Jakarta -

PT Pertamina (Persero) memberikan pelayanan customer care untuk para konsumennya, melalui Pertamina Call Center 135 yang mudah dihubungi.

Single number 135 merupakan nomor yang menjadi saluran komunikasi perusahaan, informasi, layanan dan produk. Sebagaimana yang dituturkan oleh Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Agus Suprijanto.

"Kehadiran 135 sebagai single number call center sesuai dengan trend saat ini, dimana masyarakat membutuhkan nomor kontak yang mudah diingat (easy to remember), mudah diakses (easy to call), serta akan menjadi saran one stop information mengenai perusahaan." ujarnya, dikutip dari laman Pertamina.

Cara Menghubungi Call Center Pertamina

Dilansir laman resminya, PCC 135 adalah layanan yang fokus untuk memberikan informasi seputar produk-produk Pertamina, seperti bahan bakar minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG), dan Pelumas.

Bagi pelanggan yang ingin melakukan pengaduan atau komplain bisa juga melalui Call Center Pertamina 15 Call. Berikut merupakan daftar lengkap kontak layanan (contact center) Pertamina:

• Nomor WA Pertamina: +62 8111350135 (layanan PCC 135).
• Telepon: 135
• Email: pcc135@pertamina.com
• Video call di aplikasi My Pertamina
• Facebook: Pertamina Call Center 135
• X: @pertamina135
• Instagram: @pertamina.135

Call center Pertamina memberikan layanan 24 jam setiap hari. Menu yang tersedia pada layanan telepon 135 melayani antara lain:

• Layanan pesan antar
• Keluhan pelanggan
• Shared service center
• Seputar informasi Pertamina.

Apakah Call Center Pertamina bebas pulsa? Berdasarkan informasi dari laman resminya, Pertamina Call Center 135 merupakan layanan berbayar. Terkait biaya menghubungi Call Center 135, bisa dikonfirmasi kepada operator penyedia layanan.

Dengan demikian, bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, mendapatkan informasi, membutuhkan layanan, mencari promo, dan memberi masukan atau saran, hanya perlu mengingat 135. Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan PT Pertamina (Persero) ya detikers.

(khq/fds)

JAKARTA, investor.id-Pengamat Energy yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) dan Ketua Asosiasi Pengamat Energy Indonesia (APEI) Sofyano Zakaria mengatakan, pembangunan proyek objek vital nasional (obvitnas) yang sedang berjalan di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk pembangunan Terminal LPG Tuban di Jawa Timur harus didukung.

“Pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur energi seperti terminal LPG merupakan hal yang sangat strategis dan berperan besar dalam membantu ketahanan energi nasional. Apalagi, kebutuhan LPG di Indonesia terus meningkat,”kata Sofyano di Jakarta, Jumat (08/22/2024). Berdasar data kebutuhan LPG nasional telah mencapai 7 juta metrik ton per tahun. Sebagian besar kebutuhan tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Sofyano memaparkan pembangunan terminal LPG berbeda dengan pembangunan objek vital nasional lain. Ini mengingat LPG sendiri merupakan gas yang butuh penanganan khusus guna memastikan keamanan dan keselamatan.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta - PT Pertamina Energy Terminal (PET) selaku anak usaha PT Pertamina International Shipping (PIS) menerapkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengelolaan terminal energi perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama PET, Bayu Prostiyono, mengatakan hingga saat ini tingkat serapan TKDN perusahaan total sudah mencapai 33,06%. Angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan pemerintah melalui PP Nomor 29 Tahun 2018 dan diratifikasi oleh Pertamina Grup.

"Kami sebagai bagian dari grup telah menerapkan aturan TKDN tersebut. Serapan TKDN di PET mencapai 33,06% untuk tahun 2023, telah memenuhi target TKDN sebesar 30% yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Bayu dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya tingkat penyerapan TKDN ini akan terus memenuhi standar yang sudah ditetapkan pemerintah dan Pertamina Grup di atas 30%. Sebab perusahaan sudah menerapkan aturan minimum TKDN dalam pengoperasian terminal energi mereka, seperti yang dilakukan dalam proyek Terminal LPG (TLPG) Tuban di Jawa Timur.

