Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait keberlanjutan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

AHY mengatakan, menghadap Prabowo untuk membicarakan pembangunan infrastruktur di masa mendatang. Hal ini juga termasuk dengan kelanjutan IKN.

"Kemarin saya menghadap bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Hal berikutnya yang mendapat perhatian dari Prabowo adalah penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak. AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," kata dia.

Di samping itu, ada arahan untuk penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Ia diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Simak juga Video 'AHY Mau Benahi Regulasi Bus Pariwisata: Keselamatan di Atas Segalanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(shc/ara)

Jakarta -

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur disebut-sebut akan lebih lambat. Hal ini karena pemerintah era Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain seperti swasembada pangan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang baru dilantik menepis hal itu. Menurutnya, justru Prabowo meminta agar IKN bisa dibangun lebih cepat dan bisa selesai pada 3-4 tahun ke depan.

"Oh nggak (diperlambat), justru dia minta selesai 3-4 tahun," tegas Basuki ditemui usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Bagi Basuki, bila pekerjaan sudah ada programnya yang jelas dan anggarannya pun sudah dikucurkan buat apa pekerjaan diperlambat. Dia mengatakan semua hal akan dia kerjakan di ibu kota baru tanpa perlu diperlambat.

"Kalau saya selama itu sudah ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" ujar Basuki.

Targetnya, lembaga yudikatif dan legislatif bisa selesai di tahun 2028 atau hanya 4 tahun dari sekarang. Semua ekosistemnya juga disiapkan mulai dari hunian hingga perkantoran.

"Iya yudikatif, legislatif, termasuk ekosistemnya prasarana dasar dan lainnya, hunian, perkantoran semua harus disiapkan," kata Basuki.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, dia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

(hal/fdl)

Jakarta -

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) buka suara terkait munculnya tawaran open trip atau perjalanan wisata berbayar untuk masyarakat umum ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengimbau kepada para pihak terkait menghentikan aktivitas penawaran paket wisata berbayar tersebut. Ia menegaskan, kunjungan ke IKN tidak dipungut biaya apapun.

"Hentikan praktik-praktik pihak yang membuat paket wisata berbayar ke KIPP di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah milik semua warga, milik bangsa Indonesia bahkan akan menjadi kota dunia untuk semua," kata Troy, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/10/2024).

Troy juga menegaskan, pihak Otorita IKN tidak mengadakan kerjasama dengan pihak manapun terkait paket kunjungan berbayar untuk datang ke KIPP IKN.

Hal tersebut dikarenakan saat ini IKN masih dalam proses konstruksi, di mana pembangunan fisik masih berjalan dengan banyak alat berat. Kunjungan dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan.

"Mohon tidak mengambil keuntungan untuk hal-hal seperti ini. Perlu diingatkan pada saat ini, masih banyak pembangunan fisik dengan alat-alat berat, pekerja konstruksi yang sedang giat bekerja di banyak lokasi dan penyesuaian arah jalan yang dilakukan," ujarnya.

Selain itu, menurut Troy, kunjungan juga perlu memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. Karena itulah, diperlukan tata tertib pengaturan kunjungan terutama di wilayah KIPP yang wajib diikuti untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban semua pihak.

"Otorita IKN menghimbau agar masyarakat yang berencana mengunjungi wilayah KIPP di IKN tetap mengikuti tata tertib alur kunjungan dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Hal ini bertujuan sama yaitu agar semua orang merasa nyaman, aman dan menikmati setiap kali hadir ke IKN," kata dia.

Di sisi lain, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, bercerita bahwa dirinya pernah ditawari pihak tertentu untuk paket wisata berbayar ke IKN yang jelas tidak berizin. Bahkan sudah ditemukan flyer yang beredar di publik tentang paket wisata berbayar tersebut.

"Hal ini sangat tidak dibenarkan. Kami minta agar para pihak yang mengedarkan publikasi paket berbayar wisata kunjungan ke lokasi Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa dan lain-lain agar segera menghentikan dan menyudahi praktik-praktik yang akan disalahartikan oleh publik dan mengambil keuntungan sepihak," tegas Alimuddin.

Untuk masyarakat yang berminat datang ke IKN untuk melihat progres pembangunan KIPP, Otorita IKN mengingatkan kembali agar mengikuti tata tertib alur kunjungan yang berlaku. Kunjungan bisa dilakukan setiap hari pada pukul 09:00-17:00 WITA dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW.

