Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menetapkan status kawasan ekonomi khusus (KEK) pada proyek garapan PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) di Banten dan Mayapada group melalui PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) di Batam.

Penetapan proyek BSD di Banten tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.38/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten dan mulai berlaku sejak 7 Oktober 2024.

Sementara itu, penetapan KEK Batam yang dikelola oleh Mayapada (SRAJ) tertuang dalam PP No.39/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam yang diteken Presiden Jokowi pada 7 Oktober 2024.

Total investasi untuk pengembangan KEK Banten dan Batam mencapai Rp27,1 triliun. Perinciannya, investasi sebesar Rp18,8 triliun bakal digelontorkan PT Surya Inter Wisesa (SIW) selaku anak perusahaan BSDE untuk mengembangkan KEK Banten di lahan seluas 59,68 hektare.

Adapun, Mayapada Group melalui PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) bakal merealisasikan investasi Rp6,91 triliun untuk pengembangan KEK Pariwisata dan Kesehatan di Batam. Mayapada menggandeng Apollo Hospitals India dalam pengembangan KEK Batam.

Rencana Pengembangan

Menteri Koordinatir Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya menargetkan KEK Banten dapat menyerap tenaga kerja hingga 13.446 orang setelah beroperasi penuh.

Kegiatan usaha di KEK Banten meliputi bidang pendidikan dengan beroperasinya Monash University sebagai universitas terbaik ke-42 di dunia, bidang riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi dengan target 100 start-up, bidang kesehatan dengan pelayanan yang terintegrasi, serta industri kreatif.

Sementara itu, serapan tenaga kerja di KEK Batam ditargetkan bisa mencapai 105.406 orang setelah beroperasi penuh. Apollo Hospital India dan Mayapada Group selaku investor utama berkomitmen konstruksi pada bidang layanan kesehatan berstandar internasional dan peningkatan medical-tourism akan rampung dan beroperasi pada 2026.

Dengan dibentuknya KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam negara, diharapkan akan terjadi penghematan devisa hingga Rp500 Miliar. Pengusulan KEK Batam dinilai memenuhi persyaratan karena telah menguasai lahan 100% dengan investor utama yakni Apollo Hospitals India dan Mayapada Group untuk Rumah Sakit Internasional.

Pada Lokasi Sekupang akan dilaksanakan kegiatan utama kesehatan dengan rencana bisnis Rumah Sakit Internasional (Mayapada Apollo Batam International Hospital), Nursing Academy International, MedTech Park yang dilengkapi MICE (Meetings, Incentive, Convention & Exhibition), Perumahan Dokter, Dormitory, Hotel & Retail.

RSBP Batam beserta sarana pendukung juga akan menjadi bagian dalam KEK yang layanannya akan terintegrasi dengan Mayapada Apollo Batam International Hospital.

Sementara pada lokasi Nongsa akan dilaksanakan kegiatan utama pariwisata dengan rencana bisnis Retirement Village & Clinic dan akomodasi penunjang berupa Cottages, Bungalow, Motel yang diperuntukan bagi wisatawan, pasien dan keluarga pendamping.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkap nilai estimasi investasi yang akan masuk ke Indonesia untuk membangun ekosistem baterai berbasis nikel mencapai US$20-US$25 miliar atau setara Rp312 triliun-Rp390 triliun dalam 5 tahun ke depan.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto, mengatakan investasi tersebut ditanamkan dari konsorsium perusahaan Indonesia, China hingga Eropa.

"Untuk nikel buat baterai ini room-nya masih ada, kita lihat mungkin sekitar estimasi kami US$20 miliar sampai US$25 miliar lagi investasi yang masuk dalam 5 tahun ke depan," kata Seto dalam forum diskusi, Rabu (9/10/2024).

Seto menegaskan, fokus pemerintahan ke depan tak lagi hilirisasi komoditas nikel saja, tapi membangun ekosistem dari hilirisasi dengan memanfaatkan pohon industri yang ada di dalam negeri.

Dalam konteks hilirisasi nikel untuk Seto menerangkan saat ini Indonesia telah melewati fase pertama dan kedua dalam pengembangan komoditas tersebut.

