Program bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Mulanya, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Anggaran Badan Pangan Nasional pada 2025 sebesar Rp 329 miliar. Arief mengatakan angka itu lebih rendah dari pagu 2024.

"Lebih rendah 25,45% dibandingkan pagu 2024," tambahnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menyalurkan lebih dari 1,5 juta ton bantuan pangan beras melalui tiga tahap.

Tahap pertama pada Januari-Maret 2024 sebanyak 659.131 ton beras telah disalurkan. Tahap kedua (April-Juni 2024) sudah mencatatkan penyaluran sebesar 653.356 ton.

Lalu, pada tahap ketiga (Agustus 2024) telah mencapai 218.171 ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, upaya pemerintah melalui penyaluran bantuan pangan beras merupakan langkah efektif dalam menekan laju inflasi, terutama di sektor pangan.

Menurutnya, sejak awal tahun, pemerintah telah mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan dengan berbagai langkah pengendalian. Salah satunya melalui penguatan CPP (cadangan pangan pemerintah).

"Melalui langkah distribusi beras yang masif, kita mampu menjaga stabilitas harga beras di pasar, yang menjadi komoditas utama dalam penghitungan inflasi,” ujar Arief dalam keterangan pers, Kamis (3/10).

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi nasional pada September 2024 berada pada level 1,84% (year-on-year), dengan komponen harga bergejolak seperti beras, cabai rawit, dan bawang putih yang memiliki andil inflasi sebesar 0,23%.

Angka ini masih berada dalam rentang target inflasi pemerintah di 1,5% hingga 3,5%.

Khusus inflasi beras secara bulanan (month to month), sebelumnya di bulan Agustus tercatat berada di 0,31% dan di bulan September terjadi penurunan menjadi 0,05%.

Lebih lanjut, Bapanas bersama Perum Bulog terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah terpencil.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mulai 1 Agustus 2024, penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) beras tahap ketiga dimulai di sejumlah daerah yang telah melalui proses verifikasi dan validasi data.

Saat ini terdapat sembilan provinsi yang data penerimanya telah terverifikasi. Kesembilan provinsi tersebut yaitu:

1. Sumatra Utara
2. Sumatra Barat
3. Jawa Barat
4. Yogyakarta
5. Maluku
6. DKI Jakarta
7. Sulawesi Tenggara
8. Kalimantan Tengah
9. Riau.

Mengutip InfoPublik.id, Direktur Utama Perum BULOG, Bayu Krisnamurthi, menyebutkan bahwa provinsi-provinsi lain yang belum terdata dan terverifikasi akan segera menyusul mendapatkan bantuan pangan dalam satu dua hari ke depan.

Banpang beras tahap ketiga telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk disalurkan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024 kepada 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Masing-masing KPM menerima 10 kilogram (kg) beras per bulan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa program banpang beras ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang paling rentan sehingga angka kemiskinan di Indonesia dapat terus menurun.

“Dengan penyaluran bantuan pangan beras ini, pemerintah berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dasar masyarakat, sekaligus mendorong upaya pengentasan kemiskinan, penanganan kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian gejolak harga pangan dan inflasi,” ujar Arief dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Rabu (7/8/2024).

Dalam keterangan terpisah, Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan bahwa pihaknya bersama stakeholder pangan lainnya terus melakukan pemantauan dan perbaikan terhadap program banpang beras sehingga penyalurannya berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

“Kita ingin memastikan bahwa bantuan pangan ini sampai ke tangan penerima yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, sesuai penugasan dari Bapanas, Perum Bulog bersama dinas pangan provinsi dan kabupaten/kota terus melakukan verifikasi dan validasi secara bertahap terhadap data penerima bantuan ini,” ujar Ketut.

Ketut menyebut bahwa mekanisme verifikasi dan validasi data penerima diperlukan karena data KPM bisa mengalami pembaruan akibat perubahan status sosial ekonomi, perpindahan lokasi, dan kondisi lainnya.

Dia bilang, verifikasi dan validasi data dilakukan secara berjenjang. Di tingkat pusat, Badan Pangan Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai wali data KPM.

Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Bulog bersama unsur perangkat daerah yaitu Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Dengan demikian, bantuan pangan ini tersalurkan dengan baik, lancar, dan tepat sasaran,” ucap Ketut.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah kembali menyalurkan beberapa jenis bantuan sosial (bansos) pada Agustus 2024. Bansos diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Daftar Bansos yang Cair Agustus 2024

Berikut sejumlah bansos yang akan didistribusikan pada Agustus 2024:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Melansir laman Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), penyaluran dana bansos PKH dibagi menjadi empat tahap dalam setahun, yaitu tahap I (Januari-Maret), tahap II (April-Juni), tahap III (Juli-September), dan tahap IV (Oktober-Desember).

