Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, ia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Dody mengatakan, muncul kekhawatiran dari Prabowo bahwa perang akan semakin memanas tatkala Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, RI akan mengalami kesulitan.

"Dikhawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," ujarnya.

Dody mengatakan, hingga saat ini Kementerian PU telah membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap ketahanan pangan. Dody memastikan dalam beberapa tahun ke depan, akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan," kata dia.

Di samping itu, Dody juga memastikan bahwa fokus pembangunannya ke depan akan diperbanyak dengan proyek-proyek berbasis kemasyarakatan. Hal ini termasuk juga dengan target peningkatan akses air bersih masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada swasambada pangan.

"Kalau untuk IKN, kan Pak Presiden bilang bahwa tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan, nanti kan bahaya. Dan kita tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden," ujar Diana, ditemui usai Raker.

Menyangkut persoalan perlambatan proyek IKN ini, pihaknya akan berkoordinasi bersama Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta masih akan terus digenjot. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan.

"Tidak semuanya dengan APBN. Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN," kata dia.

"Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," sambungnya.

(shc/kil)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, ia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Dody mengatakan, muncul kekhawatiran dari Prabowo bahwa perang akan semakin memanas tatkala Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, RI akan mengalami kesulitan.

"Dikhawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," ujarnya.

Dody mengatakan, hingga saat ini Kementerian PU telah membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap ketahanan pangan. Dody memastikan dalam beberapa tahun ke depan, akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan," kata dia.

Di samping itu, Dody juga memastikan bahwa fokus pembangunannya ke depan akan diperbanyak dengan proyek-proyek berbasis kemasyarakatan. Hal ini termasuk juga dengan target peningkatan akses air bersih masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada swasambada pangan.

"Kalau untuk IKN, kan Pak Presiden bilang bahwa tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan, nanti kan bahaya. Dan kita tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden," ujar Diana, ditemui usai Raker.

Menyangkut persoalan perlambatan proyek IKN ini, pihaknya akan berkoordinasi bersama Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta masih akan terus digenjot. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan.

"Tidak semuanya dengan APBN. Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN," kata dia.

"Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," sambungnya.

(shc/kil)

Jakarta -

Sejumlah perusahaan besar dilaporkan memberhentikan pekerja dari generasi z atau Gen Z. Tercatat, ada 6 dari 10 perusahaan yang disurvei yang telah memecat pekerja fresh graduate yang direkrut tahun ini.

Temuan ini dilaporkan oleh sebuah platform konsultasi pendidikan dan karier, Intellegent. Intellegent telah mengeluarkan laporan mengenai kinerja Gen Z yang bekerja di beberapa perusahaan.

Melansir euronews, Rabu (23/10/2024), beberapa alasan perusahaan memecat Gen Z ialah kurangnya motivasi karyawan, kurang professional dan kemampuan komunikasi yang buruk.

10 alasan perusahaan memecat pekerja Gen Z

1. Kurang motivasi dan inisiatif
2. Kurang Professional
3. Cara berorganisasi yang buruk
4. Komunikasi yang buruk
5. Kesulitan menerima feedback
6. Kurang pengalaman kerja yang sesuai
7. Kemampuan pemecahan masalah yang buruk
8. Keterampilan teknis yang kurang
9. Ketidakcocokan budaya kerja
10. Kesulitan bekerja dalam tim.

Holly Schroth, dosen senior di Haas School of Business di University of California, Berkeley, menjelaskan bahwa fokus Gen Z pada kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan daya saing di kampus daripada mendapatkan pengalaman kerja. Ini menyebabkan "ekspektasi yang tidak realistis" mengenai tempat kerja dan bagaimana menghadapi atasan mereka.

"Mereka [Gen Z] tidak mengetahui keterampilan dasar untuk interaksi sosial dengan pelanggan, klien, dan rekan kerja, atau etika di tempat kerja," kata Schroth dikutip Euronews, Rabu (23/10/2024).

"Akibatnya, perusahaan harus menerima karyawan baru dengan baik dan memberikan pelatihan yang cukup. Selain itu, atasan harus bertindak sebagai pelatih dan juga manajer," tambahnya.

Dalam data yang dikeluarkan Resume Templates juga melaporkan bahwa Gen Z terlalu bergantung pada dukungan orang tua selama mencari pekerjaan. Dari 1.500 pencari kerja muda, 70% mengaku meminta bantuan orang tua mereka dalam proses pencarian kerja.