"Dalam artian kita mengubah nikel ore menjadi NPI, meskipun untuk bahan pertama tahap 2 kita bikin jalur stainless steel, untuk jalur baterai kita sudah ada prekursor, baterai cell juga sudah ada," tuturnya.

Sementara itu, dia melihat investasi di sektor nikel mentah kapasitasnya cukup besar sehingga tidak perlu ditambah lagi. Apabila investasi terus bertambah di hulu maka akan merusak keseimbangan pasar.

Dalam hal ini, Indonesia harus meningkatkan fasilitas midstrem dan high tech downstream. Seto menyebut saat ini ekosistem baterai RI sudah hampir lengkap, salah satunya dengan pembangunan konstruksi hilir untuk lithium hydroxide.

"Artinya ini gak jauh lagi untuk kita bisa punya ekosistem baterai listrik yang kompetitif, supply chain dunia sekarang, di luar China, ekosistem baterai lithium paling lengkap dengan kapasitas terbesar ada di Indonesia. Jepang, Korea sekarang ada di belakang Indonesia," tuturnya.

Dia menerangkan, tak hanya baterai berbasis nikel, Indonesia memiliki peluang untuk pengembangan baterai lithium ferro phospate (LFP). Hal ini seiring dengan beroperasinya pabrik katoda untuk LFP.

Selain itu, pabrik anoda baterai lithium di KEK Kendal juga mampu memproduksi 80.000 ton per tahun, terbesar kedua di dunia. Sedangkan, Jepang hanya mampu 10.000 ton per tahun dan Korea 160.000 ton per tahun.

"Ini satu hal yang kalau optimis dalam 2-3 tahun kalau kebijakan konsistem ini akan terwujud, kita akan menjadi power host yang cukup kuat selain Tiongkok untuk ekosistem baterai," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming blak-blakan terkait rencana pemerintahan baru untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyampaikan bahwa pemerintahan baru memang menginginkan tarif PPh Badan untuk turun agar tidak memberatkan masyarakat.

“Ini baru baru keinginan. Belum ada laporan dari sana. Karena kita memang menginginkan untuk suatu saat bisa menurunkan PPh Badan,” tuturnya kepada media massa di Le Meridien, Rabu (9/10/2024).

Bukan isu baru, pemerintah sedari 2020 telah merencanakan pemangkasan tarif PPh Badan menjadi 20%.

Kala itu, kebijakan tersebut batal diterapkan dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Oktober 2021.

Di mana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP tertulis bahwa tarif PPh Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 22% dan mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Di sisi lain, pemerintah juga berkeinginan untuk menggemukkan penerimaan negara untuk mengerek tax-to-GDP ratio.

Drajad berpendapat, bahwa tarif yang lebih rendah justru dapat mengerek tax ratio, karena usaha akan lebih mudah dan memberikan kontribusi terhadap pajak lebih besar. Menurutnya, tak selalu tarif tinggi otomatis memberikan penerimaan yang lebih tinggi pula.

“Sama seperti kalau kita jualan barang, orang mikir harganya lebih tinggi, kita dapat duit lebih banyak. Belum tentu kan. Bisa saja harganya makin tinggi, orang nggak mau beli, akhirnya jeblok penerimaan kita. Sama dengan itu,” jelasnya.

Melihat realisasi penerimaan dari PPh Badan sepanjang tahun ini, tercatat telah mencapai Rp212,7 triliun hingga Agustus 2024. Jenis pajak ini secara neto terkontraksi 32,1% dari periode yang sama tahun lalu.

Musababnya, karena penurunan kinerja perusahaan pada 2023 akibat penurunan harga komoditas sehingga pembayaran PPh Badan tahunan dan masanya berkurang serta peningkatan restitusi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha mewanti-wanti terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga tidak adanya ekspansi usaha akibat deflasi yang terjadi dalam lima bulan belakangan atau pada Mei—September 2024.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meyakini deflasi terjadi karena penurunan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat menurun karena gagalnya pemerintah menciptakan lapangan kerja yang layak.

