Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kabar terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik akan dialihkan ke program 3 juta rumah. Dia menegaskan tidak ada rencana pengalihan tersebut.

"Nggak benar itu. Kita lagi exercise. Nggak benar itu, belum ada ide itu," kata Bahlil ditemui di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil menjelaskan ada sejumlah opsi untuk skema baru subsidi BBM hingga listrik. Salah satu opsi yang tengah digodok adalah penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. Nah dalam rangka itu, besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya," ungkap dia dalam konferensi usai rapat koordinasi terbatas (rakortas).

Skema baru untuk subsidi ini dilakukan karena diindikasi subsidi yang tidak tepat sasaran mencapai Rp 100 triliun. Kebocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah," terangnya.

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," pungkasnya.

Sebagai informasi, belakangan beredar kabar bahwa subsidi BBM hingga listrik akan dialihkan untuk program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah sendiri merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto.

Dikutip dari detikproperti, Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memiliki program khusus penyediaan rumah melalui program 3 juta rumah. Ia menyebut program tersebut bisa memberikan banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

Adik Prabowo ini mencontohkan seperti China dan Korea Selatan yang sektor perumahannya menjadi salah satu pendorong atau penggerak ekonomi negara. Bahkan, disebut bisa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di tengah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kalau kita lihat di banyak negara seperti di China, Korea Selatan, perumahan itu salah satu pendorong atau penggerak ekonomi. Itu sangat padat karya, kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru," katanya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Simak Video: Subsidi BBM-Listrik Tak Tepat Sasaran, Bahlil Bakal Kaji Jadi BLT

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

Hashim Djojohadikusumo menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal mengerjakan proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa. Rencananya proyek tersebut bakal membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur.

Hashim menyebut pembangunan giant sea wall diperkirakan memakan waktu hingga 20 tahun. Proyek untuk mencegah wilayah utara Pulau Jawa tenggelam itu juga diprediksi akan dikerjakan oleh dua hingga tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (31/10/2024).

Lantas, sejauh mana progres dan tahapan pembangunan giant sea wall?

Dalam catatan detikcom, untuk wilayah pesisir Jakarta dan sekitarnya proyek tersebut dibangun sepanjang 46 kilometer. Dari jumlah tersebut yang sudah berhasil dibangun adalah sepanjang 13 kilometer.

Artinya masih ada 33 kilometer lagi tanggul laut raksasa di pesisir Jakarta yang belum diselesaikan. Kementerian PUPR mendapat tugas untuk pengerjaan 11 km, sementara Pemprov DKI Jakarta sepanjang 22 kilometer.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah mengatakan pemerintah telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasinya melalui konsep pembangunan Giant Sea Wall. Khusus di Jakarta terdapat beberapa tahapan pembangunan yang telah dirancang hingga 2040.

"Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sudah ada Project Management Office (PMO) untuk Giant Sea Wall di Kementerian PUPR," kata Airlangga dalam Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Giant Sea Wall di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Program pembangunan Giant Sea Wall di Jakarta terdiri dari 3 tahap yakni fase A yang pembangunannya berupa tanggul dan sungai kurang lebih 120 km sampai 2030. Lanjut fase B pembangunan sisi barat 20 km mulai 2030. Sisanya fase C yang merupakan sisi timur sepanjang 12 km dibangun mulai 2040.

Tanggul laut atau lepas pantai akan dibangun jika penurunan tanah di pesisir terus terjadi. Sampai 2040 diperkirakan masih terdapat bukaan tanggul laut sebagai akses kapal dan akan ditutup jika penurunan permukaan tanah semakin parah. Tanggul laut ini direncanakan akan diintegrasikan dengan jaringan tol dan pengembangan lahan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Kalau di Jakarta tanggulnya masih terpisah-pisah atau terbuka, sehingga kalau ini disatukan mulai dari wilayah Banten sampai Cirebon, maka ini akan terintegrasi dan membuka akses langsung juga untuk dibuat jalan tol, jalan kereta api dan logistik cost kita akan semakin bersaing," ucapnya.