Adapun, sebanyak 25% lainnya bahkan membawa orang tua mereka ke wawancara, sementara banyak lainnya meminta orang tua mereka mengirimkan lamaran kerja dan menulis resume untuk mereka.

Ini cara mendapatkan pekerjaan buat fresh graduate

Agar peluang diterima kerjanya tinggi, para rekruter menyarankan kualifikasi terbaik yang mereka cari adalah inisiatif dan sikap positif calon pekerja.

Berikut kualifikasi yang dicari oleh perusahaan untuk pekerja Gen-Z :

1. Inisiatif yang tinggi
2. Sikap positif
3. Etos kerja yang kuat
4. Mudah beradaptasi
5. Terbuka terhadap masukan
6. Cekatan, tepat waktu dan dapat diandalkan
7. Keterampilan teknis yang memadai
8. Keterampilan interpersonal yang baik
9. Pengalaman kerja dan magang
10. Media sosial yang sesuai dengan pekerjaan
11. Hindari politik.

Simak Video: Melihat Lagi Janji RK dan Pramono soal Nasib Gen Z di Jakarta

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menko Bidang Pangan Zulkfli Hasan sampai saat ini mengaku belum mengetahui akan berkantor di mana. Belum ada lokasi yang ditetapkan sebagai kantor Kemenko Bidang Pangan.

Dia mengatakan fokusnya hari ini adalah melakukan serah terima jabatan dahulu di Kementerian Perdagangan, kemudian baru melakukan rapat perdana sambil meminjam kantor.

"Setelah ini, serah terima jabatan dulu. Setelah serah terima, nanti rapat. Nanti pinjam dulu kantornya," ungkap pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Ditanya kantor apa yang mau dipinjamnya, dia mengatakan bisa kantor siapa saja yang penting pemiliknya mau meminjamkannya.

"Ya nanti siapa mau kasih lah," kata Zulhas.

(hal/kil)

Jakarta -

PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) mengumumkan kinerja keuangannya hingga kuartal III-2024. Perusahaan melaporkan pertumbuhan yang positif imbas dari upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Jasindo melaporkan peningkatan signifikan dalam hasil underwriting perusahaan yang melonjak menjadi Rp245,66 miliar, meningkat 17,38% pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, premi yang diterima perusahaan juga terus tumbuh menjadi Rp2,692 triliun yang meningkat 29,20%.

"Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Jasindo telah kembali on track dan pertumbuhan ini memang sejalan dengan arah perusahaan," kata Direktur Utama Asuransi Jasindo Andy Samuel dalam keterangannya, Jumat (18/10/2024).

Pertumbuhan pada hasil underwriting dan pendapatan premi ini juga mendorong laba perusahaan yang meningkat 202,08% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Selain fokus pada pertumbuhan bisnis, kami juga terus berupaya memperkuat fundamental perusahaan. Penguatan ini dapat dilihat dari perusahaan yang berhasil menjaga tingkat solvabilitas tetap di atas ketentuan," katanya.

Berdasarkan laporan keuangan bulan September 2024 yang dipublikasikan, diketahui tingkat solvabilitas atau RBC perusahaan terjaga pada posisi 151,97%.

Pertumbuhan lainnya juga ditandai pada kinerja lini bisnis yang meningkat dibandingkan tahun lalu seperti Energy (Onshore) berhasil mencapai premi sebesar Rp 78,53 miliar, melonjak 144,62%. Marine Hull juga menyumbangkan premi sebesar Rp 212,73 miliar, naik 43,78%. Engineering membukukan premi Rp 66,37 miliar, naik 24,42%. Kendaraan tumbuh dengan premi sebesar Rp 115,59 miliar, naik 11,37%. Cargo tumbuh dengan premi sebesar Rp 41,47 miliar, naik 7,46%.

"Asuransi Jasindo tidak hanya fokus pada kompetensi inti bisnis, tetapi juga mampu menawarkan solusi strategis terhadap risiko-risiko yang terekspos untuk memberikan nilai tambah yang optimal kepada masyarakat dan para pelaku bisnis di Indonesia," ujar Andy.

Melalui pendekatan Risk Management Partnership, Jasindo berperan sebagai mitra strategis yang membantu tertanggung dalam mengelola risiko secara menyeluruh. Pendekatan ini dirancang untuk membantu para nasabah mengidentifikasi risiko-risiko khususnya risiko operasional.

