Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki akan memimpin pembangunan di ibu kota baru.

Pelantikan Basuki baru saja dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin. Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN.

Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri Jokowi. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Usai dilantik, Basuki mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto. Dia bercerita Prabowo langsung menyalaminya usai pelantikan saat itu juga Prabowo meminta Basuki segera melaksanakan perintahnya. Basuki pun menjawab siap melakukan perintah.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan.

Seorang penumpang memukuli penumpang lain yang dalam kondisi bisu dan tuli, saat dia sedang terlelap di tengah penerbangan. Dia memukulinya sampai berdarah-darah.

Diberitakan New York Post, Jumat (1/1/2024) pria tak waras ini dengan kejam memukuli penumpang bisu ini di tengah penerbangan United Airlines dari San Francisco ke Washington Dulles pada hari Senin lalu. Padahal, mereka berdua tidak saling kenal dan belum pernah berjumpa.

Menurut pengaduan pidana, kejadian ini bermula ketika penyerang, Everett Chad Nelson, 44, bangun untuk menggunakan kamar mandi. Saat kembali ke tempat duduknya, Nelson berhenti di kursi 12F dan tanpa pemberitahuan, mulai menyerang seorang penumpang laki-laki yang sedang tidur dengan memukulnya berulang kali di wajah dan kepala hingga berdarah.

"Hal berikutnya yang saya tahu, saya hanya mendengar jeritan yang mengerikan. Dia sangat kasar dan agresif memukuli pria yang duduk di kursi dekat jendela di depan saya dan itu sangat kejam," kata Sandhya Gupta, yang duduk di belakang korban kepada ABC 7 News.

Nelson menghujani pria yang tak berdaya itu dengan pukulan selama satu menit penuh, kata petugas. Akhirnya, seorang Samaria yang baik hati melompat masuk dan melepaskannya dari korban.

Nelson mematahkan hidung pria itu, menyebabkan darah berceceran di seluruh kursinya, dinding kabin, jendela, dan lengan jaket hijau Nelson. Korban juga mengalami lebam di matanya.

Setelah keduanya dipisahkan, seorang dokter yang kebetulan berada di dalam pesawat langsung merawat pria itu untuk luka-lukanya. Di momenm itulah, penumpang dan awak pesawat menemukan bahwa pria itu tidak dapat mendengar atau berbicara.

"Ketika dia mencoba berkomunikasi dengan kami dalam bahasa isyarat, saat itulah kami menyadari bahwa dia tuli dan tidak dapat berbicara," katanya.

Dia dapat berkomunikasi dengan awak United melalui pesan telepon.

Lalu, pramugari memindahkan Nelson ke kursi paling depan dan menempatkan orang Samaria yang melerai tadi untuk bertugas mengawasinya hingga pesawat mendarat.

Pengaduan tersebut tidak menjelaskan motif dan tidak mengatakan apakah kedua pria itu memiliki hubungan sebelumnya sebelum serangan, yang tampaknya terjadi begitu saja.

Gupta mengatakan bahwa selama pertukaran pesan dengan korban, seorang pramugari menulis bahwa tersangka mengklaim korban menyerangnya di jalan sebelumnya. Tetapi korban menjawab bahwa ia belum pernah melihat pria itu.

Menurut Administrasi Penerbangan Federal, TSA menghubungi FBI di tengah penerbangan dan dan mengindikasikan ada gangguan 'Tingkat 2' di dalam pesawat, yang merupakan 'perilaku kekerasan fisik'.

"Berkat tindakan cepat kru dan pelanggan kami, seorang penumpang berhasil ditahan setelah bersikap agresif secara fisik terhadap pelanggan lain dalam penerbangan dari San Francisco ke Washington Dulles pada hari Senin," kata juru bicara United dalam sebuah pernyataan.

"Penerbangan mendarat dengan selamat dan disambut oleh paramedis dan penegak hukum setempat," tambahnya.

Nelson didakwa dengan satu tuduhan penyerangan dengan memukul, memukul, dan melukai di yurisdiksi pesawat khusus Amerika Serikat. Dia terancam hukuman penjara hingga satu tahun jika terbukti bersalah.

Video: Penampakan Penumpang di Stasiun Manggarai Membludak!

