Jakarta -

Modus penipuan digital atau social engineering (soceng) di bidang perbankan masih marak. Baru-baru ini, media sosial diramaikan dengan modus penipuan tagihan pajak dengan file APK.

Terkait hal ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat khususnya nasabah BRI untuk berhati-hati dan meningkatkan awareness. Pasalnya, soceng ini dapat mengelabui nasabah dan berpotensi bocornya data-data transaksi perbankan serta berdampak pada keamanan dana nasabah.

BRI pun terus menggencarkan edukasi dan langkah praktis menghindari diri menjadi korban penipuan modus ini. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M Nugraha menegaskan keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Pengamanan dilakukan mulai dari sisi network, server, data center, dengan tujuan yang komprehensif dan end to end. Keamanan dari pemantauan juga dilakukan," ujar Arga, dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

"Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," sambungnya.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

Arga menambahkan masyarakat juga dapat memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

• Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun
• Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI atau instansi resmi lainnya. Untuk memastikan kebenarannya agar menghubungi Call Center resmi instansi tersebut
• Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo
• Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo
• Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting
• Perbarui aplikasi BRImo secara berkala
• Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

"Jadi prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti jangan install APK sembarangan, install game gratisan. Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal,"
ujar Arga.

"Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami tidak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," sambungnya.

Tak hanya tagihan pajak, beberapa modus penipuan digital juga marak dan berpotensi merugikan masyarakat, seperti undangan pernikahan digital, pemberitahuan penutupan rekening, pemberitahuan tagihan BPJS, foto paket dari kurir, surat atau blangko tilang, hingga yang terbaru adalah surat tagihan pajak.

(akn/ega)

Jakarta -

Modus penipuan perbankan masih marak dan meresahkan. Berbagai cara baru digencarkan untuk mengelabui para korban, salah satu modusnya yakni pengiriman tagihan pajak lewat aplikasi WhatsApp.

Pelaku kejahatan menyamar sebagai petugas pajak yang mengirimkan tagihan pajak kepada korban, yang ternyata file tersebut merupakan file berekstensi APK.

Terkait hal ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat khususnya nasabah BRI untuk berhati-hati dan meningkatkan awareness. Pasalnya, modus penipuan berbentuk digital atau social engineering ini dapat mengelabui nasabah dan berpotensi bocornya data-data transaksi perbankan serta berdampak pada keamanan dana nasabah. BRI pun terus menggencarkan edukasi dan langkah praktis menghindari diri menjadi korban penipuan modus ini.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M Nugraha menegaskan keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Pengamanan dilakukan mulai dari sisi network, server, data center, dengan tujuan yang komprehensif dan end to end. Keamanan dari pemantauan juga dilakukan," ujar Arga, dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

"Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," sambungnya.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

Arga menambahkan masyarakat juga dapat memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

• Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun
• Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI atau instansi resmi lainnya. Untuk memastikan kebenarannya agar menghubungi Call Center resmi instansi tersebut
• Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo
• Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo
• Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting
• Perbarui aplikasi BRImo secara berkala
• Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

"Jadi prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti jangan install APK sembarangan, install game gratisan. Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal,"
ujar Arga.

"Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami tidak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," sambungnya.

Tak hanya tagihan pajak, beberapa modus penipuan digital juga marak dan berpotensi merugikan masyarakat, seperti undangan pernikahan digital, pemberitahuan penutupan rekening, pemberitahuan tagihan BPJS, foto paket dari kurir, surat atau blangko tilang, hingga yang terbaru adalah surat tagihan pajak.

(akn/ega)

Jakarta -

PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaksanakan Penandatanganan Kontrak Kegiatan Perawatan Berkala dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Infrastructure Maintenance and Operation/IMO) dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta. Penandatanganan dilakukan sebagai bagian dari program menjaga keandalan prasarana kereta api.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan penandatanganan kontrak ini merupakan langkah strategis yang penting dalam mendukung pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan, kualitas, dan kelancaran operasional layanan kereta api.