Dengan demikian, pada Agustus 2024 merupakan tahap III penyaluran PKH. Dikutip dari laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jember, Jawa Timur, salah satu daerah yang telah menggelar penyaluran bansos PKH Tahap III adalah Kecamatan Patrang yang dilaksanakan sejak Juni 2024.

2. Bantuan Pangan Beras 10 Kilogram

Pemerintah juga bakal mencairkan bantuan pangan beras 10 kilogram pada Agustus 2024. Hal itu seperti disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

“Bantuan pangan (beras 10 kilogram) ini ditetapkan dalam rapat internal sama Pak Presiden (Jokowi). (Dilanjutkan) bulan delapan, sepuluh, dan 12. (Anggarannya) sekitar Rp 9 triliun,” kata Arief di sela Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Pertanian (Mentan) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Arief mengatakan, keputusan untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras 10 kilogram tahap ketiga sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Adapun program akan berlanjut pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

“Tahun lalu kan nggak full 12 bulan, tahun ini (dilanjutkan tahap tiga pada bulan) delapan, sepuluh, dan 12 karena Pak Presiden selalu menyampaikan dalam beberapa kesempatan akan melihat postur APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) juga,” ucap Arief.

Selanjutnya: 3. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)....

<!--more-->

3. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Kemudian, pemerintah juga akan mendistribusikan BPNT pada 2024. Melansir laman Bapanas, BPNT merupakan bantuan yang diberikan secara tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk ditukarkan dengan bahan makanan sesuai mekanisme yang berlaku di e-warung terdekat.

Dengan begitu, penerima diharapkan mendapatkan bantuan pangan yang bergizi seimbang, seperti beras, telur, dan bahan pangan lainnya. BPNT diberikan kepada 18,8 juta KPM yang terdaftar di DTKS dan mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

4. BLT Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) juga menjadi salah satu jenis bansos yang akan disalurkan pada Agustus 2024. Mengutip laman PPID Kabupaten Jember, salah satu desa yang melakukan pendistribusian BLT-DD Agustus 2024 adalah Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa.

Pemberian BLT-DD dilakukan kepada KPM yang tidak tercover oleh PKH dan bansos lainnya. Adapun penggunaan Dana Desa untuk BLT diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pun menegaskan bahwa salah satu dari tiga hal prioritas yang wajib diselesaikan dengan memanfaatkan penggunaan Dana Desa 2024 adalah BLT.

“Ketiga hal prioritas tersebut, yakni penyaluran bantuan langsung tunai, penanganan kasus stunting (kekerdilan pada anak), dan ketahanan pangan,” ujar Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK Herbert Siagian di Jakarta, 1 November 2023.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan beras 10 kilogram yang akan menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia untuk mengendalikan inflasi.

"Mulai 1 Agustus 2024, Perum Bulog kembali melaksanakan penugasan pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras untuk 22 juta keluarga penerima manfaat atau penerima bantuan beras," kata Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Bayu menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras sebagai komponen pangan yang paling mempengaruhi garis kemiskinan.

Berdasarkan data yang dilansir di laman resmi PBS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, turun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan turun 1,14 juta orang terhadap September 2022.

Oleh karena itu, lanjut Bayu, kenaikan harga beras sangat mempengaruhi kelompok masyarakat rentan, juga secara tidak langsung dapat menyebabkan meningkatnya inflasi.

"Menyadari hal tersebut, Perum Bulog kembali melaksanakan penugasan pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras ini," ujar Bayu pada saat kunjungan kerja ke Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pangan di Desa Argomulyo, Kabupaten Bantul.

Menurut Bayu, dengan bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah melalui Perum Bulog, akan meringankan beban ekonomi masyarakat yang masuk daftar rentan di seluruh Indonesia. Meski belum mencukupi kebutuhan secara menyeluruh.

Selanjutnya: "Mereka sudah tidak perlu sibuk lagi cari beras...."

<!--more-->

"Mereka sudah tidak perlu sibuk lagi cari beras. Karena sudah disediakan 10 kg per dua bulan oleh pemerintah, mulai bulan Agustus ini," ujar Bayu.

Bantuan pangan sudah dimulai di provinsi-provinsi yg daerahnya telah melewati proses verifikasi dan validasi data penerima.