"Pembangunan TLPG Tuban merupakan bentuk komitmen PET dalam mendukung perkembangan industri lokal. Dalam prosesnya, TLPG Tuban mensyaratkan TKDN sebesar 33,23%, lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah dan Pertamina Grup, dan realisasinya saat ini telah melebihi dari angka yang dipersyaratkan dalam kontrak," terangnya.

Guna memastikan standar serapan TKDN berjalan sesuai dengan peraturan, PET selalu melakukan analisis nilai TKDN secara menyeluruh pada setiap proyek. Bayu menyebut pengukuran ini dilakukan oleh lembaga independen terpercaya sehingga hasil pengukuran objektif dan akurat.

Dalam hal ini, Bayu mengatakan para calon vendor diharuskan mengisi formulir yang mencakup perhitungan TKDN beserta surat pernyataan komitmen untuk memenuhi nilai minimum TKDN yang telah ditentukan. Saat proyek berjalan pun, realisasi nilai TKDN juga selalu dipantau secara berkala dan diaudit oleh pihak independen.

"Komitmen kami terhadap TKDN ini, kami percaya akan terus memperkuat posisi terminal PET sebagai bagian dari rantai distribusi energi nasional. Terminal punya peran penting sebagai pintu distribusi energi sebelum disalurkan kepada masyarakat," terangnya.

Sebagai bagian dari objek vital nasional, Bayu memastikan pengelolaan aset atau asset integrity management juga jadi fokus utama PET untuk memastikan seluruh infrastruktur dan operasional perusahaan mematuhi standar keamanan dan kualitas tertinggi. Hal ini dipercaya akan mendukung ketahanan energi nasional, dengan infrastruktur strategis yang mumpuni.

"PET memiliki komitmen utama untuk terus mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran infrastruktur strategis PET ditambah dengan penyerapan tenaga kerja dan optimalisasi TKDN dalam pembangunannya diharapkan dapat berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan nasional," jelasnya.

Di luar itu, ia juga mengatakan proyek tersebut turut melibatkan warga lokal untuk beragam pekerjaan guna memberi dampak positif bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Tuban. Sekitar 1.000 warga lokal tercatat menjadi bagian dari pembangunan TLPG Tuban.

"Kami juga memberikan kesempatan dan keterbukaan kepada pengusaha domestik sebagai calon mitra kerja sama atau vendor untuk terlibat dalam project-project PET, tentunya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan," tutup Bayu. (fdl/fdl)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA.Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp 327 triliun hingga akhir Oktober 2024. Adapun rinciannya anggaran subsidi sebesar Rp139,6 triliun dan pembayaran kompensasi energi sebesar Rp 115,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, penggunaan subsidi energi diantaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 13.476,6 ribu kiloliter atau naik 1,1% dari periode sama tahun lalu.

Kemudian, LPG 3 Kg realisasinya mencapai 6.131,6 juta Kg dan tumbuh 1,3% dari periode sama tahun lalu.Terakhir, subsidi listrik mencapai 41,3 juta pelanggan atau meningkat 4,3% dari periode sama tahun lalu.

"Keseluruhan subsidi dan kompensasi ini dimaksudkan agar harga listrik dan BBM kita dapat kita jaga dan masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita dengan harga listrik dan harga BBM yang betul-betul terkendali," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Sementara itu, realisasi subsidi non energi telah mencapai Rp 72,3 triliun. Ini terdiri dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 246,6 triliun atau meningkat 21,9% dengan debitur KUR berjumlah 4,3 juta orang atau tumbuh 17,4%. Kemudian, realisasi subsidi pupuk telah mencapai 5,9 juta ton atau tumbuh 13,8%.

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Oktober 2024 mencapai Rp 254,7 triliun. Realisasi itu terdiri dari Rp 139,6 triliun untuk subsidi dan Rp 115,1 triliun untuk kompensasi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pengeluaran untuk subsidi dan kompensasi energi itu dimaksudkan agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik bisa terjaga. "Dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi kita melalui harga listrik dan BBM yang terkendali," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Suahasil menerangkan, realisasi subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 254,7 triliun itu untuk konsumsi BBM sebanyak 13,476 juta kiloliter (KL) atau naik 1,1% dibandingkan realisasi konsumsi pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu untuk konsumsi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg konsumsinya mencapai 6.100 kg. Lalu, untuk listrik bersubsidi menembus angka 41,3 juta pelanggan atau naik 4,3% dibandingkan pelanggan tahun 2023.