"Pendekatan ini memungkinkan kami tidak hanya menjadi penyedia perlindungan risiko, tetapi juga bertindak sebagai risk engineering yang proaktif dalam menganalisis potensi risiko dan menemukan celah-celah risiko yang ada," katanya.

(das/das)

Jakarta -

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan dirinya mendapat penugasan dari presiden terpilih dari Prabowo Subianto. Namun, Agus belum mengungkap tugas atau posisi apa yang akan ditempati.

"Ada penugasan dari Bapak Presiden terpilih, mengenai posisi penugasan tersebut menurut pandangan saya lebih baik dengar langsung Bapak Presiden terpilih," katanya di kediaman Prabowo, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Agus mengatakan, Prabowo berpesan agar tetap menjaga kekompakan. Lalu terkait posisi, Agus mengatakan akan diumumkan langsung oleh Prabowo.

"Tapi pesan beliau agar menjaga kekompakan kemudian kabinet bekerja sesuai yang menjadi arahan Bapak Presiden," katanya.

"Jabatannya nanti lebih baik kita tunggu pengumuman langsung Bapak Presiden terpilih," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Agus mengatakan, dirinya dan Prabowo membahas upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sampai 8%.

"Intinya bagaimana kita masing-masing kementerian tujuannya untuk bisa membangun dan target pertumbuhan dari Bapak Prabowo sebagai presiden sekitar 7-8% dan itu yang harus menjadi fokus masing-masing kementerian untuk memberikan kontribusi sampai pada capaian 7-8%" jelasnya.

(acd/fdl)

Jakarta -

Agenda pembangunan infrastruktur menjadi fokus kebijakan Presiden Joko WIdodo (Jokowi) sejak menjabat di tahun 2014. Kini satu dekade berlalu, Jokowi menyampaikan buah hasil dari kebijakan prioritasnya tersebut.

Jokowi memaparkan pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan olehnya telah berhasil menurunkan biaya logistik menjadi 14% dari awalnya mencapai 24%. Selain itu peringkat daya saing Indonesia juga mengalami kenaikan.

"Pada akhirnya itu bisa menurunkan biaya logistik dari 24% ke hitungan terakhir kurang lebih 14%,sehingga menambah daya saing kita. Dan kelihatan itu pembangunan infrastruktur itu telah menaikkan global competitiveness ranking kita dari 42 di 2015 sekarang di ranking 27," papar Jokowi dalam Kompas 100 CEO Forum yang disiarkan langsung dari IKN, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Kebijakan pembangunan infrastruktur yang dimulai dari pinggiran kota juga membuat banyak desa-desa tertinggal menjadi maju. Dia memaparkan jumlah desa tertinggal dari 47.000 menjadi 10.400 setelah pihaknya banyak melakukan infrastruktur.

Lantas apa saja yang dibangun Jokowi? Dia memaparkan ada jalan desa sejauh 366 ribu kilometer, kemudian pembangunan pasar desa sebanyak 14.700 unit, posyandu sebanyak 46 ribu unit, dan juga embung air 6.800 unit. Kemudian ada juga bendungan besar sebanyak 53 unit yang dapat memberikan jaringan irigasi hingga 1,2 juta hektare lahan pertanian.

Di kawasan perkotaan, Jokowi juga memaparkan pembangunan beberapa transportasi umum di Jakarta sebagai kota besar. Mulai dari MRT Bundaran HI-Lebak Bulus, LRT Jabodebek yang menghubungkan Bekasi dan Cibubur, hingga Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Kemudian untuk infrastruktur sebagai konektivitas antar daerah ada jalan tol yang dibangun mencapai 2.433 kilometer. Ada juga bandara baru yang dibangun sebanyak 26 unit hingga pelabuhan baru sebanyak 25 unit.

(hal/kil)

Jakarta -

Proyek Tol Yogyakarta-Bawen yang digarap PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Jogja Bawen (PT JJB) terus dikerjakan. Hingga September 2024, progres konstruksi Seksi 1 Ruas Yogyakarta-Simpang Susun (SS) Banyurejo sepanjang 8,80 kilometer (km) telah mencapai 67,06%.

Selain itu, progres konstruksi Seksi 6 Ruas Ambarawa-Bawen sepanjang 4,98 km telah mencapai 34,09%, dengan progres pembebasan lahan 78,06%. Direktur Utama PT JJB, A.J Dwi Winarsa menyebut pihaknya terus memaksimalkan pekerjaan konstruksi pada lahan yang telah dibebaskan.

