Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy buka-bukaan soal persiapan terkini Muhammadiyah mengelola Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah.

Muhadjir bilang, saat ini pihaknya melakukan survei terkini untuk memilih wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang mau digarap Muhammadiyah. Sejauh ini tawarannya ada di tiga wilayah dari Kementerian ESDM, eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung, atau Arutmin.

Pihaknya sudah membentuk tim internal untuk melihat potensi tambang di tiga wilayah tersebut. Nantinya, tim itu memilih mana wilayah tambang yang mau digarap Muhammadiyah.

"Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami," ungkap Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/102024).

Dia mengatakan, tim internal yang diturunkan sejauh ini kebanyakan merupakan dosen-dosen jurusan pertambangan dari beberapa instansi pendidikan Muhammadiyah.

"Belum ada hasil sekarang sedang di lapangan dan mereka sudah biasa, dosen-dosen jurusan pertambangan yang kami minta untuk turun," beber Muhadjir.

Sejalan dengan itu, pihaknya juga terus mempersiapkan badan usaha khusus untuk menangani bisnis tambang Muhammadiyah. Akan ada satu perusahaan induk tambang Muhammadiyah dan juga satu perusahaan operator tambang yang akan dibentuk.

"Saya tidak ingin kami menerima tambang, kemudian ternyata yang mengerjakan bukan kami. Maka kami bentuk namanya ada sekarang ada strategic corporate dan ada operating corporate sudah kami bentuk," sebut Muhadjir.

Ditanya soal kapan target mulai menggarap tambang, Muhadjir nampak tak mau buru-buru. "Masih jauh lah itu, ngeruk tambang belum," katanya.

Pria yang menjabat Menko PMK di Kabinet Indonesia Maju ini mengatakan pihaknya juga akan membentuk usaha baru untuk fokus menggarap tambang di luar pengelolaan IUPK yang akan diberikan pemerintah. Namun hal ini masih baru sebatas rencana.

"Nanti akan kami tambang lagi satu PT karena ada kemungkinan kami akan pada waktu penambangan tidak hanya satu titik yang akan kami kerjakan, tapi itu juga masih perkiraan," jelas Muhadjir.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy enggan menjawab saat ditanya soal perkembangan persiapan pengelolaan tambang milik persyarikatan. Saat ini, Muhammadiyah sedang mempersiapkan dua perusahaan sebagai tindak lanjut dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu hanya tersenyum saat ditanya usai mengisi acara seminar di Wisma Kemenpora, Kamis, 10 Oktober 2024. Tak lama, ajudannya segera menutup pintu mobil.

Dalam acara tersebut, Muhadjir berbicara soal pengalamannya menduduki dua jabatan menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo saat mengisi seminar yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

Sebelumnya, Muhadjir sempat menyampaikan, saat ini organisasinya sudah membangun strategic company yang akan menjadi perusahaan induk untuk pengelolaan tambang bagi Muhammadiyah. Strategic company tersebut diperkuat dengan kehadiran operating company. "Operating company ini lah yang nanti para ahli yang memang punya pengalaman di tambang, orang Muhammadiyah dan juga ahli," ujar dia di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 September 2024.

Muhadjir menjelaskan operating company akan bekerja sama dengan kontraktor untuk melakukan operasi tambang. Contohnya melakukan survei awal untuk menentukan kelayakan pertambangan dan lainnya. Perusahaan tambang Muhammadiyah ini juga akan melibatkan SDM yang ahli dalam pertambangan.

Pihaknya juga sudah bekerja sama kerja sama dengan 5 fakultas pertambangan yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah. "Kita tidak akan terburu-buru untuk memutuskan. Kalau menerimanya iya, tapi kita siapkan dulu institusi di dalam Muhammadiyah, mulai dari itu holdingnya kita bentuk,” ucap Muhadjir.

