"PLN IP merupakan salah satu subholding PLN yang memegang peran strategis. Peran utama PLN IP saat ini yaitu sebagai penyedia solusi energi yang meliputi pembangkitan tenaga listrik yang tersebar di Indonesia serta mengembangkan bisnis beyond KWh," kata Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha Putra, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/11/2024).

Edwin mengungkapkan, PLN Indonesia Power dihadapkan pada lima tantangan utama. Pertama, pembentukan holding-subholding berimplikasi pada peralihan aset pembangkitan ke PLN IP, sehingga kapasitas pembangkit meningkat dua kali lipat, dari sebelumnya 10 GW menjadi 21 GW.

Kedua, ditetapkannya visi Transformasi 2.0 PLN untuk menjadi Global Top 500 Company dan PLN IP sebagai Subholding tentunya turut berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

"Ketiga, adanya aspirasi roadmap untuk mencapai NZE sesuai dengan agenda Indonesia menuju NZE 2060 dan PLN IP berperan penting untuk menyukseskan agenda tersebut. Keempat, perlunya ikut berperan dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDG's) dan yang kelima yaitu adanya momentum untuk mempercepat pengembangan bisnis agar PLN IP memiliki keunggulan dalam pengembangan pembangkit hijau dan beyond KWh," tambah Edwin.

PLN IP meluncurkan salah satu program dalam meningkatkan kinerja pembangkit melalui implementasi Digital Power Plant atau Reliability and Efficiency Optimization Center (REOC).

Program ini bertujuan memantau dan mengelola kinerja pembangkit listrik secara real time melalui konektivitas digital yang diharapkan dapat mengoptimaikan dua indikator penting bisnisnya, yakni Equivalent Availability Factor (EAF) dan Equivalent Forced Outage Rate (EFOR).

Menurut Edwin, sejak dimulainya program Transformasi 2.0, PLN IP telah menghubungkan mesin pembangkit ke sistem REOC yang memungkinkan pemantauan dan pengelolaan secara lebih efisien.

Edwin menuturkan, pada tahun 2023 PLN IP menunjukkan realisasi EAF sebesar 89,54% dan EFOR berada di level 3,63%. Hal ini menempatkan PLN IP pada jalur untuk mencapai target menuju Top 10% standar North American Electric Reliability Corporation (NERC), yang merupakan standar internasional untu kinerja pembangkit listrik.

Dari aspek sustainability, PLN IP meningkatkan Kinerja pada aspek Environmental, Social and Governance (ESG) dalam 10 tahun terakhir yang terlihat dari pencapaian PROPER Beyond Compliance.

"PLN IP berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja PROPER pada seluruh unit bisnis pembangkit perusahaan yang kini ada 36 unit," tandas Edwin. (kil/kil)

PT PLN (Persero) meresmikan One Stop EV Charging Station di salah satu titik strategis di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) tepatnya di Jalan Surapati No.36. Hadirnya infrastruktur pengisian daya ini sekaligus mendukung green tourism di Kota Bandung.

Adapun peresmian One Stop EV Charging Station berlangsung pada Sabtu (2/11). One Stop EV Charging Station sendiri merupakan infrastruktur pengisian daya terpusat yang mendukung semua jenis EV dari roda dua sampai roda empat. Pada lokasi ini, PLN menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mobil listrik dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum R2 (SPKLU R2) untuk motor listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan PLN terus memperkuat pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di berbagai daerah, sejalan dengan target Pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik.

"Dengan semakin masifnya minat masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik, maka kehadiran infrastruktur pendukung menjadi sangat krusial. Kami ingin memastikan agar masyarakat tidak ragu beralih menggunakan kendaraan listrik, PLN senantiasa menghadirkan dukungan penuh dan andal dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik di tanah air," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Terletak di pusat Kota Bandung, One Stop EV Charging Station memudahkan para pengguna kendaraan listrik untuk mengisi ulang daya di satu lokasi. Sambil menunggu pengisian daya, masyarakat dapat meluangkan waktu dengan beraktivitas bersama keluarga di lokasi wisata di sekitar, seperti Gedung Sate, Lapangan Gasibu, Museum Geologi dan Pusat Kuliner Cisangkuy.

Sementara itu, Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto mengatakan percepatan infrastruktur kendaraan listrik, khususnya Jawa Barat diyakini akan memberikan dampak positif untuk menciptakan Green Tourism, Green Infrastructure, dan Zero Emission Zone.

"PLN berkomitmen mendukung penuh upaya Pemerintah mencapai Net Zero Emissions (NZE) 2060. Langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan untuk mengendalikan pencemaran udara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil," kata Adi.

Adi menambahkan untuk mendukung tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, butuh kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak seperti Pemerintah, BUMN, dan pihak swasta.

"Tentunya PLN ini adalah sebagai driver saja, yang nantinya akan lebih berperan harapan kami adalah para pengusaha dan swasta yang menjalankan usaha charging station. Jadi kita mendukung para pengusaha untuk bergerak di bidang ini," imbuh Adi.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Agung Murdifi menjelaskan beroperasinya One Stop EV Charging Station di Surapati memberikan akses yang lebih mudah dan nyaman untuk mengisi daya baterai kendaraan bagi masyarakat.

