Dony Oskaria menjadi Wamen BUMN yang dilantik Presiden Prabowo Subianto hari ini Bersama Kartiko Wirjoatmodjo atau Tiko, dan Aminuddin Ma'ruf. Sebelum dipercaya menjabat Wamen BUMN, Dony merupakan Direktur Utama InJourney.

Menurut Dony posisinya sebagai Dirut InJourney secara otomatis selesai setelah ia menjabat Wamen BUMN.

"Saya rasa secara otomatis ya. Dengan telah resminya tadi dilantik oleh Bapak Presiden, secara otomatis tentu saya tidak lagi menjabat sebagai Dirut InJourney," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dony menyebut akan berdiskusi dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menemukan sosok penggantinya di InJourney. Ia dan Erick akan mencari sosok terbaik untuk menempati posisi Dirut InJourney.

"Tentu mesti ada Dirutnya ya. Siapa Dirutnya nanti kita akan diskusikan dengan Pak Menteri. Tentu kita inginnya yang terbaik dan dapat melakukan keberlanjutan dari proses transformasi yang kita lakukan," sebutnya.

Menurutnya masih banyak perbaikan yang harus dilakukan di perusahaan pelat merah bidang aviasi dan pariwisata itu. Dony ingin ada perbaikan layanan di sektor aviasi dan airport untuk pelayanan terbaik kepada pelanggan.

"Masih banyak yang harus kita lakukan, perbaikan-perbaikan. Kita juga tahu kita punya InJourney Aviation Services, IAS. Yang ke depannya kita lakukan juga bertransformasi salah satunya kita harapkan akan menurunkan logistic cost national. Tentu kita nanti akan memikirkan Dirut terbaik yang akan melanjutkan transformasi di InJourney," tutupnya

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Airlangga Hartarto menanggapi terkait menghidupkan kembali Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut Binsar Pandjaitan dilantik sebagai Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Terkait hal itu, Airlangga mengatakan DEN sudah menjadi mitra pihaknya selama satu dekade terakhir. Dia menyebut komunikasi kedua pihak berjalan lancar.

"Terkait dengan DEN akan dipimpin Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan sudah menjadi mitra kami di kabinet juga hampir 1 dekade jadi komunikasi lancar," kata Airlangga saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Terkait dengan tugas dan fungsi DEN, dia menjelaskan menunggu penugasan dari Prabowo. Untuk penugasan di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Airlangga menyebut sebagian penugasannya di bidang energi, investasi, dan pariwisata di Kemenko Perekonomian.

"Tunggu nanti penugasan bapak presiden sudah jelas," jelasnya.

Ditemui secara terpisah di kantor Kemenko Perekonomian, Airlangga menyebut DEN nantinya akan melaporkan langsung kepada Presiden.

"DEN harus lihat PP-nya. Kan itu kebijakan dan beliau lapornya ke presiden langsung. Di Kemenko aja PP-nya baru," terangnya saat ditemui di Kantor Kemenko.

Sebelumnya, pengangkatan Luhut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden 139 P 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

"Mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," bunyi Kepres yang dibacakan, Senin (21/10/2024).

Presiden Prabowo Subianto mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Luhut mengatakan ddiminta Prabowo membantu tata kelola di pemerintahan menjadi lebih baik. Hal ini salah satunya dengan mendorong digitalisasi.

"Presiden Prabowo minta menbantu agar tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu akan bisa buat kita jadi lebih efisien," kata Luhut, ditemui usai pelantikan.

Luhut menjelaskan, hal ini utama yang menjadi sasaran Prabowo antara lain penerapan sumber-sumber pemasukan atau source of revenue seperti e-catalog, Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA), batu bara, nikel, dan kelapa sawit dan juga govtech itu jadi target presiden Prabowo.

"Saya pikir kita bisa lakukan kalau kita kerjakan bersama-sama mestinya satu dua tahun ini," ujarnya.

Begitu pula dengan program-program prioritas Prabowo atau quick wins, lanjut Luhut, juga harapannya bisa dioptimalkan dalam 1-2 tahun ke depan untuk mendorong pendapatan negara. Selain itu, dalam waktu dekat juga akan diluncurkan e-Katalog versi 6.

