Jakarta -

Demi menjaga ketahanan pangan nasional, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusannya dengan menggelar rapat marathon, hari ini. Tak tanggung-tanggung, rapat dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari untuk membahas strategi percepatan swasembada pangan.

Rapat pertama dimulai pukul 6 pagi di kediaman Amran. Amran memulainya dengan berdiskusi intensif mengenai rencana aksi dan program prioritas. Tak berhenti di situ, pada pukul 13.00 siang, rapat kembali digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Rapat kedua ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, para pejabat eselon I, Tenaga Ahli Menteri (TAM), Staf Ahli Menteri (SAM), serta sejumlah staf kementerian lainnya.

Amran menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan swasembada pangan segera tercapai.

"Kami tidak ingin hanya sekadar wacana. Kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto inginkan lompatan besar sektor pertanian dalam mencapai swasembada. Rapat maraton ini membahas detail strategi dan langkah taktis untuk memperkuat produksi pangan lokal, mulai dari penguatan sistem distribusi hingga optimalisasi program bantuan pertanian di daerah.

Amran beserta jajaran membahas progres optimalisasi lahan tahun 2024, proyeksi optimalisasi lahan tahun 2025, cetak sawah 2025, pompanisasi tadah hujan, dan penanaman padi gogo untuk peningkatan produksi padi dan beras nasional. Upaya ini juga menjadi bukti nyata komitmen Menteri Amran dalam memastikan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan.

"Ketahanan pangan adalah prioritas utama. Kita harus berlari lebih cepat untuk mewujudkan swasembada agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," lanjutnya.

Seperti diketahui, Kementan di bawah komando Amran dan Wamentan Sudaryono terus bergerak untuk menjalankan program peningkatan produksi pangan. Dalam berbagai kesempatan, Amran menyampaikan ke jajarannya bahwa tidak ada tanggal merah untuk bekerja demi membangun pertanian Indonesia. Keseriusan ini menjadi angin segar bagi para petani dan masyarakat luas, menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjaga ketahanan pangan demi kesejahteraan.

(ega/ega)

Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11) siang. Pertemuan itu membahas optimalisasi anggaran ketahanan pangan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, pokok pembahasannya bagaimana agar anggaran yang disediakan betul-betul dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan.

"Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa program-program atau anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul sesuai dengan rencananya, peruntukannya," kata Sudaryono usai pertemuan.

Selain itu, juga dipastikan bahwa anggaran yang digelontorkan tepat sasaran dan sesuai dengan target, misalnya anggaran untuk pupuk 9,55 juta ton, dipastikan kembali alokasi besar tersebut tersalurkan ke calon penerima yang tepat.

Untuk ketahanan pangan, alokasi anggaran akan memprioritaskan sejumlah proyek antara lain cetak sawah, optimalisasi lahan, subsidi pupuk, irigasi, hingga bendungan.

Saat ditanya lebih lanjut apakah akan ada penyesuaian anggaran ketahanan pangan, Sudaryono menampiknya. Namun memang menurutnya, kadang penyesuaian perlu dilakukan dilakukan di saat-saat mendesak.

"Belum ada (rencana penyesuaian). Cuma dalam dinamikanya begini, berbeda-beda tiap kementerian. Kadang-kadang harus ada adjustment, misalnya hal darurat ya, ada hama misalnya. Nah, hama itu dalam adjustment-nya kita minta bagaimana pada saat darurat kita adjustment anggaran nggak lama," ujar dia.

"Karena kalau lama, tikusnya dari 8 jadi 800. Kalau udah 800 udah nggak bisa lagi dibasmi, atau misalnya benih, pupuk, dan seterusnya gimana caranya pas adjustment itu nggak lama. Karena kalau lama hujannya udah lewat," sambungnya.

Dengan demikian, menurutnya kebijakan di Kementerian Pertanian perlu mempertimbangkan banyak aspek dan tidak sembarangan dilakukan, sehingga tepat waktu dan sasaran.

(shc/ara)

Jakarta -

Rencana pemerintah menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas dinilai dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto menilai industri rokok sangat rentan terhadap regulasi baru, baik berbentuk fiskal maupun non fiskal.