Video: Penampakan Penumpang di Stasiun Manggarai Membludak!

Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut telah diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif. Diisukan, pelantikannya akan dilakukan pada Kamis (24/10/2024).

Merespons hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan berbicara banyak. Ia mengaku baru mendengar kabar tersebut.

"Saya belum dengar. Oh gitu ya?," kata AHY, ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Adapun Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin AHY ini merupakan kementerian baru. Nantinya, kementerian ini juga akan banyak berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyangkut pembangunannya.

Ditemui terpisah, Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti juga menunjukkan respons serupa. Diana enggan berbicara banyak, namun terlihat wajahnya berseri sembari menahan senyum saat menjawab pertanyaan tentang pelantikan Basuki.

"Kita lihat dulu ya nanti ya. Saya baru belum dengar soalnya (Basuki besok dilantik jadi Kepala OIKN Definitif). Tapi mudah-mudahan ya (isu tersebut benar)," ujarnya.

Sebagai informasi, Basuki sendiri sebelumnya telah menduduki posisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN. Ia menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri pada Juni 2024.

Ditemui saat serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian PUPR beberapa hari lalu, Basuki mengaku diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Proses Basuki menjadi Kepala OIKN definitif sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.

"Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Basuki juga memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya pembangunan ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

"Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, dia menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun itu adalah eksekutifnya dalam beberapa tahun, dua tahun nanti, yudikatif dan legislatif harus dibangun," tuturnya.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pada Mei 2024 lalu menurunkan status Bandara Ahmad Yani tidak lagi berstatus sebagai bandara internasional.

Anggota DPR Bambang Haryo Soekartono meminta agar pemerintah dapat mengkaji ulang status Bandara Jendral Ahmad Yani agar kembali berstatus sebagai bandara internasional

"Dasarnya sudah sangat jelas, di Wilayah Jawa Tengah saat ini menjadi tujuan usaha industri dari Wilayah Jakarta dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, serta Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Mereka saat ini berpindah menuju Jawa Tengah karena UMR Jawa Tengah terendah dibanding Surabaya, Jakarta, dan sekitarnya. Sehingga begitu banyak usaha usaha industri Internasional yang ada di Wilayah Jawa Tengah saat ini," ungkap Bambang, di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Tidak hanya itu, kata Bambang, Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki pelabuhan laut yang berstatus Internasional.

Bahkan, Kapal Peti Kemas Internasional yang singgah per tahunnya bisa membawa sekitar 1 juta theus per tahun, atau rata rata sekitar 3.000 peti kemas setiap harinya. Dan juga kapal kapal pariwisata Cruise dari mancanegara juga sering sandar di Pelabuhan Penumpang Internasional Tanjung Emas, Semarang, sekitar 30 Unit kapal, yang 1 kapalnya membawa ribuan Wisatawan Asing per tahunnya.

"Ini semua tentu sangat membutuhkan akses transportasi udara menuju ke luar negeri, bila mereka dalam kondisi emergency." Imbuhnya.

Apalagi, lanjut alumni ITS Surabaya ini Jawa Tengah adalah penyedia Tenaga Kerja ke Luar Negari (TKI) yang terbesar no 2 dari seluruh Provinsi di Indonesia. Sudah seharusnya Pemerintah menyediakan akses kemudahan Angkutan Udara Internasional dari Kota Semarang. Yang saat ini di Jawa Tengah tidak ada satu pun Bandara yang memiliki Status Internasional.

"Dan seharusnya Pemerintah harus konsisten saat melakukan revitalisasi dengan biaya yang sangat besar, berkisar Rp 2.07 triliun di 2017 itu, tujuannya untuk mengembangkan Bandara Internasional Jendral Ahmad Yani, agar bisa didarati pesawat berbadan lebar, dengan disediakannya 2 garbarata dengan jenis untuk ukuran pesawat besar (Wide Body)," tambahnya.

Eks menteri-menteri bidang ekonomi di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai penasihat dan utusan khusus. Ada sekitar 3 orang menteri senior yang dijadikan 'pembisik' khusus oleh Prabowo.

Prabowo baru saja melantik penasihat dan utusan khusus untuknya. Ada sederet nama yang menjadi penasihat dan utusan khusus di berbagai bidang.