Ketentuan ormas keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam regulasi tersebut, terdapat aturan baru yang mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas untuk mengelola lahan pertambangan, yakni pada Pasal 83A yang membahas soal Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WUIPK) secara prioritas.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, PP Muhammadiyah segera mendapatkan tambang bekas milik PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia. Bahlil menyampaikan ini usai rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Daniel A Fajri berkontribusi pada artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengatakan bahwa organisasi yang dinaunginya tengah berfokus untuk melakukan penataan infrastruktur internal sebelum mengeksekusi konsesus atau izin tambang batu bara yang diberikan pemerintah.

Menurutnya, Muhammadiyah saat ini tengah berfokus agar saat mendapatkan hak kelola tambang agar dapat dikelola sebaik mungkin. Salah satunya, dalam membuat badan usaha yang nantinya bertugas untuk mengelola tambang batu bara milik Muhammadiyah.

"Kemudian nanti ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga kita untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan dan ini kumpulan para ahli di Muhammadiyah," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Lebih lanjut, Menko PMK itu mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan akan mulai melakukan pengelolaan tambang. Muhadjir menyebut bahwa PP Muhammadiyah masih melakukan studi lapangan terlebih dahulu.

"[Untuk mulai mengelola lahan tambang] belum, kami belum sampai sejauh itu kita harus siapkan sebaik mungkin, enggak perlu grasa-grusu, enggak usah kesusu, termasuk kita kalkulasi SDM kami sendiri," ucapnya.

Dia melanjutkan bahwa nantinya Muhammadiyah akan bekerja sama dengan program studi pertambangan yang dimiliki universitas Muhammadiyah dan juga lembaga lingkungan hidup untuk mengelola tambang.

"Jadi nanti bersamaan saat eksplorasi kemudian penambangan itu akan didampingi lembaga teknik lingkungan hidup Muhammadiyah," tandas Muhadjir.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membawa kabar baru terkait progres pembagian izin tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan usai melakukan rapat kabinet di Istana Garuda, IKN.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini masih belum ada perkembangan terbaru terkait tambang ormas, khususnya izin lokasi tambang untuk Muhammadiyah.

"Nanti saya sampaikan balik dari IKN. Kabarnya masih yang lama-lama aja," kata Bahlil kepada wartawan di DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Bahlil menuturkan, terdapat dua opsi atau pilihan lokasi pertambangan bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang bakal ditawarkan ke Muhammadiyah yaitu bekas lahan milik PT Adaro Energy Tbk. atau PT Arutmin Indonesia.

Kendati demikian, belum ada keputusan yang diambil Kementerian ESDM dalam hal pembagian lokasi tambang untuk ormas. Bahlil memastikan pihaknya akan memberikan areal terbaik.

"Saya kan sampaikan kemarin bisa dari eks Adaro atau eks Arutmin ini sedang kita kaji, kan kita mau kasih yang terbaik bos. Ini bukan seperti matematika yang 1+1 = 2, saya panggil juru geologi baru saya cek jangan sampai kita kasih yang tidak pas," ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir merespons konsesi tambang dari pemerintah yang diperoleh dari pemerintah. Ia menyebut masyarakat tak perlu meremehkan ormas dalam mengelola tambang.

“Jangan underestimate, kami Muhammadiyah itu kan juga bisa bangun sekolah, lembaga pendidikan tinggi, rumah sakit, dan usaha bisa bikin hotel, insyaallah bisa juga menjalankan program-program berskala besar, tentu dengan rasionalitas yang tinggi, profesionalitas,” ungkap Haedar kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Haedar menekankan masyarakat perlu memahami bahwa ormas mengelola tambang adalah bagian dari bidang bisnis yang selama ini hanya dikelola konglomerat saja.

“Saya pikir masyarakat perlu diajak untuk lebih memahami persoalan tambang itu bahwa ini program sebagaimana program pada umumnya, yakni di bidang usaha, di bidang bisnis yang mungkin berbeda itu selama ini dikuasai oleh mereka yang disebut dengan konglomerat, bergeser ke ormas,” ujar Haedar

Selanjutnya, Haedar menekankan aspek lingkungan yang bakal menjadi fokus Muhammadiyah dalam mengantisipasi perubahan iklim dan dampak pengelolaan tambang.