Di samping itu, Kemenkeu juga telah menyalurkan subsidi non energi Rp 72,3 triliun per Oktober 2024. Dengan begitu total realisasi subsidi dan kompensasi yang telah dicairkan sebesar Rp 327 triliun.

"Untuk KUR yang bunganya disubsidi pemerintah saat ini adalah Rp 246,6 triliun, lebih tinggi 21% dari penyaluran tahun lalu," imbuhnya.

Lihat juga video: Dari PNS Jadi Content Creator, Ferry Irwandi: Saya Melihat Peluang

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta: Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyerukan penolakan terhadap pemberian subsidi BBM dan LPG dalam bentuk produk, karena terbukti selama ini tidak tepat sasaran.

"Jika pemberian subsidi masih diberikan dalam bentuk produk, pasti tidak tepat sasaran. Dan itu harus ditolak karena subsidi yang tepat sasaran harus by target. Tidak bisa lagi by product," tegas Fahmy dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 6 November 2024.

Saat ini, jelas Fahmy, sudah terbukti lebih dari 50 persen subsidi BBM dan LPG tidak tepat sasaran. Bahkan angkanya mencapai Rp100 triliun.
"Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya harus lebih berani membuat keputusan agar subsidi energi lebih tepat sasaran," tutur dia.

Fahmy memberikan contoh pada pemberian subsidi energi untuk LPG, yang seharusnya pemerintah dapat memakai data bantuan langsung tunai (BLT). "Sasaran subsidi LPG, sama dengan sasaran BLT. Jadi bisa menggunakan data itu," ketus Fahmy.

Baca juga: Subsidi Salah Sasaran Jadi Beban Anggaran

Hemat anggaran negara

Selain itu, Fahmy juga menekankan pentingnya subsidi tepat sasaran sehingga menghemat penggunaan anggaran negara seperti halnya pengelolaan subsidi listrik.

"Subsidi listrik sudah lebih tepat sasaran karena telah menerapkan mekanisme by name dan by address, serta berdasarkan daya yang terpasang," tambah dia.

Fahmy juga menekankan pentingnya agar subsidi yang diberikan untuk BBM, LPG, dan listrik benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Jika subsidi energi tidak diberikan by target, berisiko menghambat program-program pemerintah yang lain, seperti makan siang gratis dan sebagainya," katanya.

Pernyataan Fahmy tersebut muncul setelah rapat yang diadakan oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam rapat tersebut diputuskan pemerintah tidak mengubah skema subsidi untuk LPG. Subsidi LPG akan tetap menggunakan skema yang sama.

"Nah, Menteri Bahlil ini terbukti tidak memahami pemberian subsidi untuk LPG yang seharusnya bisa diberikan sama seperti BLT," ujar Fahmy.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan potensi pipa baja buatan Indonesia untuk membangun infrastruktur gas pengganti liquefied petroleum gas (LPG) di Indonesia atau jaringan gas (jargas).

Hal itu disampaikan Faisol dalam acara seremonial peluncuran pabrik pipa baja seamless (tanpa sambungan) hasil kerja sama antara PT Artas Energi Petrogas dan Inerco Global International (KSO AEP IGI) di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurut Faisol, kelak pembangunan jargas di Jawa bisa menggunakan pipa baja produksi pabrik yang terletak Krakatau Industrial Estate Cilegon, Banten tersebut.

"Pembangunan jargas untuk Jawa, yang saya kira ini akan menjadi peluang yang besar buat semua perusahaan pipa. Terutama yang seamless," kata Faisol.

Dia berpendapat jika pembangunan jargas didukung pasokan pipa baja produksi dalam negeri, maka impor pun bisa ditekan. Tercatat, saat ini nilai impor pipa baja mencapai Rp15 triliun per tahun. Di sisi lain, Faisol optimistis jika proyek jargas bisa terus dikembangkan, maka harga gas juga bisa ditekan.

"Dan subsidi kita semakin berkurang di sektor migas. Subsidi kita sampai hari ini sudah hampir atau lebih dari Rp400 triliun untuk sektor migas ini, Kemarin dibahas agak serius, salah satu jalan keluarnya adalah membangun jargas," imbuh Faisol.

Lebih lanjut, Faisol menuturkan, saat ini kebutuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk pabrik pipa baja seamless baru tersebut terhitung sudah menjadi yang paling tinggi di Indonesia. Dia menyebut pemenuhan TKDN sudah mencapai 43%.

