubahan di undang-undang ya," ucapnya.

Sebagai Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi), Anggawira juga mengungkapkan bahwa dirinya akan mengikuti apapun keputusan pemerintah.

Namun, ia meminta agar insentif diberikan kepada pengusaha jika wacana kenaikan PPN akan direalisasikan tahun depan.

"Kalau memang dinaikan dia harus kasih insentif juga, pastinya kan namanya kenaikan segala macam, kenaikan itu kan pasti akan jadi beban ya," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa keputusan mengenai kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan diambil oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, rencana kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen dijadwalkan akan diterapkan pada 1 Januari 2025.

Namun, kebijakan ini harus dikaji dan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Biarlah Pak Prabowo menjadi presiden dulu ya, ini kan hal-hal kaitannya dengan keputusan dari seorang Presiden Prabowo dan kabinetnya," ujar Wamenkeu Thomas saat media gathering di Novus Jiva Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PPN atau Pajak Pertambahan Nilai menjadi suatu tarif yang wajib masyarakat, sebagai konsumen, bayar saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Membandingkan dengan negara-negara di Asean, Indonesia termasuk negara dengan tarif tertinggi.

Saat ini, tarif PPN di Indonesia sebesar 11%. Mengacu pedoman Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah memiliki mandat untuk mengerek PPN sebesar 1% menuju level 12%.

Mengutip data dari PricewaterhouseCoopers (PwC) per 2024, tarif PPN di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara di Asean. Tertinggi, yakni di Filipina dengan tarif sebesar 12%.

Sementara negara tetangga Singapura menerapkan pajak barang dan jasa (Goods and Services Tax/GST), serupa PPN, sebesar 9%. Lebih rendah lagi, Thailand justru menurunkan tarif PPN dari 10% menjadi 7%.

Sementara di Myanmar, negara dengan ibu kota Bernama Naypridaw tersebut tidak menerapkan PPN. Pajak tidak langsung di Myanmar adalah pajak komersial, dengan tarif umum 5%.

Melilhat PPN di Timor Leste, hanya diterapkan pada barang-barang impor dengan tarif 2,5%. Sementara untuk jasa, tarif PPN yang dikenakan sebesar 5% untuk setiap penghasilan bruto lebih dari US$500 yang diterima oleh wajib pajak untuk penyediaan jasa hotel, restoran dan bar, atau jasa telekomunikasi.

Berbeda di Brunei Darussalam, melansir dari laman resmi Asean, negara ini memiliki jumlah pajak yang paling sedikit di Asia di mana tidak ada pajak penghasilan pribadi, pajak ekspor, gaji, atau pajak manufaktur. Mengingat, Brunei dikenal sebagai salah satu negara dengan ekonomi makro paling stabil di dunia.

Brunei mampu menerapkan sistem ini karena aset hidrokarbonnya, yang merupakan tulang punggung ekonomi Brunei dan menyumbang 60% dari PDB. Selain itu, dengan populasi hanya 444.000 orang, industri hidrokarbon negara ini memberikan kualitas hidup yang nyaman bagi penduduk lokal.

Di dalam negeri, bila pemerintah menerapkan kebijakan sesuai dengan mandat UU HPP, artinya tarif PPN di Indonesia akan setara dengan Filipina.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti menyampaikan bahwa pemerintah masih berpegang pada UU HPP terkait penerapan tarif PPN 12%.

“Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025,” ujarnya dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkali-kali mengungkapkan bahwa naik atau tidaknya tarif tersebut akan bergantung pada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Daftar Tarif PPN di Asean

Sumber:PricewaterhouseCoopers (PwC)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Prabowo Subianto disebut akan mempertimbangkan penundaan kenaikan PPN menjadi 12%. Dengan begitu, sejumlah strategi telah disiapkan untuk mendongkrak penerimaan pajak.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran Anggawira mengatakan pemerintahan di era Prabowo akan mempertimbangkan untuk menunda kenaikan PPN menjadi 12%. Hal itu menurutnya akan membantu menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang sering dibeli oleh masyarakat kelas menengah.

“Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk menunda PPN 12%,” ungkap Anggawira kepada Kontan, Kamis (10/10).