“Kita punya Muhammadiyah Climate Center, satu-satunya ormas yang punya lembaga untuk antisipasi terhadap perubahan iklim dengan segala dampak lingkungannya yang dahsyat. Jadi insyaallah bahwa kami mengelola tambang, dan juga mengelola berbagai aktivitas bisnis untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk juga selalu terkoneksi dengan menjaga dan merawat lingkungan,” papar Haedar.

Ia pun meminta kepada rekan media untuk memahami persoalan Muhammadiyah dalam mengelola tambang secara proporsional, objektif, dan konstruktif. “Bahwa nanti ada kekurangan-kekurangan di antara kita, saya pikir terus perbaiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Haedar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Di tengah proses pemisahaan unit usaha syariah (UUS) BTN Syariah muncul nama ormas Muhammadiyah. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN dan Muhammadiyah saling mengirim sinyal peluang kerja sama untuk membesarkan BTN Syariah.

BTN di satu sisi ingin spin off dan merger, di sisi lain Muhammadiyah ingin punya bank syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku siap mengevaluasi apabila bank mengajukan permohonan spin off atau merger kepada otoritas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih mengkaji lahan tambang yang akan diberikan kepada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Ia menyebut ada dua opsi lahan tambang yang dipertimbangkan yakni eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk dan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia.

"Muhammadiyah kita akan kasih," ujar Bahlil di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

"Saya kemarin sudah ngomong bisa dari eks Adaro atau dari eks Arutmin. Sekarang lagi kita mengkaji," imbuhnya.

Ia mengatakan dalam menentukan lokasi tambang yang akan diberikan ke organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, termasuk Muhammadiyah, pemerintah akan menetapkan yang terbaik.

Menurutnya, proses penetapan lahan tambang tersebut bukanlah sesuatu yang sederhana seperti perhitungan matematika, melainkan memerlukan kajian mendalam.

Maka dari itu, dirinya akan melibatkan tim geologi untuk memastikan lahan yang dipilih sesuai, sehingga tidak ada kesalahan dalam pemberian lokasi tambang.

"Sekarang lagi kita mengkaji, kita kan harus kasih yang terbaik. Nah ini bukan seperti matematika, 1+1, 2. Saya panggil geologi, baru saya cek, jangan sampai kita kasih yang tidak pas," kata Bahlil.

Ia pun memastikan, perkembangan terkait pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan akan disampaikannya setelah kembali dari kunjungan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Tambang ormas saya nanti menyampaikan setelah balik dari IKN," ucapnya.

Adapun pemberian izin kelola tambang ke ormas keagamaan diatur dalam diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pemerintah sendiri menyiapkan 6 lahan tambang eks PKP2B yang bakal diberikan ke ormas keagamaan.

Lahan tambang itu terdiri dari eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Seluruh lahan itu merupakan PKP2B generasi I yang mengalami penciutan lahan dari perusahaan-perusahaan besar tersebut.

Saat ini baru pemberian izin tambang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang sudah rampung. PBNU sendiri mendapatkan lahan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan tetap memperhatikan aspek lingkungan serta sosial masyarakat sekitar ketika diberikan izin pengelolaan tambang oleh pemerintah.
Dia menuturkan satu hal yang diajarkan oleh Islam adalah keseimbangan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Keseimbangan dalam pengertian, ya, kita bisa mengeksplorasi tapi tidak mengeksploitasi. Itu saya kira prinsip yang diajarkan oleh Islam," ujar Mu'ti dilansir dari Antara, Selasa (27/8/2024).
Mu'ti mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan kekayaan alam untuk kesejahteraan dan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Dia juga mengutip ayat Al Quran Surat Al Hadid yang menjelaskan perihal besi.