Menurutnya, aturan tersebut dapat memicu industri tembakau tertekan. Apabila industri tersebut tertekan akan berdampak pada tenaga kerja di dalamnya, seperti penghasilan yang menurun hingga terjadi PHK.

"Kok itu terjadi? Sekali lagi kalau tadi disinggung oleh teman petani mayoritas anggota kami itu di SKT, sigaret kretek tangan yang juga sistem penghasilannya itu memang borongan. Jadi kalau pekerjaannya turun ya upahnya tuh kurang lebih gambarnya seperti itu," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024) kemarin.

Apabila hal tersebut terus terjadi, dia berpendapat dapat terjadi efisiensi tenaga kerja, dalam hal ini PHK. Mencegah hal tersebut, pihaknya sudah aktif dalam berbagai upaya berkomunikasi melalui surat dengan pemerintah, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, hingga rancangan peraturan turunan dikeluarkan, pihaknya tidak pernah dilibatkan.

Akhirnya, dia bersama dengan anggota buruh lainnya melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kemenkes pada 10 Oktober lalu. Pada kesempatan tersebut, pihaknya berkesempatan bertemu dengan perwakilan Kemenkes. Hasilnya, Kemenkes berjanji untuk melibatkan buruh dalam membuat aturan turunan.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kapan akan terjadi pembahasan mengenai aturan tersebut, Sudarto bilang pihaknya sudah menanyakan kembali terkait hal itu. Dia bilang, pihak Kemenkes berusaha menepati janjinya.

"Jadi kalau Kemenkes kan sebetulnya sudah membuat kesepakatan dengan kami, kami akan diundang atau diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Sebelumnya, kami juga sudah tanya sih, masih dijanjikan juga sih, cuma memang harus jaga-jaga. Kalau pemerintah tidak punya itikad baik, ya jangan salahkan kami," terang Sudarto.

Meski begitu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah upaya apabila Kemenkes ingkar janji, seperti mendatangi Istana hingga melapor ke Prabowo. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Oh iya, kami akan laporkan (ke Prabowo), kalau memang benar-benar Kemenkes tidak punya itikad baik. Jadi, jangan kan ke Kementerian, kalau memang sudah waktunya harus ke istana, ya kita juga sampaikan ke istana," jelas dia.

(kil/kil)

Jakarta -

Bocoran! Perum Bulog akan menjadi badan sendiri langsung di bawah Presiden. Hal ini disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11/2024).

Wahyu mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Selama ini, Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus.

Oleh sebab itu, menurut Wahyu, Presiden Prabowo Subianto memintanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ketika ditanya mengenai lebih lanjut terkait rencana tersebut, Wahyu menekankan Bulog ke depan tidak lagi menjadi bagian BUMN Pangan, dan langsung di bawah Presiden.

"Bulog nanti kita menjadi lembaga pemerintah lainnya lah ya. (Nggak masuk BUMN?) Nggak dong. Fungsinya coba dipelajari di sejarah gitu ya. Kita lihat sejarah, 50 tahun yang lalu namanya apa? Badan Urusan Logistik. Ini kan kita kembali mirip seperti itu ya. (Di bawah siapa?) Langsung di bawah Presiden dong," jelas Wahyu saat ditemui usai rapat.

Terkait usulan Kementerian Pertanian (Kementan) yang ingin menaungi Bulog, Wahyu menyebut tidak tahu-menahu perihal itu. Dia menekankan perintah Prabowo langsung kepadanya hanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog.

"Saya tidak tahu, tapi perintah Pak Presiden kepada saya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan. Urgensinya supaya kuat," jelas Wahyu.

Sebagai informasi, usulan menarik Bulog ke bawah Kementan sebelumnya berawal dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Selain Bulog, Sudaryono juga mengusulkan PT Pupuk Indonesia (Persero) masuk dalam koordinasi Kementan. Tujuannya agar memudahkan komunikasi di sektor pangan dari hulu ke hilir.

"Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi 'Ketua Kelasnya' adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan. Kemudian si petani yang ngurus pertanian. Begitu panen Bulog punya BUMN lagi. Kita tidak bisa perintah Bulog untuk menyerap hasil panen petani," kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2024) lalu.

(hns/hns)

Jakarta -

Serikat buruh berencana akan melapor kepada Presiden Prabowo Subianto apabila tidak dilibatkan pada pembahasan aturan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik. Kebijakan tersebut sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto mengatakan pihaknya menolak RPMK tersebut apabila tidak dibahas bersama pihak-pihak yang terkena dampak. Selain itu, dia juga mengusulkan revisi PP 28/2024 tentang Kesehatan lantaran memicu industri hasil tembakau (IHT) yang semakin tertekan.

"Kami akan menolak RPMK yang tidak dibahas bersama seluruh pihak-pihak yang berdampak," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Sudarto menjelaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berjanji kepada pihaknya akan dilibatkan dalam pembahasan pengetatan aturan tembakau. Kesepakatan tersebut terjadi usai ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemenkes pada 10 Oktober lalu.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kapan akan terjadi pembahasan mengenai aturan tersebut, Sudarto bilang pihaknya sudah menanyakan kembali terkait hal itu. Dia bilang, pihak Kemenkes berusaha menepati janjinya.

"Jadi kalau Kemenkes kan sebetulnya sudah membuat kesepakatan dengan kami, kami akan diundang atau diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Sebelumnya, kami juga sudah tanya sih, masih dijanjikan juga sih, cuma memang harus jaga-jaga. Kalau pemerintah tidak punya etikat baik, ya jangan salahkan kami," terangnya.

Meski begitu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah upaya apabila Kemenkes ingkar janji, seperti mendatangi Istana hingga melapor ke Prabowo. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Oh iya, kami akan laporkan (ke Prabowo), kalau memang benar-benar Kemenkes tidak punya etikat baik. Jadi, jangan kan ke Kementerian kalau memang sudah waktunya harus ke istana, ya kita juga sampaikan ke istana," terangnya.

Dia menjelaskan industri hasil tembakau (IHT) menyerap tenaga kerja yang begitu besar. Sebagian besar tenaga kerja di IHT melibatkan ibu rumah tangga dengan pendidikan yang rendah.

Dia menilai apabila industri tersebut tertekan bisa menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, dia menilai tidak mudah ada industri pengganti yang dapat menyerap tenaga kerja perempuan yang berpendidikan rendah.

"Jadi industri tembakau ini memberi ruang loh kepada kaum wanita. Pendidikan terbatas itu kadang-kadang bukan karena mereka belum mulai sekolah, karena akses mendapatkan pendidikan juga gak gampang di negara ini. Nah, itu sangat ramah untuk mereka, dan itulah lapangan kerja industri tembakau. Makanya, nggak mudah kalaupun ada industri pengganti mereka untuk bisa direkrut, mereka mendapat kesejahteraan yang sama seperti IHT, nggak mudah," jelas dia.

(kil/kil)

Jakarta -

Perum BULOG memberikan bantuan berupa 4 unit hand traktor kepada Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPC APTRI) Kabupaten Blora. Bantuan ini dalam upaya mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani tebu di Blora.

Bantuan yang diserahkan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 'Bulog Peduli Petani' ini diberikan langsung oleh Direktur Human Capital Perum BULOG Sudarsono Hardjosoekarto kepada Ketua DPC APTRI Kabupaten Blora Drs. H. Sunoto di Kabupaten Blora.

"Inisiatif ini juga selaras dengan prinsip CSV (Creating Shared Value) dan tujuan TPB 2 (Tanpa Kelaparan) dalam Program TJSL Bulog, yang berfokus pada pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan pada sektor pertanian. Kami berharap para petani tebu di Kabupaten Blora dapat memaksimalkan hasil produksi dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui APTRI," ujar Sudarsono, dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Lebih lanjut, bantuan ini diharapkan dapat mendukung rencana DPC APTRI untuk mengembangkan varietas tebu unggul baru, Tebu Mustika A, yang berasal dari Thailand, dengan target lahan seluas 100 hektar.

