Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mienral (Ditjen Gakkum) yang akan bertugas melaksanakan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

Pembentukan Ditjen Gakkum ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan pembentukan Ditjen Gakkum sudah direncanakan sejak lama untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor ESDM seperti penambangan ilegal.

Berdasarkan Pasal 24, disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelalsanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

"Iya, untuk [memberantas] tambang ilegal dan illegal drilling," kata Agus di Kementerian ESDM, Jumat (8/11).

Agus menuturkan dengan adanya Ditjen Gakkum, Kementerian ESDM bisa secara langsung melakukan penindakan hukum di sektor ESDM sehingga bisa lebih cepat dalam penanganannya.

Saat ini, Kementerian ESDM masih menyiapkan struktur organisasi dan tata kelola sebelum Ditjen Gakkum ini diresmikan.

Berdasarkan Pasal 25 Perpres 191 Tahun 2024, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapal hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

JAKARTA, Investor.id -Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya membangun kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Dia menerangkan, pemerintah fokus membangun ketahanan kesehatan Indonesia melalui produk obat dan alat kesehatan dalam negeri. “Inovasi harus terus dikembangkan dan tidak terbatas pada peneliti di ilmu kesehatan. Pemerintah juga meminta Menteri Kesehatan untuk fokuskan anggaran kesehatan untuk belanja produk dalam negeri,” ujar Menko Pratikno saat membuka HAI Festival di JCC Senayan, dikutip dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Senada, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pembangunan industri farmasi, alkes, dan pelayanan kesehatan akan didorong untuk industri dalam negeri. Hal ini sejalan dengan pilar ketiga transformasi kesehatan, yakni transformasi sistem ketahanan kesehatan.

Dia menerangkan, pandemi telah mengajarkan tentang terbatasnya suplai alat kesehatan dan obat-obatan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia harus siap menghadapi kebutuhan mendesak seperti obat-obatan, vaksin, ventilator, dan APD. “Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memperkuat industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri guna menciptakan sistem kesehatan yang resilient dan aman ketika ada pandemi berikutnya,” kata Menkes Budi.

Sediakan Obat

Sebagai perusahaan farmasi Nasional, Dexa Group memiliki peran dalam mendukung kemandirian dan ketahanan kesehatan Indonesia dengan menyediakan obat-obatan untuk 277,14 juta pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Tema tersebut diusung Dexa Group dalam booth Pameran Inovasi dan Teknologi Transformasi Kesehatan untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta Convention Center, Jumat (8/11/2024)

Dalam pameran tersebut, Dexa Group menampilkan produk-produk seperti OMAI dengan TKDN tinggi, OGB Dexa, Omeprazole dan Esomeprazole, alat kesehatan Stardec, dan beragam produk digital platform Dexa Group untuk mendukung ketahanan kesehatan masyarakat.

Presiden Direktur PT Dexa Medica V Hery Sutanto menegaskan komitmen Dexa Group dalam mendukung kemandirian kesehatan Indonesia, terutama melalui produksi Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) berbahan alam yang telah dikembangkan menjadi fitofarmaka dengan riset dan teknologi lokal.

"Dexa Group konsisten mendukung program kemandirian dan ketahanan kesehatan Indonesia melalui obat-obat kimia dengan bahan baku lokal dan OMAI yang berbahan alam. Obat ini kami riset hingga menjadi fitofarmaka, dipasarkan di mancanegara dengan TKDN tinggi," ungkap Hery.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa tanaman seperti meniran, bungur, dan kayu manis yang digunakan dalam pengembangan fitofarmaka Dexa, berasal langsung dari petani Indonesia. Pemerintah ingin dari hulu ke hilir menggunakan resource dari Indonesia. Ini memberikan efek domino besar, dari kesejahteraan petani, supplier bahan baku, industri bahan baku alam, industri obat jadi, semua dibantu. “Sehingga kita bisa meningkatkan ketahanan kesehatan bangsa ini menjadi lebih kuat lagi. Tidak mengandalkan impor," kata Hery.

Untuk memenuhi kebutuhan pasien JKN, Dexa Group juga menyediakan produk Obat Generik Berlogo (OGB) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi. “Produk OGB Dexa merupakan upaya Dexa Medica untuk menghadirkan akses obat-obatan dengan kualitas, khasiat, dan mutu yang terjamin serta terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ujar dia.