Beberapa menteri ekonomi senior yang diangkat Prabowo menjadi penasihat dan utusan khusus mulai dari eks Menko Kemaritiman dan Investasi era Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut ditunjuk Prabowo jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Kemudian muncul juga nama Bambang Brodjonegoro yang pernah bolak-balik menjabat di Kementerian Keuangan baik sebagai wakil menteri hingga jadi menteri di era SBY dan Jokowi. Bambang sendiri dijadikan Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional.

Muncul juga nama Purnomo Yusgiantoro yang pernah menjadi Menteri ESDM di era Presiden SBY, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Abdurrahman Wahid. Purnomo juga sempat jadi Menteri Pertahanan saat SBY menjabat. Oleh Prabowo, Purnomo dijadikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi.

Mari Elka Pangestu, yang dikenal sebagai menteri senior di era SBY juga dapat tugas baru dari Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral. Mari pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Simak: Video Prabowo Lantik Luhut hingga Wiranto Jadi Penasihat Khusus Presiden

[Gambas:Video 20detik]

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan visi dan tekad Presiden Prabowo Subianto mewujudkan proses tranformasi ekonomi nasional harus dipahami sebagai jawaban terhadap perubahan zaman.

Menurutnya, proses tranformasi ekonomi yang lebih bersungguh-sungguh dan terencana harus dimulai dari sekarang. Sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, transformasi ekonomi yang dimulai sejak sekarang akan menjadi warisan dari generasi saat ini yang akan diteruskan oleh generasi milenial, Gen-Z, dan generasi Alpha.

"Keinginan merealisasikan transformasi ekonomi nasional dimulai ketika dunia sudah menapaki era industri 4.0 dan semakin meluasnya pemanfaatan AI. Berbasis kekayaan negara-bangsa, disepakati bahwa perekonomian Indonesia akan bertransformasi dengan hilirisasi ragam sumber daya alam," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

"Presiden Prabowo telah bertekad memperluas kebijakan hilirisasi hingga mencakup 12 komoditas. Semua elemen bangsa diharapkan mendukung agenda transformasi ekonomi nasional ini," sambungnya.

Bamsoet memaparkan transformasi dengan agenda hilirisasi sumber daya alam menuntut perubahan pola pikir pada aspek tata kelola sumber daya alam. Agar tranformasi dan hilirisasi bisa berproses dengan efektif, semua institusi negara yang terkait harus didorong untuk responsif dengan gagasan dan inisiatif yang relevan.

"Selain itu, perhatian terhadap urgensi meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia harus masuk skala prioritas. Sebab faktor paling utama dalam hilirisasi sumber daya alam adalah sumber daya manusia lokal yang kompeten untuk kerja pemrosesan, produksi dan rekayasa material," kata Ketua DPR RI ke-20 itu.

"Pada waktunya nanti, semua pihak tentu berharap hilirisasi sumber daya alam tidak lagi mengagendakan kebutuhan akan tenaga kerja asing," lanjutnya.

Bamsoet menjelaskan tantangan lain adanya fakta bahwa hilirisasi sumber daya alam memiliki ketergantungan akan barang modal berharga sangat mahal yang harus diimpor. Itu sebabnya investasi untuk proyek hilirisasi saat ini sangat mahal.

Karenanya, perlu dilakukan eskalasi bagi kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) di dalam negeri, untuk keperluan memproduksi barang modal serta peningkatan maupun perluasan nilai tambah setiap komoditas sumber daya alam.

"Pemerintah dan para ilmuwan hendaknya semakin komunikatif dan memberi ruang lebih leluasa bagi para periset dan inovator. Dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pun diharapkan tampil dengan ide dan temuan-temuan baru yang relevan. Misalnya, terkait dengan mekanisme baru untuk optimalisasi proses produksi yang ramah lingkungan, aspek pengelolaan limbah, aspek mutu produk, hingga strategi meningkatkan partisipasi masyarakat lokal," urai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia tersebut.

Bamsoet menambahkan hilirisasi harus dilaksanakan dengan konsisten. Mata rantai hilirisasi sumber daya alam akan menghadirkan manfaat berlipat ganda, karena dimulai dengan proses pengadaan bahan baku untuk kemudian diolah industri manufaktur menjadi barang jadi dengan nilai tambah yang tinggi.