“Tapi kita berharap [TKDN] bisa sampai 100%. Dia berkomitmen untuk membangun hulu supaya menyediakan bahan baku baja untuk perusahaannya yang sekarang," kata Faisol.

Oleh karena itu, dia berharap dengan terbangunnya salah satu pabrik itu mampu mendorong Indonesia menjadi negara sebagai produsen pipa baja seamless terbesar di Asia Tenggara.

“Jadi kami berharap akan tumbuh lagi perusahaan-perusahaan baru yang bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur pembangunan di Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, CEO PT Artas Energi Petrogas Jose Antonio Reyes mengungkapkan pembangunan pabrik pipa baja seamless di Banten itu memiliki nilai investasi sekitar Rp2,5 triliun.

Dia memerinci pabrik itu memiliki kapasitas produksi mencapai 200.000 ton per tahun untuk Hot Roll Mill dan 100.000 ton per tahun untuk heat treatment.

"Tetapi kembali lagi komitmennya kami tidak berhenti di sini saja, kita pun juga sudah mulai memikirkan untuk bukan hanya hilirisasinya saja tetapi sampai ke hulunya,” kata Jose.

Dia juga mengatakan bahwa pabrik tersebut sebagian besar akan memasok kebutuhan infrastruktur migas dalam negeri.

“Yang terbesar itu memang di sektor migas tetapi seperti yang kami tadi sudah jelaskan, pipa ini bukan hanya untuk migas tetapi buat industrial, buat defense juga bisa digunakan. Jadi banyak sekali penggunaan daripada pipa tersebut,” jelasnya.

JAKARTA, investor.id – PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS), emiten yang merupakan pionir distribusi compressednaturalgas (CNG) di Indonesia, mencatatkan pendapatan Rp 375,9 miliar hingga kuartal III-2024, meningkat 38,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 270,6 miliar.

Kenaikan pendapatan mendorong kenaikan laba kotor CGAS sebesar 19% menjadi Rp 61,3 miliar dari Rp 51,5 miliar. Laba bersih terbang 178,1% menjadi Rp 9,2 miliar dari Rp 3,5 miliar.

Direktur Keuangan Citra Nusantara Gemilang (CGAS), Agung Wibawa mengatakan bahwa kinerja perseroan hingga kuartal III-2024 disokong oleh kenaikan permintaan CNG di sektor ritel serta industri kecil dan menengah. “Prestasi ini ditunjukkan oleh peningkatan laba, termasuk kenaikan laba bersih yang mencapai 178,1%,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Menurut dia, kenaikan ini ditopang oleh pertumbuhan yang kuat di sektor ritel. Selain itu, CGAS juga memperluas jangkauan penjualan ke area Tangerang dan Banten, yang turut memperkuat akses pasar perseroan.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap keuntungan penggunaan CNG terus bertumbuh, karena tak hanya lebih ekonomis dibandingkan LPG, tetapi juga merupakan sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

Permintaan terhadap CNG diproyeksikan terus meningkat, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong pengurangan penggunaan LPG. Dalam rangka memenuhi kebutuhan CNG yang meningkat, CGAS berencana meningkatkan volume produksi sebesar 4,5 juta mmscfd melalui pembukaan lokasi-lokasi baru di Gresik, Grobogan, dan Majalengka.

Pada kuartal IV-2024, tambahan stasiun CNG tersebut diperkirakan bakal mendorong peningkatan produksi sebesar 80% dibandingkan dengan tingkat produksi pada 2023.

Target hingga Desember 2024 

Hingga 30 September 2024, CGAS mencatatkan total aset senilai Rp 353,9 miliar, melonjak 85,5% dibandingkan per akhir Desember 2023 yang sebesar Rp 190,7 miliar. Liabilitas turun 18,8% menjadi Rp 91,3 miliar dari Rp 108,5 miliar, yang mencerminkan perbaikan signifikan dalam manajemen arus kas operasional dan pengurangan utang.

Kemudian, ekuitas CGAS meroket 219,3% menjadi Rp 262,5 miliar dari Rp 82,2 miliar. Itu menunjukkan keberhasilan strategi perusahaan dalam menciptakan nilai tambah yang substansial bagi pemegang saham, serta memperkuat fondasi untuk pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.