Adapun setiap harinya, di wilayah KAI Daop 1 Jakarta beroperasi 1.636 perjalanan KA yang terdiri dari 128 KA Jarak Jauh, 1.048 Commuter Line, 50 KA Barang, 32 KA Lokal, 82 KA Bandara, 308 KA Dinas Lok / Rangkaian dan 8 KLB Dinas.

"Penandatanganan kontrak ini adalah bagian dari komitmen KAI dalam memastikan bahwa prasarana perkeretaapian di Indonesia khususnya wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta tetap terawat dengan baik dan dapat dioperasikan dengan aman serta efisien. Kami mengapresiasi dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah selama ini, yang turut memperkuat upaya kami dalam menjaga kualitas layanan kereta api sebagai transportasi publik," ujar Anne dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Anne mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk menyediakan prasarana yang andal dengan melibatkan personel yang tersertifikasi sesuai ketentuan guna mendukung kelancaran dan keselamatan perjalanan kereta api.

"Semua petugas yang terlibat dalam perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan melalui sertifikasi yang sesuai, sehingga memastikan bahwa semua proses perawatan dan pengoperasian dapat dilakukan dengan aman dan sesuai prosedur," tambah Anne.

Anne menambahkan, KAI terus berupaya menjalankan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dengan begitu, pengoperasian kereta api dapat berjalan secara optimal dan aman dengan dukungan prasarana andal.

"KAI berkomitmen melakukan pemeriksaan serta melakukan perawatan prasarana perkeretaapian secara berkala guna memastikan seluruh fasilitas yang diperlukan untuk pengoperasian kereta api tetap dalam kondisi yang laik operasi. KAI berharap bahwa dengan dukungan ini, komitmen pemerintah dan KAI dalam meningkatkan kualitas operasional perkeretaapian dapat terus berjalan dengan baik demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia," pungkas Anne.

Sebagai informasi, penandatangan dilakukan di Ruang Rapat Lt. 14 Gedung Karya, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Jumat (8/11). Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal, Direktur Keselamatan DJKA Hengki Angkasawan, Direktur Pengelolaan Prasarana KAI Heru Kuswanto, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Arif Anwar beserta jajaran terkait.

(prf/ega)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyiapkan aturan khusus tindakan pengamanan perdagangan (TPP) guna membatasi arus impor pakaian jadi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan upaya bersama antar-kementerian yang bertujuan melindungi industri pakaian jadi lokal dari persaingan produk impor yang semakin deras.

“Ini sedang kita kerja sama dengan cepat dengan berbagai K/L, khususnya tadi disebut oleh Bu Menteri Keuangan, ini dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian sehingga kita siap-siap bersama melakukan pembahasan dan harapannya kita bisa langsung cepat rumuskan agar industri lokal kita, khususnya pakaian jadi ini, bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi,” kata Febrio saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Febrio menjelaskan, rencana ini merupakan respons dari adanya notifikasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) pada Kamis (7/11) yang telah memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor barang pakaian dan aksesori pakaian.

Komoditas yang dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Menurut Febrio, sektor pakaian jadi termasuk salah satu industri penting yang menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang, mulai dari proses produksi hulu hingga hilir. Oleh karena itu, penerapan tindakan perlindungan perdagangan seperti tarif bea masuk dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri ini.

"Ini salah satu sektor yang sangat penting bagi kita, memperkerjakan jutaan orang, mulai dari hulu sampai hilir. Nah, untuk yang terkait dengan ini, kita sudah melakukan sebenarnya banyak sekali, baik safeguard maupun anti-dumping, baik itu produk tekstil yang dari hulu sampai ke hilirnya," jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah persaingan global yang semakin ketat, terutama dengan membanjirnya produk murah dari negara seperti China. Kondisi ini kian mempersulit daya saing produk lokal di pasar dalam negeri.

Adapun melalui siaran pers pada Kamis (7/11), Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan TPP didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API).

API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

“Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska.