Apabila mata rantai hilirisasi terwujud di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan hingga sektor perikanan, akan terbuka puluhan juta lapangan kerja.

"Bangsa Indonesia sangat diuntungkan karena memiliki sejumlah komoditas sumber daya alam sangat dibutuhkan pasar global. Mulai dari emas, tembaga, bauksit, nikel, timah, batu bara, kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, rumput laut, teh dan rempah-rempah lainnya," ujar Wakil Ketua Umum FKPPI itu.

"Dengan tidak lagi menjual bahan mentah, perekonomian nasional segera bertransformasi dalam memperbesar nilai tambah semua komoditas SDA tersebut. Saya optimis dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo, mampu mewujudkan transformasi ekonomi nasional demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Video: Ketua MPR Bicara Persiapan Gladi Pelantikan Prabowo-Gibran

Video: Ketua MPR Bicara Persiapan Gladi Pelantikan Prabowo-Gibran

Saat melakukan peminjaman dana dalam jumlah besar, biasanya disertakan juga surat perjanjian utang piutang. Surat ini ditanda tangani di atas materai sebagai bukti yang sah terkait pinjaman dana.

Selain itu, ada sejumlah fungsi lain dari dibuatnya surat perjanjian utang piutang. Untuk membuat surat ini juga tak bisa sembarangan, karena harus menyebutkan pihak pemberi dan penerima pinjaman.

Lantas, bagaimana cara membuat surat perjanjian utang piutang di atas materai yang benar? Simak beberapa contohnya dalam artikel ini.

Mengenal Surat Perjanjian Utang Piutang

Dilansir situs Sahabat Pegadaian, surat perjanjian utang piutang adalah dokumen yang berisi kesepakatan mengikat antara pemberi dan penerima pinjaman. Di dalam surat itu berisi pernyataan tentang hak dan kewajiban yang perlu dijalankan oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Selain itu, tercantum juga nominal utang atau pinjaman yang diberikan, periode pelunasan utang, cara pembayaran, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pinjaman.

Surat perjanjian utang piutang bisa mengikat antara individu maupun usaha. Jadi, bisa dibuat tergantung dengan kebutuhan masing-masing.

Mengutip eprint UMS, surat perjanjian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam. Mengenai perjanjian pinjam meminjam telah diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata.

Dalam pasal tersebut menyatakan, "Perjanjian pinjam-meminjam adalah komitmen pihak pertama memberikan sejumlah dana atau barang. Biasanya beberapa hal yang dipinjamkan bersifat habis pakai."

Fungsi Surat Perjanjian Utang Piutang

Dilansir laman Bank Neo Commerce, ada sejumlah fungsi dari dibuatnya surat perjanjian utang piutang, yakni sebagai berikut:

1. Bukti utang yang kuat dan sah di mata hukum.
2. Transaksi pinjaman yang jelas antara pemberi dan penerima pinjaman.
3. Meminimalisir perselisihan antara pihak pemberi dan penerima pinjaman, misalnya dalam hal tanggal waktu pembayaran dan besaran utang yang dibayar.

Komponen Surat Perjanjian Utang Piutang

Surat perjanjian utang piutang berisi beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Semua komponen tersebut perlu ditulis agar kedua belah pihak dapat memahami perjanjian yang telah dibuat. Berikut rinciannya:

1. Data diri kedua pihak (misalnya seperti nama, alamat, nomor KTP, pekerjaan dan lain-lain)
2. Jumlah total atau nominal uang yang dipinjam
3. Jumlah total pembayaran
4. Tujuan pinjaman
5. Jangka waktu pembayaran
6. Jumlah pembayaran bulanan (jika perlu)
7. Jaminan pinjaman (jika perlu)
8. Tingkat bunga atau kompensasi
9. Persyaratan tentang hukuman jika tidak membayar atau wanprestasi (kondisi di mana pinjaman dapat dilepaskan atau ditangguhkan, karena pelaksanaan kewajiban yang tidak bisa terpenuhi alias ingkar janji oleh seorang debitur).