Maka dari itu, kata dia, Muhammadiyah ikut ambil bagian dalam pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah. Apalagi keberlangsungan ekonomi di Indonesia sebagian besarnya masih bergantung pada sumber daya alam.
"Karena itu kalau kita tidak boleh menambang sama sekali, ya, Indonesia ini saya kira tidak akan bisa survive. Karena keberlangsungan ekonomi kita ini masih sebagian besarnya tergantung dari sumber daya alam yang kita miliki," kata dia.

Kendati demikian, menurut Mu'ti, aspek keseimbangan harus menjadi faktor kunci dalam pengelolaan tambang. Muhammadiyah ingin eksplorasi dan konservasi dapat berjalan beriringan.

"Dan sebagian dari sumber daya alam itu memang sumber daya alam yang ada di minerba [mineral dan batu bara] itu. Karena itu maka yang penting adalah bagaimana keseimbangan antara eksplorasi dengan konservasi," imbuhnya.
Sebelumnya, Muhammadiyah masih menunggu di mana lokasi dan alokasi tambang yang diberikan pemerintah. Namun, lokasi tambang bekas PT Adaro Energy Tbk. atau PT Arutmin Indonesia disebut-sebut bakal menjadi lahan garapan ormas Islam tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan organisasi keagamaan Muhammadiyah segera mendapatkan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.

Menurut Bahlil, ia sudah memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti, dan akan menginformasikan lebih lanjut perkembangannya ke depan. "Kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembangannya sudah sejauh mana, nanti saya akan kembali informasikan," katanya.

Ia menyampaikan tambang yang hendak diberikan kepada Muhammadiyah tersebut cukup luas, serta memiliki cadangan yang sesuai. "Tambang itu bukan soal luasnya, tapi yang penting cadangannya," kata dia.

Pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk badan usaha ormas agama.

Adapun keenam WIUPK yang dipersiapkan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare (ha) di Kalimantan Timur (Kaltim), setelah ormas keagamaan ini mendapatkan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih belum menentukan lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang bakal diberikan kepada Muhammadiyah dan PP Persatuan Islam (Persis).

Adapun, Muhammadiyah dan PP Persatuan Islam (Persis) menyatakan siap menerima penawaran pemerintah untuk mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi menyampaikan bahwa untuk lahan bagi kedua ormas keagamaan tersebut masih menunggu dari Kementerian Invetasi.

“Kita cek ya, kita nunggu koordinasi dari MenInvest/BKPM,” kata Agus kepada Bisnis dikutip, Selasa (6/8/2024).

Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan terdapat enam konsesi tambang eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang akan ditawarkan secara prioritas kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Enam konsesi tambang tersebut berasal dari penciutan lahan bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Kideco Jaya Agung.

"Ada KPC, Arutmin, Adaro, MHU, Indika [Kideco], Kendilo," ujar Arifin, Jumat (7/6/2024).

NU Kelola Kelola PT Kaltim Prima Coal (KPC)

Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Nahdlatul Ulama (NU) merupakan keputusan dari pemerintah.

Bahlil menyebut, setelah pihak NU mengajukan permohonan untuk mengelola pertambangan, pemerintah mengkaji terkait persyaratan dan kemampuan dari NU.

“Dan kita sudah memutuskan untuk PBNU kita akan mengalokasikan eks PKP2B [perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara] dari KPC,” kata Bahlil saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/6/2024).

JAKARTA, investor.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Wapres menyebut bahwa hal terpenting yang harus menjadi catatan dalam konsesi tambang ormas supaya memastikan aspek lingkungan.

“Nah yang penting menyadari bahwa dalam pengelolaan tambang itu ada hal-hal yang harus dijaga, jangan sampai merusak lingkungan,” tutur Wapres dalam keterangannya di Kereta Cepat Whoosh, Bandung, Kamis (1/8/2024).