KPPI mencatat, impor utama pakaian dan aksesori pakaian berasal dari beberapa negara, di antaranya China sebesar 35,27 persen, Bangladesh sebesar 16,11 persen, Singapura sebesar 9,25 persen, Vietnam sebesar 9,08 persen, Turki sebesar 5,82 persen, Kamboja sebesar 5,08 persen, India sebesar 4,79 persen, dan Maroko sebesar 3,31 persen.

Selain delapan negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor 2023.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Pengelolaan Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) ke depan bakal difokuskan untuk sejumlah bidang yang mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, hingga hilirisasi.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro usai Rapat Kerja dengan Komisi X DPR. "Ke depan itu difokuskan untuk mendukung programnya Pak Presiden. Swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, dan hilirisasi. Yang utama itu," kata Satryo.

Sedangkan untuk bidang lain, Satryo mengatakan, tetap akan didanai dengan syarat-syarat tertentu. "Kemudian dalam bidang lain kalau ada yang menonjol dan patut didanai, kita danai," terang Satryo.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie telah menyampaikan, saat ini pihaknya sedang meneliti secara seksama terhadap penggunaan dana LPDP berbasis data, dan melakukan analisis berbasis pengeluaran dan manfaat yang didapatkan atau cost-benefit analysis.

"Alokasi dana (LPDP) itu memang perlu kita lihat kembali, apakah dana yang sekarang dipakai, misalnya bahwa kebanyakan dana dipakai untuk program magister itu apakah optimal atau tidak," kata dia.

Stella menekankan asas dari suatu hal yang optimal adalah berkeadilan dan berkualitas, sehingga kedua faktor tersebut juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengkajian ulang ini. "Sebentar lagi akan kami keluarkan temuan dan rekomendasi kami, bagaimana untuk bisa mengoptimalkan dana LPDP supaya jelas," ujarnya dikutip dari ANTARA.

Meski demikian, Stella menyebut kewenangan terhadap dana LPDP berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga pihaknya tidak dapat membuat kebijakan terkait optimalisasi dana LPDP.

Namun, ia menyatakan pihaknya siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan Kemenkeu dalam upaya optimalisasi dana beasiswa LPDP.

"Tujuannya hanya satu, supaya kita bisa mengoptimalkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan," kata Stella.

Baca juga: Mendiktisaintek Sebutkan Kriteria Penerima Beasiswa LPDP yang Tidak Wajib Pulang

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2024 defisit Rp 309,2 triliun. Realisasi itu setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Ini artinya kita telah mengumpulkan 80,2% dari target," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

(acd/acd)

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan sejumlah klasifikasi penerima Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) yang layak diberi kesempatan untuk tidak wajib langsung pulang ke Tanah Air selepas selesai studi di luar negeri. Ini sekaligus menjawab respons negatif dari sejumlah kalangan terkait pernyataannya tentang tidak wajibnya lulusan LPDP untuk kembali ke Indonesia.

Satryo menegaskan, bagi penerima Beasiswa LPDP yang berangkat dari institusi tertentu, maka tentu saja wajib untuk segera pulang ke Tanah Air setelah studinya selesai. Sedangkan bagi penerima Beasiswa LPDP yang tidak terikat dengan instansi maupun lembaga tertentu, maka boleh jadi dapat diberi kesempatan untuk tidak wajib pulang dulu setelah rampung studi.

"Kalau yang mereka awalnya dari instansi, harus pulang. Tapi kalau dia bebas (tidak terikat instansi tertentu sejak awal berangkat kuliah), tidak ada instansinya, mau ngajar atau bekerja memang kalau dari sisi kepatutan harus pulang, tapi kan kita tahu juga kalau pulang enggak punya kerjaan juga enggak baik dan kalau pemerintah memang tidak mampu memberikan pekerjaan juga sulit," kata Satryo kepada wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Rabu, 6 November 2024.
Satryo juga mengatakan, untuk penerima Beasiswa kategori yang kedua di atas, maka bukan tidak mungkin untuk diberi kesempatan untuk berkarya maupun berkarier di luar negeri dulu. "Kita kasih waktu mereka, oke bisa terusin dulu sana, cari kerjaan, perdalami ilmunya, dan nanti kalau sudah, pulang," tandasnya.