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang

Setelah mengetahui apa itu surat perjanjian utang piutang beserta fungsinya, mari simak beberapa contohnya di bawah ini:

Contoh Pertama

SURAT PERJANJIAN UTANG PIUTANG

Pada (hari/tanggal/tahun), kami yang bertanda tangan dibawah ini setuju mengadakan Perjanjian Hutang Piutang, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama:
Alamat:
Pekerjaan:
No. KTP/No. HP:

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama:
Alamat:
Pekerjaan:
No. KTP/No. HP:

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Melalui surat perjanjian hutang piutang ini, disetujui oleh kedua belah pihak sebagaimana dengan ketentuan yang tercantum dibawah ini:

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan pinjaman sebesar Rp ____________________ kepada PIHAK KEDUA yang di mana uang itu adalah hutang atau pinjaman.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa pembayaran pinjaman oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cicilan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp ____________________ setiap Minggu selama _________________ dan terhitung dari ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.

3. Apabila dikemudian hari ternyata PIHAK PERTAMA tidak dapat membayar hutang kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA bersedia dikenakan Sanksi/Denda dari PIHAK KEDUA.

4. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar, tanpa tekanan dari pihak manapun, bertempat di ___________________ pada hari, tanggal, bulan serta tahun seperti tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(________________) (________________)

Contoh Kedua

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN UANG

Bahwa pada hari ini Kamis, 25 Agustus 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini setuju mengadakan Perjanjian Utang Piutang yaitu:

Nama: Bambang Ali
NIK: 35269899011
Pekerjaan: Wiraswasta
Alamat: Jalan Mawar No. 08, Cilandak, Jakarta 12430

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama: Fatimah Putri
NIK: 571919077
Pekerjaan: Karyawan Swasta
Alamat: Jalan Mangga Jaya No. 20, Bogor

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Maka melalui surat perjanjian ini disetujui oleh kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. PIHAK PERTAMA telah menerima uang tunai sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari PIHAK KEDUA yang dimana uang tunai tersebut adalah utang atau pinjaman uang.

2. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan barang jaminan yakni kendaraan bermotor berupa mobil, yang nilainya dianggap sama dengan uang pinjaman kepada PIHAK KEDUA.

3. PIHAK PERTAMA telah berjanji akan melunasi uang pinjaman KEPADA PIHAK KEDUA dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan, terhitung dari ditandatanganinya Surat Perjanjian Pinjaman Uang ini.

4. Apabila di kemudian hari ternyata PIHAK PERTAMA tidak dapat membayar pinjaman uang tersebut, maka PIHAK KEDUA memiliki hak penuh atas barang jaminan baik untuk dimiliki pribadi maupun untuk dijual kepada orang lain.

5. Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun di Jakarta pada hari, tanggal dan bulan seperti yang telah disebutkan di atas.

Demikianlah surat perjanjian pinjaman uang ini dibuat bersama di depan saksi-saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan untuk dijadikan sebagai pegangan hukum bagi masing-masing pihak.

Jakarta, 25 Agustus 2022.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

BAMBANG ALI FATIMAH PUTRI

Contoh Ketiga

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:
Alamat:

Disebut sebagai pihak kesatu

Nama:
Alamat:

Disebut sebagai pihak kedua

Pihak kesatu telah meminjamkan sejumlah uang kepada pihak kedua untuk keperluan ............sebesar Rp ............. (terbilang......) yang akan dibayarkan pada.......

Bekasi, 13 September 2021

Yang menyerahkan Yang menerima

(pihak pertama) (pihak kedua)

Contoh Keempat

Pada hari ini, ........, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama:
Nomor KTP:
Alamat:

Disebut sebagai pihak pertama

Nama:
Nomor KTP:
Alamat:

Disebut sebagai pihak kedua

Kedua belah pihak terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada ......, pihak pertama mengajukan pinjaman pada pihak kedua sebesar ....(terbilang)

2. Pihak kedua menyepakati pengajuan pihak pertama untuk meminjamkan uang sebesar ....(terbilang) pada....

3. Selanjutnya, pihak pertama akan melakukan pembayaran utang pada pihak kedua dengan mekanisme cicilan minimal sebesar.... selama..... yang dimulai pada...

4. Pembayaran oleh pihak kedua dilakukan melalui mekanisme transfer rekening ke ...., dengan bukti transfer dikirim ke ......, yang dapat dihubungi di nomor handphone...dan email....

