Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Investasi (Wameninves) Yuliot Tanjung membeberkan perkembangan investasi proyek swasembada gula di food estate Merauke.

Adapun, untuk mencapai target swasembada gula 2030 pemerintah membidik investasi untuk perkebunan tebu yang terintegrasi dengan industri gula hingga bioetanol di Merauke, Papua Selatan.

Yuliot mengatakan, saat ini pengembangan klaster 3 dari lahan tebu seluas 2 juta hektare di Kabupaten Merauke terus berjalan. Dia menyebut, pada klaster 3 tersebut direncanakan bakal dibangun 5 pabrik gula yang juga terintegrasi dengan produksi bioetanol.

Menurutnya, saat ini para pelaku usaha yang terlibat dalam proyek tersebut telah menyiapkan infrastruktur dan pendanaan untuk pelatihan masyarakat setempat. Selain itu, kata dia, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) yang bekerja sama dengan Sugar Research Australia (SRA) juga telah dibangun di Merauke.

"Kami sudah melihat bagaimana fasilitas yang sudah disiapkan. Standar yang disiapkan jauh lebih baik dari pada fasilitas yang ada di Australia sendiri, jadi kita melihat ada keseriusan dari pelaku usaha," ujar Yuliot dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (21/7/2024).

Adapun, proyek perkebunan tebu klaster 3 yang terintegrasi dengan industri gula dan bioetanol itu diperkirakan bakal menelan investasi mencapai US$5,62 miliar atau sekitar Rp83,27 trilliun.

Secara terperinci, dari total investasi tersebut, sebesar Rp29,2 triliun dibutuhkan untuk pembangunan perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian, Rp53,8 triliun untuk pembangunan 5 pabrik gula dan bioetanol, sebesar Rp120 miliar untuk pembangunan Pusat pelatihan sumber daya manusia (SDM), dan Rp150 miliar per tahun untuk pembangunan fasilitas riset dan inovasi.

Yuliot menambahkan, sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi, pemerintah tengah berencana membebaskan tarif bea masuk impor alat dan mesin pertanian terkait.

Untuk diketahui, dalam rencana proyek swasembada gula di Merauke itu, pemerintah menetapkan lima klaster dengan total area mencapai 2 juta hektare. Klaster 1 dan klaster 2 diperkirakan mencapai 1 juta hektare, klaster 3 seluas 504.373 hektare, dan klaster 4 seluas sekitar 400.000 hektare.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (26/6/2024), Holding BUMN sektor perkebunan, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III membeberkan kondisi lahan tebu food estate di Merauke yang menjadi bagian dari proyek percepatan swasembada gula nasional.

Direktur Utama PTPN III, Mohammad Abdul Ghani mengeklaim, piloting project pertanaman tebu yang telah dilakukan pihaknya menunjukkan hasil pertumbuhan yang baik. Adapun, Ghani menjelaskan bahwa uji coba tersebut dilakukan dengan penanaman 10 varietas tebu pada lahan seluas satu hektare di proyek food estate tebu Merauke.

"Orang katakan di Merauke enggak cocok tebu, tapi kami sudah sampai 5 bulan, tebu itu bagus di sana," ujar Ghani dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR-RI, Selasa (25/6/2024).

Kendati begitu, dia mengakui bahwa yang menjadi persoalan saat ini yaitu ihwal kelayakan investasi pertanian di Merauke. Musababnya, kelayakan investasi yang rendah menyebabkan investor enggan menanamkan modalnya di proyek food estate tebu di Merauke itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Sinyal kenaikan gaji bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun depan, akan berujung pada semakin bertambahnya porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Melihat kenaikan gaji PNS pada tahun ini sebesar 8% dan untuk pensiunan PNS sebesar 12% saja, sepanjang semester I/2024 telah mencatatkan adanya kenaikan belanja pegawai hingga 15,4% (year-on-year/yoy). Naik sekitar Rp20 triliun dari tahun lalu Rp134,2 triliun menjadi Rp154,8 triliun.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finane (Indef), Tauhid Ahmad, menuturkan bahwa belanja tersebut memang akan otomatis menambah beban belanja pemerintah pusat.