Sementara itu, Dekan Sekolah Farmasi ITB, Prof. apt. I Ketut Adnyana, M.Si., Ph.D., menekankan potensi besar bahan alam Indonesia sebagai kunci kemandirian di sektor kesehatan. "Potensi Indonesia untuk mandiri di bidang kesehatan dan farmasi adalah melalui bahan alam karena sumber daya kita nomor satu di dunia," ujar Prof. Ketut.

Prof. Ketut juga menambahkan bahwa pemanfaatan obat berbahan alam mampu mendukung kesehatan masyarakat secara preventif dan promotif, terutama untuk penyakit kronis seperti stroke dan diabetes. "Obat bahan alam bekerja di hulu, yaitu pada aspek preventif dan promotif, yang meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat. Kami berharap masyarakat lebih terbiasa menggunakan bahan alam dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah preventif agar tidak mudah sakit," jelas dia.

Selanjutnya, Dexa Group Molecular Pharmacologist Prof Raymond R. Tjandrawinata, menekankan pentingnya pemanfaatan Nutri-genomics dan senyawa bioaktif dari tanaman herbal dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Ia memaparkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan hayati dengan ribuan spesies tanaman, tetapi hanya sebagian kecil yang telah dimanfaatkan.

“Diperlukan lebih banyak uji klinis yang diakui secara global agar produk herbal Indonesia bisa diintegrasikan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memungkinkan pemanfaatannya secara luas dalam pengobatan di Indonesia,” ungkap Prof Raymond.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Kerja Sama Mineral Hijau dan Kerja Sama Sumber Daya Mineral dengan China. Hal itu dilakukan di sela kunjungan kenegaraan delegasi Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan kolaborasi ini tidak hanya akan memperkuat rantai pasok mineral yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong investasi signifikan dalam pengembangan energi bersih di kedua negara.

"MoU ini menandai babak baru dalam kerja sama strategis Indonesia dan Tiongkok," kata Bahlil di Great Hall of the People, China dikutip dalam keterangan resmi, Minggu (10/11/2024).

Adanya kerja sama ini juga disebut menunjukkan keseriusan Indonesia dan Tiongkok dalam mewujudkan komitmen global mempercepat proses transisi energi yang berkelanjutan. "Kita bersama-sama berkontribusi dalam mencapai tujuan global untuk transisi energi yang adil dan insklusif," sambungnya.

MoU dilakukan dengan Menteri Perdagangan (MOFCOM) H.E. Wang Wentao dan Ketua National Development and Reform Commission (NDRC) H.E. Zheng Shanjie. Keduanya merupakan badan penting pemerintah Tiongkok yang berwenang memberikan persetujuan investasi outbond oleh perusahaan-perusahaan dari negara tersebut ke luar negeri.

MoU Kerja Sama Mineral Hijau dengan MOFCOM yang ditandatangani bertujuan untuk mendorong pengembangan industri mineral hijau mulai penambangan sampai hilirisasinya di Indonesia, yang sejalan dengan komitmen kedua negara dalam mengatasi perubahan iklim. Istilah mineral hijau mengacu pada produk mineral yang diperlukan untuk pengembangan industri hijau dan rendah karbon, serta eksplorasi, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di semua tahapan.

"Bagi Indonesia, ini bisa membuka peluang besar untuk mengembangkan industri mineral hijau yang bernilai tambah tinggi. Ke depan, mineral hijau akan menjadi kunci dalam pengembangan energi bersih sebagaimana arahan Presiden Prabowo," tegasnya.

Sementara itu, MoU Bidang Mineral dengan NDRC berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan mineral yang sangat dibutuhkan dalam industri modern, membuka kesempatan kedua belah pihak untuk menjajaki peluang investasi dan kerja sama di sektor sumber daya mineral mulai penambangan sampai hilirisasinya, serta memperkuat rantai pasok sumber daya mineral yang aman dan berkelanjutan.

"Melalui kerja sama ini, Kementerian ESDM akan memainkan peran penting dalam memperkuat kerja sama bilateral kedua negara di bidang mineral, serta diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor mineral Indonesia," tuturnya.