"Dengan masifnya pertumbuhan infrastruktur, kami berharap masyarakat di Jawa Barat semakin yakin untuk beralih dan dapat merasakan secara langsung mudahnya menggunakan kendaraan listrik," kata Agung.

Melalui One Stop EV Charging Station ini, PLN menyediakan 5 unit EV Chager baik Ultra Fast Charging maupun Medium Charging dan 1 unit SPBKLU yang dapat menukar 5 baterai, serta 6 titik stop kontak di SPKLU R2.

Dengan bertambahnya One Stop EV Charging Station di Surapati, Bandung, Agung mengutarakan kini total ada 183 titik lokasi SPKLU dengan 267 EV Charger dan 57 unit SPBKLU di 26 Kota/Kabupaten Jawa Barat. Titik sebaran lokasi SPKLU tersebut berada di kawasan strategis seperti pusat perbelanjaan, rest area, kantor PLN, fasilitas umum, dan lain lain.

Selain itu, PLN melalui aplikasi PLN Mobile telah menghadirkan fitur pencarian lokasi EV Charging Station yang akan semakin memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi SPKLU terdekat memantau status pengisian, hingga melakukan pembayaran secara praktis dan cepat hanya dengan satu aplikasi.

"Fitur ini merupakan bentuk komitmen kami dalam meningkatkan pengalaman pengguna (customer experience) agar masyarakat semakin yakin untuk beralih ke kendaraan listrik yang ramah lingkungan," terang Agung.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan kolaborasi yang terjalin antara PLN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah berlangsung lama dan berjalan sangat baik. Jabar merupakan provinsi pertama yang menggunakan mobil listrik sebagai alat transportasi operasional dan jumlah SPKLU selalu meningkat tiap tahunnya. Tercatat saat ini sudah ada SPKLU yang tersebar di 183 titik.

"Pemprov Jabar dan PLN khususnya PLN UID Jabar, sudah memiliki komitmen yang sama dan tentunya dari apa yang sudah dihasilkan saat ini di Jabar adalah merupakan bukti nyata komitmen dan kolaborasi yang sudah sangat luar biasa dalam menyiapkan pelayanan kepada masyarakat di dalam hal transisi energi ini," ujarnya.

Ia berharap ekosistem kendaraan listrik di Jabar akan semakin besar karena tidak hanya akan bermanfaat bagi generasi saat ini namun juga masa depan.

Transisi energi sektor transportasi sedang berlangsung di Indonesia. Khususnya di segmen mobil pribadi, masyarakat mulai beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dari ragam kendaraan ramah lingkungan yang ditawarkan, mobil hybrid masih jadi yang terlaris ketimbang mobil listrik.

Padahal, pemerintah memberikan karpet merah kepada electric vehicles (EV) supaya pertumbuhannya lebih pesat. Guyuran insentif dari mulai penghapusan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pembebasan bea balik nama kendaraan (BBN) hingga tarif satu persen pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi keistimewaan mobil listrik.

Tak cuma itu, industri baterai dan mobil EV diberi keringanan insentif. Selain mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, langkah Ini dikejar demi target ambisius Net Zero Emission (NZE) 2060.

Realitanya belum banyak orang Indonesia yang langsung loncat ke EV. Ada beberapa faktor yang bikin mobil listrik belum diminati. Selain harga jual, infrastruktur pengisian ulang masih jarang, terutama di daerah-daerah non perkotaan.

Dari target yang sudah dicanangkan. Transisi industri otomotif dari mobil konvensional langsung ke mobil listrik disebut masih menantang.

Secara spesifik soal target kuantitatif roadmap kendaraan listrik berbasis baterai sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 yang membahas Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Dalam beleid tersebut produksi mobil listrik ditargetkan bisa tembus 400 ribu unit dan sepeda motor listrik 6 juta unit pada 2025. Produksinya meningkat pada tahun 2030, diharapkan bisa mencapai 600 ribu unit mobil listrik dan sembilan juta unit sepeda motor listrik. Tahun 2035, Indonesia diproyeksikan sudah memproduksi satu juta unit mobil listrik dan 12 juta unit sepeda motor listrik.

Di sisi lain, hukum ekonomi berupa permintaan dan penawaran tidak bisa dikesampingkan. Mobil listrik hanya satu dari berbagai inovasi teknologi energi terbarukan.

"Kita lihat masyarakat masih lebih membeli hybrid karena tadi mungkin ada beberapa faktor seperti daya tempuh, ketersediaan charging, atau mungkin mereka belum biasa memelihara kendaraan listrik, tapi (merawat) hybrid kan seperti mobil biasa saja," kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) saat berbincang bersama detikOto di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Mari kita bandingkan data penjualan mobil hybrid vs mobil listrik dari wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia.

Secara penjualan, mobil jenis hybrid masih mendominasi. Jumlahnya naik signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2020, penjualan mobil hybrid hanya menyentuh 1.191 unit. Selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 2.472 unit. Tahun 2022, peningkatannya lebih signifikan lagi mencapai 10.344 unit.

