WASHINGTON - Krisis likuiditas sedang terjadi di seluruh negara berkembang, meningkatkan tekanan pada lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang didukung AS untuk membantu negara-negara miskin memenuhi pembayaran utang yang meningkat dan mendorong investasi yang sangat dibutuhkan.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berbasis di Washington pada akhir Oktober lalu meluncurkan pendekatan tiga pilaruntuk membantu negara-negara menangani tembok utang jatuh tempo selama tiga tahun ke depan.

Negara-negara termiskin di dunia harus membayar utang luar negeri mereka lebih dari USD290 miliar pada beberapa tahun mendatang dan miliaran lebih banyak lagi kepada pemberi pinjaman domestik, menurut data Bank Dunia.

Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa tanpa pembiayaan jangka pendek dan perbaikan jangka panjang, situasinya berisiko menjadi gelombang gagal bayar. Dimana bisa melumpuhkan pemerintah, menghantam warganya dan memberikan kerugian bagi investor asing.

Analis di S&P Global Ratings mengatakan, bulan ini utang dan biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan gagal bayar selama dekade berikutnya dibandingkan dengan tahun-tahun terakhir.

Krisis likuiditas berarti bahwa pemerintah membelanjakan lebih banyak uang untuk membayar utang, membatasi apa yang dapat mereka investasikan dalam infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta adaptasi perubahan iklim.

Negara-negara termiskin di dunia tahun ini menghabiskan rata-rata 50% dari pendapatan mereka untuk membayar utang USD185 miliar kepada kreditur domestik dan asing, menurut data Bank Dunia.

Proposal bersama IMF-Bank Dunia menyerukan secara luas terhadap negara-negara rentan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan belanja publik; kreditur bilateral untuk menyediakan lebih banyak pendanaan konsesi; dan bagi pemberi pinjaman multilateral menyiapkan langkah-langkah baru seperti jaminan kredit untuk membantu menurunkan biaya pinjaman dan meringankan beban utang.

Namun rencana tersebut dikritik oleh AS ? pemegang saham terbesar IMF dan Bank Dunia. Sementara pemerintahan Biden telah menyambut baik keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dalam menghadapi masalah likuiditas.

Di antara kritikan lainnya, AS mengatakan inisiatif itu tidak terstruktur atau cukup didefinisikan untuk memperjelas negara mana yang dapat dan harus terlibat. Sementara itu tidak ada pihak yang ingin menyebutkan negara-negara tertentu dengan masalah likuiditas - yang kemungkinan akan menakut-nakuti investor dan menaikkan biaya pinjaman -, karena itu Washington menginginkan kerangka kelayakan yang lebih jelas, kata beberapa pihak.

IMF sejauh ini lebih memilih solusi khusus untuk negara manapun yang membutuhkan bantuan likuiditas, yang harus dirancang dan dipimpin oleh negara-negara itu sendiri, daripada IMF atau kelompok multilateral lainnya.

Upaya besar terakhir dari IMF dan Bank Dunia untuk membantu negara-negara yang terbebani utang ? Kerangka Kerja Umum ? dikritik keras oleh debitur dan kreditur karena terlalu lambat dan penuh politik. Restrukturisasi utang, dalam beberapa kasus, sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun.

Rencana IMF diperkirakan akan dibahas oleh para pemimpin G20 yang bakal menggelar pertemuan di Brasil. Tidak jelas apakah mereka akan mendukung program tertentu, seperti yang mereka lakukan dengan Kerangka Kerja Umum.

Seorang juru bicara IMF mengatakan, bahwa ada konsensus tentang urgensi untuk mengatasi tantangan likuiditas dan "kami tetap terlibat erat" dengan para pemangku kepentingan, termasuk G-20, "tentang pentingnya terus memperkuat keterlibatan kami seputar masalah mendesak ini."

AS, bersama dengan Prancis, pada bulan September menyusun dokumen informal setebal tujuh halaman yang disebut "Pathway for Sustainable Growth" yang menyerukan dan meminta IMF dan Bank Dunia untuk "mengusulkan rencana spesifik yang dapat ditindaklanjuti" untuk dibahas selama pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia bulan lalu di Washington.

"Dalam lanskap utang negara yang kompleks saat ini, IMF memainkan peran penting sebagai pemandu, dan terkadang wasit dan pengontrol lalu lintas udara," kata Wakil menteri keuangan AS untuk urusan internasional, Jay Shambaugh di Dewan Atlantik seperti dilansir Bloomberg.