Direktur Utama Citra Nusantara Gemilang (CGAS), Andika Purwonugroho menegaskan bahwa pencapaian perseroan hingga kuartal III-2024 menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka memenuhi peningkatan permintaan terhadap CNG.

“Kinerja kami sampai kuartal III-2024 memacu kami untuk mencapai target tahun ini. Kami menargetkan pendapatan Rp 500 miliar dan telah mencapai 75% dari target tersebut,” ujar Andika.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal melakukan uji coba untuk mengukur dampak ekonomi dari perombakan skema penyaluran subsidi BBM, listrik, LPG hingga pupuk.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani usai melakukan rapat bersama kementerian dan lembaga terkait di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (4/11/2024) kemarin.

Sri Mulyani menegaskan bahwa subsidi harus dikelola dengan baik agar tepat sasaran. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami berdiskusi dan sepakat akan melakukan beberapa uji coba untuk mengukur dampaknya, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga tingkat kemiskinan," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Selasa (5/11/2024).

Dia pun memastikan pemerintah akan mengkaji dengan teliti agar subsidi dapat dikelola secara efektif dan efisien. Sri Mulyani kembali menekankan bahwa subsidi harus tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

"Selain itu yang tak kalah penting juga kesehatan dan keberlanjutan APBN tetap terjaga," imbuhnya.

Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik bakal diputuskan usai pendataan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga BPH Migas rampung.

Dia menuturkan saat ini pemerintah masih mengkaji skema penyaluran subsidi BBM dan listrik yang ideal. Menurutnya, keputusan harus diambil secara hati-hati.

"Kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ucap Bahlil.

Khusus BBM, Bahlil pun sebelumnya mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi penyaluran subsidi yang sedang dikaji.

Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, sementara masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT.

Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.

Bahlil pun menilai opsi penyaluran BBM subsidi menjadi BLT menjadi pilihan paling kuat.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," katanya.

JAKARTA - Pertamina International Shipping (PIS) berhasil mengantarkan 1.700 metrik ton Liquified Petroleum Gas ( LPG ) ke negara-negara Baltik untuk pertama kalinya. Pengantaran ini sekaligus menambah deretan rute internasional yang dilalui oleh kapal-kapal PIS, dan menjadi tonggak bersejarah bagi PIS yang memiliki visi menjadi perusahaan logistik maritim terdepan di dunia.

Kesepakatan pengangkutan LPG ini dicapai antara PIS dan Energia Nord O�, anak perusahaan terkemuka dari AVH Grupp yang berbasis di Estonia, menggunakan kapal Pertamina Group Gas Arjuna yang memiliki bobot 2.398 DWT. Kapal mengisi muatan dari Gothenburg, Swedia, selama tiga hari, Gas Arjuna akhirnya tiba di Riga, Latvia, pada 19 Oktober 2024.

Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PIS Arief Sukmara menyebut pengantaran LPG ini menandai perjalanan penting PIS dalam ekspansi bisnis di dunia.

"Pengantaran LPG mix ke Baltik ini menjadi penting karena tak hanya memperkuat jejak bisnis PIS di Eropa, tapi juga memperluas peluang bisnis baru bagi perusahaan di masa depan," ujar Arief, dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Masih berlangsungnya konflik di wilayah Eropa Timur mendorong negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania untuk mencari diversifikasi sumber pasokan energi, termasuk pasokan LPG yang lebih efisien dan kompetitif.

Perluas Jaringan

Berdasarkan kondisi tersebut, PIS menilai perusahaan memiliki peluang besar untuk memperkenalkan keandalan layanan logistik maritim melalui kantor-kantor perwakilan, baik PIS Asia Pacific (PIS AP) di Singapura maupun PIS Middle East (PIS ME) di Dubai, ke penjuru Eropa dan kawasan lainnya. Pengangkutan ke Baltik ini merupakan salah satu buah dari jejaring bisnis yang dijalin oleh PIS ME.

"Kami juga bangga akan kesuksesan pengangkutan ini, yang mampu diselesaikan secara cepat dan tepat waktu. PIS akan terus berusaha memperluas jangkauan pasar kami untuk melayani kebutuhan pasokan energi dunia," jelas Arief.

Kapal Gas Arjuna merupakan salah satu kapal milik Pertamina Group yang lolos inspeksi Paris MoU yang memastikan kapal memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan lingkungan internasional. Hal ini membuat Gas Arjuna memiliki kualifikasi penuh untuk berlayar di seluruh perairan Eropa.