Terkait detail pendanaan masih akan terus dibahas. Sejauh ini estimasi kebutuhan anggaran pembangunan dan perlindungan Pantura Jawa untuk tanggul fase A dan B diperkirakan mencapai Rp 164,1 triliun.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Kementerian Koperasi (KemenKop) tengah menggodok draft usulan untuk penghapusan utang atau kredit macet petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui koperasi.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini draft usulan tersebut tengah dalam proses penyusunan. Usai draft tersebut rampung, ia akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kita akan mengupayakan draftnya segera, suratnya saya mau disusun untuk disampaikan ke Pak Presiden (Prabowo)," kata Budi, di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi menjelaskan, utang tersebut merupakan utang lama dari Kredit Usaha Tani (KUT) sejak tahun 1998-1999. Adapun angka dari kredit macet tersebut mencapai Rp 8,3 triliun dari 6 juta petani.

"Jadi sekitar kira-kira satu petani itu Rp 1,3 juta per orang. Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan orang. Kalau punya utang kan beban dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan," ujarnya.

Di samping itu, ke depan ia juga berharap agar koperasi bisa lebih bankable dan lebih mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, bisa dibuka pengambilan kredit lewat koperasi.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuannya guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online (pinjol), karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Hashim menyampaikan, semua utang ini sebenarnya telah dihapusbukukan sejak lama dan telah diganti oleh asuransi perbankan. Namun, hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan ini belum dihapuskan. Efeknya, hingga saat ini jutaan petani dan nelayan memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tanda tangan Perpres pemutihan, sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai dengan Undang-undang. Saya berharap masyarakat mendapat kesempatan pinjam lagi ke bank. Itu salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Dengan demikian 30-40 juta manusia akan dapat dampak yang positif ke depannya," pungkas Hashim.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

Jakarta -

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, berbicara masalah ketimpangan di Indonesia. Salah satu yang disorot adalah pertumbuhan orang kaya yang dinilai sangat pesat.

Menurutnya, 10 orang terkaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang lainnya. Hal tersebut berdasarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.

"Dan yang lebih prihatin lagi, orang kaya dan terkaya di Indonesia bertambah luar biasa cepat dan besar. Waktu itu Pak Prabowo katakan, 10 keluarga kaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang Indonesia," tutur Hashim dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"50 keluarga terkaya di Indonesia itu, dan saya kira itu termasuk keluarga saya dan Prabowo mungkin. Kita akui," tambahnya.

Hashim juga menyoroti kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penurunan angka kelas menengah. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi tembus 5% namun jumlah kelas menengah turun 9%.

"Apa yang Prabowo sampaikan ke tim ekonomi, tim kabinet baru, digambarkan satu masalah yang amat mendasar. Walaupun ada pertumbuhan 5% tapi 9% turun yang kelas menengah," katanya

Hashim menambahkan, dari data yang diterimanya ada sekitar 160 juta orang Indonesia yang tergolong miskin. Mereka seharusnya bisa disejahterakan, sebab akan berdampak positif pada dunia usaha.

"Dan menurut data yang kami terima ada 44 juta keluarga miskin, kali tiga-empat, berarti 160 juta orang Indonesia tergolong miskin. Semakin kita sejahterakan mereka, kita dunia usaha beruntung," sebutnya.

Ia menilai jika mayoritas rakyat sejahtera maka mereka tidak akan membawa uang ke luar negeri. Kekayaan mereka akan dihabiskan di Indonesia sehingga menguntungkan para pengusaha.

"Rakyat kita sudah sejahtera, mereka tidak akan bawa uang lari ke Hong Kong atau Shanghai, atau Jenewa Swiss. Tidak, mereka uangnya berputar di sini dan mereka spendingnya akan benefit ke kita semua," tutupnya.