Dia menekankan, ini adalah kunci "bagi negara-negara untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alat yang ada untuk membantu mereka melalui tantangan likuiditas."

Selain itu G7 juga menyerukan IMF dan Bank Dunia untuk menyempurnakan pendekatan mereka. "Kami mendukung pendekatan multidimensi milik negara, berorientasi reformasi, dan mendorong IMF dan Bank Dunia untuk lebih mengembangkan proposal pendekatan tiga pilar," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp438,1 triliun dari APBN sepanjang 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2024.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan, pemerintah menargetkan Rp648,1 triliun untuk pembiayaan utang. Angka tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman.

"Kinerja pembiayaan ini tetapon trackdan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia memerinci, realisasi Rp438,1 triliun tersebut berasal untuk dua sumber utang yaitu SBN (neto) sebesar Rp394,9 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp43,2 triliun.

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Oktober 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp202,3 triliun.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengaku, langkah-langkah penarikan utang tersebut telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN 2024.

Penarikan utang untuk tahun anggaran 2024, sambungnya, mempertimbangkanoutlookdefisit APBN, likuiditas pemerintah serta mencermati dinamika pasar keuangan.

"Dan tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijagaon trackdengancost of fundyang efisien dan risiko yang terkendali," jelas Thomas.

Sementara itu, secara keseluruhan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jumlah tersebut turun sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar Rp8.502,69 triliun. Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.452,65 triliun dari SBN dan pinjaman Rp1.009,37 triliun.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kemenangan Donald Trump pada pilpres Amerika Serikat (AS) menekan yield surat utang negara (SUN). Namun, tekanan diperkirakan hanya bersifat jangka pendek.

Berdasarkan Trading Economics, yield obligasi 10 tahun Indonesia berada di 6,85% pada Kamis (7/11) atau naik 0,10% dalam sepekan terakhir. Beriringan dengan naiknya yield US Treasury sebesar 0,16% dalam sepekan di 4,44% per Kamis (7/11) pukul 18.28 WIB.

Analis Fixed Income Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) Alvaro Ihsan berpandangan bahwa euforia kemenangan Trump pada pilpres AS cenderung membawa pergerakan dolar AS yang lebih kuat serta yield UST yang ikut meningkat. Hal tersebut mendorong yield SUN Indonesia mengalami tekanan.

"Meskipun begitu, dampak kemenangan Trump terhadap pergerakan SUN akan berjangka pendek seiring dengan siklus suku bunga yang mulai diharapkan untuk mengalami penurunan," ujarya kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Di sisi lain, terkait PDB Indonesia yang sedikit di bawah ekspektasi, Alvaro menilai hal itu menunjukkan perlambatan konsumsi rumah tangga. Sehingga dinilai akan mendorong urgensi penurunan BI rate untuk membantu pertumbuhan konsumsi, apabila kurs rupiah kembali stabil.

Di sisi lain, pasar obligasi Indonesia tetap menarik berkaca dari imbal hasil riil (yield dikurangi inflasi). Alvaro menuturkan, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki imbal hasil riil tertinggi, yaitu sebesar 5% atau jauh di atas beberapa negara tetangga seperti, Malaysia sebesar 1,6%, Thailand 2,1%, dan Vietnam yang justru minus 0,1%.

Karenanya, Alvaro menilai imbal hasil SUN Indonesia masih sangat atraktif dibandingkan dengan negara tetangga bagi investor asing untuk berinvestasi.

Dari berbagai hal itu, Alvaro juga mempertahankan pandangan yield obligasi 10 tahun Indonesia di kisaran 6,4%-6,6% di akhir tahun 2024.

Jakarta: Meski banyak negara mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan, ada beberapa negara yang justru mampu bertahan tanpa utang sama sekali. Hal ini menunjukkan pengelolaan ekonomi yang baik dan kemandirian finansial yang kuat.

Melansir laman OCBC, berikut daftar negara-negara yang berhasil bebas dari utang luar negeri dan menjadi contoh kemandirian di tengah tren ketergantungan pada utang.

Daftar negara tanpa utang ke luar negeri

Berikut ini adalah negara-negara yang berhasil mempertahankan ekonomi tanpa utang luar negeri, berkat pengelolaan sumber daya yang baik dan pendapatan yang tinggi.

Macau

Macau adalah salah satu negara yang tidak memiliki utang, dengan rasio utang terhadap PDB terendah di dunia. Selama 15 tahun terakhir, Macau tidak berutang pada IMF. Pada 2022, pendapatan per kapita Macau mencapai USD32.418, menjadikannya negara terkaya keempat di Asia meskipun berstatus sebagai wilayah khusus Tiongkok.

