Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Chairman Daewoo Engineering & Construction, Won Ju Jung. Pertemuan tersebut diungkap Menteri BUMN Erick Thohir melalui Instagramnya.

Erick Thohir mengatakan, dirinya mendampingi Jokowi bertemu bos Daewoo pagi ini.

"Pagi ini saya mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo bertemu Chairman of Daewoo Engineering & Construction, Mr Won Ju Jung," tulis Erick di Instagram, Jumat (18/10/2024).

Jokowi dan Erick Thohir Temui Bos Daewoo Foto: Dok. Instagram @erickthohir

Erick menyebut, pertemuan ini membahas kerja sama antara Daewoo dan BUMN di antaranya pada sektor energi dan infrastruktur.

"Pertemuan ini membahas peluang kerja sama antara Daewoo dengan BUMN di antaranya pada sektor ketahanan energi dan infrastruktur khususnya pada Proyek Strategis Nasional," kata Erick.

Daewoo merupakan perusahaan konstruksi terkemuka di Korea Selatan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1973 dan memiliki kantor pusat di Seoul.

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memecah persoalan Koperasi dan UMKM yang semula berada di bawah lingkup Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM). Dengan demikian, nantinya akan ada Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Politikus Golkar Maman Abdurrahman menjadi sosok yang disebut-sebut akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM era Prabowo. Hal ini diperkuat dengan kunjungannya bersama Budi Arie, calon Menteri Koperasi, menemui MenKop UKM Teten Masduki di kantornya hari ini, Jumat (18/10/2024).

Ditemui usai pertemuan, Maman enggan membeberkan secara rinci pembahasannya. Namun ia menekankan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto punya harapan besar untuk pengembangan UMKM.

"Tunggu saja dulu 2-3 hari ke depan, baru nanti kita sampaikan (hasil pembahasan). Yang pasti ada harapan besar dari Pak Prabowo terkait optimalisasi, peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM," kata Maman, ditemui awak media di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan utama pemisahan persoalan Koperasi dan UMKM ke dalam dua kementerian berbeda. Dengan demikian, pekerjaannya bisa lebih fokus.

"Makanya ada kebijakan dipisahkan antara koperasi dan UMKM-nya, agar koperasi bisa fokus mengurusi koperasi dan UMKM fokus mengurus sektor UMKM yang kurang lebih ada 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa Prabowo memintanya untuk meneruskan apa yang sudah dibangun dan dijalankan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perintah dari Pak Prabowo, kita meneruskan apa yang sudah dibangun, dijalankan, dalam pemerintahan sebelumnya di bawah Pak Teten (MenKop UKM). Prinsipnya begitu," kata dia.

Maman menambahkan, dirinya bersama Budi Arie yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Koperasi Era Prabowo itu baru akan mendiskusikan hal-hal lebih lanjut terkait pemisahan dua kementerian ini usai serah terima jabatan (sertijab).

"Sementara pembicaraan kita, nanti setelah pelantikan dan sertijab baru akan kita diskusikan," ujar Maman.

Apa Itu Bank Himbara? Ini Daftar Bank yang Termasuk Anggotanya

Bank Himbara terdiri dari empat bank besar milik pemerintah Indonesia. Tak hanya sebagai penyedia layanan keuangan masyarakat, keempat bank ini mempunyai peran penting bagi perekonomian nasional.

Mengutip repository Unbari, Himbara lebih diminati masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan atau menginvestasikan dana yang dimiliki. Himbara dianggap lebih berkompeten, aman, dan terpercaya.

Apa Itu Bank Himbara?

Himbara adalah singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara, yang beranggotakan bank-bank BUMN. Bank milik negara adalah bank yang akte pendirian maupun modal dimiliki negara Indonesia.

Sebagai entitas yang dimiliki dan dikelola pemerintah, Bank Himbara memiliki peran yang sangat signifikan dalam:

• Menggerakkan pertumbuhan ekonomi
• Mengelola aset nasional
• Memberikan pelayanan uang yang berkelanjutan kepada masyarakat
• Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan di mana mereka beroperasi.