Anggawira menyebutkan, faktor yang pertama adalah kondisi Ekonomi saat ini. Perekonomian Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan seperti melemahnya sektor manufaktur, deflasi, serta penurunan daya beli masyarakat. Pemerintahan Prabowo mungkin akan mempertimbangkan penundaan ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah inflasi yang dapat memperlambat pemulihan ekonomi.

Kedua terkait daya Beli dan Konsumsi Rumah Tangga. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdampak langsung pada harga barang dan jasa. Kenaikan tarif PPN dapat membebani masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang menjadi motor penggerak konsumsi. Oleh karena itu, penundaan tarif bisa menjadi langkah untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga.

Ketiga, mempertimbangkan kondisi Bisnis. Dunia usaha juga membutuhkan dukungan agar tidak terbebani oleh kenaikan pajak di tengah pemulihan pasca-pandemi. Penundaan tarif PPN bisa memberikan ruang bagi sektor swasta untuk tumbuh lebih cepat.

“Penundaan tarif PPN 12% tentunya akan berdampak pada target penerimaan negara dari sektor pajak, mengingat PPN merupakan salah satu sumber penerimaan yang signifikan,” ujarnya.

Angga mengatakan pemerintah harus bersiap terhadap kemungkinan terjadinya defisit yang lebih besar jika penundaan dilakukan tanpa strategi penerimaan yang jelas. Di sisi lain, penundaan ini berpotensi menjaga stabilitas harga dan konsumsi, yang bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan konsumsi yang terjaga, aktivitas bisnis dapat berjalan lebih baik, dan pada gilirannya, perekonomian dapat kembali pulih lebih cepat.

Dengan mempertimbangkan penundaan kenaikan PPN menjadi 12% tersebut, Anggawira mengungkapkan pemerintahan Prabowo telah menyiapkan sejumlah strategi untuk tetap menjadi penerimaan pajak.

Perluasan Basis Pajak

Pemerintahan Prabowo bisa menyiasati penurunan penerimaan dari PPN dengan memperluas basis pajak, misalnya melalui pengenaan pajak kepada sektor-sektor baru atau meningkatkan kepatuhan pajak di sektor-sektor informal dan digital. Pertama adalah penguatan Administrasi Pajak. Digitalisasi dan perbaikan sistem administrasi pajak juga bisa menjadi upaya untuk meningkatkan penerimaan tanpa perlu menaikkan tarif PPN.

Kedua, Diversifikasi Sumber Penerimaan. Selain PPN, pemerintah bisa menggali potensi penerimaan lain seperti dari sektor pajak penghasilan, cukai, serta potensi pajak baru dari ekonomi hijau atau sektor yang masih kurang optimal digarap, seperti pajak karbon dan pajak kekayaan.

“Selain itu juga Optimalisasi BUMN dan Investasi. Meningkatkan kontribusi BUMN dan memperbaiki iklim investasi juga bisa menjadi strategi jangka panjang untuk meningkatkan penerimaan negara secara lebih berkelanjutan,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan, tapi pemerintah juga berencana untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN).

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo mengatakan, rencana penurunan tarif PPh Badan ini belum dibahas secara detail sehingga dia belum dapat memastikan berapa besar tarif yang akan dipangkas.

"Belum ada angkanya, karena kita memang menginginkan untuk suatu saat bisa menurunkan PPh Badan," ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dradjad Wibowo saat ditemui di Hotel Le Meredien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

"PPh Badan kita akan lihat bagaimana kinerja penerimaan negara, memang ingin kita turunkan supaya tidak terlalu memberatkan masyarakat," ucapnya.

Untuk diketahui, PPh Badan adalah pajak yang dikenakan ke perusahaan atau badan hukum lainnya yang dihitung atas penghasilan selama setahun.

Berdasarkan catatan Harian Kompas, rencana penurunan tarif PPh Badan telah mencuat sejak 2019. Harapannya, penurunan tarif pajak ini dapat meningkatkan daya tarik investasi RI.

Kala itu pemerintah akan menurunkan PPh Badan secara bertahap sampai 2023, dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2021 lalu 20 persen mulai 2023.

Tarif PPh badan 20 persen sudah tercantum di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk PT. Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 yang berlaku sejak 19 Juni 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan, tapi pemerintah juga berencana untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN).