Baca juga: Yuk Cek! Ini Daftar Negara dengan Pengangguran Tertinggi dan Terendah di Dunia

Brunei Darussalam

Di Asia Tenggara, Brunei Darussalam memiliki rasio utang terhadap PDB yang sangat rendah, hanya 2,3 persen pada 2024. Sejak 1985, utangnya sangat minim, bahkan pernah mencapai nol persen pada 1986.

Negara ini kaya akan minyak dan gas alam, dan pendapatan per kapitanya mencapai USD65.670, membuatnya tak perlu bergantung pada IMF.

Turkmenistan

Turkmenistan, yang terletak di Asia Tengah dan memiliki cadangan gas alam besar, hanya memiliki rasio utang 4,7 persen dari PDB pada 2024. Utang negara ini juga diperkirakan akan terus menurun hingga 2026.

Meskipun sebagian besar wilayahnya berupa gurun Karakum, kekayaan alam membantu ekonomi Turkmenistan tetap kuat.

Tuvalu

Tuvalu adalah negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik yang tidak memiliki utang kepada IMF. Rasio utangnya terhadap PDB hanya tujuh persen pada 2024.

Meskipun kecil, negara yang bertetangga dengan Kiribati, Nauru, dan Fiji ini mampu mempertahankan stabilitas ekonomi tanpa banyak utang.

Baca juga: Daftar 10 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia, Indonesia Masuk?

Kuwait

Kuwait, negara kaya minyak di Teluk Persia, juga memiliki rasio utang rendah, hanya 7,1 persen dari PDB pada 2024. Negara ini pernah menduduki posisi tertinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia di Jazirah Arab pada 2000-an dan tetap mempertahankan kondisi ekonomi yang stabil tanpa ketergantungan utang besar.
Negara-negara ini membuktikan ekonomi yang kuat bisa dicapai tanpa bergantung pada utang luar negeri. Dengan pengelolaan yang baik dan pemanfaatan sumber daya, mereka mampu menjaga kestabilan finansial secara mandiri. Kemandirian ini bisa menjadi inspirasi bagi negara lain yang ingin lepas dari ketergantungan utang. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

WASHINGTON - Pemantauan fiskal Dana Moneter Internasional ( IMF ) memperingatkan bahwa utang publik bakal meningkat hingga mencapai USD100 triliun atau setara Rp1,551,978,271,586,160,128.00 (Kurs Rp15.519 per USD) atau Rp1,5 kuintiliun tahun ini, didorong oleh China dan AS (Amerika Serikat). Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menekankan, bagaimana ledakan pinjaman ini bisa membebani dunia.

"Perkiraan kami menunjukkan adanya kombinasi yang tak kenal ampun antara pertumbuhan rendah dan utang tinggi, masa depan yang sulit," katanya.

"Pemerintah harus bekerja untuk mengurangi utang dan membangun kembali penyangga dalam menghadapi guncangan berikutnya ? yang pasti akan datang, dan mungkin lebih cepat dari yang kita harapkan," ungkapnya mengingatkan.

Inggris menjadi salah satu negara yang diperingatkan IMF tentang risiko reaksi pasar jika utang tidak stabil.

"Tingkat utang yang meningkat dan ketidakpastian seputar kebijakan fiskal di negara-negara yang penting secara sistemik, seperti China dan Amerika Serikat, dapat menghasilkan dampak signifikan dalam bentuk biaya pinjaman yang lebih tinggi dan risiko terkait utang di ekonomi lain," kata IMF.

Seiring ancaman peningkatan risiko utang publik, IMF meminta para pembuat kebijakan untuk menerapkan penyesuaian fiskal yang memiliki ketahanan tinggi dan hati-hati.

"Defisit tergolong tinggi dan utang publik global tergolong sangat tinggi, meningkat, dan berisiko. Utang publik global diproyeksikan akan melampaui USD100 triliun tahun ini," kata Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, Gaspar pada akhir Oktober lalu.

Dengan laju saat ini, rasio produk domestik bruto (PDB) utang global diproyeksikan bakal mendekati 100% per akhir dekade ini, meningkat hingga melampaui puncak pandemi. Diterangkan olehnya bahwa utang publik meningkat dan diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat dibanding era prapandemi di sekitar sepertiga negara di dunia.