Anggota Bank Himbara

Ada empat bank milik negara yang masuk ke dalam anggota Himbara. Berikut daftar dan sejarah singkatnya:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Bank Mandiri berdiri pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Skripsi berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan Himbara Tahun 2019-2022, pada tahun 1999, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri. Masing-masing bank tersebut mempunyai peran yang tidak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Pesero) yang selanjutnya disebut BNI pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara.

Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank diberikan mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Hal tersebut dikukuhkan oleh Undang-undang No 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. BNI menjadi Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996.

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. Didirikan di Purwokerto oleh Raden Aria Wiriatmadja, pada awalnya Bank BRI bernama De Poerwokertosche Hulpen Spaarbank der Indlandsche Hoofden.

Menuut company profile Bank BRI, pada awalnya lembaga ini mengelola kas di masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. Namun, selanjutnya, pada tahun 1895, secara resmi dibentuk Hulpen Spaarbank der Inlandsche Bestuursambtenaren yang kemudian dikenal dengan Bank Pengkreditan Rakyat yang pertama di Indonesia. Beberapa perubahan nama dilakukan, hingga pada 1946, Pemerintah Indonesia mengubah nama lembaga tersebut menjadi Bank Rakyat Indonesia.

4. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk diawali dengan berdirinya Postpaarbank di tahun 1897. Mengutip laman Bank BTN, kemudian, postpaarbank diambil alih Pemerintah Jepang dan berubah nama menjadi Tyokin Kyoku atau Kantor Tabungan.

Namun kemudian, pada tahun 1950, pemerintah Indonesia mengubah namanya menjadi Bank Tabungan Pos. Pada tahun 1963, Bank Tabungan Pos berubah nama menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963. Selanjutnya, BTN mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara pada 29 April 1989.

Fasilitas ATM Link Himbara

ATM Link adalah jaringan ATM Himbara yang bisa digunakan oleh seluruh nasabah himbara. Menurut arsip detikFinance, kini, ada 53.000 unit ATM Link yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebanyak 335 fitur dari seluruh bank himbara terhimpun dalam satu ATM Link. Jadi jika di suatu daerah belum ada ATM dari salah satu bank Himbara, maka ATM Link bisa menjadi solusi.

Wondr by BNI: Solusi Keuangan Digital Terdepan

Wondr by BNI: Solusi Keuangan Digital Terdepan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko punya rencana bisnis besar usai pensiun dari pemerintahan. Mantan Panglima TNI itu mau menggarap bisnis baterai listrik.

Moeldoko mengungkapkan dirinya sedang membesut sebuah pabrik baterai listrik bernama ELBI atau PT Elektronik Baterai Indonesia. Pabrik ini berlokasi di dekat Malang Jawa Timur.

Saat ini pihaknya masih melakukan persiapan produksi baterai. Baterai listrik produk ELBI akan diproduksi secara semi otomatis dalam skala kecil. Rencananya, awal tahun 2025 mendatang, Moeldoko mengatakan pabriknya itu akan mulai produksi besar-besaran dan membuka fasilitas pabrik yang cukup besar.

"Kita siapkan produksi 100 megawatt. Kita sudah hunting vendor untuk penyedia alat produksi mesin baterainya. Target saya bulan ketiga tahun 2025," ungkap Moeldoko saat berbincang dengan wartawan di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Produksi utama ELBI di tahap pertama adalah untuk memproduksi baterai listrik untuk sepeda motor, kemudian akan perlahan naik ke minivan dan truk engkel. Nantinya, ada kemungkinan juga baterai listrik dari ELBI akan digunakan untuk produk-produk dari PT MAB yang sudah dibesutnya lebih dulu.

Di sisi lain, Moeldoko juga mengklaim baterainya ini akan secara penuh menggunakan bahan baku lokal. Sedikit berbeda dari baterai-baterai yang sudah ada, Moeldoko mengungkapkan baterai listriknya akan menggunakan bahan baku silika, bukan nikel ataupun lithium seperti yang sudah banyak digunakan saat ini.