Kenaikan tersebut tidak menjadi masalah, apabila pemerintah mengimbanginya dengan belanja modal yang lebih tinggi dari belanja pegawai, karena akan lebih berdampak terhadap ekonomi.

“Boleh saja naik asal belanja modalnya harusnya jauh lebih tinggi dibandingkan belanja pegawai atau katakanlah bantuan sosial, gitu. Karena kan multiplier efek dari belanja modal ke ekonomi lebih tinggi daripada kenaikan belanja pegawai,” kata Tauhid, Minggu (21/7/2024).

Hal yang menjadi masalah, kata Tauhid, bahwa defisit APBN untuk tahun ini saja sudah diproyeksikan akan mencapai 2,7% dari PDB atau sekitar Rp609,7 triliun. Jauh dari posisi awal rencana APBN 2024 yang berada di angka 2,29%.

Sementara tahun depan, terdapat beragam belanja prioritas dari program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming yang membutuhkan dana tidak sedikit. Untuk defisit APBN 2025 direncanakan sebesar 2,29% hingga 2,82% dari PDB.

“Tahun depan pemerintahan baru itu butuh ekspansi fiskal yang besar dan kami khawatir tahun depan defisit fiskalnya juga semakin mendekati angka 3%,” lanjutnya.

Pada kesempatan berbeda, Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendy Manilet, menilai pada dasarnya kenaikan gaji akan mempertimbangkan inflasi yang terjadi. Di mana ASN juga perlu diakomodir kebutuhannya karena kenaikan sejumlah harga, utamanya pangan.

Hanya saja, Yusuf menekankan bahwa kenaikan gaji bukan hanya dapat mendorong daya beli ASN, tapi juga dapat meningkatkan pelayanan publik terutama di level pusat dan juga daerah.

Melihat dari kacamata anggaran, dengan peluang bertambahnya anggaran belanja di tahun depan, maka kenaikan gaji dapat disesuaikan pada kelompok golongan ASN tertentu saja.

“Saya kira kelompok ASN di pendapatan menengah hingga menengah bawah menjadi kelompok yang bisa dipertimbangkan untuk dinaikkan gajinya di tahun depan,” ujarnya, Minggu (21/7/2024).

Untuk kelompok atas atau setara pimpinan misalnya, pemerintah dapat menyesuaikan besaran kenaikannya. Apakah akan sama dengan kelompok menengah bawah, atau disesuaikan dengan ruang belanja terutama pegawai yang ditentukan seberapa besar kebutuhan belanja secara keseluruhan di tahun depan.

Pada akhirnya, Yusuf berharap dengan kenaikan gaji ini, maka belanja pemerintah dan juga konsumsi rumah tangga pada komponen PDB dapat terbantu meskipun di level yang terbatas untuk meningkat dan berpotensi membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi di tahun depan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan rencana pemerintah untuk kembali menaikkan gaji PNS atau aparatur sipil negara (ASN) pada 2025.

Airlangga menyatakan penyesuaian gaji ASN pada tahun depan mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025.

“Kalau [disebutkan] penyesuaian, kan ke atas,” katanya, Jumat (19/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai bahwa pemerintah perlu memaksimalkan peran koperasi dalam menjawab tantangan kesenjangan atau backlog rumah.

Apalagi, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APERSI Junaidi Abdillah mengatakan bahwa pembangunan perumahan tidak pernah menyetuh hingga ke pedesaan dan tidak pernah menjadi fokusan pembangunan, padahal di sana masih banyak masyarakat yang kesulitan memiliki rumah.

"Program yang kita tawarkan sampai ke desa-desa. Untuk yang terakomodir bank. Karena koperasi tau masyarakat tau anggotanya. Koperasi penjamin," ujarnya lewat rilisnya, Minggu (21/7/2024).