Indonesia dan RRT sendiri memiliki forum bilateral rutin dua tahunan yaitu Indonesia-China Energy Forum (ICEF), yang ke-7 baru saja diselenggarakan di Bali pada 3 September 2024. Pertemuan tersebut menekankan kembali komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang pengembangan migas konvensional dan non-konvensional, batu bara, ketenagalistrikan dan energi bersih.

Di samping itu, pihak Indonesia juga menawarkan berbagai peluang investasi di sub sektor migas, batu bara, ketenagalistrikan dan EBT. Forum ini juga membahas peluang pendanaan proyek-proyek energi yang didukung oleh lembaga finansial seperti Sinosure, China Development Bank, dan Exim Bank of China.

(aid/rrd)

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi, mengungkapkan bahwa Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel Bulan November 2024 dipatok sebesar Rp 13.384 per liter.

"Harga Biodiesel tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2024. Harga tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 751 apabila dibandingkan dengan Bulan Oktober 2024 yang sebesar Rp 12.633 per liter," kata Agus dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Perhitungan HIP BBN Jenis Biodiesel adalah sebagai berikut:

HIP = (harga CPO KPB rata-rata + 85 USD/ton) x 870 kg/m3 + ongkos angkut. Dengan harga CPO KPB rerata periode 25 September - 24 Oktober 2024 sebesar Rp14.071/kg.

Sedangkan US$ 85/MT adalah nilai konversi bahan baku menjadi biodiesel, dengan 870kg/m3 merupakan faktor satuan dari kg ke L. Sementara nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode kurs 25 September-24 Oktober 2024 sebesar Rp 15.436.

Untuk ongkos angkut tertuang di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Bioetanol Bulan November 2024 sebesar Rp 14.039 per liter.

"Keputusan penetapan harga Bioetanol tersebut berlaku per tanggal 1 November 2024," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Agus menuturkan, terjadi penurunan harga bioetanol sebesar Rp 105 apabila dibandingkan dengan HIP bioetanol pada bulan sebelumnya, yakni Oktober 2024 yang sebesar Rp 14.144 per liter.

Adapun perhitungan besaran HIP BBN Bioetanol dihitung dengan formula sebagai berikut:

HIP = (harga tetes tebu KPB rerata periode 3 bulan x 4,125 kg/L) + 0,25 USD/L.

Nilai kurs yang digunakan merujuk kepada kurs tengah Bank Indonesia selama periode kurs dari 15 September-14 Oktober 2024, yakni sebesar Rp 15.348. Sedangkan harga tetes tebu KPB rata-rata 15 Juli-14 Oktober 2024 sebesar Rp 2.473/kg.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada bulan Oktober 2024 ditetapkan sebesar US$ 73,53 per barel. Angka ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 363.K/MG.03/DJM/2024 tentang Harga Minyak Mentah Bulan Oktober 2024 tanggal 1 November 2024. ICP Oktober naik dari ICP bulan sebelumnya sebesar US$ 72,54 per barel.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, ICP Oktober telah ditetapkan sebesar US$ 73,53/barel, mengalami kenaikan sebesar US$ 0,99/barel dari bulan sebelumnya sebesar US$ 72,54/barel.

"Penurunan ini selaras dengan kenaikan harga minyak mentah utama di pasar internasional yang dipengaruhi oleh sentimen negatif pasar dunia pasca indikasi serangan balasan Israel ke fasilitas minyak Iran, di mana pimpinan Iran juga disebut akan melakukan balasan apabila serangan dilakukan," jelas Agus dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Agus menambahkan, kenaikan harga minyak ini juga terjadi karena Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Iran, yang berpotensi membatasi ekspor minyak Iran ke China.

Lebih lanjut, faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga minyak mentah Oktober 2024 adalah sentimen positif pasar atas potensi permintaan minyak RRT pasca penurunan suku bunga Bank Sentral. Juga peningkatan GDP RRT pada Triwulan III 2024 menjadi 4,8%, yang menjadi peningkatan pertama dalam sembilan bulan terakhir.