"Ini tidak hanya mencakup perekonomian terbesar, seperti China dan Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara besar lainnya seperti Brasil, Prancis, Italia, Afrika Selatan, dan Inggris, yang secara keseluruhan mewakili sekitar 70 persen dari PDB global," bebernya.

Berkenaan dengan China, Gaspar menjelaskan bahwa negara itu "memiliki ruang kebijakan yang cukup" untuk mengendalikan utangnya yang terus bertambah. "Mereka memiliki sarana untuk mengendalikan utang publik di China," ujar Gaspar dalam konferensi pers tersebut.

Laporan October 2024 Fiscal Monitor yang baru saja dirilis menyebutkan bahwa risiko utang publik meningkat dan prospeknya lebih buruk daripada yang terlihat.

Laporan ini memperlihatkan tingkat utang di masa depan bisa jadi lebih tinggi dari yang diproyeksikan, dan penyesuaian fiskal yang jauh lebih besar daripada yang diproyeksikan saat ini diperlukan guna menstabilisasi atau mengurangi tingkat utang dengan probabilitas tinggi, tulis Era Dabla-Norris, Wakil Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, dan rekan-rekannya dalam sebuah blog baru-baru ini.

Laporan itu menyajikan kerangka kerja "utang berisiko" baru yang menghubungkan kondisi-kondisi makrofinansial dan politik saat ini dengan seluruh spektrum kemungkinan menghasilkan utang di masa depan, tulis blog tersebut.

Dalam konferensi pers tersebut, Gaspar mengatakan kepada khalayak bahwa rencana fiskal yang telah dibuat oleh pemerintah tidak cukup untuk menghasilkan rasio utang publik yang stabil atau menurun dengan tingkat kepastian yang tinggi.

"Diperlukan adanya upaya tambahan. Menunda penyesuaian akan berakibat fatal dan berisiko. Menunda pekerjaan tidak akan menyelesaikan masalah. Inilah waktunya untuk bertindak," terang Gaspar memperingatkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konglomerasi, PT Astra International Tbk. (ASII) meraup laba bersih yang diatribusikan kepada entitas pemilik sebesar Rp25,85 triliun sepanjang kuartal III/2024, naik tipis 0,63% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp25,69 triliun.

Torehan itu tercatat menjelang era suku bunga murah, sehingga masih ada harapan perbaikan kinerja pada sisa tahun. Lalu, bagaimana prospek emiten tersebut? Laporan tersebut menjadi satu dari lima berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Kamis (31/10/2024). Berikut selengkapnya.

1. Rapor Laba Bersih Astra (ASII) dan Prospek Berikutnya

Emiten konglomerasi, PT Astra International Tbk. (ASII) meraup laba bersih yang diatribusikan kepada entitas pemilik sebesar Rp25,85 triliun sepanjang kuartal III/2024, naik tipis 0,63% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp25,69 triliun menjelang era suku bunga murah sehingga masih ada harapan perbaikan kinerja pada sisa tahun.

Berdasarkan laporan keuangan, Astra membukukan pendapatan bersih sebesar Rp246,32 triliun sepanjang sembilan bulan pertama 2024, naik 2,24% YoY. Perolehan pendapatan bersih perusahaan, mendapatkan kontribusi terbesar dari segmen alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi sebesar Rp99,55 triliun serta segmen otomotif sebesar Rp99,52 triliun. Sementara itu, segmen jasa keuangan menyumbang pendapatan Rp24,5 triliun per kuartal III/2024.

Lalu, segmen agribisnis menyumbang pendapatan Rp16,28 triliun, infrastruktur dan logistik sebesar Rp6,17 triliun, teknologi informasi sebesar Rp2,03 triliun, serta properti sebesar Rp910 miliar.

Di bisnis otomotif, kinerja penjualan mobil Astra sebenarnya menurun 15%, merefleksikan pelemahan pasar mobil nasional. Namun, peningkatan kinerja bisnis lainnya, terutama divisi jasa keuangan, mengimbangi penurunan divisi otomotif.

Peningkatan kinerja bisnis kontraktor penambangan dan pertambangan emas pun mengimbangi penurunan penjualan alat berat dan pertambangan batu bara.

2. Chandra Asri (TPIA) Ungkap Perkembangan Akuisisi Kilang Shell di Singapura

Proses akuisisi Shell Energy and Chemicals Park Singapore (SECP) oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) bersama Glencore plc telah memasuki tahap akhir.

Chandra Asri memperkirakan transaksi akuisisi itu rampung akhir tahun ini atau paling telat akhir Januari 2025. Dengan demikian nantinya, keseluruhan aset dari SECP bisa dikonsolidasikan di laporan keuangan TPIA tahun depan.