(ily/rrd)

JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo memberikan bocoran bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bakal melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap kinerja Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) dalam Kabinet Merah Putih .

Hahsim menjelaskan hal ini dalam rangka mengukur efektivitas kinerja para pembantu Presiden Prabowo. Sehingga jika ditemukan Menteri atau Wakil Menteri kurang efektif, Presiden Prabowo akan bertindak dengan tegas.

"Setiap 6 bulan Menteri dan Wakil Menteri akan di evaluasi, sehingga selama 6 bulan ini menteri yang kurang tenaga, kurang tenaga, dan lain lain akan di evaluasi. Pak Prabowo akan bersikap tegas," ujar Hashim dalam acara Dialog Ekonomi Kadin bersama Dewan Pimpinan di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Prabowo itu, mengatakan evaluasi kinerja jajaran kabinet itu sekaligus menjawab persoalan 'kabinet gemuk' Prabowo, yang dikhawatirkan beberapa pihak akan membebani fiskal negara. "Kalau cost besar, tapi hasilnya besar kan tidak masalah," kata Hashim.

Sebelumnya analisa CELIOS (Center of Economic and Law Studies) menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk. Angka ini belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

Peneliti CELIOS Achmad Hanif Imaduddin berasumsi, gaji dan Tunjangan Menteri sebesar Rp150 juta/bulan, gaji dan tunjangan Wakil Menteri sebesar Rp100 juta/bulan. Sedangkan anggaran operasional diasumsikan Rp500 juta/bulan (termasuk perjalanan dinas, staf, dan lainnya).

Dengan asumsi ini, peningkatan anggaran negara diperkirakan mencapai sekitar Rp380,4 miliar per tahun. Sehingga proyeksi dalam 5 tahun akibat penambahan jumlah menteri dan wakil menteri jika dikalikan sebesar Rp1,95 triliun.

Jakarta -

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyoroti pesatnya pertumbuhan orang kaya di Indonesia. Menurutnya, 10 orang terkaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang di Tanah Air.

Hashim lantas mengakui bahwa keluarganya dan Prabowo masuk 50 besar daftar orang terkaya Indonesia. Meski begitu, ia menekankan pentingnya pemerataan dan mensejahterakan masyarakat.

"Yang lebih prihatin lagi, orang kaya dan terkaya di Indonesia bertambah luar biasa cepat dan besar. Waktu itu Pak Prabowo katakan gambar 10 keluarga terkaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang Indonesia. 50 keluarga terkaya di Indonesia itu, dan saya kira itu termasuk keluarga saya dan Prabowo mungkin, kita akui," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, masalah ketimpangan menjadi salah satu isu yang disorot Prabowo. Meski ada pertumbuhan ekonomi 5% namun terjadi penurunan jumlah kelas menengah sebanyak 9%.

Hashim menambahkan, dari data yang diterimanya ada sekitar 160 juta orang Indonesia yang tergolong miskin. Mereka seharusnya bisa disejahterakan, sebab akan berdampak positif pada dunia usaha.

"Dan menurut data yang kami terima ada 44 juta keluarga miskin, kali tiga-empat, berarti 160 juta orang Indonesia tergolong miskin. Semakin kita sejahterakan mereka, kita dunia usaha beruntung," sebutnya.

Ia menilai jika mayoritas rakyat sejahtera maka mereka tidak akan membawa uang ke luar negeri. Kekayaan mereka akan dihabiskan di Indonesia sehingga menguntungkan para pengusaha.

Simak: 4 Mega Proyek Hashim Djojohadikusumo di IKN

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Jakarta -

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyoroti masalah kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi mencapai 5% namun angka kelas menengah turun hingga 9%.

"Apa yang Prabowo sampaikan ke tim ekonomi, tim kabinet baru, digambarkan satu masalah yang amat mendasar. Walaupun ada pertumbuhan 5% tapi 9% turun yang kelas menengah," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Hal lain yang memprihatinkan adalah pertumbuhan orang kaya yang sangat pesat. Sayangnya, hal tersebut tidak selaras dengan jumlah orang miskin di Tanah Air.