Satryo mengatakan, berdasarkan data kementerian, hampir semua penerima Beasiswa LPDP memenuhi kesepakatannya untuk pulang ke Tanah Air. Namun ia mengakui, beberapa yang masih belum pulang, biasanya karena masih mau mencari pengalaman di luar negeri.

"Memang data kami mengatakan hampir semuanya pulang sebetulnya, beberapa yang belum pulang karena masih mencari pengalaman di luar. Itu enggak ada masalah, selama dia bukan pegawai dari institusi yang ada di Indonesia. (Dari) pemerintahan, disekolahkan ke luar, itu balik lagi, harus pulang. Yang enggak, ya nggak ada masalah," ujarnya.

Sebab menurutnya, ketika lulusan Beasiswa LPDP tersebut masuk, berkarier, ataupun berkarya di lembaga maupun di instansi internasional, artinya mereka membawa nama Indonesia. "Buat kami juga itu kontribusi untuk Indonesia. Sekarang kan dilihat aja kalau di luar negeri dia itu berprestasi, membawa nama Indonesia dengan baik, juga baik, enggak ada masalah. Pada akhirnya pada pulang semua pasti, suatu hari," paparnya.

Baca juga: Penerima Beasiswa LPDP Tak Wajib Pulang, Dosen UGM: Saya Tidak Setuju, Tapi...

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang membidik pinjaman lunak dari Bank Dunia atau World Bank sebesar US$ 635 juta atau Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.675). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rencana tersebut tinggal tunggu penandatanganan perjanjian pinjaman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ya, tinggal tunggu proses teken Bu Sri Mulyani," kata Nusron saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024)

Pada saat memberi sambutan dalam acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, Nusron mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Sri Mulyani. Dia menyebut Sri Mulyani akan meneken perjanjian pinjaman tersebut dalam bulan ini.

"Karena kemarin kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Insyaallah loan-nya dari Bank Dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau," jelas Nusron.

Lebih lanjut, pinjaman tersebut akan digunakan untuk merampungkan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dia menargetkan tahun depan kebijakan tersebut dapat selesai.

Nusron menyoroti kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung. Sebab, hal itu dapat menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan begitu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR ini dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Sehingga tahun depan One Map Policy-nya akan segera selesai," imbuh dia.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya mengungkapkan Bank Dunia telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 5 tahun lalu dan pada saat ini pihak Bank Dunia sudah menunjukkan itikad untuk memperpanjang kerja sama tersebut. Terkait pinjaman lunak sebesar US$ 635 juta dari Bank Dunia, kata AHY, masih dalam tahap negosiasi.

"Ini berangkat dari apresiasi Bank Dunia terhadap kinerja dan progres yang dicapai oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, sekarang pada tahapan menegosiasikan," ujar AHY di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Tentu ini menjadi domain kewenangan dari Kementerian Keuangan karena bicara kerja sama dengan Bank Dunia memang seperti itu prosedurnya," tambahnya.

(kil/kil)

MANGGARAI BARAT, investor.id - Penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi konsen Ombudsman Republik Indonesia untuk terus dioptimalkan. Melalui kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan di Kantor Bupati Manggarai Barat, Kamis (7/11), Pimpinan Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menyerahkan hasil evaluasi dan kajian sistematik kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Kajian yang menjadi rekomendasi kepada pemerintah tersebut menyatakan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan kelompok pekerja informal dan pekerja rentan tidak dapat memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan. Salah satunya adalah disharmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah. Kebijakan pemerintah pusat seperti Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 telah mengatur optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsosnaker), namun banyak daerah belum memiliki regulasi yang kuat untuk mendukungnya.  “Isunya memang di tingkat regulasi, berbicara secara nasional secara umum sebenarnya sudah komprehensif, problemnya di tingkat daerah, tidak banyak provinsi/kabupaten/kota punya regulasi. Kabupaten Manggarai Barat sudah ada namun masih umum, ke depan kita harapkan Kabupaten Manggarai Barat itu menyusun perbup terkait pengalokasian dana bagi para pekerja rentan seperti petani, nelayan dan pekerja informal lainnya sehingga ada payung hukumnya,” jelas Robert kepada media.