Melalui varietas ini, DPC APTRI Kabupaten Blora bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tebu serta kualitas rendemen, yang pada akhirnya akan menguntungkan para petani tebu setempat.

Sementara itu, Ketua APTRI DPC Kabupaten Blora Sunoto menyampaikan bahwa dengan bantuan 4 unit traktor ini direncanakan untuk dikelola di 4 kecamatan yaitu Todanan, Kunduran, Japah dan Jepon.

Bantuan ini diharapkan dapat menjadi motivasi petani untuk budidaya tebu dan mendukung hasil giling secara optimal agar menjadi sebuah sinergi yang baik bagi tiap pihak.

(anl/ega)

Jakarta -

Program cetak sawah 3 juta hektare selama 4 tahun depan menjadi salah satu kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot swasembada pangan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan lahan sawah seluas 3 juta hektare itu akan mengamankan pangan masyarakat di Indonesia selama 80 tahun ke depan.

"Bukan hanya untuk kebutuhan tahun ini, besok, bulan depan, minggu depan, bukan. Tapi ini untuk beberapa dekade ke depan. Kami perkirakan dengan 3 juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan," ungkap Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

"Itu saya kira satu hal yang memang, itu lah mengapa, kalau tidak sekarang, kapan lagi," ujarnya menambahkan.

Dia melanjutkan cetak sawah bukan lah upaya membuka lahan dengan menebang hutan. Dia bilang pemerintah cuma mau memaksimalkan lahan-lahan yang berpotensi jadi sentra produksi pangan untuk digunakan.

"Jadi, bukan kok terus kita datang, ke hutan lindung, hutan apa, main tebang-tebang, bukan. Maksud saya ini supaya nggak misleading. Jadi ini sifatnya adalah, ada lahan rawa, misalnya sudah sekian lama nggak pernah termanfaatkan, kita manfaatkan," beber Sudaryono.

Sudaryono juga menjelaskan cetak sawah 3 juta hektare itu juga bukan program yang terkonsentrasi di satu tempat saja. Pihaknya membuka lahan di berbagai daerah dengan luasan yang juga berbeda-beda.

"Jangan dipikir 3 juta itu satu hamparan 3 juta. Ya, ada yang 10 ribu, 50 ribu di mana, kemudian sekian ratus ribu di mana, kemudian sekian belas ribu di mana. Total semuanya yang kita target kan ada sekitar 3 juta," pungkas Sudaryono.

(kil/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menginginkan semua menteri dalam Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas buatan produk dalam negeri. Salah satunya buatan Pindad.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka suara soal arahan tersebut.

"Menarik tuh. Sangat menarik. Nanti aku cek dulu ya," kata Amran ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengaku belum mengetahui ada arahan tersebut. Namun, bila benar diperintahkan seperti itu dirinya akan siap melaksanakan.

"Aku nggak tahu. Dari pada keliru. Ya kalau kita diperintah kita laksanakan. Itu saja judulnya," ungkap Sudaryono ditemui di tempat yang sama.

Bahkan secara jujur Sudaryono mengatakan dirinya akan rela membeli mobil-mobil buatan Pindad karena memang bagus.

"Kalau diperintah pakai kita pakai, dan saya jujur saja kalaupun harus beli, saya beli itu mobil Pindad," kata Sudaryono.

Dia melanjutkan Prabowo sendiri sudah sering melakukan sosialisasi produk Pindad. Buktinya mobil itu dijadikan mobil dinas kepresidenan sehari-hari.

"Ya itu, sudah dipakai-pakai, masak itu belum sosialisasi. Tenang, nanti Anda- semua harus beli itu juga," sebut Sudaryono.

Prabowo sendiri disebut sudah tidak ingin lagi melihat jajaran Kabinet Merah Putih menggunakan mobil impor Toyota Alphard. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu. Dia menyebut mulai minggu depan akan ganti mobil dinas dari Alphard menjadi buatan PT Pindad.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa," kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

Anggito menyebut bahwa Pindad telah merancang mobil dengan 70% kapasitasnya adalah buatan dalam negeri.