"Dan yang lebih prihatin lagi, orang kaya dan terkaya di Indonesia bertambah luar biasa cepat dan besar. Waktu itu Pak Prabowo katakan, 10 keluarga kaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang Indonesia," tutur Hashim.

"50 keluarga terkaya di Indonesia itu, dan saya kira itu termasuk keluarga saya dan Prabowo mungkin. Kita akui," tambahnya.

Hashim menambahkan, dari data yang diterimanya ada sekitar 160 juta orang Indonesia yang tergolong miskin. Mereka seharusnya bisa disejahterakan, sebab akan berdampak positif pada dunia usaha.

"Dan menurut data yang kami terima ada 44 juta keluarga miskin, kali tiga-empat, berarti 160 juta orang Indonesia tergolong miskin. Semakin kita sejahterakan mereka, kita dunia usaha beruntung," sebutnya.

Ia menilai jika mayoritas rakyat sejahtera maka mereka tidak akan membawa uang ke luar negeri. Kekayaan mereka akan dihabiskan di Indonesia sehingga menguntungkan para pengusaha.

"Rakyat kita sudah sejahtera, mereka tidak akan bawa uang lari ke Hong Kong atau Shanghai, atau Jenewa Swiss. Tidak, mereka uangnya berputar di sini dan mereka spendingnya akan benefit ke kita semua," tutupnya.

Simak Video: Hartanya Menurun, Bill Gates Tak Lagi Jadi 10 Orang Terkaya Dunia

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Jakarta -

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkap kabar terbaru soal 300 lebih pengusaha sawit yang mengemplang pajak. Hashim menyebut tindakan mereka membuat pendapatan negara bocor hingga Rp 300 triliun.

Menurut Hashim, Pihak Kejaksaan Agung siap melakukan tindakan terhadap pengusaha nakal tersebut. Pada tahap pertama, jumlah yang bisa ditarik mencapai Rp 189 triliun.

"Nah ini sudah dikasih laporan ke Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun dalam waktu singkat. Dan waktu lebih lama, tapi tahun ini atau tahun depan bisa nambah Rp 120 triliun lagi. Sehingga Rp 300 triliun negara itu masuk ke kas negara," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Hashim menambahkan, pengusaha tersebut terpantau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahkan beberapa dari mereka tidak memiliki rekening di Indonesia.

"Jaksa agung muda sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal yang mudah-mudahan nggak ada di Kadin ya, ada 300 lebih pengusaha nakal, beberapa tidak punya NPWP. 25 tidak punya NPWP. 15 tidak punya rekening bank di Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, Hashim mengatakan, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut berdasarkan pada data yang dihimpun oleh pemerintah.

Hashim menjelaskan kebocoran pendapatan negara lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim.

(ily/rrd)

Jakarta -

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengaku kerap mendapat dua komentar soal kabinet pemerintahan Prabowo. Salah satunya terkait kabinet Prabowo yang dianggap gemuk karena memiliki 48 Kementerian.

Hashim menyebut masyarakat khawatir bahwa kabinet gemuk butuh anggaran besar, namun hasilnya sedikit.

"Ada dua komentar ke saya dari masyarakat. Satu, kok jumlah menteri perempuan kok sedikit. Ini ada yang sampaikan. Kedua, kok bisa gemuk. Nanti takutnya high cost, little output," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Namun, Hashim menyebut Prabowo bakal melakukan evaluasi dalam 6 bulan ke depan bagi Menteri dan Wakil Menteri yang performanya kurang. Lebih rincinya, evaluasi akan dilakukan sekitar bulan Maret atau April tahun depan.

Meski mengakui kabinet Prabowo gemuk, namun yang terpenting adalah hasil yang dikerjakan oleh kementerian tersebut.