"Ini yang menyenangkan bahan baku kita total lokal. Kita nggak gunakan nikel, tidak gunakan lithium, basisnya silika. Kita kan kaya silika. Di Jawa ada, Sumatera ada, di Aceh, di Kalimantan juga banyak," papar Moeldoko.

Dia juga mengungkapkan baterainya nanti memiliki kekuatan lebih besar daripada baterai pada umumnya. Bila umumnya baterai listrik untuk sepeda motor listrik hanya mampu digunakan untuk 40-60 kilometer, baterai ELBI diklaim bisa mencapai 120 kilometer.

Pihaknya juga akan membuat baterai listrik ELBI dapat diisi ulang dengan cepat, tak sampai sejam baterai bisa diisi penuh. Dia mengungkapkan akan bekerja sama dengan Huawei untuk pengembangan produknya ini.

"Kita akan bangun kerja sama dengan Huawei. Dia sudah riset untuk charging itu satu kilo satu second. Itu nanti akan connecting dengan materai baterai. Ini akan matching charging-nya dengan baterai yang kita buat," beber Moeldoko.

Terakhir soal pendanaannya, Moeldoko memaparkan dirinya akan mencari pinjaman langsung dari China. Ketika ditanya besarannya berapa untuk membesut pabrik dengan produksi besar di 2025, Moeldoko memprediksi sekitar US$ 10 juta atau sekitar Rp 154,9 miliar dalam kurs terkini Rp 15.490.

"Sudah ada hitungan. Kita lagi cari pinjaman lah cukup besar ya, kira-kira 10 jutaan lah, US$ 10 juta," beber Moeldoko.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkap judi online semakin luas. Bahkan, saat ini situs judi online menyamar jadi situs investasi.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Hokky Situngkir mengungkap modusnya, konsumen dibiarkan untuk menaruh uangnya seakan-akan melakukan investasi dan diiming-imingi keuntungan.

"Jadi ini pura pura investasi. Orang nggak tahu, taruh uang kemudian diiming-imingi, ujung-ujungnya slot, uang jadi hilang," terang dia dalam diskusi dalam acara Perangi Judi Online, Bangun Ekosistem Keuangan Digital yang Aman di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Selain itu, judi online juga menyamar menjadi gameonline. Modus inilah yang menyasar kepada anak-anak, pelajar, dan mahasiswa. Bahkan dia menyebut lebih dari 47 ribu anak-anak di bawah umur 10 tahun bermain judi online.

"Ini sangat meresahkan. Jadi yang membuat penting sekali yang di tengah mengkampanyekan, menyadarkan masyarakat ini penipuan. Yang kita lawan judi itu bukan orang, tetapi mesin, algoritma," terangnya.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan transaksi judi online di Indonesia telah mencapai Rp 600 triliun. Data itu didapatkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai September 2024.

"Meningkatnya literasi keuangan masyarakat tidak menutup fakta bahwa judi online masih merajalela. PPATK mencatat transaksi terkait judi online hingga bulan September 2024 mencapai lebih dari Rp 600 triliun. Ini merupakan kerugian besar bagi bangsa karena nilai transaksi tersebut tidak memberi nilai tambah kepada masyarakat," ungkapnya saat pembukaan.

Budi Arie menyebut selain kerugian finansial, judi online juga berdampak pada aspek psikologis di masyarakat yang mencakup depresi maupun kasus-kasus ekstrem seperti pembunuhan, perceraian, dan sebagainya.

Simak: Video: Kominfo Wanti-wanti Masyarakat soal Format Judol Berbentuk Game

[Gambas:Video 20detik]

PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan rekayasa operasional kereta api jarak jauh (KAJJ) yang berangkat dan berhenti di Stasiun Gambir pada Minggu (20/10). Pengaturan rekayasa operasi kereta api yaitu 27 KA Jarak Jauh keberangkatan dan 5 KA Jarak Jauh kedatangan Stasiun Gambir diberhentikan di Stasiun Jatinegara untuk proses naik dan atau turun penumpang, di mana dalam kondisi normal KA-KA tersebut tidak berhenti di Stasiun Jatinegara.