Selama kunjungan, pengunjung dapat memasuki area Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan Barat dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara menggunakan Electric Vehicle (EV) Bus yang sudah disediakan di Rest Area IKN dengan didampingi Liason Officers (LO).

Otorita IKN juga meminta agar masyarakat tidak memasuki area KIPP menggunakan kendaraan pribadi, serta kendaraan umum tanpa izin tertulis maupun izin khusus dari pihak OIKN maupun Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR.

(shc/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto melanjutkan dan mengejar penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ini sebagai komitmen meneruskan kerja pendahulunya, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi)

Kelanjutan pembangunan IKN tersebut diungkapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia mengatakan kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

"Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," tegas Raja Juli dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli.

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

Prabowo Pilih Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN

Masih soal IKN, Basuki Hadimuljono dipastikan bakal lanjut menjabat sebagai Kepala Otorita IKN. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi," kata Prasetyo kepada wartawan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah kemarin.

Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Bahkan hari ini pun kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.

"Belum, sabar dulu, baru pulang dulu," ujar Prasetyo.

Prasetyo juga enggan menjawab ketika ditanya soal siapa sosok yang akan menemani Basuki sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. "Wakilnya juga belum," sebutnya singkat.

Sebelumnya Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju Jokowi. Kemudian, dia ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak bulan Juni 2024. Kini Basuki akan diangkat menjadi pejabat definitif sebagai Kepala Otorita IKN.

Sebelumnya, kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut-sebut setingkat dengan Menteri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"So lanjut (Basuki) jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," tegasnya.

(hal/hns)

Jakarta -

Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala Badan Otorita IKN di Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Sebelumnya Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Kemudian, dia ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak bulan Juni 2024. Kini Basuki akan diangkat menjadi pejabat definitif sebagai Kepala Otorita IKN.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Bahkan hari ini pun kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.

"Belum, sabar dulu, baru pulang dulu," ujar Prasetyo.

Ketika ditanya soal Wakil Kepala Otorita juga Prasetyo enggan menjawab. "Wakilnya juga belum," sebutnya singkat.

Sebelumnya, kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut-sebut setingkat dengan Menteri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"So lanjut (Basuki) jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," tegasnya.

(hal/rrd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto bakal menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik. Semua kelengkapan negara dalam teori trias politika harus hadir di IKN.

Dalam arahannya di depan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo menargetkan IKN sebagai ibu kota politik bisa kelar pembangunannya dalam 4 tahun ke depan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia bilang arahan tegas itu diberikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Arahan diberikan Sabtu sore kemarin.

"Beliau (Prabowo) sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah ibukota politik," ujar Raja Juli dalam unggahan di akun Instagram resminya @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Raja Juli mengatakan Prabowo ingin agar dalam 4 tahun ke depan semua gedung kelengkapan lembaga legislatif dan yudikatif bisa terbangun di IKN. Mulai dari gedung DPR/MPR hingga gedung Mahkamah Konstitusi.

Untuk gedung lembaga eksekutif, mulai dari Istana dan Kantor Presiden hingga kantor kementerian pun saat ini terus dikebut untuk selesai sepenuhnya.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif, yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif," papar Raja Juli.

Target besarnya, di 2028 dan 2029 agenda penting negara sudah bisa dihelat di ibu kota baru. Misalnya seperti Sidang Paripurna dan Pidato Presiden tahunan bisa dilakukan di Gedung DPR/MPR yang ada di IKN. Kemudian, di tahun 2029 pelantikan presiden dan wakil presiden baru juga bisa dilakukan di IKN.

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," tutur Raja Juli.

(hal/rrd)

Jakarta -

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal tinggal di apartemen. Tapi ASN juga harus menanggung biaya listrik dan gas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto buka-bukaan terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di hunian ASN di IKN, Kalimantan Timur. Hunian ini nantinya akan menjadi tempat tinggal dari para ASN yang pindah ke IKN tahun depan.

Iwan mengatakan, pengaturan terkait penghunian di rusun atau apartemen ASN tersebut belum dilakukan. Namun ia menyebut bahwa nantinya para ASN tetap harus menanggung beberapa biaya seperti listrik dan gas.

"Terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," kata Iwan, dikutip dari unggahan pada akun Instagram Kementerian PU, @kementerianpu, Jumat (25/10/2024).

Gedung-gedung hunian ASN-Hankam ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari total 47 tower yang ditargetkan terbangun, per Oktober 2024 ada 13 tower yang telah rampung dan siap ditempati.