"Profesor Sigit Santosa dari ITB (Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad) yang menyampaikan dia merancang mobil Indonesia 70% itu dari produk dalam negeri," imbuhnya.

(hal/hns)

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan akan melanjutkan program food estate pada masa pemerintahan Prabowo. Program tersebut sesuai dengan misi utama Presiden Prabowo Subianto yaitu mewujudkan ketahanan pangan.

"Ada. Harus dilaksanakan. Gini loh, ketahanan pangan ini adalah sebuah keharusan. Orangnya makin banyak penduduknya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilaksanakan," ujar Sudaryono, Minggu (27/10).

Menurutnya, program food estate ini sangat penting dilanjutkan untuk menjaga ketahanan pangan dalam jangka waktu panjang. Sebab, food estate merupakan suatu program yang dilakukan untuk peningkatan produksi pangan nasional.

"Ini untuk menjamin pangan kita. Bukan untuk diri kita tahun ini, tahun depan, tapi untuk beberapa puluh tahun ke depan," kata Sudaryono.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, salah satu lokasi proyek lumbung pangan yaitu ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Amran menargetkan akan memperluas lahan untuk program menanam padi di atas lahan gambut tersebut. Amran menyebut saat ini terdapat lahan seluas 100 ribu hektare. Ia mengatakan akan mengembangkan 500 ribu hektare lagi.

“Ada 100 ribu (hektare lahan), kemungkinan nanti menuju 200 ribu dan target kita 400 ribu sampai 500 ribu hektare, Kalteng ya,” kata Amran di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

“Sekarang kita sudah kerjakan, sayang ada irigasi tapi tidak ada sawah, kita lanjutkan,” sambungnya.

Amran menyebut bahwa program tersebut dilanjutkan untuk menunjang tujuan presiden Prabowo untuk berdaulat di bidang pangan. Kata dia, pihaknya setelah dilantik langsung menggelar rapat pimpinan guna membahas swasembada pangan.

“Food Estate itu untuk masa depan negara, untuk pangan. Ingat ketahanan pangan dekat dengan ketahanan negara,” tuturnya.

Meski begitu, food estate di Kalteng belum membuahkan hasil. Amran menyebut, padi sudah siap ditanam di lahan seluas 1.000 hektare.

“Padi kan sementara tanam sekarang, sudah ada siap tanam 1.000 hektare,” tutup dia.

Berdasarkan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024, kebijakan anggaran ketahanan pangan pada 2024 mencapai Rp 108,8 triliun. Anggaran juga meliputi pengembangan kawasan food estate di kawasan Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan NTT. Namun tak dijelaskan berapa porsi untuk food estate tersebut.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah menggencarkan program cetak sawah baru seluas 3 juta hektare guna memastikan ketahanan pangan di tengah tantangan global dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Program ini, menjadi bagian dari langkah strategis dalam menghadapi ancaman krisis pangan global serta menjaga stabilitas nasional di sektor pertanian.

Menurut Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, dengan proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 330 juta pada tahun 2050, kebutuhan akan bahan pangan juga meningkat pesat.

"Saat ini, lahan pertanian yang ada sudah semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Oleh karena itu, cetak sawah baru menjadi solusi krusial untuk memperluas area produksi beras, komoditas pangan utama bangsa," ujar Wamentan Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Ia menjelaskan, program yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo tersebut selain karena faktor domestik, juga lantaran dinamika global juga berperan penting dalam urgensi cetak sawah ini.

"Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan internasional akibat berbagai konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, memperparah kondisi pangan dunia," kata pria yang akrab disapa Mas Dar itu.

Sebagai negara dengan populasi besar, kata Mas Dar, Indonesia tak bisa bergantung pada impor pangan. "Kemandirian dalam sektor pertanian menjadi semakin vital untuk menghadapi ketidakpastian ini," kata Wamentan Sudaryono.

Wamentan Sudaryono yang berasal dari keluarga petani tersebut juga menyampaikan, bahwa program cetak sawah ini tentu akan diintegrasikan dengan program pertanian modern yang memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan benih unggul, irigasi modern, dan mekanisasi pertanian.