“Kita tunduk juga dengan regulasi pemerintah Singapura diperkirakan akhir tahun ini atau akhir Januari 2024, sehingga kita masukan di tahun 2025,” kata Direktur Sumber Daya Manusia dan Urusan Korporat Suryandi saat public expose di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Suryandi mengatakan perseroannya masih mengkaji rencana pembiayaan akuisisi SECP. Pun begitu, kemampuan pembiayaan dari kas internal TPIA relatif cukup kuat. Sampai 30 Juni 2024, rasio utang terhadap kapitalisasi dari TPIA baru mencapai 39% dari batas tolerir yang ditetapkan 50%.

Kendati demikian, dia belum ingin membuka nilai akuisisi SECP bersama dengan Glencore tersebut. Pun soal saham yang dihimpit TPIA sebagai pemegang mayoritas belum bisa disampaikan.

3. Ceruk Utang Negara Bakal Kian Dalam

Bayang-bayang defisit muncul setelah laporan dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan utang negara tembus Rp12.893,96 triliun hingga 2029..

Laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2024 oleh IMF mempproyeksikan rasio utang Indonesia masih terjaga di level 39,57% pada 2029.

Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan meningkat secara nominal, tetapi stagnan persentasenya atas PDB pada periode 2025-2029 di kisaran 14,5%. Sementara belanja negara juga diproyeksikan meningkat secara nominal dan stagnan rasionya di ksiaran 17%.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menjelaskan meningkatnya utang tersebut tidak lain berasal dari peningkatan belanja yang tak diimbangi dengan penerimaan. Alhasil, jebolnya defisit membayangi ketahanan fiskal kabinet Merah Putih.

Menumpuknya utang negara terjadi lantaran pemerintah membayar utang yang sekarang juga dengan penarikan utang baru.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan baru melalui berbagai program yang kemungkinan akan menyita anggaran dalam jumlah besar, misalnya makan bergizi gratis yang diperkirakan mencapai Rp71 triliun pada 2025.

4. Prospek Cerah Summarecon Garap Ceruk Pasar Menengah Atas di Tangerang

Meskipun kondisi ekonomi Indonesia sedang tak baik-baik saja dengan terjadinya deflasi selama lima bulan berturut-turut di tahun ini, tak menyurutkan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) ekspansi proyek dengan bangun township anyar Summarecon Tangerang di kecamatan Curug kabupaten Tangerang.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan (month-to-month/MtM). Kemudian pada Juni 2024 semakin dalam sebesar 0,08% MtM dan terus memburuk di Juli 2024 yang tembus 0,18%. Pada Agustus 2024, angka deflasi kembali ke level 0,03%, kembali memburuk pada September 2024 sebesar 0,12%.

Proyek baru Summarecon Tangerang ini menambah daftar portofolio sembilan township yang dikembangkan emiten berkode SMRA selama 49 tahun berkiprah di industri properti. Kesembilan township Summarecon tersebar di sejumlah kota yang mencakup Summarecon Kelapa Gading di Jakarta, Summarecon Bekasi di Bekasi, dan Summarecon Emerald Karawang di Karawang.

Lalu, Summarecon Mutiara Makassar di Makassar, Summarecon Bandung di Bandung, Summarecon Bogor di Bogor, Summarecon Crown Gading di Bekasi dan Summarecon Tangerang di Tangerang.

Dipilihnya Tangerang sebagai lokasi proyek baru emiten berkode SMRA ini untuk memperkuat positioning di koridor barat Jakarta setelah mengembangkan Summarecon Serpong.

5. Kejar Target Modal Leasing Lewat Merger dan Akuisisi

Fenomena akuisisi perusahaan multifinance semakin marak terjadi di industri keuangan Indonesia beberapa tahun terakhir. Persaingan yang ketat serta kebutuhan permodalan yang besar membuat banyak perusahaan multifinance lokal menarik minat investor asing yang ingin memperluas pangsa pasar mereka di Asia.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif tren maraknya akuisisi di sektor multifinance Indonesia. Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan,banyak perusahaan-perusahaan asing yang ingin masuk.

“Artinya, mereka melihat Indonesia sebagai potensi untuk mereka mengembangkan usahanya. Satu, dari sisi marketnya, pasarnya masih besar. Jumlah penduduk kita masih oke,” kata Suwandi saat dihubungi Bisnis, Selasa (29/102/2024).