Kemudian pada tahun 2023, mobil hybrid kian diminati. Otomatis pangsa pasarnya juga meningkat. Tercatat sepanjang tahun 2023, distribusi mobil hybrid secara wholesales mencapai 54.179 unit.

Di sisi lain permintaan mobil listrik juga meningkat cukup tajam. Terlihat tren mobil listrik di Indonesia mulai terlihat pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, ada 125 unit mobil listrik berbasis baterai yang terdistribusi.

Tahun 2021, jumlahnya meningkat meski tak sebanyak mobil hybrid. Distribusi mobil listrik pada tahun 2021 mencapai 687 unit. Peningkatan signifikan baru terjadi pada tahun 2022. Peningkatannya lebih dari 10 kali lipat mencapai 10.327 unit. Tahun 2023, distribusi mobil listrik naik lagi tercatat sebanyak 17.051 unit.

Kontribusi kendaraan elektrifikasi terhadap keseluruhan penjualan mobil di Indonesia memang belum besar namun terus meningkat. Untuk periode year to date Juni 2024, 9,3 persen mobil yang dijual di Indonesia merupakan kendaraan elektrifikasi. Sedangkan 90,7 persen sisanya adalah mobil bensin.

Hybrid bisa jadi opsi tapi jangan terlena

Mobil hybrid terbukti bisa menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Tapi pakar mewanti-wanti jangan terlena lama-lama demi mengejar target NZE 2060.

Mobil hybrid itu bisa memangkas penggunaan konsumsi BBM. Emisi yang dikeluarkan juga lebih ramah lingkungan.

"Hybrid electric vehicles lebih optimum dari carbon dioxide yang dikeluarkan dan juga konsumsi bahan bakar. Jadi nilai ekonomisnya terbentuk," kata Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto dalam kesempatan yang sama.

"Saran saya jangan sampai kita tidak punya target kapan berhentinya, kapan kita switch-nya. Karena jangan sampai transisi terus, akhirnya tidak pernah berubah," jelas dia.

Kenapa emisi hybrid bisa lebih baik dari mobil listrik untuk saat ini?

Keunggulan mobil listrik bisa buat udara perkotaan yang bersih dari emisi gas buang. Namun sumber pembangkit listrik Indonesia mayoritas masih mengandalkan batubara.

Imbas dari pembangkit yang belum ramah lingkungan, manfaat dari mobil listrik tidak akan memiliki efek penurunan emisi yang signifikan.

"Kalau dari studi kami sendiri, pertama kami melihat HEV ini punya potensi yang besar untuk mengurangi gas rumah kaca dan konsumsi. Kalau bauran pembangkit listrik kita seperti saat ini (60 persen masih batubara). HEV ini lebih bersih dibandingkan listrik yang full (battery). Itu lebih bersih," jelas Joko.

"Karena istilahnya emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik itu terutama di pembangkit begitu besar."

"HEV konsumsi bahan bakar lebih efisien dibandingkan ICE. Itu potensinya besar untuk mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) dan konsumsi energi. Kalau kita 2040 sampai 2060 bauran kita (masih) 60 persen batubara, EBT kita masih di bawah 20 persen. Mendingan HEV saja daripada BEV. Hybrid saja daripada mobil listrik yang full EV," kata Joko.

Joko menambahkan ekonomi Indonesia masih tergantung dengan pembangkit batubara karena harganya paling termurah.

"Masih menempatkan prioritaskan ekonomi di atas tujuan iklim," kata Joko.

"Masih kurang mengubah tantangan itu menjadi peluang. Dampaknya apa. Salah satunya adalah penetrasi mobil listrik jadi kurang efisien dalam mengurangi gas emisi rumah kaca," jelasnya lagi.

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transisi energi berkeadilan harus menjadi prinsip utama untuk mencapai target net zero emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat, sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, percepatan transisi energi berkeadilan membantu Indonesia melaksanakan kesepakatan pada Conference of Parties (COP-28) untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga tiga kali lipat (triple up) dan menggandakan upaya efisiensi energi (double down) pada tahun 2030 untuk menjaga kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius.

Ketua Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk mencapai seluruh target tersebut diperlukan pendekatan yang adil, terarah dan inklusif.

Bagi Indonesia, peningkatan kapasitas energi terbarukan dan efisiensi energi memerlukan langkah nyata yang memprioritaskan kesetaraan sosial dan ekonomi.

Adapun pendekatan transisi yang adil dan terarah perlu dilakukan secara kolaboratif, didukung oleh kebijakan yang tepat, investasi infrastruktur, penguasaan teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Artinya, kita perlu menyelaraskan antara kebijakan ekonomi dan energi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, resiliensi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan, memastikan tidak seorangpun yang tertinggal dalam proses transisi energi,” ungkapnya pada pembukaan Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 di Jakarta, Senin (4/11).

Bambang menegaskan pentingnya pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan mengubah pandangan bahwa transisi energi adalah peluang ekonomi bukan sebuah beban sehingga dapat menarik lebih banyak investasi dan menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

Selain itu, integrasi praktik berkelanjutan dalam ekonomi Indonesia akan mendukung agenda Asta Cita dari kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey menyampaikan, sebagai bagian dari aksi mitigasi iklim, Inggris telah mengakhiri operasi PLTU batubara terakhirnya bulan lalu, sehingga kini seluruh pasokan listriknya tidak ada yang berasal dari batubara.