Hariyadi melihat, kini banyak masyarakat yang beralih ke sektor informal akibat penawaran tenaga kerja yang lebih besar daripada permintaannya. Akibatnya, daya beli masyarakat juga terpengaruh karena penghasilan di sektor informal cenderung tidak lebih baik daripada sektor formal/produktif.

Sejalan dengan itu, dunia usaha pun tak akan bergairah untuk melakukan ekspansi. Jika daya beli lesu maka pengusaha tidak akan berani memperlebar bisnisnya sehingga kesempatan kerja pun tidak tercipta.

"Ekspansi itu selalu menyesuaikan dengan demand [permintaan]. Kalau demand lemah, enggak ada orang berani ekspansi. Kalau pasar trennya membaik, pasti orang ekspansi. Kalau turun tentu menahan ekspansi," jelas Hariyadi kepada Bisnis, dikutip Rabu (9/10/2024).

Bahkan lebih buruk lagi, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sarman Simanjorang mengungkapkan potensi PHK akibat penurunan daya beli tersebut. Dia juga melihat deflasi lima bulan berurut-urut sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat.

"Ini menjadi ancaman serius karena kalau ini berkepanjangan tentu akan menimbulkan katakanlah penurunan omzet pengusaha dan itu bisa berdampak kepada rasionalisasi, bisa merumahkan karyawan dan juga bisa melakukan PHK," ungkap Sarman kepada Bisnis, dikutip Rabu (9/10/2024).

Menurutnya, pebisnis tidak mungkin menghentikan operasionalnya. Kendati demikian, jika omzet berkurang maka harus ada pemotongan biaya di bidang lain seperti penggajian karyawan sehingga operasional tetap berjalan.

Oleh sebab itu, Sarman mendorong agar pemerintah melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab utama terjadinya deflasi lima bulan beruntun. Dia mencontohkan, bisa saja bantuan sosial (bansos) seperti sembako menyebabkan masyarakat tidak lagi melakukan belanja sehingga terjadi deflasi.

Apalagi, sambungnya, bansos sembako kerap kali dipasok langsung dari produsen—bukan dari pasar—sehingga tidak memberi dampak langsung ke perekonomian.

"Jadi, kami sangat berharap agar pemerintah bisa melakukan pengecekan di lapangan kira-kira apa sih penyebab utama daripada deflasi sehingga pemerintah tidak salah untuk mengambil langkah-langkah pencegahannya supaya deflasi ini tidak berkepanjangan," ujar Sarman.

Lebih lanjut, dia juga berharap momentum Pilkada 2024 dan Libur Natal dan Tahun Baru pada Kuartal IV/2024 bisa menjadi pemantik perekonomian yang sedang lesu. Dengan demikian, pengusaha bisa lebih optimis menghadapi 2025 dan pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mengungkap terjadi deflasi dalam lima bulan terakhir yaitu pada Mei (0,03%), Juni (0,08%), Juli (0,18%), Agustus (0,03%), dan September (0,12%).

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah rancang untuk Prabowo, masih kurang Rp300 triliun.

Drajad mengakui bahwa anggaran belanja senilai Rp3.621,3 triliun dalam APBN 2025 tak cukup untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pemerintah mendatang.

“2025 itu pertumbuhan minimal harus sampai ke 5,8% atau 5,9% supaya kita punya batu loncataan untuk ngejar 6%-7% kemudian ke 8%. Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun,” ungkapnya dalam Katadata:Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Rabu (9/10/2024).

Dirinya merasa belanja cukup terbatas karena sebagian besar anggaran akan digunakan untuk pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utang pada tahun depan.

Tercatat dalam profil utang pemerintah, utang jatuh tempo pada 2025 senilai Rp800,33 triliun. Sementara bunga utang yang harus pemerintah bayar mencapai Rp552,9 triliun.

Artinya, Prabowo dan Gibran harus mengalokasikan Rp1.353,23 triliun dari APBN untuk membayar utang. Angka tersebut mencakup 45% dari total penerimaan negara yang ditargetkan senilai Rp3.005,1 triliun dalam APBN 2025.