"Ini agak gemuk memang, tapi yang penting outputnya apa. Kalau kabinet yang lebar, yang gemoy ini, kalau bisa outputnya luar biasa ya saya kira itu," tuturnya.

Hashim juga berbicara cita-cita Prabowo mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu dipilih Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

"Maka Budiman Sudjatmiko diangkat jadi Kepala Badan Percepatan Kemiskinan. Itu berarti badan ini diberikan tugas jadi koordinator antara kementerian yang 48 itu. Ini agak gemuk memang, tapi yang penting outputnya apa," tutupnya.

Simak: Video Momen 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Resmi Dilantik

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan penghapusan utang tersebut guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

Hal ini disampaikan oleh adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online (pinjol), karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Hashim menyampaikan, semua utang ini sebenarnya telah dihapusbukukan sejak lama dan telah diganti oleh asuransi perbankan. Namun, hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan ini belum dihapuskan. Efeknya, hingga saat ini jutaan petani dan nelayan memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tanda tangan Perpres pemutihan, sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai dengan Undang-undang. Saya berharap masyarakat mendapat kesempatan pinjam lagi ke bank. Itu salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Dengan demikian 30-40 juta manusia akan dapat dampak yang positif ke depannya," pungkas Hashim.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, membocorkan nama-nama yang akan memimpin Kementerian Perumahan.

Hashim mengatakan, yang akan menduduki posisi sebagai Menteri Perumahan Ialah politikus Partai Gerindra Maruar Sirait.

"(Menteri Perumahan) Pak Maruarar Sirait," kata Hashim, ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Sedangkan yang akan menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Perumahan ialah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Baik Maruar maupu Fahri telah dipanggil ke kediaman Prabowo pada Selasa (15/10/2024) lalu.

"(Fahri Hamzah) Perumahan, Wakil Menteri Perumahan," ujarnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah telah dipanggil Prabowo Subianto ke kediaman di Kertanegara, Jakarta Selatan. Maruarar, yang biasa disapa Ara, dipanggil Prabowo pada Senin 14 Oktober.

Usai bertemu Prabowo, Maruarar pun menyampaikan pesan Prabowo kepadanya.

"Pesannya harus kerja keras sekali ya, harus kerja keras sekali, ya semoga bisa bermanfaat bagi rakyat," kata Ara di Jl Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sementara Fahri Hamzah dipanggil Prabowo sehari kemudian, Selasa (15/10/2024).

"Ketemu Pak Prabowo, dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan yang akan, mesti kita selesaikan pekerjaannya, dan ini terutama tentu kerama fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup insentif mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat. Khususnya yang paling bawah ya, ini yang akan diselesaikan lebih cepat," katanya kepada wartawan di lokasi, Selasa (15/10/2024).

Simak: Video Para Calon Menteri Berkemeja Putih Saat Pembekalan di Hambalang

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

Sempat menjadi Menteri Pertanian (Mentan) pada periode 2014-2019, Andi Amran Sulaiman kembali terpilih pada akhir Oktober 2023. Hanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, Amran telah menggagas berbagai kebijakan strategis dan memiliki dampak manfaat yang besar.

Sebut saja, penambahan areal tanam (PAT), gerak cepat mengatasi kekeringan dengan pompanisasi, dan optimasi lahan rawa yang sangat berdampak pada peningkatan produksi padi. Berkat berbagai terobosan yang dilakukan Amran tersebut, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang juga adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut Amran sebagai menteri yang paling disayang oleh Prabowo saat ini.

"Saya bisa bersaksi kalau Pak Amran, Pak Menteri ini adalah paling disayangi Pak Prabowo Subianto saat ini, paling disayangi dan akan lebih banyak disayangi nanti kalau kita jadi pengekspor pangan, Pak Amran. Ini program luar biasa, itu dengan teknologi dan lain-lain luar biasa," kata Hashim dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10/2024).

