TEMPO.CO, Jakarta - Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terdiri atas 13 komisi dan Badan Anggaran beserta mitranya di pemerintahan Presiden Prabowo beredar di antara awak media yang meliput DPR, Kamis, 10 Oktober 2024.

Mitra kerja komisi itu diduga berdasarkan nomenklatur kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, yang akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober 2024.

"DPR RI diduga telah menerima daftar nomenklatur kementerian untuk kabinet pemerintahan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang isinya banyak kementerian yang dipecah" demikian ditulis Kantor Berita Antara.

Namun Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan bahwa Alat Kelengkapan Dewan tersebut masih dalam tahap finalisasi.

"Tunggu, sabar dulu. Sabar dikit," kata Cucun saat ditanya mengenai AKD DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dalam dokumen tersebut, banyak nomenklatur kementerian yang dipecah. Di antaranya yakni adanya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Berikut daftar AKD DPR RI berserta mitra kementerian masing-masing yang beredar hari ini:

Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika)

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Lembaga lain termasuk Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU, BIN

Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur)
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Lembaga lain termasuk KPU, Bawaslu, ORI dll

Komisi III (Penegakan Hukum)
Kejaksaan Agung
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Lembaga lain termasuk Komisi Yudisial, MA, MK

Komisi IV (Pertanian, Kehutanan dan Kelautan)
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Lembaga laijn termasuk Bulog, Bapanas, dan Badan Urusan Logistik (Bulog)

Komisi V (Infrastruktur dan Perhubungan)
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Kementerian Transmigrasi
Lembaga lain termasuk BMKG, Basarnas

Komisi VI (Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha)
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
Lembaga lain termasuk BPKN, KPPU

Komisi VII (Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi)
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Barekraf
21. Kementerian UMKM
Lembaga lain termasuk BSN, RRI, TVRI

Komisi VIII (Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak)
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lembaga lain termasuk KPAI, BNPB

Komisi IX (Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial)
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
Lembaga lain termasuk BPOM, BPJS Kesehatan

Komisi X (Pendidikan, Olahraga, dan Riset)
29. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui bisnis Wealth Management berhasil membukukan aset yang dikelola (Asset Under Management) naik 23,05 persen year-on-year (yoy) menjadi sebesar Rp 239,6 triliun per Agustus 2024. Hal ini mencerminkan ekspansi dan diversifikasi portofolio nasabah yang berkelanjutan.

Selain itu, bisnis Wealth Management BRI mengalami peningkatan profitabilitas yang terus tumbuh positif, dengan Fee-Based Income (FBI) dari Bancassurance meningkat 28,97 persen yoy. Adapun jumlah nasabah prioritas BRI telah mencapai 161 ribu nasabah pada periode ini, atau meningkat 21,98 persen yoy.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, BRI berkomitmen untuk menyediakan solusi keuangan komprehensif dan layanan yang dipersonalisasi kepada Nasabah Prima. “BRI terus mengakselerasi kinerja bisnis Wealth Management BRI,” kata dia.

Strategi yang dilakukan, kata Handayani, dengan memperkuat edukasi terkait pentingnya pengelolaan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. “Misinya dalam hal ini juga membantu nasabah prima (BRI Private dan BRI Prioritas) menjelajahi kompleksitas lanskap keuangan dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka,” ujar dia.

Selama ini, menurut Handayani, BRI turut melakukan pendampingan oleh financial advisor berpengalaman yang selalu memastikan penawaran produk sesuai profil risiko nasabah. Ditambah lagi, Wealth Management BRI didukung oleh ekosistem BRI Group.

“BRI optimistis bisnis Wealth Management mampu bertumbuh serta memiliki prospek yang baik. Salah satu faktor pendukung yang dapat terlihat, yakni saat ini muncul rasa kesadaran oleh para nasabah untuk memproteksi diri, keluarga, serta aset mereka yang diharapkan nantinya akan tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Handayani.