Ma’ruf Amin menekankan, segala aturan harus dipatuhi ormas keagamaan saat terjun menjadi pemain tambang. Terkait kritik kepada NU-Muhammadiyah terkait izin tambang, Wapres mengatakan kritikan itu menjadi wajar jika pelaksanaannya tidak berjalan baik.

“Oleh karena itu, kita harapkan ormas yang sudah mengambil, mengurus, supaya menjalankannya sesuai dengan tata aturan pengelolaan tambang yang benar,” terang Wapres.

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa pemerintah juga membuka peluang untuk ormas-ormas lainnya mendapatkan izin usaha pertambangan, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Namun, kata Wapres, tidak mungkin semua ormas akan mendapatkan izin usaha pertambangan di Indonesia.

“Tentu tidak semua ormas, kalau semua ormas kan berapa (banyak) itu? Ratusan. Berapa tambang yang bisa dibagikan. Saya kira mungkin ada prioritas-prioritas berdasarkan kriteria,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan merupakan upaya pemerintah untuk menyokong pemerataan ekonomi. Hal ini disampaikan Jokowi selepas PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan, setelah keputusan serupa untuk NU.

“Kita ingin keadilan ekonomi. Banyak yang komplain kepada saya, ‘Pak, kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan yang besar? Kami pun kalau diberikan konsesi, itu juga sanggup kok’,” ungkap Jokowi, pada Jumat (26/7/2024).

Jokowi mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sepakat akan mengelola konsesi lahan tambang yang diberikan oleh pemerintah. Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Azrul Tanjung mengatakan, pengelolaan tambang Muhammadiyah akan melihat lokasi penambangan. Apakah ada penduduk atau tempat warga mencari penghasilan seperti tempat penduduk berladang, berkebun dan sebagainya.

Menurut dia, jika ada penduduk di lahan tambang, Muhammadiyah akan memindahkan mereka ke tempat yang baru. Di tempat yang baru, Muhammadiyah akan melakukan pembinaan kepada penduduk dari lahan tambang."Kita punya apa yang disebut dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM, teman-teman majelis MPM inilah nanti yang akan mengorganisir, melakukan pembinaan, pemberdayaan, penguatan, agar masyarakat yang kita geser ke tempat lain itu tetap punya penghidupan," kaya Azrul kepada Republika, Selasa (30/7/2024)

Azrul menerangkan, sebagian dari penduduk setempat juga ada yang bisa dilibatkan dalam pertambangan. Apakah menjadi pekerja di pertambangannya di bidang transporter, di bidang pengadaan makanan, pembersihan jalan, dan lain sebagainya.

Kedua, ujar dia, kampus Muhammadiyah punya beberapa program studi (prodi) yang berhubungan dengan tambang dan lingkungan yang akan dilibatkan dalam pengelolaan tambang tersebut.

"Penambangan Muhammadiyah tidak akan ugal-ugalan seperti contoh buruk yang pernah kita dengar, misalnya pertambangan di Bangka Blitung yang meninggalkan lobang lebih dari 2.000 lobang (bekas tambang), tentu Muhammadiyah tidak akan begitu," ujar Azrul.

Azrul mengungkapkan, sudah ada yang telah melakukan praktik tambang hijau. Mereka menambang, kemudian menutup bekas tambang, melakukan penghijauan. Bekas tambang tersebut kemudian dibuatkan danau, perkampungan baru, dan bahkan dibuatkan objek wisata.

Dia mencontohkan, saat Muhammadiyah menambang lokasi A sampai Z, begitu proses menambang di lokasi A selesai dan akan pindah ke lokasi B, maka lokasi A bekas tambang ditutup dan direklamasi terlebih dahulu. Dengan demikian, tambang yang sudah digali tidak meninggalkan bom waktu bagi masyarakat.

"Nah tanah yang sudah kita timbun kembali, kita olah menjadi lebih hijau, dan masyarakat bisa beraktifitas lagi di lahan yang sudah kita gali, begitu seterusnya, jadi kita tidak selesai tambang semua (lokasi A sampai Z) baru kita hijaukan," ujar dia.