"Pengaturan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas di beberapa titik akses menuju dan dari Stasiun Gambir karena adanya Pesta Rakyat dalam rangka menyambut Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029 yang akan diselenggarakan di 14 titik dari Sudirman sampai Medan Merdeka, Minggu 20 Oktober 2024," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

Daftar 27 KA Keberangkatan dan 5 KA Kedatangan:

Keberangkatan

1. KA 18A Argo Semeru, berangkat Stasiun Gambir pukul 06.20 WIB;
2. KA 7048A Papandayan, berangkat Stasiun Gambir pukul 06.30 WIB;
3. KA 14 Muria, berangkat Stasiun Gambir pukul 07.00 WIB;
4. KA 2 Argo Bromo Anggrek, berangkat Stasiun Gambir pukul 08.20 WIB;
5. KA 26 Argo Cheribon, berangkat Stasiun Gambir pukul 08.30 WIB;
6. KA 68 Taksaka, berangkat Stasiun Gambir pukul 09.20 WIB;
7. KA 7028A Pangandaran, berangkat Stasiun Gambir pukul 09.30 WIB;
8. KA 62A Sembrani, berangkat Stasiun Gambir pukul 09.50 WIB;
9. KA 22A Argo Cheribon, berangkat Stasiun Gambir pukul 10.10 WIB;
10. KA 80F Manahan, berangkat Stasiun Gambir pukul 10.30 WIB;
11. KA 40A Argo Parahyangan, berangkat Stasiun Gambir pukul 14.12 WIB;
12. KA 20F Argo Merbabu, berangkat Stasiun Gambir pukul 14.20 WIB;
13. KA 58 Brawijaya, berangkat Stasiun Gambir pukul 15.40 WIB;
14. KA 60 Bima, berangkat Stasiun Gambir pukul 17.00 WIB;
15. KA 28 Argo Cheribon, berangkat Stasiun Gambir pukul 18.10 WIB;
16. KA 56 Gajayana, berangkat Stasiun Gambir pukul 18.50 WIB;
17. KA 64 Sembrani, berangkat Stasiun Gambir pukul 19.30 WIB;
18. KA 24 Argo Cheribon berangkat Stasiun Gambir pukul 19.55 WIB;
19. KA 78F Pandalungan, berangkat Stasiun Gambir pukul 20.05 WIB;
20. KA 4 Argo Bromo Anggrek, berangkat Stasiun Gambir pukul 20.30 WIB;
21. KA 8 Argo Lawu, berangkat Stasiun Gambir pukul 20.45 WIB;
22. KA 72 Purwojaya, berangkat Stasiun Gambir pukul 21.10 WIB;
23. KA 70 Taksaka, berangkat Stasiun Gambir pukul 21.40 WIB;
24. KA 7046A Argo Parahyangan Tambahan, berangkat Stasiun Gambir pukul 22.15 WIB;
25. KA 16 Argo Muria, berangkat Stasiun Gambir pukul 22.30 WIB;
26. KA 82F Manahan, berangkat Stasiun Gambir pukul 22.50 WIB; dan
27. KA 30F Argo Cheribon, berangkat Stasiun Gambir pukul 23.30 WIB.

Kedatangan

1. KA 3 Argo Bromo Anggrek, relasi Surabaya Pasar Turi-Gambir;
2. KA 7 Argo Lawu, relasi Solo Balapan-Gambir;
3. KA 1 Argo Bromo Anggrek, relasi Surabaya Pasar Turi-Gambir;
4. KA 7047A Papandayan, relasi Garu-Gambir; dan
5. KA 7027A pangandaran, relasi Banjar-Gambir;

Adanya pengaturan tersebut sebagai alternatif keberangkatan, diharapkan para pelanggan KA tetap dapat berangkat tepat waktu dan dapat menyesuaikan waktu keberangkatannya agar tidak tertinggal oleh KA.

Ixfan juga menyampaikan bahwa untuk KA Lokal/Commuter Line tidak berhenti di Stasiun Gambir.

"Stasiun gambir hanya melayani penumpang kereta api jarak jauh (KAJJ), jadi tidak melayani naik dan turun penumpang KA Lokal atau Commuter Line," pungkasnya.