BRI sebelumnya mendapatkan penghargaan Total Service Quality Satisfaction based on Customer Perception Survey SQIndex 2024 dengan Predikat Diamond di ajang Service Quality Awards 2024. SQ Award merupakan penghargaan bergengsi bertaraf nasional yang telah diadakan sejak tahun 2007 oleh Majalah Marketing dan CARRE (Customer Action Recognition and Reward Experience).

Penghargaan ini bertujuan untuk menganugerahkan perusahaan-perusahaan yang berhasil memberikan layanan terbaik pada industrinya masing-masing dengan meraih nilai tertinggi dan di atas standar industri pada Service Quality Index (SQIndex). Adapun indikator utama yang dinilai yakni kualitas layanan, meliputi Service Accessibility, Service Process, People, Service Solution dan Perceived Service Value.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Teguh Arifiyadi menyatakan pencantuman pasal pencemaran nama baik pada perubahan kedua Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah sesuai dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Pasal pencemaran nama baik di UU ITE lama telah diuji 3 kali di Mahkamah Konstitusi yang semua putusannya menyatakan bahwa delik pencemaran nama baik itu konsititusional dan tidak melanggar hak asasi manusia,” ujar Teguh, Kamis, 10 Oktober 2024.

Ia menyebutkan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE tetap tercantum meski perubahan kedua beleid itu sudah disahkan. Sejumlah pasal karet itu adalah pasal pencemaran nama baik, informasi palsu hingga ujaran kebencian.

Meski begitu, ia pun menyebut perlu ada perbaikan redaksional agar tidak disalahgunakan.

“Sehingga yang perlu diperbaiki adalah redaksionalnya agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan kepentingan tertentu. Redaksionalnya disesuaikan dengan rumusan delik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP baru dan pasal 310 dan 311 KUHP lama,” kata Teguh.

Teguh menambahkan, setelah KUHP baru nanti berlaku pada 2 Januari 2026, pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE baru yakni UU Nomor 1 Tahun 2024 akan dicabut. "Dan dikembalikan ke delik pencemaran nama baik yang ada dalam KUHP baru,” ucapnya.

Ihwal keinginan sejumlah pihak untuk merevisi total Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024, menurut dia, masih sangat memungkinkan terjadi. Asalkan disepakati oleh DPR dan Pemerintah melalui kajian yang komprehensif dari berbagai sisi, baik dari sisi norma, implementasi, dan asas keseimbangan antara korban dan pelaku.

TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto menyebutkan program makan bergizi gratis akan turut disalurkan ke pesantren-pesantren. Menurutnya, hal ini penting untuk mengatasi rasa lapar yang sering dirasakan anak-anak karena tidak sarapan.

"Masih ada banyak anak-anak yang lapar, berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Ini harus kita atasi sekarang, hari ini (dengan makan bergizi). Semua anak-anak, termasuk yang di pesantren," kata Prabowo ketika menghadiri acara Forum Sinergitas Legislator PKB, Kamis, 10 Oktober 2024.

Makan bergizi ini menurutnya sangatlah penting. Ia takut, bila anak-anak Indonesia kekurangan gizi, maka akan sulit bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di masa depan. Hal ini bisa terjadi karena badan anak-anak yang tidak tumbuh kuat karena kekurangan gizi.

"Kalau anak-anak kita kurang gizi, dia tidak bisa bersaing. Jangankan bersaing di universitas, jangankan bersaing di tempat-tempat yang membutuhkan teknologi. Untuk menjadi petani saja mungkin dia tidak sanggup, untuk menjadi buruh pelabuhan pun dia akan kalah dengan buruh-buruh dari negara lain karena badannya tidak kuat," ucapnya.

Oleh karena itu, Prabowo menegaskan proyek makan bergizi gratis ini bukan kebijakan populis. Ia meyakinkan program ini merupakan program strategis untuk menyelesaikan masalah kelaparan dan kekurangan gizi pada anak-anak.

"Masalah makan ini bukan masalah untuk cari disenangi, untuk mencari popularitas, tidak. Ini masalah strategis, ini adalah (untuk) menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia," ujar Ketua Umum Partai Gerindra yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan tersebut.