Lebih lanjut, Junaidi menegaskan organisasinya telah membuat kajian terkait perumahan di desa yang terkendala oleh regulasi karena kebanyakan profesinya petani, nelayan dan lainnya yang disebut pekerja non formal sehingga tak memiliki akses perbankan terkait kredit pemilikan rumah (KPR).

Junaidi membahkan, APERSI dapat mendorong peran koperasi sebagai penjamin MBR di desa dan kelurahan agar bisa mengajukan KPR. Junaidi menilai, koperasi dengan konsep keanggotaan bisa menilai kredibilitas seseorang.

"Koperasi ini kan bedanya, pasarnya [untuk] yang tidak terakomodir bank, biarlah koperasi yang mengurusi sebagai afalisnya, sebagai penjamin. Tapi pembiayaannya biarlah BP3 melalui dana konversi," jelas Junaidi.

Selain dibantu oleh Koperasi, APERSI juga mengajak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penjamin kalangan MBR di desa atau kelurahan untuk mengambil KPR.

"Jika dari desa sudah terbantu untuk pembelian rumah, angka kebutuhan rumah atau backlog mudah diketahui. Dari desa, penyelesaian masalah backlog di Indonesia juga akan dengan cepat teratasi hingga ke perkotaan," pungkas Junaidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai bahwa pemerintah perlu memaksimalkan peran koperasi dalam menjawab tantangan kesenjangan atau backlog rumah.

Apalagi, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APERSI Junaidi Abdillah mengatakan bahwa pembangunan perumahan tidak pernah menyetuh hingga ke pedesaan dan tidak pernah menjadi fokusan pembangunan, padahal di sana masih banyak masyarakat yang kesulitan memiliki rumah.

"Program yang kita tawarkan sampai ke desa-desa. Untuk yang terakomodir bank. Karena koperasi tau masyarakat tau anggotanya. Koperasi penjamin," ujarnya lewat rilisnya, Minggu (21/7/2024).

Lebih lanjut, Junaidi menegaskan organisasinya telah membuat kajian terkait perumahan di desa yang terkendala oleh regulasi karena kebanyakan profesinya petani, nelayan dan lainnya yang disebut pekerja non formal sehingga tak memiliki akses perbankan terkait kredit pemilikan rumah (KPR).

Junaidi membahkan, APERSI dapat mendorong peran koperasi sebagai penjamin MBR di desa dan kelurahan agar bisa mengajukan KPR. Junaidi menilai, koperasi dengan konsep keanggotaan bisa menilai kredibilitas seseorang.

"Koperasi ini kan bedanya, pasarnya [untuk] yang tidak terakomodir bank, biarlah koperasi yang mengurusi sebagai afalisnya, sebagai penjamin. Tapi pembiayaannya biarlah BP3 melalui dana konversi," jelas Junaidi.

Selain dibantu oleh Koperasi, APERSI juga mengajak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penjamin kalangan MBR di desa atau kelurahan untuk mengambil KPR.

"Jika dari desa sudah terbantu untuk pembelian rumah, angka kebutuhan rumah atau backlog mudah diketahui. Dari desa, penyelesaian masalah backlog di Indonesia juga akan dengan cepat teratasi hingga ke perkotaan," pungkas Junaidi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dirinya telah menghadap langsung kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025.

Sri Mulyani menekankan bahwa ‘kisi-kisi’ yang sudah disepakati dengan DPR nantinya akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.

"Untuk RUU [APBN] 2025 itu mengikuti apa yang sudah dibahas dalam KEMPPKF dengan DPR. Saya sudah laporkan langsung ke Pak Prabowo," ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Minggu (21/7/2024).

Adapun, laporan tersebut termasuk postur fiskal serta asumsi dasar ekonomi makro, seperti target pertumbuhan ekonomi di posisi 5,1%—5,5% dan defisit APBN di rentang 2,29% hingga 2,82% dari PDB.

Sebagaimana diketahui, saat ini Kementerian Keuangan tengah menyusun RAPBN 2025 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Presiden dan Wapres terpilih.