“Inggris berkomitmen untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim, bukan hanya di dalam negeri, melainkan juga dengan berbagai mitra global termasuk Indonesia, serta berkolaborasi bersama karena perubahan iklim merupakan tantangan global yang membutuhkan aksi global," sebutnya.

Adapun di Indonesia, sejauh ini investasi senilai lebih dari US$800 juta telah disetujui dalam Just Energy Transition Partnership (JETP). Pembiayaan lainnya dari JETP internasional senilai US$ 5-6 miliar sedang dinegosiasikan dan siap mengalir untuk mendukung transisi energi terbarukan.

"Indonesia tidak sendirian dalam perjalanan transisi energi. Sebagai mitra global, Inggris, bersama anggota International Partners Group (IPG) lainnya dalam kemitraan JETP, senantiasa mendukung upaya dekarbonisasi sektor energi Indonesia,” jelas Dominic.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, menyebutkan bahwa investasi energi terbarukan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan proyek energi terbarukan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, terdapat peluang investasi sebesar USD 15,9 miliar.

Eniya bilang, pemerintah berupaya menarik investasi ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 11/2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, serta Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/2024 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

"Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan sambil membangun industri energi terbarukan dalam negeri," ujarnya.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyebut pelaksanaan transisi energi yang adil dan tertata memerlukan komitmen dan kepemimpinan kuat yang mampu mendorong pemangku kepentingan mengambil langkah nyata dalam meningkatkan bauran energi terbarukan, melaksanakan efisiensi energi, dan membangun kolaborasi lintas sektor, serta mengatasi hambatan-hambatan investasi untuk mencapai target nasional.

Peningkatan bauran energi terbarukan membutuhkan peningkatan investasi yang akan meningkatkan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi tinggi delapan persen yang menjadi target pemerintah Prabowo.

Adanya target yang jelas dan peningkatan permintaan teknologi energi bersih dalam negeri akan mendorong minat investasi pada manufaktur industri teknologi energi bersih jika didukung kebijakan dan regulasi yang memadai.

Menurut Fabby, pertumbuhan industri manufaktur domestik ini akan menyumbang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketersediaan energi bersih juga dapat menjadi daya tarik untuk investasi hilirisasi maupun industri manufaktur lainnya.

"Untuk itu, pemerintah perlu menyelaraskan perencanaan pembangunan, menyelaraskan kebijakan transisi energi dengan kebijakan industri dan juga peningkatan kualitas SDM,” jelas Fabby.

Indonesia menghadapi tantangan serius terkait perubahan iklim. Kenaikan suhu telah menyebabkan panas ekstrem yang melanda berbagai wilayah Indonesia.

Data terbaru menunjukkan bahwa total emisi karbon dioksida (CO2) di Tanah Air mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 750 juta ton per tahun. Jumlah ini semakin menguatkan urgensi untuk segera melakukan efisiensi energi.

Professor of Emerging Markets di Dyson School of Applied Economics and Management Cornell University Iwan Jaya Azis mengatakan perubahan iklim merupakan satu ancaman bagi makhluk hidup.

Pasalnya, tidak hanya menyebabkan penyakit fisik, climate change dapat pula berimbas pada penyakit kejiwaan. Belum lagi berbagai dampak seperti polusi, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan produksi pangan yang terhambat.

Iwan mengungkapkan, kebanyakan diskusi selalu membahas pengurangan emisi dari sisi pencarian energi alternatif, tanpa menyoroti opsi lain, seperti efisiensi energi.

"Mungkin, karena teman-teman terlalu dalam terlibat dengan upaya mencari energi alternatif. Lupa bahwa, energi efisiensi adalah, salah satu cara yang powerful, kalau kita bicara mengenai, strategi percepatan (penurunan emisi)," ujarnya dalam seminar nasional bertajuk "Strategi Percepatan Transisi Energi: Pendekatan Quick Win sebagai Solusi Praktis dalam Mewujudkan Pencapaian Target NDC 2030" di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (30/10).

Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian tahun 2022 yang dilakukan di 4 negara, yaitu Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki, di mana menunjukkan bahwa penerapan efisiensi energi, khususnya jika dikombinasikan dengan energi terbarukan dapat mengurangi emisi CO2.

Oleh sebab itu, Indonesia harus fokus pada peningkatan efisiensi energi dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan guna mereduksi emisi.

Iwan juga menyoroti perkembangan produk kendaraan di Indonesia. Ia mengatakan bahwa produsen otomotif harus siap mengalami perubahan untuk menghasilkan kendaraan ramah lingkungan. Indonesia saat ini menghadapi transformasi industri otomotif yang seharusnya bisa mengantisipasi isu ramah lingkungan.

Ia pun mendukung langkah pemerintah yang semakin intensif dalam upayanya mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Namun ia mengingatkan ada jangka menengah harus harus dipikirkan antara pemerintah dan di sektor otomotif.