Alhasil, pemerintahan baru nanti hanya memiliki sisa Rp2.268 triliun untuk melakukan belanja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Drajad berkeyakinan, bahwa penambahan anggaran tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang diharapkan dapat menyerap penerimaan lebih maksimal.

“Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui BPN,” tuturnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia perlu pertumbuhan ekonomi setidaknya 5,8% hingga 5,9% pada tahun depan agar target 8% dapat tercapai.

Harapannya, dari lima tahun pemerintahan Prabowo ke depan, terdapat satu tahun yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%.

Untuk diketahui, konsumsi rumah tangga memang menjadi kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Namun, konsumsi pemerintah juga menjadi penyumbang dengan distribusi 7,31% pada realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II/2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mencabut izin lifting minyak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan BUMN jika terbukti tidak produktif.

Hal itu ia sampaikan mengingat lifting minyak RI yang terus menurun. Berdasarkan catatannya, pada 1997 lifting minyak masih mencapai 1,5 juta barel per hari (BOPD). Sementara, pada 2023 anjlok menjadi 606.000 BOPD.

Oleh karena itu, Bahlil berencana mengaktifkan kembali sumur tak berproduksi atau idle yang masih potensial. Dia mencatat dari 16.990 sumur idle terdapat 4.495 sumur idle uang memiliki hydrocarbon potential. Artinya, sumur itu masih bisa produktif.

Menurut Bahlil, sebanyak 4.495 sumur idle potensial itu dipegang oleh PT Pertamina (Persero).

"Terus saya tanya [Pertamina], kenapa nggak dijalankan? [dijawab] A, U, A, U, A, O. Saya bilang kalau A, U, A, U, A, O ini saya bikin pencabutan IUP [izin kelola sumur] tahap kedua kelihatannya," kata Bahlil di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Tak hanya untuk BUMN, Bahlil juga mengingatkan bakal mencabut izin kelola sumur KKKS yang tak produktif.

Selanjutnya, ia akan melelang ulang izin tersebut kepada perusahaan mana saja yang merasa mampu meningkatkan lifting minyak.

Oleh karena itu, ia pun bakal bersikap adil jika BUMN dan KKKS malah menyia-nyiakan izin yang sudah diberikan.

"Kita prioritas kepada BUMN. Tapi jangan kita hanya kacamata kuda karena BUMN, izin-izinnya pun dibawa tidur. Negara nggak butuh tidur izin, negara butuh produksi," tegas Bahlil.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menetapkan kriteria Bagian Wilayah Kerja (WK) Migas potensial yang idle, yaitu lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut maka KKKS diberikan beberapa opsi untuk mengoptimalkan WK idle ini.

Beberapa opsi di antaranya yaitu mengerjakan sendiri bekerja sama dengan badan usaha lain untuk menerapkan teknologi tertentu, diambil alih KKKS lain, WK idle dapat diusulkan untuk dikelola oleh KKKS lain atau dikembalikan ke negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menunjukkan sinyal bahwa pemerintahan mendatang akan mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan alias APBN-P pada 2025 untuk menyesuaikan besaran anggaran makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyampaikan kebutuhan anggaran makan bergizi gratis (MBG) per harinya mencapai Rp800 miliar untuk 82,9 juta peserta. Sementara anggaran yang dialokasikan tahun depan, senilai Rp71 triliun.

Bisnis menghitung, dari alokasi Rp71 triliun dibagi Rp800 miliar, artinya anggaran tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan MBG kurang dari 89 hari.

Kendati demikian, Dadan menekankan bahwa penyaluran MBG akan dilakukan bertahap, tidak langsung 82,9 juta penerima pada tahun pertama program berjalan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menyampaikan bahwa pada saat ini memang anggaran makan siang gratis masih sesuai dengan yang telah ditetapkan, yakni Rp71 triliun untuk 2025.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan anggaran untuk merealisasikan satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat milik Prabowo-Gibran.