Secara nasional diketahui klasifikasi pekerja informal mendominasi status pekerja di Indonesia. Sekitar 59,17% dari jumlah pekerja di Indonesia atau 84,13 juta penduduk merupakan pekerja informal atau dalam sistem jaminan sosial pekerja informal dikategorikan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Dalam klasifikasi tersebut, profesi petani dan nelayan merupakan profesi yang paling rentan terhadap risiko sosial-ekonomi seperti penyakit hingga kematian akibat kerja, kecelakaan kerja, hingga kesulitan ekonomi di masa tua. Mirisnya, dalam situasi ringkih demikian, sebagian besar petani dan nelayan justru belum tersentuh skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Baru sekitar 2 juta jiwa atau 6,9% dari jumlah petani se-Indonesia yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan jumlah BPU dari profesi nelayan baru mencapai 491 ribu jiwa atau 38,7% dari jumlah nelayan yang ada di Indonesia. Merespon hasil kajian tersebut, Sekda Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo mengucapkan terima kasih atas evaluasi dan kajian Ombudsman terkait optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, program jaminan sosial ketenagakerjaan ini sudah sejalan dengan program pihaknya dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem. “Saran dari Ombudsman pemda harus menyiapkan regulasi secara spesifik khususnya pendataan pekerja informal yang nantinya akan dicover oleh pemerintah daerah. Tahun depan kami akan meningkatkan kuota pekerja-pekerja informal yang rentan melalui APBD, kalau tahun ini kita sudah siapkan 1.000 pekerja, tahun depan kita harapkan bisa jauh dari pada ini,” ucap Fransiskus. Pekerja Informal Sulit Mengiur

Temuan di beberapa daerah menunjukkan masih banyak masyarakat khususnya pekerja informal yang terhambat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan diakibatkan faktor kemampuan ekonomi (ability to pay), hal ini ditengarai lantaran pekerja informal atau pekerja mandiri tidak terikat dengan perusahaan tempat bekerja (pemberi upah) sehingga cenderung rentan menjadi peserta tidak aktif. Mengutip keterangan Robert Na Endi Jaweng sebelumnya, Ombudsman RI akan merekomendasikan kepada pemerintah agar pekerja informal rentan seperti petani dan nelayan yang kesulitan membayar iuran tersebut bisa mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan keberadaan skema penerima bantuan iuran (PBI). "Sehingga di sisi regulasi kita meminta, pertama, agar Kemenko ini duduk bersama dengan kementerian terkait untuk menyusun SKB, Surat Keputusan Bersama, yang memastikan agar para petani dan nelayan itu bisa mendapatkan bantuan iuran, PBI," katanya.

Keseluruh langkah mengharmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah, serta peningkatan peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk program Jamsosnaker (PBI) ini diperlukan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang menjadi salah satu fokus pemerintah baru Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas.

Selanjutnya Kepala Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua BPJS Ketenagakerjaan Kuncoro Budi Winarno menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, selain itu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya pekerja informal akan semakin masif lagi sehingga semakin banyak lagi pekerja yang terlindungi. “Kami terus meningkatkan pelayanan kami, sosialisasi dan edukasi menjadi hal yg terus kami kerjakan secara masif, agar semakin banyak pekerja yang sadar akan pentingnya perlindungan Jamsostek. Risiko bisa terjadi kapan saja, dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dan keluarga dapat kerja keras dan bebas cemas dari risiko kerja seperti kecelakaan kerja hingga terjadinya kematian,” tutup Kuncoro.