5. Mengenai hal-hal yang belum disepakati dalam perjanjian ini, akan diatur melalui adendum baru sesuai kesepakatan para pihak.

Demikian surat perjanjian utang piutang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

pihak pertama pihak kedua

(materai Rp 10.000)

(nama asli) (nama asli)

Contoh Kelima

SURAT PERJANJIAN UTANG PIUTANG

Pada (hari/tanggal/tahun), kami yang bertanda tangan dibawah ini setuju mengadakan Perjanjian Hutang Piutang, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama:
Alamat:
Pekerjaan:
No. KTP:
No. HP :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama:
Alamat:
Pekerjaan:
No. KTP:
No. HP :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan:

1. PIHAK PERTAMA pada tanggal (tanggal/bulan/tahun), telah mengajukan pinjaman sebesar Rp ____________(jumlah dalam huruf) kepada PIHAK KEDUA.

2. Atas pengajuan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA telah menyetujui untuk meminjamkan uang sebesar Rp ___________(jumlah dalam huruf) kepada PIHAK PERTAMA pada __________

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa pembayaran pinjaman oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cicilan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebanyak Rp _____________(jumlah dalam huruf) setiap bulan ____________, yang dimulai pada __________(tanggal/bulan/tahun), dan berakhir pada __________(tanggal/bulan/tahun).

4. Perjanjian jual beli ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangai oleh kedua belah pihak.

5. Mengenai hal-hal yang belum dituangkan dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dengan addendum-addendum baru sesuai dengan kesepakatan para pihak.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Itu dia pembahasan mengenai surat perjanjian uutang piutang di atas materai. Semoga dapat membantu detikers.

Utang Pemerintah Sudah Rp 8.444 T

Utang Pemerintah Sudah Rp 8.444 T

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendukung rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan program hilirisasi industri dan sumber daya alam. Ia menyebut kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah dapat diurus dan diolah sebaik-baiknya di Indonesia melalui program ini agar hasilnya dinikmati seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekelompok orang.

"Sumber daya alam harus bisa dikelola di dalam negeri, sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai jual tinggi dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi adalah ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Menurut Bamsoet, perlu perubahan mindset pembangunan di kalangan pemerintah, pelaku bisnis, maupun masyarakat, agar terjadi kolaborasi multipihak. Khususnya dalam menata ulang pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan berkualitas serta berkelanjutan.

Ia mengatakan hal ini dapat diterapkan lewat model ekonomi sirkular. Model ini mengupayakan efisiensi sumber daya, serta upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri untuk diolah kembali dan memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berulang.

"Model ekonomi sirkular ini dapat baik berjalan ketika kualitas industri nasional, sudah mampu secara seksama melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir. Sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Jokowi tentang hilirisasi mineral, emas, bauksit, nikel, tembaga ataupun bijih besi," terangnya.

Lebih lanjut, Bamsoet mengungkapkan Indonesia tercatat sebagai salah satu pemilik sumber daya alam terbesar dunia, seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Tercatat sepanjang 2023, realisasi produksi bijih nikel RI hampir mencapai 200 juta ton. Sementara, nilai ekspor nikel hasil dari program hilirisasi mencapai Rp 500 triliun.

"Strategi hilirisasi industri yang dilakukan Presiden Joko Widodo juga telah terbukti memberikan hasil sangat positif. Salah satu buktinya, terjadi peningkatan nilai investasi di sektor industri pengolahan non migas yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Di mana nilai investasi sektor industri pengolahan non migas pada tahun 2014 senilai Rp 186,79 triliun, naik pesat menjadi Rp 565,25 triliun di tahun 2023," pungkas Bamsoet.

Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) diusulkan mengusung konsep twin cities, yang menjadikan keduanya sebagai ibu kota Indonesia. Usulan ini datang dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) dan disampaikan Mantan Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono.

"Twin Cities. Itulah konsep yang diusulkan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (@aspi.indonesia) terkait pembangunan IKN ke depannya, dan "dititipkan" pada saya untuk dapat disampaikan ke pemerintah," kata Bambang di Instagramnya @bambangsusantono, Sabtu (12/10/2024).