"Salah satu ide jalan tengah itu adalah net zero emission. Topik net zero emission ini sangat penting," ucap Iwan.

Sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan mekanisme kebijakan pelarangan mobil baru berbasis BBM tersebut sedang digodok agar lebih cepat.

Menurutnya program NZE terus berjalan di Indonesia. Dalam program pemerintah semua kendaraan baru harus zero emission vehicle alias bebas emisi pada 2045.

Roadmap sektor otomotif nasional itu telah dibahas oleh lintas kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, hingga Kementerian PPN/Bappenas.

BALI, KOMPAS.com – Dalam menghadapi tantangan keekonomian energi baru terbarukan (EBT), PT PGN Tbk, subholding gas dari Pertamina, bekerja sama dengan Universitas Udayana melalui rangkaian kegiatan Pertamina Goes To Campus 2024 (PGTC 2024).

Kolaborasi ini bertujuan memperkuat riset dan kapabilitas pengelolaan energi yang ramah lingkungan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap mengelola energi masa depan di tengah transisi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.

Direktur Program Pembinaan Ditjen Migas Kementerian ESDM, Mirza Mahendra, menyoroti pentingnya transisi energi dengan menekankan peran gas bumi sebagai energi fosil yang lebih ramah lingkungan.

"Kami mendapat tugas dari Presiden untuk melaksanakan swasembada energi, karena energi impor akan menggerus ekonomi Indonesia dan tugas kita bersama adalah menjaga pengelolaan energi melalui program diversifikasi energi," ujar Mirza, melalui keterangan pers, Kamis (31/10/2024).

Mirza menambahkan bahwa untuk mencapai NZE 2060, tantangan terbesar adalah memastikan keekonomian EBT, serta sinergi antara pengaturan hulu dan hilir energi.

"Itulah mengapa PGN berperan dalam mendistribusikan energi yang lebih baik dari sisi lingkungan," ujarnya.

Selain itu, cadangan gas bumi yang cukup, dihadapkan pada kendala infrastruktur yang masih perlu diperkuat untuk menjangkau masyarakat.

Dukung Transisi Menuju EBT

Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko, menyatakan bahwa kolaborasi dengan Universitas Udayana sangat penting dalam menghadirkan inovasi riset energi yang mendukung transisi menuju EBT.

“Pengelolaan energi di masa depan bagi PGN perlu kolaborasi dengan civitas akademika untuk mengembangkan riset yang inovatif. Kolaborasi ini juga menyiapkan SDM unggul untuk pengelolaan energi ke depan," ujar Arief.

Rektor Universitas Udayana, Prof. I Ketut Sudarsana, menyambut positif kerja sama ini, menekankan pentingnya riset bersama untuk mengurangi jejak karbon.

“Universitas Udayana sebagai lembaga pendidikan berkomitmen untuk bersinergi dengan PGN, agar edukasi dan peningkatan wacana terkait transisi energi dapat bergulir dengan lancar,” kata Prof. Ketut.

PGN melihat kerja sama ini sebagai peluang untuk memperluas sosialisasi mengenai pemanfaatan gas bumi kepada generasi muda.

Arief berharap kolaborasi ini dapat memperkenalkan produk beyond pipeline seperti CNG dan LNG, yang relevan di Bali mengingat terbatasnya infrastruktur gas bumi di pulau ini.

PGN juga berencana mengeksplorasi energi hidrogen sebagai langkah menuju bisnis rendah karbon yang mendukung NZE 2060.

BALI, KOMPAS.com – Dalam menghadapi tantangan keekonomian energi baru terbarukan (EBT), PT PGN Tbk, subholding gas dari Pertamina, bekerja sama dengan Universitas Udayana melalui rangkaian kegiatan Pertamina Goes To Campus 2024 (PGTC 2024).

Kolaborasi ini bertujuan memperkuat riset dan kapabilitas pengelolaan energi yang ramah lingkungan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap mengelola energi masa depan di tengah transisi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.

Direktur Program Pembinaan Ditjen Migas Kementerian ESDM, Mirza Mahendra, menyoroti pentingnya transisi energi dengan menekankan peran gas bumi sebagai energi fosil yang lebih ramah lingkungan.

"Kami mendapat tugas dari Presiden untuk melaksanakan swasembada energi, karena energi impor akan menggerus ekonomi Indonesia dan tugas kita bersama adalah menjaga pengelolaan energi melalui program diversifikasi energi," ujar Mirza, melalui keterangan pers, Kamis (31/10/2024).

Mirza menambahkan bahwa untuk mencapai NZE 2060, tantangan terbesar adalah memastikan keekonomian EBT, serta sinergi antara pengaturan hulu dan hilir energi.

"Itulah mengapa PGN berperan dalam mendistribusikan energi yang lebih baik dari sisi lingkungan," ujarnya.

Selain itu, cadangan gas bumi yang cukup, dihadapkan pada kendala infrastruktur yang masih perlu diperkuat untuk menjangkau masyarakat.

Dukung Transisi Menuju EBT

Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko, menyatakan bahwa kolaborasi dengan Universitas Udayana sangat penting dalam menghadirkan inovasi riset energi yang mendukung transisi menuju EBT.