Dalam upaya mempercepat penyelesaian proyek, PT JJB telah menyelesaikan pekerjaan erection girder di beberapa lokasi. Selain itu, pekerjaan timbunan tanah pada beberapa titik juga telah dilakukan.

"Saat ini, fokus pembangunan proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen merupakan konstruksi Seksi 1 Ruas Yogyakarta-SS Banyurejo sepanjang 8,80 km, dan Seksi 6 Ruas Ambarawa-Bawen sepanjang 4,98 km. Konstruksi di kedua seksi ini tengah menjadi prioritas utama dan ditargetkan selesai untuk Seksi 1 di triwulan II-2026 dan Seksi 6 di triwulan IV-2025. Kedua seksi tersebut diharapkan dapat beroperasi sesuai dengan rencana," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Pembebasan lahan seksi 1 Ruas Yogyakarta-SS Banyurejo telah mencapai 95,29%. Dwi menyebutkan uang ganti kerugian (UGK) telah direalisasikan ke tujuh desa dan ditargetkan akan selesai tahun ini.

Desa-desa tersebut meliputi, Desa Tirtoadi, Desa Margomulyo, Desa Margokaton, Desa Margodadi, Desa Sumberejo, Desa Tambakrejo, dan Desa Banyurejo. Untuk sisa tanah yang belum dibebaskan, seperti tanah karakteristik khusus (tanah wakaf dan tanah instansi) juga ditargetkan akan selesai tahun ini.

Dwi menambahkan, untuk pembebasan lahan Seksi 6 di Ruas Ambarawa-Bawen terdapat empat desa yang terdampak atas proyek tol Yogyakarta-Bawen, meliputi Desa Kandangan, Desa Doplang, Kelurahan Bawen serta Desa Kupang. Menurutnya sebagian besar bidang telah melakukan pembayaran UGK.

"Progres konstruksi Seksi 6 Ruas Ambarawa-Bawen saat ini sedang dalam proses perizinan kepada instansi yang terdampak. Instansi-instansi tersebut berada di daerah Kabupaten Semarang. Pekerjaan yang dilakukan di lapangan meliputi pengerjaan bor pile jembatan dan pekerjaan box underpass Simpang Susun Ambarawa," tambahnya.

Progres Konstruksi Seksi 1 Yogyakarta-Simpang Susun Banyurejo Capai 67,23%, Jasa Marga Targetkan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Selesai Sesuai Rencana Foto: Dok. Jasa Marga

Tol ini melintasi Cagar Budaya Saluran Mataram yang harus dijaga kelestariannya. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warisan budaya, PT JJB telah menawarkan solusi inovatif berupa struktur portal untuk melindungi dan menjaga cagar budaya tersebut selama proses konstruksi. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa keberadaan cagar budaya tetap terjaga dengan baik tanpa terganggu dengan jalannya pembangunan.

Tol Yogyakarta-Bawen yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) membentang melintasi dua provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah sepanjang 66,32 km dan Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 8,80 km.

Proyek ini terbagi menjadi 6 seksi, yaitu Seksi 1 Yogyakarta-Banyurejo (8,80 Km), Seksi 2 Banyurejo-Borobudur (15,20 Km), Seksi 3 Borobudur-Magelang (8,10 Km), Seksi 4 Magelang-Temanggung (16,65 Km), Seksi 5 Temanggung-Ambarawa (21,39 Km), dan Seksi 6 Ambarawa-Bawen (4,98 Km).

Ketika beroperasi penuh, perjalanan antara Semarang dan Yogyakarta diharapkan menjadi lebih efisien, dengan waktu tempuh yang awalnya 3 jam menjadi hanya 1,5 jam. Pembangunan tol diharapkan memperlancar distribusi barang dan mendorong pengembangan industri dan pariwisata, serta meningkatkan konektivitas, terutama di wilayah selatan Pulau Jawa.

(ily/ara)

Reporter: Dadan M. Ramdan, Dendi Siswanto, Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota DPR RI 2024-2029 tidak lagi mendapatkan Rumah Jabatan Anggota (RJA). Pasalnya, rumah dinas anggota DPR RI disebut tidak layak huni karena rusak, tua dan banyak tikus serta rayap.