"Saya kira e-catalog versi 6 saya kira sudah bisa luncurkan oleh beliau dan membuat 85% government procurement ada di sana," kata dia.

Sementara itu, melalui aku Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, ia juga turut menceritakan pertemuannya dengan Prabowo beberapa waktu lalu. Malam harinya, Luhut mengundang Prabowo untuk hadir di acara Gala Dinner AKABRI 67/70 yang dilaksanakan di
Gedung Sopo Del Tower.

Keduanya sempat bernostalgia bersama serta membahas terkait tantangan dan potensi Indonesia di masa depan. Saat itulah, moment Prabowo meminta agar Luhut bisa ikut serta dalam kabinetnya.

"Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau meminta izin kepada istri saya untuk memperbolehkan suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar saja," ujar Luhut, dikutip dari unggahan pada Instagramnya.

Luhut mengatakan, sebagai prajurit yang selalu siap melangkah ketika panggilan tugas datang, ia menerima amanat ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia diminta untuk memimpin Dewan Ekonomi Nasional.

"Tugas ini bukan sekadar posisi, tetapi panggilan untuk mengabdi kepada negara, memberikan yang terbaik bagi bangsa
Presiden @prabowo ingin saya memimpin satu lembaga yaitu Dewan Ekonomi Nasional," katanya.

Ia menjelaskan, lembaga ini akan bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi agar program program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terlebih, Prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasinya. Menurutnya, posisi lembaga ini sangat penting dalam membantu menghadapi tantangan ke depan.

"Perekonomian yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan. Ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk Al, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks ada di depan mata. Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think thank yang akan di isi oleh para pakar ekonomi," terang Luhut.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa mengapresiasi komitmen dan semangat Presiden Prabowo Subianto saat pidato pelantikan di Gedung DPR/MPR RI pada Minggu (20/10). Pidato tersebut dinilai tegas dan berani.

"Saya suka dengan materi pidato Presiden Prabowo yang lugas, tegas dan berani. Saya menyimak pidatonya dan benar bahwa bagaimana bangsa ini dibangun dengan semangat gotong royong, menghilangkan rasa dengki, rasa kebencian antara sesama dan menjaga kebersamaan umat beragama," kata Andi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (21/10/2024).

Menurut Andi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintahan Prabowo perlu membuat banyak terobosan baru dan langkah-langkah strategis. Pihaknya mengaku siap menjadi mitra strategis pemerintah guna memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi.

"Dengan visi misi Presiden Prabowo, menurut saya, sangat memberikan harapan baru. Kalau ada harapan baru, pasti ada langkah-langkah baru, terobosan baru yang akan dilakukan Presiden Prabowo," ucap Andi.

Andi juga menyampaikan harapan terkait program pembangunan infrastruktur yang akan dijalankan ke depan, terutama dalam pembangunan perumahan. "Mudah-mudahan janji Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Hasyim untuk membangun 2 juta rumah di desa dan 1 juta rumah di perkotaan bisa terealisasi," tambah Andi.

Program pembangunan 3 juta rumah disebut harus menjadi bagian dari segmentasi pasar UMKM konstruksi, bukan hanya untuk BUMN. Dengan demikian sektor konstruksi UMKM akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah seperti pembangunan sekolah dan puskesmas.

Dalam kesempatan tersebut, Andi mendukung pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Menurutnya pemisahan ini akan membuat Kementerian Pekerjaan Umum lebih fokus dan mampu meningkatkan kinerja dalam pembangunan infrastruktur nasional.

"Harapannya, mudah-mudahan pengganti Pak Basuki adalah orang yang minimal bisa menyamai kinerjanya karena pekerjaan konstruksi tidak boleh berhenti. Pekerjaan konstruksi harus berjalan terus," kata Andi.

Gapensi juga menyatakan kesiapan untuk mendukung komitmen Prabowo dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. "Semua punya tekad untuk memperkokoh bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan," pungkas Andi.

Prabowo Subianto resmi menjabat Presiden periode 2024-2029, bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pidato perdana usai pelantikan, Prabowo menyampaikan 5 hal penting, yang boleh dibilang janjinya di bidang ekonomi.