“Pengelolaan energi di masa depan bagi PGN perlu kolaborasi dengan civitas akademika untuk mengembangkan riset yang inovatif. Kolaborasi ini juga menyiapkan SDM unggul untuk pengelolaan energi ke depan," ujar Arief.

Rektor Universitas Udayana, Prof. I Ketut Sudarsana, menyambut positif kerja sama ini, menekankan pentingnya riset bersama untuk mengurangi jejak karbon.

“Universitas Udayana sebagai lembaga pendidikan berkomitmen untuk bersinergi dengan PGN, agar edukasi dan peningkatan wacana terkait transisi energi dapat bergulir dengan lancar,” kata Prof. Ketut.

PGN melihat kerja sama ini sebagai peluang untuk memperluas sosialisasi mengenai pemanfaatan gas bumi kepada generasi muda.

Arief berharap kolaborasi ini dapat memperkenalkan produk beyond pipeline seperti CNG dan LNG, yang relevan di Bali mengingat terbatasnya infrastruktur gas bumi di pulau ini.

PGN juga berencana mengeksplorasi energi hidrogen sebagai langkah menuju bisnis rendah karbon yang mendukung NZE 2060.

Labuan Bajo, investor.id – Bursa karbon Indonesia sudah beroperasi lebih dari setahun sejak meluncur perdana pada 26 September 2023. Kemunculannya merupakan wujud dari komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Namun dalam perjalanannya, volume transaksi di bursa karbon masih relatif sepi. Evaluasi dan gebrakan dari para stakeholder terkait layak dinantikan untuk mengoptimalkan peran bursa karbon.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, membenarkan bahwa bursa karbon yang tergolong masih baru, belum memiliki volume transaksi yang besar.

Dia pun menekankan, evaluasi terhadap ekosistem bursa karbon harus dilakukan secara menyeluruh bukan hanya di Bursa Karbon Indonesia, tetapi juga instrument lain. Makanya, Inarno menyambut positif rencana Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, yang akan mengakselerasi pengembangan perdagangan karbon di Indonesia.

Sebab bagaimanapun, bursa karbon berperan penting sebagai bagian dari upaya nasional dalam mencapai dekarbonisasi dan ekonomi berkelanjutan. Ditambah lagi, bursa karbon juga masih mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan.

"Evaluasi ini mencakup ekosistem secara keseluruhan, bukan hanya Bursa Karbon Indonesia, tetapi juga instrumen lain seperti carbon tax dan ketentuan batas atas emisi. Kami akan berdikusi dengan berbagai pihak untuk menciptakan skema perdagangan karbon yang lebih baik," jelas Inarno sesuai Media Workshop di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Hanif menilai, peran bursa karbon belum cukup optimal sehingga perlu dilakukan percepatan untuk pengembangan dan perdagangan karbonnya. “Kami sedang mengevaluasi agar perdagangan karbon tidak stagnan. Potensi bursa karbon kita sangat besar dan kami tak ingin potensi ini terbuang percuma," ujar Hanif.

Beberapa kebijakan pun sedang disiapkan untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon yang meliputi penerapan skema offset karbon, memperluas unit perdagangan karbon, mempertimbangkan perpajakan karbon, dan menetapkan batas atas kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC).

"Langkah-langkah ini harus segera dibangun. Kita tidak bisa bersantai-santai dengan potensi yang ada," tambah Hanif.

Untuk itu, dirinya akan melibatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memastikan kualitas karbon yang diperdagangkan memenuhi standar. Kualitas ini penting mengingat IDX Carbon menunjukkan peningkatan jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dari 459.953 ton CO2e pada tahun pertama operasinya, menjadi 613.894 ton CO2e tahun ini.

Nilai transaksi juga naik dari Rp29,21 miliar menjadi Rp37,06 miliar, dengan volume transaksi sebesar 420.029 ton CO2e yang telah digunakan untuk kebutuhan pengurangan emisi.

Incar 100 Pengguna

Direktur Utama BEI Iman Rachman optimistis, jumlah pengguna jasa bursa karbon pada akhir 2024 akan terus meningkat hingga mencapai 100 pengguna. "Saat ini, kita sudah mencapai 81 pengguna, dan dengan rencana integrasi yang sedang berjalan, target ini bisa tercapai," ujar Iman.

Didukung dengan inovasi dari Bursa Karbon Indonesia untuk mengembangkan produk-produk turunan yang diharapkan dapat menarik lebih banyak pelaku usaha terlibat. Walaupun tak bisa dipungkiri, beberapa tantangan perlu diatasi utamanya menyangkut keselarasan regulasi dan dukungan pemerintah serta berbagai sektor terkait.

“Dengan komitmen kuat dari semua pihak, bursa karbon kami harapkan menjadi salah satu pilar utama dalam pengurangan emisi karbon nasional,” kata dia.