Sebelumnya, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, menyebutkan ada kemungkinan Prabowo akan menambah anggaran untuk program makan bergizi gratis. Saat ini, anggaran untuk makan bergizi gratis sendiri telah mencapai Rp 71 triliun. Selain itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, juga mengonfirmasi bahwa program makan bergizi gratis akan diberikan dua kali sehari.

Sukma Kanthi Nurani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 10 Oktober 2024 dimulai dari Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut memegang data ratusan perusahaan nakal yang membuat penerimaan negara mengalami kebocoran hingga Rp 300 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Disusul, masyarakat pesisir Indonesia berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Aksi ini dilakukan sebagai respons atas pemerintah Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.

Selanjutnya, adik presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menanggapi santai kabar ia diduga bermasalah dengan Pemerintah Swiss terkait perpajakan.

Disusul, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berduet di auditorium Kementerian PUPR. Dua menteri di kabinet Presiden Jokowi ini membawakan lagu yang dipopulerkan Krisdayanti, ‘Menghitung hari’.

Terakhir, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengatakan saat ini ada banyak istilah-istilah yang digunakan untuk menjelaskan kemiskinan. Menurut Prabowo, orang-orang terlalu pintar untuk mencari-cari istilah baru untuk menjelaskan kemiskinan.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Prabowo Pegang Data Ratusan Perusahaan Nakal....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengatakan saat ini ada banyak istilah-istilah yang digunakan untuk menjelaskan kemiskinan. Menurutnya, orang-orang terlalu pintar untuk mencari-cari istilah baru untuk menjelaskan kemiskinan. "Mbok ya kita miskin, ya (bilang) miskin," ujar Prabowo dalam acara Forum Sinergitas Legislator PKB pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Istilah-istilah ini, menurutnya, hanya bertujuan membuat kemiskinan lebih enak didengar. Ia mencontohkan istilah seperti pra-sejahtera juga aspiring middle class. Keduanya, kata Prabowo, artinya sama-sama miskin.

"Istilah ilmiahnya itu, aspiring middle class. Dia aspire, dia berharap ke tingkat menengah. Apa artinya kalau dia berharap ke tingkat menengah, berarti dia belum ke tingkat menengah kan? Berarti dia miskin," ucap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Prabowo mengatakan, hingga saat ini kemiskinan masih banyak terjadi di Indonesia. Menurutnya, seorang pemimpin harus berani melihat kenyataan pahit soal kemiskinan di Indonesia. Pemimpin juga harus berani mengambil tanggung jawab mengatasi permasalahan tersebut. "Kita sebagai pemimpin, kita berani lihat itu. Kita berani lihat kesulitan, bagaimana (cara) kita atasi (kemiskinan)," ujarnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2024 jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta orang atau sama dengan 9,03 persen. Sedangkan garis kemiskinan yang ditetapkan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan.

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Indonesia bercita-cita mengurangi emisi karbon 2060. Mantan tenaga ahli Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Bidang Kelistrikan, Sripeni Inten Cahyani, mengatakan saat ini beban pemerintah justru bertambah akibat penggunaan kendaraan bermotor semakin banyak.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan negara mengeluarkan kompensasi Rp 3000 untuk satu liter bahan bakar kendaraan. Sripeni mengatakan, angka itu belum termasuk dalam perhitungan minyak dan gas yang diimpor Indonesia.

"Berapa yang harus diimpor karena sumur-sumur minyak dan gas, sementara di Indonesia ini lebih banyak adalah sumur gas, kita itu eksportir gas dalam bentuk Liquefied Natural Gas (LNG)," ujar Sripeni dalam acara Asia Consumer Sourcing Expo di ICE BSD City, Tangerang, Banten pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Lebih lanjut, ia mengatakan, bahan bakar minyak atau BBM yang selama ini didapatkan berasal dari hasil produksi di Indonesia. Sementara, kata Sripeni, jumlah kebutuhan minyak untuk negara lebih banyak diimpor dari luar negeri. "Jadi itulah sebabnya, maka sepertiga dari kebutuhan BBM Nasional itu adalah dari produksi, dua pertiganya impor, bayangkan betapa neraca perdagangan kita terekspos dari situ," ucap dia.