Suwandi mengatakan bahwa bisnis multifinance sebaiknya tidak hanya dinilai berdasarkan kondisi saat ini, tetapi juga potensi jangka panjangnya. Oleh karena itu, banyak raksasa keuangan asing tertarik untuk berinvestasi, termasuk dengan masuk ke perusahaan-perusahaan pembiayaan di Indonesia.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gejolak di pasar keuangan global membuat arus dana asing keluar dari pasar surat utang dalam negeri. Alhasil, imbal hasil atau yield acuan surat utang negara (SUN) 10 tahun kembali naik sepanjang Oktober ini.

Berdasarkan data Bloomberg, yield SUN 10 tahun berada di 6,8% pada Senin (28/10). Sementara pada awal bulan ini berada di level 6,45%.

Fixed Income Analyst Pefindo, Ahmad Nasrudin menilai kenaikan yield SUN 10 tahun merupakan efek profit taking, khususnya investor asing. Sebab, yield turun tajam di September lantaran aliran masuk modal asing yang signifikan, mencapai Rp 18,28 triliun, melanjutkan arus masuk di bulan sebelumnya sebesar Rp 39,24 triliun.

Kondisi tersebut kemudian mendorong yield turun signifikan dan telah berada di bawah tingkat wajar, bahkan berada di 6,45% di akhir September 2024. "Sehingga, tidak mengherankan, asing kemudian taking profit dengan keluar dari pasar surat utang memanfaatkan sentimen negatif eksternal yang meningkat," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (28/10).

Berdasarkan data transaksi Bank Indonesia (BI) periode 21-24 Oktober 2024 tercatat arus keluar asing di pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4,53 triliun.

Meski kembali meningkat, Ahmad berpandangan, kenaikan selanjutnya akan cenderung terbatas. Sebab, yield sudah naik cukup tinggi dan berada pada di tingkat wajar. Menurutnya, yield wajar untuk saat ini adalah di sekitar 6,6%-6,9% mempertimbangkan BI rate saat ini dan pemangkasan satu kali suku bunga BI beberapa waktu lalu.

Untuk jangka pendek, pergerakan yield SUN masih akan volatile lantaran adanya adu tarik sentimen. Potensi penurunan yield terjadi seiring dengan pemangkasan suku bunga BI. Selain itu juga mempertimbangkan sentimen eksternal relatif terjaga.

Namun, juga berpotensi bergerak lebih tinggi dari rentang wajar jika sentimen eksternal memburuk lebih dari yang diekspektasikan. Sumber risikonya berasal dari sentimen geopolitik, terutama di Timur Tengah dan hasil pemilu di Amerika Serikat (AS).

Ahmad menilai, jika Donald Trump menang maka inflasi AS berpotensi lebih kaku untuk turun, mengingat kebijakan proteksionis Trump, yang akan menahan penurunan suku bunga The Fed lebih lanjut.

"Terakhir adalah ketidakpastian dalam pemangkasan suku bunga AS," kata Ahmad.

Meski begitu, saat ini Pefindo masih mempertahankan perkiraan yield SUN acuan 10 tahun dikisaran 6,6%-6,7% pada akhir tahun 2024.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah dijadwalkan harus membayar utang Rp 100 triliun kepada Bank Indonesia (BI) pada 2025 mendatang. Utang tersebut dibayarkan dari burden sharing bersama BI karena pemerintah membutuhkan biaya ekstra untuk penanganan pandemi Covid-19.

Utang jatuh tempo tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKBI) II dan III. Informasi tersebut tertuang dalam Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, pemerintah masih mampu membayar utang tersebut. Mengingat, struktur utang yang ditawarkan dengan menggunakan seri Variable Rate (VR).

Apabila pemerintah ingin memaksimalkan belanja negara untuk pembangunan, maka pemerintah bisa membayar utang dengan menerbitkan utang baru. Namun dengan syarat menunggu momentum suku bunga rendah, agar biaya utang menjadi lebih rendah.

“Penerbitan bunga utang yang lebih murah di tahun depan bisa saja, penggunaanya bisa untuk apa saja, termasuk untuk membayar utang ke BI. Ini opsional karena momentum tahun depan bagus jadi pilihannya banyak,” tutur Myrdal kepada Kontan, Senin (28/10).

Opsi lain, pemerintah juga bisa melakukan debt switching, yakni mengonversi utang dari jangka pendek menjadi jangka panjang, agar beban utang yang harus dibayarkan pada tahun depan menjadi berkurang.