Apalagi, Bursa Karbon Indonesia sudah menunjukkan kapasitasnya untuk beradaptasi dan berinovasi menghadapi tantangan perubahan iklim. Bukan tidak mungkin, dengan semakin banyak perusahaan dan proyek yang terlibat, maka bursa karbon bukan saja menjadi alat perdagangan, tetapi juga jembatan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

"Kita masih dalam fase belajar, tetapi kita optimistis bursa karbon  akan terus berkembang dan berkontribusi besar dalam mencapai target pengurangan emisi nasional," tutup Iman. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) tak hanya menjadi pelopor perdagangan karbon di IDX Carbon pada 2023, namun secara konsisten mengampanyekan serta mendukung kegiatan-kegiatan netral karbon yang diselenggarakan oleh berbagai pihak.

Carbon neutral event adalah kegiatan yang diselenggarakan tanpa mengeluarkan emisi karbon. Atau, emisi yang dikeluarkan dikompensasi dengan pembelian kredit karbon sehingga menjadi netral karbon.

Pertamina NRE sebagai penjual kredit karbon telah memperdagangkan kredit karbon ke sejumlah penyelenggara acara atau kegiatan.

"Kami berharap kampanye carbon neutral event ini dapat mengedukasi dan menginspirasi masyarakat untuk turut mendukung upaya penurunan emisi karbon secara konkret, yaitu salah satunya mengompensasi emisi karbon yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan acara dengan membeli kredit karbon," ujar Corporate Secretary Pertamina NRE Dicky Septriadi dikutip Rabu (30/10).

Hingga periode Oktober 2024, Pertamina NRE telah mendukung penyediaan kredit karbon untuk mengompensasi emisi karbon yang dikeluarkan dalam sejumlah acara atau kegiatan.

Antara lain Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024 untuk wilayah Jawa Barat, Pameran ESG yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Bina Medika, program Pertamina Goes to Campus (PGTC) di Universitas Riau (Unri).

Kemudian, Indonesia Millenial and Gen-Z Summit yang diselenggarakan oleh IDN Times, serta peluncuran program BBM Satu Harga di empat provinsi di Indonesia.

Kredit karbon yang diperdagangkan Pertamina NRE bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Area Lahendong Unit 5 dan 6 yang sudah memiliki Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK).

Artinya, dengan membeli kredit karbon dari Pertamina NRE maka turut mendukung pengembangan energi panas bumi yang merupakan energi hijau.

Dicky menambahkan, komitmen Pertamina NRE untuk menerapkan prinsip berkelanjutan diwujudkan di seluruh aspek bisnis perusahaan.

"Dalam setiap kegiatan, kami akan bantu hitung potensi emisi karbon yang dihasilkan, emisi yang dihasilkan dari transportasi yang digunakan oleh peserta kegiatan, penggunaan listrik, air, gas hingga limbah yang dihasilkan selama penyelenggaraan acara. untuk selanjutnya , emisi yang telah dihitung tersebut dikompensasi dengan sejumlah unit kredit karbon yang kami sediakan untuk di offset," lanjutnya.

Kegiatan Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024 Jawa Barat menjadi salah satu contoh penerapan carbon neutral event yang didukung Pertamina NRE.

Melalui konsep ini, seluruh emisi karbon yang dihasilkan dari acara tersebut dihitung secara cermat, mulai dari penggunaan energi, transportasi, hingga konsumsi barang yang berpotensi menghasilkan emisi. Setelah itu, total emisi tersebut dikompensasikan melalui pembelian kredit karbon.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan bahwa pihaknya mendorong dekarbonisasi dalam berbagai aktivitas perusahaan. Hal ini merupakan wujud komitmen dan upaya Pertamina mengejar target Net Zero Emission 2060.

"Salah satu strategi Pertamina dalam mendukung tercapainya NZE adalah melalui inisiatif carbon neutral dan perdagangan karbon. Kami berharap, carbon neutral event ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak untuk melakukan dekarbonisasi yang lebih masif," ujar Fadjar.

Ke depan, Pertamina NRE akan menambah volume kredit karbon dari sumber energi bersih yang lain, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). Aksi ini sejalan dengan komitmen Pertamina untuk mendukung target pemerintah dalam mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT GE Nusantara Turbine Service (PT Gents) perusahaan perbaikan turbin, telah memperluas kapasitasnya untuk menangani perbaikan turbin gas kelas F. Langkah ini mendukung transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih bersih.

Country Director Leader Gas Power Indonesia GE Vernova, George Djohan, menjelaskan bahwa PT Gents kini telah meningkatkan kemampuannya dari perbaikan turbin kelas B/E menjadi kelas F. Perusahaan berkomitmen untuk terus menjaga kualitas tertinggi dalam layanan perbaikan tersebut.

Djohan menyatakan bahwa target perusahaan adalah menjadi pusat perawatan turbin gas mutakhir di kawasan ini, sejalan dengan visi pemerintah Indonesia untuk memperkuat kemampuan rekayasa dalam negeri.

Perbaikan pertama turbin gas kelas F oleh PT Gents menandai pencapaian penting yang memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci di pasar energi global.

"Dengan kemampuan ini, Indonesia mampu menangani proyek yang lebih kompleks dan meningkatkan reputasi sebagai pusat teknologi tinggi di sektor energi," ujarnya dalam keterangannya seperti dikutip Jumat (25/10).