Mengutip dari KOMPAS.COM, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Indra Iskandar mengatakan sebagian anggota DPR RI mengeluhkan tentang banyaknya tikus, rayap, atap bocor, saluran air macet, dan banjir saat menempati rumah dinas.

Iskandar menegaskan rumah dinas memang terlihat masih bagus dari luar, namun banyak masalah saat ditempati.

Asal tahu saja, keluhan tersebut muncul dari anggota DPR RI yang menempati rumah dinas di komplek Kalibata, Jakarta Selatan.

Sekjan DPR RI mengaku bahwa semua keluhan tersebut sudah ditampung dalam aplikasi Perumahan Jabatan Anggota Kalibata (PEJAKA).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sebagian rumah di komplek tersebut memang terlihat kosong padahal masih layak huni meskipun memerlukan beberapa perbaikan seperti plafon di kamar dan garasi bocor, dinding yang perlu di cat ulang karena banyak coretan krayon.

RUMAH DINAS DIGANTIKAN TUNJANGAN UANG

Lantaran tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota, sebagai gantinya anggota DPR RI akan mendapatkan tunjangan perumahan.

Indra mengatakan, tunjangan sewa rumah tersebut akan dimasukkan ke dalam gaji yang diterima setiap bulan oleh anggota DPR RI.

Sayangnya, sampai saat ini DPR RI belum menentukan nilai tunjangan perumahan tersebut. Sebab, tunjangan itu belum diberlakukan pada bulan Oktober 2024.

Indra menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan nilai tunjangan perumahan dengan harga rumah sewa tiga kamar di sekitar Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru.

Selain itu, Indra mengaku anggota DPR RI bebas menggunakan tunjangan perumahan tersebut untuk menyewa rumah atau membeli rumah.

Tunjangan perumahan yang akan diberikan kepada anggota DPR RI rupanya menuai kritik.

Tubagus Haryo Karbyanto, Analis Kebijakan Publik FAKTA Indonesia mengatakan bahwa tunjangan perumahanan yang dibayarkan bulanan jumlahnya bisa lebih besar dibandingkan dengan biaya pemeliharaan rumahn dinas.

Selain itu, belum adanya kepastian tunjangan perumahan tersebut dikhawatirkan akan membebani anggaran negara.

"Mengingat sebagian besar anggota DPR sudah memiliki kondisi ekonomi yang mapan, perlu dipertimbangkan apakah tunjangan tersebut memang mendesak atau sekadar menghabiskan anggaran tanpa urgensi," katanya kepada KONTAN, Senin (7/10/2024).

Tubagus menegaskan penentuan nilai tunjangan perumahan harus dilakukan secara transparan dan diatur dengan baik.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tunjangan perumahan yang akan diberikan pada anggota DPR RI harus diberikan hitung-hitungan yang jelas.

"Mana yang lebih efisien, memberi tunjangan bulanan atau sewa rumah tahunan, atau rumah dinas?," kata Almas Syafrina kepada KONTAN, Senin (7/10/2024).

Almas berhitung, kalau sewa rumah misalnya Rp 30 juta kali 12 bulan saja sudah Rp 360 juta. Kalau ternyata lebih besar anggaran untuk tunjangan rumah (dibanding rudin dan sewa), maka motifnya jadi perlu dipertanyakan.

Ia menekankan agar pemerintah harus membiasakan menyusun kebijakan berdasarkan kajian dan data yang memadai.

Pasalnya, punya konsekuensi anggaran yang sangat besar. Lantas, kajian atas rencana kebijakan ini patut juga disampaikan ke publik.

NASIB RUMAH DINAS DPR

Rumah dinas yang tidak lagi ditempati oleh Anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan akan dikembalikan ke negara.

Indra mengaku DPR RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait pengembalian aset tersebut.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Setneg, karena aset tersebut memang tercatat di Kemenkeu dan Setneg,” ujar Indra saat dihubungi KOMPAS.COM, Kamis (3/10/2024).

Saat ini pihak Sekretariat Jenderal sudah menarik pemberian fasilitas RJA dari anggota DPR RI periode 2019-2024.

"Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR RI masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi masih belum ada wacana-wacana kedepannya," ujar Direktur Hukum dan Humas DJKN Tedy Syandriadi dalam Media Briefing di Kantor Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Senin (7/10).

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto juga mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Namun pihaknya siap apalagi ditugaskan untuk melalukan optimalisasi atas aset tersebut.