Berikut 5 janji Prabowo:

1. Hilangkan Kemiskinan

Prabowo yakin bisa menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Hal itu dipercaya bisa terwujud meski banyak pihak yang pesimis akan target tersebut.

"Kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin," kata Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurut Prabowo, pemimpin dan bangsa yang berani adalah mereka yang bisa membuat sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin.

"Pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin, kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin," tuturnya.

2. Penyaluran Subsidi Langsung ke Masyarakat

Prabowo menjamin subsidi bagi masyarakat miskin akan tepat sasaran di bawah pemerintahannya. Salah satu caranya dengan mengubah skema subsidi menjadi penyaluran secara langsung ke penerimanya.

"Kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung, kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital, kita akan mampu subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu," kata Prabowo.

3. Swasembada Pangan

Prabowo berjanji akan membawa Indonesia swasembada pangan paling lambat 5 tahun mendatang. Dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," ucap Prabowo.

Menurutnya, swasembada pangan sangat dibutuhkan. Apalagi saat terjadi krisis, banyak negara yang tidak mau menjual komoditas pangannya sehingga Indonesia harus bersiap semandiri mungkin.

"Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," imbuhnya.

4. Swasembada Energi

Prabowo berjanji membawa Indonesia mandiri energi. Hal ini belajar dari konflik di Timur Tengah yang kerap membuat harga komoditas minyak bergejolak.

"Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi," imbuhnya.

Swasembada energi ini akan dimulai dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada di dalam negeri. Caranya dengan mencampur hasil alam itu dengan bahan bakar minyak (BBM), contohnya B30 dan B45 yang sudah dijalankan.

"Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya singkong, tebu, sagu, jagung dan lain lain, kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup, kita punya batu bara yang sangat banyak, kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi," terangnya.

5. Lanjutkan Hilirisasi

Prabowo berjanji akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dijalankan presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi). Hilirisasi dinilai memberikan daya tambah untuk komoditas unggulan di dalam negeri.

"Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato perdananya di MPR RI menyebut Indonesia mendapatkan karunia Tuhan dengan keberlimpahan Sumber Daya Alam.

Prabowo mengatakan tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk sumber energi dan bahan bakar alternatif.

Pimpinan MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyebut pidato Prabowo merupakan bentuk dukungan sekaligus arah kebijakan pemerintah untuk pengembangan energi terbarukan.

"Pesan Pak Prabowo jelas dan tegas bahwa harus ada upaya memanfaatkan keberlimpahan sumber daya alam di Indonesia untuk pengembangan sumber energi terbarukan dan bahan bakar alternatif. Pesan di pidato perdana ini menegaskan keseriusan Indonesia untuk melakukan transisi energi menuju energi terbarukan," jelas Eddy, dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

Menurut Eddy, pesan Presiden Prabowo selaras dengan tren global tentang keberlanjutan (sustainability) dengan memanfaatkan energi terbarukan sehingga diharapkan bisa mendapat respons positif dari dunia internasional. Akselerasi menuju energi terbarukan menjadi tren global karena masing-masing negara termasuk Indonesia terus berupaya mencapai target Net Zero Emissions (NZE).

"Pidato Presiden Prabowo ini merupakan pesan penting bahwa Indonesia terus berupaya mencapai target NZE pada 2060 mendatang," kata Wakil Ketua Umum PAN itu.

Eddy menyampaikan Pimpinan MPR RI akan terus mendorong percepatan transisi energi sebagai target Sustainable Development Goals (SDGs) antara lain kebijakan energi bersih, aksi iklim dan mewujudkan Kota dan Komunitas berkelanjutan.

"Isu lingkungan, energi bersih dan hak warga negara yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan udara bersih akan terus kami dorong selaku Pimpinan MPR RI sebagai bagian dari upaya Indonesia mencapai target-target SDGs," pungkasnya.