Penyusunan RAPBN 2025 dan Nota Keuangan pada masa transisi ini selain mengacu pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) serta Asumsi Dasar Makro untuk penyusunan RAPBN 2025 yang telah dibahas dan disepakati oleh DPR, juga harus disesuaikan (sinkron) dengan program pemerintah baru.

Sejauh ini, program presiden terpilih berupa makan bergizi gratis telah mutlak masuk dalam hitungan pemerintah.

"Anggaran yang nanti akan kita sampaikan termasuk program presiden terpilih sudah sampaikan, yaitu makan bergizi, beliau [Prabowo] juga concern mengenai gedung-gedung di sekolah yang rusak, itu semuanya akan kita masukkan dalam RAPBN,” ungkap Sri Mulyani.

Saat ini, Sri Mulyani melaporkan pihaknya mulai meramu angka-angka pasti, bukan lagi rentang nilai, untuk target pendapatan, penerimaan, belanja negara, hingga penarikan utang.

"Proses politiknya saya lapor ke Pak Jokowi dan presiden terpilih, sehingga proses ini berjalan dengan baik, selama ini komunikasi baik. Pak Prabowo fully aware sangat menyadari mengenai proses penyusnan anggaran dan beliau terus mendukungnya," tuturnya.

Untuk semakin memastikan sinkronisasi program presiden terpiih, Bendahara Umum Gerindra sekaligus keponakan dari Prabowo, Thomas Djiwandono, masuk dalam jajaran pejabat Kemenkeu sebagai Wakil Menteri Keuangan II. Dirinya akan difokuskan untuk andil dalam penyusunan RAPBN 2025 dan meramu agar sesuai dengan postur yang sudah dibuat.

"Dengan adanya Mas Thomas, menjadi lebih mudah karena komunikasi sudah otomatis terjalin, untuk menampung berbagai program prioritas Prabowo dan Wapres terpilih, dan bagaimana memasukkan dalam APBN 2025," lanjut Bendahara Negara.

Berikut rincian asumsi dasar ekonomi makro 2025:

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) bakal memperluas segmen bisnis kargo internasional seiring dengan pertumbuhan positif yang dicapai pada kuartal I/2024.

Direktur Utama GIAA, Irfan Setiaputra menjelaskan, perseroan mencatat pengangkutan sekitar 14.000 ton kargo internasional pada kuartal I/2024. Catatan tersebut tumbuh sebesar 45,38% dibandingkan dengan kuartal I/2023.

Sementara itu, untuk sektor domestik, Garuda Indonesia mengangkut sekitar 19.000 ton kargo, atau naik 27,63% dibandingkan kuartal I/2023.

Seiring dengan capaian kinerja usaha tersebut, Garuda Indonesia akan terus memaksimalkan langkah optimalisasi berbagai lini komersial. Hal tersebut termasuk segmen bisnis kargo yang telah menujukan tren positif sejak akhir 2023 lalu.

“Lini bisnis kargo khususnya kargo internasional menjadi salah satu fokus pengembangan bisnis yang saat ini tengah kami optimalkan melalui berbagai insiasi strategis dalam mendukung optimalisasi akselerasi kinerja usaha Garuda Indonesia, khususnya dengan memaksimalkan demand yang tinggi atas layanan transportasi kargo udara baik untuk berbagai jenis komoditas unggulan menuju Indonesia,” jelas Irfan dalam keterangan resminya, Minggu (21/7/2024).

Irfan menambahkan, upaya meningkatkan trafik kargo dilaksanakan melalui berbagai inisiasi bersama partner strategis. Hal tersebut di antaranya melalui peningkatan kerja sama interline dengan maskapai global untuk pengiriman kargo dari dan ke berbagai negara seperti AS, Kanada, Australia dan Amsterdam.

Dia menuturkan, melalui optimalisasi kerjasama interline ini, Garuda Indonesia diharapkan dapat mengangkut tambahan isian kargo yang dapat mencapai hingga 70-100 ton setiap bulannya.