Hal ini disampaikannya saat acara Rakernas ke-20 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Sabtu (28/9).

Maka tak heran, banyak pihak menyebutkan Amran akan kembali terpilih sebagai Menteri Pertanian pada pemerintahan Prabowo - Gibran. Spekulasi itu semakin kuat ketika Amran menjadi salah satu sosok yang diundang Prabowo ke Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin (14/10) kemarin. Semua yang diundang oleh Prabowo kemarin, disebut menjadi calon kuat pengisi kabinet pemerintah Prabowo - Gibran.

Berdasarkan rangkuman terhadap pendapat berbagai pihak, setidaknya ada tujuh alasan Amran Sulaiman yang akan kembali menjadi Menteri Pertanian.

Pertama, Amran berhasil menyelesaikan persoalan pupuk yang selama ini dihadapi para petani dalam meningkatkan produksi. Terbukti, kuantum pupuk subsidi bertambah lebih dari 100 persen dari yang tadinya 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Penambahan ini menjadikan penambahan yang paling besar di sepanjang sejarah.

Kedua, Amran juga sukses mempermudah pengambilan pupuk subsidi yang selama ini menghadapi proses panjang karena dihadapkan pada regulasi dan kebijakan yang berbelit. Awalnya, petani harus memiliki kartu tani untuk mengambil pupuk dari distributor maupun toko pengecer. Namun kini, petani tak perlu khawatir karena mereka bisa mendapatkan pupuk hanya dengan berbekal kartu tanda penduduk atau KTP.

Ketiga, Amran merupakan sosok di balik naiknya Anggaran Kementerian Pertanian ditambah Rp 21,49 triliun untuk tahun anggaran 2025 (quick wins). Dengan tambahan ini, anggaran di kementan menjadi Rp 29,37 triliun dari yang sebelumnya hanya Rp 7,91 triliun. Sementara anggaran untuk non quick wins sebesar Rp 6,4 triliun difokuskan untuk peningkatan produksi padi dan jagung (Rp 4,33 triliun) dan untuk peningkatan produksi padi dan susu (Rp 2,13 triliun).

Keempat, Amran berhasil meningkatkan produksi padi dalam kurang waktu 11 bulan atau selama dia menjabat pada Oktober 2023. Salah satu yang dilakukan Amran adalah memasifkan pompanisasi sebagai solusi cepat dalam menghadapi kekeringan panjang atau el nino terparah sepanjang sejarah.

Berdasarkan Kerangka Sampling Area (KSA) Badan Pusat Statistik, produksi beras nasional terkonfirmasi mengalami kenaikan, di mana proyeksinya akan bertambah di bulan Agustus 2,84 juta ton, September 2,87 juta ton, dan Oktober 2,59 juta ton.

Jika dibandingkan dengan angka produksi di bulan yang sama pada tahun sebelumnya, selisihnya cukup signifikan yakni sebesar 356.329 ton di September dan 396.604 ton di bulan Oktober. Selain itu, produksi padi berdasarkan data BPS pada periode Juni dan Juli 2024 mengalami surplus hingga 700 ribu ton.

Kelima, Amran berhasil menekan rencana impor beras selama tahun 2024. Pada awal tahun direncanakan impor beras 5 juta ton, namun hanya terealisasi 3,1 juta ton di awal tahun dan hingga saat ini stok beras nasional masih mampu dipenuhi produksi dalam negeri.

Persistensi Amran ini banyak mendapat pujian dari berbagai pihak. Impor beras seperti diketahui kerap dijadikan momok bagi petani yang berproduksi. Melalui gerakan akselerasi produksi yang dilakukan Amran dan jajaran Kementan, produksi nasional bisa tetap mencukupi kebutuhan.

Alasan keenam, masifnya program mekanisasi di sektor pertanian sebagai transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Bahkan saat ini, Amran telah menuangkan ide tersebut untuk membangun klaster pertanian modern, di mana seluruh peralatannya sudah menggunakan teknologi digitalisasi.