Video: Ketua MPR Bicara Persiapan Gladi Pelantikan Prabowo-Gibran

Video: Ketua MPR Bicara Persiapan Gladi Pelantikan Prabowo-Gibran

Menteri Badan Usaha Milik Negara era Kabinet Indonesia Maju Erick Thohir membagikan momentum melepas Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Pusat. Jokowi memang kembali ke kampung halamannya usai purna tugas.

Melansir dari unggahan di akun Instagram pribadinya @erickthohir, terlihat jajaran para menteri di Kabinet Indonesia Maju berbasis rapih sembari menunggu Jokowi masuk ke pesawat TNI AU Boeing B737 A7309. Mulai dari Sri Mulyani, Sakti Wahyu Trenggono, Airlangga Hartarto, Retno Marsudi, Amran Sulaiman, dan sebagainya. Dalam kesempatan itu, Erick bersebelahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Jokowi, Basuki Hadimuljono.

"Pak Bas, waduh perpisahan kita? Luar biasa terima kasih kepada pak Jokowi ya," kata Erick sembari merangkul Basuki, Minggu (20/10/2024).

Basuki pun bersyukur dan menyampaikan terima kepada Jokowi yang telah percaya kepada dirinya selama 10 tahun. Dia bilang selama 10 tahun ini menemani Jokowi.

"Waduh, tapi alhamdulillah. Terima kasih Pak Jokowi sudah percaya kepada kami berdua. Menemani beliau 10 tahun full," sahut Basuki.

Kemudian Erick juga mengucapkan terima kasih karena Jokowi sudah membangun Indonesia selama 10 tahun ini.

"Terima kasih Pak sudah membangun bangsa selama 10 tahun," jelas Erick.

Erick Thohir kemungkinan akan masuk ke dalam kabinet presiden yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto. Erick menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediaman dan mengikuti pembekalan menteri di Hambalang.

Sementara, Basuki tidak kembali meneruskan jejaknya di kabinet baru. Dia berencana mengajar usai tak lagi menjadi menteri.

Simak Video: Atraksi Jet Tempur Warnai Pisah-Sambut Jokowi-Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengkaji wancana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno yang berharap agar kebijakan itu bisa ditunda.

"Tadinya ada recana mau diterapkan PPN 12%. Saya rasa akan ditunda, kami sendiri meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang, kalau bisa menundanya," kata dia ditemui gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurut dia jika kebijakan itu ditunda, maka potensinya bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau konsumsi meningkat, maka diyakini penerimaan pajak akan meningkat.

"Ini supaya daya beli masyarakat meningkat, kalau daya beli masyarakat kuat artinya konsumsi meningkat. Kalau konsumsi meningkat artinya pajaknya meningkat. Itu beberapa hal yang kita fokus sekarang agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terhenti tetapi terakselerasi," jelasnya.

Eddy juga mengatakan bahwa penerimaan negara dapat meningkat dengan hilirisasi yang akan dilanjutkan pada pemerintahan baru.

"Saya optimistis dari segi pendapatan juga akan menguat, karena kita memiliki industri manufaktur yang bernilai tambah lagi tinggi," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengatakan, penerapan PPN naik 12% dipastikan usai pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menurutnya, rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% telah diketahui oleh Prabowo. Hal ini selanjutnya akan dibahas dan dijawab kabinet berikutnya terbentuk.

"Yang penting presiden terpilih sudah terinformasi mengenai hal tersebut. Nanti pasti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet terbentuk," kata Thomas dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi presiden dan wakil presiden (wapres) periode 2024-2029. Keduanya akan memimpin pemerintahan dalam lima tahun ke depan.

"Mulai saat ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah presiden Republik Indonesia dan wakil presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani di Gedung MPR RI, Minggu (20/10/2024).

Prabowo dan Gibran akan mendapatkan gaji dan sederet fasilitas sebagai pemimpin negara. Untuk besaran gaji diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam pasal 2 UU tersebut dijelaskan, besaran gaji pokok presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara. Lalu pada Pasal 2 Ayat 2 tertulis gaji pokok untuk wakil presiden besarnya 4 kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Adapun nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara adalah gaji pokok untuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ketua Mahkamah Agung (MA) yakni sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok presiden sebesar Rp 30.240.000/bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000). Sedangkan besaran gaji pokok untuk wakil presiden ialah 4 x Rp 5.040.000 yaitu sebesar Rp 20.160.000/bulan.