Berbeda dengan rumah dinas anggota DPR RI di Ulujami, Indra mengatakan rumah-rumah tersebut akan digunakan sebagai tempat pelatihan ASN. Sebab, rumah dinas di kawasan Ulujami merupakan aset DPR RI.

"Kami sudah mengidentifikasi, sebagian akan kami gunakan, karena kami selama ini sedang menata kembali reformasi birokrasi, percepatan percepatan, sebagian nanti untuk peningkatan SDM DPR untuk peningkatan kemampuan-kemampuan teknis pegawai," ujar dia.

Reporter: Diki Mardiansyah, Handoyo, Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia terus memperkuat komitmennya untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan melalui berbagai langkah strategis, salah satunya adalah percepatan implementasi Biodiesel B40 pada tahun 2025.

Biodiesel B40, campuran antara bahan bakar fosil solar dengan 40% bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit, menjadi solusi utama dalam menghadapi tantangan lingkungan sekaligus memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional.

Progres Pemanfaatan Biodiesel pada Tahun 2024

Berdasarkan data dari subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), pemanfaatan biodiesel di Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan.

Pada kuartal kedua tahun 2024, penggunaan biodiesel mencapai 6,2 juta kiloliter, atau sekitar 54,2% dari target tahunan sebesar 11,3 juta kiloliter. Peningkatan ini mencerminkan progres positif dalam adopsi biodiesel di seluruh Indonesia.

Manfaat Ekonomis dan Lingkungan dari Penerapan Biodiesel B40

Penerapan Biodiesel B40 bukan hanya berperan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi.

Dengan peningkatan konsumsi biodiesel, Indonesia mampu mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama dalam sektor energi. Selain itu, implementasi B40 membuka peluang lapangan kerja baru dalam rantai pasokan industri minyak sawit dan sektor terkait.

Penerapan B40 juga berdampak positif pada komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris serta upaya mencapai Net Zero Emission. Industri kelapa sawit, yang menjadi penyedia utama bahan baku biodiesel, mendapatkan nilai tambah melalui diversifikasi produk dan perluasan pasar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa penerapan B40 dapat mengurangi impor solar, sehingga berpotensi menyelamatkan devisa hingga Rp 404,32 triliun.

“Biodiesel ini memanfaatkan 54,52 juta kiloliter dan mengurangi impor solar, dan Indonesia sudah menerapkan B35 yang akan ditingkatkan menjadi B40 pada 2025,” ujar Airlangga.

Uji Coba dan Penerapan Biodiesel B40 di Berbagai Sektor

Sebagai bagian dari upaya percepatan implementasi, pemerintah telah melakukan uji coba penggunaan Biodiesel B40 pada berbagai sektor seperti alat pertanian (alsintan) dan kereta api.

Salah satu contoh implementasi nyata adalah uji coba di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, pada kereta api, yang menunjukkan keberhasilan dalam mengadopsi biodiesel untuk transportasi umum.

Pemerintah menargetkan penggunaan 16 juta kiloliter biodiesel B40 pada tahun 2025, terutama pada alat berat dan pembangkit listrik di Balikpapan, Kalimantan Timur. Langkah ini akan memperkuat infrastruktur energi nasional serta meningkatkan efisiensi di sektor industri yang membutuhkan energi dalam jumlah besar.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa analisis kesiapan penerapan B40 telah dilakukan dengan serangkaian tes teknis, termasuk sinkronisasi dan peningkatan kapasitas produksi.

"Jika semua berjalan lancar, penerapan B40 diperkirakan bisa dimulai pada pertengahan tahun 2025," ungkapnya.

Untuk mendukung program ini, Kementerian ESDM memproyeksikan kebutuhan minimal stok minyak kelapa sawit mentah (CPO) sekitar 17,57 juta kiloliter atau setara dengan 15,29 juta ton pada tahun 2025, guna memenuhi kebutuhan solar nasional yang diperkirakan sebesar 38,04 juta kiloliter.

Keberhasilan Program Biodiesel B35 pada 2023

Selama tahun 2023, implementasi B35, campuran solar dengan 35% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, mencapai prestasi besar dengan penyaluran total 12,15 juta kiloliter. Pencapaian ini memberikan kontribusi besar terhadap penghematan devisa yang diperkirakan mencapai USD 10,75 miliar atau setara dengan Rp 161 triliun.