Saat ini terdapat sembilan provinsi di mana data penerima telah terverifikasi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah dan Riau. Provinsi-provinsi lainnya akan segera menyusul mendapatkan Bantuan Pangan dalam satu dua hari ke depan.

Selain itu, kata Bayu, BPS menyebutkan telah terjadi inflasi tahunan sebesar 2,84 persen pada Mei 2024 dan penyumbang utama inflasi terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Mengacu data Mandiri Spending Index (MSI), lanjut Bayu pula, pada kalangan ekonomi kelas menengah pun, pengeluaran buat bahan makanan naik drastis dari 13,9 persen menjadi 27,4 persen dari total pengeluaran.

Hal ini tentunya menurunkan daya beli masyarakat pada hal lainnya, mempengaruhi inflasi serta pada akhirnya, dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Bayu menegaskan, sesuai visi transformasi Perum Bulog, pihaknya berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya: "Karenanya, bantuan pangan tidak hanya penting bagi pemenuhan...."

<!--more-->

"Karenanya, bantuan pangan tidak hanya penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga akan berkontribusi pada pengendalian inflasi di tengah musim paceklik saat ini,” kata Bayu.

Pakar Pangan Indonesia Tito Pranolo menuturkan bahwa terdapat dua manfaat dari distribusi bantuan pangan beras oleh Perum Bulog. Manfaat pertama, stabilisasi harga beras.

"Tidak terjadi volatilitas tinggi pada harga beras, seiring dengan adanya bantuan pangan. Hal ini sesuai dengan hukum supply demand," kata Tito.

Kedua, kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bisa mendapatkan akses pangan untuk mencukupi kebutuhan hariannya.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian (Perhepi) Bustanul Arifin menilai bahwa ketika bantuan pangan tiba tepat waktu, masyarakat dapat mengakses kebutuhan dasar mereka tanpa harus menghadapi ketidakpastian atau penundaan yang bisa mengganggu pola konsumsi.

"Dengan bantuan pangan yang konsisten, masyarakat dapat merencanakan konsumsi mereka dengan lebih baik," ujar Bustanul.

ANTARA

JAKARTA, investor.id–Pemerintah telah mengumumkan kelanjutan program bantuan pangan beras (BPB) tahap ketiga kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan dicairkan mulai bulan depan, juga Oktober dan Desember 2024. Bantuan tersebut diberikan sebagai bantalan ekonomi bagi keluarga yang membutuhkan.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Rachmi Widiriani menjelaskan, bantuan pangan gratis tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat di tengah kenaikan harga, utamanya beras, secara global yang masih terjadi hingga saat ini. Bapanas telah memastikan kualitas dan kuantitas BPB tersebut dan optimistis keberlanjutan BPB tahap III itu dapat menunjang ekonomi masyarakat.

“Kami (Bapanas) terus mengevaluasi proses penyaluran bantuan pangan, proses verifikasi dan validasi data pada BPB tahap I dan II sudah kami sempurnakan. Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), BPB tahap III untuk tahun ini diharapkan dapat menunjang ekonomi masyarakat,” ungkap Rachmi saat rapat evaluasi bantuan pangan tahap III di Jakarta pada 22 Juli 2024.

Dalam keterangan yang dikutip Jumat (26/07/2024), Bapanas sudah menerima masukan dari stakeholder terkait terhadap kekurangan pada proses penyaluran tahap I dan II. Bapanas berterima kasih atas masukan dari stakeholder itu sehingga ke depan tentu ketepatan waktu, kualitas, dan kuantitas penyaluran bantuan pangan akan diperbaiki. Penyaluran BPB tahap III akan dilaksanakan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024 berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo pada rapat internal dan hal ini sejalan dengan arahan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

“BPB ini benar-benar terbukti ampuh sebagai bantalan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah. Tahun lalu, alokasinya total tujuh bulan penyaluran dan tahun ini atas arahan Bapak Presiden sampai sembilan bulan, karena setelah Juni lanjut lagi di Agustus, Oktober, dan Desember,” ujar Arief.