Presiden dan wakil presiden juga mendapat tunjangan jabatan seperti diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Keppres tersebut, tunjangan jabatan yang diberikan untuk presiden ialah sebesar Rp 32.500.000 dan untuk wakil presiden Rp 22.000.000.

Dengan demikian total gaji dan tunjangan yang didapat Prabowo sebagai presiden sebesar Rp 62.740.000 per bulan. Sedangkan Gibran mendapat total gaji dan tunjangan sebesar Rp 44.160.000 per bulan.

Sebagai seorang presiden dan wakil presiden, Prabowo dan Gibran juga menerima sejumlah tunjangan. Dalam Pasal 2 aturan yang sama disebutkan presiden dan wakil presiden berhak mendapat tunjangan pokok lain yang diterima oleh PNS (tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan makan/beras).

Selayaknya pejabat negara lainnya, seorang presiden dan wakil presiden juga berhak mendapatkan sejumlah fasilitas seperti kendaraan dinas, rumah dinas, dan berbagai macam fasilitas lainnya.

"Disamping gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan : a. seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya; b. seluruh biaya rumah tangganya; c.seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya," tulis Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan empat sampai lima tahun lagi. Dengan begitu, dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Misi itu dia canangkan agar Indonesia tidak bergantung pada impor pangan. Oleh sebab itu dia berjanji Indonesia bisa swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dia juga tak akan segan tidak mengizinkan pangan luar masuk ke Indonesia.

"Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar dalam krisis, dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," tegasnya.

Untuk itu, Prabowo mengatakan Indonesia harus mampu memproduksi pangan sendiri demi kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Keduanya menggantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

Pelantikan sekaligus pengucapan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden dilakukan Prabowo dan Gibran di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, hari ini Minggu (20/10/2024).

Berbagai visi dan misi Prabowo telah diungkapkan sejak masa kampanye hingga dirinya menjadi Presiden Terpilih. Dalam beberapa kesempatan di masa transisi lalu, Prabowo selalu lantang menyuarakan target dan program prioritasnya.

Salah satu target besarnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Misi itu selalu dia sampaikan di beberapa kesempatan atau acara.

Salah satunya saat Prabowo Subianto mewakili Presiden Joko Widodo dalam agenda Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 serta Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Nasional Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di Hotel St Regis, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan. Dia dengan percaya diri mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus 8%.

"Tadi Menko Perekonomian menyampaikan bahwa kita optimis kita bisa mencapai lebih dari 5% pertumbuhan. Kalau saya, lebih berani lagi. Kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis kita bisa mencapai 8% (pertumbuhan ekonomi)," kata dia.

Dia optimistis karena seiring dengan Indonesia yang memiliki banyak kekayaan dan potensi besar untuk maju.

"Tapi memang kita harus lebih efisien, kita harus kelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal dan kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," ujar dia.

Kemudian, beberapa waktu lalu Prabowo Subianto juga menghadiri BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024). Pada pidatonya, dia mengaku sering diejek karena menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan.

Menteri Pertahanan era Jokowi itu pun meresponsnya dengan santai dan meminta semua pihak menunggu tanggal mainnya.

"Saya sering diejek, ya kan, Prabowo apa ini 8% pertumbuhan (ekonomi), kita dinyinyir, ya nggak apa-apa," kata Prabowo dalam acara

Prabowo mengaku belajar dari proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia Sukarno. "Beliau pernah mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, kalau kau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang," tuturnya.

Dia optimistis dengan target pertumbuhan ekonomi 8%. Bahkan, ia menantang bagaimana jika realisasinya sampai 9%.

"Saya canangkan 8%, kalau nggak sampai 8% ya 7,5%, kalau nggak sampai 7,5% ya 7%. Kalau kita puas kita canangkan 6%, nanti 5,3% ya sudahlah," ucap Prabowo.

"Siapa tahu nanti tidak 8%, kalau 9% gimana? Lu nggak percaya kan? Benar nggak? Tunggu tanggal mainnya," tambahnya yang diiringi tepuk tangan peserta.