Selain itu, terkait pasokan minyak mentah, menurut publikasi OPEC Oktober 2024 (secondary sources), produksi negara anggota OPEC+ turun hingga 557.000 barel per hari (bph) dibandingkan bulan sebelumnya.
Sementara menurut publikasi IEA Oktober 2024, produksi negara anggota OPEC+ turun hingga 0,53 juta bph dibandingkan bulan sebelumnya.

Faktor selanjutnya, kata Agus, adalah sentimen positif pasar atas pengumuman Departemen Energi AS, yang merencanakan akan mengisi kembali Strategic Petroleum Reserve (SPR) AS untuk penyaluran April sampai Mei 2025 hingga 3 juta barrel.

"Sementara Untuk kawasan Asia Pasifik, peningkatan harga minyak mentah selain disebabkan oleh faktor-faktor tersebut di atas, juga dipengaruhi oleh Crude throughput Taiwan yang mengalami peningkatan 50.000 bph atau mencapai 630.000 bph dari total kapasitas sebesar 1,09 juta bph pada akhir Oktober 2024 dibandingkan akhir September 2024," tutup Agus.

Selengkapnya Perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Oktober 2024 dibandingkan September 2024, sebagai berikut:

- Dated Brent naik sebesar US$ 1,33/bbl dari US$ 74,33/bbl menjadi US$75,66/bbl.

- WTI (Nymex) naik sebesar US$ 2,19/bbl dari US$ 69,37/bbl menjadi US$ 71,56/bbl.

- Brent (ICE) naik sebesar US$ 2,51/bbl dari US$ 72,87/bbl menjadi US$ 75,38/bbl.

- Basket OPEC naik sebesar US$ 1,00/bbl dari US$ 73,59/bbl menjadi US$ 74,59/bbl.

- Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia naik sebesar US$ 0,99/bbl dari US$ 72,54/bbl menjadi US$ 73,53/bbl.

IDXChannel - Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Bioetanol ditetapkan sebesar Rp14.039 per liter untuk November 2024.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Agus Cahyono Adi mengatakan, terjadi penurunan harga bioetanol sebesar Rp105 apabila dibandingkan dengan HIP bioetanol pada bulan sebelumnya, yakni Oktober 2024 yang sebesar Rp14.144 per liter.

"Keputusan penetapan harga Bioetanol tersebut berlaku per tanggal 1 November 2024," ujar Agus di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

Adapun perhitungan besaran HIP BBN Bioetanol dihitung dengan formula sebagai berikut: HIP = (harga tetes tebu KPB rerata periode 3 bulan dikali 4,125 kg/L) ditambah 0,25 USD/L.

Nilai kurs yang digunakan merujuk kepada kurs tengah Bank Indonesia selama periode kurs dari 15 September sampai 14 Oktober 2024, yakni sebesar Rp15.348. Sedangkan harga tetes tebu KPB rata-rata 15 Juli sampai 14 Oktober 2024 sebesar Rp2.473/kg.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA, investor.id - Indonesia berupaya menjadi salah satu dari 10 negara dengan perekonomian teratas di 2045 dan keluar dari ‘negara berpenghasilan menengah’ di 2038.

Indonesia Emas 2045 menggambarkan negara yang dibangun dengan empat pilar utama yaitu resiliensi, kemakmuran, inklusivitas, dan keberlanjutan, yang kemudian akan menjadi pedoman dalam perjalanan menyongsong masa depan yang lebih baik

Indonesia Emas 2045 merupakan tujuan kolektif bagi masyarakat Indonesia. Aspirasi Indonesia Emas 2045 adalah Indonesia yang makmur, bertumbuh secara berkelanjutan, dan inklusif. Namun, untuk mewujudkan kondisi tersebut membutuhkan dukungan SDM yang unggul.

Kunci kemajuan sebuah bangsa terletak pada kualitas SDM. Karena itu, investasi terhadap SDM harus terus ditingkatkan.

Diketahui, hasil riset International Institute for Management Development (IMD) World Talent Ranking (WTR) 2024 menempatkan tingkat daya saing keahlian SDM Indonesia naik ke peringkat 46 dunia pada 2024 dari peringkat 47 pada tahun lalu.