Penyaluran BPB merupakan bagian dari pengelolaan cadangan pangan pemerintah (CPP) sebagaimana diamanatkan Perpres No 125 Tahun 2022. CPP dioptimalkan untuk melakukan berbagai intervensi, baik upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan, kondisi kedaruratan bencana, hingga penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rentan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Penyaluran BPB juga dikawal Satgas Pangan Polri dan Ombusdman RI. Satgas Pangan Polri menyampaikan akan terus mengawal penyaluran BPB agar sampai ke masyarakat yang sudah ditetapkan sesuai data P3KE. “Sinergi dan kolaborasi pengawalan penyaluran BPB yang telah berjalan baik selama 2023 akan kami lanjutkan ke depan agar bantuan pangan ini sampai ke masyarakat,” ujar Brigjen Joko dari Satgas Pangan.

Turut hadir dalam rapat evaluasi itu adalah dari Satgas Pangan, PPK Cadangan Pangan Pemerintah, Inspektur Bapanas, Asisten Deputi Bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan Kepala Dinas dan perwakilan dari Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di 38 provinsi.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan kasus mark upimpor beras dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 8,5 triliun harus dituntaskan.

Pernyataan ini disampaikan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, dikutip dari Tribunnews, Kamis (18/7/2024).

Dia juga ikut menanggapi pernyataan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menyebut bansosbantuan pangan beras merupakan program yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

iStockphoto/Oat_Phawat Ilustrasi beras.

Ia menduga, Bapanas dan Bulog belakangan tengah mencari selamat dari skandal mark up impor beras melalui pelaksanaan program bantuan sosial pangan beras.

“Jika ada dugaan mark up impor beras, harus diusut tuntas. Jangan sampai Bapanas-Bulog melakukan aji mumpung policy, yaitu membiarkan menjamurnya para pemburu rente,” kata dia.

Achmad mengingatkan penyaluran bansos bukan tupoksi Bapanas dan Bulog. Penyaluran bansos, kata dia, merupakan tupoksi dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Itu tupoksi dari Kemensos. Seharusnya penyaluran bansos dikembalikan ke Kemensos,” papar Achmad.

Dengan kondisi demikian, Achmad berharap, agar ke depan ada perbaikan tata kelola baik di Bapanas dan Bulog.

Achmad Nur Hidayat menilai adanya dugaan kasus impor beras merupakan buntut dari buruknya tata kelola di dua lembaga tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan kasus mark upimpor beras dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 8,5 triliun harus dituntaskan.

Pernyataan ini disampaikan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, dikutip dari Tribunnews, Kamis (18/7/2024).

Dia juga ikut menanggapi pernyataan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menyebut bansosbantuan pangan beras merupakan program yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

iStockphoto/Oat_Phawat Ilustrasi beras.

Ia menduga, Bapanas dan Bulog belakangan tengah mencari selamat dari skandal mark up impor beras melalui pelaksanaan program bantuan sosial pangan beras.

“Jika ada dugaan mark up impor beras, harus diusut tuntas. Jangan sampai Bapanas-Bulog melakukan aji mumpung policy, yaitu membiarkan menjamurnya para pemburu rente,” kata dia.

Achmad mengingatkan penyaluran bansos bukan tupoksi Bapanas dan Bulog. Penyaluran bansos, kata dia, merupakan tupoksi dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Itu tupoksi dari Kemensos. Seharusnya penyaluran bansos dikembalikan ke Kemensos,” papar Achmad.

Dengan kondisi demikian, Achmad berharap, agar ke depan ada perbaikan tata kelola baik di Bapanas dan Bulog.

Achmad Nur Hidayat menilai adanya dugaan kasus impor beras merupakan buntut dari buruknya tata kelola di dua lembaga tersebut.

Respons DPR

Komisi VI DPR RI berencana melakukan pengecekan langsung ke pelabuhan untuk mendalami dugaan skandal markup impor beras, yang diduga mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

DPR juga akan memanggil direksi Perum Bulog terkait ramainya dugaan skandal impor beras tersebut.

"Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog (untuk mendalami skandal markup impor beras)," kata Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron kepada wartawan, Senin lalu.

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, Komisi VI DPR RI akan melakukan pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog pada masa reses atau masa sidang terakhir.

"Jika memungkinkan di masa reses ini, atau di masa sidang terakhir dalam periode ini," ucap Herman.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto saat membeberkan fakta terbaru dari dugaan permainan skandal mark up impor beras. SDR telah melaporkan dugaan skandal mark up impor beras ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bahwa berdasarkan data yang kami temukan diperoleh informasi rata-rata harga yang dikenakan (Bulog) untuk beras seharga 660 dollar AS per ton cost, insurance, and freight (CIF),” kata Hari Purwanto, Minggu (14/7/2024).