Editor: Gesa Vitara (gesa@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan, penerima Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Pernyataan ini memicu respons beragam, terutama dari kalangan pemburu beasiswa yang berharap kebijakan ini dapat mendukung karier mereka di luar negeri.

Influencer pendidikan sekaligus Founder Luarkampus.id, Syekh Arpi, menyambut baik langkah menteri baru bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi ini. Dalam wawancaranya dengan Medcom.id, ia menilai evaluasi kebijakan sebagai hal penting untuk menyesuaikan program beasiswa dengan perkembangan zaman.

“Dengan dinamika industri yang berbeda-beda, terutama untuk sektor deeptech dan nanotech yang belum matang di Indonesia, tidak semua penerima LPDP harus pulang. Ada bidang yang justru lebih baik dikembangkan di luar negeri,” ujarnya.
Arpi menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang lebih fleksibel, terutama terkait bidang studi yang boleh berkarya di luar negeri untuk menambah pengalaman. “Namun, ada juga bidang yang sebaiknya segera pulang, seperti pendidikan atau medis, agar bisa langsung diaplikasikan di Indonesia. Kebijakan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan industri di dalam negeri,” tambahnya.

Di sisi lain, evaluasi dan perbaikan dalam sistem tracking para alumni dianggap perlu dilakukan. Menurut Arpi, LPDP perlu melacak progres setiap alumninya untuk mengetahui kontribusi mereka setelah studi. "Dengan dana yang besar, seharusnya LPDP mampu melakukan tracking alumni agar bisa dievaluasi lebih komprehensif," tutupnya. (Suchika Julian Putri)

Baca juga: Beasiswa LPDP Investasi Pendidikan, Jangan Hitung Untung-Rugi Perkara Tidak Pulang ke Indonesia

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, pentingnya inovasi dan kolaborasi antara industri dan pemerintah. Hal itu untuk mewujudkan produk-produk infrastruktur berkualitas.

Demikian disampaikan AHY saat memberikan sambutan dalam Konstruksi Indonesia (KI) 2024 yang berlangsung pada 6-8 November 2024 yang digelar ementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi.

"Konstruksi Indonesia 2024 ini menjadi ajang tahunan yang dapat membangun kapasitas dalam membangun infrastruktur bangsa melalui sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan daya saing dengan menghadirkan interkoneksi antara industri material, peralatan, teknologi konstruksi dan jasa konstruksi yang dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan infrastruktur berbasis digital," ungkap AHY dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Executive Vice President (EVP) Sekretaris PT Hutama Karya (Persero), Adjib Al Hakim mengatakan bahwa perusahaan optimis Konstruksi Indonesia 2024 akan dampak positif bagi industri konstruksi RI.

Hutama Karya dalam acara ini menyajikan sejumlah teknologi konstruksi terkini yang diterapkan seperti Building Information Modelling (BIM) dalam pembangunan tol berbasis Virtual Reality (VR), juga teknologi Light Detection and Ranging (LiDAR) dalam pemetaan topografi jalan tol yang diambil secara digital.

"Booth kami tahun ini mengusung konsep Pembangunan JTTS. Pengunjung yang datang ke booth Hutama Karya dapat mencoba langsung teknologi VR dan LiDAR dalam Pembangunan JTTS. Kami menargetkan 1.500 pengunjung booth selama berlangsungnya pameran, atau meningkat 50% dari tahun lalu," ujar Adjib.

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Isu ini juga disorot Komisi V DPR RI dalam rapat kerja bersama Dudy.

Dudy menjelaskan, pihaknya tengah berfokus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kemenhub bersama kementerian lain sedang menyiapkan rumusan untuk mengatasi harga tiket pesawat mahal.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan, dan saat ini mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis yaitu Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Dudy menyebut, hasil kerja dari Satgas bisa dilihat pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat dulu berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir Rp 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

(ily/kil)