Bambang, yang saat ini bertugas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN mengatakan, ASPI sebelumnya telah melakukan beberapa tahap kajian mendalam bersama para anggotanya.

Kemudian, diperoleh 4 usulan agar pembangunan IKN sesuai dengan visi dan misi awal.

"Lalu mengusulkan 4 skenario pembangunan IKN Semuanya bertujuan agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan kembali agar "on the track" sesuai dengan visi dan misi awalnya," tulis Bambang.

Melalui konsep Twin Cities Jakarta dan IKN berbagi fungsi dalam jangka pendek ini. Salah satu kota sebagai ibu kota secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto).

"Dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu. ASPI berharap pendekatan strategis ini diharapkan dapat membantu mengelola tahap transisi saat ini dengan lebih efektif, dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing kota. Saya berterima kasih pada ASPI atas masukannya," ujarnya.

Menurut Bambang, sebagai organisasi akademik beranggotakan 100 program perencanaan wilayah dan kota di 74 universitas dari Sabang sampai Merauke, ASPI memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk bermusyawarah secara aktif dalam pembangunan ibu kota bersama ini.

"InsyaAllah pesan ini akan saya sampaikan pada pemerintah saat ini dan yang mendatang, sebagai wujud kerja sama untuk melahirkan sebuah ibu kota berkelanjutan bagi rakyat," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kinerja ekspor besi dan baja, sebagai antisipasi terhadap pemberlakuan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa pada 2026. Pasalnya, sektor ini paling terdampak dengan adanya kebijakan CBAM.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Mardyana Listyowati, menyampaikan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemendag adalah dengan memperkuat industri besi dan baja dalam negeri.

“Tentunya kita menyiapkan perangkat-perangkat ya, kita juga menguatkan industri [besi dan baja] dalam negeri,” kata Dyna di sela-sela gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (12/10/2024).

Selain memperkuat industri dalam negeri, pemerintah juga berencana untuk mencoba pasar non tradisional dan membuka pasar-pasar baru untuk mempertahankan pasar ekspor besi dan baja.

Dyna juga mengatakan, pemerintah akan membentuk kerja sama dengan negara-negara produsen besi dan baja yang terdampak akibat adanya kebijakan ini.

“Jadi kita akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya.

CBAM merupakan pengurangan emisi karbon dengan menambah tarif atau pajak bea masuk terhadap barang impor ke Uni Eropa. Pada tahap awal, CBAM akan diberlakukan terhadap impor barang tertentu dengan tingkat emisi tinggi dan memiliki risiko kebocoran karbon yang paling signifikan yakni semen, besi dan baja, aluminium, pupuk, listrik, dan hidrogen.

Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag Kemendag, Ferry Samuel Jacob sebelumnya menyebut, sektor besi dan baja serta aluminium menjadi komoditas yang paling terdampak jika CBAM diberlakukan. Pasalnya, besi dan baja serta aluminium merupakan komoditas impor terbesar Uni Eropa dari Indonesia.

"Kalau kita lihat, struktur perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, yang akan terkena dampak paling besar itu ada besi dan baja serta aluminimum,” kata Ferry dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, Kamis (10/10/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Ferry, nilai impor Uni Eropa dari Indonesia untuk produk besi dan baja mencapai US$904 juta pada 2023, diikuti aluminium sebesar US$89 juta. Uni Eropa tidak mengimpor energi listrik, pupuk dan hidrogen, serta semen dari Indonesia.

Kinerja ekspor besi dan baja serta aluminium juga diperkirakan menurun pada lima tahun pertama CBAM diterapkan. Namun dia meyakini, kinerja ekspor komoditas ini kembali bergeliat lantaran adanya penyesuaian struktural di Tanah Air.

Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyampaikan pandangannya soal nasib Jakarta. Menurut Bambang Jakarta akan tetap menjadi ibu kota dalam beberapa tahun mendatang.

Sementara, ibu kota Nusantara atau beken disebut IKN kemungkinan hanya akan menjadi kota tertentu.

"Saya pribadi melihat, suka nggak suka, mau nggak mau, memang Jakarta masih akan tetap jadi ibu kota. Kemudian secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa, Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu," kata Bambang dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Bambang, yang saat ini bertugas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, menerima rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan IKN dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI).