Dia menambahkan, melalui kerja sama interline ini, Garuda Indonesia telah mengangkut sedikitnya 2.325 ton angkutan kargo pada kuartal I/2024. Angkutan tersebut terdiri dari berbagai komoditas seperti general cargo, meat, dan live animal.

Adapun, jumlah tersebut mencakup 16% dari total seluruh angkutan kargo internasional Garuda Indonesia selama periode Januari – Maret 2024.

“Dengan jumlah tersebut, pengembangan lini bisnis kargo khususnya untuk pangsa pasar internasional akan terus kami akselerasikan untuk tidak hanya mengoptimalkan kinerja usaha namun juga memaksimalkan dukungan kami terhadap upaya mendukung pertumbuhan berbagai produk unggulan nasional”, ujar Irfan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) sedang berusaha mendorong para anggota G20 dalam sebuah upaya baru untuk membantu negara-negara miskin mengurangi beban utang, menghindari gagal bayar, dan menstabilkan perekonomian mereka.

Kepala Departemen Strategi, Kebijakan, dan Tinjauan IMF Ceyla Pazarbasioglu mengatkan meskipun masih dalam tahap awal, rencana ini dapat mencakup pembuatan ulang profil pinjaman yang ada, pertukaran utang, dan jaminan kredit yang akan membantu menurunkan biaya.

"Ide utamanya adalah menyediakan ‘menu pilihan’ bagi negara-negara dan kami dapat memutuskan bersama dengan mereka apa yang cocok untuk mereka. Karena satu ukuran tidak cocok untuk semua," ujarnya dikutip dari Bloomberg, Minggu (21/7/2024).

Dorongan IMF muncul ketika beberapa negara berkembang, terutama di Afrika dan Asia Selatan, terus berjuang dengan tumpukan utang yang menumpuk sebelum pandemi dan diperburuk dalam beberapa tahun terakhir oleh biaya pinjaman yang lebih tinggi.

Mekanisme G20 yang dikenal sebagai Kerangka Kerja Bersama (Common Framework) bertujuan untuk menangani akibat dari gagal bayar, bukan untuk mencegahnya.

Pasalnya, mekanisme ini terhambat oleh ketidaksepakatan di antara para kreditur termasuk China serta para pemegang obligasi swasta.

Utang yang dimiliki oleh 30 negara berkembang yang dipantau oleh International Institute of Finance tercatat mencapai US$28,4 triliun atau sekitar Rp454.400 triliun (asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS) pada kuartal pertama tahun ini, naik dari sekitar US$11 triliun pada periode yang sama di tahun 2014.

Beberapa perkiraan menyebutkan bahwa biaya layanan tahunan untuk negara-negara miskin mencapai lebih dari US$400 miliar. Beban utang tersebut menyedot dana yang sangat dibutuhkan untuk investasi dan layanan publik, menurut IMF dan Bank Dunia.

Selain negara-negara yang telah gagal bayar dalam beberapa tahun terakhir, seperti Zambia, Ghana, atau Sri Lanka, masih banyak negara lain yang berjuang dengan biaya pembayaran utang yang tinggi dan pertumbuhan yang lamban, sebagai efek jangka panjang Covid-19.

“Ini adalah masalah utama saat ini,” kata Pazarbasioglu.

Pertemuan G20 2024 di Brasil

Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 yang berkumpul minggu depan di Brasil akan banyak membahas masalah ini.

Mengikutsertakan G20 berarti mencapai kesepakatan yang jarang terjadi antara AS dan China, pemain paling penting dalam pembicaraan utang global namun merupakan saingan dalam hal keamanan dan perdagangan.

Kedua negara telah mendiskusikan ide-ide baru ini dengan tujuan untuk menyiapkan sebuah proposal yang dapat disetujui oleh para pemimpin G20 saat mereka bertemu di puncak G20 pada 18—19 November 2024.