Sripeni mengatakan, tingkat pertumbuhan penggunaan sepeda motor di Indonesia lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi negara. Menurutnya, berdasarkan perhitungan secara variabel, penggunaan sepeda motor mencapai angka 140 juta dari total penduduk di Indonesia sebanyak 282 juta jiwa. "Jadi bisa diperhatikan sekitar 8 persen pernah terjadi pertumbuhan penggunaan sepeda motor di Indonesia dan kalau dilihat itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi," tutur Sripeni.

Menurut dia, saat ini setiap satu kepala keluarga bisa memiliki beberapa kendaraan bermotor. Sripeni berujar, jika hal tersebut kemungkinan besar setiap keluarga memiliki lebih dari dua kendaraan bermotor. "Padahal kalau kita lihat ke dalam setiap keluarga bahkan ada yang punya dua, Ada yang punya tiga, bahkan satu persatu empat orang di dalam keluarga masing-masing punya kendaraan, punya sepeda motor," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengatakan aplikasi Temu bukan satu-satunya aplikasi lokapasar (market place) yang keberadaannya mampu mengancam ekosistem UMKM nasional.

“Saya sudah dikasih informasi bahwa bukan hanya Temu, ada satu lagi platform yang namanya Shein,” kata Budi Arie ketika ditemui di Jakarta, pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Budi Arie menjelaskan secara singkat bahwa aplikasi Shein yang juga berasal dari Cina dan kebanyakan menjual produk-produk untuk perempuan. Barang-barang yang ditawarkan Shein dari mulai pakaian, alas kaki, tas, hingga kosmetik.

Selain asal negaranya, skema penjualan yang diberlakukan dalam aplikasi Shein juga tidak berbeda dengan Temu. Keduanya sama-sama menjual produk-produk dari pabrik-pabrik yang berada di Cina untuk dikirimkan langsung ke konsumen.

Model bisnis seperti itu, kata Budi Arie, disebut sebagai model D2C (direct to consumer). Proses jual-beli terjadi tanpa perantara seperti seller, reseller, dropshipper maupun afiliator, sehingga tidak ada komisi berjenjang. “Dari pabrik langsung ke consumer. Dan ini sangat berbahaya buat UMKM juga,” kata dia.

Menurut Budi Arie, sebagaimana aplikasi Temu, Shein juga berpotensi merugikan para pelaku UMKM karena menciptakan persaingan yang tidak sehat. Ujung dari fenomena ini dapat berwujud pada tidak stabilnya kondisi ekonomi nasional.

Kendati demikian, Budi Arie mengatakan Kominfo telah berdiskusi dengan pemangku kebijakan lain yang berwenang, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Seluruh pihak yang terlibat, menurut Menkominfo, memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Salah satunya melalui penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang, "Permendag 31 sudah jelas persyaratan untuk menjadi PPMSE itu apa saja yang harus dipenuhi,” katanya ketika ditemui di Kantor Kemendag, Senin, 7 Oktober 2024.

Moga mengatakan, selama bisnis tersebut belum memenuhi persyaratan terkait dengan perizinan perusahaan, pembinaan, dan pengawasan PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), Kemendag tidak akan menerbitkan surat izin.

Kemenkominfo telah melakukan pemblokiran terhadap aplikasi Temu. Beberapa waktu sebelumnya diketahui bahwa aplikasi Temu telah memasuki toko aplikasi untuk sistem operasi Android dan iOS di Tanah Air.

Tindakan yang dilakukan Kemenkominfo sebagai respon menanggapi keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan bahayanya bila suatu pemerintahan dijalankan tanpa adanya oposisi terhadap sektor ekonomi. Menurutnya, pemerintahan tanpa oposisi berpotensi menghasilkan banyak kebijakan populis yang justru merugikan masyarakat.

“Pemerintah tanpa oposisi sering kali terdorong untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi populis guna mempertahankan dukungan politik,” ujar Achmad ketika dihubungi pada Rabu, 09 Oktober 2024.