“Tapi Rp 100 triliun terlalu besar untuk debt switching, kemungkinan tidak signifikan. Karena kalau jumlah besar juga kan kelihatannya memberikan sinyal yang kurang bagus juga,” tambahnya.

Meski begitu, Ia meyakini pemerintah masih mampu membayar utang kepada BI sebagaimana jatuh tempo yang sudah ditentukan. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang sudah mulai pulih.

Dengan kondisi tersebut, seharusnya pemerintah sudah bisa mengatur dan menyesuaikan terkait dengan kondisi anggaran untuk membayar utang.

Untuk diketahui, BPK mencatat penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III, terdapat SBN berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

Maka dari itu, jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Pembayaran utang pemerintah kepada BI meningkat pada 2026 dan 2027 dengan nominal yang sama yakni sebesar Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 sebesar Rp 152,06 triliun, dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dalam APBN 2025, Prabowo Subianto diperkirakan akan memiliki defisit anggaran hingga Rp 616 triliun lebih.

Defisit anggaran ini jadi tantangan yang dihadapi oleh Prabowo. Defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Defisit anggaran ini merupakan akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Jokowi untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Proyek-proyek ini memang berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi beban pembiayaan utangnya kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru," ujar kata pengamat Hardjuno Wiwoho dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Hardjuno menjelaskan, selamat ini kebijakan fiskal cenderung ekspansif lantaran adanya pembangunan infrastruktur yang juga masif. Untuk itu, pemerintah pun menarik utang untuk membiayai sebagian proyek yang tidak memakai APBN.

"Utang ini memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur, tetapi efek jangka panjangnya kini dirasakan dalam bentuk defisit anggaran," tambahnya.

Adapun defisit sebesar Rp 616 triliun di 2025 sebagiannya akan ditutup juga dengan utang.

"Ini bukan kebijakan yang bisa langsung diubah. Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal yang sudah penuh dengan tekanan utang. Meski beliau mulai mengelola anggaran pada 2025, kebijakan yang dibuat pemerintahan sebelumnya masih sangat mempengaruhi ruang gerak fiskal pemerintah baru," kata Hardjuno.

Namun demikian, Hardjuno optimis bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang teliti dalam mengatasi situasi ini.

Pada rapat kabinet pertama setelah dilantik, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama terkait pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi.

"Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi," ujar Hardjuno, mengutip pernyataan Prabowo di rapat tersebut.

Dalam upaya mengelola defisit dan utang yang diwariskan, pemerintahan Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan keuangan negara. Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran menjadi prioritas utama dalam pemerintahan barunya.

"Pemerintahan Prabowo Subianto sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi beban fiskal negara yang semakin berat karena utang-utang lama. Program-program pembangunan akan terus berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran," tambah Hardjuno.

Menurut Hardjuno, pemerintahan Prabowo harus menyeimbangkan antara pembiayaan defisit dengan kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan investasi di sektor produktif yang memiliki dampak jangka panjang bagi ekonomi nasional, sembari menjaga efisiensi belanja negara.

"Dengan mengurangi risiko korupsi dan kebocoran anggaran, serta mengarahkan utang pada sektor-sektor yang produktif, saya percaya pemerintahan Prabowo mampu mengelola defisit ini dengan lebih baik, meskipun tantangan yang diwariskan cukup berat," tutupnya.

Hardjuno menyarankan bahwa pengelolaan defisit ini memerlukan kebijakan fiskal yang disiplin dan berhati-hati, serta reformasi struktural dalam pengelolaan utang.
"Pemerintahan Prabowo harus lebih fokus pada efisiensi dan memastikan bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya untuk melanjutkan proyek-proyek yang bersifat jangka pendek," pungkas Hardjuno.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR mengusulkan sembilan Rancangan Undang-undang alias RUU untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025—2029, termasuk RUU tentang Penghapusan Piutang Negara dan RUU tentang Keuangan Negara.

Usulan tersebut terungkap dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (28/10/2024). Dalam rapat tersebut, setiap alat kelengkapan dewan DPR mengusulkan usulan RUU yang ingin dimasukkan ke dalam Prolegnas 2025—2029, termasuk Komisi XI yang mengawasi soal pembangunan, keuangan, hingga moneter negara

Dalam paparan tim ahli Baleg DPR, ditunjukkan Komisi XI mengusulkan satu RUU Carry Over dari DPR periode sebelumnya yaitu RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

Pimpinan Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan bahwa pihaknya masih akan membahas berbagai usulan RUU sebelum disetujui masuk Prolegnas 2025—2029.