Inisiatif baru ini akan menjadi “pilar ketiga” untuk membantu negara-negara berada di jalur yang benar, kata Pazarbasioglu, di samping meningkatkan pendapatan domestik dan meningkatkan dukungan dari pemberi pinjaman multilateral seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Afrika.

Dia menambahkan bahwa pendekatan “holistik” ini akan berhasil untuk negara-negara seperti Kenya, yang telah diguncang oleh protes-protes mematikan terhadap kenaikan pajak.

Hasil utama dari upaya baru ini adalah untuk membantu negara-negara menghindari gagal bayar yang dapat menyebabkan restrukturisasi yang panjang dan rumit - salah satu alasan mengapa Kerangka Kerja Bersama dikritik. Pazarbasioglu mengakui adanya masalah tersebut, namun dia membela program ini.

"Common Framework berjalan lambat, tetapi ada kemajuan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya langkah antisipatif menyusul server Microsoft Windows mengalami gangguan atau down yang berdampak pada kegiatan layanan beberapa maskapai.

Menhub Budi Karya menuturkan peristiwa gangguan ini dapat menjadi bahan evaluasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk maskapai penerbangan, untuk selalu mempersiapkan diri. Dia mengatakan, mereka tidak bisa hanya mengandalkan satu sistem saja dalam layanan operasional.

"Ke depannya kita akan minta para pengguna ini, selain menggunakan teknologi terbaik, juga harus ada backupnya," kata Budi Karya di Jakarta pada Minggu (21/7/2024).

Budi menuturkan, ke depannya gangguan atau kendala sejenis harus dievaluasi agar dapat ditangani lebih baik. Apalagi, kendala pada sisi layanan belum lama ini terjadi pada sistem Imigrasi akibat serangan Ransomware ke server Pusat Data Nasional (PDN).

Adapun, Budi Karya menuturkan, gangguan akibat Microsoft Windows yang down dirasakan oleh perusahaan maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier. Beberapa maskapai yang paling terdampak gangguan ini seperti Citilink Indonesia dan PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP).

"Ada gangguan memang, tapi tidak masif. Sempat satu hari itu harus manual, besoknya kita sudah recovery," kata Budi.

Sebelumnya, Head of Indonesia Affairs and Policy AirAsia, Eddy Krismeidi, mengatakan hingga saat ini sistem operasi Windows AirAsia sudah pulih secara bertahap dan kembali normal. Meski demikian, dia juga menyebut beberapa sistem lain masih berjalan lambat.

Dia menargetkan seluruh sistem operasi layanan AirAsia dapat pulih sepenuhnya pada Senin (22/7/2024) besok

"Masih ada beberapa [sistem lambat] karena ini belum stabil sepenuhnya. Targetnya besok diharapkan bisa pulih," kata Eddy.

Eddy melanjutkan, pihaknya masih tetap melakukan langkah antisipatif ditengah gangguan sistem ini. Salah satu upaya tersebut adalah mengimbau penumpang untuk datang lebih awal dari jadwal keberangkatan.

Dia mengimbau penumpang AirAsia sebaiknya sekitar 3 jam sebelum jadwal keberangkatan penerbangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi memberikan perkembangan terbaru terkait progres pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengalami kendala cuaca.

Budi Karya menuturkan, pembangunan Bandara VVIP IKN terus dikebut agar dapat memenuhi target operasi fungsional pada 17 Agustus 2024 mendatang. Meski demikian, dia menuturkan progres pembangunan masih terkendala faktor cuaca.

"Memang harus diakui bahwa hari-hari di sana [IKN] hujan terus. Bulan lalu itu satu bulan ada 8 hari saja yang bisa beroperasi maksimal [membangun bandara di IKN]," kata Budi Karya di Jakarta pada Minggu (21/7/2024).

Dia menuturkan, pihaknya telah berupaya melakukan modifikasi cuaca dengan mengerahkan empat unit pesawat milik TNI. Namun, upaya ini tidak menimbulkan hasil maksimal karena cuaca di IKN masih tetap hujan.