Sebagai informasi, jadwal pemindahan pegawai ASN ke IKN mundur ke bulan Januari 2025. Hal ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang masih dijabat oleh Abdullah Azwar Anas.

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Di kesempatan berbeda, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat sebagai Menteri PUPR menyampaikan, saat ini ada sebanyak 13 tower apartemen ASN Hankam yang sudah siap ditempati. Apartemen tersebut pun sudah ditunjang fasilitas yang lengkap.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap ada 13, sudah full furnished, air, listrik, AC, semua sudah. Nanti November ada 9 lagi, Desember semua selesai," ujarnya.

Lebih lanjut untuk skema penempatannya, menurut Basuki, apartemen akan ditempati secara sharing untuk ASN single. Barulah ASN yang berkeluarga akan diberikan satu unit.

"Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar. Kalau kita tinggal di apartemen, saya tidak akan menyarankan satu apartemen satu orang, pasti harus ada temannya. Kita tidak tahu kalau sakit, pasti nggak akan happy kalau sendiri," katanya.

Begitu pula dengan kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi kantor para ASN. Menurut Basuki, bangunannya sudah siap. Saat ini, ia tinggal melengkapi bagian area komersial.

[Gambas:Instagram]

Simak Video 'Kenapa ASN Belum Pindah ke IKN Walaupun Hunian Sudah Siap?':

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

Jakarta -

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal tinggal di apartemen. Tapi ASN juga harus menanggung biaya listrik dan gas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto buka-bukaan terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di hunian ASN di IKN, Kalimantan Timur. Hunian ini nantinya akan menjadi tempat tinggal dari para ASN yang pindah ke IKN tahun depan.

Iwan mengatakan, pengaturan terkait penghunian di rusun atau apartemen ASN tersebut belum dilakukan. Namun ia menyebut bahwa nantinya para ASN tetap harus menanggung beberapa biaya seperti listrik dan gas.

"Terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," kata Iwan, dikutip dari unggahan pada akun Instagram Kementerian PU, @kementerianpu, Jumat (25/10/2024).

Gedung-gedung hunian ASN-Hankam ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari total 47 tower yang ditargetkan terbangun, per Oktober 2024 ada 13 tower yang telah rampung dan siap ditempati.

Sebagai informasi, jadwal pemindahan pegawai ASN ke IKN mundur ke bulan Januari 2025. Hal ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang masih dijabat oleh Abdullah Azwar Anas.

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Di kesempatan berbeda, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat sebagai Menteri PUPR menyampaikan, saat ini ada sebanyak 13 tower apartemen ASN Hankam yang sudah siap ditempati. Apartemen tersebut pun sudah ditunjang fasilitas yang lengkap.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap ada 13, sudah full furnished, air, listrik, AC, semua sudah. Nanti November ada 9 lagi, Desember semua selesai," ujarnya.

Lebih lanjut untuk skema penempatannya, menurut Basuki, apartemen akan ditempati secara sharing untuk ASN single. Barulah ASN yang berkeluarga akan diberikan satu unit.

"Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar. Kalau kita tinggal di apartemen, saya tidak akan menyarankan satu apartemen satu orang, pasti harus ada temannya. Kita tidak tahu kalau sakit, pasti nggak akan happy kalau sendiri," katanya.

Begitu pula dengan kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi kantor para ASN. Menurut Basuki, bangunannya sudah siap. Saat ini, ia tinggal melengkapi bagian area komersial.

[Gambas:Instagram]

Simak Video 'Kenapa ASN Belum Pindah ke IKN Walaupun Hunian Sudah Siap?':

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

Jakarta -

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan segera diangkat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif baru. Jabatan ini disebut-sebut setara dengan Menteri.

Menurut Hashim, pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Sebelumnya Basuki sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN selama empat bulan, menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita. Ya so lanjut jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Di sisi lain, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sudah mengonfirmasi dirinya akan menjabat sebagai Kepala Otorita IKN definitif, walaupun hingga saat ini proses pelantikannya masih diurus Kementerian Sekretariat Negara. Jabatan Basuki sebagai Plt OIKN telah selesai.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin kemarin.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan. "Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Dalam kesempatan itu Basuki juga memastikan target pembangunan IKN saat ini akan berfokus pada ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, timeline pembangunan Ibu Kota Baru atau IKN (Ibu Kota Nusantara) perlu dilakukan penyesuaian.Sebelumnya pengamat memproyeksikan, pembangunan IKN bakal berjalan lebih lambat ketimbang periode Joko Widodo (Jokowi).

"Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan," ujar AHY di Kantor Kementerian PU Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Sebab dikatakan AHY yang akan menjadi atensi pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur kedepan tidak hanya untuk IKN. Namun akan lebih mengarah untuk mendorong fasilitas pendidikan, kesehatan, mendukung ketahanan pangan dan energi. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan kualitas hidup masayrakat.

"Karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah," kata AHY.

"Kedepannya untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan," tambahnya.

Lebih jauh, AHY menjelaskan, pembangunan IKN ke depan masih dalam rangka memenuhi infrastruktur dasar hingga melengkapi fasilitas kota sebagai Ibukota negara. Mulai dari penyediaan ruang perkantoran, mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mensukseskan pemindahan pusat pemerintahan.

"Kantor-kantor kementerian termasuk pusat-pusat Kemenko sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan. Nah tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlemennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif," kata AHY.

Sehingga menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN baru akan bisa dilakukan setelah penyediaan infrastruktur dasar dan kelengkapan fasilitas dan ruang-ruang perkantoran pemerintah rampung.

"Paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo) ke depan itu, utamakan itu (kelengkapan infrastruktur kota) dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," pungkas AHY.

Jakarta -

Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut telah diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif. Diisukan, pelantikannya akan dilakukan pada Kamis (24/10/2024).

Merespons hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan berbicara banyak. Ia mengaku baru mendengar kabar tersebut.

"Saya belum dengar. Oh gitu ya?," kata AHY, ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Adapun Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin AHY ini merupakan kementerian baru. Nantinya, kementerian ini juga akan banyak berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyangkut pembangunannya.

Ditemui terpisah, Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti juga menunjukkan respons serupa. Diana enggan berbicara banyak, namun terlihat wajahnya berseri sembari menahan senyum saat menjawab pertanyaan tentang pelantikan Basuki.

"Kita lihat dulu ya nanti ya. Saya baru belum dengar soalnya (Basuki besok dilantik jadi Kepala OIKN Definitif). Tapi mudah-mudahan ya (isu tersebut benar)," ujarnya.

Sebagai informasi, Basuki sendiri sebelumnya telah menduduki posisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN. Ia menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri pada Juni 2024.

Ditemui saat serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian PUPR beberapa hari lalu, Basuki mengaku diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Proses Basuki menjadi Kepala OIKN definitif sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.

"Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Basuki juga memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya pembangunan ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

"Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, dia menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun itu adalah eksekutifnya dalam beberapa tahun, dua tahun nanti, yudikatif dan legislatif harus dibangun," tuturnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Mega Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak disebutkan dalam Pidato Kepresidenan pertama usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, proyek ini merupakan warisan besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menelan anggaran besar.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan keberlanjutan IKN. Sebagai proyek besar, menurutnya IKN juga punya timeline yang cukup panjang.

"Kita juga mengetahui IKN adalah sebuah project yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut. Dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan, tentu dengan timeline yang harus disesuaikan," kata AHY, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Meski begitu, menurutnya bukan hanya proyek IKN yang perlu mendapatkan atensi pemerintah tetapi juga proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan infrastruktur untuk mengejar swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian timeline) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak," ujarnya.

Dengan demikian, perlu ada penyesuaian timeline untuk prioritas pembangunan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan timeline baru, utamanya terkait alokasi anggarannya.

"Setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan ini berlaku infrastruktur, termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia (SDM). Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu kita akan sesuaikan," tegasnya.

"Pertama juga budgeting-nya harus harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan project-project di IKN, kemudian selebihnya kita akan kita kawal dengan baik," sambungnya.

AHY mengatakan, salah satu pembangunan yang diprioritaskan untuk pembangunan IKN ialah infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.

"Selain eksekutif adalah legislatif. Jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo), ke depan itu utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya," kata dia.

Ia juga memastikan, akan mengawal dengan baik pembangunan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan pesan dari Prabowo agar jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Berbagai persoalan dibahasnya dalam pidato yang berdurasi hampir 30 menit itu. Ia membahas mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, energi, hingga subsidi. Namun dalam pidato tersebut, ia tidak menyinggung tentang pembangunan IKN.

Simak juga Video: Jokowi Buka Sidang Kabinet: Tak Semua Negara Mampu Bangun Ibu Kota dari Nol

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(shc/kil)