Pemeringkatan WTR 2024 dilakukan dengan menyurvei 67 negara, berdasarkan tingkat kemampuan dan keahlian tenaga kerja di suatu negara untuk mengisi lowongan pekerjaan baru dan bagaimana bisnis bisa mengembangkan keterampilan karyawan yang ada.

Sebagai bentuk dukungan untuk menuju Indonesia Emas 2045, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI meluncurkan Program Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah tahun 2024.

Program ini memanfaatkan dana zakat untuk memberikan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi mahasiswa Indonesia, khususnya bagi kalangan kurang mampu. Diharapkan dengan adanya beasiswa ini dapat tercipta SDM unggul, kreatif, berinovasi, dan siap meneruskan kemajuan negara.

Peluncuran Program Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah tahun 2024 berlangsung secara daring, disiarkan langsung melalui kanal Youtube BAZNAS TV, Selasa (5/11/2024).

Turut hadir Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, M.A., Deputi II BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan  Dr. H.M. Imdadun Rahmat, M.Si., serta Duta besar LBBP RI untuk Tunisia H.E Zuhairi Misrawi

Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyampaikan, program beasiswa ini merupakan salah satu bentuk dukungan konkret BAZNAS dalam mendorong pendidikan berkualitas dan Inklusif, sekaligus sebagai upaya nyata BAZNAS dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia di masa depan.

"Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah memiliki kekhasan dalam pengkajian ilmu agama. Kami berharap, ilmu yang mereka pelajari dan dapatkan tidak hanya memiliki nilai watasyiah tetapi juga bisa memberikan dampak positif di kancah global," ucap Kiai Noor dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/11/2024) .

Lebih lanjut, Kiai Noor mengatakan, tantangan besar yang akan dihadapi Indonesia di masa depan adalah "pertarungan keilmuan" yang membutuhkan generasi unggul dan berdaya saing.

"Beasiswa ini didistribusikan oleh BAZNAS dengan asnaf fisabilillah, karena para penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah ini, yang akan menjadi 'petarung keilmuan’ yang berjuang di jalan ilmu demi kemaslahatan umat," ujar Kiai Noor.

"Semoga ikhtiar ini membawa berkah dan manfaat besar bagi kita semua," ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, M.A., menyampaikan, program beasiswa ini sejalan dengan visi BAZNAS untuk menjadi lembaga utama penyejahterakan umat.

"Investasi dalam pembangunan SDM ini merupakan wujud komitmen kami untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kami percaya bahwa kualitas pendidikan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat," ujar Saidah.

Saidah menjelaskan, hingga saat ini program Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah telah menjangkau sebanyak 628 mahasiswa dari 27 provinsi di Indonesia, yang melanjutkan pendidikan tingginya di beberapa negara Timur Tengah.

"Di tahun 2024, kami menargetkan sebanyak 300 mahasiswa penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah," ucap Saidah.

"Program beasiswa ini menyasar kepada mahasiswa aktif tingkat 1-4 di tujuh negara, di antaranya Libya, Maroko, Mesir, Suriah, Turki, Tunisia, dan Yordania. Dengan prioritas utama untuk jenjang pendidikan S1, namun terbuka juga bagi jenjang pendidikan S2," lanjut Saidah.

Saidah menambahkan, bantuan beasiswa ini mencakup uang saku Rp1 juta per bulan selama dua tahun, seragam, dan pembinaan bulanan dari mitra BAZNAS di negara tujuan studi.

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Tunisia H.E Zuhairi Misrawi, menyambut baik dan mengapresiasi program  Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah.

"Kami merasa bangga dan bersyukur bahwa BAZNAS memberikan perhatian yang besar kepada mahasiswa Indonesia di Timur Tengah, khususnya di Tunisia. Banyak dari mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan masuk dalam kategori penerima zakat," ujar Zuhairi.

Menurut Zuhairi, beasiswa dari BAZNAS telah memberikan dampak signifikan bagi mahasiswa di Tunisia.

"Ada korelasi antara bantuan BAZNAS dengan peningkatan prestasi. Di Tunisia, prestasi mahasiswa Indonesia meningkat hingga 80% berkat adanya bantuan beasiswa yang mereka terima," jelasnya.

Lebih lanjut, Zuhairi menyampaikan, nilai dari beasiswa ini bukan hanya dari segi materi, tetapi juga spiritual.

"Dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS membawa doa dari para muzaki sehingga mendorong semangat belajar para mahasiswa. Semoga program beasiswa ini terus berlanjut dan berkembang baik dari segi kuantitas maupun kualitas program ini," ujarnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati telah mengucurkan Rp139,6 triliun untuk subsidi energi per 31 Oktober 2024.

Sebelumnya, subsidi BBM Cs tersebut menjadi sorotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lantaran dinilai tidak tepat sasaran. Anggaran negara itu diklaim justru dinikmati orang kaya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, subsidi energi diberlakukan agar harga listrik hingga BBM bisa tetap terkendali agar tidak membebankan masyarakat banyak.

"[Sehingga] masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita," jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia memerinci, anggaran untuk subsidi energi tersebut diperuntukkan untuk BBM sebesar 13.476,6 ribu kiloliter. Angka tersebut meningkat 1,1% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY).

Lalu, LPG 3 kg senilai 6.131,6 juta kilogram. Angka tersebut naik 1,3% secara YoY.

Terakhir, listrik bersubsidi sebanyak 41,3 juta pelanggan. Angka tersebut juga naik 4,3% secara YoY.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Rp100 triliun dana subsidi energi diduga dinikmati orang kaya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Namun, dia mengatakan 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu. Data itu, sambungnya, didapat berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), maupun BPH Migas.

"Tapi jujur saya katakan ya Kurang lebih sekitar 20%–30% subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak tepat sasaran dan itu gede angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, subsidi tepat sasaran menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai subsidi tepat sasaran, Prabowo pun memanggil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu (30/10/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat tersebut guna membahas subsidi energi. Prabowo disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi yakni langsung ke penerima.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Ditjen tersebut dibentuk sebagai upaya pemberantasan penambangan ilegal.

Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menuturkan Ditjen Gakkum dibentuk untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor ESDM, salah satunya penambangan ilegal.

"Iya, untuk itu [memberantas] tambang ilegal, illegal drilling," ucap Agus di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, dengan kehadiran Ditjen Gakkum, proses penindakan hukum di sektor ESDM bisa lebih cepat. Artinya, kementerian pun bisa menindak langsung.

Kendati, Agus belum bisa merinci kapan Ditjen Gakkum bakal diresmikan dan siapa saja nama yang akan memimpin Ditjen tersebut. Agus hanya mengatakan peresmian Ditjen Gakkum akan dilakukan segera.

Dia juga menyebut saat ini Kementerian ESDM masih menyiapkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) dari pembentukan ditjen baru itu.

"[Sedang dikaji] strukturnya seperti apa, direkturnya berapa, tugas kewenangan, dan koordinasi," ucap Agus.

Berdasarkan Nomor 169 Tahun 2024, Ditjen Gakkum akan menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

"Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri," bunyi beleid itu.

Jakarta -

Pemerintah berencana menyetop ekspor sejumlah komoditas mentah seperti konsentrat tembaga. Sebelumnya pelonggaran ekspor diperpanjang sampai 31 Desember 2024, dan mulai disetop mulai 1 Januari 2025.

Dampak dari larangan ekspor itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap akan ada kehilangan penerimaan negara dari bea keluar (BK) ekspor konsentrat tembaga. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan sampai saat ini nilai BK ekspor tersebut telah mencapai Rp 10 triliun.

"Dampak kebijakan itu di 2025, kemungkinan tidak mendapatkan BK tembaga lagi. Paling tidak kita catat 2024 sampai saat ini BK tembaga bisa mencapai hampir Rp 10 triliun, dan akan kemungkinan lebih dari Rp 10 triliun," ungkap dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Kemudian, Askolani mengatakan jika kebijakan itu diterapkan maka penerimaan dari bea keluar hanya fokus dari Crude Palm Oil (CPO) yang dalam setahun mencapai Rp 5 triliun.

"Tentunya akan melihat ketentuan di ESDM yang akan mengatur. Rencananya di awal Januari 2025 sudah tidak diizinkan lagi ekspor konsentrat tembaga sejalan dengan hilirisasi," ucapnya.