"Pak Prabowo diberi kebebasan untuk melakukan penyesuaian APBN-P. Kita harapkan nanti setelah kita tahu posturnya lebih rinci, pada tahun 2025 kita lakukan perubahan," ujarnya kepada media massa di Le Meridien Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Drajad menyebutkan Prabowo dan Gibran nantinya akan melakukan berbagai perubahan dari yang telah ditetapkan saat ini, menyesuaikan dengan situasi yang ada pada 2025 kelak.

"[Anggaran MBG] bisa dinaikkan kalau pendapatan negara bisa kita naikkan di titik signifikan," tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa. Jika target tersebut sudah terpenuhi maka anggaran bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari atau sekitar Rp400 triliun per tahun.

Dadan merincikan, 75% dari Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar akan digunakan untuk intervensi makan gratis untuk anak-anak sekolah. Lalu, 85% dari Rp800 miliar tersebut untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis sehingga uangnya akan langsung beredar ke masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Adik presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan wacana kenaikan rasio utang dan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) pada pemerintahan baru mendatang.

Hashim mengklaim, Prabowo tidak khawatir berbagai program unggulannya seperti makan bergizi gratis akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia mengakui, program makan bergizi gratis saja akan memakan anggaran sekitar Rp400 triliun per tahunnya.

Kendati demikian, Hashim menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi untuk meningkatkan pendapatan negara seperti lewat penarikan utang dan pajak. Terkait dengan utang, dia mengklaim bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB merupakan yang terendah kedua di antara negara-negara G20.

Sebagai catatan, data terbaru dari Kementerian Keuangan mengungkapkan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap PDB. Batasan rasio utang terhadap PDB yaitu 60% seperti yang diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Jadi kita memiliki banyak potensi dalam hal mengelola utang kita, meningkatkan utang kita dengan hati-hati," ujar Hashim seperti yang ditayangkan kanal YouTube kantor berita Hong Kong RTHK, dikutip pada Rabu (9/10/2024).

Tidak sampai situ, dia turut menjelaskan bahwa beberapa tahun terakhir rasio penerimaan pajak terhadap PDB juga sangat rendah. Dalam lima tahun terakhir, rasio pajak terhadap PDB berkisar di angka 10% sehingga akan coba digenjot oleh pemerintahan Prabowo nantinya.

"Termasuk pajak, termasuk royalti dari semua komoditas yang kita ekspor, pajak cukai rokok—orang Indonesia terkenal sebagai perokok, dan tentu saja sumber lain seperti bea masuk," jelas Hashim.

Sebagai informasi, DPR telah mengesahkan RAPBN 2025 menjadi Undang-undang beberapa waktu lalu. Dalam postur APBN 2025, pendapat negara ditargetkan mencapai Rp2.996,9 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan senilai Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak senilai Rp505,4 triliun.

Sementara itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.613,1 triliun pada tahun depan. Dengan begitu, dalam APBN 2025 disepakati defisit sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID berupaya memberikan nilai tambah pada komoditas mineral dan batubara di Indonesia, tak terkecuali komoditas bauksit.

Upaya untuk meningkatkan nilai tambah terealisasi lewat pembangunan proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah fase 1 yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 September 2024.

Proyek SGAR Mempawah fase 1 dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia, perusahaan patungan dari Anggota MIND ID, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTAM).

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menyampaikan inisatif strategis ini sesuai dengan mandat hilirisasi pemerintah yang menghendaki peningkatan nilai tambah yang optimal serta multiplier effect yang lebih baik di setiap mata rantai ekonomi.

“Keberadaan proyek SGAR mampu memberikan nilai tambah hingga 5 kali lipat terhadap komoditas bauksit, dan tentunya akan memberi multiplier effect ekonomi yang baik,” ujar Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso.

Dia mengatakan tingginya angka impor aluminium untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, membuat para pemangku kepentingan bersama-sama berusaha meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Importasi aluminium selama ini telah ‘menghanguskan’ devisa negara hingga US$3,5 miliar atau sekitar Rp59 triliun setiap tahun.

Padahal, Indonesia merupakan negara dengan cadangan bauksit terbesar nomor 6 di dunia, yakni sebanyak 1 miliar ton. Bahkan, RI juga sempat tercatat sebagai eksportir bauksit nomor dua dengan menguasai 8,7% pangsa pasar global.