Hari Purwanto melanjutkan, Bulog juga mengimpor beras dengan harga rata-rata 655 dollar AS per MT CIF Indonesia. Hal ini, kata Hari Purwanto, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret tahun 2024. (Editor: Malvyandie Haryadi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Jadi Polemik, Pengamat Minta Dugaan Kasus Mark Up Impor Beras Harus Diusut Tuntas

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan kasus mark upimpor beras dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 8,5 triliun harus dituntaskan.

Pernyataan ini disampaikan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, dikutip dari Tribunnews, Kamis (18/7/2024).

Dia juga ikut menanggapi pernyataan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menyebut bansosbantuan pangan beras merupakan program yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

iStockphoto/Oat_Phawat Ilustrasi beras.

Ia menduga, Bapanas dan Bulog belakangan tengah mencari selamat dari skandal mark up impor beras melalui pelaksanaan program bantuan sosial pangan beras.

“Jika ada dugaan mark up impor beras, harus diusut tuntas. Jangan sampai Bapanas-Bulog melakukan aji mumpung policy, yaitu membiarkan menjamurnya para pemburu rente,” kata dia.

Achmad mengingatkan penyaluran bansos bukan tupoksi Bapanas dan Bulog. Penyaluran bansos, kata dia, merupakan tupoksi dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Itu tupoksi dari Kemensos. Seharusnya penyaluran bansos dikembalikan ke Kemensos,” papar Achmad.

Dengan kondisi demikian, Achmad berharap, agar ke depan ada perbaikan tata kelola baik di Bapanas dan Bulog.

Achmad Nur Hidayat menilai adanya dugaan kasus impor beras merupakan buntut dari buruknya tata kelola di dua lembaga tersebut.

Respons DPR

Komisi VI DPR RI berencana melakukan pengecekan langsung ke pelabuhan untuk mendalami dugaan skandal markup impor beras, yang diduga mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

DPR juga akan memanggil direksi Perum Bulog terkait ramainya dugaan skandal impor beras tersebut.

"Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog (untuk mendalami skandal markup impor beras)," kata Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron kepada wartawan, Senin lalu.

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, Komisi VI DPR RI akan melakukan pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog pada masa reses atau masa sidang terakhir.

"Jika memungkinkan di masa reses ini, atau di masa sidang terakhir dalam periode ini," ucap Herman.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto saat membeberkan fakta terbaru dari dugaan permainan skandal mark up impor beras. SDR telah melaporkan dugaan skandal mark up impor beras ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bahwa berdasarkan data yang kami temukan diperoleh informasi rata-rata harga yang dikenakan (Bulog) untuk beras seharga 660 dollar AS per ton cost, insurance, and freight (CIF),” kata Hari Purwanto, Minggu (14/7/2024).

Hari Purwanto melanjutkan, Bulog juga mengimpor beras dengan harga rata-rata 655 dollar AS per MT CIF Indonesia. Hal ini, kata Hari Purwanto, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret tahun 2024. (Editor: Malvyandie Haryadi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Jadi Polemik, Pengamat Minta Dugaan Kasus Mark Up Impor Beras Harus Diusut Tuntas

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan, bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bersama program bantuan sosial lainnya, program bantuan pangan ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.

"Bantuan pangan beras ini menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks," ujar Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resminya, Selasa (16/7/2024).

Dia mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa pangan menempati posisi yang sangat krusial mengingat pemenuhannya tidak bisa ditunda maupun disubtitusi dengan barang lainnya.

Menurutnya, pentingnya aspek pangan bagi pengentasan kemiskinan terlihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa kontribusi beras terhadap garis kemiskinan mencapai 21,84 persen di wilayah perkotaan. Sedangkan di wilayah perdesaan, kontribusinya mencapai 25,93 persen.

Arief berharap, dengan digelontorkannya bantuan pangan beras, angka kemiskinan dapat terus menurun dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara baik.

"Operasi pasar dan gerakan pangan murah yang diselenggarakan baik oleh pusat dan seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota terus digencarkan sehingga masyarakat mendapat bahan pangan yang terjangkau," kata Arief.

Oleh karena itu, sebagai komoditas pangan yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia, sebagian stok beras pemerintah yang berada di Bulog dimanfaatkan untuk penyaluran banpang beras bagi 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang ada di seluruh provinsi.

"Bersama seluruh stakeholder terkait, tentunya ini menjadi upaya bersama untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan khususnya beras," katanya.