Untuk tahun 2024, Kementerian ESDM menetapkan kuota penyaluran biodiesel B35 sebesar 13,41 juta kiloliter atau setara dengan 226 ribu barel per hari, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan implementasi biodiesel paling progresif di dunia.

Stabilitas Harga dan Manfaat bagi Industri Sawit

Program mandatori biodiesel juga membawa dampak positif bagi sektor pertanian kelapa sawit.

Setiyono, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR), menjelaskan bahwa peningkatan mandatori biodiesel memiliki dampak langsung terhadap stabilitas harga sawit dan kesejahteraan para petani. Di Indonesia, terdapat lebih dari 6,2 juta hektar perkebunan sawit yang melibatkan sekitar 16 juta tenaga kerja.

Di sisi lain, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menyatakan bahwa program Biodiesel B40 berpotensi meningkatkan harga CPO di pasar internasional, yang akan menguntungkan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia.

Namun, pemerintah harus menjaga pasokan CPO domestik agar tetap stabil untuk mencegah kenaikan harga di pasar lokal.

Sejarah Singkat Penerapan Biodiesel di Indonesia

Sejak tahun 2008, Indonesia telah mengambil langkah besar dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Program mandatori biodiesel dimulai dengan penerapan B2,5, yaitu campuran 2,5% biodiesel dengan solar.

Seiring berjalannya waktu, kadar biodiesel dalam campuran solar terus ditingkatkan, mulai dari B7,5% pada tahun 2010 hingga mencapai B20% pada tahun 2016.

Puncaknya terjadi pada tahun 2020, ketika pemerintah menetapkan B30 sebagai standar nasional. Pada 1 Februari 2023, implementasi B35 resmi diberlakukan, meskipun sempat mengalami penundaan hingga Agustus 2023 akibat penyesuaian kebijakan.

Visi Jangka Panjang: Menuju Penerapan B100

Indonesia tidak berhenti pada pencapaian B40. Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki visi untuk mengimplementasikan B100, yaitu penggunaan biodiesel secara penuh tanpa campuran solar. Visi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempromosikan biofuel sebagai alternatif yang berkelanjutan bagi bahan bakar fosil.

Dengan kebijakan yang kuat serta hasil uji coba yang terus diperbaiki, Indonesia optimis untuk menjadi pemimpin global dalam transisi energi hijau. Penerapan B40 akan memperkuat peran Indonesia sebagai penyedia bahan bakar nabati terbesar di Asia Tenggara, sekaligus memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan emisi karbon di tingkat global.

JAKARTA - Melihat kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN yang terbatas, bagaimana nasib Ibu Kota Nusantara atau IKN di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya memproyeksikan, pembangunan IKN bakal berjalan lebih lambat ketimbang periode Joko Widodo (Jokowi).

Yunarto mengatakan, hal tersebut sebetulnya sudah tergambar jelas dari rancangan APBN tahun 2025 mendatang. Loyalitas anggaran sudah tidak mengarah lagi kepada proyek ambisius Presiden Jokowi, tetapi condong kepada program unggulan sebagaimana janji-janji politik Prabowo.

Pada tahun 2025 mendatang, secara umum pembangunan IKN menggunakan APBN dialokasikan dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp9,19 triliun, dan pagu Otorita IKN sendiri sebesar Rp6,39 triliun. Sehingga total dukungan APBN ke IKN tahun 2025 sebesar Rp16,12 triliun saja.

"Anggaran IKN tahun lalu saja Rp23 triliun, sebelumnya lagi (2022) Rp44 triliun. Alokasi APBN kita sangat terbatas, fokus Prabowo tentu akan bicara janjinya yang paling populer terkait makan bergizi gratis, kedua fokus pada Hankam yang naik 12% (anggaran)," ujarnya dalam acara Wealth Xpo CIMB Niaga di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Sehingga menurutnya, dalam konteks dukungan anggaran Pemerintah kepada proyek IKN, pembangunan Ibukota baru itu akan berjalan lebih lambat ketimbang periode Jokowi, yang mana lebih loyal untuk mendanai proyek tersebut.

Penggunaan APBN memang difokuskan untuk membangun infrastruktur dasar saja, akan tetapi ketersediaan infrastruktur dasar itulah yang menjadi pemantik investor untuk datang menanamkan modalnya ke proyek Ibukota baru tersebut.

"Tentu saja kalau masih bergantung ada APBN kita tidak mungkin melihat perpindahan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan," tambahnya.