Hendi meyakini proyek SGAR fase 1 bisa menjadi pijakan bagi Indonesia untuk mengurangi impor aluminium. Proyek ini memiliki kapasitas output 1 juta ton alumina per tahun yang diperoleh dari 3,3 juta ton bauksit.

Dengan kapasitas tersebut, kebutuhan smelter INALUM di Kuala Tanjung yang saat ini sebanyak 600.000 ton alumina per tahun bisa dipenuhi dari SGAR.

“Dengan demikian, Hendi mengatakan Inalum tidak perlu lagi mengimpor alumina untuk menghasilkan sekitar 300.000 aluminium per tahun. Pasalnya, proyek tersebut nantinya tidak hanya untuk memproduksi alumina, tetapi hingga aluminium sebagai produk akhir,” katanya.

Adapun, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia kehilangan Rp50 triliun devisa setiap tahun karena aktivitas impor aluminium untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Kita harus keluar devisa kira-kira US$3,5 miliar setiap tahunnya, angka yang besar sekali Rp50 triliun lebih devisa kita hilang gara-gara kita impor aluminium,” ujar Jokowi saat meresmikan Injeksi Bauksit Perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024).

Menurutnya, kehadiran SGAR Mempawah Fase I bakal mengintegrasikan rantai pasokan industri aluminium dari hulu sampai hilir. Dia mengungkapkan smelter ini akan menyerap bijih bauksit dari tambang Antam untuk diolah menjadi alumina.

Nantinya, produk alumina akan dikirim lewat Pelabuhan Kijing Mempawah atau Terminal Kijing, Kalimantan Barat menuju Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatra Utara untuk diolah lagi di smelter PT Inalum untuk menjadi aluminium.

“Oleh sebab itu, kami harapkan dengan investasi sebesar Rp16 triliun kita betul-betul akan memulai babak baru Indonesia sebagai negara industri,” ucap Presiden Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Pabrikan pesawat asal AS, Boeing, mengatakan perundingan antara perusahaan dengan 33.000 pekerja pabriknya telah gagal mencapai kesepakatan. Perusahaan juga telah menarik tawaran gaji kepada para pekerjanya yang melakukan aksi mogok

Mengutip Reuters pada Rabu (9/10/2024), Boeing juga menyebut tidak ada negosiasi lebih lanjut yang direncanakan dengan perwakilan serikat pekerja usai kegagalan perundingan pada putaran ini. Aksi mogok para pekerja Boeing telah memasuki pekan keempat

Boeing dan serikat pekerja mengadakan perundingan putaran terakhir dengan mediator federal pada hari Senin dan Selasa waktu setempat, namun perundingan gagal dan kedua belah pihak terjebak dalam kebuntuan sengit dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan terselesaikan dalam waktu dekat, kata seseorang yang mengetahui perundingan tersebut.

“Sayangnya, serikat pekerja tidak secara serius mempertimbangkan usulan kami,” kata kepala Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope dalam sebuah catatan kepada para karyawannya, dan menyebut tuntutan serikat pekerja “tidak dapat dinegosiasikan”.

“Negosiasi lebih lanjut tidak masuk akal pada saat ini dan tawaran kami telah ditarik.”

Dia mencatat Boeing telah mengambil langkah-langkah untuk menghemat uang tunai.

Reuters melaporkan sebelumnya pada hari Selasa bahwa pembuat pesawat sedang mempertimbangkan opsi untuk mengumpulkan miliaran dolar melalui penjualan saham dan sekuritas sejenis ekuitas sementara pabrik yang memproduksi 737 MAX terlaris serta pesawat 767 dan 777 ditutup.

Boeing juga tengah berada di ambang kehilangan peringkat kredit layak investasi. Perusahaan juga telah memberlakukan cuti sementara bagi ribuan karyawan bergaji.

Serikat pekerja yang mogok kerja di pabrik-pabrik Boeing di kawasan Pantai Barat menuntut kenaikan gaji sebesar 40% selama empat tahun dan pemulihan dana pensiun manfaat pasti yang dihapuskan dalam kontrak satu dekade lalu.