Untuk informasi lebih lanjut terkait jadwal dan perjalanan KA, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121.

Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki membenarkan bahwa Budi Arie Setiadi yang akan menggantikannya sebagai Menteri Koperasi. Sedangkan Maman Abdurrahman yang akan menjadi Menteri UMKM.

Adapun pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang, persoalan koperasi dan UMKM akan dipisah. Dengan demikian, akan dibentuk Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

"Pak Budi Arie Menkominfo (jadi Menteri Koperasi)," kata Teten, ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Teten mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan para calon menteri. Ia telah menghubungi Budi Arie maupun Maman Abdurahman menyangkut pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM ini. Komunikasi ini diharapkan dapat memastikan kelancaran transisi sekaligus sinergi ke depannya.

"Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di Menteri Kooperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman dari yang akan di UMKM," ujar dia.

"Saya kira saya akan coba bantu bagaimana membelah ini, termasuk supaya mereka kedua-duanya begitu menjabat saya kira tetap bisa sinergi," sambungnya.

Secara keseluruhan, menurutnya, tidak ada yang salah dengan pemisahan KemenKop UKM ini. Hal ini menjadi bagian dari persoalan politik di pemerintahan yang akan datang.

"Kan pasti presiden terpilih itu kan punya faktor demokratik termasuk juga mengubah struktur kabinet," katanya.

Langkah ini juga sejalan dengan fokus Prabowo yang disebut-sebut punya cita-cita besar untuk memperbesar koperasi. Hal ini juga berkaitan dengan kakek Prabowo, Margono Djojohadikusumo, yang merupakan pelopor gerakan koperasi di Indonesia.

"Kita tahulah kakeknya beliau itu Pak Margono kan itu dulu ada buku yang ditulis oleh kakeknya. Itu antara perkembangan kooperasi antara tahun 1930 sampai tahun 40, saya sudah baca dan beliau dulu sebagai pengawas kooperasi," ujar Teten.

Simak Video: Menkominfo Budi Arie Dipanggil Prabowo, Bincang Soal Ekonomi Rakyat

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memecat tiga pegawai Kementerian Pertanian karena diduga menerima pembayaran atau korupsi suatu proyek. Amran menyebut korupsi yang dilakukan pegawai tersebut mencapai Rp 10 miliar.

Amran mengungkap, korupsi itu berawal dari oknum yang meminta proyek dari Kementerian Pertanian. Kemudian pegawai Kementan tersebut menyanggupi dengan meminta fee 25% dari proyek.

"Ada oknum dari luar meminta proyek. Kemudian dari Kementerian Pertanian meminta fee 25%. Setelah kami panggil mungkin 5 menit, kami tanya. Ternyata sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar, dan ini sudah berproses di penegak hukum," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Laporan terkait pegawai Kementan yang korupsi itu didapati baru Rabu (16/10) malam. Hari ini, surat pencopotan langsung ditandatangani Amran. Dia mengatakan, tak akan segan-segan mencopot pegawai yang bermain dalam menjalankan proyek.

"Untuk sementara, tiga orang. Sekongkol, bebas tugas semua, non-aktif semua. Hari ini kami copot yang bersangkutan. Nonaktif, bisa saja pemecatan. Singkat cerita, nggak ada kompromi bagi yang melakukan korupsi di Kementerian Pertanian. Itu nggak ada kompromi bagi dia," jelasnya.

Amran menyebut tindakan itu telah lama dilakukan oleh tiga pegawai tersebut. Ketiga oknum itu diketahui meminta bagian sedikit demi sedikit, mulai dari Rp 100 juta sampai Rp 1 miliar.

"Ini di pengakuannya, sedikit-sedikit. Rp 100 juta, pernah Rp 500 juta, pernah juga Rp 1 miliar," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara. Aturan ini mengatur perihal pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan dari negara bagi para pensiunan menteri yang menjabat pada 2019-2024.

Dalam beleid yang diteken Jokowi secara langsung pada 15 Oktober 2024 tersebut, jaminan kesehatan yang diberikan negara akan dibiayai langsung dari APBN.

"Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," tulis pasal 6 ayat 2 dikutip Kamis (17/10/2024).