(YNA)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui anggaran untuk melanjutkan bantuan pangan sebesar Rp 11 triliun bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga Desember 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

"Adapun kepastian anggaran demi perpanjangan program banpang (bantuan pangan) telah diamini Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan rapat di Badan Anggaran DPR RI pada Senin (8 Juli 2024) lalu," kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Arief menjelaskan alokasi bantuan beras dan bantuan daging ayam dan telur yang akan diperpanjang 3 bulan yaitu pada Agustus, Oktober dan Desember. "Untuk pembayarannya, ini akan menambah biaya Rp 11 triliun," katanya.

Program bantuan pangan ini, menurut Arief, sebagai bentuk penunjang ekonomi dari pemerintah kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Melalui program tersebut, Bapanas bersama BUMN pangan bekerja keras menyalurkan paket pangan sampai diterima dengan baik oleh masyarakat.

Arief menjelaskan, dengan harga pangan pokok yang selalu bergejolak, terutama karena imbas El Nino yang menerpa Indonesia juga, maka atas persetujuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pemerintah kembali melanjutkan bantuan pangan beras tahun ini.

Nantinya, bantuan pangan beras 10 kilogram menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan itu dipastikan terus berlanjut di Agustus, Oktober, dan Desember setelah sebelumnya telah disalurkan pada periode Januari-Maret, kemudian April-Juni.

"Dengan itu, total alokasi banpang (bantuan pangan) beras di 2024 ada 9 bulan. Tahun 2023 total alokasi banpang beras ada 7 bulan," kata Arief. "Ini meningkat demi saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan bantalan ekonomi."

Adapun realisasi penyaluran bantuan pangan beras hingga 10 Juli telah mendekati angka 100 persen. Untuk periode Januari-Maret, Bulog telah berhasil menyalurkan 657,7 ribu kilogram (kg) dari target 660 ribu kg. Sementara periode April-Juni, distribusi banpang beras telah menyentuh total 634,1 ribu kg dari target 660 ribu kg.

"Dengan penunjang pangan berupa beras 10 kg setiap bulannya, sedikit banyak dapat membantu masyarakat berpendapatan rendah dalam pengeluaran konsumsi bulanan masyarakat," ucap Arief.

Tak hanya itu, ia menyebutkan, pemerintah bersama ID FOOD juga mengerjakan bantuan pangan penanganan stunting kepada 1,4 juta keluarga di tujuh provinsi. Paket bantuan pangan berupa daging ayam beku seberat 0,9 sampai 1 kg dan 10 butir telur ayam kepada masing-masing penerima manfaat.

"Ini merupakan keberlanjutan program yang serupa di tahun 2023. Realisasi sampai 5 Juli telah berhasil tersalurkan sebanyak 248.916 paket daging ayam dan 174.241 paket telur," kata Arief.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perum Bulog kembali mendapatkan penugasan untuk penyaluran bantuan pangan beras tahap III hingga Desember 2024.

Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari mengungkapkan Bulog sudah mendapat penugasan untuk penyaluran bantuan pangan beras tahap III.

"Benar kami sudah mendapatkan penugasan penyaluran bantuan pangan beras untuk Agustus, Oktober dan Desember," kata Epi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) inflasi Mingguan, Senin (8/7).

Epi menyebut penugasan itu telah diterima Perum Bulog sejak tanggal 7 Juni 2024 lalu melalui Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 165/TS.03/K06/2026.

Epi menyebut penugasan ini merupakan kelanjutan dari program penyaluran bantuan pangan beras yang sudah dimulai sejak awal tahun lalu untuk kurang lebih 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Sehingga pada Juli ini kami harus menyelesaikan penyaluran bantuan pangan tahap II dan penyaluran pasokan beras SPHP ke pasar," ungkap Epi

Lebih lanjut, Epi turut melaporkan realisasi penyaluran bantuan pangan. Pada tahap I 2024 penyaluran bantuan pangan beras telah terealiasi sebanyak 99,64% atau 657.752 ton beras. Adapun penyaluran yang belum rampung yaitu di Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

Sementara Bantuan Pangan Tahap II telah tersalurkan sebanyak 94,78% atau 656.643 ton.

"Terdapat 15 provinsi yang telah selesai dan sisa 23 provinsi yang belum," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut bahwa pihaknya akan menambah anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk memenuhi program bantuan pangan beras serta daging ayam dan telur pada semester II-2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Alokasi bantuan beras dan bantuan daging ayam dan telur yang akan diperpanjang 3 bulan yaitu pada Agustus, Oktober dan Desember.

"Untuk pembayarannya ini akan menambah biaya Rp 11 triliun," kata Sri Mulyani.