Ia melanjutkan, kebijakan populis semacam peningkatan subsidi atau bantuan sosial (bansos) hanya dirancang untuk menarik simpati publik, bukan sebagai kebijakan berkelanjutan jangka panjang. Bahkan, menurut Achmad, kebijakan populis cenderung mengganggu kestabilan fiskal negara ke depannya.

“Peningkatan belanja negara untuk program-program populis dapat menyebabkan defisit anggaran yang besar dan meningkatkan utang negara,” ucapnya.

Menurut Achmad, hal ini bisa terjadi karena kurangnya mekanisme check and balances setelah hilangnya oposisi. Padahal, oposisi dianggap memiliki peran krusial untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan yang dijalankan, termasuk kebijakan ekonomi. Hal ini membuat pemerintahan berpotensi berjalan tanpa pengawasan memadai.

Achmad menyebutkan, ketika tidak ada kekuatan yang mampu menantang atau mempertanyakan kebijakan pemerintah, kebijakan ekonomi yang dihasilkan berpotensi tidak didasarkan pada evaluasi yang menyeluruh. Alhasil terjadi inefisiensi dalam alokasi sumber daya negara. Begitu juga dengan berbagai konsekuensi negatif dapat muncul yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi jangka panjang.

“(Pemerintahan tanpa oposisi) membuka ruang bagi keputusan ekonomi yang keliru, tidak efektif, atau bahkan merugikan,” ucap Achmad.

Ia memandang, oposisi yang sehat merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi karena memiliki fungsi sebagai pengawas dan pengimbang dalam proses pengambilan kebijakan publik. Tanpa adanya oposisi, menurut Achmad, pemerintah bisa terjebak dalam pola kebijakan populis yang dirancang untuk menjaga dukungan politik, tetapi berpotensi merugikan perekonomian dalam jangka panjang karena kurang teruji lewat mekanisme checks and balances yang diperlukan.

Sebelumnya, sinyal PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto semakin menguat seiring kencangnya wacana pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo sebelum pelantikan. Prabowo dikabarkan sudah menyiapkan dua kursi menteri atau setingkat menteri untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yaitu Budi Gunawan dan Abdullah Azwar Anas.

Mohammad Hatta Muarabagja dan Raden Putri Alpadillah Ginanjar berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Paguyuban Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Andi Hidayat, angkat bicara soal perubahan kedua atas UU ITE yang dinilai masih menyimpan berbagai permasalahan.

Andi menjelaskan pada perubahan kedua UU ITE masih terdapat sejumlah pasal yang multitafsir. Beberapa pasal itu mulai dari pencemaran nama baik, ujaran kebencian, informasi palsu hingga pemutusan akses tidak dihilangkan.

Perubahan kedua UU ITE, menurut Andi, justru diperjelas dengan penambahan sejumlah poin yang kian mempermudah orang untuk terjerat pasal-pasal karet dan pada gilirannya bakal membungkam kebebasan berpendapat.

“Justru malah orang itu lebih mudah menggunakan pasal ini, untuk menyetop orang lain berbicara atau berekspresi di media,” ujar Andi, Kamis, 10 Oktober 2024.

Oleh sebab itu, menurut Andi, sudah seharusnya UU ITE dikembalikan kepada peruntukannya yakni, untuk mengatur transaksi elektronik.

“Karena memang tujuan awal adanya Undang-Undang ITE ini, untuk transaksi elektronik. Sebenarnya, kalau digunakan dengan betul hari ini kan marak judi online, nah harusnya untuk memberantas itu,” ungkap Andi.

Lebih jauh, Andi juga menyampaikan harapannya agar UU ITE yang berlaku saat ini direvisi total.

“Kita ingin revisi total. Revisi total itu ya tadi, kita ingin pasal-pasal karet dihapus,” ucap Andi.