Namun dalam pasal 7 juga dijelaskan jaminan pemeliharaan kesehatan ini tidak akan diberikan kepada pensiunan menteri dengan beberapa syarat. Pertama, menteri yang selesai menjabat karena dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana.

Kedua, menteri selesai menjabat karena mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka, dalam hal ini manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai menteri tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bila ternyata terbukti dijatuhi pidana, maka jaminan kesehatan tidak akan diberikan seperti poin pertama.

Ketiga, menteri yang mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana juga tidak akan mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Dalam pasal yang berbeda bila situasinya ada menteri yang selesai menjabat dan kembali bertugas sebagai menteri di kabinet berikutnya, jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugasnya akan ditangguhkan terlebih dahulu.

"Dalam hal menteri negara dan Sekretaris Kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat/ditugaskan kembali menjadi menteri negara atau jabatan lain yang mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara, jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas menteri negara dan Sekretaris Kabinet ditangguhkan sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara lainnya yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," tulis pasal 11 ayat 2.

Sementara itu, dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, jaminan pemeliharaan kesehatannya akan diberikan kepada pasangan janda atau dudanya. Hal ini dicantumkan dalam pasal 8 beleid tersebut.

Simak: Video: Kelakar Cak Imin Pamit dari DPR, Terima Uang Pensiun Rp 3,2 Juta

[Gambas:Video 20detik]

Para pensiunan menteri yang menjabat pada 2019-2024 bakal mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan dari negara. Jaminan kesehatan ini pun dibiayai langsung dari APBN.

Hal itu bisa didapatkan para pensiunan menteri usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis Peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara. Beleid itu diteken langsung oleh Jokowi pada 15 Oktober 2024 yang lalu.

Dalam pasal 1 dan 2 beleid tersebut disebutkan menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan ini juga diberikan kepada istri atau suami para menteri yang sah dan tercatat dalam administrasi negara.

"(1) Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet," tulis pasal 1 beleid tersebut, dikutip Kamis (17/10/2024).

Disebutkan juga dalam beleid tersebut, jaminan pemeliharaan kesehatan yang bisa didapatkan para pensiunan menteri dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya. Manfaat yang bisa didapatkan pensiunan menteri akan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan masa bulan tugas jabatan.

Manfaat pelayanan kesehatan tersebut bisa didapatkan para pensiunan menteri bisa didapatkan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun milik BUMN yang berada di dalam negeri.

Dibiayai APBN

Dalam pasal 6 Perpres 121 tahun 2024 disebutkan premi jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri dari negara dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pembayaran premi bersumber dari APBN.

"Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," tulis pasal 6 ayat 2.

Bagi pensiunan menteri yang saat selesai menjabat usianya masih kurang dari 60 tahun akan diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatan. Sementara yang usianya 60 tahun atau lebih saat purna tugas akan diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup.

Dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, jaminan pemeliharaan kesehatannya akan diberikan kepada pasangan janda atau dudanya. Sementara bila seorang menteri ditugaskan kembali untuk menjabat jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas akan ditangguhkan.

Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan nantinya akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Daftar pensiunan menteri yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana akan diusulkan oleh masing-masing kementerian dan/atau Sekretariat Kabinet kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara.

Sepanjang 2024, produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) terus dihantam masalah. Krisis di tubuh Boeing menyangkut banyak hal, mulai dari masalah keuangan hingga hubungan perusahaan dengan karyawan.

Kondisi tersebut jelas merugikan Boeing. Dirangkum oleh detikcom, berikut tiga krisis yang sedang dihadapi oleh salah satu produsen pesawat terbesar di dunia itu.

1. Karyawan Demo Terus-terusan
Para karyawan Boeing melakukan unjuk rasa besar-besaran di Seattle, AS pada Selasa kemarin. Unjuk rasa yang menuntut kenaikan upah itu semakin menekan CEO Boeing yang baru, Kelly Ortberg.

Maraknya unjuk rasa dan aksi mogok menjerumuskan Boeing ke dalam krisis keuangan yang lebih dalam. Ratusan pekerja yang mogok memadati aula utama Boeing di kota tersebut.