Menilik dari keberpihakan alokasi anggaran Presiden Terpilih Prabowo, Yunarto menyebut setidaknya ada dua arah pembangunan selama Kepemimpinan Prabowo. Pertama ketahanan pangan, dan kedua ketahanan energi. Sedangkan infrastruktur, dianggap Prabowo bukan menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Prioritas Prabowo adalah pangan dan energi, itulah yang menyebabkan ketika kita bicara anggaran infrastruktur, padahal infra itu tujuannya menurunkan biaya logistik, tapi dia dianggap Prabowo tidak masuk dalam peran negara yang utama, karena bukan hajat hidup orang banyak," kata Yunarto.

"Sementara infra, dari kacamata Prabowo, tidak boleh dianggarkan dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur, itulah kenapa pak Prabowo menempatkan anggaran infra, turun, artinya infra akan disediakan oleh swasta," pungkasnya.

Kita pastikan bahwa nikel kita itu tidak jelek seperti yang disampaikan oleh orang lain yang sedang mempromosikan tentang dirty nickel Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Ketua Indonesian Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau akan berfokus pada tiga hal utama ke depan dalam rangka membangun dunia pertambangan dan juga industri.

"Tiga hal utama yang menjadi perhatian IMA ke depannya yang pertama adalah kita akan terus mendorong ketahanan energi, dan kita percaya, IMA percaya, dan juga teman-teman di industri pertambangan percaya bahwa batu bara adalah salah satu yang harus terus kita dorong. Terlepas dari polemik yang ada dengan batu bara kita percaya bahwa dengan pengelolaan batu bara yang baik, dengan memunculkan industri batu bara yang baik dan juga pengelolaan dalam hal ini pembangkit listrik, kita percaya bahwa batu bara bisa dipakai dan polusi yang ditimbulkan dari batu bara bisa dihilangkan. Dengan demikian potensi 500 tahun resources dan reserves batu bara kita itu bisa kita maksimalkan sebaik mungkin," kata Rachmat Makkasau dalam acara di Jakarta, Kamis.

Fokus kedua yakni soal clean nickel yang menjadi salah satu program penting untuk didorong bukan saja untuk IMA tetapi juga bagi Indonesia.

"Kita tahu bahwa kita ini banyak diserang dengan isu dirty nickel dan lain-lain, dan kita melihat bahwa Indonesia kurang bersuara dalam hal ini kita tidak membela diri kita sendiri, sehingga sangat penting buat industri di pertambangan dan juga pemangku kepentingan yang ada terkait dalam pertambangan untuk membantu mempromosikan bahwa banyak tambang-tambang nikel di Indonesia yang beroperasi dengan baik," kata Rachmat.

Dia menambahkan bahwa IMA percaya bahwa nikel Indonesia baik dan isu yang muncul terhadap Indonesia mengenai dirty nickel harus dilawan. Kalaupun ada kekurangan maka hal tersebut perlu diperbaiki secara bersama-sama sehingga bisa lebih baik lagi.

"Kita pastikan bahwa nikel kita itu tidak jelek seperti yang disampaikan oleh orang lain yang sedang mempromosikan tentang dirtynickel Indonesia. Nikel kita baik, nikel kita tidak buruk seperti yang diberitakan. Banyak tambang nikel yang baik, kalau ada yang kurang kita perbaiki sama-sama dan kita minta bantuan pemerintah untuk membantu membuat lebih baik lagi," kata Rachmat.

Fokus ketiga yakni peningkatan downstream industry sebagai salah satu langkah agar Indonesia dapat segera menjadi negara maju.

"Yang ketiga yang sangat penting, buat dunia pertambangan kita percaya bahwa kita sudah melakukan hal yang maksimal memastikan hilirisasi untuk komoditas tertentu sampai pada penyiapan bahan baku industri. Dan menjadi pekerjaan rumah kita tapi juga terutama pemerintah ke depannya untuk melihat bagaimana bahan baku yang sudah disiapkan untuk downstream industry ini bisa dimaksimalkan. Dan kami percaya bahwa peningkatan di dunia pertambangan itu sudah cukup baik, memang masih bisa dioptimalkan lagi, tapi kami percaya bahwa peningkatan yang signifikan itu ada pada downstream industry," katanya.

IMA percaya bahwa Indonesia bisa jauh lebih cepat akselerasinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yakni menjadi negara maju, dan hal tersebut terdapat pada downstream industry.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024