Azrul menegaskan, bekas tambang ditimbun lagi, mungkin nanti dijadikan sebuah desa atau sebuah objek wisata. Bahkan mungkin di sana akan diadakan bisnis baru. Ketiga, perusahaan tambang ini punya dana yang disebut dana CSR dan dana keuntungan. Dia menjelaskan, dana tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat mengingat bisnis Muhammadiyah terkait dengan amal usaha.

"Betul kita mencari keuntungan, tetapi keuntungan itu dipergunakan sebesar-besarnya bagi umat, baik umat yang ada di lingkungan itu sendiri maupun di lingkungan yang lain, tentu (usaha tambang) harus memberikan manfaat kepada umat, jadi orientasinya bukan profit," jelas Azrul.

Amal usaha Muhammadiyah...

Azrul mengatakan, Muhammadiyah akan membantu amal usaha milik Muhammadiyah. Contohnya ada beberapa kampus, sekolah atau pondok pesantren tapi masyarakat sekitarnya tidak punya kemampuan ekonomi untuk sekolah. Mereka akan mendapat alokasi dana dari hasil pertambangan.

"Nah, dulu ada kampus di Papua dan NTB, masyarakat tidak bisa bayar (biaya pendidikan), mereka bayar dengan beras, dengan kambing, dan sebagainya, sehingga kampus tersebut tidak bisa bayar gaji dosennya, atau bayar gaji gurunya dan sebagainya, dana (hasil pertambangan) inilah nanti yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pendidikan," jelas Azrul.

Azrul mengatakan, jadi ada pemerataan tidak hanya di daerah tambang tapi juga untuk daerah-daerah terpencil. Pembinaan masyarakat di luar tambang juga akan dipikirkan Muhammadiyah.

Untuk merealisasikan tambang ramah lingkungan, Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah pada akhir Agustus akan mengadakan seminar, FGD dan kajian mendalam. Azrul mengungkapkan, pihaknya akan berkunjung ke lapangan dan membuat roadmap tentang kerusakan lingkungan di Indonesia.

"Kita akan awalnya dari seminar kemudian kita akan ke Bangka Belitung, nanti akan kita lakukan penghijauan, reklamasi, jadi yang akan dilakukan reklamasi ini tidak hanya lahan yang dikelola oleh Muhammadiyah tetapi lahan-lahan yang sudah ditinggalkan perusahaan (tambang lain) kita akan lakukan reklamasi secara bertahap," kata Azrul.

Azrul menegaskan, reklamasi untuk lahan tambang yang dikelola Muhammadiyah tidak akan lama. Dia menjamin lahan yang rusak langsung ditimbun lagi, diperbaiki, dan dihijaukan. Dia juga meminta kepada pemerintah agar memperketat perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).

"Jangan sampai ada tambang konsesinya sudah didapatkan, tapi ditinggalkan begitu saja atau sisa-sisa tambang ditambang oleh penambang-penambang ilegal," ujarnya.

Menurut dia, Muhammadiyah akan terlibat dalam mengawasi dan mereklamasi lahan-lahan yang akan ditambang maupun yang sudah ditambang."Jadi Muhammadiyah itu Amar Ma'ruf Nahimukar, Muhammadiyah mengedepatkan Amar Ma'ruf dan tidak mungkin Muhammadiyah membuat kemungkaran di muka bumi," kata Azrul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi ormas keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). Sejumlah ormas keagamaan juga telah menyatakan siap menerima IUP.

Lantas bagaimana pendapat ulama terdahulu terkait masalah lingkungan dan pertambangan? Berikut ini pendapat beberapa ulama klasik terkait dengan eksplorasi sumber daya alam.

Di antaranya Imam al-Mawardi dalam al-Ahkam al- Suthaniyyah, pendapat Imam al-Shan’ani dalam Subul al-Salam, pendapat Imam Ibn Hajar al-Haitami dalam Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al- Minhaj, pendapat Imam Zakaria al-Anshari dalam Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin, dan pendapat Imam Ibn Qudamah dalam al-Mughni.