Dikutip dari Reuters, Rabu (16/10/2024), sekitar 33.000 pekerja Boeing telah melakukan mogok kerja sejak 13 September. Mereka menuntut kenaikan gaji 40% selama empat tahun dan menghentikan produksi pesawat terlaris Boeing 737 MAX serta pesawat berbadan lebar 767 dan 777.

"Kami ingin manajemen Boeing mengetahui bahwa kami kuat dan bersatu, dan taktik menakut-nakuti mereka tidak akan berhasil," kata Matthew Wright, teknisi listrik berusia 52 tahun di bagian produksi 767.

2. Mau PHK 17 Ribu Karyawan
Boeing juga mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 17.000 karyawan atau setara dengan 10% tenaga kerja global. Hal itu dikarenakan kondisi perusahaan terus merugi akibat aksi mogok kerja yang telah berlangsung lebih dari satu bulan.

CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan pengurangan karyawan yang signifikan diperlukan untuk menyesuaikan postur keuangan perusahaan, setelah aksi mogok oleh 33.000 pekerja di Pantai Barat AS menghentikan produksi jet 737 MAX, 767 dan 777.

"Selama beberapa bulan mendatang, kami berencana untuk mengurangi jumlah total tenaga kerja kami sekitar 10%. Pengurangan ini akan mencakup para eksekutif, manajer dan karyawan," kata Ortberg dalam pesan kepada karyawan dikutip dari Reuters, Minggu (13/10/2024) kemarin.

Aksi mogok yang berlangsung juga menyebabkan penundaan pengiriman pertama jet 777X Boeing selama setahun dan mencatat kerugian US$ 5 miliar pada kuartal III-2024.

Perubahan besar-besaran ini merupakan langkah besar yang dilakukan Ortberg yang baru menjabat pada Agustus 2024. Dia berjanji untuk mengatur ulang hubungan dengan serikat pekerja dan para karyawannya.

3. Utang Menggunung
Boeing juga berencana meminjam sekitar US$ 10 miliar atau Rp 155,41 triliun (kurs Rp 15.541/dolar AS) dari berbagai bank besar. Pinjaman ini diajukan Boeing saat perusahaan sudah memiliki utang jangka panjang hingga ratusan triliun rupiah.

Melansir dari CNN, Rabu (16/10/2024), perusahaan memutuskan untuk mengajukan utang imbas berbagai krisis yang dialaminya, mulai dari penurunan pesanan pesawat imbas berbagai kecelakaan yang pernah terjadi sebelumnya, hingga mangkraknya produksi pesawat imbas aksi mogok kerja karyawan.

Perihal pengajuan utang ke berbagai bank ini terungkap dalam sebuah pengajuan pinjaman yang disampaikan pada Selasa (15/10) pagi waktu setempat. Pengajuan pinjaman tersebut merupakan bagian dari rencana perusahaan untuk mengumpulkan dana tunai sebesar US$ 25 miliar atau Rp 388,52 triliun.

Selain dari pinjaman, Boeing berencana untuk mendapatkan pendanaan dari hasil penjualan saham mereka. Namun pengajuan pinjaman dan penjualan saham ini dirasa tidak akan mudah, mengingat kredit skor perusahaan yang kian buruk dari hari ke hari menuju level terendah.

Sebagai informasi, jumlah utang Boeing saat ini sudah melonjak dalam enam tahun terakhir karena mengalami kerugian operasional inti lebih dari US$ 33 miliar atau Rp 512,85 triliun.

Dalam hal ini utang jangka panjang Boeing tercatat sudah berada di angka US$ 53 miliar (Rp 823,67 triliun) pada akhir Juni 2024, dari sebelumnya US$ 10,7 miliar pada akhir Maret 2019 lalu. Membuat tingkat kredibilitas perusahaan untuk membayar utang-utangnya semakin tidak dipercaya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memanggil 106 sosok yang disebut-sebut akan menjabat sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di kabinet kerja pemerintahan berikutnya. Kondisi ini dinilai membuat APBN rawan terkuras.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, pada awalnya mengatakan banyaknya jumlah tokoh yang dilakukan Prabowo kemarin menjadi tanda penambahan jumlah kementerian seperti isu-isu yang sudah beredar (menjadi sekitar 46 kementerian).