Meski demikian, Menhub Budi Karya menuturkan pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Bandara IKN secara maksimal. Dirinya juga akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis pekan depan untuk membahas progres pembangunan bandara tersebut.

"Hari-hari ini kami akan evaluasi dan tetap berusaha. Nanti hari Kamis kami akan lapor kepada bapak presiden bagaimana bandara itu digunakan," kata Budi.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan konstruksi landasan pacu (runway) Bandara VVIP di IKN terkendala masalah cuaca.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menyebut, saat ini proses konstruksi yang masuk ke dalam ruang lingkup pengerjaan Kementerian PUPR di Bandara VVIP memasuki tahap pengaspalan.

Hanya saja, posisi pengerasan aspal itu saat ini mengalami kendala akibat tingginya curah hujan di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Bandara VVIP, jadi memang sekarang ini kan kita masih mengadakan modifikasi cuaca, dari kemarin kan waktu bandara itu sebelum pengaspalan atau pada proses pengaspalan tidak boleh terganggu hujan, untuk pemadatannya,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara terkait keputusan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter untuk menambah impor KRL sebanyak 8 rangkaian kereta (trainset) dari China.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, menjelaskan pihaknya tidak mempersoalkan rencana penambahan impor KRL. Dia menuturkan, langkah tersebut dilakukan oleh KAI Commuter karena adanya perubahan kesepakatan jumlah trainset yang akan diretrofit oleh PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka.

"Enggak masalah (penambahan impor KRL), kita yang penting masyarakatnya terlayani dan semua kereta yang masuk ke Indonesia sudah teruji dan tersertifikasi," jelas Risal di Jakarta pada Minggu (21/7/2024).

Meski demikian, dia mengingatkan agar kereta-kereta tersebut nantinya memenuhi standar keselamatan dan keamanan saat beroperasi ke Indonesia. Selain itu, trainset tersebut juga harus mendapat sertifikasi kelaikan operasi.

Risal menambahkan, Kemenhub juga telah memberikan arahan khusus kepada KAI Commuter terkait peremajaan armada ini. Kemenhub telah meminta agar pelayanan KRL Jabodetabek kepada masyarakat dapat dijaga dengan maksimal meski ada perubahan rencana terkait peremajaan armada operasional.

"Kami memberi arahannya ke KCI, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan kereta api untuk melayani masyarakat Jabodetabek. Pada saat ternyata ada keterbatasan, mereka sudah berupaya untuk mengadakan yang terbaru dari pihak lain," kata Risal.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Didiek Hartantyo menjelaskan, penambahan impor rangkaian kereta dilakukan seiring dengan adanya perubahan rencana retrofit atau peremajaan trainset oleh PT Inka.

Didiek menuturkan, saat ini Inka baru melakukan retrofit pada 2 rangkaian dari perjanjian awal sebanyak 19 trainset.

"Pada 2025 juga akan masuk 3 kereta impor dan plus kereta dari retrofit. Kemudian, ada penambahan kereta baru 8 trainset yang menggantikan retrofit yang kemarin tidak dalam perhitungan dari 19 jumlahnya menjadi 2 [trainset]," kata Didiek.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara terkait keputusan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter untuk menambah impor KRL sebanyak 8 rangkaian kereta (trainset) dari China.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, menjelaskan pihaknya tidak mempersoalkan rencana penambahan impor KRL. Dia menuturkan, langkah tersebut dilakukan oleh KAI Commuter karena adanya perubahan kesepakatan jumlah trainset yang akan diretrofit oleh PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka.

"Enggak masalah (penambahan impor KRL), kita yang penting masyarakatnya terlayani dan semua kereta yang masuk ke Indonesia sudah teruji dan tersertifikasi," jelas Risal di Jakarta pada Minggu (21/7/2024).

Meski demikian, dia mengingatkan agar kereta-kereta tersebut nantinya memenuhi standar keselamatan dan keamanan saat beroperasi ke Indonesia. Selain itu, trainset tersebut juga harus mendapat sertifikasi kelaikan operasi.