"Mulai hari ini kita sudah mulai membahas kira-kira Rancangan Undang-Undang apa saja yang selama lima tahun dan nanti kita akan bagi per tahun, bahkan juga nanti per masa sidang, apa yang menjadi prioritas kita," jelas Doli ketika membuka rapat.

Menurutnya, Prolegnas 2025—2029 harus ditetapkan paling lambat 18 November 2024. Oleh sebab itu, Baleg DPR punya waktu sekitar 20 hari untuk merumuskan dan menetapkan daftar RUU yang akan masuk Prolegnas 2025—2029.

Terdapat sembilan usulan RUU yang masuk Prolegnas 2025—2029 yaitu:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
2. RUU tentang Statistik
3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan
4. RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
5. RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
6. RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. RUU tentang Keuangan Negara
8. RUU tentang Perbendaharaan Negara
9. RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Dari berbagai usulan tersebut, Komisi XI DPR mengusulkan tiga RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas DPR pada 2025 yaitu:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik
2. RUU tentang Statistik
3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mulai besok, Selasa, 29 Oktober 2024, akan melelang delapan seri Surat Utang Negara atau SUN dengan keuntungan atau biasa disebut tingkat kupon mulai dari 6,5 persen dan dilelang dengan nominal per unit Rp 1 juta.

Pemerintah menargetkan maksimal Rp 33 triliun dalam lelang kali ini. “Pemerintah akan melakukan lelang SUN dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2024,” demikian dikutip dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Senin, 28 Oktober 2024.

Lelang akan dibuka besok pukul 09.00-11.00 WIB. Delapan seri surat utang yang dilelang merupakan pembukaan kembali atau reopening. Delapan seri obligasi negara itu adalah SPN03250129 dan SPN12251030 penerbitan baru, selanjutnya seri FR0104, FRSDG001, FR0103, FR0098, FR0097, FR0105 merupakan pembukaan kembali.

Kedelapan seri memiliki jatuh tempo yang beragam, mulai dari 29 Januari 2025 hingga 15 Juli 2064. Kupon yang ditawarkan mulai 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) akan meluncurkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seri terakhir pada tahun ini yakni Sukuk Tabungan seri ST013.

Sebelumnya, DJPPR telah resmi menutup penawaran SBN Ritel jenis Obligasi Negara Ritel (ORI) seri 026 (ORI026) pada Kamis (24/10/2024) pukul 10.00 WIB. Sepanjang masa penawaran ORI026 pada 30 September 2024 hingga 24 Oktober 2024, penjualan ORI026 tembus Rp19,35 triliun dari target kuota nasional Rp25 triliun.

ORI026 diterbitkan dalam dua seri, yaitu ORI026T3 tenor 3 tahun dengan kupon 6,3% dan ORI026T6 tenor 6 tahun dengan kupon 6,4%.

Mengacu data salah satu mitra distribusi PT Bareksa Marketplace Indonesia, penjualan ORI026 untuk seri ORI026T3 mencapai Rp16,31 triliun. Lalu, penjualan untuk ORI026 seri ORI026T6 mencapai Rp3,04 triliun. Data tersebut menunjukan bahwa minat investor lebih tinggi terhadap ORI026T3.

Setelah ORI026, DJPPR kemudian akan meluncurkan SBN Ritel jenis syariah yakni ST013. Berdasarkan jadwalnya, masa penawaran ST013 akan berlangsung pada 8 November 2024 hingga 4 Desember 2024.

Adapun, kupon atau imbal hasil dari ST013 akan diumumkan pada 5 November 2024. Kupon untuk ST013 ini akan bersifat mengambang dengan batas minimal alias floatingwith floor.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan ST013 merupakan SBN Ritel yang berbentuk tanpa warkat dan tidak dapat diperdagangkan (non-tradable). Alhasil, menurutnya, penjualan ST013 tidak akan seramai ORI026 atau ORI seri sebelumnya ORI025.

Dia memproyeksikan nilai penjualan ST013 mencapai Rp10 triliun sampai dengan Rp15 triliun.

"Namun, SBN ritel masih terus dalam proses pendalaman. Pasarnya pun semakin luas," ujarnya kepada Bisnis pada Jumat (25/10/2024).

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan performa obligasi ritel masih memiliki prospek yang baik, terutama ketika sentimen global membaik. Dia memproyeksikan realisasi obligasi ritel bisa mencapai Rp155 triliun hingga Rp175 triliun pada tahun ini, lebih tinggi dari 2023.