Namun jika penambahan ini benar terjadi, menurut Rizal kabinet gemuk ini secara langsung dapat menguras APBN negara. Sebab setiap kementerian ini tentu membutuhkan pendanaan dari negara untuk beroperasi, mulai dari biaya belanja pegawai hingga program-program mereka.

"Kalau kita lihat lagi, bisa dibayangkan ya, ini hampir 100 orang lebih yang dipanggil dan ini luar biasa. Jadi kementeriannya antara 44 sampai 46 lah," kata Rizal dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

"Jadi ada kenaikan sebanyak 12 kementerian atau lembaga yang ditambahkan dibanding dengan Presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," terangnya lagi.

Belum lagi, menurut Rizal alokasi APBN 2024 dan 2025 dirancang dengan asumsi jumlah kementerian yang ada sama dengan yang ada saat ini, yakin 34 kementerian. Hal ini bisa menjadi faktor lain peluang

"Bisa dibayangkan dengan APBN yang tahun lalu misalnya, atau dialokasikan yang tahun 2025 pun itu masih asumsinya adalah kementerian yang sama di pemerintahan terakhir ini, jadi sekitar 34 kementerian," ucap Rizal.

"Itupun belanja rutin, belanja pegawainya juga cukup besar. Apalagi dengan kementerian baru, bagaimana mengatur nomenklatur, kemudian juga penyesuaian sinkronisasi, kemudian keselarasan antara K/L baru dengan K/L lama dan sebagainya. Ini juga butuh waktu," tambahnya lagi.

Belum lagi, menurutnya kabinet gemuk yang sebagian anggotanya merupakan tokoh partai bisa memperbesar peluang terjadinya korupsi atau memainkan dana APBN untuk kepentingan pribadi atau partainya. Karena itu Rizal berpendapat penting bagi Prabowo untuk mencegah atau menindak tegas tindak korupsi dalam kabinet kerjanya.

"Memang Presiden harus powerful, untuk menindak siapapun menterinya, siapapun kabinetnya yang melakukan misalnya korupsi atau memainkan anggaran APBN, maka dia harus ditindak oleh hukum yang berlaku, difungsikan lembaga-lembaga yang punya otoritas di situ," pungkasnya.

Senada dengan itu, dosen sekaligus Peneliti Paramadina Public Policy Institute Septa Dinata juga mengatakan gemuknya kabinet kerja Prabowo ini memperbesar peluang terjadinya tindak korupsi. Terutama dari mereka yang berlatar belakang politik.

selama ini sebagian besar menteri yang terlibat kasus korupsi merupakan mereka yang memiliki latar belakang bidang politik. Ia menyebut fenomena ini bisa terjadi lantaran menteri-menteri tersebut lebih mendulukan kepentingan partai saat membuat kebijakan daripada kepentingan umum atau negara.

"Mayoritas menteri-menteri yang terlibat dalam kasus korupsi itu adalah utusan partai. Saya kira ini memang masalahnya lebih banyak di institutional design dari politik kita," ucapnya.

"Itu akar masalah utamanya ketika para menteri yang dilantik itu berlatar belakang partai, dan masih menjabat, masih aktif sebagai anggota partai, otomatis memang independensi menteri dalam membuat kebijakan itu tentu akan sulit untuk dijaga. Artinya memang kakinya menteri ini satunya ada di partai, satunya di pegang presiden," jelas Septa lagi.

Pada akhirnya, hal inilah yang membuat Septa merasa ragu para kabinet kerja pemerintahan selanjutnya dapat menjaga APBN dengan baik. Sebab bisa jadi setiap anggaran yang ada malah digunakan untuk kepentingan partai, baik itu dalam bentuk korupsi atau bagi-bagi proyek pemerintah.

"Saya kira ini menjadi sulit kita untuk berharap lebih apakah benar-benar kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo ini akan benar-benar bisa membebaskan diri dari 'main-main APBN' ini," kata Septa.