Pada periode pertama 2014 - 2019, Kementan menggelontorkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara masif. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, pada kurun waktu tersebut Kementan menyalurkan, antara lain traktor roda dua 148.037 unit, traktor roda empat 11.157 unit, pompa air 111.828 unit, rice transplanter 20.245 unit, cultivator 13.988 unit, dan hand sprayer 152.795 unit.

Kementan juga melakukan rehabilitasi jaringan irigasi 3.719.224 hektare, konservasi dan antisipasi anomali iklim 12.901 unit, pengembangan sumber air 3.223 unit, pengembangan irigasi rawa 67.709 unit, pengembangan embung pertanian 799 unit, dsb.

Ketujuh, Amran sejak awal memiliki ide cerdas dalam mencetak sawah untuk penyediaan lahan pangan baru hingga 3 juta hektare. Salah satunya cetak sawah yang dilakukan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang direncanakan mencapai 1 juta hektare.

Soal cetak sawah, ide dan gagasan ini ternyata disambut baik oleh masyarakat papua yang merasa bahagia karena saat ini mereka memiliki lahan sendiri. Terkait hal ini, para petani, akademisi hingga politisi ramai-ramai memberi apresiasi atas keberanian Amran dalam membuat gebrakan. Salah satunya Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Budiman Sudjatmiko.

Budiman mendukung program cetak sawah yang dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat swasembada pangan yang merupakan prioritas utama dari agenda panjang pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 5 tahun kedepan. Prabowo menginginkan Indonesia benar-benar berdaulat dan memiliki kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Menurut Budiman, desentralisasi produksi pangan merupakan salah satu strategi yang akan melibatkan puluhan ribu desa untuk melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian terutama pada beberapa komoditi utama.

Sebagai informasi, Kementan di bawah pimpinan Amran sukses mengerjakan optimasi lahan rawa atau Oplah seluas 40 ribu hektare di Merauke, Papua Selatan. Saat ini, program tersebut sudah memasuki masa tanam dan panen sehingga mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar. Mereka bersyukur tanah kelahirannya dijadikan program strategis nasional.

Optimasi lahan rawa ini akan menjadi pemanasan sebelum Kementan akan melakukan rencana besar mereka untuk cetak sawah baru di Merauke dengan total target 1 juta hektare. Program ini perlu dilakukan untuk tak hanya menjadikan Indonesia mandiri pangan, tapi mewujudkan mimpi besar Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Uskup Agung Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Petrus Canisius Mandagi bahkan menyebut oplah dan cetak sawah merupakan proyek kemanusiaan bagi masyarakat papua yang selama ini memiliki tanah subur namun belum dikelola secara baik.

Menurutnya, pertanian adalah sektor yang berkaitan erat dengan kebutuhan pokok sehari-hari, yaitu makanan. Oleh karena itu, hal yang dicanangkan pemerintah memiliki tujuan yang sama dengan hukum agama yang masyarakat Papua anut.

Rencana cetak sawah baru juga disambut oleh warga setempat. Ketua adat dari salah satu marga di Kampung Kaliki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke Albertus Mahuse mengatakan warganya sudah mengajukan dari 5 tahun lalu, agar lahan mereka bermanfaat. Namun, hal ini baru bisa dibantu pemerintah saat ini dengan dibukakan lahan seluas 1.000 ha yang terbagi di 3 titik.

Albertus menambahkan, pihaknya juga sudah mengumpulkan alat mesin pertanian (alsintan), seperti combine harvester, transplanter, traktor dan pompa air.

"Kami akan mengusulkan Pak Menteri alat excavator, semua. Sudah dibantu sementara dan nanti kami akan bekerja dan akan meminta pertolongan kepada pemerintah alat-alat pengolahan seperti jonder, traktor, pompa air, termasuk benih. Ya combine juga," pungkasnya.

(akn/ega)