"Ini bukan hanya tentang memperluas lahan, tetapi juga memastikan produktivitas pertanian bisa meningkat signifikan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, cetak sawah juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. Meski Indonesia telah swasembada beras beberapa tahun terakhir, ancaman krisis pangan global mengingatkan betapa pentingnya meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri agar tetap dapat memenuhi kebutuhan di masa depan.

Pemerintah saat ini juga menargetkan, bahwa cetak sawah ini tentu akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan mendorong perekonomian desa.

"Cetak sawah bukan hanya upaya peningkatan ketahanan pangan, tetapi juga cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan,? tutur Wamentan Sudaryono.

Dengan langkah strategis ini, Indonesia diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus siap menghadapi perubahan dan ketidakpastian kondisi global yang semakin kompleks.

Jakarta -

Andi Amran Sulaiman dan Sudaryono kembali melanjutkan amanah sebagai Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029. Di bawah komando kepemimpinan Prabowo-Gibran, ia menegaskan pihaknya akan berupaya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia berdaulat pangan.

"Presiden dan Wakil Presiden menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Capai swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Saya katakan siap dan kami yakin mampu," ungkap Amran dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Amran mengungkapkan saat ini merupakan momentum emas untuk menjalankan program Kementerian Pertanian yang berkelanjutan.

"Ini adalah anugerah dan rezeki luar biasa. Dalam 50 sampai 100 tahun belum tentu ada pemimpin tertinggi seperti ini. Yang paling fundamental, ini berkelanjutan. Ini momentum emas. Kita lakukan yang terbaik untuk bangsa kita," ucapnya.

Lebih lanjut Amran menjelaskan swasembada pangan dapat diraih kembali dengan program nyata dan berkelanjutan dari periode kepemimpinan sebelumnya. Salah satunya program cetak sawah yang mendorong transformasi pertanian dari tradisional ke modern, mekanisasi, dan peningkatan kapasitas petani muda.

"Kita sudah action, sudah bergerak. Saat ini kita mengejar 40 ribu hektare di Merauke. Anggaran Kementan sebelumnya Rp6,9 triliun menjadi Rp30 triliun untuk quick win, dan dijanjikan menjadi Rp68 triliun," jelasnya.

Oleh karena itu, Amran mendorong jajaran Kementerian Pertanian untuk saling bersinergi dan berkoordinasi.

"Bapak Presiden berpesan untuk kita saling sinergi, kolaborasi, dan saling menyayangi. Kita berjuang bersama untuk wujudkan gagasan besar itu," ucapnya.

(akn/ega)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama yang masuk dalam kabinetnya. Setelah mengumumkan nama-nama menteri, Prabowo langsung mengumumkan sosok-sosok yang menduduki posisi wakil menteri.

"Sekarang saya bacakan daftar Wamen dalam kabinet merah putih 2024 2029," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Beberapa nama beken masuk dalam daftar kursi wakil menteri di kabinet Prabowo. Seperti Suahasil Nazara, Anggito Abimanyu dan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, hingga Fahri Hamzah menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut daftar lengkap nama-nama wakil menteri di bidang ekonomi:

Wakil Menteri Keuangan: Thomas Djiwandono
Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu
Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Immanuel Ebenezer Gerungan
Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran: Christina Ariani
Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran: Dzulfikar Ahmad Tawalla
Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza
Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri
Wakil Menteri ESDM: Yuliot
Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah
Wakil Menteri Perhubungan: Suntana
Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono
Wakil Menteri Kelatan dan Perikanan: Didit Herdiawan Ashaf
Wakil Menteri ATR/BPN: Ossy Dermawan
Wakil Menteri PPN/Bappenas: Febrian Alfianto
Wakil Menteri PAN RB: Purwadi Arianto
Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Menteri BUMN: Aminudin Maruf
Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM: Todo Tua Pasaribu
Wakil Menteri Koperasi: Ferry Joko Juliantono
Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni Moraza
Wakil Menteri Ekonomi kreatif: Irena Umar

(das/kil)