Langsung lanjut ke program makan gratis Prabowo & Gibran. Klik halaman berikutnya

Selain mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, Prabowo & Gibran juga menyiapkan program makan gratis. Program ini dijalankan membagikan makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting.

Pemerintah era Jokowi, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025 untuk membiayai program makan gratis tersebut.

Selain itu, Pemerintah telah membentuk Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program makan gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan program makan gratis menyasar 82,9 juta penerima selama lima tahun ke depan.

Dibutuhkan anggaran Rp 1,2 triliun per hari untuk Badan Gizi Nasional menjalankan program tersebut.

"Makan bergizi gratis yang kalau nanti dilaksanakan secara penuh totalnya akan mencapai 82,9 juta dan akan menghabiskan anggaran Rp 400 triliun (setahun). Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan spending harian Rp 1,2 triliun," kata Dadan dalam acara dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

"Ini adalah uang yang tidak sedikit, Rp 1,2 triliun setiap hari Badan Gizi akan keluarkan untuk investasi SDM masa depan dan 75% dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi," tambahnya.

Dadan menambahkan 85% dari anggaran itu akan digunakan untuk membeli produk pertanian dan bahan baku makanan setiap harinya. Dengan demikian akan mendorong perekonomian dalam negeri.

Jika program makan bergizi gratis sudah berjalan menyeluruh, akan ada 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia dengan target maksimal sampai 2027. Untuk 2025, minimal ada 5.000 satuan pelayanan yang sudah jalan dengan anggaran Rp 71 triliun.

Posisi Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan akan berakhir. Budi Karya telah menjabat selama 8 tahun, sejak 2016, menggantikan posisi Ignasius Jonan kala itu.

Itu artinya, Budi Karya telah membantu Jokowi sejak berada di Kabinet Kerja hingga Kabinet Indonesia Maju. Pada awal jabatannya, ia mendapat dua pesan dari Jokowi yakni memperbaiki masalah konektivitas dan memberdayakan masyarakat. Menurutnya, titipan Jokowi tersebut ada yang belum tuntas.

"Tentu namanya hidup, bekerja, optimum selalu jadi cita-cita. Saya mengaku memang belum tuntas, karena ketuntasan itu tidak pernah terjadi," kata Budi Karya di Gramedia Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2024).

Di samping itu, ia menyampaikan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian lebih di sektor perhubungan yakni masalah keamanan atau safety. Padahal, menurutnya keamanan merupakan suatu hal yang sangat penting. Berikutnya, ia juga menyoroti tentang keseriusan transisi menuju kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Keberlanjutan juga harus ada komitmen. EV, nggak ada satu komitmen tentang EV. Dianggap itu berat betul. Bagaimana China kurang dalam 10 tahun jadi EV semua. Tugas kita untuk melalukan itu, sayang ini belum maksimal," ujarnya.

Selain itu, menurutnya juga ada pekerjaan rumah (PR) besar untuk menyelesaikan masalah kemacetan. Di Jakarta sebagai satu pionir, pihaknya telah mencoba melakukan banyak hal. Kira-kira hampir 30% masyarakat Jakarta menggunakan transportasi umum.

"Yang menggembirakan itu bahwa pemda-pemda di seluruh Indonesia itu eager untuk membuat ini. Sayang fiskalnya belum mungkin. Jadi kalau nanti angkutan masalah perkotaan yang modern seperti Jakarta ini dibuat di tempat lain, insyaallah kemacetan di daerah berubah," kata dia.

Budi Karya menambahkan, sejumlah langkah kerja sama dengan pihak asing telah diupayakan untuk mendorong transportasi massal di kota-kota lain, seperti Jerman yang mau membantu KRL di Surabaya, lalu World Bank yang membantu Bus Raya Terpadu (BRT) di Medan dan Bandung.

Saat ditanya lebih lanjut terkait pesan untuk Menteri Perhubungan Era Prabowo Subianto, Budi Karya enggan bicara. Ia juga tidak menanggapi dengan serius pertanyaan tentang rencananya usai purnatugas.