Risal menambahkan, Kemenhub juga telah memberikan arahan khusus kepada KAI Commuter terkait peremajaan armada ini. Kemenhub telah meminta agar pelayanan KRL Jabodetabek kepada masyarakat dapat dijaga dengan maksimal meski ada perubahan rencana terkait peremajaan armada operasional.

"Kami memberi arahannya ke KCI, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan kereta api untuk melayani masyarakat Jabodetabek. Pada saat ternyata ada keterbatasan, mereka sudah berupaya untuk mengadakan yang terbaru dari pihak lain," kata Risal.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Didiek Hartantyo menjelaskan, penambahan impor rangkaian kereta dilakukan seiring dengan adanya perubahan rencana retrofit atau peremajaan trainset oleh PT Inka.

Didiek menuturkan, saat ini Inka baru melakukan retrofit pada 2 rangkaian dari perjanjian awal sebanyak 19 trainset.

"Pada 2025 juga akan masuk 3 kereta impor dan plus kereta dari retrofit. Kemudian, ada penambahan kereta baru 8 trainset yang menggantikan retrofit yang kemarin tidak dalam perhitungan dari 19 jumlahnya menjadi 2 [trainset]," kata Didiek.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) menargetkan sistem layanan operasional yang terkendala akibat gangguan Microsoft Windows dapat pulih sepenuhnya besok, Senin (22/7/2024).

Head of Indonesia Affairs and Policy AirAsia, Eddy Krismeidi, mengatakan hingga saat ini sistem operasi Windows AirAsia sudah pulih secara bertahap dan kembali normal. Meski demikian, dia juga menyebut beberapa sistem lain masih berjalan lambat.

Dia menargetkan seluruh sistem operasi layanan AirAsia dapat pulih sepenuhnya pada Senin (22/7/2024) besok

"Masih ada beberapa [sistem lambat] karena ini belum stabil sepenuhnya. Targetnya besok diharapkan bisa pulih," kata Eddy saat dihubungi pada Minggu (21/7/2024).

Eddy melanjutkan, pihaknya masih tetap melakukan langkah antisipatif ditengah gangguan sistem ini. Salah satu uoaya tersebut adalah mengimbau penumpang untuk datang lebih awal dari jadwal keberangkatan.

Dia mengimbau penumpang AirAsia sebaiknya sekitar 3 jam sebelum jadwal keberangkatan penerbangan.

Diberitakan sebelumnya, Windows mengalami masalah Blue Screen of Death (BSOD) berdampak pada bank, maskapai penerbangan, supermarket, hingga kantor pemerintahan di seluruh dunia.

pengguna Windows 10 di seluruh dunia tengah menghadapi pemadaman listrik besar-besaran karena pembaruan Crowdstrike, yang menyebabkan PC terjebak di layar pemulihan dan hanya menampilkan layar berwarna biru.

Dikutip dari Mint, Jumat (19/7/2024), laporan menunjukkan bahwa masalah terbaru pada Windows telah menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran di bandara, perusahaan, bank, dan kantor pemerintah di seluruh dunia.

Pengguna di media sosial juga membagikan tangkapan layar yang tertahan di halaman pemulihan. “Sepertinya Windows tidak memuat dengan benar. Jika Anda ingin memulai ulang dan mencoba lagi, pilih Mulai ulang PC saya di bawah,” demikian tulisan yang tercantum di halaman pemulihan.

Sementara itu, Crowdstrike juga telah mengakui masalah ini yang menyatakan bahwa kerusakan baru-baru ini pada Windows terkait dengan masalah pada sensor Falcon. Dijelaskan, CrowdStrike mengetahui laporan kerusakan pada host Windows yang terkait dengan sensor Falcon.

"Gejalanya mencakup host yang mengalami kesalahan bugcheckblue screen terkait dengan Sensor Falcon. Tim Teknik kami secara aktif berupaya menyelesaikan masalah ini dan tidak perlu membuka tiket dukungan,” ungkap CrowdStrike.