Pendapat Imam al-Mawardi:

"Barang siapa membuka lahan baru maka ia berhak memilikinya, baik dengan atau tanpa izin penguasa."

"Namun, menurut Imam Abu Hanifah harus seizin penguasa, karena sabda Nabi Muhammad SAW: Tidak ada hak bagi seseorang kecuali yang diizinkan oleh imam."

"Menurut Imam Malik, orang terdekat lebih berhak untuk membuka lahan (dan mengeksplorasinya) dari pada orang yang jauh (asing). Sementara, tata cara pembukaan lahan (yang memiliki konsekwensi hak kepemilikan dan pemanfaatan) didasarkan pada ‘urf karena Rasulullah SAW menyebutkannya secara mutlak, tidak memberi penjelasan rinci tentang tata caranya, berarti didasarkan pada kebiasaan yang telah disepakati masyarakat."

Imam al-Mawardi merujuk kepada pendapat Imam Malik menjelaskan bahwa orang terdekat lebih berhak untuk membuka lahan (dan mengeksplorasinya) dari pada orang yang jauh (asing).

Pendapat Imam al-Shan’ani:

"Al-Mawat yaitu tanah (sumber daya alam) yang belum dimakmurkan (diolah dan dieksplorasi). Proses pemakmuran diserupakan dengan kehidupan dan pembiarannya diserupakan dengan tidak adanya kehidupan."

"Menghidupkan bumi dengan cara mengolahkan. Ketahuilah, ketentuan mengenai “ihya’” (pengolahan dan eksplorasi) dari syari’ bersifat mutlak. Dengan demikian, implementasinya harus kembali pada ‘urf (kebiasaan) masyarakat mengenai tata caranya."

"Dalam hal lain, syari’ terkadang memberikan penjelasan tentang suatu masalah secara mutlak, sebagaimana ketentuan ”al-qabdlu” (menerima) dalam harta untuk jual beli serta ketentuan ”al-hirzu” (tempat penyimpanan) dalam masalah pencurian yang implementasinya didasarkan pada ’urf."

"Menurut ’urf (setidaknya) ada lima hal yang bisa dikategorikan sebagai ”ihya’”, yaitu memutihkan tanah dan membersihkannya untuk kemudian ditanami, membangun pagar, menggali parit, sehingga orang yang lewat tidak memungkinkan untuk melihatnya. Ini pendapat Imam Yahya."

Pendapat Imam...

Sa’id berkata diceritakan dari Sufyan dari Ibn Abi Nujaih dari ’Amr ibn Syu’aib bahwa Rasulullah SAW memberikan kuasa sebidang tanah kepada seseorang dari Juhainah atau Muzainah, akan tetapi mereka membiarkannya (tanpa pemanfaatan) lantas datang seseorang dan menggarapnya. Kemudian orang yang diberi kewenangan Nabi tersebut datang mengadukan hal ini kepada Khalifah Umar bin Khattab."

"Umar bin Khattab berkata, "Seandainya pemberian tersebut dari saya dari Abu Bakar aku pasti tidak akan mengembalikannya. Akan tetapi ini penetapan pemberian dari Rasulullah SAW maka aku putuskan untuk mengembalikannya."

"Setelah itu Umar bin Khattab berkata lagi: Barang siapa yang memiliki tanah, yakni menguasai (mengkarantina) tanah dan membiarkannya selama tiga tahun (tanpa pengolahan) lantas datang kelompok orang lain memakmurkannya maka orang tersebut lebih berhak memilikinya."

Dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Manusia sebagai khalifah di bumi (khalifah fi al-ardl) memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya. Sebagai khalifah, manusia diingatkan oleh Sang Pencipta agar tidak berbuat kerusakan di bumi dan tidak merugikan orang lain.