Di dalamnya rekomendasi tersebut ada usulan pemindahan ibu kota dengan konsep Twin Cities. Bambang menjelaskan Twin Cities adalah kota yang menjalankan fungsi hampir bersamaan.

Ide tersebut, menurut Bambang, sangat menarik untuk proses pemindahan ibu kota Indonesia.

"Pada kurun waktu hingga lima tahun ke depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual, nggak ujuk-ujuk boyongan. Saya kira nggak, saya kira akan ada gradual yang terjadi," tutur Bambang.

Bambang mencontohkan negara yang menerapkan konsep Twin Cities yakni Korea Selatan dengan ibu kota Seoul dan ibu kota definitif kedua, Sejong. Kemudian Malaysia dengan Putrajaya dan Kuala Lumpur.

"Jadi ini sangat dimungkinkan prinsip di sini, tergantung skenarionya lima tahun ke depan kota ini mau diapakan," imbuhnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini belum meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Keppres itu tergantung kesiapan IKN dan bisa saja diteken presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024.

"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Eks Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono berpandangan Jakarta masih akan tetap menjadi ibu kota dalam beberapa tahun mendatang. Keberadaan Nusantara disebut kemungkinan hanya akan menjadi kota tertentu.

"Saya pribadi melihat, suka nggak suka, mau nggak mau, memang Jakarta masih akan tetap jadi ibu kota. Kemudian secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa, Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu," ujar Bambang dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Bambang yang saat ini menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, telah menerima rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan IKN dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI). Di dalamnya ada usulan pemindahan ibu kota dengan konsep Twin Cities.

Bambang menjelaskan Twin Cities adalah kota yang menjalankan fungsi hampir bersamaan. Menurutnya, ide itu sangat menarik untuk perpindahan ibu kota Indonesia yang tidak bisa dilakukan dengan cepat.

"Pada kurun waktu hingga 5 tahun ke depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual, nggak ujuk-ujuk boyongan. Saya kira enggak, saya kira akan ada gradual yang terjadi," tutur Bambang.

Bambang mencontohkan negara yang menerapkan konsep Twin Cities yakni Korea Selatan dengan ibu kota Seoul dan ibu kota definitif kedua, Sejong. Kemudian Malaysia dengan Putrajaya dan Kuala Lumpur.

"Jadi ini sangat dimungkinkan prinsip di sini, tergantung skenarionya 5 tahun ke depan kota ini mau diapakan," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sampai saat ini belum teken Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Keppres itu katanya tergantung kesiapan IKN dan bisa saja diteken presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024.

"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Cara Yakinkan Investor Masuk IKN

Bambang membeberkan cara yakinkan investor ke depan untuk masuk IKN. Salah satu caranya dengan merealisasikan proyek groundbreaking yang sudah ada saat ini.

"Kalau dilihat dari angka-angka groundbreaking, itu kan komitmen ya. Kalau komitmen, itu jadi dulu aja," kata Bambang.

Bambang menyebut proyek fisik di IKN seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, hingga restoran harus dikejar terlebih dahulu oleh Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN). Hal ini untuk meyakinkan investor bahwa ibu kota benar-benar akan pindah.

"Ada restoran, ada rumah sakit, tempat untuk rekreasi, fasilitas pendidikan, saya kira itu dulu yang memang harus dikejar oleh Otorita ke depannya sehingga nanti terbentuk ekosistemnya. Jadi pertanyaan investor tadi, yasudah yang ada dulu saja," tuturnya.

Kemudian bagaimana caranya membangun masyarakat di Nusantara. "Kita lihat juga bagaimana membangun masyarakat di Nusantara itu lebih dipercepat atau diutamakan," imbuhnya.

Berdasarkan catatan Bambang, saat ini sudah Rp 83,3 triliun alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bangun IKN dan Rp 58,4 triliun investasi dari pihak swasta. Dengan demikian terdapat proyek senilai Rp 141,7 triliun di sana.

"Dalam catatan kami sudah Rp 83,3 triliun alokasi dana APBN dari PUPR, ditambah yang sudah groundbreaking, mungkin hari ini ada groundbreaking tambahan, itu Rp 58,4 triliun. Jadi sekitar Rp 142 triliun sudah ada di sana," ucapnya.