Pengembangan ini juga berdampak pada daya saing Indonesia di pasar internasional. PT Gents kini dapat melayani pelanggan dari Amerika hingga Asia, yang diharapkan akan meningkatkan ekspor dan menjadikan Indonesia bagian penting dari rantai pasokan energi global.

Selain itu, PT Gents telah menciptakan sekitar 30 posisi baru untuk teknisi dan profesional, mendukung pengembangan tenaga kerja lokal di sektor energi. Hal ini juga memperkuat rantai pasokan lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Djohan mengakui tantangan dalam mendukung transisi energi Indonesia, terutama dalam peralihan dari batu bara ke gas. PT Gents bersiap menghadapi tantangan ini dengan mempertimbangkan potensi penggunaan hidrogen hijau dan amonia sebagai bahan bakar pembangkit listrik tanpa emisi.

PT Gents juga berkolaborasi dengan pembuat kebijakan dan pemimpin industri untuk mencapai tujuan keberlanjutan Indonesia, termasuk netralitas karbon pada tahun 2060.

Dengan peningkatan kapasitas dan komitmen terhadap inovasi, PT Gents siap mendukung pertumbuhan energi Indonesia dan memperkuat posisi negara di kancah global.

PT Gents adalah perusahaan yang berada di Kota Bandung, yang bergerak di bidang Turbine Services.

JAKARTA, investor.id – PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) berada pada posisi yang strategis untuk menjadi penyedia energi bersih papan atas di Tanah Air. Portofolio energi bersih BREN yang tersebar hampir merata di wilayah Indonesia, membuat perannya vital dalam mendukung target pemerintah menuju emisi nol bersih (net zero emission/NZE) 2060. Tidak berhenti di panas bumi (geothermal) dan angin, BREN juga mempertimbangkan untuk masuk ke energi hidro dan solar.

Emiten EBT milik konglomerat Prajogo Pangestu ini tercatat memiliki lima Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan empat Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) angin dengan total kapasitas mencapai 961 MW.

Bahan bakar minyak (BBM) subsidi merupakan salah satu modal dalam menggerakan roda perekonomian. Dengan adanya subsidi, maka harga BBM pun menjadi lebih murah.

Kehadiran BBM subsidi dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Sisa uangnya dapat digunakan untuk membeli keperluan primer seperti makanan, pakaian, hingga kebutuhan sekolah.

Sebaliknya, jika subsidi BBM tidak ada makan harga bensin akan melonjak. Hal ini berimbas pada ongkos transportasi yang naik dan menurunnya daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan kenaikan angka inflasi.

Agar BBM subsidi tepat sasaran, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi yang dituangkan dalam RAPBN 2025.

Dalam RAPBN tersebut, pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penetapan kuota ini bertujuan agar penyaluran BBM tepat sasaran.

"Ya kita lagi merencanakan agar pola subsidinya harus tepat sasaran," kata Bahlil, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto menyebut fakta distribusi subsidi yang ditujukan untuk rakyat belum merata. Oleh karenanya, teknologi digital bisa menjadi cara untuk menanggulangi masalah ini.

"Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang membutuhkan," tegas Prabowo.

Pidato Prabowo sejalan dengan upaya yang telah dilakukan oleh BPH Migas. BPH Migas menggunakan teknologi berupa QR Code, CCTV, dan teknologi lain dalam mengawasi penyaluran BBM Subsidi.

Di samping itu, Pertamina sebagai BUMN di bidang energi juga mendapatkan mandat dari pemerintah untuk melakukan pembatasan subsidi BBM melalui program Subsidi Tepat. Untuk mendapatkan subsidi tersebut, masyarakat harus mendaftarkan subsidi tepat di situs MyPertamina.

Sejak 1 Juli 2020 masyarakat diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu untuk memastikan penyaluran BBM dapat tepat sasaran. Pendaftaran subsidi tepat MyPertamina dapat dilakukan secara offline dan online.

Subsidi Mobil Listrik

Selain subsidi BBM, mobil listrik (EV) juga turut menjadi perhatian pemerintah. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan visi Net Zero Emission (NZE) 2060.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penting bagi bangsa ini untuk menjadi lebih adaptif di tengah persaingan global. Ia menyebut subsidi ini berkaitan dengan investasi.

"Seingat saya, kendaraan bermotor Rp 7 juta. Mobil listrik disubsidi kurang lebih Rp 70 juta. Ini untuk apa? Ya karena negara lain semua melakukan itu. Contoh Thailand, memberikan subsidi pada mobil listrik 68. Kalau kita di bawah itu, investasi semua akan pergi ke sana, tidak akan pergi ke Indonesia," kata Jokowi.

Untuk mewujudkan ekosistem EV, pemerintah juga membangun SPKLU untuk mendukung mobil listrik dan motor listrik. Hingga saat ini, pembangunan SPKLU masih terus berlanjut.

Per Juli 2024, jumlah Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) mencapai 1.882. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan ekosistem EV yaitu melakukan berbagai investasi dengan pihak lain, salah satunya adalah PT LBM Energi Baru Indonesia yang memproduksi bahan katoda baterai lithium.

Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia

Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia