Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan dari Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBTI) atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp74,48 triliun pada September 2024.

"Per September 2024, outstanding pendanaan industri LPBBTI meningkat 33,73 persen (yoy) menjadi sebesar Rp74,48 triliun, dengan pendanaan yang diberikan oleh lender institusi adalah sebesar 89,98 persen, sementara lender perorangan sebesar 10,02 persen," ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya Agusman dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

Menurut Agusman, pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan partisipasi dari para lender terhadap industri pinjol.

Pada periode sama, laba industri pinjol melesat 66,15 persen (yoy) menjadi Rp806,05 miliar. Peningkatan laba ini antara lain karena meningkatnya pendapatan operasional.

Selanjutnya, hingga akhir kuartal III 2024, terdapat 22 penyelenggara LPBBTI yang memiliki TWP90 di atas 5 persen. TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

"Terhadap penyelenggara tersebut, OJK memberikan surat peringatan dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya. OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan LPBBTI dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," terangnya.

Dalam rangka mendorong peran pinjol dan perusahaan pembiayaan, OJK sendiri telah meluncurkan Roadmap LPBBTI 2023 - 2027 dan Roadmap Perusahaan Pembiayaan 2024 - 2028.

Industri pinjol dan perusahaan pembiayaan didorong untuk melakukan peningkatan pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM, antara lain mencakup peningkatan limit pembiayaan untuk sektor produktif dan pembatasan manfaat ekonomi (bunga), serta menekankan sinergi dengan LJK, UMKM, dan sektor prioritas ekonomi terkait.

Selain itu, penyelenggara pinjol juga telah diminta agar meningkatkan aksesibilitas, inklusi keuangan, dan pemberdayaan UMKM menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Bisnis 2025.

"OJK terus akan mendorong pengembangan dan penguatan terhadap industri LPBBTI ke depan agar lebih berintegritas dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," ujarnya.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan tiga dampak buruk imbas rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan dampak buruk yang pertama dari rencana kebijakan itu adalah hilangnya potensi ekonomi sebesar Rp 182,2 triliun. Hilangnya potensi ekonomi ini belum termasuk dampak dari pasal 'bermasalah' dalam PP 28/2024 dan RPMK lainnya.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom, ditulis Senin (4/11/2024).

"Kemasan polos mendorong down trading hingga switching ke rokok ilegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya lagi.

Jika memperhitungkan kerugian negara imbas pasal-pasal lain dalam kebijakan ini seperti pembatasan penjualan di sekitar institusi pendidikan dan pembatasan iklan rokok, maka total potensi ekonomi yang hilang mencapai Rp 306 triliun atau setara 1,5% dari PDB.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun atau 1,5% dari PDB," ucapnya.

Kedua, pemerintah dapat kehilangan pendapatan dari pajak hingga Rp 95,6 triliun imbas rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut. Ini merupakan peluang penurunan pendapatan negara terbesar dibandingkan dampak dari pasal-pasal bermasalah dalam PP 28/2024 dan RPMK lainnya.

Sebab untuk potensi penurunan penerimaan pajak imbas penerapan larangan berjualan di sekitar lingkungan pendidikan berada di Rp 43,5 triliun. Sedangkan dari pembatasan iklan rokok berpotensi menghilangkan pendapatan pajak sebesar Rp 21,5 triliun.

Ketiga, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

Sehingga menurut Andry kebijakan kemasan rokok polos tidak cocok untuk Indonesia seperti beberapa negara di dunia lainnya. Sebab sebagian besar negara yang menerapkan aturan itu pada dasarnya bukanlah negara penghasil tembakau ataupun menerima pajak besar dari rokok.

"Mayoritas negara dengan kebijakan kemasan polos bukanlah produsen tembakau, dan kontribusi sektor tembakau terhadap penerimaan pajak relatif kecil (rata-rata 1%)," pungkas Andry.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dapat merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, sejumlah pasal dalam PP dan RPMK itu seperti pembatasan penjualan di sekitar institusi pendidikan, pembatasan iklan rokok, hingga kebijakan kemasan polos dapat menekan kinerja industri hasil tembakau (IHT) secara keseluruhan dari hulu hingga hilir.

Tekanan kinerja inilah yang kemudian dinilai dapat menghilangkan potensi ekonomi RI hingga total Rp 306 triliun atau setara 1,5% dari PDB. Di mana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos ini memberi dampak terbesar yakni sekitar Rp 182,2 triliun.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom seperti ditulis Sabtu (2/11/2024).

Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri. Sehingga kinerja atau hasil penjualan rokok konvensional atau legal bisa turun drastis, khususnya untuk rokok golongan I dan II.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya.

Lebih lanjut, untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga total kerugian atau hilangnya potensi ekonomi negara hingga Rp 84 triliun.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga nilai ekonomi yang hilang dari sektor itu mencapai Rp 41,8 triliun.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun atau 1,5% dari PDB," pungkasnya.

Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan sejumlah dampak buruk imbas beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terhadap perekonomian negara jika benar diterapkan.

Sejumlah pasal 'bermasalah' yang dimaksud ini mencakup aturan kemasan rokok polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan iklan.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan sejumlah dampak yang dimaksud mulai dari hilangnya potensi ekonomi Rp 308 triliun dan penerimaan pajak Rp 160,6 triliun.

Di luar itu, sejumlah pasal bermasalah ini juga diproyeksikan dapat menggerus pasar tenaga kerja RI atau berpotensi terjadinya PHK massal. Secara keseluruhan 2.293.957 orang atau 1,6% dari total penduduk bekerja diperkirakan akan terdampak PP dan RPMK tersebut.

Secara khusus, untuk aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya kepada detikcom, seperti ditulisSabtu (2/11/2024).

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

Pemerintah Hong Kong membuat aturan yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan layanan WeChat dan WhatsApp di perangkat komputer kerjanya. Layanan cloud storage seperti Google Drive juga dilarang.

Melansir detikInet yang mengutip SCMP, Rabu (23/10/2024), Menteri Inovasi, Teknologi, dan Industri Hong Kong Sun Dong mengatakan regulasi yang mereka terapkan ini mirip dengan aturan di Amerika Serikat dan China Daratan.

Penggunaan aplikasi-aplikasi ini dilarang karena bisa memicu risiko keamanan internet yang berat. Larangan diberlakukan secara penuh mulai bulan ini.

"Tahun lalu kami menghadapi banyak tantangan, peretasan semakin parah. Komputer yang dipakai secara internal di kantor tidak boleh menggunakan layanan WhatsApp dan WeChat karena punya risiko keamanan yang serius," ucap Menteri Sun Dong dalam sebuah wawancara di radio.

Dia mengakui kalau aturan baru ini mungkin membuat PNS menjadi tak nyaman. Namun pembatasan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan keamanan siber. Ia juga menegaskan kalau PNS tetap boleh menggunakan aplikasi tersebut di ponsel pribadinya.

"Aplikasi ini tidak dilarang di ponsel mereka. Saya yakin kalau setiap departemen akan menemukan pengganti layanannya masing-masing. Saya percaya akan ada solusi untuk tantangan ini," tambahnya.

Artikel ini sudah tayang di detikInet, baca selengkapnya di sini.

Fitur Baru Video Call WhatsApp yang Mirip Zoom

Fitur Baru Video Call WhatsApp yang Mirip Zoom

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi melakukan Cabut Izin Usaha (CIU) dari PT Investree Radika Jaya (Investree). Sejalan dengan itu, OJK mengatakan akan mengambil langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Diketahui Direktur Utama Investree Adrian Asharyanto Gunadi telah mengundurkan diri pada awal 2024. Hal itu dilakukan di tengah kredit macet yang terjadi di Investree.

OJK tengah mengejar Adrian yang diketahui saat ini berada di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Langkah tegas lainnya juga, OJK akan memblokir rekening bank dari Adrian dan pihak lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

"Mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi dalam keterangannya, dikutip Rabu (23/10/2024).

Selain itu, OJK juga akan melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian OJK juga akan melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan," lanjut keterangan OJK.

OJK menjelaskan alasan pencabutan izin usaha ini dilakukan karena Investree melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK mengatakan telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal, di antaranya menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Simak Video: OJK Blokir 6.400 Rekening yang Terkait Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui cabang Tarakan terus menunjukkan upayanya dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya di wilayah perbatasan negara. Kali ini, PNM memberikan pelatihan keuangan bagi warga desa di Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Program Mba Maya (Merdeka dan Berdaya) Fase III menjadi salah satu upaya PNM meningkatkan daya saing serta ketahanan usaha warga desa di Nunukan. Pelatihan yang dihadiri 51 nasabah PNM Mekaar ini diharapkan dapat membantu nasabah ke depannya siap menghadapi tantangan pasar lintas negara dan menumbuhkan semangat inovasi bagi UMKM perbatasan.

"Kami ingin UMKM perbatasan ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi pelaku utama dalam perdagangan di kawasan strategis ini. Pelaku usaha kami dorong agar semakin percaya diri dan siap menghadapi peluang serta persaingan yang ada," ungkap Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Terletak di ujung utara Kalimantan, Kabupaten Nunukan tidak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga kekuatan ekonomi yang signifikan. Selain itu, Nunukan sekaligus menjadi titik kunci dalam perdagangan internasional karena berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah, Malaysia.

Terlebih lagi, Kecamatan Sebatik yang unik, dengan sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia, menjadi pusat interaksi ekonomi lintas negara.

"Aksesibilitas dan persaingan pasar lintas negara memerlukan strategi yang kuat. Kami harap diawali dengan pemahaman yang mumpuni terkait keuangan pelaku usaha di wilayah ini mampu memanfaatkan potensi tersebut, meningkatkan produktivitas, dan memperluas pasar mereka, baik di tingkat lokal maupun internasional," jelas Arief.

PNM Terima Penghargaan Sebagai Lembaga Pemberdaya Ekonomi Perempuan Prasejahtera

PNM Terima Penghargaan Sebagai Lembaga Pemberdaya Ekonomi Perempuan Prasejahtera

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan BBM subsidi sudah hampir selesai. Namun, ia tak mengungkap kapan pembatasan akan dilakukan.

"Menyangkut dengan harga dan pembatasan BBM sebenarnya sudah hampir selesai," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024),

Dia menegaskan, pengaturan BBM subsidi ini menunggu waktu yang tepat. "Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan, dan saya pikir tidak lagi yang saya harus menyampaikan kendalanya," imbuhnya.

Bahlil juga mengkonfirmasi, pengaturan BBM subsidi menjadi perhatian presiden terpilih Prabowo Subianto. "Oh iya," ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan, aturan terkait BBM subsidi sedang dimatangkan. Ia menegaskan, tak ingin terburu-buru mengambil kebijakan.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," kata Bahlil di Monas Jakarta, Kamis (10/10).

Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat dampak pengaturan BBM subsidi ini. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan. Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir final. Kemudian, penerapan dari pengaturan BBM subsidi ini hanya persoalan waktu.

"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," paparnya.

Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS), Boeing hampir mendapatkan dana sekitar US$ 15 miliar atau setara Rp 233 triliun (kurs Rp 15.569) melalui penerbitan saham biasa dan obligasi wajib konversi. Upaya ini diambil untuk memperkuat keuangan di tengah krisis yang makin parah karena adanya pemogokan kerja.

Melansir dari Reuters, Kamis (17/10/2024) baru-baru ini perusahaan tersebut telah mengajukan dokumen kepada regulator pasar modal di AS untuk menghimpun dana hingga US$ 25 miliar. Pengumpulan dana ini melalui tawaran saham dan utang dengan mempertaruhkan peringkat kredit investasinya. Meski begitu, salah satu sumber informasi Reuters menilai dana sebesar US$ 15 miliar mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di perusahaan tersebut.

Selain itu, Boeing juga sedang mempertimbangkan transaksi keuangan terstruktur untuk mengumpulkan dana hingga US$ 5 miliar. Namun, Boeing tidak segera menanggapi rencana tersebut.

Perusahaan dirgantara tersebut telah mengalami krisis beruntun, mulai dari pengetatan pengawasan oleh regulator, pembatasan produksi, hingga hilangnya kepercayaan pelanggan sejak tragedi pesawat 737 MAX.

Boeing telah menghabiskan banyak uang sepanjang tahun. Untuk itu, mereka mengumumkan akan menghimpun dana melalui pasar modal. Perusahaan tersebut juga telah mendapatkan perjanjian kredit senilai US$10 miliar dengan konsorsium bank-bank besar AS, seperti Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan.

Empat sumber investor dan perbankan mengatakan perwakilan dari pemberi pinjaman tersebut tengah menanyakan minat terhadap penawaran gabungan saham baru dan obligasi konservasi wajib, obligasi hibrida yang dapat dikonversi menjadi ekuitas pada atau sebelum tanggal ditentukan. Sekitar US$10 miliar dalam bentuk saham baru sedang dipertimbangkan untuk dijual oleh perusahaan tersebut dan hampir US$ 5 miliar dalam bentuk obligasi konservasi wajib.

Salah satu dari empat sumber mengatakan kesepakatan itu dijadwalkan akan ditetapkan setelah laporan laba kuartal ketiga Boeing pada 23 Oktober.

Program kartu Prakerja merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Program ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020.

Mengutip dari laman resmi Prakerja, program ini adalah beasiswa pelatihan yang bisa dipakai untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Hal yang melatarbelakangi munculnya program ini adalah oleh keinginan pemerintah untuk mendorong masyarakat agar terus belajar.

Benefit dari program ini juga tak sedikit. Pemegang kartu Prakerja akan mendapat pelatihan hardskill dan softskill untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing para pekerja. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kewirausahaan.

Sasaran kartu Prakerja adalah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, pekerja atau buruh yang ingin meningkatkan skill, dan pelaku usaha mikro dan kecil dengan rentang usia 18-64 tahun.

Mengutip dari laman resmi Prakerja, program ini telah menyasar 514 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan jumlah penerima mencapai 18,9 juta orang. Direktur Eksekutif PMO Prakerja Denni Puspa Purbasari menyampaikan bahwa rata-rata penerima program ini adalah generasi Z dan Millennial.

"Dari peserta Prakerja, mayoritas berusia 18-35 tahun atau Gen-Z dan Milenial, dengan kelas ekonomi mencakup desil 1 aspiring middle class hingga middle class, dengan mayoritas berasal dari daerah pedesaan," ujar Denni dikutip dari Prakerja, Jumat (11/10/2024).

Program ini juga memperhatikan para penyandang disabilitas di Indonesia. Menurut informasi yang dipaparkan oleh Prakerja, 3% dari keseluruhan penerima program ini adalah penyandang disabilitas.

Selama 4 tahun, Prakerja telah menyediakan lebih dari 6.000 pelatihan. Dengan pelatihan yang disediakan di Prakerja, penyandang disabilitas dapat mengembangkan skill mereka di rumah saja.

Kilas Balik

Mengutip dari CNBC Indonesia, Program kartu Prakerja ini pertama kali diluncurkan pada 11 April 2020. Program ini muncul sesaat setelah pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat adanya pandemi COVID-19.

Tidak seperti sekarang, saat pertama kali program ini diluncurkan pemerintah menggabungkan pelatihan dengan program bantuan sosial. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang saat itu ekonominya terganggu karena pandemi.

Mengacu pada laman resmi Prakerja, program ini efektif dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang terjadi. Berdasar pada survei Presisis pada tahun 2021, program ini ternyata meningkatkan skill penerimanya dan berhasil mengubah status kebekerjaan penerimanya. Tak hanya itu, program ini juga berhasil meningkatkan upah pekerja sebesar 31,6%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut bahwa program ini telah mengatasi scaring effect akibat COVID-19.

"Terkait dengan itu, Program Kartu Prakerja merupakan salah satu program penting yang berfungsi mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Kartu Prakerja terbukti meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan keterampilan kewirausahaan sehingga peserta dapat meningkatkan pendapatan atau kesempatan memperoleh pekerjaan baru, sekaligus mengatasi 'scarring effect' akibat pandemi," jelas Febrio.

Suku bunga pinjaman online atau fintechpeer to peer (P2P) lending akan turun menjadi 0,2% pada 2025. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/SEOJK.06/ 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, implementasi pembatasan maksimum manfaat ekonomi terhadap industri LPBBTI masih dilakukan pendalaman.

"Mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kondisi makroekonomi, kinerja industri, dan pelindungan konsumen," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam keterangannya, ditulis Jumat (11/10/2024).

Untuk diketahui dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19/SEOJK.06/ 2023, bunga pinjaman atau pendanaan konsumtif yang dibatasi untuk tenor pendanaan jangka pendek kurang dari satu tahun, pertama 0,3% per hari kalender dengan perjanjian pendanaan yang berlaku sejak 1 Januari 2024.

Kemudian, akan turun menjadi 0,2% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum pada perjanjian pendanaan yang berlaku sejak Januari 2025. Lalu akan berangsur turun lagi pada tahun berikutnya menjadi 0,1%.

Agusman menjelaskan, kesiapan industri LPBBTI perlu didorong dengan peningkatan efisiensi operasional, teknologi, dan pengelolaan risiko untuk menghadapi penurunan suku bunga.

"Implikasinya, pembiayaan konsumtif dapat lebih terjangkau bagi konsumen, namun Penyelenggara LPBBTI perlu menjaga profitabilitas dan kualitas portofolio pendanaannya," terangnya.

Agusman menerangkan, penurunan suku bunga acuan dapat berdampak positif bagi industri LPBBTI seperti peningkatan permintaan pembiayaan.

"Namun demikian, Penyelenggara LPBBTI dan bank-bank yang menyalurkan lewat channeling, tetap harus berhati-hati dalam menilai risiko untuk menjaga kualitas portofolio pendanaan dan mengurangi risiko gagal bayar," pungkasnya.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19/SEOJK.06/ 2023, juga mengatur suku bunga untuk pendanaan produktif, d mana sejak Januari 2024 sebesar 0,1%. Kemudian akan turun menjadi 0,067% pada 2025.

Sebagai informasi, Laba industri LPBBTI per Agustus 2024 meningkat dibandingkan dengan posisi Juli 2024 menjadi sebesar Rp 656,80 miliar. Peningkatan laba ini antara lain karena adanya peningkatan pendapatan operasional yang disertai dengan efisiensi dari beban operasional.

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

PALEMBANG, iNews.id- Sebanyak 349 prajurit dari Batalyon Arhanud 12 yang bertugas menjaga perbatasanIndonesia-Malaysia di Kalimantan telah kembali ke Kodam II Sriwijaya. Mereka tiba di Pelabuhan Boom Baru, Palembang pada Kamis (10/10/2024) sore.

Mereka menempuh perjalanan selama tujuh hari menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Teluk Lampung. Para prajurit ini telah menjalankan tugas selama 13 bulan di perbatasan, memeriksa lebih dari 3.000 patok perbatasan agar tidak bergeser. 

Selain itu, mereka juga melakukan pengamanan terhadap peredaran narkoba serta penyelundupan barang ilegal yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI).

Dalam tugasnya, satu prajurit gugur karena tertimpa pohon saat terjadi bencana tanah longsor di perbatasan Kalimantan Utara. Meskipun demikian, Kodam II Sriwijaya mengapresiasi para prajurit yang telah purna tugas dan menjalankan tugas dengan baik.

Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Aminton Manurung menyampaikan, setelah tiba dan kembali ke Kodam II Sriwijaya, para prajurit diberikan hak untuk cuti dan berkumpul bersama keluarga yang telah menanti. 

"Mereka ini kemarin kita berangkatkan 4 September 2023 sebanyak 350 orang tetapi sekarang yang kita terima 349 orang. Ada satu prajurit kita yang meninggal atas nama Praka Priggo meninggal tertimpa pohon saat terjadi bencana tanah longsor," ujar Brigjen TNI Aminton Pelabuhan Boom Baru, Palembang.

Selain itu, prajurit juga akan mendapatkan penghargaan atas dedikasi mereka sebelum kembali menjalankan tugas menjaga NKRI.

Editor: Kurnia Illahi