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo mengatakan, rencana penurunan tarif PPh Badan ini belum dibahas secara detail sehingga dia belum dapat memastikan berapa besar tarif yang akan dipangkas.

"Belum ada angkanya, karena kita memang menginginkan untuk suatu saat bisa menurunkan PPh Badan," ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dradjad Wibowo saat ditemui di Hotel Le Meredien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

"PPh Badan kita akan lihat bagaimana kinerja penerimaan negara, memang ingin kita turunkan supaya tidak terlalu memberatkan masyarakat," ucapnya.

Untuk diketahui, PPh Badan adalah pajak yang dikenakan ke perusahaan atau badan hukum lainnya yang dihitung atas penghasilan selama setahun.

Berdasarkan catatan Harian Kompas, rencana penurunan tarif PPh Badan telah mencuat sejak 2019. Harapannya, penurunan tarif pajak ini dapat meningkatkan daya tarik investasi RI.

Kala itu pemerintah akan menurunkan PPh Badan secara bertahap sampai 2023, dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2021 lalu 20 persen mulai 2023.

Tarif PPh badan 20 persen sudah tercantum di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk PT. Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 yang berlaku sejak 19 Juni 2020.

PIXABAY/MOHAMED HASSAN Ilustrasi pajak.

Rencana kenaikan PPN

Di sisi lain, pemerintah juga akan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun depan.

Ketentuan mengenai kenaikan tarif PPN diatur dalam Pasal 7, ayat (1), huruf b UU HPP yang berbunyi, tarif PPN sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

Sementara dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tidak disebutkan secara eksplisit, pemerintah akan menaikan tarif PPN menjadi 12 persen sebagai bagian dari arah kebijakan umum perpajakan 2025.

Namun demikian, dalam dokumen itu disebutkan, salah satu kebijakan teknis pajak yang akan ditempuh pada tahun depan ialah mengimplementasi kebijakan perpjakan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Mengenai kepastian kenaikan PPN ini, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan, keputusannya diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Biarlah Pak Prabowo menjadi presiden dulu ya, ini kan hal-hal kaitannya dengan keputusan dari seorang Presiden Prabowo dan kabinetnya," ujar Wamenkeu Thomas saat media gathering di Novus Jiva Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

Meski demikian, keponakan Prabowo ini memastikan, Prabowo telah mengetahui terkait amanat UU HPP tersebut.

"Yang penting buat bapak presiden terpilih ini sudah ter-inform mengenai hal tersebut, dan pastilah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada Kabinet yang terbentuk," tukasnya.

DOK. Humas Kemenko Perekonomian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Nasional OECD Indonesia dan Peluncuran Portal Aksesi Indonesia di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/10/2024).

Airlangga mengatakan, ketentuan mengenai kenaikan tarif PPN telah diatur dalam UU HPP. "Kan undang-undangnya sudah jelas (tarif PPN naik jadi 12 persen pada 2025)," kata dia, ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Airlangga bilang, kenaikan tarif PPN memang bisa ditunda sebagaimana diatur dalam ketentuan yang sama.

Dalam UU HPP disebutkan, pemerintah bisa menunda kenaikan tarif PPN dengan menerbitkan peraturan pemerintah untuk nantinya dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dirumuskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Adapun pertimbangan penundaan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ialah perkembangan keadaan ekonomi masyarakat dan kebutuhan dana pemerintah.

Akan tetapi, Airlangga menyebutkan, sejauh ini belum ada pembahasan terkait aturan untuk menunda penerapan kenaikan tarif PPN.

"Kecuali ada hal yang terkait UU (yang menunda kebijakan) kan tidak ada," ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 44,33 poin (0,59%) ke level 7.524,4 pada penutupan sesi I, Jumat (11/10/2024). Pilarmas Investindo Sekuritas mengatakan, penundaan kenaikan PPN jadi pemicu penguatan IHSG hari ini.

Pilarmas menjelaskan, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran kembali menyampaikan bahwa pemerintah Prabowo-Gibran akan mempertimbangkan untuk menunda kenaikan PPN menjadi 12%. Penundaan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa.

“Ini menunjukkan bahwa penundaan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli rumah tangga dan inflasi, sehingga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah ketidakpastian global,” tulis Pilarmas dalam risetnya, Jumat (11/10/2024).