Berdasarkan data yang dicatatkan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), sejak Januari hingga Juni 2024 terdapat 91 kasus yang tersandung UU ITE. Adapun kasus paling banyak adalah pada pasal pencemaran nama baik, diikuti ujaran kebencian dan berita bohong atau hoax.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berduet di auditorium Kementerian PUPR. Dua menteri di kabinet Presiden Jokowi ini membawakan lagu yang dipopulerkan Krisdayanti, ‘Menghitung hari’.

Momen itu terjadi di akhir acara serah terima Barang Milik Negara (BMN), Kamis, 10 Oktober 2024. Sebelumnya Sri Mulyani membacakan sambutannya pada agenda tersebut. Usai pemaparannya, Basuki Hadimuljono mengajak Menteri Keuangan itu untuk bernyanyi.

Tawaran dari Basuki Hadimuljono disambut oleh Sri Mulyani. Para peserta yang hadir dalam seremonial tersebut kemudian riuh bertepuk tangan. “Menghitung hari detik demi detik, kan katanya menghitung hari, itu saja Pak Bas,” ujar bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Senandung Sri Mulyani diiringi oleh Menteri PUPR yang menabuh drum. Ada dua lagu yang dinyanyikan keduanya, lagu terakhir adalah Cat Size dari Suzi Quatro. Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono mengakhiri penampilan dengan dua lagu sebelum Bendahara Negara itu beranjak dari lokasi, karena harus memenuhi panggilan Presiden di Istana Negara.

Dalam acara di Kementerian PUPR hari ini, Sri Mulyani beberapa kali melempar candaan tentang Basuki Hadimuljono yang dianggap sebagai sahabatnya. Bendahara Negara ini menyebut Basuki Hadimuljono seperti sinterklas karena menghibahkan BMN hingga Rp 374 triliun selama satu dekade kepemimpinannya.

“Kalau saya sama Pak Bas, mungkin masyarakat melihatnya selalu kelihatan rukun. Itu tidak selalu begitu, tidak selalu karena semuanya tahu beliau selalu meminta tambahan,” ujar Sri Mulyani.

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengucapkan terima kasih kepada Basuki Hadimuljono atas persahabatan yang sudah terjalin antar kementerian selama ini. “Terima kasih kepada Pak Bas atas leadership kepemimpinannya, atas friendship yang sangat baik dengan kami Kementerian Keuangan selama ini,” ujar Sri Mulyani.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan pemerintah belum sepenuhnya fokus pada kesejahteraan pegawai Kementerian ESDM. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk meningkatkan tunjangan kinerja (tukin) demi kesejahteraan para pegawai.

"Ini doa kita bersama dan perjuangan kita bersama, dan tanda-tanda itu sudah mulai ada di depan mata kita," ucap Bahlil saat memberikan amanat di Upacara Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79 di Monas, Kamis, 10 Oktober 2024.

Bahlil menyampaikan banyak pegawai Kementerian ESDM yang saat ini bertugas di daerah terpencil, bahkan hingga ke lereng gunung berapi. Oleh karena itu, rencana peningkatan tukin ini akan diupayakan terealisasi sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir.

"Ada yang pelosok-pelosok tanah air, di bawah gunung-gunung berapi, saya dulu pernah tinggal di bawah rumah gunung berapi dan pernah merasakan betul letusan gunung berapi. Saya tahu bapak itu semua sudah bekerja keras," kata Bahlil.

Selanjutnya, Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp 300 triliun hingga Rp 350 triliun setiap tahun. Karena itu, ia menyayangkan jika justru kesejahteraan pegawainya tidak diperhatikan.

"Jadi ini bagian dari memacu kinerja mereka, tapi juga kita perhatikan kesejahteraan. Nanti kami akan memperjuangkan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku," ujarnya.

Bahlil juga berpesan setelah pemerintah sudah memberikan tukin kepada pegawai Kementerian ESDM, ia tidak ingin ada gerakan tambahan. Sebagai mantan pengusaha, Bahlil mengatakan sudah memahami tanda-tanda adanya gerakan semacam itu.

"Jadi saya mohon yang sudah berlalu-berlalulah. Mari kita menatap masa depan yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara," tutur Bahlil.