Lebih dari 90% pekerja menolak tawaran kenaikan gaji sebesar 25% selama empat tahun sebelum melakukan mogok kerja.

Boeing memberikan tawaran yang lebih baik pada bulan lalu yang disebutnya sebagai penawaran terbaik dan final, yang akan memberikan kenaikan gaji sebesar 30% kepada pekerja dan mengembalikan bonus kinerja, namun serikat pekerja mengatakan survei terhadap anggotanya menemukan bahwa hal itu tidak cukup.

Pope, mengacu pada perundingan dua hari minggu ini, mengatakan pihaknya melakukan tawar-menawar dengan itikad baik dan membuat proposal baru dan lebih baik untuk mencoba mencapai kompromi, termasuk peningkatan gaji yang dibawa pulang dan pensiun.

Sebaliknya, Asosiasi Internasional Ahli Mesin dan Pekerja Dirgantara mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Boeing "sangat ingin mempertahankan tawaran non-negosiasi" yang diajukan bulan lalu.

“Mereka menolak untuk mengusulkan kenaikan gaji, akrual liburan/cuti sakit, perkembangan, bonus ratifikasi, atau Kontribusi SCRC 401k. Mereka juga tidak akan mengembalikan pensiun manfaat pasti,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis Indonesia tidak hanya mencapai swasembada beras tetapi juga menjadi lumbung pangan dunia dalam beberapa tahun ke depan.

Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Lahan Marginal, Anny Mulyani, meyakini, Indonesia dapat mengurangi impor beras, meningkatkan produksi, dan menjadi pemain utama dalam pasar ekspor beras global dengan strategi yang jelas dan ambisius.

“Kami telah memetakan program-program strategis, seperti pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan cetak sawah, yang diharapkan bisa menambah produksi beras hingga jutaan ton per tahun,” kata Anny dalam keterangannya, dikutip Rabu (9/10/2024).

Kementan dalam peta jalan tersebut menargetkan produksi beras naik signifikan mulai 2025. Di antaranya melalui program-program mendukung seperti pompanisasi 1 juta hektare, dan optimasi lahan rawa, dan cetak sawah 1 juta hektare.

“Dengan program ini, Indonesia diharapkan mampu menambah produksi hingga 2,5 juta ton,” ujarnya.

Lebih lanjut Anny menyebut, Kementan berencana melanjutkan cetak sawah dan perbaikan irigasi di 1 juta hektare, serta mengurangi ketergantungan pada impor pada 2026. Kementerian menargetkan, impor beras dapat melonjak hingga 5 juta ton.

Kemudian di 2027, Kementan menargetkan peningkatan produksi beras hingga 10 juta ton melalui cetak sawah dan perbaikan irigasi di area yang sama.

Pemerintah mengharapkan Indonesia pada 2028 mulai mengekspor beras dengan target peningkatan produksi hingga 10 juta ton.

Lalu di 2029, Kementan mencanangkan produksi mencapai 12,5 juta ton, dengan program cetak sawah, ekspor beras, dan bantuan beras untuk kebutuhan kemanusiaan.

Menurutnya, dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia tidak hanya bersiap untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Namun, juga berpotensi menjadi salah satu pemain utama di pasar global.

“Peta jalan ini menggarisbawahi transformasi besar Indonesia: dari swasembada di 2027 hingga menjadi lumbung pangan dunia pada 2029. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa mewujudkan hal ini,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri baru Jepang Shigeru Ishiba diyakini tidak akan menghalangi Bank Sentral Jepang, Bank of Japan (BoJ) untuk menaikkan suku bunga. Bulan Januari disebut menjadi waktu yang paling mungkin untuk kenaikan suku bunga berikutnya.

“Pandangan saya saat ini adalah bulan Januari memiliki kemungkinan tertinggi. Itu berarti sekitar setengah tahun sejak kenaikan suku bunga pada bulan Juli dan pada saat itulah bank sentral merilis proyeksi ekonomi terbarunya.” kata Eiji Maeda, mantan eksekutif dan kepala ekonom BoJ dalam sebuah wawancara dikutip dari Bloomberg, Rabu (9/10/2024).

Sebelum itu, BOJ akan mengamati tiga perkembangan penting: pemilihan presiden AS, tren harga jasa pada musim gugur ini, dan momentum menjelang pembicaraan upah tahunan tahun depan. Maeda menuturkan, waktu kenaikan suku bunga akan bergantung pada bagaimana faktor-faktor tersebut berperan.

“Faktor-faktor ini akan terlihat jelas secara bertahap sehingga bergantung pada faktor-faktor tersebut, kenaikan harga bisa terjadi pada bulan Desember atau Maret,” kata Maeda, yang memimpin upaya respons krisis bank sentral sebelum mengundurkan diri pada Mei 2020.

“Peluang untuk mengambil tindakan ketika dewan tersebut menetapkan kebijakan berikutnya pada tanggal 31 Oktober hampir tidak ada. Jika mereka pindah, mereka akan mendapat kesan bahwa mereka berpindah setiap tiga bulan,” lanjutnya.

Maeda berbicara setelah Ishiba menyatakan bahwa perekonomian Jepang belum siap untuk kenaikan saat ini. Pernyataan eksplisit yang mengejutkan ini memicu perdebatan pasar mengenai berapa lama pemerintah ingin bank sentral menunggu.

Ishiba kemudian mengklarifikasi bahwa dia hanya mencoba menunjukkan bahwa dia sependapat dengan Gubernur Bank of Japan, Kazuo Ueda.

Bagaimanapun juga, Maeda, melihat dampak kecil dari pernyataan Ishiba, karena sang perdana menteri juga mengatakan bahwa dia mewarisi sikap pendahulunya, Fumio Kishida, terhadap perekonomian.

Di bawah pengawasan Kishida, BOJ mengakhiri program pelonggaran besar-besaran dengan kenaikan pertama dalam 17 tahun pada bulan Maret dan kemudian diikuti dengan kenaikan suku bunga lainnya pada bulan Juli.

“Saya tidak berpikir pemerintahan baru akan mengikat BOJ. (BOJ) tidak akan mengubah pendekatannya karena kita memiliki perdana menteri baru,” jelasnya.

Maeda juga memperkirakan biaya pinjaman saat ini sebesar 0,25% akan dinaikkan setiap enam bulan hingga mencapai 1% pada sekitar Januari 2026.

Data ekonomi terkini menunjukkan bahwa pemulihan Jepang masih berjalan baik. Gaji pokok tumbuh pada tingkat rekor sebesar 2,9% pada bulan Agustus, menurut laporan pemerintah pada hari Selasa, sementara ukuran inflasi utama meningkat pada bulan Agustus selama empat bulan berturut-turut.

Ueda baru-baru ini menegaskan kembali bahwa bank tersebut memiliki cukup waktu untuk menyaring ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan sebelum mempertimbangkan penyesuaian kebijakan berikutnya. Sebagian besar pengamat BOJ sependapat dengan Maeda bahwa kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan ini sangat rendah.

Pernyataan Ueda bahwa masih ada waktu untuk mempertimbangkan hal ini tidak berarti bahwa perubahan kebijakan tidak akan segera terjadi, kata Maeda. Namun, dia menyebutkan, setelah gejolak pasar keuangan yang terjadi pascakenaikan suku bunga BOJ pada 31 Juli, bank sentral mungkin akan lebih berhati-hati untuk mengirimkan pesan mengenai langkah selanjutnya ketika waktunya sudah dekat.

“Itu adalah ledakan kecil di pasar. Saya benar-benar berpikir bahwa magma akan terus terakumulasi untuk terjadinya ledakan besar tanpa hal tersebut,” kata Maeda tentang gejolak pasar pada awal Agustus yang menyebabkan Nikkei 225 anjlok terbesar dalam sejarahnya.

“Hal ini tidak bisa dihindari sampai batas tertentu. Menormalkan program pelonggaran moneter yang besar adalah tugas yang sangat besar,” pungkasnya.