Selain itu, lanjut Pilarmas, juga disampaikan bahwa Prabowo Subianto berencana menghapus pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16%, yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5%.

Sementara itu, lanjut Pilarmas, indeks saham Asia mayoritas menguat karena pasar fokus pada keputusan Bank of Korea (BOK) yang memangkas suku bunganya untuk pertama kalinya dalam empat tahun. BOK memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 3,25%.

Pemangkasan itu dilakukan setelah ekonomi Korea Selatan menyusut sebesar 0,2% kuartal-ke-kuartal pada kuartal II. Ditambah lagi, setelah laju inflasi Korea Selatan menyentuh level terendah dalam lebih dari tiga tahun, yaitu sebesar 1,6% pada September, jauh di bawah target BOK sebesar 2%.

Pemangkasan Suku Bunga

Inflasi tersebut menunjukkan tren stabilisasi yang jelas, sehingga memberikan opsi pemangkasan suku bunga acuan. “Pasar menilai kebijakan BOK tersebut sebagai normalisasi tingkat daya beli masyarakat sebagai upaya pemulihan pertumbuhan ekonomi,” tambah Pilarmas.

Tidak hanya itu, lanjut Pilarmas, Pasar juga fokus pada agenda konferensi Menteri Keuangan China besok hari waktu setempat. Sebab, pasar menantikan paket stimulus fiskal yang akan dilakukan pemerintah China sebagai upaya meningkatkan perekonomiannya.

Pada sesi pertama hari ini, saham-saham yang mengalami kenaikan terbesar JSPT, ISEA, INPS, PURI, ASRI. Sedangkan saham-saham yang mengalami penurunan terbesar LIVE, IFSH, FLMC, TAYS, NANO.

Pilarmas merekomendasikan saham CTRA untuk perdagangan pada sesi II. “Kami merekomendasikan CTRA buy dengan support dan resistance di level 1.330 -1.470,” tutup Pilarmas.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyoroti ketidakjelasan pemerintah dalam pengimplementasian peraturan pemungutan pajak.

Pemerintah di satu sisi ngotot ingin menaikkan PPN menjadi 12% pada tahun depan, namun di sisi lain bersedia menunda penerapan pajak karbon yang seharusnya berlaku pada 2022.

Fajry menjelaskan, kenaikan PPN dan penerapan pajak karbon tersebut sama-sama diamanatkan oleh Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, pemerintah seakan pilih-pilih dalam menerapkan amanat dalam UU HPP tersebut.

"Keduanya sudah ada time frame waktu implementasi sebenarnya [dalam UU HPP]. Baik keduanya punya hambatan politik yang sama beratnya ketika legislasi," ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Dalam UU HPP, diatur bahwa pajak karbon harus diterapkan pada 1 April 2022. Kemudian, pemerintah memutuskan untuk mengundurnya ke 1 Juli 2022. Kendati demikian, hingga kini pemerintah juga tidak menerapkan pajak karbon tersebut.

Berbeda, penundaan tersebut seakan tidak berlaku untuk kenakan tarif PPN. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak menjadi 12% akan tetap diterapkan 1 Januari 2025 sesuai yang diamanatkan UU HPP.

Fajry melihat, sikap yang tidak konsisten dari pemerintah tersebut menunjukkan kurangnya political will alias kemauan politik. Dia pun mewanti-wanti dampak negatif ke sistem perpajakan ke depan.

"Dampaknya akan spesifik ke pungutan pajak karbon, kebijakan ini menjadi tidak kredibel lagi. Terlebih dalam APBN 2025 tidak ada pos penerimaan pajak karbon," katanya.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyatakan pihaknya akan mengikuti amanat UU HPP ihwal penyesuaian tarif PPN. Artinya, tarif PPN akan naik 1% dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

"Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP. Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025," kata Dwi kepada Bisnis, dikutip Kamis (10/10/2024).

Sementara itu, ihwal pajak karbon, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah masih menyiapkan aturan teknis seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebelum akhirnya pajak karbon dapat diterapkan di Indonesia. Pemerintah, sambungnya, juga harus memerhatikan kesiapan industri.

“Kita siapkan terus building block-nya, dari sisi peraturan dan regulasinya, kesiapan dari sisi perekonomian dan industrinya,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Djakarta Theater, Sabtu (24/8/2024).