Meski akan kehilangan Rp 10 triliun per tahun dari penyetopan ekspor konsentrat tembaga, Askolani mengatakan hilirisasi komoditas itu akan menambah nilai investasi Indonesia dengan hadirnya smelter. Selain itu hilirisasi juga akan menambah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kehilangan BK tembaga dampaknya positif dari aspek lainnya yang lebih luas. Hilirisasi akan menambahkan investasi, tentunya dengan membangun smelter akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menyebabkan PPN dan PPh dari perusahaan. Ketiga, kebijakan itu akan menambah tenaga kerja, kemudian itu yang kita pantau dan kita akan laksanakan di 2025,"pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah memperpanjang izin ekspor lima komoditas mentah seperti, konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime). Kelima komoditas itu diperbolehkan untuk diekspor sampai 31 Desember 2024, tetapi akan dilarang mulai 1 Januari 2025.

Kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan tujuan relaksasi ekspor pertambangan yang dilakukan pemerintah agar tercipta industri pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah.

"Relaksasi kebijakan dan pengaturan ekspor atas beberapa komoditas produk pertambangan, seperti konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang baik, dan meningkatkan ekspor atas produk yang bernilai tambah," ungkap dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).

Saksikan juga video: Tony Wenas Optimistis Freeport Jadi Tambang Tembaga Terbesar Dunia

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

BOGOR - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkapkan, bahwa penduduk Indonesia mayoritas masih low quality, masih mempunyai kompetensi yang rendah. Padahal, kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu variabel penting untuk bisa menjadi negara maju.

?Bapak-Ibu yang saya hormati, kita menghadapi permasalahan sumber daya manusia dan kebudayaan yang cukup berat, yaitu pertama kita punya masyarakat kita penduduk Indonesia yang mayoritas masih low quality, masih punya kompetensi yang rendah,? ujar Menko PMK, Pratikno dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Pratikno pun mengatakan, jika kompetensi SDM rendah, tentu tidak akan produktif, tidak kompetitif, bahkan tidak mampu mendongkrak pembangunan ekonomi. Selanjutnya, Pratikno mengatakan bahwa masalah kesehatan juga menjadi kunci agar menjadi negara maju.

?Walaupun kompetensinya tinggi, kalau tidak sehat ya tetap saja tidak bisa produktif. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kualitas kesehatan agar masyarakat produktif, negara tidak terbebani dengan anggaran yang berat dan kemudian kita bisa menghasilkan usia produktif yang berkualitas,? katanya.

Selanjutnya, masalah pendidikan yang juga menjadi kunci. ?Walaupun pendidikannya tinggi, tetapi tidak akan kontributif kalau tidak relevan. Oleh karena itu relevansi menjadi sangat penting. Jadi bagaimana kita kompetensinya tinggi, kesehatannya baik, dan relevansinya tinggi,? ujar Pratikno.

Pada kesempatan tersebut, Pratikno pun memaparkan beberapa quick win (percepatan) yang harus dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam jangka pendek, seperti renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, pengembangan talenta unggul, penguatan sains dan teknologi, serta kebudayaan keluarga dan penghapusan kekerasan terhadap anak.

?Di setiap program unggulan, itu membutuhkan dukungan dari semua stakeholders, terutama sekali dukungan dari Bapak/Ibu Kepala Daerah, juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),? katanya.

Pratikno menambahkan, Presiden Prabowo sudah memberikan arahannya dalam rangka penguatan SDM Indonesia yakni melalui sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, gender, pemuda, dan disabilitas, serta tentang penyelenggaraan kehidupan harmonis yang selaras dengan alam dan lingkungan.

?Ini saya tidak ingin mendetilkan secara detail, tetapi Bapak Presiden Prabowo, sebagaimana sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan termasuk pada saat kampanye, ada beberapa program prioritas dan juga quick win yang harus kita capai,? ujarnya.

Dia mencontohkan, salah satu percepatan yang memerlukan dukungan penuh dari kepala daerah hingga tingkat desa adalah program pemeriksaan kesehatan gratis yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Daerah, lanjut Pratikno, dapat melakukan revitalisasi puskesmas untuk screening serta memberikan berbagai dukungan bahan medis.

?Jadi mari kita bersama-sama pusat dan daerah untuk menjalankan quick win yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo,? pungkasnya.