"Dengan ekspansi market ini, PIS kini mencatat pengantaran sebanyak 65 rute internasional. Bertambah dari sebelumnya 64 rute internasional, dengan dua kantor perwakilan di Asia Pasifik (Singapura) dan Timur Tengah (Dubai) untuk memenuhi kebutuhan mitra pihak ketiga," jelasnya.

PIS juga berencana ekspansi ke pasar Eropa dengan menjajaki pembukaan kantor perwakilan di benua tersebut. Dengan jangkauan pasar semakin luas, PIS semakin mantap menuju kapitalisasi pasar USD8,9 miliar pada 2034.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mewajibkan adanya hilirisasi liquefied petroleum gas (LPG) atau gas elpiji. Hilirisasi atau industrialisasi tersebut penting untuk dapat mengurangi angka impor Indonesia terhadap gas elpiji.

“Kalau hilirisasi (gas elpiji) wajib,” kata Bahlil ketika di hadapan para wartawan selepas melakukan rapat dengan beberapa petinggi kementerian di kantornya, Senin, 04 November 2024.

Bahlil menyebut, ke depan pemerintah akan membangun pabrik-pabrik untuk memproduksi LPG secara mandiri. Pembangunan pabrik-pabrik tersebut, kata Bahlil, merupakan wilayah kerja PT Pertamina. Hal ini menurutnya akan segera dibahas dengan Pertamina untuk dapat melakukan percepatan industrialisasi gas elpiji. “Saya akan ngomong sama Pertamina, ada bagian mana yang Pertamina kerjakan, dan ada bagian mana yang swasta kerjakan, supaya kita melakukan percepatan (industrialisasi),” ucapnya.

Indonesia sendiri, menurut Bahlil, memiliki stok cadangan bahan baku yang melimpah. Dirinya mencatat, ada sekitar 1,8 juta propana (C3) dan butana (C4) yang akan digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi gas elpiji. Bahlil menyebut pemerintah ingin mengurangi impor dengan fokus menggunakan bahan baku yang ada di dalam negeri. “Kalau bahannya ada di dalam negeri, ya kita optimalkan semua di dalam negeri,” kata mantan Menteri Investasi dan Kepala BKPM tersebut.

Bahlil juga mengatakan, Kementerian ESDM masih terus mengkaji terkait peluang konversi dari gas elpiji menuju dimethyl ether (DME) yang sebelumnya ditargetkan dapat tercapai di tahun 2035. Ia terus mendorong agar produksi DME semakin diperbanyak, bahkan bila memungkinkan juga ikut dihilirisasi. Meskipun menurutnya, hilirisasi DME tidak diwajibkan.

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin proyek gasifikasi batu bara menjadi dymethil ether (DME) sebagai pengganti LPG bakal lanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Proyek tersebut dibesut Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan sempat terhambat karena ditinggal investor.

Bahlil bilang program gasifikasi batu bara tetap akan didorong di era Prabowo. Ini merupakan salah satu bentuk hilirisasi mineral yang mau dikejar pemerintah.

"Itu salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk hilirisasi daripada batu bara. Itu diupayakan terus," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Sejauh ini proyek gasifikasi batu bara dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Namun, Bahlil membuka kemungkinan perusahaan swasta lainnya bisa ikut masuk ke proyek tersebut, mulai dari Adaro hingga Kodeco.

Sebab, Bahlil menekankan ada syarat bagi perusahaan itu untuk melakukan hilirisasi batu bara bila ingin kontrak kerjanya diperpanjang.

"Tidak hanya PTBA. Contoh perusahaan-perusahaan yang pemegang PKP2B. Kayak Adaro, Arutmin, KPC, Kodeco. Mereka itu kan syaratnya begitu dilakukan perpanjangan harus melakukan hilirisasi," sebut Bahlil.

Selain itu, hilirisasi batu bara yang harus dilakukan perusahaan-perusahaan tambang bisa dalam bentuk apa saja, namun pihaknya ingin mendorong program gasifikasi batu bara menjadi DME harus diprioritaskan.

"Wajib hilirisasi tapi tidak mesti DME. Tapi salah satu yang akan kita dorong itu adalah menyangkut dengan DME," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.

(hal/hns)